PENDIRIAN RUMAH SAKIT SWASTA DI INDONESIA KHUSUSNYA JAKARTA/ ESTABLISHMENT OF A PRIVATE HOSPITAL IN INDONESIA ESPECIALLY IN JAKARTA
No.
HAL/ ITEMS PENDIRIAN
KETERANGAN/ DESCRIPTIONS
1
DASAR HUKUM SAKIT SWASTA
RUMAH 1. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah SakitUndang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan 3. Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan, sebagai berikut: Permenkes No 147/MENKES/PER/I/2010 Tahun 2010 tentang Perizinan Rumah Sakit Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2264/MENKES/SK/XI/2011 tentang Pelaksanaan Perizinan Rumah Sakit Permenkes RI No. 920/ Menkes/ Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Permenkes RI No. 159.B/ Menkes/Per/II/1988 tentang Rumah Sakit Keputusan Direktur jenderal Pelayanan Medik Depkes RI No. 00.06.1.5.787 Tahun 1999 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Depkes RI No.HK.00.06.3.5.5797
2
PERIZINAN PENDIRIAN RUMAH SAKIT 1. IZIN PENDIRIAN SWASTA Izin ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Masa berlaku izin ini selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun kedepan. Dokumen persyaratan untuk mengajukan izin mendirikan ini adalah sebagai berikut: - Surat Permohonan Izin Mendirikan RS dari pemilik (Yayasan/PT/Badan Hukum Lainnya); ditujukan kepada Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ; - Fotocopy Surat Akte Notaris Pendirian Yayasan/PT/Badan Hukum Lainnya; - Fotocopy sertifikat tanah a/n pemohon; - SIMB (surat izin mendirikan rumah
-
sakit) a.n. pemohon; Izin Lokasi dari Pemda Kabupaten/Kota setempat; Studi kelayakan, master program dan master plan; Denah bangunan (skala 1:200); Persyaratan yang diminta di tingkat Kab/Kota ; Surat Pernyataan sanggup mentaati peraturan yang berlaku di bidang kesehatan dari Pemohon; Dokumen UPL / UKL dan Rekomendasi/Hasil Penelitian UPL/UKL; Struktur Organisasi Badan Hukum;
2. IZIN PENYELENGGARAAN/IZIN OPERASIONAL Persyaratan izin operasional antara lain: Sarana dan prasarana, peralatan, sumber daya manusia, serta administrasi dan manajemen. Kelengkapan dokumen persyaratan untuk izin operasional adalah sebagai berikut: - Surat Permohonan Izin Mendirikan RS dari pemilik (Yayasan/PT/Badan Hukum Lainnya); ditujukan kepada Bupati/Walikota Cq.Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu - Fotocopy Surat Akte Notaris Pendirian Yayasan/PT/Badan Hukum Lainnya; - Surat Pernyataan sanggup mentaati peraturan yang berlaku di bidang kesehatan dari Pemohon; - Fotocopy akte notaris pendirian Yayasan / PT; - Fotocopy sertifikat tanah; - Studi kelayakan, master program dan master plan - Dokumen UPL / UKL dan Rekomendasi/Hasil Penelitian UPL/UKL; - Struktur Organisasi; - Daftar Ketenagaan untuk Tanaga Medis dengan dilampiri : Fotocopy Ijazah, Fotocopy
-
-
-
SIP, Fotocopy Surat Penugasan (SP), Fotocopy surat pengangkatan dokter purnawaktu dan paruh waktu, Surat Izin atasan langsung bagi tenaga paruh waktu danSurat Keterangan Lolos Butuh/pensiun/Selesai Masa Bakti untuk tenaga purna waktu; Daftar Ketenagaan untuk Tanaga Perawatan; Penunjang dan Tanaga Non Medis dengan dilampiri : Fotocopy Ijazah, Surat Izin atasan langsung bagi tenaga paruhwaktu; Daftar Isian Rumah Sakit, Denah : Bangunan RS, Jaringan Listrik, Jaringan Air bersih, dan Jaringan Air limbah; Hasil Pemeriksaan Air Minum 6 bulan terakhir; Daftar Inventarisasi Peralatan Medis, Penunjang dan Non Medis; Daftar Obat obatan; Daftar Tarif pelayanan yang telah disahkan oleh direktur RS; Surat Persetujuan Direktur dari Dinkes Prov. DKI Jakarta Note : untuk DKI Jakarta maka ada ketentuan bahwa kelas III harus 40% dari seluruh total kamar.
A. IZIN PENYELENGGARAAN SEMENTARA Izin ini diperoleh dari Dinas Kesehatan Propinsi. Izin ini diberikan kepada rumah sakit yang belum dapat memenuhi seluruh persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Izin operasional Izin ini berlaku selama 1 (satu) tahun yang diberikan secara pertahun. Apabila dalam jangka waktu tersebut belum/tidak melakukan pembangunan
maka harus mengajukan pendirian yang baru.
izin
B. IZIN PENYELENGGARAAN TETAP Izin ini diperoleh dari Menteri Kesehatan (tekhnisnya dilakukan oleh Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik). Masa berlaku izin ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. 3
SYARAT-SYARAT MENDIRIKAN SWASTA (UU 44 thn 2009)
RS
Harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak dibidang perumah-sakitan Persyaratan Lokasi Memenuhi ketentuan mengenai UKL-UPL, AMDAL, kesesuaian dengan RTRW, menggunakan prinsip pemerataan pelayanan, efisiensi dan efektifitas, serta demografi. Persyaratan Bangunan Memenuhi persyaratan administratif dan Teknis bangunan gedung pada umumnya, persyaratan teknis bangunan rumah sakit sesuai dengan fungsi kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang. Persyaratan Prasarana Meliputi: instalasi air, instalasi mekanikal dan elektrikal, instalasi gas medic, instalasi uap, instalasi pengelolaan limbah, pencegahan penanggulangan kebakaran, petunjuk standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat, instalasi tata udara, system informasi dan komunikasi, ambulan Persyaratan SDM RS harus memiliki Tenaga Tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga non kesehatan. Rumah Sakit dapat mempekerjakan tenaga tidak tetap dan Konsultan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Persyaratan Kefarmasian Harus menjamin ketersediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau.
Persyaratan Peralatan Medis dan NonMedis Harus memenuhi standar pelayanan persyaratan mutu, keamanan, keselamatan, dan laik pakai. 4
IZIN MENDIRIKAN RUMAH SAKIT
Studi Kelayakan Awal kegiatan perencanaan rumah sakit secara fisik dan non fisik, terkait kebutuhan pelayanan rumah sakit, kebutuhan sarana/fasilitas dan peralatan medic/non-medik, dana serta tenaga yang dibutuhkan untuk layanan yang akan diberikan, dan kemampuan pembiayaan. Master Plan Strategi pengembangan asset untuk sekurang-kurangnya 10 tahun kedepan dalam pemberian pelayanan kesehatan secara optimal, meliputi identifikasi proyek perencanaan, demografis, tren masa depan, fasilitas yang ada, modal dan pembiayaan. Status Kepemilikan - Swasta berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumah-sakitan. - Badan hukum dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri harus mendapat rekomendasi dari BKPM. Rekomendasi Izin Mendirikan Izin Undang-undang Gangguan (HO) Persyaratan Pengolahan Limbah UKL-UPL, AMDAL dilaksanakan sesuai jenis dan klasifikasi rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. Luas Tanah dan Sertipikat - Rumah sakit dengan bangunan tidak bertingkat, minimal 1 ½ kali luas bangunan - Rumah sakit bertingkat minimal 2 kali luas bangunan lantai dasar - Luas tanah dibuktikan dengan Sertipikat hak kepemilikan Penamaan Rumah Sakit Harus menggunakan bahasa Indonesia, tidak boleh menambahkan kata “Internasional”, “kelas dunia”, “world class”, “global”, dan/atau
kata lain yang dapat menimbulkan penafsiran yang menyesatkan bagi masyarakat. IMB (Izin Mendirikan Bangunan) IPB (Izin Penggunaan Bangunan) Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 5
Penetapan Kelas
Rumah sakit yang telah memiliki izin operasional sementara harus mengajukan surat permohonan penetapan kelas rumah sakit kepada Menteri Kesehatan Memenuhi persyaratan administrasi: - Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Dinas Kesehatan Propinsi - Profil dan data rumah sakit - Isian instrument self-assessment penetapan kelas - Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai dan hasilnya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan
