EPS 7 Place de Fontenoy Paris, Perancis

The Inter-Agency Network for Education in Emergency – INEE (Jaringan Antar-Agensi untuk Pendidikan dalam Ke ada an Darurat) merupakan jaringan global lebih dari 10 0 organis a si dan 800 anggota perorangan yang bekerja bersama untuk menjamin hak-hak atas pendidikan dalam ke ada an darurat dan rekonstruksi pa sca krisis. Jaringan ini ber tanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyebarluaskan informasi mengenai pendidikan dalam keadaan darurat, mempromosikan hak-hak ata s pendidikan bagi mereka yang terkena ke ada an darurat, dan menjamin berlangsungnya per tukaran informasi yang reguler di kalangan para mitra dan anggota-anggotanya. INEE dipimpin oleh Kelompok Pengarah yang sa at ini terdiri dari berbagai per wa kilan dari CARE USA, the International Re scue Committe e , the International Save the Children Alliance, the Nor wegian Refuge e Council, UNESCO, UNHCR, UNICEF, dan Bank Dunia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi INEE: -d / a UNESCO ED / EPS 7 Place de Fontenoy 75 0 07 Paris, Perancis coordinator@ine esite.org www.inwwsite.org INEE © 2 0 0 4 ISBN 1-5 8 0 3 0-0 Hak cipta dilindungi undang-undang. Materi ini dapat diperbanyak untuk keperluan pendidikan. Untuk memperbanyak dan meng gunakan kembali dalam penerbitan lain atau untuk menterjemahkan dan mengadapta si, harus memperoleh ijin ter tulis terlebih dahulu dari pemegang hak cipta. Edisi bahasa Indonesia INEE Standar Minimum Pendidikan dalam Ke ada an Darurat, Krisis Kronis dan Rekonstruksi Awal ini diterbitkan oleh Kantor UNESCO, Jakar ta, pada tahun 2 0 0 6. Alamat: Kantor UNESCO, Jakar ta Jl. Galuh (II) No. 5, Kebayoran Baru, Jakar ta 1 2 1 10, P.O. Box 1 273 / JKT 10 0 2 Indonesia Tel.: (6 2 2 1) 73 9 9 8 1 8; Fax: (6 2 2 1) 7279 6 4 8 9 Buku ini adalah terjemahan dari edisi bahasa Inggris INEE Minimum Standards for Education in Emergencie s, Chronic Cris e s and Early Reconstruction , yang diterbitkan per tama kali pada tahun 2 0 0 4 dengan ISBN 1-5 8 0 3 0-0 3 4-0. Terjemahan awal buku ini dilakukan oleh UNICEF pada tahun 2 0 0 4, revisi terhadap naskah terjemahan awal dan adaptasi dilakukan oleh Tim Nasional yang diketuai oleh Usman Syihab, Ph.D dengan dukungan dari Kantor UNESCO, Jakar ta, pada tahun 2 0 0 6. Cover: Foto diambil di Yogyakar ta dan B anda Aceh

Daftar Isi Pengantar Standar Minimum Pendidikan dalam Ke ada an Darurat ................................................ 5 1. Standar Minimum yang Berlaku untuk Semua Kategori ....................................... 1 1 Par tisipa si Ma syarakat (Par tisipa si dan Sumber Daya) ........................................ 14 Analisis (Penilaian, Respon, Pemantauan dan Evaluasi) ........................................ 2 0 Apendiks 1: Kerangka Penilaian ......................................................................... 2 9 Apendiks 2: Perencana an dalam Ke ada an Darurat: Cheklist Analisis Situasi .......... 3 0 Apendiks 3: Formulir Pengumpulan Informasi dan Penilaian Kebutuhan .................. 3 3 2. Akses dan Lingkungan Belajar .......................................................................... 3 9 Apendiks 1: Checklist Psikososial ..................................................................... 49 Apendiks 2: Checklist Program Makanan Sekolah ................................................ 51 3. Pengajaran dan Pembelajaran .......................................................................... 5 4 4. Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya ............................................................. 6 6 Apendiks 1: Kode Etik ...................................................................................... 74 5. Kebijakan Pendidikan dan Kordinasi .................................................................. 75

Lampiran-Lampiran ............................................................................................... 8 3 Lampiran 1 Daf tar Istilah ....................................................................................... 8 3 Lampiran 2 Panduan Rujukan dan Sumber ............................................................... 8 7 Lampiran 3 Ucapan Terima Ka sih ............................................................................ 9 6 Formulir Umpan Balik .......................................................................................... 10 0

Untuk dokumenta si lebih lanjut tentang formulir penilaian dan checklist, dan untuk berhubungan dengan Sphere Humanitarian Char ter dan dokumen-dokumen MSEE yang terkait dengan Sphere Standard and UNHCR Education Field Guidelines, silahkan lihat http: / / www.ineesite.org / standards / msee.asp dan / atau lihat MSEE CD-ROM, yang dapat diperoleh melalui website INEE.

Standar Minimum Pendidikan dalam Ke ada an Darurat

5

Pengantar: Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat (The Minimum Standards for Education in Emergencies – MSEE) adalah sebuah buku panduan sekaligus juga sebagai ungkapan komitmen, yang dikembangkan melalui suatu pros e s kerja s ama yang lua s, bahwa s emua individu – anak-anak, remaja dan orang dewa s a – memiliki hak ata s pendidikan s elama ke ada an darurat. MSEE menggemakan inti suatu keyakinan Sphere Proje cts: b a hwa s e mu a la ngk a h ya ng mungkin h arus dia mbil untuk m eringa nk a n penderita an manusia yang timbul akibat adanya bencana atau konflik, dan bahwa orang yang terkena bencana memiliki hak untuk hidup s ecara bermar tabat.

Tinjauan Singkat Setiap individu memiliki hak atas pendidikan. Hak ini ditekankan di berbagai dokumen dan konvensi internasional, termasuk; Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (1 9 4 8); Konvensi yang Berkaitan dengan Status Pengungsi (1 9 51); Konvensi Jenewa (IV) yang Berkaitan dengan Perlindungan Penduduk Sipil pada Saat Perang; Perjanjian tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (1 9 6 6), Konvensi Hak-hak Anak (1 9 8 9); dan Forum Dunia Rencana Aksi Dakar (2 0 0 0), mempromosikan Pendidikan Untuk Semua. Pendidikan dalam ke ada an darurat, selama krisis kronis dan dalam tahapan rekonstruksi awal dapat bersifat memper tahankan dan menyelamatkan hidup. Pendidik an dapat menyelamatkan kehidupan dengan memberikan perlindungan terhadap eksploita si dan bahaya, dan dengan menyebarlua skan pe s an-pe s an mengenai kelangsungan hidup yang penting, mengenai topik-topik seper ti ke amanan ranjau darat atau pencegahan HIV / AIDS. Pendidikan menjaga kelangsungan hidup dengan menawarkan struk tur, stabilita s dan harapan ma s a depan di s a at krisis, khususnya bagi anak dan remaja. Pendidikan dalam

6


ke ada an darurat juga membantu menyembuhkan luka-luka akibat pengalaman buruk, membangun keterampilan, mendorong pemecahan konflik dan membangun upaya damai. Pada tahun–tahun terakhir ini, timbul ke s adaran ata s perlunya pendidikan formal dan nonformal di dalam situasi darurat. Jutaan anak, pemuda dan orang dewasa telah mengambil manfaat dari upaya-upaya yang dilaksanakan oleh pihak berwenang dalam bidang pendidikan dan lembaga-lembaga bantuan kemanusia an interna sional dan lokal. Karena pendidikan telah diutamakan, ada dua hal yang muncul: 1.

2.

Sebuah pengakuan bahwa individu tidak menyia-nyiakan hak mereka atas pendidikan s elama ma s a darurat dan bahwa pendidikan tidak bis a tetap “berada di luar” arus utama perdebatan kemanusia an, namun harus dilihat sebagai prioritas dalam tanggap kemanusiaan; dan Suatu komitmen dan keinginan berbasis luas untuk menjamin tingkat minimal kualitas, aks e s dan akuntabilita s untuk pendidikan di ma s a darurat.

Sebagai respon terhadap hal itu, pada tahun 2 0 0 3 sebuah kelompok kerja telah dibentuk untuk memfa silita si pengembangan standar minimum pendidikan dalam ke ada an darurat yang bersifat global. Prakarsa ini diwadahi dalam Jaringan Internasional Pendidikan dalam Ke ada an Darurat (the International Network on Education in Emergency - INEE ), s ebuah jaringan yang terbuka dari berbagai badan PBB, LSM, donor, para prak tisi, peneliti dan pers eorangan dari penduduk yang mengalami ke ada an darurat untuk bekerja bers amasama menjamin bahwa hak-hak pendidikan dalam keadaan tanggap darurat dan rekonstruksi pa sca krisis terpenuhi. Jaringan ters ebut ber tang gung jawab untuk menghimpun dan menyebar-lua skan prak tek-prak tek yang baik, perangkat dan penelitian, mempromosikan hak-hak kepada orang-orang yang terkena akibat ke ada an darurat melalui advoka si dan menjamin ters elenggaranya per tukaran informa si yang teratur di kalangan mitra dan ang gotanya . INEE juga mengidentifik a si keters edia an sumber daya dan mendorong p e nge mb a nga n s umb er d aya-s umb er d aya t ers e but m e l a lui Tim-Tim Tuga s ya ng diseleng garakan oleh organisasi-organisasi ang gota INEE. Standar minimum global dis ajikan dalam buku panduan ini, merupakan ha sil dari pros e s konsultatif yang menyeluruh untuk mengembangkan standar minimum pendidikan dalam ke ada an darurat. Mulai tahun 2 0 0 3 , dengan bekerja s ama dengan para pemangku kepentingan dari kalangan yang luas, Kelompok Kerja Standar Minimum Pendidikan dalam Ke ada an Darurat INEE (The INEE Working Group on Minimum Standard for Education in Emergencies - WGMSEE) memfa silita si pengembangan standar, indikator, dan panduanpanduan yang menekankan tingkat minimum aks e s dan keters edia an pendidikan yang harus dicapai dalam ke ada an darurat, sampai dengan tahap awal rekonstruksi. Komponen utama dari pros e s pengembangan ini adalah konsulta si-konsulta si di tingkat regional, subregional dan na sional; konsulta si on-line melalui list-s erve INEE; dan pros e s review bersama. Informasi yang terhimpun pada masing-masing tahapan digunakan untuk memberi informa si pada tahapan pros e s berikutnya. Lebih dari 2.2 5 0 individu yang bera s al dari lebih dari 5 0 negara telah memberikan andil dukungan bagi pengembangan standar minimum ini. Antara Januari dan Mei 2004, WGMSEE telah memfasilitasi empat konsultasi regional yang mencakup Afrika, Asia, Amerika Selatan


7

dan Timur Tengah dan Eropa. Ke 1 37 delega si pada konsulta si-konsulta si regional ini meliputi per wakilan-per wakilan dari pihak yang terkena ke ada an darurat, LSM s etempat dan LSM interna sional, badan-badan pemerintah dan badan –badan PBB di 51 negara. Menjelang konsulta si regional, delega si dan anggota INEE telah megkordina sikan lebih dari 1 10 konsulta si di tingkat lokal, na sional, subregional di 47 negara, menghimpun masukan dan informasi dari LSM, dan perwakilan dari berbagai pemerintah dan PBB; donor, akademisi, dan lebih dari 1 9 0 0 per wakilan dari komunita s yang terkena, terma suk para siswa , guru d a n t e n aga k e p e ndidik a n. D e l ega si p a d a konsult a si tingk a t region a l mengandalkan pada standar, indikator, dan catatan panduan yang dikembangkan pada konsultasi tingkat nasional dan lokal, ser ta lebih dari 10 0 tanggapan list serve INEE, untuk mengembangkan standar minimum regional. Pros e s pembaha s an bers ama dilakukan s elama musim pana s 2 0 0 4 yang melibatkan lebih dari 4 0 ahli yang menganalis a dan memper tajam standar regional menjadi s atu s et standar global. Standar minimum yang diha silkan dibuat berlanda skan pada Konvensi Hak-hak Anak / the Convention on the Rights of the Child (CRC), Rencana Aksi Dakar Pendidikan Untuk Semua (PUS) / the Dakar Education for All (EFA) Frameworks , dan Cita-cita Pembangunan Milenium PBB / UN Millennium Development Goals (MDG) , dan Piagam Kemanusiaan Proyek Sphere / the Sphere Project’s Humanitarian Char ter . CRC, MDG dan EFA menyatakan bahwa hak atas kesetara an pendidikan bagi semua, termasuk mereka yang terkena tanggap darurat. Buku panduan ini merupakan satu alat yang digunakan dalam upaya mencapai tingkat minimum aks e s dan keters edia an pendidikan dalam rangka memenuhi hak-hak ters ebut. Piagam Kemanusia an Sphere Projects dan Standar Minimum dalam Tanggap Bencana (The Sphere Projects Humanitarian Char ter and Minimum Standard in Disaster Response) yang diluncurkan pada tahun 1 9 97 oleh s ekelompok LSM kemanusia an, Palang Merah dan Gerakan Bulan Sabit Merah, menega skan hak-hak apa s aja yang akan didapatkan oleh mereka yang terkena bencana dari bantuan kemanusia an. Panduan Sphere mencakup piagam kemanusia an dan standar minimum untuk sek tor –sek tor utama yaitu sanitasi dan p a sok a n a ir; k e a m a n a n p a nga n; b a ntu a n m a k a n a n d a n gizi; p e nge lol a a n t e mp a t penampungan; dan pelayanan ke s ehatan. Panduan ters ebut tidak membaha s pelayanan pendidikan. Piagam Kemanusia an dida s arkan pada prinsip-prinsip dan ketentuan hukum humaniter interna sional, hukum hak-hak aza si interna sional, hukum pengungsi, dan Kode Etik bagi Palang Merah Internasional, Gerakan Bulan Sabit Merah, dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Tanggap Bencana. Piagam ini memaparkan prinsip-prinsip utama yang mengatur aksi-aksi kemanusiaan dan memper tegas kembali hak-hak dari mereka yang terkena keadaan darurat ata s perlindungan dan bantuan. Piagam juga menega skan kembali hak-hak dari mereka yang terkena bencana untuk hidup s ecara bermar tabat. Piagam menyebutkan tang gung jawab hukum dari negara dan pihak yang ber tikai untuk menjamin hak-hak ata s perlindungan dan bantuan. Ketika pihak yang ber wewenang tidak mampu atau tidak berniat memenuhi tanggung jawabnya, mereka wajib memberi ijin kepada suatu organisa si untuk memberikan perlindungan dan bantuan kemanusia an.

8


Kapan menggunakan Standar Minimum Standar Minimum Pendidikan dalam Ke ada an Darurat (MSEE) dirancang untuk digunakan dalam tanggap darurat, dan mungkin juga berguna untuk ke siapan darurat dan advoka si kemanusia an. Standar ini dapat diterapkan dalam berbagai ke ada an, terma suk bencana alam, dan konflik bersenjata. Dalam buku panduan ini “darurat digunakan sebagai istilah umum yang mencakup dua kategori yang lua s : “bencana alam” dan “darurat kompleks”, yang didefinisikan sebagaimana di bawah ini: !

!

Bencana alam (natural dis a sters) terma suk, antara lain, angin topan / badai, gempa bumi, bencana kekeringan dan banjir. Beberapa bencana alam, s eper ti gempa bumi, dapat terjadi tanpa adanya peringatan s ebelumnya, dan memiliki dampak yang hebat pada mereka yang berada di tempat itu. Bencana lainnya, seper ti kekeringan, mungkin berlangsung lambat namun memiliki dampak yang sama–sama luar bias anya. Darurat Kompleks (complex emergencies) adalah ke ada an yang “merupakan buatan manusia ” dan s ering dis ebabkan oleh konflik atau kekacauan sipil, yang mungkin diperburuk oleh bencana alam. Dalam ke ada an demikian, kehidupan, ke amanan, ke s ejahtera an dan mar tabat penduduk terkait terancam oleh berbagai fak tor krisis, seper ti bencana alam dan bencana buatan manusia dan konflik bersenjata.

Informasi yang ter tulis dalam buku panduan ini tidak bersifat menentukan. Standar minimum telah dikembangkan oleh para pemangku kepentingan dari berbagai jenjang (yaitu rumah tangga dan komunitas, otoritas setempat, kementerian, badan-badan pemberi dana, para pelaku di lapangan, dll) dan telah berkembang dengan adanya pengalaman dari ke ada an darurat dan rekonstruksi awal yang telah dilaks anakan di s eluruh dunia. Standar ini memberikan panduan tentang bagaimana pemerintah suatu negara atau otorita s lainnya dan badan-badan interna sional dan na sional memberikan re spon dan membuat program pendidikan dalam konteks ke ada an darurat. Standar itu dirancang untuk digunakan oleh komunita s, pemerintah, otorita s lain, dan para pekerja kemanusia an untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, sebagaimana ditentukan oleh masyarakat yang berkaitan langsung.

Kerangka waktu Kerangka wak tu di mana standar minimum digunakan banyak tergantung pada konteksnya. Mereka dapat diterapkan dalam berbagai konteks kedaruratan, mulai dari tanggapan darurat dini sampai tahap rekonstruksi awal; dan bisa digunakan oleh berbagai pihak yang beragam. Indikator dalam buku panduan ini tidak dapat diterapkan s ecara univers al dalam s egala ke ada an dan dengan s emua peng guna potensial. Mungkin diperlukan beberapa ming gu, bulan atau bahkan tahun untuk mencapai beberapa standar dan indikator yang ditentukan. Dalam beberapa ka sus, indikator dan standar minimum mungkin dapat dicapai tanpa bantuan eksternal; dalam ka sus lainnya badan-badan dan otorita s pendidikan mungkin perlu bekerjasama untuk mencapainya. Ketika menerapkan standar dan indikator ini semua pelaku yang terlibat perlu menyepakati kerangka wak tu untuk implementasi dan pencapaian hasilnya.


9

Bagaimana menggunakan Standar Minimum Ada beberapa manual dan toolkit yang dirancang lembaga-lembaga dan LSM internasional yang memberikan panduan prak tis bagi pekerja dalam pendidikan selama ke ada an darurat dan upaya –upaya rekonstruksi dini, untuk menangani berbagai aspek kegiatan psikososial dan pembelajaran. Oganis a si-organis a si yang s ama, s er ta depar temen pendidikan dan pejabat di bidang pendidikan telah mengembangkan panduan dan kebijakan mengenai penetapan dan pemelihara an program pendidikan yang berkualitas. Buku panduan ini tidak memberikan rincian paparan strategi dan program yang harus dirancang dan diterapkan di lapangan. Me skipun demikian, panduan ini menawarkan s eperangkat standar minimum, indikator penting dan catatan pemandu yang memberikan informa si mengenai tindakan– tindakan kemanusia an dalam konteks pendidikan, dari pengembangan program-progam pendidikan s ampai implementa si dan kelanjutannya, s er ta dukungan pemerintah dan ma syarakat. Standar minimum dis ajikan dalam lima kategori, yakni !

Standar minimum yang berlaku umum untuk semua kategori: bagian ini memfokuskan pada bidang-bidang par tisipa si ma syarakat yang penting dan peng guna an sumber daya-sumber daya s etempat ketika menerapkan standar yang tercakup dalam buku panduan ini, s er ta mema stikan bahwa re spon pendidikan darurat dida s arkan pada penilaian awal yang diikuti dengan respon yang sesuai, evaluasi dan pemantauan yang berkelanjutan;

!

Akses dan lingkungan belajar: memfokuskan pada kemitraan untuk mendorong akses ke s empatan belajar dan kaitan linta s s ek toral dengan, mis alnya, ke s ehatan, air dan sanitasi, bantuan makanan / gizi dan tempat bernaung, untuk meningkatkan keamanan dan ke s ejahtera an psikologis, kognitif dan fisik.

!

Pengajaran dan pembelajaran: memfokuskan pada elemen-elemen penting yang mendorong pengajaran dan pembelajaran yang efek tif: 1) kurikulum, 2) pelatihan, 3) pengajaran dan 4) evaluasi.

!

Guru dan tenaga kependidikan lainnya: m e mfokusk a n p a d a a dministra si d a n pengelola an sumber daya manusia di bidang pendidikan, terma suk perekrutan dan s eleksi, kondisi-kondisi pekerja an, super visi dan pemberian dukungan; dan

!

Kebijakan pendidikan dan kordinasi: memfokuskan pada perumus an pemberlakuan kebijakan, perencana an dan implementasi, dan kordinasi.

Perbedaan antara standar dan Indikator Standar minimum dida s arkan pada prinsip bahwa mereka yang ter timpa ke ada an darurat memiliki hak untuk hidup secara bermar tabat. Ia menjelaskan tingkat minimum akses dan ketersedia an pendidikan yang dicapai dalam suatu situasi bantuan kemanusia an. Standar ini sifatnya kualitatif dan bermakna univers al dan dapat diterapkan di s emua ke ada an. Indikator kunci untuk ma sing –ma sing standar merupakan penanda yang menunjukkan apakah standar itu telah dicapai. Indikator kunci itu ber fungsi s ebagai suatu alat untuk mengukur dan mengkomunikasikan dampak (atau hasil) program serta proses (atau metode)

10 Standar Minimum Pendidikan dalam Ke ada an Darurat

yang digunakan, apakah kualitatif atau kuantitatif. Tanpa indikator kunci, standar minimum tak lebih hanya pernyata an-pernyata an niat baik, yang sulit diprak tekkan. Catatan panduan dalam masing-masing bab berkaitan dengan poin-poin ter tentu yang harus diper timbangkan ketika menerapkan standar-standar itu dalam berbagai ke ada an yang berbeda. Catatan panduan tersebut menawarkan saran berkena an dengan masalah prioritas dan mengenai penanganan kesulitan-kesulitan di tataran prak tis, dan juga memaparkan berbagai dilema, kontroversi, atau kesenjangan dalam pengetahuan sa at ini. Catatan panduan berhubungan dengan indikator kunci ter tentu, dan keterkaitannya disyaratkan dalam teks. Indikator kunci harus s elalu dibaca dalam kaitannya dengan catatan panduan atau indikator. Adalah perlu untuk diingat bahwa semua bagian saling berkait dan bahwa standar-standar yang sering dipaparkan pada satu bagian perlu dicermati dalam kaitannya dengan standar ya ng dip a p ark a n p a d a b agi a n-b agi a n l a innya . Dim a n a mungkin, c a t a t a n p a ndu a n mengidentifikasi keterkaitan –keterkaitan dengan standar, indikator,atau catatan panduan lain yang relevan.

Masalah–masalah cross-cutting D alam pengembangan standar minimum ini, perhatian harus diberik an untuk lebih mencermati berbagai ma s alah-ma s alah penting. Ke s emua ini berkaitan dengan hak-hak azasi anak dan hak azasi manusia, gender, hak penduduk untuk berpar tisipasi, HIV / AIDS, ketidakmampuan dan kerentanan. Elemen-elemen ini telah dimasukkan ke dalam standarstandar yang relevan dan tidak dibaha s dalam bagian yang terpis ah.

Cakupan dan batasan-batasan St a nd ar-st a nd ar untuk b erb agai b agia n tid a k b erdiri s e ndiri-s e ndiri: m ere k a s aling tergantung. Me skipun demikian, ada ketegangan yang tak terelakkan antara perumus an standar univers al dan kemampuan untuk menerapkannya di lapangan. Setiap konteks itu b erb e d a-b e d a . K are n a itula h, pros e s p e nge mb a nga n glob al ya ng digun a k a n untuk merumuskan standar yang mema stikan adanya peran-s er ta yang berba sis lua s dan dari berbagai unsur s eper ti pekerja kemanusia an, pendidik, pemerintah, otorita s di bidang pendidikan, pelaku masyarakat madani, orang –orang yang ter timpa ke ada an darurat dari berbagai regional, negara dan konteks s etempat. Dalam beberapa hal, fak tor-fak tor setempat mungkin menjadikan realisasi standar minimum dan indikator kunci tidak mungkin tercapai. Ketika hal itu terjadi, ke s enjangan antara standar dan indikator yang dicantumkan dalam buku panduan ini dan standar dan indikator yang dicapai dalam prak tek yang sebenarnya harus dipaparkan, dan alasan mengapa ada ke s enjangan dan apa yang perlu diubah dalam upaya mere alis a sikan standar-standar itu harus dijelaskan. Standar Minimum dan Piagam Kemanusiaan Sphere tidak akan memecahkan semua masalah pendidikan; me skipun demikian, keduanya memang menawarkan alat bagi badan-badan kemanusia an, pemerintah dan penduduk s etempat untuk meningkatkan efek tifita s dan kualitas bantuan pendidikannya, dan hal ini dimaksudkan untuk membuat satu perbeda an yang signifikan dalam kehidupan orang-orang yang terkena bencana.

Standar Minimum yang Berlaku untuk Semua Kategori

1

11


Pengantar Bagian ini merinci 6 standar proses inti yang dalam buku panduan ini saling menjadi bagian integral satu sama lain. Standar-standar tersebut adalah: 1) partisipasi masyarakat, 2) sumber daya setempat, 3) penilaian awal, 4) strategi respon, 5) pemantauan, dan 6) evaluasi. Semuanya disajikan dalam dua sub-kelompok, di bawah judul Partisipasi Masyarakat (partisipasi dan sumber daya) dan Analisis (pengukuran, respon, pemantauan, dan evaluasi). Dengan menerapkan standar-standar yang dipaparkan di sini, para pekerja kemanusiaan dan anggota masyarakat akan mendukung realisasi standar ini di bidang Akses dan Lingkungan Belajar, Pengajaran dan Pembelajaran, Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Kebijakan Pendidikan dan Kordinasi.

Kaitan dengan instrumen hukum internasional Setiap orang memiliki hak ata s kehidupan yang bermar tabat dan terhormat bagi hak-hak kemanusia annya, termasuk hak atas pendidikan. Pekerja kemanusia an memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan dengan cara yang konsisten dengan hak-hak azasi manusia, termasuk hak untuk berpar tisipasi, hak untuk tidak diperlakukan secara diksriminatif, dan hak ata s informa si s ebagaimana tercermin dalam wadah hukum hak-hak aza si manusia interna sional, hukum pengungsi dan hukum humaniter. Dalam Piagam Humaniter Sphere Project dan Kode Etik Palang Merah Interna sional dan Gerakan Bulan Sabit Merah dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Tanggap Bencana, badan-badan kemanusia an mulai menjadikan dirinya s endiri akuntabel bagi mereka yang ingin dibantu. Standar umum m e nguraik a n t a ng gung jawa b orga nis a si d a n individu ke tik a m e mb erik a n b a ntu a n pendidikan.

12 Standar Minimum yang Berlaku untuk Semua Kategori

Arti penting standar umum untuk semua kategori Sebelum beranjak ke bagian teknis, adalah penting untuk membaca terlebih dahulu bagian yang melibatkan par tisipa si komunita s dan analisis, ini karena standar yang diuraikan di sini m enjadi sist e m k erangk a payung yang m e mbentuk s eluruh st andar minimum. Pengumpulan dan analisis data yang berkaitan dengan pendidikan diperlukan di s emua t ahapan k e ada an darura t. Pada awal s ebuah krisis, sumber daya , k ebutuhan dan ke s enjangan yang ada harus diidentifika si dalam upaya merancang program-program dan mengatur sumber-sumber daya secara tepat. Program pendidikan darurat yang efek tif yang memenuhi kebutuhan penduduk yang ter timpa bencana harus berdasarkan suatu pemahaman yang jelas terhadap konteksnya. Penilaian pendahuluan akan menganalisa keadaaan darurat itu dan efeknya pada penduduk. Kapasitas dari mereka yang ter timpa bencana dan sumber daya yang ters edia harus diidentifika si, dan pada s a at yang s ama analisis juga mengukur kebutuhan dan kerentanan s er ta kesenjangan yang ada dalam bidang-bidang pelayanan yang sangat penting. Untuk menjamin efek tifita s program, penilaian program pendidikan darurat bukan hanya mema sukkan par tisipasi masyarakat yang ter timpa ke ada an darurat, namun juga pemerintah setempat dan para pekerja kemanusia an yang bekerja dalam masalah-masalah pendidikan dan nonpendidikan. Penilaian menyeluruh harus memper timbangkan baik pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua bagian dari penduduk. Pendidikan tidak boleh diang gap terpis ah dari s ek tor-s ek tor lain, atau terpis ah s ama s ekali dari s ek tor ekonomi, agama, kepercaya an tradisional, pra k te k-pra k te k sosial, politik dan ke amanan, me k anisme penyele s aian ma s alah atau perkembangan ma s a depan yang harus diantisipa si. Analis a penyebab dan efek-efek ke ada an darurat merupakan hal yang penting. Bila ma s alah tidak diidentifika si dan dipahami s ecara benar maka akan sulit, bila tidak mustahil untuk meresponnya secara tepat. Respon tergantung pada sejumlah fak tor, termasuk kapasitas para pelaku bidang keahlian, kendala ang garan, tingkat pengenalan terhadap wilayah atau ke ada an, dan re siko-re siko ke amanan bagi staf dan para peser ta didik. Standar respon yang diuraikan secara detail di sini dirancang untuk memperjela s “siapa melakukan apa dan kapan”. Segera s etelah re s pon t e l a h dit e ntuk a n, m e k a ni s m e p e n e ntu a n s a s ara n h aru s dibu a t . Ini a k a n memungkinkan para pekerja / pelaku memberikan bantuan s ecara tidak memihak dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan kebutuhan. Sistem pemantauan untuk mengumpulkan dan menganalis a informa si harus ditetapkan pada saat awal proses untuk secara terus menerus mengukur kemajuan –kemajuan terhadap pencapaian tujuan dan mengecek relevansi program yang berlangsung dalam suatu konteks yang senantiasa berkembang . Evaluasi yang bisa dilakukan selama atau pada akhir respon, harus berlangsung secara berkala tergantung pada berapa lama program itu berlangsung, dan harus menentukan efek tifita s program s ecara ke s eluruhan yang mengidentifika si pelajaran yang bis a dipetik yang mungkin bis a diterapkan untuk meningkatkan program s ejenis di ma s a yang akan datang. Pe s er ta didik dan para pemangku kepentingan harus s ecara ak tif dilibatkan dalam pros e s evalua si. Pros e s, isi, dan ha sil pemantauan dan evaluasi harus transparan dan secara luas disebarluaskan ke para pemangku kepentingan dan penerima bantuan, tanpa mengkompromikan keamanan pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi yang sama, informasi secara politis atau sosio-kultural sensitif sifatnya; oleh karena itu, data dan informa si yang terkumpul harus ditangani s ecara bijaks ana.

Standar Minimum yang Berlaku u ntuk Semua Kategori

13

Progra m pendidik an darurat yang efe k tif dida s ark an pada suatu pe m aha m an yang menyeluruh ata s ma syarakat yang ter timpa krisis dan keterlibatannya yang ak tif dalam perancangan program. Istilah “par tisipasi masyarakat” mengacu pada proses dan kegiatan yang memungkinkan para anggota suatu masyarakat yang menjadi korban didengar, dengan cara memberdayakan mereka untuk menjadi bagian dari pros e s pembuatan keputus an dan menjadikan mereka mampu untuk mengambil tindakan langsung mengenai ma s alahmasalah pendidikan. Ada berbagai tingkatan atau derajat par tisipasi – par tisipasi simbolis, konsulta si dan par tisipa si penuh. Sementara par tisipa si penuh s ering sulit dicapai dalam ke ada an darurat di mana kita bekerja, konsulta si merupakan s a s aran minimum dalam pendidikan darurat, dan tujuannya adalah par tisipasi penuh dari semua pihak. Pengalaman telah menunjukkan bahwa par tisipa si s ebagian adalah suatu ke s empatan yang terlewat dan tidak efek tif dalam upaya penyedia an program yang berkelanjutan dan bermutu. Par tisipa si para ang gota ma syarakat yang terkena ke ada an darurat – terma suk kelompok-kelompok rentan– dalam penilaian, perencana an, implementasi dan pengelola an dan pemantauan respon tanggapan yang menyeluruh harus dimaksimalkan untuk menjamin ke s e suaian, efek tifita s, dan kualita s re spon terhadap bencana. Keterlibatan ak tif dari ma syarakat mempermudah pengidentifika sian ma s alah-ma s alah pendidikan ma syarakat yang spesifik dan strategi yang efek tif untuk mengatasinya. Dan lagi, par tisipasi masyarakat ber fungsi s ebagai suatu strategi untuk mengidentifika si dan memobilis a si sumber daya setempat yang ada dalam suatu masyarakat, ser ta membangun konsensus dan dukungan t erh a d a p progra m p e ndidik a n. Par tisip a si m a syara k a t h arus m e m a sukk a n ele m e n pemberdayaan yang berkesinambungan dan pengembangan kapasitas yang nyata dan harus dikembangkan berdasarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan di lapangan. Berbagi pengetahuan dan informa si s ecara sistematis di kalangan mereka yang terlibat dalam tanggap darurat merupakan hal yang sangat mendasar untuk mencapai pemahaman bers ama terhadap ma s alah dan kordina si efek tif di antara badan-badan / lembaga yang terlibat. Sistem dan metode pengumpulan data yang terstandar harus didorong. Ini akan memudahkan pendokumentasian, pembagian, dan penyebarluasan informasi.

Standar minimum: bersifat kualitatif dan menentukan tingkat minimum yang harus dicapai dalam pemberian respon pendidikan. Indikator kunci: merupakan “penanda ” yang menunjukkan apakah standar telah dicapai. Indikator kunci memberikan cara pengukuran dan pengkomunika sian dampak, atau ha sil dari suatu program, sekaligus juga proses, atau metode yang digunakan. Indikator ini bisa kualitatif, atau kuantitatif. Catatan panduan: menca kup poin-poin spe sifik yang harus diper timbangk an ketik a menerapkan standar dan indikator dalam berbagai situa si yang berbeda, panduan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam prak tek, dan memberikan per timbangan-per timbangan mengenai masalah-masalah prioritas. Catatan ini juga mencakup isu-isu kritis yang berkaitan dengan standar atau indikator dan memaparkan dilema (pilihan-pilihan sulit), kontroversi, ke s enjangan dalam pengetahuan yang ada s a at ini. Lampiran 2 mema sukkan s ejumlah referensi pilihan, yang mengarahkan pada sumber-sumber informa si mengenai ma s alahma s alah umum dan ma s alah teknis ter tentu yang berkaitan dengan bagian ini.


Partisipasi Masyarakat

Standar 1 Partisipasi

Standar 2 Sumber Daya

Ang got a m a syara k a t yang terk ena k e ada an d arura t b erp ar tisip a si s ecara ak tif dalam menilai, merencanakan, m e ngimpl e m e nt a sik a n, memantau dan m e ngevalu a si progra m pendidik an itu.

Sumber daya m a syara k a t s e t e mp a t diid e ntifik a si d a n dimobilis a sik a n s er t a digun a k a n untuk m enerapk an progra mprogram pendidikan dan k egia t an pe mbelajaran l a innya .

Lampiran 2: Panduan Rujukan dan Sumber Daya Bagian Partisi pasi Masyarakat


15

Standar partisipasi masyarakat 1: partisipasi Ang got a m a syara k a t ya ng t erke n a ke a d a a n d arura t b erp ar tisip a si s e c ara a k tif d a l a m m e nil a i, m ere nc a n a k a n, m e ngimpl e m e nt a sik a n, m e m a nt a u d a n m e ngeva lu a si progra m pendidik an itu.

Indikator kunci

(dibaca dalam hubungannya dengan C atatan panduan)

!

Masyarakat yang ter timpa keadaan darurat, melalui perwakilan yang dipilihnya, dilibatkan dalam membuat priorita s dan perencana an k egiatan- k egiatan pendidik an untuk memastikan terlaksananya penyampaian program pendidikan yang efek tif (lihat Catatan panduan 1-5).

!

Anak anak dan remaja dilibatkan dalam pengembangan dan penerapan kegiatan-kegiatan pendidikan (lihat Catatan panduan 6).

!

Panitia pendidikan masyarakat menyelenggarakan per temuan umum untuk melakukan audit sosial kegiatan-kegiatan pendidikan dan anggarannya (lihat Catatan panduan 7).

!

Kesempatan pelatihan dan pengembangan kapasitas terbuka bagi anggota masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, untuk mengelola kegiatan-kegiatan pendidikan (lihat Catatan panduan 8).

Catatan panduan 1. Perwakilan masyarakat dalam program-program pendidikan: dalam standar minimum, istilah “komite pendidikan masyarakat” mengacu pada satu komite yang didirikan untuk mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan-kebutuhan pendidikan dari suatu komunitas, dengan berbagai perwakilan yang di antaranya diambil dari para orang tua atau Persatuan Orangtua Murid dan Guru (POMG), instansi–instansi setempat, asosiasi masyarakat madani, organisasi kemasyarakatan, kelompok-kelompok wanita dan remaja, ser ta para guru dan para siswa (bila memungkinkan). Suatu komite pendidikan masyarakat mungkin memiliki sub-komite yang anggota-ang gotanya diwakili dalam komposisi sub-komite itu. Dalam beberapa kasus, komite pendidikan masyarakat akan ber tanggung jawab atas satu program pendidikan saja dan dalam kesempatan lainnya, ia bertanggung jawab atas beberapa program pendidikan di suatu lokasi ter tentu. Per talian antara keluarga , ma syara k at, dan s e kolah diperkuat dalam ke ada an darurat m e l a lui ke t erlib a t a n p ar a or a ng tu a / w a li d a l a m p e ng e mb a ng a n d a n p e ng e lol a a n li ngk u ng a n b e l a j a r. S tru k t ur h u b u ng a n k e l u a rg a , s e ko l a h d a n m a sy a r a k a t h a ru s dikembangk an s ecara konsultatif dan par tisipatoris. Ini berla ku untuk pengembangan komite-komite pendidikan ma syarakat, pers atuan-pers atuan orang tua murid dan guru, dll., s er t a t erh a d a p up aya-up aya khusus ya ng dip erluk a n untuk m e nga t a si m a s a l a hma s alah dan lingkungan s etempat (mis alnya rumah tangga yang dikepalai oleh ana kana k). Suatu pende k atan berba sis ma syara k at a k an membantu mencipta k an struk tur (bila struk tur-struk tur itu belum siap) dan memperkuat struk tur yang sudah ada yang m e ngh orm a t i tr a d i s i p e n d i d i k a n d a n tr a d i s i b u d a y a s e t e m p a t d a n m e m a s u k k a n me k anisme pengata s an ma s alah s etempat.


2. Komite pendidikan masyarakat; perwakilan harus mewakili semua, dengan par tisipasi dari kelompok-kelompok dan lembaga seper ti LSM setempat, institusi-institusi ke agama an, pemimpin tradisional, kelompok-kelompok dengan kebutuhan pendidikan khusus, kelompok-kelompok yang terping gir, perempuan dan anak-anak gadis, puak, suku, kelompok-kelompok usia dll. Per wakilan harus diseleksi melalui suatu proses yang demokratis. Selama tahap rekonstruksi komite pendidikan masyarakat harus sesuai dengan peraturan dan secara sah dicatatkan untuk ber tindak sebagai organisasi / institusi resmi. Ketika komite pendidikan masyarakat dengan tanggung jawab dan fungsi yang kurang lebih sama telah ada, mereka harus diadaptasi untuk menghindari pendirian institusi-insitusi yang paralel. Komite pendidikan masyarakat harus mewakili semua dan berimbang, ser ta harus mencerminkan keberagaman masyarakat yang terkena keadaan darurat termasuk pada; gender, usia, kelompok etnis, agama dan kategori sosial. Wanita dan anak-anak perempuan perlu didukung untuk menjadi mitra sejajar dalam pembangunan dengan meningkatkan dan menjamin hak-hak yang adil berkena an dengan par tisipa si komite pendidikan masyarakat. 3. Peran dan tanggung jawab ang gota komite pendidikan masyarakat harus secara jelas ditentukan dan siap tersedia di masyarakat. Ini bisa termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut: -

Bertemu secara teratur untuk mendiskusikan berbagai masalah penting dan membuat keputusan;

-

Menyimpan notulen per temuan, keputusan dan sumbangan barang dan uang dari masyarakat;

-

Menyediakan pendekatan-pendekatan yang secara budaya sesuai (misalnya kalender pendidikan yang fleksibel, kurikulum program pendidikan yang mencerminkan konteks masyarakat dan melibatkan anggota masyarakat dll); dan

-

Bersama masyarakat dan / atau otoritas nasional dan da erah, mengkomunikasikan program-program pendidik an untuk mendorong hubungan baik antara program pendidikan dan anggota masyarakat.

4. Keterlibatan masyarakat dalam merancang respon pendidikan: semua instansi pemerintah dan badan-badan non-pemerintah harus sepakat dan menciptakan prosedur untuk menjamin par tisipasi masyarakat dalam merancang respon pendidikan. Prosedur –prosedur ini harus menjadi bagian penting dari tanggapan segera dari hari per tama, dan harus memasukkan penggunaan metode–metode par tisipatoris untuk menentuka secara cepat: -

Kebutuhan pendidikan berbagai ragam sub-kelompok yang mendesak; (anak-anak, remaja dan dewasa).

-

Waktu dan kapasitas manusia yang tersedia, ser ta sumber daya-sumber daya finansial dan material;

-

Dinamika kekuasa an antara sub-sub kelompok termasuk kelompok bahasa dipakai;

-

Keterbatasan-keterbatasan keamanan;


17

-

Lokasi-lokasi yang aman untuk pelayanan pendidikan; dan

-

S tr a t e gi- s tr a t e gi u n t u k m e ngi n t e gr a s i k a n p e s a n-p e s a n p e n d i d i k a n u n t u k menyelamatkan kehidupan ke semua aspek tanggap darurat.

(Lihat juga Standar analisis 2 , Catatan panduan no. 5 , Standar analisis 3 dan Standar kebijakan pendidikan dan kordina si 2).

5. Rencana aksi pendidikan lokal: masyarakat dan komite pendidikan masyarakat membuat prioritas dan rencana kegiatan pendidikan melalui proses perencana an akar–rumput par tisipatoris yang mencerminkan kebutuhan, pemikiran dan nilai-nilai dari orang-orang yang terkena keadaan darurat, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok rentan. Hasil dari proses perencana an ini adalah rencana aksi pendidikan berbasis komunitas. Rencana ini memberikan kerangka kerja untuk meningkatkan kualitas program dan pelayanan pendidikan formal dan / atau nonformal. Suatu renc ana a ksi pendidik an mungkin m e miliki beberapa tujuan, term a suk, na mun tidak terbata s pada:

-

Mengembangkan visi bers ama di antara pekerja / pelaku kemanusia an tentang bagaimana jadinya lingkungan belajar nantinya, yang diar tikulasikan melalui berbagai kegiatan, indikator dan sasaran. Mendapatkan kesepakatan dan komitmen bersama di antara mereka yang terlibat mengenai prioritas untuk meningkatkan kondisi ter tentu dalam lingkungan belajar; dan Mengartikulasikan rencana aksi dengan tugas-tugas dan tanggung-jawab ter tentu yang harus dipenuhi oleh berbagai pemangku kepentingan dalam wak tu ter tentu, dalam upaya mencapai target yang diuraikan dalam rencana itu. Rencana aksi pendidikan setempat harus menentukan peran kerjasama dari segenap p e m a ngku k e p e ntinga n, t erm a suk b a d a n-b a d a n p e ndukung, komit e p e ndidik a n masyarakat, dan pemangku kepentingan program pendidikan itu. Rencana aksi harus memasukkan kode etik untuk memungkinkan pemantauan dan penilaian masyarakat dan membantu membentuk budaya keterlibatan untuk memper tahankan kesinambungan par tisipa si ma syarakat lua s. Ini bis a meliputi bidang-bidang s eper ti perencana an, perlindungan anak, upaya mendorong par tisipasi anak-anak gadis dan perempuan dan orang-orang dari kelompok rentan, implementasi kegiatan belajar-mengajar, super visi, pemantauan, pengerahan sumber daya, perekrutan dan pelatihan staf, pembangunan dan perawatan sarana / prasarana, kordinasi dengan instansi eksternal yang terkait, dan pengintegrasian dengan intervensi-intervensi sanitasi dan pasokan air, nutrisi, kebersihan dan kesehatan ketika memungkinkan. Semua anggota masyarakat perlu memiliki akses terhadap informasi sehingga mereka dapat memberitahukan kepada komite pendidikan masyarakatnya tentang bagaimana mengelola program pendidikan secara efek tif (lihat juga Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 2, dan Standar kebijakan pendidikan dan kordinasi 3).

6. Partisipasi anak dalam kegiatan: Pasal 1 3 Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan BangsaBangsa (CRC) memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapatnya dalam halhal yang menyangkut hidupnya, mempersiapkan tanggung jawab yang akan dipikulnya ketika dewasa. Pasal ini berlaku untuk semua anak di semua keadaan darurat, termasuk krisis kronis dan rekonstruksi tahap awal.


Pe s er ta didik, khususnya remaja dan dewa s a , harus dilibatkan dalam pengembangan dan pengelola an sistem yang memberik an pendidik an bagi mere k a . Ana k-ana k harus dilatih dalam prak tek-prak tek yang membantu mereka melindungi diri dan anak lainnya d a l a m m a syara k a tnya . Pe l a tih a n h arus m e n e k a nk a n p a d a k a p a sit a s m ere k a untuk b e rp a r ti s ip a s i s e c a r a kon s tru k tif d a n m e m pr a k a rs a i p e rub a h a n po s itif , mi s a lny a m e nga njurk a n p erb a ik a n k egi a t a n s e kol a h, m e l a pork a n a t a u m e nc ega h k e s a l a h a n perlakuan di lingkungan belajar (lihat juga Standar aks e s dan lingkungan belajar 2 dan Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 3). Tugas-tugas yang muncul selama

ke ada an darurat (misalnya pemberian kegiatan-kegiatan rekre asi untuk anak-anak dan remaja) dapat digunakan untuk melibatkan anak-anak muda khususnya mereka yang tidak bersekolah, dalam kegiatan-kegiatan yang penting bagi masyarakat. Ini akan memberikan pilihan positif untuk menghadapi pengaruh negatif seper ti tindak kejahatan, kelompok bersenjata, dll. 7 . Audit sosial: adalah evalua si program pendidikan berba sis ma syarakat. Audit dilakukan, di antaranya, untuk menilai ma sukan material, finansial dan manusia, mengidentifika si apa yang ma sih dibutuhkan dan apa yang ters edia, dan memantau efek tifita s.

Sosial audit tidak selalu mungkin dilaksanakan pada tahap permula an dan per tengahan dari suatu masa darurat. Namun demikian, sekali satu ke ada an darurat telah stabil kembali (misalnya krisis kronis jangka panjang atau tahap awal pembangunan kembali), audit sosial memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk membangun kapasitasnya sendiri agar dapat menjadi lebih efek tif dalam memantau program pendidikannya (lihat juga Standar analisis 4). 8. Pengembangan Kapasitas: adalah tidak re alistis mengharapkan anggota masyarakat agar memiliki kemampuan teknis mengelola dan menjalankan kegiatan-kegiatan pendidikan tanpa pelatihan dan pendampingan yang diperlukan. Program pelatihan harus mengukur kapasitas masyarakat dan mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan caracara memberikan jawaban atas kebutuhan-kebutuhan ini. Selain pengembangan kapasitas bagi para ang gota komite pendidikan masyarakat, pendidikan harus juga melibatkan anggota masyarakat dalam kerja-kerja program pendidikan dan memberikan pelatihan dalam upaya mendorong kualitas dan kesinambungan dukungan mereka.

Standar partisipasi masyarakat 2: sumber daya Sumber daya masyarakat setempat diidentifikasi dan dimobilisasikan dan digunakan untuk menerapkan program-program pendidikan dan kegiatan pembelajaran lainnya.

Indikator kunci: (dibaca dalam hubungannya dengan Catatan panduan) !

Masyarakat, tenaga kependidikan dan peser ta didik mengidentifikasi sumber- sumber daya pendidikan di masyarakat (lihat Catatan panduan 1)


19

!

Sumber-sumber daya ma syarakat dikerahkan untuk memperkuat aks e s terhadap pendidikan, perlindungan dan kualitas ser ta program pendidikan (lihat Catatan panduan 2-3).

!

Para pemangku kepentingan mengenali dan mendukung kapasitas masyarakat, dan p e mbu a t a n progra m p e ndidik a n dira nc a ng untuk m e m a k sim a lk a n p e ng gun a a n keterampilan-keterampilan dan kapasitas setempat (lihat Catatan panduan 4-5).

Catatan panduan: 1. Sumber daya masyarakat termasuk sumber daya-sumber daya manusia, intelek tual, keuangan dan material yang ada dalam masyarakat. Pengerahan berbagai sumber daya masyarakat harus dikaitkan dengan peningkatan kualitas lingkungan belajar. Ini mungkin meliputi lingkungan fisik, (mis alnya dukungan materi dan tenaga kerja bagi perbaikan, perawatan atau pembangunan sekolah) dan lingkungan mental dan emosional ( misalnya dukungan psikososial bagi para siswa dan guru / fasilitator, atau penanganan masalah– masalah perlindungan). Catatan / dokumen harus disimpan untuk menjaga transparansi dan akuntabilita s (lihat Standar aks e s dan lingkungan berlajar 2-3). 2. Mempromosikan akses dan keamanan: anggota masyarakat harus dikerahkan untuk mencurahkan wak tu dan sumber daya untuk membantu anak-anak dalam kelompokkelompok rentan yang belajar di sekolah dan yang datang secara teratur, misalnya melalui prakarsa-prakarsa oleh kelompok-kelompok pemuda dan perempuan untuk memberikan pakaian pantas bagi anak dari keluarga-keluarga sangat miskin, atau menyediakan makanan bagi keluarga-keluarga yang dikepalai oleh anak-anak. Perempuan dapat mendukung par tisipasi anak-anak gadis di sekolah dengan memberikan pelayanan sebagai asisten di kelas, memberikan perlindungan dari kemungkinan pelecehan, dan para anggota masyarakat dapat menyumbangkan wak tunya dengan mengantar dan menjemput anak saat berangkat atau pulang sekolah bila diperlukan ( lihat Standar akses dan lingkungan belajar 2-3). 3. Membangun kesinambungan: masyaratak harus diberi pelatihan mengenai peran dan tanggung jawab dalam lingkungan belajar, pengetahuan sumber daya dan pengelola an, dan kesinambungan (misalnya perawatan fasilitas-fasilitas, upaya-upaya khusus untuk memastikan par tisipasi dari siswa-siswa yang rentan dll.) untuk jangka wak tu yang lebih lama. 4. Pengakuan kontribusi masyarakat: pelaporan kepada pemberi dana harus mencakup informasi kuantitatif dan kualitatif mengenai sumbangan dari masyarakat. Sumbangan m a syara k a t yang kua t bis a diliha t s ebagai indik a si komitm en dan ke mungkinan kesinambungan program itu.

5. Kapasitas setempat: p ar tisip a si d ala m int er ve nsi h arus m e mp erku a t p era s a a n bermar tabat mereka dan harapan pada sa at krisis. Program-program harus dirancang berdasarkan pada kapasitas setempat dan hindarkan tindakan yang melemahkan strategi mengatasi masalah yang dimiliki mereka.


Analisis

Standar 1 Penilaian Awal Pe nil a i a n p e ndidik a n ya ng t epa t wa k tu dari keadaan d a rur a t dil a k s a n a k a n s e c ara holi s ti k dan p ar ti s ip a tori s

Standar 2 Strategi Respon

K erangk a k erja r e s pon p e ndidik a n dik e mb a ngk a n, t e rm a s u k de skripsi yang jela s tentang ma s alah dan stra t egi a k si ya ng t erdokum e nt a s i

Standar 3 Monitoring

Standar 4 Evaluasi

Semua pemangku kepentingan yang relevan secara teratur memantau kegiatan respon pendidikan dan menyusun k ebutuhan pendidikan dari penduduk yang terk ena

Ada suatu evaluasi sistematik yang tidak memihak dari re spon pendidikan dalam upaya untuk meningkatkan praktek dan meningkatkan akuntabilitas

Apendiks 1 Framework Penilaian Apendiks 2 Perencana an dalam darurat: Checklist Analis a Ke ada an Apendiks 3 Formulir Pengumpulan Informa si dan Penilaian Kebutuhan Lampiran 2: Panduan Sumber Daya dan Rujukan B agian Analisis


21

Standar analisis 1: penilaian awal Penilaian ke ada an darurat pendidikan yang tepat wak tu dilaks anakan s ecara holistik dan p ar ti s ip a tori s .


Pe nil a i a n p e ndidi k a n a w a l y a ng c e p a t dil a k u k a n s e s e g e r a m ungk in , d e ng a n memperhitungkan keamanan dan keselamatan (lihat Catatan panduan 1-3).

!

Para pemangku kepentingan inti dilibatkan dalam pengidentifikasian data yang perlu dikumpulkan; dalam pengembangan, penafsiran dan penajaman indikator; dan dalam pengelolaan dan penyebarluasan informasi (lihat Catatan panduan 4-5).

!

Suatu penilain menyeluruh atas sumber daya dan kebutuhan pendidikan untuk berbagai jenjang dan jenis pendidikan, untuk semua lokasi yang terkena keadaan darurat dilakukan dengan par tisipasi dari para pemangku kepentingan, dan dimutakhirkan secara berkala (lihat Catatan panduan 4).

!

Pendidikan merupakan bagian dari penilaian antar-sek tor yang mengumpulkan data mengenai ke ada an ke amanan, ekonomi sosial dan politik; demografi, dan sumber dayasumber daya yang tersedia, untuk menentukan pelayanan-pelayanan apa yang dibutuhkan oleh penduduk yang terkena ke ada an darurat itu (lihat Catatan panduan 6).

!

Penilaian menganalisa ancaman potensial dan ancaman nyata terhadap perlindungan pe s er ta didik, dengan menggunakan suatu penilaian re siko yang terstruk tur ata s ancaman, kerentanan, dam kapasitas (lihat Catatan panduan 7).

!

Kapasitas setempat, sumber daya-sumber daya dan strategi pembelajaran dan pendidikan diidentifikasi, baik sebelum maupun selama ke ada an darurat berlangsung

!

Penilaian mengidentifikasi persepsi setempat terhadap tujuan dan relevansi pendidikan dan kebutuhan dan kegiatan pendidikan yang diprioritaskan.

!

Suatu sistem dibangun untuk mengupayakan penyimpanan data pendidikan dan berbagi temuan-temuan penilaian (lihat Catatan panduan 8).

Catatan panduan 1. Waktu Penilaian harus memperhitungkan ke amanan dan keselamatan tim penilai dan penduduk yang terkena ke ada an darurat. Ketika aks e s terbata s, strategi alternatif harus dijajaki, seper ti sumber-sumber sekunder, jaringan komunitas dan pemimpin lokal. Ketika akses yang lebih luas memungkinkan, penilaian per tama harus ditingkatkan dan dida s arkan pada informa si dan data yang terkumpul s ecara lebih ekstensif. Penilaian harus dimutakhirkan secara berkala (paling tidak setiap kuar tal), dengan memasukkan data evaluasi dan pemantauan, bahasan mengenai kendala-kendala yang dihadapi dan ha sil-ha sil yang dicapai, dan inform a si m engenai kebutuhan-kebutuhan yang ta k terpenuhi. 2. Pengumpulan informasi dan data penilaian harus direncanakan dan dilaksanakan untuk m e m a h a mi k e butuh a n p e ndidik a n, k a p a s it a s , s umb er d aya-s umb er d aya d a n kesenjangannya. Suatu penilaian yang menyeluruh yang meliputi semua jenis dan lokasi


pendidikan harus dituntaskan segera mungkin, namun hal ini tidak boleh menunda disiapkannya penilaian parsial yang cepat untuk memberikan data tentang tindakantindakan mendesak yang perlu diambil. Dimana memungkinkan, kunjungan lapangan oleh berbagai penyedia pendidikan harus dikordinasikan, untuk menghindarkan aliran tamu yang tak henti-henti sehingga mengganggu staf tanggap darurat. Alat penilaian kualitatif dan kuantitatif harus konsisten dengan standar internasional, tujuan PUS dan panduan berbasis hak–hak. Ini akan membantu menghubungkan prakarsa global dengan komunitas lokal dan mendorong upaya keterkaitan di tingkat lokal dengan kerangka kerja dan indikator di tingkat global. Formulir pengumpulan data harus dibuat terstandar di negara itu untuk memudahkan kordinasi proyek pada tingkat antar lembaga / instansi dan meminimalisir tuntutan terhadap para pemasok informasi. Formulir harus memberikan ruang bagi informasi tambahan yang benar-benar penting yang diberikan oleh responden di tingkat lokal / komunitas. Per timbangan etis merupakan hal yang sangat penting bagi segala bentuk pengumpulan data dalam suatu tanggap kemanusiaan. Pengumpulan informasi untuk semua keperluan / tujuan termasuk penilaian, pemantauan, atau survei, dapat membawa resiko bagi responden – tak hanya karena sifat sensitif informasi yang dikumpulkan, namun juga karena berpar tisipasi dalam proses itu bisa menyebabkan orang menjadi sasaran atau ikut memikul suatu resiko. Prinsip-prinsip dasar menghormati, tidak membahayakan, dan tidak diskriminatif harus senantisa diingat dan mereka yang mengumpulkan informasi memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan memberitahukan hak-hak par tisipan. Lihat rujukan mengenai Analisis dalam Lampiran 2 untuk menghubungkan dengan dokumen “Menjadikan Perlindungan Sebagai Prioritas: Panduan untuk Memasukkan Perlindungan ke dalam Pengumpulan Data dalam Bantuan Kemanusiaan” (Making Protection A Priority: A Guid e book for Incorpora ting Prot e ction into D a t a Coll e ction in Hum a nit ari a n Asssistance ). 3. Metode analisa: dalam upaya mengurangi bias, data harus dicek-silang dari berbagai sumber s elama dilakukannya analis a, s ebelum ke simpulan dibuat. Pengecekan silang ( triangulation ) merupakan metode campuran untuk melakukan pendekatan terhadap pengumpulan dan analis a data untuk mengukur tumpang tindih, dan berbagai sisi dari s ebuah fenomena, yang akan mengha silkan suatu pemahaman yang mendalam untuk menjamin kesahihan data kualitatif. Sudut pandang lokal harus juga dimasukkan dalam analisa, untuk menghindari adanya tanggap kemanusiaan yang semata-mata didasarkan pada s atu pers epsi dan priorita s yang dibuat oleh pihak luar. 4. Pemangku kepentingan harus merangkul sebanyak mungkin individu dari kelompokke lompok p e nduduk ya ng t erke n a ke a d a a n d arura t. Par tisip a si p ara p e m a ngku kepentingan dalam pengumpulan informa si dan data, analisis, s er ta pengelola an dan penyebarluasan informasi mungkin dibatasi oleh ke ada an selama tahap penilaian awal, n a mun h aru s dikura ngi ke tik a p e nil a i a n, p e m a nt a u a n d a n eva lu a si b erikutnya dilaksanakan. 5. Temuan-temuan penilaian harus tersedia sesegera mungkin, sehingga kegiatan-kegiatan d a p a t dire nc a n a k a n. Pe nil a i a n d a t a-d a t a s e b e lum krisis d a n p a sc a krisis ya ng mengidentifika si kebutuhan dan sumber daya-sumber daya pendidikan (mis alnya oleh pihak yang berwenang, LSM, lembaga-lembaga memiliki kekhususan dalam masyarakat kemanusia an dan komunita s s etempat) harus disiapkan agar dapat digunakan oleh para pekerja kemanusiaan. Ini berguna khususnya bila para pelaku / pekerja kemanusiaan


23

tidak dapat mengaks e s loka si s elama ke ada an darurat berlangsung. 6. Penilaian darurat umum harus melibatkan ahli perlindungan anak atau ahli pendidikan dalam tim darurat untuk mengumpulkan data mengenai kebutuhan dan sumber-sumber daya pendidikan dan perlindungan anak. Lembaga-lembaga harus mengikat sumber dayasumber daya dan membangun kapasitas staf dan organisasi untuk melaksanakan kegiatan –kegiatan ini. 7. Analisis resiko: adalah penting untuk memper timbangkan segenap aspek keadaan yang mungkin mempengaruhi kesehatan dan keamanan anak dan remaja, karena dalam derajat ter tentu, pendidikan bisa membentuk fak tor yang bersifat melindungi dan / atau juga resiko. Penilaian harus mencakup suatu daf tar sejumlah resiko (sebuah matriks resiko) yang akan mendokumentasikan resiko-resiko yang berkaitan dengan fak tor-faktor seper ti bencana alam dan bahaya lingkungan untuk kelompok umur dan kelompok rentan yang berbeda; ranjau darat atau persenjata an yang tidak meledak, ke amanan bangunan dan infrastruk tur lainnya; perlindungan dan ke amanan anak; ancaman terhadap kesehatan mental dan fisik; masalah-masalah yang berkaitan dengan kualifikasi guru, kurikulum dan penyelenggara an sekolah, dan imformasi lain yang relevan (lihat sampel matriks resiko dalam MSEE CD-ROM). Pe nil a i a n h arus m e nya t a k a n stra t egi p e nge lol a a n re siko ya ng dip erluk a n untuk pencegahan, mitigasi, dan tindakan lain yang terkait dengan keadaan darurat (kesiapan, tanggap, rekonstruksi dan rehabilitasi) selama peristiwa biasa atau karena terprovokasi. Dalam ke ada an ter tentu, hal ini mungkin mempersyaratkan ma sing-ma sing pus at pendidikan memiliki rencana ke amanan dan darurat s ekolah untuk mencegah dan mengantisipasi ke ada an darurat itu. Bila mana perlu, masing-masing pusat pendidikan harus menyiapk an suatu peta re siko yang menunjukk an ancaman potensial dan menyinggung secara singkat fak tor-fak tor yang mempengaruhi kerentanannya. 8. Penyebarluasan temuan-temuan penilaian: hal ini harus dikordinasikan oleh pihak yang terkait di tingkat nasional dan lokal. Bila tidak ada organisasi atau unsur pemerintah yang melakukan hal ini, pelaku internasional yang ber fungsi mengarahkan seper ti Kantor PBB untuk Kordina si Urus an Kemanusia an (OCHA) harus ditunjuk untuk membuat mekanisme pengkordinasian dan penyebarluasan informasi. Penyebarluasan temuan hasil penilaian harus dilanjutkan dengan pengenalan kerangka statistik yang segera dan keluaran dari data yang dapat digunakan oleh semua pemangku kepentingan (lihat Standar kebijakan pendidikan dan kordina si 3).

Standar analisis 2: strategi respon Suatu kerangka kerja bagi re spon pendidikan dikembangkan; mencakup paparan ma s alah dan strategi tinda k an yang terdokumenta si.

Indikator kunci: (dibaca dalam hubungannya dengan Catatan panduan) ! !

Data baseline dikumpulkan secara sistematis pada sa at dimulainya program. Strategi respon pendidikan darurat mencerminkan suatu pemahaman data menyeluruh


!

yang jela s (lihat Catatan panduan 1-2) Indikator dan patokan (benchmark ) yang sahih diidentifikasi untuk memantau dampak respon pendidikan pada anak, remaja dan masyarakat secara keseluruhan.

!

Informasi yang terkumpul dari penilaian tahap awal dimutakhirkan dengan data baru yang memberi informasi tentang perkembangan progam yang tengah berjalan (lihat Catatan panduan 3).

!

Strategi respon pendidikan harus memprioritaskan keamanan dan kesejahteraan semua anak dan remaja, termasuk mereka yang rentan atau memiliki kebutuhan pendidikan khusus.

!

Strategi respon pendidikan secara progresif memenuhi kebutuhan penduduk yang terkena ke ada an darurat terhadap pendidikan yang berkualitas dan tanpa kecuali, dan ber fungsi untuk memperkuat program pendidikan nasional (lihat Catatan panduan 4-6).

Catatan panduan 1. Proposal respon harus mema stikan bahwa kegiatan-kegiatan yang penting dibuat anggarannya, dengan dana yang memadai untuk memenuhi standar minimum yang dipaparkan di sini. Proposal juga harus memberikan indikasi kegiatan-kegiatan pendidikan mana yang akan dire alisasikan di suatu lokasi yang diinginkan, dengan memberikan taksiran terhadap seberapa luas cakupan kebutuhan yang dinilai bagi jenjang dan jenis pendidikan yang berbeda dan mengindikasikan apakah organisasi-organisasi lain diketahui memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi. Harus ada keluwesan untuk merespon permintaan pendidikan yang sebenarnya, bila kenyataanya lebih besar dari yang terlihat. Upaya-upaya dilakukan untuk mendorong kesinambungan dan harmonisasi antara organisasi-organisasi ketika menentukan jenjang dan jenis-jenis pengeluaran untuk pendidikan darurat (misalnya remunerasi, peralatan dll). 2. Pengembangan kapasitas utuk analisa dan pengumpulan data: proposal harus mencakup pengembangan kapasitas staf, khususnya staf nasional, untuk pengumpulan dan analisa baseline data dan melakukan tugas-tugas pemantauan dan evaluasi. Kesemua ini sering tidak diperhitungkan sepenuhnya selama proses pembuatan proposal. 3. Pemutakhiran strategi proposal: respon harus dibahas kembali dan dimutakhirkan setiap ku ar t a l s e l a m a ke a d a a n d arura t d a n t a h a p re kons truk si awa l. Propos a l h arus memperhitungkan pencapaian sampai saat ini, perubahan-perubahan dalam situasi darurat dan taksiran kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi sampai sa at ini. Sasarannya adalah pencapaian yang progresif dalam kualitas dan wilayah cakupan serta kesinambungan jangka panjang.

4. Respon pemberi dana: donor sebaiknya membahas kualitas dan cakupan tanggap darurat pendidikan, termasuk tingkat jumlah siswa yang masuk sekolah dan tingkat putus sekolah dik alangan k elompok-k elompok rentan. Mere k a harus menjamin a ks e s terhadap kesempatan memperoleh pendidikan di berbagai lokasi yang terkena ke ada an darurat. Temuan harus tersedia sedemikian rupa sehingga pendidikan bagi penduduk setempat di lokasi penampungan pengungsi atau mereka yang terpaksa pindah dari asalnya memenuhi standar minimum (lihat juga Standar akses dan lingkungan belajar 1, Catatan panduan 8).


25

5. Penguatan program-program nasional: tanggap darurat pendidikan, khususnya bagi mereka yang bukan pengungsi / penduduk yang terpaksa pindah dari asalnya dan selama tahap rekonstruksi harus dirancang untuk diharmoniskan dengan dan memperkuat program pendidikan nasional, termasuk perencanaan pendidikan tingkat nasional dan lokal, administrasi, pengelola an, pelatihan peningkatan mutu bagi para guru yang ber tugas dan dukungan lainnya. 6. Mengatasi hambatan-hambatan yang berkenaan dengan amanat organisasi: organisasi pemberi bantuan dengan mandat yang terbatas (misalnya mandat yang terbatas bagi anak-anak, atau pengungsi, atau repatriasi) harus memastikan bahwa respon pendidikan mereka disesuaikan dengan yang dijalankan pemerintah dan berbagai organisasi dengan mandat yang lebih luas sehingga semua kebutuhan pendidikan dipenuhi. Strategi untuk masing-masing wilayah yang terkena harus mencakup kebutuhan perkembangan anakanak usia dini ser ta bagi kebutuhan remaja, termasuk pendidikan kejuruan, pendidikan menengah dan sekolah tingkat atas, penataran guru dan pendidikan alternatif lainnya. Strategi pengembangan pendidikan di wilayah yang menerima kembali para pengungsi harus memasukkan ketentuan untuk dukungan jangka panjang dengan program yang dikembangkan dengan bantuan organisasi kemanusia an yang memiliki kendala wak tu dalam inter vensinya (misalnya dalam pemberian dukungan repatriasi dan reintegrasi awal pengungsi).

Standar analisis 3: pemantauan S emua pemangku k epentingan yang relevan s ecara teratur mementau k egiatan-k egiatan re spon pendidikan dan mengembangkan kebutuhan pendidikan dari penduduk yang terkena.


Sistem untuk pemantauan keadaan darurat yang berkesinambungan dan intervensi telah siap dan ber fungsi (lihat Catatan panduan 1-2).

!

Pria, wanita, anak-anak, dan remaja dari kelompok-kelompok yang terkena keadaan darurat secara teratur dimintai keterangan dan dilibatkan dalam kegiatan–kegiatan pemantauan (lihat Catatan panduan 2).

!

Data pendidikan dikumpulkan secara sistematis dan berkala, dimulai dengan informasi baseline dan diikuti dengan pelacakan perubahan-perubahan dan kecenderungan yang mengikutinya (lihat Catatan panduan 3-4). Personil dilatih dalam metodologi pengumpulan dan analisa data untuk memastikan bahwa data menjadi handal dan analisanya dapat dipercaya dan dapat diper tanggung jawabkan (lihat Catatan panduan 5).

!

!

!

Data pendidikan dianalisa dan digunakan bersama di antara para pemangku kepentingan pada wak tu-wak tu ter tentu yang ditetapkan sebelumnya (lihat Catatan panduan 3). Sistem dan database pemantauan secara berkala dimutakhirkan berdasarkan umpan balik untuk mencerminkan kecenderungan-kecenderungan baru dan memungkinkan


dibuatnya keputusan berdasarkan informasi yang diambil dari kecenderungan tersebut. !

Data yang mengidentifikasi perubahan, kecenderungan baru, kebutuhan dan sumber daya diberikan ke pengelola pendidikan secara berkala.

!

Bila diperlukan, penyesuaian program dibuat sebagai hasil dari pemantauan.

Catatan panduan 1. Monitoring harus mencerminkan kebutuhan pendidikan penduduk yang berubah ser ta seberapa jauh program-program itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, agar menjadi relevan dan responsif ser ta memperhitungkan kemungkinan perbaikan. Tidak semua data perlu dikumpulkan dalam frekuensi yang s ama . Oleh karena itu, rancangan pemantauan akan melibatkan keputusan mengenai keseringan pengumpulan jenis-jenis data ter tentu, berdasarkan pada kebutuhan dan jumlah sumber daya yang dihabiskan untuk pemrosesan dan pengumpulan data. Beberapa jenis informasi dapat dikumpulkan dari s ekolah-s ekolah dan program pendidikan lainnya berda s arkan s ampel, yang memberikan indikasi cepat mengenai kebutuhan–kebutuhan dan masalah (misalnya data putus sekolah, data mereka yang masuk sekolah, apakah anak makan terlebih dahulu sebelum masuk sekolah, jumlah buku teks, materi belajar mengajar yang tersedia, dll). Pemantauan anak di luar sekolah dan alasan mereka tidak bersekolah bagi mereka yang tidak hadir, dapat juga dilakukan melalui kunjungan ke sejumlah sampel rumah tangga di lokasi ter tentu ser ta menemui kelompok-kelompok komunitas. 2. Orang-orang yang terlibat dalam pemantauan: orang-orang yang dapat mengumpulkan informasi dari semua kelompok dalam penduduk yang terkena secara budaya dapat diterima harus dimasukkan, khususnya yang berkenaan dengan gender dan kemampuan bahasa. Prak tek-prak tek budaya setempat mungkin mempersyaratkan wanita atau kelompok minoritas dimintai keterangan oleh individu yang secara budaya dapat diterima. 3. Sistem Informasi Pengelolaan Pendidikan (Education Management Information Systems – EMIS) mungkin telah porak poranda karena keadaan darurat. Pengumpulan data dasar dan pemrosesan sederhana harus dibangun kembali dengan prioritas, melalui kerjasama antar lembaga dan dukungan bagi otoritas nasional. Pembangunan atau rehabilitasi EMIS nasional mungkin memerlukan pengembangan kapasitas dan sumber daya tingkat na sional, regional dan lokal, untuk mengembangkan, mengumpulkan, mengelola , menafsirkan, menerapkan dan menyebarluaskan informasi yang ada. Tindakan ini harus dimulai sedini mungkin dalam ke ada an darurat, dengan tujuan agar memiliki sistem pemantauan yang berfungsi dan siap saat tahap awal pembangunan kembali. Komponen penting dalam EMIS adalah perangkat lunak yang cocok. Kantor pendidikan kabupaten dan nasional ser ta sub-sek tor pendidikan lainnya (misalnya lembaga pelatihan di tingkat nasional) harus memiliki perangkat lunak yang saling melengkapi untuk membangun database yang cocok untuk memudahkan per tukaran informasi. 4. Pemantauan peserta didik harus berlangsung kapan saja sepanjang memungkinkan, setelah mereka menyelesaikan atau keluar dari kursus. Pemantauan dapat meliputi retensi keterampilan baca tulis dan akses terhadap materi-materi baca an pasca belajar baca tulis. Untuk pendidikan kejuruan, pemantauan harus diarahkan pada pencarian informasi tentang kesempatan bekerja dan pengguna an keterampilan kejuruan oleh para bekas peser ta pelatihan melalui tindak lanjut oleh staf penempatan. Pemantauan pasca pro-


27

gram memberikan umpan balik yang sangat berharga untuk perancangan program (lihat juga Standar pengajaran dan pembelajaran 4). 5. Validitas Data: semua analisis harus memiliki dokumentasi yang menjelaskan 1) definisi indikator 2) sumber data, 3) metode pengumpulan, 4) pengumpul data, dan 5) prosedur analisis data. Segala kelainan / penyimpangan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan pengumpulan atau analisa data juga harus dicatat. Data dapat dicurangi oleh responden y a n g m e n gi n gi n k a n a l o k a s i s u m b e r y a n g s e b a n y a k - b a n y a k n y a ( m i s a l n y a menggelembungkan jumlah anak yang bersekolah atau daf tar hadir) atau karena takut dip ers a l a hk a n . Pe l a tih a n s t a f h aru s dil e ngk a pi d e nga n ke bij a k a n untuk tid a k mengumumkan rencana kunjungan demi mendapatkan data yang lebih valid.

Standar analisis 4: evaluasi Ada suatu evalua si re spon pendidikan yang sistematis dan tidak memihak dalam upaya m e ningk a tk a n pra k t e k-pra k t e k d a n m e ningk a tk a n a kunt a bilit a s .


Evaluasi kebijakan, program dan hasil berbagai intervensi terhadap strategi respon, tujuan perlindungan anak dan tujuan pendidikan secara khusus ser ta standar minimum secara menyeluruh dilaksanakan pada titik wak tu ter tentu.

!

Informasi diteliti pada efek-efek inter vensi yang tidak disengaja.

!

Informasi dikumpulkan secara transparan dan tidak memihak dari para pemangku kepentingan, termasuk penduduk yang terkena dan mitra dari sek tor-sek tor lainnya.

!

Seluruh pemangku kepentingan, termasuk kelompok-kelompok yang terpinggirkan, komite pendidikan masyarakat, pejabat di lingkungan pendidikan nasional dan setempat, guru dan siswa, dimasukkan dalam kegiatan evaluasi (lihat Catatan panduan 2).

!

Pelajaran dan prak tek-praktek yang baik secara luas disebarluaskan dengan masyarakat kemanusia an, masyarakat nasional dan setempat yang lebih luas cakupannya, dan dijadikan bahan advokasi, program, dan kebijakan pasca keadaan darurat untuk memberi andil pada pencapaian tujuan pendidikan nasional dan global (lihat Catatan panduan 3).

Catatan panduan 1 . Evaluasi h aru s m e ngumpulk a n b a ik d a t a ku a lit a tif m a upun k u a n tit a tif un t u k mengembangkan suatu gambaran yang holistik sifatnya. Data kualitatif memberikan informa si kontekstual dan membantu menjela skan data statistik yang dikumpulkan. Data kualitatif dapat dikumpulkan melalui wawancara, obser vasi, dan dokumen ter tulis; s ementara data kuantitatif dikumpulkan melalui sur vei dan kue sioner.


Evaluasi harus memberikan penilaian yang menyeluruh atas input-input finansial, material dan sumber daya manusia; aks e s pe s er ta didik, retensi, perlindungan dan daya rangkum; proses belajar mengajar; pengakuan dan ser tifikasi pembelajaran; pelatihan guru yang ber tuga s; dampak bagi pe s er ta didik individu, terma suk ke s empatan untuk meneruskan studi lanjutan dan pekerja an; dan dampaknya pada masyarakat yang lebih luas. 2. Pengembangan kapasitas melalui evaluasi: anggaran evaluasi harus mencakup pemberian lokakarya dengan para pemangku kepentingan untuk memperkenalkan konsep evaluasi, mengembangkan kerangka evaluasi, dan proses berdasarkan pada par tisipasi, ser ta membahas dan menafsirkan temuan bersama-sama. Ini akan bermanfaat khususnya bila staf suatu program pendidikan dilibatkan dalam aspek-aspek proses evaluasi. Ini akan membantu para staf mengembangkan konsep dasar untuk “kepemilikan” berikutnya dan penerapan rekomendasi-rekomendasi di lapangan. Mereka yang mendapat manfaat dari proyek ini, yakni guru dan tenaga kependidikan lainnya dapat juga menjelaskan kesulitankesulitan prak tis yang mereka hadapi dan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi sebagai konsek wensi dilaksanakannya sebuah rekomendasi. 3. Penyebarluasan temuan dan pelajaran yang dapat dipetik: pelaksana evaluasi juga harus diminta untuk menyusun laporan dengan memasukkan bagian per tama yang dapat disebarluaskan dalam domain publik. Dengan temuan-temuan internal dan rahasia disajikan di bagian ke dua yang akan disebarluaskan di kalangan terbata s.


29

Standar Minimum yang Berlaku untuk Semua Kategori: Apendiks Apendiks 1: Kerangka Penilaian

Kerangka Penilaian digunakan sebagai basis bagi analisa dan diskusi, dengan tujuan untuk m e nc a p a i p e m a h a m a n b ers a m a ke butuh a n s u a tu popul a s i t er t e ntu . An a li s a ini mengkombina sikan buk ti-buk ti dan penilaian-penilaian. Kerangka penilaian terdiri dari kategori-kategori, yang merupakan per timbangan “kepantasan” bukan kebutuhan semata. S ementara kerangka ini menyarankan kaus alita s antara kategori-kategori yang ada , karangka kerja ini tidak s ecara tersurat merujuk pada hal ini, dan penjela s an lebih lanjut mengenai perangkat ini diperlukan untuk membantu tim-tim penilaian. Sampai perangkat s eper ti itu dikembangkan, tim boleh memilih bagaimana menjela skan s ebab-akibat. Kerangka ini memberikan platform yang lebih konsisten dan transparan untuk berbagi informa si dengan tujuan merencanakan re spon kemanusia an yang diberi priorita s dalam krisis. Sementara ada s ebuah hirarki perhatian yang tercermin di tingkat kerangka kerja ma sing-ma sing, ini tidak menyiratkan suatu tang gapan yang dipriorita skan. Kerangka ini menjela skan bahwa kategori yang berbeda adalah s aling tergantung, dan harus diang gap s eper ti itu. Ma sing-ma sing kategori dalam kerangka ini harus diukur s ecara individual (yakni pendidikan) dan s ebagai bagian dari penilaian yang integral (yaitu dampak situa si dalam pendidikan di kategori lainnya dalam kerangka itu). Perlindungan / hak-hak aza si manusia / penegakan hukum adalah isu-isu yang menjadi payung, yang memerlukan peng garapan s ecara terpis ah dan diarusutamakan. Titik awal untuk penilaian adalah kelompok geografis atau kelompok penduduk. Sumber: Kerangka penilaian dikembangkan oleh Inter-Agency Standing Committee (IASC) CAP Subkelompok kerja dan dpertajam dalam sebuah lokakarya yang dihadiri oleh pemberi donor, badan-badan PBB, Palang Merah, dan LSM, 25 Januari 2004.


Apendiks 2: Perencanaan dalam Keadaan Darurat: Checklist Analisis Situasi B erbagai fak tor, isu, orang dan institusi yang perlu anda ketahui dan pahami dalam upaya membuat rencana dan melaksanakan program. 1. Penilaian baseline. ! !

!

Data apa yang diperlukan untuk kajian baseline ? Data apa yang anda butuhkan untuk merencanakan implementasi vs apa yang tersedia, misalnya lokasi sekolah (jumlah, lokasi); jumlah siswa yang diharapkan; jumlah guru, dll.? Apakah ada peluang untuk mengumpulkan data baseline sebelum anda memulai program anda?

2. Sifat situasi ! Bagaimana sifat situasinya? (terjadi tiba-tiba atau perlahan-lahan?) ! Apakah ada kelompok (budaya, usia, gender) yang khususnya menjadi rentan atau terkena ke ada an darurat itu? 3. Stabilitas situasi ! Apakah situasinya stabil?(jangka pendek / jangka menengah) atau masih berkembang? ! Apakah ada rencana cadangan yang dapat dilihat sebelumnya (suatau keadaan darurat atau perubahan besar terhadap kedaruratan yang sudah ada? ! Fak tor-fak tor yang dapat teridentifikasi apakah yang mungkin menjadikan perubahan yang tiba-tiba dan / atau yang siginifikan. 4. Sistem pendidikan yang berjalan sekarang Sistem pendidikan ! !

! !

!

!

!

!

!

Apakah ada sistem pendidikan yang berjalan sekarang? Apakah ada lebih dari satu sistem pendidikan yang berjalan di dalam lingkungan penduduk sasaran? Sampai di mana keadaan darurat yang ada mempengaruhi sistem pendidikan sekarang? Apakah infrastruk tur atau bangunan sekolah memburuk, atau hancur (dapur, fasilitas sanitasi, gudang)? Bagaimana ke ada an lingkungan pendidikan sekarang (ruangan, materi belajar, kelas, staf dll). Apakah keadaannya sama baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan, atau anakanak dari berbagai latar belakang geografis / etnis / dll? Apakah anak-anak masuk sekolah dan hadir secara rutin ke kelas? Bila tidak, kenapa demikian? Apakah anak-anak yang menderita kelaparan sementara mereka belajar di kelas (misalnya tidak makan pagi, jarak ke sekolah yang cukup jauh, atau kurang gizi?) Apakah anak-anak terkena defisiensi mikronutrien ter tentu? Yang mana?


31

Kurikulum dan pengajaran ! ! ! ! !

Apakah ada kurikulum bersama? Apakah satu atau beberapa bahasa pengajaran yang dipakai bersama-sama? Apakah ada guru, media bantu guru dan / atau media bantu pengajaran? Apakah pelatihan / pelatihan kembali guru diperlukan? Apakah diperlukan pendidikan informal dan program pelatihan keterampilan (untuk tentara anak-anak yang dimasyarakatkan kembali, anak-anak luar sekolah dan / atau kelompok-kelompok yang tidak beruntung lainnya?)

5. Pemangku kepentingan utama Pengidentifikasian pemangku kepentingan yang utama ! ! ! ! ! ! ! !

! ! !

Siapa yang melakukan Y? Siapa yang ber tanggung jawab atas X? Siapakah yang akan merencanakan Y? Siapa yang ber tanggung jawab atas sumber daya X? Siapa yang ber tang gung jawab atas keputusan Z? Organisasi internasional lainnya LSM (internasional dan lokal) Pemerintah - Bagiamanakah status pemerintahan nasional / lokal sa at ini (sah, sementara?) - Siapa yang mengurusi pendidikan? Sekolah (guru, kepala sekolah, dll). Masyarakat (perkumpulan wanita, para pemuka, para tetua, agama, pekerja kesehatan, atau kelompok komunitas lainnya). Keluarga - Struk tur yang paling menonjol apa yang ada? - Apakah ke ada an darurat mempengaruhi struk tur keluarga? - Siapa yang membuat keputusan tentang partisipasi anak (khususnya anak perempuan) dalam pendidikan?

6. Sumber-sumber daya yang tersedia Untuk pendidikan (lihat juga “Sistem pendidikan sa at ini” di atas) ! Apakah ada tempat-tempat belajar yang aman tersedia? ! Apakah fasilitas-fasilitas sekolah yang ada ber fungsi sepenuhnya? ! Apakah terdapat jumlah guru dan staf yang cukup untuk menyelanggarakan kegiatan pendidikan sehari-hari? Bantuan pangan ! Sebarapa mendesak dimulainya pembagian makanan? ! Apakah personil yang menyiapkan makanan tersedia?


!

! ! !

!

! !

Apakah fasilitas untuk menyiapkan makanan tersedia (dapur sekolah, ruang gudang, peralatan makan dan peralatan memasak, bahan bakar untuk memasak, dan sumber air?) Apakah memungkinkan untuk menyiapkan fasilitas-fasilitas itu? Apakah ada sarana penyimpanan / transportasi / dan sarana untuk pengantar makanan? Apakah komoditas makanan akan tersedia? Di mana dan seberapa cepat komoditas itu dapat diperoleh dan dikirimkan ke titik-titik distribusi makanan? Ap a k a h a d a progra m ke s e h a t a n s e kol a h untuk dil e ngk a pi / a t a u dit erus k a n kegiatannya? Apakah ada komitmen dari donor pada sa at ini? Apakah ada mitra pelaksana potensial?

7. Kendala potensial dan kendala yang ada saat ini Keamanan ! Apakah tempat yang aman untuk belajar tersedia? ! Apakah ada akses aman bagi ruangan belajar bagi anak, guru, dan pekerja bantuan? ! Apakah ada tempat yang aman untuk penyiapan dan pendistribusian makanan? ! Apakah pengantaran dan pengangkutan makanan aman? ! Apakah makanan disimpan dengan aman? Kendala etnis / gender ! Apakah ada isu-isu / kendala yang berkena an gender? ! Apakah ada kendala atau isu-isu yang berkaitan dengan kelompok-kelompok yang berbeda (berdasar etnis / geografis?) Keabsahan ! Apakah ada mitra pemerintah yang jelas untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan itu? ! Apakah penciptaan dan dukungan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan mendapat dukungan dari kekuatan / pimpinan politik setempat? Bila tidak, mengapa? ! Apakah ada resiko yang timbul tanpa adanya dukungan ini? ! Apakah pelaksana an program tanpa dukungan ini dapat dibenarkan? ! Apakah kemitra an dapat dikembangkan? ! Apakah program dapat dirancang untuk membangun / menarik dukungan?

Diadopsi dari World Food Program, Planning for School Feeding in Emergency Setting-Situation Analisys, Designing the Programme, Implementation, 2004. http: / / www.wfp.org

Standar Minimum yang Berlaku u ntuk Semua Kategori

33



35



37


Akses dan Lingkungan Belajar

2

39


Pengantar Selama krisis, akses terhadap sumber-sumber dan hak yang penting –pendidikan—sering sangat terbatas. Meskipun demikian, pendidikan memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu penduduk yang ter timpa ke ada an darurat untuk dapat mengatasi situasi mereka dengan mendapatkan pengetahuan tambahan dan keterampilan untuk ber tahan hidup dan dapat kembali hidup normal. Pada sa at yang sama, adalah pengelola an kegiatan –kegiatan pendidikan s elama ke ada an darurat s ering lebih sulit, dan ada bahaya bahwa kelompok-kelompok rentan khususnya, akan tidak dapat menerima pendidikan yang ditawarkan. Pemerintah, masyarakat, dan organisasi kemanusiaan memiliki tanggung jawab untuk mema stikan bahwa s emua individu memiliki aks e s ata s ke s empatan pendidikan yang berkualitas dan relevan, dan bahwa lingkungan pembelajaran aman dan mendorong perlindungan dan ke s ejahtera an fisik, emosi dan mental dari pe s er ta didiknya.

Program pendidikan darurat dapat memberikan perlindungan kognitif, sosial dan fisik kepada pe s er ta didik, khususnya anak-anak dan remaja, dan tenaga kependidikan. Me skipun demikian, pe s er ta didik juga s ering terancam fisik dan psikologis dalam perjalanan dari dan ke s ekolah dan dalam lingkungan belajar itu s endiri. Ma s alah-ma s alah ini menimpa anak-anak dan para guru perempuan s ecara tak s epadan. Dalam memberikan pelayanan pendidikan, ada suatu kewajiban untuk mema stikan bahwa siswa aman baik s a at pergi maupun pulang dari s ekolah s er ta s a at berada di lingkungan belajar itu s endiri. Rentangan yang progresif antara kesempatan belajar formal dan nonformal harus diberikan. Bila pendidikan formal tidak dengan s egera mungkin dilaks anakan pada s a at mulainya ke ada an darurat, program pendidikan harus membuat program untuk kegiatan-kegiatan rekre a sional (olah raga dan bermain); kegiatan-kegiatan pendidikan nonformal, program “yang memadai bagi” anak-anak yang lebih besar (bila diperlukan); kesempatan bagi remaja untuk memper tahankan dan mengembangkan keterampilan-keterampilan belajar yang

40 Akses dan Lingkungan Belajar

penting, dan pendidikan alternatif nonformal atau pelatihan keterampilan bagi anak, orang dewasa dan remaja yang belum mulai atau menyelesaikan pendidikan dasar. Beberapa kelompok atau individu mungkin memiliki ke sulitan ter tentu dalam mengaks e s pendidikan dalam ke ada an darurat. Me skipun demikian, tidak ada s atu individupun yang ditolak aks e snya ata s pendidikan dan ke s empatan belajar karena fak tor diskrimina si. Para penyedia pendidikan harus menentukan kebutuhan-kebutuhan khusus dari kelompokkelompok rentan dengan kebutuhan khusus, seper ti mereka yang cacat, gadis yang sudah menginjak ma s a dewa s a, anak-anak yang berhubungan dengan pa sukan yang ber tikai ( Children Associated with Fighting Force s - CAFF ), anak yang diculik, ibu-ibu yang ma sih berusia remaja dll., untuk mema stikan bahwa mereka akan dapat memetik manfa at dari kesempatan yang ditawarkan pendidikan. Inter vensi pendidikan harus ber fokus tidak hanya pada pemberian pelayanan pendidikan formal dan pendidikan nonformal saja, namun juga membantu mengata si kendala-kendala s eper ti diskrimina si, biaya s ekolah, dan kendala bahasa, yang mengecualikan kelompok ter tentu. Secara khusus, kesempatan-kesempatan tambahan, apakah formal, nonformal maupun kejuruan diperlukan untuk mengata si dan menjawab kebutuhan-kebutuhan anak-anak perempuan dan perempuan dewasa yang tidak memiliki aks e s ata s pendidikan atau yang menghadapi kendala dalam melanjutkan pendidikan mereka.

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori Pros e s di mana re spon pendidikan dikembangkan dan dilaks anakan s angat penting bagi efek tifita snya. Bagian ini harus digunakan berkaitan dengan standar umum untuk s emua kategori itu, yang mencakup par tisipasi masyarakat, sumber daya-sumber daya setempat, penilaian awal, re spon, pemantauan dan evalua si. Secara khusus, par tisipa si dari orangorang yang ter timpa ke ada an darurat – terma suk kelompok-kelompok rentan – harus dimaksimalkan demi kecocokan dan kualitasnya.

Standar minimum: hal ini bersifat kualitatif dan menentukan tingkat minimum yang harus dicapai dalam penyedia an / pemberian respon pendidikan. Indikator kunci: ini merupakan “penanda ” yang menunjukkan apakah standar-standar itu sudah dicapai. Indikator kunci menyediakan cara-cara mengukur dan mengkomunikasikan dampak, atau hasil dari suatu program ser ta proses atau metode yang digunakan. Indikator bis a kuantitatif atau kualitiatif. Catatan panduan: ini mencakup poin-poin khusus yang harus diper timbangkan ketika menerapkan standar dan indikator dalam berbagai situa si yang berbeda, panduan untuk mengata si ke sulitan-ke sulitan di lapangan, dan s aran-s aran mengenai isu-isu priorita s. Mereka mungkin juga mencakup isu-isu penting yang berkaitan dengan standar atau indikator, dan memaparkan dilema, kontroversi atau kesenjangan dalam pengetahuan sa at ini. Lampiran 2 berisi sekumpulan daf tar rujukan terpilih, yang menunjukkan sumber-sumber informa si mengenai baik isu-isu yang umum sifatnya dan hal –hal teknis yang berkaitan dengan bagian ini.



Standar 1 Akses yang setara

Standar 2 Perlindungan dan Kesejahteraan

Standar 3 Fasilitas

S emua individu memiliki a ks e s atas k e s e mp a t a n p e ndidik a n ya ng b erku a lit a s dan relevan

Lingk ung a n belajar aman dan m e ndorong perlindungan dan k e s eja ht era a n mental dan e mo sion a l pe s er t a didik

F a silit a s p e ndidik a n kondusif bagi k e s eja ht era a n fisik para pe s er t a didik .

Apendiks 1 Ch e cklist Psikososial Apendiks 2 Checklist Program Makanan di S ekolah Apendiks 3 B agian Lingkungan B elajar dan Aks e s

41


Standar akses dan lingkungan belajar 1: akses yang setara Semua individu memiliki aks e s ata s ke s empatan pendidikan yang berkualita s dan relevan

Indikator kunci: !

Tid a k a d a s e ora ngpun ya ng ditol a k a k s e snya a t a s k e s e mp a t a n b e l a j ar d a n mendapatkan pendidikan karena alasan diskriminasi (lihat Catatan panduan 1-2).

!

Dokumen atau persyaratan lain tidak menjadi penghalang untuk ikut ser ta dalam program itu (lihat Catatan panduan 3).

!

Rentang kesempatan pendidikan formal dan pendidikan nonformal secara progresif diberikan kepada penduduk yang terkena keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka (lihat Catatan panduan 4-5).

!

Melalui pelatihan dan peningkatan kepeka an, masyarakat menjadi semakin terlibat dalam menjamin hak-hak semua anggota masyarakat atas pendidikan yang relevan dan berkualitas. (lihat Catatan panduan 6-7).

!

Sumber-sumber yang memadai dapat disediakan oleh pemerintah, donor, LSM, dan mitra pembangunan lain ser ta masyarakat untuk menjamin kegiatan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di semua tahapan darurat dan rekonstruksi awal (lihat Catatan panduan 8).

!

Peser ta didik memiliki peluang untuk masuk atau masuk kembali ke sistem pendidikan formal secara aman segera setelah gangguan yang terjadi karena adanya ke ada an darurat.

!

Program pendidikan diakui oleh otoritas pendidikan negara penerima dan / atau negara asal.

Catatan panduan 1. Diskriminasi merujuk, namun tidak terbata s, pada kendala-kendala yang k arena kemiskinan, gender, usia, kebangs a an, ra s, etnis, agama, baha s a, afilia si politik, orienta si s eks, latar belakang ekonomi dan sosial, loka si geografis, atau kebutuhan pendidikan khusus. Perjanjian Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan hal-hal berikut: -

Pasal 2 mengakui hak atas pendidikan tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun yang mencakup ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, dan pendapat politik & pendapat lainnya, asal sosial maupun kebangsa an, kepemilikan, kelahiran dan status lainnya”;

-

Pasal 1 3 mengakui hak-hak dari setiap orang atas pendidikan yang “harus diarahkan pada pengembangan kepribadian manusia seutuhnya dan pengembangan mar tabat, dan harus memperkuat penghormatan kepada hak-hak azasi manusia dan kebebasan yang menda s ar. Pendidikan harus menjadikan s emua orang mampu berpar tisipa si secara efek tif dalam suatu masyarakat yang bebas, mendorong penger tian, toleransi dan persahabatan di kalangan bangsa-bangsa dan semua kelompok-kelompok agama, etnis dan ra s, dan kegiatan–kegiatan lanjutan Pers erikatan Bangs a- Bangs a untuk


43

menjaga perdamaian.” Pa s al 1 3 mengikat negara-negara untuk mengakui bahwa dengan maksud untuk mencapai re alis a si hak ini s epenuhnya, 1) pendidikan da s ar harus bersifat wajib dan diperoleh secara bebas untuk semua; 2) pendidikan menengah dalam berbagai bentuknya yang berbeda, termasuk pendidikan menengah teknik dan kejuruan, harus diupayakan s ecara umum ters edia dan dapat diaks e s oleh s emua dengan segala cara yang tepat, dan secara khusus dengan dikenalkannya pendidikan gratis s ecara progre sif; 3) pendidikan da s ar harus didorong atau diintensifkan s epanjang memungkinkan bagi mereka yang tidak menerima atau menyele s aikan seluruh masa pendidikan dasarnya. 2. Kerangka dan instrumen internasional yang menyatakan hak atas pendidikan dalam ke ada an darurat harus dijunjung ting gi. Ini mencakup, namun tidak terbatas pada: - Rencana Aksi Dakar, yang mendorong Pendidikan Untuk Semua , yang menyatakan bahwa salah satu tujuannya adalah bahwa pemerintah harus “memenuhi kebutuhan sistem pendidikan yang terkena konflik, bencana dan ketidakstabilan alam, dan menjalankan program pendidikan sedemikian rupa yang mendorong saling penger tian, perdamaian, dan toleransi , ser ta yang membantu mencegah kekerasan dan konflik.” - Konvensi Jenewa (IV) yang Berkaitan dengan Perlindungan Penduduk Sipil pada Sa at Perang (pasal 5 0) “Kekuatan yang melakukan pendudukan harus, dengan kerjasama dengan otoritas nasional dan lokal, memfasilitasi bekerjanya semua instrumen yang dicurahkan pada perawatan dan pendidikan anak secara semestinya. - Konvensi Hak-hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan kerangka formatif bagi perlindungan kognitif, psikososial dan fisik bagi pembelajaran dalam keadaan darurat. 3. Penerimaan dan syarat masuk: persyaratan dokumentasi harus fleksibel dan tidak mempersyaratkan buk ti kewarganegara an, kelahiran atau ser tifikat usia, berkas-berkas identita s, rapot s ekolah dll, karena mereka yang terkena ke ada an darurat itu mungkin tidak memiliki dokumen-dokumen itu. Bata s usia s ebaiknya tidak diberlakukan bagi anak-anak dan remaja yang ter timpa ke ada an darurat. Kesempatan kedua untuk masuk s ekolah bagi mereka yang putus s ekolah harus diijinkan. Upaya-upaya khusus harus dilakukan dengan sasaran dan melibatkan peser ta didik yang rentan dan terpinggirkan. Di mana terdapat kekhawatiran terhadap kondisi keamanan, dokumentasi dan informasi penerima an harus tetap dirahasiakan. 4. Rentang Kesempatan Pendidikan: kesempatan ini harus mencakup pendidikan anakanak pra s ekolah, pendidikan da s ar, pendidikan menengah dan pendidikan ting gi, keterampilan hidup, pelatihan kejuruan, pendidikan nonformal, (terma suk baca, tulis dan hitung), ke s empatan belajar yang dipercepat (bila memungkinkan). Setiap trauma yang mungkin dialami oleh anak-anak s ebagai akibat dari ke ada an darurat itu s endiri tidak harus diperberat dengan kehilangan aks e s ata s pendidikan. Pengaturan jadwal yang luwes, termasuk pergantian dan jam sekolah yang ber variasi, program pendidikan pendampingan, pelayanan perawatan anak bagi ibu-ibu yang masih remaja, dukungan teman sebaya yang terorganisir bagi siswa yang mengalami kesulitan


yang berintegrasi dengan tatanan ruangan kelas, program-program pencangkokan, dan pelajaran-pelajaran kejuruan akan membuat lebih banyak pe s er ta didik yang memetik manfa at dari ke s empatan pendidikan ini. Memaks a pe s er ta didik yang lebih tua ke dalam kelas yang umumnya disediakan untuk anak-anak yang lebih muda usianya, atau membiarkan mereka secara suka rela bergabung dengan kelas reguler untuk anak-anak yang lebih muda dapat membawa dampak negatif bagi pe s er ta didik yang lebih muda dan mereka yang lebih tua usiannya, dan berakibat pada tidak efisiennya pelajaran. Pilihan alternatif, s eper ti memis ahkan kela s bagi mereka yang lebih tua usianya, atau kela s aks elera si harus digunakan ketika diperlukan. Per wakilan dari remaja, a sosia si wanita, anggota masyarakat lainnya dan para pemuka masyarakat harus diajak berembug ketika alternatif bagi program-program s ekolah yang reguler diperkenalkan. Teknik-teknik seper ti pemeta an sekolah harus digunakan selama dan s etelah ke ada an darurat untuk merencanakan akses yang efek tif dengan biaya yang pantas dari berbagai pe s er ta didik yang potensial di berbagai loka si yang berbeda untuk memberikan kegiatan–kegiatan pendidikan yang bercakupan penuh dalam tanggap darurat. 5. Kelompok usia: kesempatan pendidikan harus diprioritaskan berda s ar kelompok umur (mis alnya anak-anak dan remaja) dan isi (informa si mengenai “upaya menyelamatkan jiwa ” bagi s emua dalam fa s e awal ke ada an darurat). Sa at ke ada an darurat menjadi stabil, ke s empatan pendidikan dapat diperlua s bagi s emua kelompok popula si untuk meningkatkan kehidupan mereka dalam cara-cara yang relevan. 6. “ Pendidikan yang relevan dan yang berkualitas”. Lihat lampiran I: Standar Minimum Pendidikan dalam Ke ada an Darurat: Daf tar Istilah, tentang definisi mengenai hal-hal ini. 7. Keterlibatan masyarakat: ma syarakat harus s ecara ak tif dilibatkan dalam pros e s pendidikan. Ini dapat membantu memecahkan ma s alah ke s enjangan komunik a si, pengerahan sumber daya-sumber daya tambahan, menjawab ma s alah kekhawatiran mengenai ke amanan dan mendorong par tisipa si di kalangan kelompok-kelompok yang terping girkan (lihat juga lampiran I Daf tar Istilah dan Standar par tisipasi masyarakat 12). 8. Sumber daya-sumber daya: donor harus luwes dan mendukung berbagai macam strategi untuk mema stikan kelanjutan prakars a pendidikan dari tahap awal ke ada a an darurat sampai tahapan rekonstruksi. Pemerintah nasional memiliki tanggung jawab utama untuk menjamin pendidikan dan mungkin menerima pendana an dari berbagai sumber. Donor– donor l a in t erm a s uk m a syara k a t int ern a sion a l (bil a t era l d a n multil a t era l) LSM interna sional dan LSM lokal, pemerintah s etempat, organis a si berba sis ke agama an, kelompok-kelompok masyarakat madani, dan mitra pembangunan lainnya (lihat Standar analisis 2, Catatan panduan 4). Fokus perencana an sumber daya-sumber daya harus pada perlua s an ke s empatan pendidikan dengan s egera , namun ke sinambungan, perencana an jangka panjang, (termasuk kemungkinan bahwa ke ada an darurat mungkin ber tambah lama) dan skenario pembangunan kembali di masa yang akan datang harus diper timbangkan. Kerjasama dan kordinasi dengan pihak berwenang yang terkait dapat


45

membantu terjaminnya stabilitas (lihat juga Standar kebijakan pendidikan dan kordinasi 3). Tanggap pendidikan cepat dalam keadaan darurat memerlukan akses yang cepat terhadap pendanaan, misalnya melalui cadangan-cadangan darurat atau dana “pemula”. Pendanaan selama keadaan darurat yang berkepanjangan harus cukup untuk mendukung pendidikan bagi anak dan remaja yang akan memungkinkan mereka melanjutkan kemajuan sekolahnya melalui program-program sekolah normal. Pada tahap awal rekonstruksi, pendanaan harus diberikan sa at diperlukan untuk memperkuat perencana an dan pelaksana an pendidikan di tingkat lokal dan nasional. Sumber-sumber donor harus menjadikan program pendidikan menjadi mampu berlanjut kembali di s emua loka si melalui peng guna an penampungan sementara dan penyedia an materi pembelajaran dan pengajaran.

Standar akses dan lingkungan belajar 2: perlindungan dan kesejahtera an Lingkungan belajar aman dan mendorong perlindungan dan ke s ejahtera an mental dan emosional peser ta didik.

Indikator kunci: (dibaca dalam kaitannya dengan Catatan panduan) !

Sekolah dan lingkungan belajar berlokasi dalam jarak yang dekat dengan penduduk yang mereka layani (lihat Catatan panduan 1-2).

!

Rute akses menuju lingkungan belajar harus aman bagi semua (lihat Catatan panduan 3).

!

Lingkungan belajar bebas dari semua bahaya yang mungkin dapat mengancam peserta didik (lihat catatan panduan 4-5).

!

Program-program pelatihan bagi guru, peser ta didik, dan masyarakat tersedia untuk mempromosikan keamanan, keselamatan, dan perlindungan.

!

Para guru dan tenaga kependidikan lainnya diberi keterampilan untuk memberi dukungan psikososial untuk mendorong kesejahtera an emosional peser ta didik.

!

Masyarakat dilibatkan dalam keputusan-keputusan mengenai lokasi lingkungan belajar dan dalam membangun sistem dan kebijakan untuk memastikan bahwa peser ta didik dalam keadaan aman dan selamat.

!

Kebutuhan nutrisi dan kelaparan jangka pendek dari peserta didik harus diberi perhatian untuk memungkinkan terjadinya pembelajaran yang efek tif di tempat belajar.


Catatan panduan 1. Kedekatan jarak harus didefinisikan sesuai dengan standar nasional / setempat dengan memperhitungkan masalah keamanan dan keselamatan lainnya. Ketika jarak cukup jauh, kelas-kelas jauh (atau satelit atau pengumpan -fe eder) harus didorong pelaksanaannya di dekat lokasi rumah bagi mereka yang tidak mampu bepergian dalam jarak manapun, seper ti anak –anak yang masih kecil dan gadis-gadis yang sudah remaja. 2. Keamanan: Bila bangunan pendidikan yang biasa tidak tersedia atau tidak aman, maka lokasi alternatif yang aman harus dipilih. Sekolah sebaiknya tidak digunakan sebagai tempat sementara aparat keamanan. 3. Rute Akses: negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin keamanan dan keamanan ini dapat berkaitan dengan pengawasan yang baik dan memadai dan penempatan tentara, di mana perlu dan tepat. Dalam upaya meningkatkan perlindungan dan memastikan bahwa rute akses aman bagi semua peser ta didik dan tenaga kependidikan (tanpa melihat gender, usia , kebangs a an, ra s, etnik, atau kemampuan fisik), ma syarakat harus mendiskusikan dan menyepakati upaya-upaya pro-ak tif seper ti penjemputan oleh orang tua. Ini juga bisa merupakan bagian dari agenda komunitas pendidikan masyarakat. 4. Perlindungan: peser ta didik harus dilindungi dari bahaya yang mungkin mengancamnya, termasuk, namun tidak terbatas pada: bahaya alam, senjata, amunisi, ranjau, senjata yang tidak meledak, lokasi kontak senjata, angkatan bersenjata, ancaman politik dan militer, dan perekrutan. Siswa, khususnya minoritas dan anak-anak perempuan, sering menjadi sasaran kekerasan, perlakuan yang tidak semestinya, perekrutan atau penculikan ketika pergi dan pulang sekolah. Dalam hal ini, keamanan siswa harus ditingkatkan dengan kombinasi kampanye informasi untuk masyarakat dan dengan meminta orang dewasa dalam komunitas itu untuk menyer tai mereka. Di da erah-da erah di mana para siswa harus berjalan pulang di waktu malam melalui jalan-jalan yang buruk penerangannya, baju atau tasnya harus memiliki reflek tor atau pita yang memantulkan sinar ter tempel di tas / pakaian, atau panduan dengan meng gunakan “ flashlight” harus dibuat rancangannya. Di mana memungkinkan, wanita harus ada di sekitar bangunan sekolah untuk memberikan rasa terlindungi bagi peserta didik perempuan. Selain itu, program pendidikan juga harus mencakup pemantauan tingkat pelecehan yang dialami oleh anak-anak perempuan dan wanita dewasa. 5. Pengelolaan kelas anti kekerasan: intimidasi mencakup, di antaranya, aspek-aspek tekanan mental, kekerasan, perlakuan yang tidak semestinya, dan diskriminasi. Guru harus menerima pelatihan tentang metode-metode pengelola an kelas yang positif untuk menjamin bahwa intimidasi tidak terjadi. Hukuman badan sebaiknya tidak digunakan atau didorong penggunaannya. 6. Kesejahteraan: kesejahtera an emosi dan mental harus dipahami dalam penger tian apa yang baik bagi seseorang: keamanan, perlindungan, kualitas pelayanan, kebahagiaan dan kehangatan dalam hubungan antara penyedia pendidikan dan peser ta didik. Kegiatankegiatan yang digunakan memastikan kesejahtera an anak didik harus ber fokus pada


47

peningkatan pengembangan kognitif yang bermutu, interaksi sosial yang solid, dan kesehatan yang baik. Menjamin kesejahtera an juga memberi andil pada penyelesaian program pendidikan formal dan non-formal yang penuh keberhasilan dari para siswa (lihat Apendiks 1 tentang Checklist Psikososial). 7. Nutrisi: kebutuhan nutrisi dan kelaparan jangka pendek harus di atasi melaui program bantuan makanan sekolah atau program ke amanan pangan lainnya di luar lingkungan belajar. Bila program makanan di sekolah dilaksanakan, mereka harus mengikuti panduan yang diakui yang digunakan oleh badan-badan lain, s eper ti World Food Program (Program Pangan Dunia) lihat Apendiks 2 tentang Checklist Program Makanan di Sekolah).

Standar akses dan lingkungan belajar 3: fasilitas Fa silita s pendidikan kondusif bagi ke s ejahtera an fisik para pe s er ta didik

Indikator kunci: (dibaca dalam kaitannya dengan Catatan panduan) !

Struktur pembelajaran dan lokasi dapat diakses oleh semua, tanpa melihat kemampuan fisik.

!

Lingkungan belajar ditandai dengan batas-batas yang kasat mata dan penanda yang jelas, secara tepat

!

Struktur fisik yang digunakan untuk lokasi belajar sesuai dengan keadaan dan mencakup ruangan yang mencukupi untuk kelas dan administrasi, fasilitas rekre asi dan sanitasi (lihat Catatan panduan 1).

!

Ruangan kelas dan susunan tempat duduk sesuai dengan rasio ruangan per siswaguru yang disepakati, ser ta tingkat kelas, dalam upaya untuk mendorong metodologimetodologi par tisipatoris dan pendekatan yang berpusat pada anak (learner centered approach) (lihat Catatan panduan 1).

!

Masyarakat berpar tisipasi dalam pembangunan dan perawatan lingkungan belajar (lihat Catatan panduan 2).

!

Kesehatan dan kebersihan dasar didorong dalam lingkungan sekolah.

!

Fasilitas sanitasi yang memadai disediakan, dengan memper timbangkan usia, gender, dan kebutuhan dan per timbangan pendidikan khusus, termasuk di dalamnya akses bagi orang –orang penyandang cacat (lihat Catatan panduan 3).


!

Jumlah air aman minum dan air untuk kebersihan yang mencukupi dapat diperoleh di lokasi belajar (lihat Catatan panduan 4).

Catatan panduan 1. Struktur bangunan: ke s e suaian struk tur bangunan fisik harus memperhitungkan pengguna an jangka panjangnya (pasca darurat), ketersedia an anggaran, keterlibatan masyarakat dan apakah ia dapat dirawat oleh otoritas setempat dan / atau masyarakat setempat dengan biaya yang wajar. Struk tur itu mungkin sementara, semi-permanen, permanen, sebuah bangunan tambahan atau yang bisa dipindah-pindahkan. Elemen-elemen berikut harus diingat: -

-

-

Bahan yang dapat dibeli secara lokal dan tenaga kerja, di mana tersedia, harus dimanfa atkan untuk membangun struk tur bangunan. Harus diambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa struk tur bangunan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan dan bahwa struk tur bangunannya (misalnya lantai, genteng) tahan lama. Penerangan yang memadai, ventilasi dan pemanas (bila diperlukan) harus tersedia untuk mendorong pengajaran dan lingkungan belajar yang berkualitas; Standar yang re alistis berdasarkan ukuran lokal harus dirancang untuk ukuran kelas yang maksimum, dan setiap upaya harus dilakukan untuk menyediakan ruangan yang cukup untuk ruang kelas tambahan jika siswa yang mendaf tar meningkat, yang memungkinkan pengurangan pengguna an pergantian yang lebih dari satu secara progresif. Program pendidikan tidak perlu menunggu sampai semua komponen infrastruk tur dan ruangan memadai tersebut di atas diperoleh. Meskipun demikian komponen-komponen itu harus dipasok atau diser takan secepat mungkin (lihat Kaitan ke lampiran Sphere Standard dalam MSEE CD-ROM tentang standar tempat perlindungan).

2. Perawatan lingkungan belajar harus meliputi fasilitas-fasilitas (misalnya jamban / WC, pompa air dll) dan perabotan (misalnya meja, kursi, papan tulis, lemari dll). 3. Fasilitas sanitasi harus mencakup buangan sampah padat (kontainer, lubang sampah, saluran air) dan air yang cukup untuk kebersihan pribadi dan untuk membersihkan jamban / WC. Lingkungan belajar harus memiliki toilet terpisah untuk pria dan wanita dan memiliki privasi yang cukup. Bahan-bahan sanitasi harus tersedia untuk perempuan (lihat Kaitan ke Lampiran Sphere Standard dalam MSEE CD-ROM tentang standar pakaian dan sampah ekskresi). 4. Air harus tersedia dalam atau di dekat lingungan belajar sesuai standar lokal / internasional (lihat Kaitan ke lampiran Sphere Standard dalam MSEE CD-ROM tentang standar air).


49

Akses Dan Lingkungan Belajar: Apendiks Apendiks 1: Checklist Psikososial Metode survai khusus akan tergantung pada situasi dan kebudaya an setempat. Berikut ini merupakan jenis informa si yang berguna untuk menang gapi ma s alah ke s ejahtera an psikososial dan penyembuhan.

Kondisi umum: !

Apakah ada pelanggaran hak-hak anak di tempat asal terjadinya peristiwa yang traumatis?

!

Ap a k a h p e nyik s a a n t e l a h b erh e nti a t a u a p a k a h m a s ih m e ncipt a k a n s u a s a n a ketidaknyamanan bagi anak-anak dan keluarga mereka?

!

Apakah para keluarga hidup bersama?

!

Apakah mereka mempunyai privasi yang cukup?

!

Apakah yang sedang dilakukan agar para keluarga hidup bermar tabat dan menyediakan perawatan dan perlindungan bagi anak dan keluarganya?

!

Apakah kegiatan normal di masyarakat yang menolong anak yang mempunyai kesulitan?

!

Apakah mekanisme normal masyarakat menjawab dan menangani tekanan psikososial?

!

Bagaimana mekanisme tersebut diperkuat dan dibangun?

!

Bagaimana pengaturan tempat tinggal dan organisasi sosial bagi penduduk mempengaruhi perlindungan dan perawatan bagi anak?

!

Ukuran-ukuran apakah yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi hidup anakanak dan keluarga mereka?

!

Adakah orang dalam masyarakat yang dapat memberikan kegiatan bagi anak-anak seper ti pendidikan nonformal, permainan dan rekreasi?

Orangtua: !

Apakah tanda-tanda ke sus ahan dan stre s yang dialami oleh para orangtua yang mempengaruhi kesejahteraan mereka dan bagaimana mereka merawat anak-anak mereka?

!

Apakah para orangtua terlihat memukul anaknya lebih dari yang diizinkan dalam kerangka budaya mereka?

!

Apakah ada kesempatan bagi para orangtua untuk mendiskusikan dan mencari dukungan bagi mereka dan anak-anak mereka dalam menghadapi kesulitan?


Anak-anak: !

Apakah anak-anak tidak disediakan pengasuh dan perawatan yang cukup?

!

Tindakan-tindakan apa harus diambil untuk memperbaiki perawatan yang anak–anak terima?

!

Apakah ada anak-anak yang sendirian?

!

Apakah ada anak-anak yang berperilaku agresif dan kasar?

!

Apakah anak-anak diberi kesempatan yang secara budaya sesuai untuk membicarakan hal-hal yang menjadi perhatian mereka, ide-ide dan per tanyaan-per tanyaan yang mereka punyai?

!

Apakah anak-anak berkesempatan untuk bermain?

!

Apakah kebutuhan khusus bagi anak-anak yang tidak didampingi yang ting gal lama di kamp pengungsian dan anak-anak yang di panti diperhatikan?

Layanan !

Apakah pendidikan dan kegiatan-kegiatan lain disediakan sehingga anak-anak dapat berpar tisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang mendorong pengembangan reguler dan membangun kembali rasa rutinitas?

!

Apakah anak-anak dan orang dewasa yang menjadi pengungsi mempunyai akses ke dalam pendidikan sosial untuk membantu menangani kesulitan-kesulitan?

!

Apakah sistem digunakan untuk mengidentifikasi dan membantu anak-anak menghadapi kesulitan psikososial?

!

Apakah pelatihan dan dukungan disediakan bagi para guru? Apakah perawatan kesehatan yang prima dan personil layanan tersedia untuk membantu mereka menjadi penolong yang lebih baik bagi anak-anak?

!

Apakah layanan ke s ehatan spe sialis a si mental ters edia s ehing ga anak-anak yang mengalami kesulitan yang luar biasa dapat memanfa atkannya?


51

Apendiks 2: Checklist Program Pemberian Makanan Di Sekolah Per tanya an-per tanya an berikut penting untuk ditanyakan bila makanan dianggap s ebagai sumber untuk inter vensi pendidikan:

Tujuan-tujuan program: !

Bila makanan sedang diusulkan, bagaimana penggunaannya? Apakah berupa pemberian makan di sekolah, bagian yang dapat dibawa pulang, makanan untuk kerja, makanan untuk pelatihan, makanan untuk para guru?

!

Mengapa program pemberian makan di sekolah (atau lainnya) cocok dalam situasi sekarang?

!

Apakah yang menjadi tujuan program ini? Apakah pemanfaatan makanan yang diusulkan akan menolong memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang teridentifikasi dalam bidang pendidikan? Akankah makanan menarik perhatian secara signifikan jumlah anak-anak yang lebih besar untuk pergi sekolah?

!

Tujuan yang manakah yang khusus diperuntukkan bagi situasi darurat?

!

Apakah Anda mempunyai data yang diperlukan untuk membenarkan kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan ini (status nutrisi, statistik pendaf taran dan kehadiran dll)?

Penduduk yang menjadi sasaran !

Siapa yang menjadi target penerima program ini?

!

Apakah Anda mempunyai data yang diperlukan untuk menentukan sekolah-sekolah dan da erah yang paling terkena dampak atau yang paling membutuhkan per tolongan (status aman makanan, statistik melek aksara dan yang mendaf tar, dll)?

!

Kelompok mana yang mungkin mengambil manfaat dari bagian-bagian yang dapat dibawa pulang (misalnya anak-anak gadis, kaum minoritas, dll)?

Pengembangan kapasitas, kesinambungan dan kordinasi !

Apakah kegiatan-kegiatan pengembangan kemampuan perlu sebelum memulai program ini?

!

Apakah sekolah-sekolah mempunyai infrastruk tur yang cukup untuk mendukung program pemberian makanan di sekolah (misalnya akses mendapatkan air, fasilitas masak, peralatan dapur dll)?

!

Apakah yang menjadi tuntutan sa at ini bagi pendidikan di antara masyarakat, orangtua, anak-anak sendiri? Bagaimana makanan dapat merubah ini semua?

!

Bagaimana masyarakat, para orangtua, guru, pejabat bidang pendidikan memandang pengenalan program makanan ini? Apakah pemanfa atan makanan mempunyai potensi


untuk menciptakan atau mempunyai tekanan-tekanan yang ada antara dan dalam masyarakat? !

Infrastruk tur apa yang harus ada sebelum pengiriman makanan dapat dimulai? Apakah sistem kontrak dan cara mendapatkannya perlu diatur?

!

Infrastruk tur apa yang harus ada sebelum penyiapan makanan dan pemberian makanan kepada anak-anak dimulai?

!

Pengaturan-pengaturan apakah yang perlu dibuat untuk membangun kantor, gudang dan ba sis transpor ta si? Apakah berupa telekomunika si, kendara an dan rute jalan?

!

Apakah terdapat jumlah guru dan material yang cukup dan apakah ada infrastruk tur yang cukup untuk menyerap dan mengakomodasi tambahan siswa? Apakah ada kemungkinan bahwa pengenalan program makanan ini menambah berat beban sistem pendidikan?

!

Akankah program makanan ini berlanjut? Kalau ya, bagaimana? Apakah ada strategi yang sudah usang untuk menarik bantuan makanan? Bagaimana hal ini berdampak pada sistem pendidikan?

!

Adakah ada badan-badan kemanusia an lainnya yang menangani di da erah yang sama atau di da erah yang dekat? Apakah mereka berencana menggunakan makanan sebagai sumber program-program pendidikan mereka? Bila ya, dengan cara bagaimana? Mereka bersedia untuk berkordinasi? Akankah makanan dimanfaatkan secara merata dan konsisten oleh badan-badan yang berbeda? Bagaimana bila pengadaan makanan yang tidak merata dapat menarik para siswa dan guru dari satu sekolah / da erah ke sekolah / da erah lain?

!

Apakah implikasi staf bagi kita atau mitra kita? Apakah jumlah staf yang sekarang ada cukup untuk melakukan manajemen program pendidikan berbantuan makanan tanpa mengabaikan kewajiban-kewajiban yang ada? Apakah peningkatan skala yang siginifikan diperlukan?

Pemilihan komoditi dan pertimbangan mengenai nutrisi !

Makanan apakah yang akan disediakan?

!

Apakah program tersebut termasuk bagian-bagian yang dapat dibawa pulang? Bagaimana program ini akan dimonitor?

!

Apakah komoditi makanan tersedia?

!

Apakah ada masalah penyakit, malnutrisi atau gangguan di antara anak? Bila ya, dapatkah kekurangan mikronutrisi yang khusus diatasi melalui pemilihan komoditi atau sistem per tahanan tubuh?

!

Secara budaya, apakah makanan tersebut merupakan kesuka an dan rasanya disukai oleh anak-anak sekolah?

Menangani ketersediaan makanan, kesehatan dan kebersihan


53

!

Apakah ada fasilitas sanitasi dan air yang dapat diminum tersedia di sekolah?

!

Bagaimana desain program dapat disesuaikan dengan pelatihan agar dapat mendidik dan memberdayakan mereka yang menangani makanan?

!

Bagaimana resiko kontaminasi dapat dikurangi?

!

Apakah ada masalah gangguan radang usus besar di antara anak-anak sekolah? Bila ya, akankah penyedia an perawatan penyakit cacingan yang reguler merupakan bagian yang penting dalam inter vensi pemberian makan di sekolah?

!

Apakah program-program penanggulangan HIV / AIDS kini tersedia bagi anak-anak sekolah?

!

B agaimana program-program penanggulangan HIV / AIDS dapat dima sukkan dalam perancangan program ini?

!

Akankah ada rencana darurat bila para guru mengalah pada HIV / AIDS?

Batas waktu !

Berapa lama wak tu yang diperlukan untuk operasi per tolongan ini?

!

Data apakah yang tersedia bagi tiap tahapan operasi ini (penilaian awal, studi awal, pengawasan, dan evaluasi)?

!

Kapan makanan tersedia?

!

Kegiatan pengembangan kapasitas apakah yang dilakukan sebelum dimulai program tersebut dan kemungkinan kapan tanggalnya?

!

Bagaimana per tolongan (yang kemudian diikuti dengan penyembuhan dikurangi dan bagaimana, bila sesuai, transisi yang mulus ke fase pembangunan berikutnya dapat dicapai?

Para donor !

Siapakah yang berpotensi menjadi donor?

!

Apakah proposal program yang rinci dan menyeluruh mengenai skenario program yang ide al dapat dibuat drafnya?

!

Seberapa lama makanan akan disediakan oleh para donor? Beberapa bulan, 1-2 tahun, 510 tahun? (bila makanan hanya tersedia dari para donor untuk jangka waktu berapa bulan, lebih baik bila digunakan untuk para guru daripada untuk program pemberian makanan yang mungkin berlangsung paling tidak lama untuk membangunnya).

(sumber: diambil dari World Food Programme, Planning for School Feeding in Emergency-Setting Situation Analysis, Designing the Programme, Implementation, 2004, http: / / www.wfp.org; and Catholic Relief Services, Checklist: Determining Whether to Use Food as a Resource, www.crs.org)

54 Pengajaran dan Pembelajaran

3 Pengajaran dan Pembelajaran Pengantar Menentukan apa yang penting untuk diajarkan adalah hal yang sulit bagi para pendidik. Dalam ke ada an darurat, keputus an yang penting perlu dibuat mengenai sifat layanan pendidikan yang ditawarkan, apakah formal atau nonformal, kurikulum yang akan diikuti apakah berasal dari negara asal atau negara tuan rumah, dan prioritas bagi pembelajaran apakah ter fokus pada keterampilan kejuruan, ber tahan hidup atau kajian akademik. Ada juga kebutuhan untuk merevisi atau mengembangkan kurikulum.

Pendidikan yang relevan bagi siswa adalah vital. Hal ini membutuhkan kerja s ama dengan ma syarakat dan menerima arahan dari mereka untuk menentukan kebutuhan pendidikan mereka. Hal ini bia s anya berar ti bekerja dengan menggunakan sistem pendidikan yang ada bila memungkinkan, bukan membangun struk tur baru yang terpis ah. Hal ini berar ti memberi tekanan pada par tisipa si ak tif ma syarakat di s egala us aha-us aha pendidikan, terma suk keputus an-keputus an mengenai isi pembelajaran. Kurikulum yang digunakan harus relevan dengan kebutuhan siswa ma s a kini dan yang akan datang. Jadi hal ini berhubungan dengan informa si yang dibutuhkan oleh ma syarakat karena situa si yang b erub a h a kib a t krisis , s e p er ti ke t era mpil a n hidup, p e ndidik a n d a m a i, p e ndidik a n kewarganegara an, ke s ehatan, nutrisi, HIV / AIDS, hak-hak aza si manusia dan lingkungan. Pendidikan keterampilan hidup tambahan harus diperuntukkan bagi anak-anak yang tidak bersekolah,bagi orang tua mereka, orang-orang usia lanjut, dan kelompok-kelompok marjinal.

Pengajaran dan Pembelajaran

55

Program-program pendidikan darurat adalah suatu bentuk inter vensi psikososial karena membangun lingkungan belajar yang akrab, berisi jadwal reguler dan membangkitkan harapan akan masa depan. Setiap orang terlibat dalam penyedia an pendidikan khususnya guru-guru dan administra si s e kolah harus menerima orienta si dalam peran mere k a mengurangi dampak psikologis dan sosial bagi para siswa. Layanan pendidikan harus mengetahui bahwa orang belajar dengan cara yang berbeda dan dengan kecepatan yang berbeda dan perlu berpar tisipa si s ecara ak tif dalam pros e s pembelajaran par tisipatif termasuk metodologi-metodologi yang ter fokus pada siswa adalah sangat penting. Metodemetode yang ter fokus pada siswa harus mengarah pada kebutuhannya secara menyeluruh, ke ahlian mengajar perlu untuk ber tahan hidup, pengembangan pribadi, interaksi sosial dan kajian akademik. Bagi orang dewasa, pembelajaran adalah masalah seumur hidup dan p e nga l a m a n. Pe mb e l ajara n m ere k a a k a n dip erc e p a t ke tik a m ere k a d a p a t m e lih a t manfa atnya, nilai dan relevansi apa yang mereka pelajari dan mereka diberi ke s empatan untuk menjadi peser ta ak tif dalam pembelajaran mereka. Ketika mereka yang mengajar itu tidak terlatih, mereka perlu menerima pelatihan yang memadai, tidak hanya di mata pelajaran, tetapi juga mata pelajaran yang relevan bagi target popula si yang akan dibutuhkan. Ma syarakat ingin mengetahui apakah pemerintah akan mengakui pendidikan anak-anak mereka dan apakah mereka akan mampu memanfa atkan pendidikan mereka untuk mendapatkan akses ke pendidikan tinggi dan lapangan pekerjaan. Alasan utamanya adalah apakah para pemerintahan, institusi pendidikan dan para pegawai mengakui kurikulum dan ijazahnya. Terlepas dari ujian hasil belajar yang diakui, ijazah kelulusan mengakui hasil belajar siswa dan memotiva si mereka untuk bers ekolah. Dalam pengungsian, s er tifika si biasanya melibatkan negosiasi yang serius antara negara pemberi suaka dan negara asal pengungsi. Ide alnya, dalam situa si pengungsian jangka panjang, kurikulumnya perlu menghadapi keduanya dan dapat diterima oleh negara a s al dan negara tujuan. Hal ini memerlukan kordina si regional dan antar badan untuk pengungsi di negara-negara yang mengharmonis a sikan kegiatan pendidikan dan ma s alah-ma s alah pengungsi yang harus ditangani di wak tu ter tentu di negara-negara yang berbeda.

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori Proses di mana respon pendidikan yang dikembangkan dan dilakukan adalah sangat penting bagi ke efek tifannya. Bagian ini harus digunakan sesuai dengan standar yang umum untuk semua kategori yang meliputi par tisipasi masyarakat, sumber-sumber yang ada, penilaian dini, respon, pengawasan dan evaluasi. Khususnya par tisipasi dari orang-orang yang terkena dampak bencana terma suk kelompok-kelompok yang rentan harus dimaksimalkan untuk mema stikan ke s e suaian dan kualita snya.


Standar minimum: ini sifatnya kualitatif dan menentukan tingkat minimum untuk dicapai dalam pemberian respon pendidikan. Indikator kunci: ini merupakan tanda di mana standar ters ebut telah dicapai. Indikatorindikator ini merupakan cara mengukur dan mengkomunika sikan dampak atau ha sil dari program-program dan pros e s-pros e s atau metode yang digunakan. Indikator-indikator ini mungkin kualitatif atau kuantitatif. Catatan panduan: ini terma suk hal-hal yang spe sifik untuk diper timbangk an ketik a meng gunakan standar dan indikator dalam situa si yang berbeda-beda, panduan untuk mengata si ke sulitan-ke sulitan dan s aran-s aran bagi ma s alah-ma s alah utama. Indikatorindikator ini juga terma suk ma s alah-ma s alah kritis yang berhubungan dengan standar atau indikator, dan meng gambarkan dilema-dilema kontroversi atau celah-celah dalam pengetahuan masa kini. Lampiran 2 berisi suatu daf tar referensi pilihan yang menunjuk pada sumber-sumber informasi mengenai ma s alah-ma s alah umum dan ma s alah-ma s alah te knis yang khusus yang berhubungan dengan bagian ini.



Standar 1 Kurikulum K urik ulum yang s ecara budaya , sosial dan linguistik re l eva n digun a k a n untuk menyediak an pendidik an formal dan nonform a l yang cocok d e nga n keadaan d a rur a t t er t e ntu.

Standar 2 Pelatihan Para guru dan tenaga k e p e ndidik a n l a inny a m e n erim a pelatihan yang relevan dan sif a tnya p eriodik m e nurut kebutuhan dan k e a d a a n.

Standar 3 Pengajaran Pe ngajara n berba sis siswa , b ers if a t p ar tisip a tif d a n m e nye luruh.

Standar 4 Penilaian Metode yang cocok digun a k a n untuk m e ngeva lu a si dan m e mva lid a si ha sil belajar.

Lampiran 2: Referensi dan Panduan Sumber Bagian Pengajaran dan pembelajaran

57


Standar pengajaran dan pembelajaran I: kurikulum Kurikulum yang secara budaya, sosial dan linguistik relevan digunakan untuk menyediakan pendidikan formal dan nonformal yang cocok dengan keadaan darurat tertentu.

Indikator kunci (harus dibaca sesuai dengan Catatan panduan) !

Kurikulum yang ada ditela ah demi kecocokan dengan umur atau tingkat perkembangan, bahasa, budaya, kemampuan dan kebutuhan siswa-siswa yang terkena dampak keadaan darurat. Kurikulum digunakan, diadaptasi dan diperkaya bila perlu (lihat Catatan panduan 1-3).

!

Di mana perkembangan atau pengadaptasian kurikulum dibutuhkan. Ini dilakukan dengan par tisipa si yang berar ti dari para pemangku kepentingan dan memper timbangkan kepentingan dan kebutuhan yang terbaik bagi siswa (lihat Catatan panduan 1-3).

!

Kurikulum berisi keterampilan hidup, huruf, angka dan kompetensi pokok pendidikan dasar yang relevan terhadap tingkat-tingkat keadaan darurat (lihat Catatan panduan 4-5).

!

Kurikulum berisi kebutuhan psikososial para guru dan siswa agar mereka lebih mampu menghadapi hidup selama dan sesudah keadaan darurat (lihat Catatan panduan 6).

!

Isi, materi dan instruksi pembelajaran disediakan dalam bahasa-bahasa yang digunakan siswa dan guru, khususnya dalam tahun-tahun per tama pembelajaran (lihat Catatan panduan 7).

!

Kurikulum dan metode-metode instruksional dapat merespon kebutuhan siswa sekarang dan mempromosikan ke s empatan belajar di ma s a yang akan datang (lihat Catatan panduan 8).

!

Kurikulum dan materi instruksional harus sensitif terhadap masalah-masalah gender, dapat mengenali ke anekaragaman dan meningkatkan rasa hormat bagi para siswa (lihat Catatan panduan 9).

!

Materi pengajaran dan pembelajaran yang cukup disediakan secukupnya dengan wak tu yang cukup untuk mendukung kegiatan pendidikan yang relevan. Hal-hal yang lebih disukai diberikan kepada materi-materi yang ada di loka si demi ke sinambungan (lihat Catatan panduan 10).


59

Catatan panduan 1. Suatu kurikulum mungkin didefinisikan sebagai sebuah rencana kegiatan untuk menolong siswa memperluas pengetahuan dan dasar keterampilannya. Demi mencapai standar minimum kurikulum digunakan sebagai payung yang digunakan untuk program-program pendidikan formal dan nonformal. Ini termasuk tujuan pembelajaran, isinya, metodologi dan teknik-teknik pengajaran, materi instruksional yang dipandu oleh suatu kurikulum yang dibangun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman siswa dan relevan dengan lingkungan sekitarnya. Untuk standar minimum, definisi-definisi berikut digunakan: -

Tujuan pembelajaran mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan nilai-nilai dan sikap yang dikembangkan melalui kegiatan-kegiatan pendidikan. Isi pembelajaran adalah materinya (pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap) untuk dikaji atau dipelajari. Metodologi pengajaran mengacu pada pendekatan yang dipilih untuk atau digunakan dalam mempresentasikan isi pembelajaran. Teknik / pendekatan pengajaran adalah suatu komponen metodologi dan merupakan suatu proses yang digunakan untuk melaksanakan metodologi keseluruhan dan Materi instruksional yang mengacu pada buku-buku, poster-poster dan materi pengajaran dan pembelajaran. Kurikulum pendidikan formal dan nonformal yang relevan mempunyai kualita s isi pembelajaran yang sensitif terhadap masalah gender, cocok tingkat pembelajarannya dan disajikan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh siswa dan guru. Metodologi par tisipatif juga harus menjadi bagian kurikulum untuk memacu siswa agar memainkan peran yang lebih ak tif dalam pembelajaran mereka (lihat Lampiran 1: Terminologi 1 untuk definisi ‘pendidikan yang berkualitas’ dan ‘pendidikan yang relevan’).

2. Tingkat perkembangan dan umur yang cocok: kurikulum harus diteliti untuk memastikan bahwa kurikulum itu tida k hanya cocok dengan umur siswa , t e t api juga tingk a t p erk e mb a nga nnya h aru s s e s u a i d e nga n k e m a ju a n m ere k a . Tingk a t umur d a n perkembangan mungkin ber varia si dalam program-program pendidikan formal dan nonformal dalam ke ada a an darurat yang memerlukan pengadapta sian kurikulum dan metode. Istilah ‘umur yang cocok’ mengacu pada cakupan umur yang urut, s ementara ‘cocok perkembangan’ mengacu pada kebutuhan dan perkembangan kognitif siswa yang sebenarnya. 3. Pengembangan kurikulum dapat merupakan suatu proses yang panjang dan sulit. Tetapi dalam keadaan darurat kurikulum sering diadaptasi baik dari negara tuan rumah, negara asal atau dari tempat-tempat keadaan darurat lainnya. Sangat penting untuk memastikan b a hwa k urik ulum y a ng dimul a i d e ng a n c e p a t b a ik form a l m a upun nonform a l m e mp er timb a ngk a n ke butuh a n khusus s e mu a siswa t erm a suk a n a k-a n a k ya ng berhubungan dengan kekuatan bersenjata, anak-anak perempuan, siswa yang umurnya sudah melampui kelasnya, anak-anak putus sekolah dan siswa dewasa. Hal yang juga penting adalah mema stikan bahwa pemangku kepentingan s ecara ak tif terlibat dalam penyusunan kurikulum juga penelaha an program-program pendidikan.


Sejumlah pelaksana di antaranya dapat dihubungi seperti para siswa, anggota masyarakat, guru, fasilitator, otoritas pendidikan dan manajer program. Di mana program-program pendidikan formal sedang dibangun selama atau sesudah ke ada an darurat, hal-hal yang lebih disukai harus diberikan dalam pengguna an dan bila perlu dalam mengadaptasi, memperkaya kurikulum sekolah dasar dan menengah yang diakui. Untuk program-program pendidikan formal bagi para pengungsi, lebih disukai untuk mengadopsi kurikulum negara asal untuk memfasilitasi repatriasi sukarela meskipun hal ini tidak selalu memungkinkan atau cocok. Pengungsi dan negara tuan rumah harus diper timbangkan secara masak dalam mengambil keputusan mengenai hal ini. 4. Metodologi instruksional yang cocok harus dikembangkan dan disesuaikan agar sesuai dengan konteks, kebutuhan, umur dan kemampuan siswa. Penerapan metodologi baru selama tahap-tahap awal keadaan darurat mungkin membuat stres para guru yang sudah berpengalaman, begitu juga para siswa , orangtua dan ang gota ma syarakat yang memandang ini s ebagai s e suatu yang berubah dengan dra stis dan terlalu cepat. Pendidikan dalam keadaan darurat atau dalam rekonstruksi awalnya harus menawarkan kepada para guru dalam konteks pendidikan formal suatu kesempatan untuk berubah, tetapi transisi ke metode-metode instruksional yang lebih berorientasi pada siswa dan lebih par tisipatif harus diperkenalkan dengan hati-hati dan sensitif. Dengan inter vensi p e ndidik a n ya ng nonform al, p e nd e k a t a n ya ng b erorie nt a si p a d a siswa mungkin diperkenalkan lebih cepat melalui pelatihan bagi para relawan, pembuat animasi dan fasilitator. 5 . Kompetensi dasar h arus diid e ntifik a si s e b e lum dil a kuk a n p e nge mb a nga n d a n pengadaptasian isi pembelajaran atau materi pelatihan bagi para guru. Di luar huruf dan a ngk a , ‘komp e t e nsi d a s ar d ari p e ndidik a n d a s ar’ m e nga cu p a d a p e nge t a hu a n, keterampilan, sikap dan prak tik yang relevan yang dibutuhkan oleh para siswa dalam populasi yang dipengaruhi oleh ke ada an darurat untuk berpar tisipasi secara ak tif dan berar ti sebagai anggota masyarakat atau warga negara. 6. Kebutuhan psikososial dan perkembangan siswa, di samping tenaga kependidikan harus diper timbangkan dan dicermati di tiap tahapan ke ada an darurat termasuk krisis dan pemulihan. Semua tenaga kependidikan, formal dan nonformal, harus dilatih dalam mengenali tanda-tanda kesusahan dalam diri siswa dan mengambil langkah-langkah untuk menanggapi dan merespon perilaku ini dalam lingkungan belajar. Mekanisme penyerahan harus secara jelas digarisbawahi bagi tenaga kependidikan untuk menyediakan bantuan tambahan bagi para siswa yang mengalami kesusahan yang mendalam. Metode pengajaran bagi populasi remaja dan anak-anak yang mengalami trauma harus memasukkan struktur yang dapat diprediksi, periode pembelajaran yang lebih singkat untuk membangun kons entra si, metode disiplin yang positif, keterlibatan s emua siswa dalam kegiatan pembelajaran dan permainan yang kooperatif. Kebutuhan psikososial ini bagi tenaga kependidikan juga perlu diper timbangkan karena mereka sering diambil dari populasi yang terkena dampak dan mengalami tekanan atau trauma yang s ama s ebagai siswa. Pelatihan, pengawa s an dan dukungan s elanjutnya harus memper timbangkan fak tor-fak tor ini (lihat Akses dan Lingkungan Belajar Apendiks 1 untuk Cheklist psikososial ; juga lihat Standar aks e s dan lingkungan belajar 2 dan


61

Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 3). 7. Bahasa: adalah biasa bagi negara-negara pemberi suaka untuk mendesak program program pendidikan bagi pengungsi agar sesuai dengan standar mereka termasuk pengguna an bahasa dan kurikulum mereka. Tetapi penting untuk memper timbangkan masa depan siswa khususnya mereka yang ingin melanjutkan studi mereka setelah keadaan darurat. Para pekerja kemanusiaan harus dengan giat mendorong pemerintahan tuan rumah untuk mengijinkan para pengungsi belajar di negara mereka atau belajar bahasa nasional mereka. Bila hal ini diperbolehkan, semua isi pembelajaran yang penting, panduan guru, teks bagi siswa dan materi ter tulis dan audio visual lainnya yang tidak dalam bahasa si siswa dan gurunya perlu diterjemahkan ke dalam bahasa pengajaran. Bila hal ini tidak diperbolehkan, kegiatan dan kelas tambahan dalam bahasa siswa harus diadakan. 8. Isi pembelajaran dan konsep-konsep kunci: ketika menentukan isi pembelajaran, per timbangan harus diberikan pada pengetahuan, keterampilan dan bahasa-bahasa yang berguna bagi para siswa pada setiap tahapan keadaan darurat dan keterampilan tersebut akan memacu kemampuan mereka yang mengarah pada kehidupan yang produk tif dan mandiri selama dan sesudah keadaan darurat dan mereka mempunyai kesempatan belajar yang terus menerus. Isi pembelajaran dan konsep-konsep kunci yang cocok harus diambil dari hal-hal berikut ini: - Pendidikan kesehatan yang berbasis keterampilan (cocok dengan umur dan keadaan): per tolongan per tama pada kecelaka an, kesehatan reproduksi, infeksi-infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, HIV / AIDS; - Hak azasi manusia dan norma-norma kemanusiaan; kewarganegaraan yang ak tif; pendidikan damai / pembangunan perdamaian; anti kekerasan; pencegahan / pengelola an / resolusi konflik; perlindungan anak; ke amanan dan keselamatan; - Kegiatan budaya seper ti musik, dansa, drama, olahraga, dan permainan; - Informasi yang penting untuk ber tahan hidup di lingkungan yang baru; ranjau darat dan sikap hati-hati terhadap peralatan perang yang belum meledak, evakuasi cepat, dan akses kepada layanan-layanan; - Perkembangan anak dan remaja; dan - Keterampilan hidup dan latihan kejuruan. 9. Keanekaragaman harus diper timbangkan dalam mendesain dan melakukan kegiatankegiatan pendidikan di semua tahapan dalam keadaan darurat, khususnya dimasukkannya siswa yang beragam, guru dan fasilitator yang berasal dari latar belakang yang beragam dan mempromosikan toleransi dan rasa hormat. 10. Bahan-bahan yang tersedia di lokasi pengungsian bagi para siswa harus dinilai saat awal ke ada an darurat. Bagi para pengungsi, ini termasuk barang-barang yang berasal dari negara mereka atau da erah asal mereka. Barang-barang tersebut harus diadaptasi, dikembangkan dan dis ediakan dalam jumlah yang memadai. Pengawa s an dalam penyimpanan, pendistribusian dan penggunaan semua barang-barang sangat diperlukan. Para siswa harus mampu menghubungkannya dengan isi pembelajaran dan barangbarang ters ebut harus mencerminkan dan menghormati budaya mereka.


Standar pengajaran dan pembelajaran 2: pelatihan Para guru dan tenaga kependidikan lainnya menerima pelatihan yang relevan dan sifatnya periodik menurut kebutuhan dan ke ada an.

Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan panduan) !

Pelatihan s e suai dengan kebutuhan priorita s, tujuan kegiatan pendidikan dan isi pembelajaran (lihat Catatan panduan 1-2).

!

Bila cocok, pelatihan diketahui dan disetujui oleh otoritas pendidikan yang ber wenang (lihat Catatan panduan 3-4).

!

Pelatih yang handal melaksanakan pelatihan dan ketentuan dibuat untuk dukungan dan panduan yang berkesinambungan, tindak lanjut yang sesuai, pengawasan dan supervisi di lapangan, dan pencerahan (lihat Catatan panduan 4).

!

Pelatihan termasuk pengawasan lanjutan mendorong guru untuk menjadi fasilitator di lingkunga n p e mb e l a jara n, m e mpromosik a n m e tod e p e nga jara n p ar tisip a tif d a n mendemonstrasikan penggunaan alat bantu pengajaran.

!

Isi pelatihan biasanya dinilai untuk menentukan apakah pelatihan tersebut sesuai dengan kebutuhan guru, murid dan masyarakat, dan direvisi bila perlu.

!

Pelatihan memberikan keterampilan yang cocok kepada para guru agar mampu memangku peran pimpinan yang dibutuhkan oleh ang gota masyarakat.

Catatan panduan 1. ‘ Guru’ berar ti instruk tur dalam program-program pendidikan formal dan fasilitator atau penggerak dalam program-program pendidikan nonformal (lihat Standar Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya 1-3 untuk informasi mengenai perekrutan dan pemilihan, kondisi kerja, dukungan dan super visi). 2. Pengembangan kurikulum dan isi pelatihan harus didasarkan pada kebutuhan khusus tenaga kependidikan dalam konteksnya, dengan keterbatasan wak tu dan biaya. Programprogram pelatihan harus dapat menjawab tantangan-tantangan terhadap pendidikan yang berbasis nilai selama masa-masa keadaan darurat dan harus memasukkan keterampilan hidup dan pendidikan damai sesuai dengan kebutuhan. Kurikulum pelatihan mungkin termasuk, tetapi tidak dibatasi pada, mata pelajaran dasar, metodologi pengajaran, perk e mbangan ana k, pengajaran orang dewa s a , m enghorm ati k e ane k araga m an, pengajaran untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus, hak aza si manusia dan anakanak, kode etik, keterampilan hidup bagi para guru (terma suk HIV / AIDS), hubungan ma syarakat dan s ekolah, pemanfa atan sumber-sumber ma syarakat, mengidentifika si dan memenuhi kebutuhan penduduk yang kembali dan yang menetap sementara seper ti penduduk yang terusir dari tempat tinggalnya atau pengungsi.


63

3. Dukungan dan kordinasi pelatihan: begitu keadaan darurat telah stabil, otoritas pendidikan setempat dan nasional dan komite pendidikan masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan dan pelaksana an kegiatan-kegiatan pelatihan untuk guru yang formal dan nonformal bila memungkinkan. Disarankan untuk memulai suatu dialog mengenai kurikulum bagi pelatihan guru yang sedang ber tugas dan mekanisme pengenalan pelatihan yang diterima pada sa at awal respon terhadap ke ada an darurat. Tetapi, dalam kebanyakan situasi pengungsian, sering tidak ada hubungan antara kaum pengungsi dan programprogram pendidikannya dan sistem pendidikan setempat. Bila memungkinkan, pelatihpelatih lokal harus diidentifikasi untuk mengembangkan dan melaksanakan pelatihan yang cocok bagi guru-guru dengan pengembangan kapasitas untuk kemudahan dan keterampilan mereka sesuai dengan kebutuhan. Bila jumlah pelatih yang tersedia terbatas atau mereka sendiri tidak cukup terlatih, agen dari luar (misalnya PBB, LSM internasional) dan institusi lokal, nasional dan regional harus membuat usaha-usaha yang terkordinasi untuk memperkuat struk tur yang ada atau transisi dan memperkuat institusi-institusi penyedia pelatihan guru-guru yang belum atau sedang ber tugas. 4. Pengakuan dan akreditasi: persetujuan dan akreditasi oleh otoritas pendidikan lokal dan nasional diperlukan, sebagian untuk memastikan kualitas dan pengenalan dalam situasi darurat dan sebagian dilihat sesudah situasi darurat berlalu. Dalam kasus mengenai guru-guru di pengungsian, otoritas pendidikan dari negara tuan rumah atau negara / da erah asal pengungsi atau salah satu dari ini, harus mengenali pelatihan ini. Untuk tujuan ini, sangatlah penting bahwa mata pelajaran pelatihan guru-guru disusun dan disimpan dengan baik, dan memenuhi persyaratan kualifikasi otoritas pendidikan termasuk komponen-komponen yang berhubungan dengan keadaan darurat.

Standar pengajaran dan pembelajaran 3: pengajaran Pengajaran berbasis siswa, bersifat par tisipatif dan menyeluruh.

Indikator kunci (harus dibaca sesuai dengan Catatan panduan) !

Para siswa diberi kesempatan untuk secara ak tif terlibat dalam pembelajaran mereka sendiri (lihat Catatan panduan 1).

!

Metode par tisipatif digunakan untuk memfa silita si keterlibatan para siswa dalam pembelajaran mereka sendiri .

!

Melalui prak tik dan interaksi dengan siswa, guru mendemonstrasikan pemahaman atas isi pembelajaran dan keterampilan mengajar yang didapat selama kursus pelatihan.

!

Pengajaran harus dapat menjawab kebutuhan semua siswa termasuk mereka dengan kubutuhan khusus dengan cara mempromosikan kebersamaan dan mengurangi hambatan dalam pembelajaran (lihat Catatan panduan 2).

!

Para orangtua dan pemuka masyarakat dapat memahami dan menerima isi pembelajaran dan metode pengajaran yang digunakan (lihat Catatan panduan 3).


Catatan panduan 1. Keterlibatan secara aktif: pengajaran harus interak tif dan par tisipatif. Hal ini juga harus memanfaatkan metode-metode pengajaran dan pembelajaran yang cocok. Ini melibatkan, disamping metode lain, kelompok kerja, kerja proyek, pendidikan sebaya, bermain peran, cerita, permainan, video dan kisah-kisah. Pembelajaran yang aktif membantu pembangunan hubungan timbal balik antara guru dan siswa dan antar siswa, dan juga membantu pembentukan manusia psikososial yang positif (lihat Standar akses dan lingkungan belajar 2, Catatan panduan 6). 2. Hambatan belajar: para guru harus dilatih untuk berbicara dengan para orangtua, anggota masyarakat, pemimpin pendidikan dan pemangku kepentingan lainnya dalam ke ada an darurat, mereka juga harus mendiskusikan hal-hal seper ti keanekaragaman, kebersamaan dan hal-hal yang berada di luar jangkauan. Dialog dengan pemimpin pendidikan, orangtua dan anggota masyarakat dibutuhkan untuk memastikan pemahaman dan dukungan mereka atas kebersamaan dan penyediaan sumber material yang cocok. 3. Pemilihan dan penggunaan metode pengajaran yang cocok akan butuh per timbangan dari pendidikan, pengalaman, pelatihan dan kebutuhan guru. Para guru perlu membiasakan diri dengan perubahan isi dan perubahan-perubahan yang diharapkan terjadi pada ke s adaran dan perilaku mereka . K eterlibatan dan penerima an orangtua , pemuka masyarakat, suku, dan agama adalah alat dalam menyelaraskan kegiatan dan metodemetode pengajaran agar memenuhi keinginan masyarakat.

Standar pengajaran dan pembelajaran 4: penilaian Metode yang cocok digunakan untuk mengevaluasi dan memvalidasi hasil belajar.


Penilaian yang berbeda-beda dan metode evaluasi digunakan untuk menilai pembelajaran secara periodik dan tepat. Prosedur-prosedur menggunakan informasi ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas pengajaran.

!

Hasil belajar diakui dan kredit atau surat keterangan lulus disediakan (lihat Catatan panduan 2).

!

Penilaian dan metode evaluasi dianggap jujur, handal dan tidak mengancam siswa (lihat Catatan panduan 3).


65

Catatan panduan 1. Penilaian, metode evaluasi dan pengukuran yang efektif harus diletakkan pada tempatnya dan mencerminkan hal-hal sebagai berikut: -

relevansi (misalnya tes dan ujian cocok dan sesuai dengan konteks pembelajaran);

-

konsistensi (misalnya metode evaluasi diketahui dan diterapkan dengan cara yang sama di semua lokasi atau oleh semua guru);

-

kesempatan (siswa yang absen ditawarkan dinilai pada lain kesempatan);

-

wak tu (penilaian terjadi selama atau pada akhir pengajaran);

-

frekuensi (yang mungkin dipengaruhi oleh ke ada an darurat);

-

tempat yang cocok (tempat atau fasilitas yang cocok tersedia selama penilaian resmi yang dilakukan oleh tenaga-tenaga kependidikan yang cocok); dan

-

pemangku kepentingan dan transparansi (hasil penilaian dibagi dengan para siswa dengan maksud menghormati anak-anak dan orangtua)

2. Hasil penilaian: dalam hal program-program pendidikan formal, penilaian harus dilakukan sedemikian rupa sehingga hasil belajar dan ujian dapat diakui oleh otoritas pendidikan dari negara tuan rumah dan / atau negara asal. Dalam hal pengungsi, usaha-usaha harus dibuat untuk mendapatkan pengakuan dari otoritas pendidikan dari negara atau tempat asal. Surat keterangan lulus mungkin dimasukkan tetapi tidak terbatas hanya pada ijazah diploma dan ser tifikat. 3. Kode etik penilaian: penilaian dan evaluasi harus dikembangkan dan dilaksanakan menurut kode etik. Penilaian dan evaluasi harus dianggap jujur dan andal dan dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak menambah ketakutan dan trauma. Harus dipastikan tidak ada pelecehan terhadap siswa karena nilainya bagus atau promosi di sekolah atau dalam program ters ebut.

66 Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya

4

Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya

Pengantar Semua a spek bantuan kemanusia an bergantung pada keterampilan, pengetahuan dan komitmen dari para staf dan relawan yang bekerja di kondisi yang sulit dan kadang-kadang tidak aman. Tuntutan-tuntutan atas mereka dapat diper timbangkan, dan bila dapat memenuhi standar minimum, s angatlah penting bila mereka dilatih, dikelola, diawa si dan dibekali dengan material, dukungan dan super visi yang penting. Dalam ke ada an darurat, rekrutmen dan pemilihan guru dan tenaga kependidikan harus bersifat par tisipatif dan transparan dan berda s arkan kriteria yang telah ditetapkan. Bila memungkinkan, staf pendidikan harus berasal dari populasi yang terkena dampak. Hal ini memungkinkan terjadinya integra si ke dalam program-program pendidikan tentang tradisi bud aya , a d a t, d a n p e nge t a hu a n ya ng m e nghorm a ti pra k tik-pra k tik positif, sist e m kepercaya an dan kebutuhan populasi yang terkena dampak. Begitu direkrut, guru-guru dan tenaga kependidikan harus bekerjasama dengan masyarakat untuk mengembangkan kode etik dan syarat-syarat kondisi kerja. Mereka harus dipekerjakan di bawah pengaturan kontrak yang jelas yang menerangkan hal-hal yang berkaitan dengan gaji, ins entif, hari dan jam kerja, kondisi kerja dll, s er ta tanggung jawab dan hak mereka. Kode etiknya harus menerangkan standar perilaku yang jela s untuk guru dan tenaga kependidikan dan menjela skan kons ekuensi-kons ekuensinya bila mereka melang garnya. Mendapatkan dukungan dari populasi yang terkena dampak bagi pendidikan akan membantu pros e s perekrutan dan menjaga para guru dan tenaga kependidikan agar jangan s ampai keluar dan mendorong ke s edia an para orangtua untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah. Di da erah-da erah krisis, para guru dan tenaga kependidikan, s eper ti orang lainnya di ma syarakat, harus memaklumi apa yang telah mereka alami dan mencoba membangun kembali kehidupan mereka. Staf program pendidikan formal dan nonformal membutuhkan dukungan untuk menghadapi ke ada an darurat, trauma dan stre s akibat bencana atau konflik. Mekanisme dukungan penting untuk memperbaiki ke s ejahtera an para siswa.


67

Pelatihan yang cocok untuk para guru dan tenaga kependidikan s angat penting bagi keberhasilan pendidikan dalam program-program darurat. Standar pelatihan ditemukan di bagian Pengajaran dan Pembelajaran. Para guru dan tenaga kependidikan juga membutuhkan dukungan dalam bentuk super visi. Di tingkat ma syarakat, para orangtua, pemuka de s a, komite pendidikan ma syarakat dan pejabat pemerintah setempat butuh pelatihan bagaimana cara mengawasi dan mendukung program-program pendidikan di da erah mereka. Ketika popula si yang terkena dampak diberdayakan untuk mengambil alih pengawa s an program-program pendidikan mereka, mereka melatih hak mereka untuk mandiri dan menemukan solusi bagi perma s alahanpermasalahan mereka. Par tisipasi masyarakat dalam mendukung dan mensuper visi tenaga kependidikan mendorong lahirnya hubungan yang produk tif antara masyarakat dan guru di lingkungan belajar. Kinerja manajemen s ekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya harus terus menerus diawa si d a n dievalu a si untuk m e m a stik a n ku alit a snya d a n a d a nya dukunga n ya ng berkesinambungan bagi penduduk yang terkena dampak. Sangatlah penting bila pengawasan dan evalua si integral dengan perbaikan kinerja dan prak tik guru. Pengharga an terhadap kinerja staf sebanyak mungkin harus menjadi pengalaman pembelajaran yang positif bagi para guru.

Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori Proses di mana respon pendidikan yang dikembangkan dan dilakukan adalah sangat penting demi ke efek tifan pendidikan itu. Bagian ini harus digunakan s e suai dengan standar yang umum untuk s emua kategori yang meliputi par tisipa si ma syarakat, sumber-sumber yang ada, penilaian dini, re spon, pengawa s an dan evalua si. Khususnya par tisipa si dari orangorang yang terkena dampak bencana terma suk kelompok-kelompok yang rentan harus dimaksimalkan untuk mema stikan ke s e suaian dan kualita snya.

Standar minimum : ini sifatnya kualitatif dan menentukan tingkat minimum untuk dicapai dalam pengada an respon penduduk. Indikator kunci : ini merupakan tanda di mana standar ters ebut telah dicapai. Indikatorindikator ini merupakan cara mengukur dan mengkomunika sikan dampak atau ha sil dari program-program dan pros e s-pros e s atau metode yang digunakan. Indikator-indikator ini mungkin kualitatif atau kuantitatif. Catatan panduan : ini terma suk hal-hal yang spe sifik untuk diper timbangkan ketika menggunakan standar dan indikator dalam situa si yang berbeda-beda, panduan untuk mengata si ke sulitan-ke sulitan dan s aran-s aran bagi ma s alah-ma s alah utama. Indikatorindikator ini juga terma suk ma s alah-ma s alah kritis yang berhubungan dengan standar atau indikator, dan meng gambarkan dilema-dilema kontroversi atau ke s enjangan dalam pengetahuan ma s a kini. Lampiran 2 berisi suatu daf tar referensi pilihan yang menunjuk pada sumber-sumber informasi mengenai masalah-masalah umum dan masalah-masalah teknis yang khusus yang berhubungan dengan bagian ini.



Standar 1 Perekrutan dan Pemilihan

Standar 2 Kondisi Kerja

Standar 3 Dukungan dan Super visi

K urik ulum yang s ecara budaya , sosial dan linguistik releva n digun a k a n untuk m e nye dia k a n p e ndidik a n formal dan nonform a l yang cocok dengan ke ada an d arura t t er t e ntu.

Para guru dan tenaga k e p e ndidik a n l a inny a m e n erim a pelatihan yang relevan dan sif a tnya p eriodik m e nurut kebutuhan dan k e a d a a n.

Pe ngajara n berba sis siswa , b ers if a t p ar tisip a tif d a n m e nye luruh.

Apendiks 1: Kode etik

Lampiran 2: Referensi dan Panduan Sumber Bagian Guru dan Tenaga Kependidikan lainnya


69

Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 1: perekrutan dan seleksi Jumlah guru dan tenaga kependidikan lainnya yang mencukupi dan yang berkualitas direkrut melalui suatu proses yang partisi patif dan transparan didasarkan pada kriteria penilaian yang mencerminkan keanekaragaman dan kesamaan.

Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan pedoman) !

Deskripsi kerja yang jelas dan sesuai harus dikembangkan sebelum proses perekrutan (lihat Catatan panduan 1).

!

Adanya panduan yang jelas bagi proses perekrutan.

!

Sebuah komite seleksi termasuk wakil-wakil masyarakat, memilih guru didasarkan pada suatu penilaian yang transparan atas kompetensi calon dan per timbangan-per timbangan gender, keanekaragaman dan penerimaan oleh masyarakat (lihat Catatan panduan 2-5).

!

Jumlah guru yang direkrut dan ditugaskan cukup untuk mencegah adanya kelas yang kelebihan murid (lihat Catatan panduan 6).

Catatan panduan 1. Deskripsi kerja termasuk di antaranya, peran dan tanggung jawab, garis pelaporan yang jelas dan juga kode etik di antara komponen lainnya. 2. Pengalaman dan kualifikasi: dalam keadaan darurat, tujuannya tidak merekrut guru yang berkualitas dengan kualifikasi yang diakui tetapi dalam situasi ter tentu mereka yang mempunyai pengalaman sedikit atau tidak sama sekali perlu juga dipertimbangkan. Oleh karena itu pelatihan akan diperlukan dalam kasus-kasus seper ti ini. Bila guru-guru yang berkualitas tidak lagi mempunyai ser tifikat atau surat keterangan lainnya, sangatlah penting untuk menyediakan alat verifikasi alternatif seper ti tes bagi para calon guru. Sementara umur minimum bagi para guru harus 1 8, mungkin perlu untuk menunjuk guruguru yang lebih muda. Dalam situasi-situasi ter tentu, penting untuk merekrut secara pro a k tif guru-guru wa nit a d a n m e nye s u a ik a n krit eri a p ere krut a n a t a u pro s e s mempromosikan kesetara an gender bila memungkinkan dan sesuai. Sangat penting untuk merekrut guru-guru yang dapat berbicara bahasa-bahasa si siswa minorita s yang diajar dalam baha s a na sional bukan dalam baha s a si siswa. Bila memungkinkan dan cocok, kursus- kursus intensif dalam bahasa nasional dan / atau bahasa negara tuan rumah harus disediakan juga (lihat juga Standar pengajaran dan pembelajaran 1, Catatan panduan 7). 3. Kriteria mungkin termasuk hal-hal berikut ini: - kualifikasi profesional: akademik, pengalaman mengajar atau psikososial, pengalaman untuk keterampilan lainnya, kemampuan berbahasa yang relevan;


-

-

ku a lifik a s i prib a di: umur, ge nd er (ya ng m ere krut h aru s m e mp er timb a ngk a n ke s eimb a nga n ge nd er bila m e mungkink a n), la t ar b ela k a ng e tnis d a n aga m a , ke anekaragaman (untuk memastikan keterwakilan dari masyarakat setempat); kualifikasi lain: penerima an oleh dan interaksi dengan masyarakat setempat, dan berasal dari populasi yang terkena dampak.

4. Seleksi: guru-guru dan tenaga kependidikan lainnya biasanya diseleksi dari populasi yang terkena dampak tetapi bila perlu direkrut dari luar. Bila tempat pengungsian dibangun bagi para pengungsi atau penduduk yang terusir dari tempat ting galnya, aplikasi dari calon-calon yang berasal dari da erah setempat dan memenuhi syarat dapat diterima bila hal ini akan menolong membentuk hubungan yang baik. Penyeleksian harus dilakukan dengan berkonsulta si dengan ma syarakat s etempat, ma syarakat tuan rumah dan pemerintah setempat. 5. Referensi: di daerah-daerah yang terkena krisis, suatu pengecekan harus dilakukan bagi para guru dan tenaga kependidikan untuk menghindari dari memperkerjakan mereka yang dapat saja mempunyai dampak yang ber tolak belakang pada siswa dan / atau tidak menghormati hak-hak mereka. 6. Standar yang secara lokal realistis seharusnya tidak ditetapkan bagi kelas yang ukurannya maksimum dan setiap usaha untuk merekrut guru-guru yang cukup jumlahnya untuk menghindari penyimpangan yang besar dari standar ini. Laporan-laporan pengawasan harus mengindikasikan jumlah kelas terlalu banyak muridnya di tiap-tiap tingkat sekolah yang berbeda.

Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 2: kondisi kerja Para guru dan tenaga kependidikan lainnya telah memahami dengan jelas kondisi-kondisi kerja, mengikuti kode etik dan diberi kompens a si yang s e suai


Kompensasi dan kondisi kerja disebutkan dalam kontrak kerja dan kompensasi disediakan setiap sa at dan berhubungan dengan tingkat profesionalisme dan efisiensi kerja (lihat Catatan panduan 1-2).

!

Pekerja kemanusia an internasional berkordinasi dengan otoritas pendidikan, komite pendidikan masyarakat dan LSM-LSM untuk mengembangkan strategi-strategi yang cocok d a n m e nye tujui p e ng gun a a n s k a l a p erhitunga n ya ng jujur, d a p a t dit erim a d a n berkesinambungan untuk berbagai kategori dan tingkat pendidikan para guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan panduan 2).


71

!

Kode etik dan kondisi kerja yang jelas dikembangkan dengan cara par tisipatif melibatkan tenaga kependidikan dan anggota masyarakat dan adanya pedoman pelaksana an yang jelas (lihat Catatan panduan 1 dan 3).

!

Kode etik ditandatangani dan diikuti oleh tenaga kependidikan, dan penilaian-penilaian didokumentasikan dan dilakukan dalam kasus-kasus perilaku yang salah dan / atau pelanggaran atas kode etik ini (lihat Catatan panduan 3-4).

Catatan panduan 1. Persyaratan kerja harus menyebutkan deskripsi pekerjaan, kompensasi, kehadiran, jam / hari kerja, lama kontrak, mekanisme dukungan dan supervisi, dan mekanisme penyelesaian per tikaian (lihat juga Standar 1, Catatan panduan 1) 2. Kompensasi dapat berupa uang atau bukan harus cocok (seper ti yang disepakati), dan dibayar secara teratur. Tingkat kompensasi yang cocok harus ditentukan melalui proses partisipatif yang menjamin adanya kordinasi antar pekerja-pekerja yang terlibat. Kompensasi harus ditujukan pada tingkat yang menjamin profesionalisme dan kesinambungan layanan dan berlansung terus menerus. Khususnya kompensasi harus cukup agar para guru dapat berkonsentrasi pada pekerjaannya daripada harus mencari penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kompensasi harus didasarkan pada kepatuhan pada kondisi kerja dan kode etik. Kompensasi harus diperhatikan untuk menghindari suatu situasi di mana para guru dari berbagai latar belakang (misalnya bangsa dan pengungsi) menerima tingkat pembayaran yang berbeda. Pekerja-pekerja kunci harus dilibatkan dalam pengembangan strategi jangka panjang bagi sistem kompensasi yang berkesinambungan Harus ada kordinasi antara badan-badan PBB, LSM-LSM, otoritas pendidikan dan organisasi lainnya untuk menentukan tingkat kompensasi. 3. Kode etik harus dapat menentukan standar perilaku bagi tenaga kependidikan dan menyebutkan konsekwensi-konsekwensi wajib bagi mereka yang tidak memenuhi standar ini. Kode etik ini harus diterapkan pada lingkungan belajar dan pada kegiatan-kegiatan atau acara-acara program pendidikan (lihat Apendiks 1 untuk contoh kode etik). Kode etik harus dapat menjamin bahwa para guru dan tenaga kependidikan mempromosikan suatu lingkungan belajar yang positif dan kesejahtera an para siswa. Kode etik ini juga harus menyebutkan, antara lain, bahwa tenaga kependidikan : · · · · ·

menunjukkan perilaku yang profesional dengan cara mempertahankan standar perilaku, kontrol diri, dan perilaku moral / etika yang tinggi; berpar tisipasi dalam menciptakan suatu lingkungan di mana semua siswa diterima; memper tahankan suatu lingkungan yang aman dan sehat, bebas dari pelecehan (termasuk pelecehan seksual), intimidasi, penyiksaan dan kekerasan dan diskriminasi; memper tahankan kehadiran dan ketepatan wak tu; menunjukkan profesionalisme dan efisiensi dalam pekerjaan mereka; dan


·

menunjukkan tingkah laku lainnya yang dianggap sesuai oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

4. Panduan pelaksanaan pedoman : harus ada pelatihan mengenai kode etik bagi semua tenaga kependidikan maupun nonpendidikan yang bekerja di lingkungan belajar. Pelatihan dan dukungan harus disediakan bagi para anggota-anggota komite pendidikan masyarakat dan para manajer dan supervisor pendidikan mengenai peran dan tanggung jawab mereka dalam mengawasi kode etik. Mereka juga harus dibantu untuk mengidentifikasi dan memasukkan hal-hal yang penting sekitar kode etik ke dalam sekolah atau rencana kegiatan program pendidikan nonformal. Mekanisme supervisi harus dapat membuat laporan yang transparan dan prosedur pengawasan yang melindungi kerahasia an dari semua pihak yang terlibat (lihat juga Standar 3 di bawah ini).

Standar guru dan tenaga kependidikan lainnya 3: dukungan dan supervisi Mekanisme dukungan dan super visi dibuat untuk para guru dan tenaga kependidikan lainnya dan digunakan s etiap s a at.


Mekanisme supervisi disediakan untuk penilaian, pengawasan dan dukungan yang terus menerus bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya (lihat Catatan panduan 1-2).

!

Penghargaan terhadap kinerja staf dilakukan, ditulis dan didiskusikan dengan para individu yang mempunyai perhatian terhadap masalah ini setiap sa at (lihat Catatan panduan 3).

!

Dukungan dan konseling psikososial yang dapat diakses dan sesuai disediakan bagi para guru dan tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan kebutuhan (lihat Catatan panduan 4).

Catatan panduan 1. Mekanisme supervisi : tiap negara atau daerah yang terkena dampak harus mendefinisikan standar bagi para guru dan tenaga kependidikan, mengembangkan dan melaksanakan suatu mekanisme dukungan dan supervisi. Mekanisme ini dapat memasukkan perwakilanper wakilan dari masyarakat (termasuk pemimpin agama dan tradisional), organisasi sekolah masyarakat seper ti asosiasi guru-orangtua murid, otoritas lokal, ketua para guru dan persatuan guru. Mekanisme supervisi ini harus berhubungan erat dengan komite pendidikan masyarakat. Komite ini harus memasukkan dalam AD dan ART-nya pengawasan t e n aga k e p e ndidik a n ya ng b erhubunga n d e nga n kod e e tik d e nga n fokus p a d a profesionalisme, efisiensi kerja dan perilaku yang sesuai (lihat juga Standar par tisipasi masyarakat 1).


73

2. Pelatihan: lihat Standar pengajaran dan pembelajaran 2 untuk informasi mengenai pelatihan tenaga kependidikan. 3. Penghargaan terhadap kinerja staf harus memasukkan suatu penilaian atas efisiensi dan efe k tivita s para guru atau tenaga kependidik an lainnya dan harus menyedia k an kesempatan berkonsultasi bagi para guru, ketua guru dan personil yang terkait lainnya untuk mengidentifikasi hal-hal dan mengembangkan kegiatan-kegiatan selanjutnya yang telah disetujui bersama. Bila sesuai, pengharga an-pengharga an ini harus mengakui dan merayakan segala pencapaian untuk memotivasi tenaga kependidikan. Pengawasan dan evaluasi par tisipatif juga dapat memotivasi para guru dan meningkatkan kompetensi mereka. 4 . Dukungan krisis : bahk an para guru dan t enaga k ependidik an yang t erlatih dan berpengalaman mungkin merasakan trauma dengan kejadian-kejadian tersebut dan dihadapkan pada tantangan-tantangan dan tanggung jawab-tanggung jawab baru berkenaan dengan para siswa, kemampuan mereka menghadapi dan bekerja tergantung pada dukungan yang cocok dan tersedia. Suatu mekanisme dukungan dalam masyarakat membantu para guru dan tenaga kependidikan lainnya menghadapi situasi-situasi krisis.


Pengajaran Dan Pembelajaran: Apendiks Apendiks 1: Kode Etik Guru Guru harus senantiasa: !

ber tindak dengan memper tahankan kehormatan dan mar tabat profesinya.

!

melindungi kerahasiaan segala sesuatu yang dikatakan oleh seorang siswa secara rahasia

!

melindungi siswa dari kondisi-kondisi yang mencampuri urus an pembelajaran atau mengganggu kesehatan dan keselamatan siswa

!

tidak memanfa atkan posisinya untuk mengambil kesempatan

!

tidak melecehkan secara seksual tiap siswa atau berhubungan seks dengan siswa

!

sebagai contoh yang baik dan jujur

Di dalam kelas, guru: !

mengembangkan suatu lingkungan yang positif dan aman

!

mengajar dengan cara menghormati mar tabat dan hak semua siswa

!

meningkatkan mar tabat, percaya diri dan harga diri siswa

!

membantu mewujudkan harapan-harapan siswa yang tinggi dan membantu tiap siswa menggapai potensinya

!

mendorong siswa untuk berkembang sebagai siswa yang ak tif, ber tanggung jawab dan efek tif

!

Menciptakan situasi yang saling percaya mempercayai

Dalam kehidupan profesi mereka, guru: !

menunjukkan kompetensi dasar dalam metodologi pendidikan dan mata pelajarannya

!

menunjukkan suatu penger tian (dalam pengajarannya) bagaimana anak-anak belajar

!

selalu tepat wak tu untuk datang dan mempersiapkan diri untuk mengajar

!

tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi kualitas pengajarannya

!

mengambil kesempatan-kesempatan pengembangan profesional dan menggunakan metode-metode pengajaran yang dapat diterima dan modern

!

mengajar prinsip-prinsip kewarganegara an yang baik, perdamaian dan tang gung jawab sosial

!

menunjukkan dengan jujur kinerja dan hasil ujian tiap siswa

Hubungannya dengan masyarakat, guru: !

mendorong para orangtua untuk mendukung dan berpartisipasi dalam \ pembelajaran anakanak mereka

!

mengenali pentingnya keluarga dan keterlibatan masyarakat di sekolah

!

mendukung dan mempromosikan citra sekolah. Selain hal-hal yang disebutkan di atas, guru diharapkan mematuhi aturan-aturan dan kebijakan lain dari lingkungan yang lebih luas (kamp, sekolah dll).

Kebijakan Pendidikan dan Kordinasi

5

75


Pengantar Instrumen-instrumen dan deklara si-deklara si interna sional mencanangkan hak s emua individu untuk mendapatkan pendidikan yang meletakkan dasar-dasar bagi promosi seluruh hak aza si manusia. Hak untuk berekspre si dengan beba s, hak untuk mendapatkan persamaan dan hak untuk mempunyai suara dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan pendidikan dan sosial merupakan bagian integral dari pendidikan.

Adalah s angat penting bahwa dalam ke ada an darurat, hak-hak ini dijaga s ebagai bagian dari re spon ke ada an darurat, otorita s pendidikan dan pemangku kepentingan harus mengembangkan dan melaksanakan suatu rencana pendidikan yang mewadahi kebijakankebijakan pendidikan nasional dan internasional, menegakkan hak pendidikan dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan untuk memperbaiki kualita s pendidikan dan aks e s ke s ekolah-s ekolah, dan harus s ecara jela s menunjukkan transisi dari ke ada an darurat ke pembangunan. Keterlibatan masyarakat dalam perencana an dan pelaksana an inter vensi, program-program kebijakan adalah penting bagi berhasilnya setiap respon terhadap keadaan darurat. Dalam situasi darurat sering terjadi kurang kordinasi dengan program-program pendidikan yang s edang dilaks anakan s ecara independen oleh berbagai pemangku kepentingan. Mekanisme kordinasi antar badan dibutuhkan di tingkat tempat penampungan / masyarakat, nasional dan regional dan harus menyeluruh dan transparan. Mekanisme seper ti itu penting bagi penilaian kebutuhan, mengembangkan pendekatan yang terstandar, membagi sumbersumber dan informasi antara semua pekerja kemanusia an dan pemangku kepentingan.

76 Kebijakan Pendidikan dan Kordinasi

Pendidikan harus dikordinasikan dengan merespon kegiatan kemanusia an awal yang lebih be s ar untuk makanan, tempat ber teduh, ke s ehatan, air dan keperluan s anita si. Re spon pendidikan didasarkan pada prak tik-prak tik yang benar dan dikenal dan harus disesuaikan dengan kebutuhan ma syarakat dalam konteks khusus ke ada an darurat. Keterampilan ber tahan hidup s eper ti mengata si ranjau darat, kampanye kebersihan dan ke s adaran terhadap penyakit HIV / AIDS harus dis ediakan bagi s emua kelompok umur. Hubungan dengan standar umum untuk semua kategori Pros e s di mana re spon pendidikan dikembangkan dan dilakukan adalah s angat penting bagi ke efek tifannya. Bagian ini harus digunakan sesuai dengan standar umum untuk semua kategori yang meliputi par tisipa si ma syarakat, sumber-sumber yang ada, penilaian awal, re spon, pemantauan dan evalua si. Khususnya par tisipa si dari orang-orang yang terkena dampak bencana terma suk kelompok-kelompok yang rentan harus dimaksimalkan untuk mema stikan ke s e suaian dan kualita snya.

Standar minimum: ini sifatnya kualitatif dan menentukan tingkat minimum yang harus dicapai dalam pengada an respon penduduk. Indikator kunci : ini merupakan tanda di mana standar ters ebut telah dicapai. Indikatorindikator ini merupakan cara mengukur dan mengkomunika sikan dampak atau ha sil dari program-program dan pros e s-pros e s atau metode yang digunakan. Indikator-indikator ini mungkin kualitatif atau kuantitatif. Catatan panduan : ini terma suk hal-hal yang spe sifik untuk diper timbangk an ketik a meng gunakan standar dan indikator dalam situa si yang berbeda-beda, panduan untuk mengata si ke sulitan-ke sulitan dan s aran-s aran bagi ma s alah-ma s alah utama. Indikatorindikator ini juga terma suk ma s alah-ma s alah kritis yang berhubungan dengan standar atau indikator, dan meng gambarkan dilema-dilema kontroversi atau celah-celah dalam pengetahuan ma s a kini. Lampiran 2 berisi suatu daf tar referensi pilihan yang menunjuk pada sumber-sumber informasi mengenai masalah-masalah umum dan masalah-masalah teknis yang khusus yang berhubungan dengan bagian ini.



Standar 1 Formulasi kebijakan dan pemberlakuan undang-undang

Standar 2 Perencanaan

Standar 3 Kordinasi

Otoritas pendidikan memprioritaskan akses gratis ke sekolah-sekolah untuk semua, dan mengeluarkan kebijakan yang fleksibel untuk mempromosikan kebersamaan dan kualitas pendidikan dalam konteks keadaan darurat yang ada.

Kegiatan pendidikan dalam keadaan darurat mempertimbangkan kebijakan pendidikan nasional dan internasional dan standar dan kebutuhan pembelajaran dari populasi yang terkena dampak.

Adanya suatu mekanisme kordinasi yang transparan bagi kegiatan-kegiatan pendidikan darurat termasuk pembagian informasi yang efektif antara pemangku kepentingan.

Apendiks 2: Referensi dan Panduan Sumber Bagian kebijakan pendidikan dan kordina si

77


Standar Kebijakan pendidikan dan kordinasi 1: formulasi kebijakan dan pemberlakuan undang-undang Otorita s pendidikan mempriorita skan aks e s gratis ke s ekolah-s ekolah untuk s emua, dan mengeluarkan kebijakan yang fleksibel untuk mempromosikan kebers ama an dan kualita s pendidikan dalam konteks ke ada an darurat yang ada. Indikator kunci (dibaca sesuai dengan Catatan panduan) !

Selama dan sesudah keadaan darurat, hukum dan kebijakan pendidikan menegakkan hak untuk mendapatkan pendidikan yang disebutkan dalam instrumen dan deklarasi hak azasi manusia internasional (lihat Catatan panduan 1-2).

!

Hukum, peraturan dan kebijakan melindungi pendidikan dari prak tik-prak tik diskriminasi berkenaan dengan kelompok-kelompok rentan dan marjinal.

!

Hukum, peraturan dan kebijakan tidak mencegah sekolah-sekolah menggunakan kurikulum dari negara atau da erah asal bagi pengungsi.

!

Hukum, peraturan dan kebijakan mengijinkan pembangunan fasilitas pendidikan darurat oleh pekerja-pekerja non pemerintah ketika dibutuhkan menjadi obyek inspeksi dan bimbingan otoritas pendidikan.

!

Hukum, peraturan dan kebijakan disebarkan dalam suatu formulir yang dapat dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan.

!

Hukum, peraturan dan kebijakan dijalankan untuk memastikan para siswa tidak ditolak untuk mendapatkan pendidikan karena keterbatasan sumber mereka dan keluarga mereka.

!

Kebijakan mendukung pengembangan dan peng guna an database Sistem Informasi Manajemen Pendidikan untuk digunakan sebagai alat untuk menganalisa dan merespon perubahan-perubahan dalam akses dan penyelesaian studi (lihat Catatan panduan 5).

!

Kebijakan pendidikan nasional didukung oleh kerangka kerja dan pendana an yang resmi dan didanai yang dapat memberikan respon yang cepat dalam situasi darurat (lihat Catatan panduan 6).

Catatan panduan 1. Instrumen dan deklarasi hak azasi manusia internasional yang harus ditegakkan termasuk, tetapi tidak dibatasi, Konvensi PBB mengenai hak anak (1 9 8 9), Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia ( 1 9 4 8), Perjanjian Internasional Mengenai Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (1966), Rencana Aksi Dakar mengenai Pendidikan Untuk Semua (2000). Instrumen dan kerangka kerja re smi juga terma suk peraturan interna sional yang berhubungan dengan pemelihara an populasi dengan menekankan pada anak-anak dan remaja di bidang-bidang s eper ti ke s ehatan mental, nutrisi, rekre a si, kebudaya an, pencegahan atas tindakan penyiksa an dan pendidikan bagi anak-anak di bawah 6 tahun di antara lainnya (lihat juga Standar akses dan lingkungan belajar 1, Catatan panduan 2).


79

2. Pengungsi, penduduk penerima dan penduduk yang terusir dari tempat tinggalnya: semua pemangku kepentingan yang relevan harus bekerjasama untuk menyokong pendidikan menyentuh semua kelompok dengan cara yang sama. Hal ini termasuk menegakkan Konvensi 1 9 51 yang berhubungan dengan status pengungsi, pasal 2 2 (pendidikan masyarakat) yang menyatakan bahwa pengungsi mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan seper ti bangsa-bangsa lainnya di tingkat dasar. Dan di tingkat yang lebih tinggi mereka harus mempunyai akses untuk melanjutkan studi, pengakuan s er tifikat, diploma, ijazah, pengurangan uang sekolah / biaya-biaya dan akses untuk mendapatkan bea siswa dengan syarat-syarat yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diterapkan kepada orang asing. Sementara mereka tidak dapat memberi perlindungan khusus, penduduk yang terusir dari tempat tinggalnya harus diberikan hak yang sama. Badan-badan yang sejenis harus menyokong hak-hak pendidikan siswa, bangsa di negaranegara yang menerima pengungsi dan di negara-negara yang terkena dampak perang. 3. Kelompok marjinal diidentifikasi menurut karakteristik sosio-ekonomi dan budaya seper ti pendapatan dan kekaya an, etnis atau suku bangsa, gender, lokasi geografis, agama, status kewarganegaraan seseorang, pengusiran di dalam negerinya sendiri, kondisi mental dan fisik s e s eorang. Anak-anak pencari suaka harus menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan karena Konvensi hak anak berlaku untuk semua anak dan remaja di bawah umur 1 8 tahun dan yang berada di negara tersebut (lihat juga Standar akses dan lingkungan belajar 1, Catatan panduan 1). 4. Biaya pendidikan : tidak seorangpun siswa harus ditolak aksesnya ke dalam program pendidikan disebabkan karena ketidakmampuannya untuk membiayai kehadirannya baik dari segi uang sekolah maupun biaya-biaya lainnya seper ti buku-buku atau seragam. Perlu dilakukan usaha untuk mengurangi biaya sekolah tidak langsung seperti transportasi dan kehilangan pendapatan sehingga semua anak, remaja dan orang dewasa mampu untuk berpar tisipasi. 5. Data EMIS harus dihubungkan dengan informasi mengenai daerah dan kelompok penduduk yang cenderung menjadi korban ke ada an darurat ter tentu. Hal ini merupakan strategi yang dipersiapkan yang harus menyediakan masukan bagi perencanaan pendidikan lokal maupun nasional. Bila memungkinkan, data pendidikan harus dikumpulkan oleh masyarakat dan dimasukkan ke dalam sistem EMIS nasional. Organisasi-organisasi pendukung harus membantu masyarakat mengidentifikasi cara-cara di mana siswa yang mendaf tar, belajar dan lulus dapat ditingkatkan dan juga menanggapi kebutuhan anak-anak yang tidak bersekolah (lihat juga Standar analisis 1 dan 3). 6. Kerangka kerja darurat: pendidikan harus dimasukkan dalam kerangka kerja yang dipersiapkan untuk menangani bencana sosial dan sumber-sumber harus terjamin untuk menyediakan respon pendidikan yang tepat waktu dan efektif. Pekerja-pekerja internasional yang mendukung program-program pengembangan pendidikan lokal harus mempromosikan kesiapan bagi respon pendidikan darurat sebagai satu komponen dari program-program ini.


Standar kebijakan pendidikan dan kordinasi 2: Perencanaan dan pelaksanaan Kegiatan pendidikan darurat harus memper timbangkan standar-standar dan kebijakankebijakan pendidikan nasional dan internasional dan kebutuhan pembelajaran bagi penduduk yang terkena dampak.


Kerangka kerja dan kebijakan resmi nasional dan internasional tercermin dalam programprogram pendidikan badan-badan bantuan dan pengembangan (lihat Catatan Panduan 1).

!

Program-program pendidikan darurat direncanakan dan dilaksanakan dengan cara yang dapat mewadahi pengintegrasian program-program tersebut ke dalam pengembangan sek tor pendidikan jangka panjang.

!

Otorita s pendidikan dan pekerja utama lainnya mengembangkan rencana-rencana pendidikan lokal dan nasional bagi keadaan darurat sekarang dan yang akan datang dan menciptakan suatu sistem bagi perevisian yang berkelanjutan (lihat Catatan panduan 2).

!

Selama dan sesudah keadaan darurat semua pemangku kepentingan bekerjasama untuk melaksanakan suatu rencana bagi respon pendidikan yang berhubungan dengan penilaian kebutuhan yang paling mutakhir dan dibangun atas dasar pengalaman, kebijakan dan prak tik-prak tik pendidikan sebelumnya bagi penduduk yang terkena dampak.

!

Respon pendidikan menyebutkan dengan rinci sumber daya-sumber daya manusia, teknis dan keuangan yang dibutuhkan bagi perencana an, pelaks ana an dan pengawa s an. Pemangku kepentingan harus memastikan bahwa sumber-sumber yang dibutuhkan tersedia (lihat Catatan panduan 3).

!

Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan diintegrasikan dengan sektor tanggap darurat lainnya (lihat Catatan panduan 4).

Catatan panduan 1. Memenuhi hak-hak pendidikan dan tujuan: program-program pendidikan harus berisi kegiatan-kegiatan pendidikan yang menyeluruh sesuai dengan kerangka kerja internasional seperti Konvensi Hak Anak (1989), Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia (1948), Rencana Aksi Pendidikan Untuk Semua (2000) dan Cita-cita Pembangunan Milenium (2000), sebagai tambahan kerangka kerja dan kebijakan yang dapat diterapkan oleh otoritas pendidikan yang relevan. 2. Rencana pendidikan nasional harus dapat mengindikasikan tindakan-tindakan yang diambil dalam keadaan darurat saat ini dan di masa yang akan datang yang berhubungan dengan program-program, pekerja-pekerja, pemangku kepentingan, pengambilan keputusan dan


81

kordinasi, fak tor-fak tor dan mekanisme ke amanan dan perlindungan dan kerangka kerja antar sek toral. Rencana darurat harus dipersiapkan untuk sek tor pendidikan yang berhubungan dengan kemungkinan bencana alam (misalnya banjir, gempa bumi, dan angin puyuh) dan bila relevan, untuk mereka yang berpotensi menjadi pengungsi atau gelombang arus orang yang kembali yang dapat mempengaruhi sistem pendidikan lokal dan nasional (lihat juga Standar par tisipasi masyarakat 1, Catatan panduan 5 dan Standar 3 di bawah ini). 3. Sumber : otoritas, para donor, LSM, dan pemangku kepentingan lainnya harus bekerjasama untuk memastikan bahwa dana tersedia bagi program-program pendidikan darurat yang berfokus pada pembelajaran, rekreasi dan kegiatan-kegiatan relevan lainnya yang didesain untuk memenuhi kebutuhan psikososial. Begitu ke ada an stabil, terdapat kesempatan untuk memperluas program pendidikan termasuk perkembangan anak, sekolah dasar dan menengah formal, keaksaraan orang dewasa dan program-program kejuruan. Alokasi sumber harus merata untuk memperbanyak elemen-elelmen fisik (seperti tambahan kelas, buku teks, dan materi pengajaran dan pembelajaran) dan komponen-komponen kualitatif (seper ti guru dan kursus pelatihan super visi). 4. Standar minimum lingkungan: usaha khusus yang perlu dibuat untuk menghubungkan rencana kegiatan pendidikan dan penerapannya ke dalam standar minimum lingkungan di antaranya: · air, sanitasi, dan promosi kebersihan; · jaminan ketersediaan makanan, nutrisi dan bantuan makanan; · tempat ber teduh, penampungan dan barang yang bukan berupa makanan; dan · layanan kesehatan (lihat Kaitan ke Lampiran Sphere Standard dalam MSEE CD-ROM tentang standar-standar yang berkaitan dengan lingkungan).

Standar kebijakan pendidikan dan kordinasi 3: kordinasi Wujudnya suatu mekanisme kordina si yang transparan untuk s emua kegiatan pendidikan darurat, terma suk berbagi informa si yang efek tif di antara pemangku kepentingan.


!

Otoritas pendidikan membentuk komite kordinasi antar badan / lembaga untuk merespon keadaan darurat saat ini dan masa yang akan datang yang mengambil peran utama dalam merencanakan dan mengkordinasikan kegiatan-kegitan pendidikan darurat (lihat Catatan panduan 1). Ketika otoritas pendidikan tidak ada atau tidak dapat memimpin kordinasi, komite kordinasi antar badan menyediakan bimbingan dan kordinasi program-program dan kegiatan-kegiatan pendidikan (lihat Catatan panduan 1).


!

Otoritas / pihak berwenang, para donor dan badan-badan lainnya membentuk struk tur pembiayaan yang terkordinasi dan mendukung kegiatan-kegiatan pemangku kepentingan pendidikan (lihat Catatan panduan 2).

!

Suatu pernyataan umum mengenai tujuan-tujuan kordinasi, indikator-indikator dan prosedur pengawasan dikeluarkan, semua pekerja pendidikan berkomitmen untuk bekerja dalam kerangka kerja dan memastikan informasi dan statistik penting tersedia di are a publik (lihat Catatan panduan 3).

!

Masyarakat yang terkena dampak diberi wewenang dan dapat berpar tisipasi dalam pembuatan keputusan yang secara langsung mempengaruhi mereka khususnya dalam menyusun, menerapkan dan mengawasi program atau kebijakan.

!

Adanya mekanisme yang transparan dan ak tif untuk membagi informasi antar sek toral dan di antara pemangku kepentingan nasional dan internasional (lihat Catatan panduan 4).

Catatan panduan 1. Komite kordinasi antar badan: wakil-wakilnya meliputi spek trum luas dari pemangku kepentingan bila memungkinkan mereka berada di bawah kepemimpinan otorita s pendidikan. Komite kordinasi mungkin dibutuhkan di tingkat regional, nasional , kabupaten dan lokal tergantung pada sifat ke ada an darurat. Bila otoritas pendidikan kekurangan kapasitas dan legitimasi, kepemimpinan harus ditetapkan dengan persetujuan di antara badan-badan yang berbeda. Tetapi wakil dari otoritas lokal harus selalu anggota komite tersebut . Begitu kondisi mengijinkan, tanggung jawab kordinasi harus ditransfer ke otoritas yang sesuai. 2. Pembiayaan: dana yang cukup dibutuhkan bagi suksesnya dan tepat wak tunya penerapan program-program pendidikan dalam keadaan darurat. Setiap usaha harus dilakukan untuk memastikan pendekatan yang transparan dan terkordinasi bagi pembiaya an khususnya bila sistem pembayaran gaji untuk kompensasi guru tidak mencukupi atau tidak berfungsi. Pengaturan-pengaturan pembiaya an yang bersifat darurat harus memper timbangkan kondisi pasar kerja lokal dan tradisi dan harus menghindari ke ada an-ke ada an yang dari awal sudah tidak dapat dilanjutkan. 3. Tantangan-tantangan kordinasi kunci harus diidentifikasi dan ditanggapi mulai dari bagian awal dalam tahapan ke ada an darurat dalam rangka untuk mencapai pendekatan biaya yang efek tif yang mengarah pada layanan pendidikan yang harmonis dan berkesinambungan di masa yang akan datang. Hal-hal itu meliputi pelatihan guru-guru, ser tifikasi dan pembayaran, kurikulum dan komponen yang berhubungan (buku teks dan bantuan pengajaran dan pembelajaran) dan struk tur dan pengenalan sekolah dan ujian. 4. Pengembangan kebijakan dan lokakarya pelatihan gabungan harus dikembangkan secara bersama-sama dengan otoritas pendidikan dan sumber daya eksternal untuk menjamin adanya komunikasi yang baik, mempromosikan kerjasama dan komitmen terhadap visi bersama dan memajukan pembangunan sistem pendidikan yang menyeluruh.

Lampiran-Lampiran

83

Lampiran-Lampiran Lampiran 1: Daftar Istilah Akses: Aks e s adalah ke s empatan yang tidak terbata s untuk mendaf tar, menghadiri dan menyelesaikan program pendidikan formal dan nonformal. Kesempatan yang tidak terbatas berar ti tidak ada hambatan prak tis, keuangan, fisik, hal-hal yang berhubungan dengan ke amanan, struk tural dan institusional atau sosial budaya yang menghalangi anak-anak, remaja dan orang dewa s a untuk berpar tisipa si dalam dan / atau menyele s aikan program pendidikannya. Pendidikan dasar: Pendidikan da s ar adalah da s ar bagi pembelajaran s eumur hidup dan pengembangan manusia dan merupakan program pendidikan formal dan nonformal. setiap orang –anak-anak, remaja, dan orang dewa s a — harus mampu mengambil manfa at dari ke s empatan belajar yang dide s ain untuk memenuhi kebutuhan da s ar belajar mereka. Kebutuhan ini terdiri dari alat belajar yang penting (s eper ti pengetahuan, keterampilan, nila i-nila i d a n sik a p) ya ng dibutuhk a n ole h m a nusia agar m a mpu b er t a h a n hidup, m e nge mb a ngk a n k a p a sit a s p e nuh m ere k a untuk hidup, m e mbu a t k e putus a n d a n melanjutkan pembelajaran mereka. Cakupan kebutuhan pembelajaran dasar dan bagaimana memenuhinya ber varia si s e suai dengan negara dan budaya ma sing-ma sing dan dengan perubahan-perubahan yang terjadi s e suai dengan berjalannya wak tu yang tidak dapat dihindari. 1 Anak-anak yang berhubungan dengan kekuatan bersenjata: Selama ma s a darurat dan krisis, anak-anak s ering dihubungkan dengan kekuatan bers enjata- negara atau bukanbaik melalui penculikan, perekrutan, wajib militer atau tindakan ‘sukarela ’. Anak-anak ini tidak s elalu mengangkat s enjata, tetapi dapat juga berupa pe suruh, mata-mata, tukang masak atau korban-korban penyiksa an seksual. Semua anak-anak ini berbagi pengalaman berada dalam kekuatan s enjata dan tidak berke s empatan mencicipi pendidikan. Selama pros e s mobilis a si dan reintegra si, perhatian khusus harus diberikan bagi kebutuhan pendidikan anak-anak ini terma suk pendidikan formal dan nonformal, keterampilan hidup dan kursus. Perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak gadis yang seringkali diabaikan dan tidak dima sukkan dalam program-program rehabilita si.

1

World Education Forum (2 6-2 8 April 2 0 0 0) the Dakar Framework for Action; Education for All (By 2 0 1 5)

84 Lampiran-Lampiran

!

Komite pendidikan masyarakat: Sebuah komite yang didirikan untuk mengidentifikasi dan menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat, dengan berbagai perwakilan dari orang tua dan / atau persatuan orang tua murid dan guru, lembaga-lembaga pemerintah setempat, p e rk u m p ul a n m a sy a r a k a t m a d a ni , org a ni s a s i k e p e m u d a a n , k e w a ni t a a n d a n kemasyarakatan, menyebut beberapa di antaranya, ser ta para guru dan murid-murid (di mana memungkinkan). Komite ini mungkin memiliki sub-komite yang anggota-anggotanya diwakili dalam komposisinya. Dalam beberapa hal, komite pendidikan masyarakat akan ber tanggung jawab pada program pendidikan tunggal, di lain kesempatan ia ber tanggung jawab atas beberapa program pendidikan di suatu lokasi ter tentu.

!

Partisipasi masyarakat: “Partisipasi masyarakat” merujuk pada proses dan kegiatan yang memungkinkan ang gota dari suatu masyarakat yang terkena ke ada an darurat didengar, memberdayakan mereka agar menjadi bagian dari proses pembuatan keputusan, menjadikan mereka mampu mengambil tindakan langsung dalam isu-isu pendidikan. Keterlibatan aktif dari masyarakat memudahkan identifikasi isu-isu pendidikan komunitas yang spe sifik dan strategi yang efek tif untuk mengata sinya. Dan lagi, par tisipa si masyarakat ber fungsi untuk mengidentifikasi dan memobilisasikan sumber-sumber setempat dalam suatu masyarakat ser ta membangun konsensus dan dukungan bagi program–program pendidikan. Par tisipasi masyarakat harus mencakup pemberdaya an yang nyata dan berkelanjutan dan pengembangan kapa sita s dan harus dibangun berdasarkan pada upaya-upaya yang telah berjalan di lapangan.

!

Darurat kompleks: Suatu ke ada an di mana jiwa, mar tabat dan kesejahtera an penduduk terkait terancam oleh berbagai fak tor krisis, seper ti bencana alam dan bencana akibat ulah manusia, kekacauan sipil dan konflik bersenjata.

!

Kurikulum: Suatu rencana aksi untuk membantu peser ta didik memperluas dasar-dasar pengetahuan dan keterampilannya. Untuk keperluan standar minimum, “kurikulum” digunakan sebagai istilah payung yang berlaku untuk program pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Kurikulum mencakup tujuan-tujuan pengajaran, muatan pelajaran, teknik dan metodologi pengajaran, materi pengajaran dan metode penilaian. Baik program pendidikan formal dan pendidikan nonformal dipandu oleh suatu kurikulum yang mengembangkan pengalaman dan pengetahuan peser ta didik dan relevan bagi lingkungan terdekatnya. Untuk standar minimum definisi-definisi berikut digunakan: !

!

!

!

!

!

2

Tujuan pengajaran mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang akan dikembangkan sepanjang kegiatan pendidikan berlangsung. Isi pelajaran adalah materi (pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap) yang dipelajari atau dicerna; Metodologi pengajaran merujuk pada pendekatan yang dipilih untuk dan digunakan untuk menyajikan isi pelajaran; Pendekatan dan teknik pengajaran merupakan komponen metodologi dan membentuk proses yang digunakan untuk melaksanakan metodologi secara keseluruhan; dan Materi pengajaran merujuk pada buku-buku poster, dan materi pelajaran dan pengajaran.

Bencana: Bencana adalah peristiwa mengguncangkan yang mengakibatkan kematian, penderita an dan kecemasan manusia yang sangat hebat dan kehancuran har ta-benda dalam skala yang sangat besar. 2

Definisi diambil dari The Sphere Projects: Humanitarian Char ter and Minimum Standard in Disaster Response (2 0 0 4)

Lampiran-Lampiran

85

!

Kegiatan-kegiatan pendidikan: Kegiatan–kegiatan pendidikan adalah program pembelajaran formal dan nonformal yang tujuannya adalah menyampaikan hasil belajar yang dapat diukur, dengan tujuan untuk memper tahankan kesinambungan dalam pendidikan anakanak dan remaja atau memberikan kesempatan belajar yang cocok bagi orang dewasa.

!

Program pendidikan formal: Program pendidikan formal merupakan seperangkat rencana tindakan untuk mengembangkan jenjang pencapaian belajar tertentu yang akhirnya menuju diakuinya suatu ser tifikat yang diberikan. Pendidikan ini biasanya mengacu pada program pendidikan na sional / negara yag dikembangkan oleh Depar temen Pendidikan yang diselenggarakan melalui suatu sistem sekolah negeri atau swasta yang terdaf tar, yang terstruk tur dengan menggunakan kurikulum nasional atau kurikulum lain yang disetujui, dengan diajar oleh para guru yang dilatih oleh lembaga pelatihan guru nasional (atau lembaga swasta yang diakui pemerintah) dan memanfaatkan konsultasi dengan inspektur dan penasehat Depar temen Pendidikan. Meskipun demikian, dalam beberapa ke ada an darurat, pendidikan formal seper ti yang ditujukan untuk para pengungsi dan mereka yang terusir dari tempat tinggalnya, bisa didirikan di kamp pengungsi dan dijalankan oleh mitra pelaksana yang berkaitan dengan panitia kamp atau mungkin berlangsung di masyarakat atau sekolah-sekolah agama dengan komunitas masyarakat kemanusiaan yang mendukung dengan pasokan dan materi pendidikan, pelatihan guru, pembangunan kembali sekolah atau rehabilitasi.

!

Inklusi: “Inklusi” merujuk pada sifat diterima oleh semua peser ta didik dalam suatu program pendidikan dan pengakuan atas kesetara an hak atas pendidikan.

!

Program pendidikan nonformal: Program pendidikan nonformal biasanya dijalankan di luar sistem sekolah formal yang terstruk tur dan tidak mesti mengarah pada perolehan ijazah a t au a kredit a si. M e skipun de mikian, dala m beberapa k a sus , progra m ini dicangkokkan ke sekolah atau dimasukkan di bawah pengawasan depar temen pendidikan, dan peser ta didik bisa menggunakan program-program pendidikan nonformal sebagai loncatan nantinya untuk mema suki program pendidikan formal. Program s emacam itu memiliki rencana aksi yang menguraikan tujuan-tujuan pembelajaran, muatan pelajaran, dan materi instruksional dan ditandai oleh keberagaman fleksibilitas, relevansi, terhadap kelompok siswa t er t entu dan ke m a mpuannya m ere spon s e c ara c epa t t erhadap kebutuhan pendidikan baru bagi orang dewasa dan anak-anak. Kurikulumnya terentang mulai dari turunan dari kurikulum depar temen — s ering dilaks anakan dalam kursus yang dipercepat — s ampai pada kurikulum yang s ama s ekali baru dan meng gunakan pendekatan pembelajaran yang baru juga.

!

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): LSM mengacu pada organisasiorganisasi baik nasional maupun internasional yang dibentuk secara terpisah dari pemerintah suatu negara di mana LSM itu didirikan. 3

!

Tenaga kependidikan lainnya: Ini merujuk pada individu selain guru yang terlibat dalam atau membantu program pendidikan. Orang-orang semacam itu bisa meliputi, antara lain, pengawas sekolah, pelatih guru, pegawai kantor pendidikan, pengembang kurikulum, pegawai sekolah, dan petugas bendahara, penjaga, koki, dan staf perawatan dan kebersihan.

3

Ibid.


!

Pendidikan berkualitas: Pendidikan yang berkualitas meliputi berbagai elemen. Ini mencakup, namun tidak terbata s pada: 1) lingkungan belajar yang aman, 2) guru yang kompeten dan terlatih baik dan mengua s ai bidang studinya, 3) materi yang memadai untuk pengajaran dan pembelajaran, 4) metode pengajaran yang par tisipatoris, 5) ukuran kela s yang memadai. Pendidikan yang berkualita s dalam ke ada an darurat kompleks memberi jawaban mengenai strategi-strategi yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan pendidikan yang menyembuhkan. Ada penekanan pada rekre a si, olah raga dan bermain dan pengembangan kegiatan-kegiatan kreatif yang terkait ser ta penyediaan kegiatan–kegiatan pendidikan dengan tekanan pada membaca, menulis, berhitung, dan ke t era mpil a n hidup, s e hing ga p e s er t a didik tid a k h a nya d a p a t m e ningk a tk a n keterampilan kognitifnya saja, namun juga mencegah suatu siklus kemarahan dan sifat menghancurkan manusia pada jenjang generasi dan masyarakat.

!

Pendidikan yang relevan: Pendidikan yang relevan merujuk pada apa yang dipelajari, dan tingkat kualitas dan efektifitas pembelajaran. Dalam upaya membuat pendidikan menjadi relevan, tradisi dan institusi tradisional, prak tek-prak tek budaya yang positif, sistem kepercaya an dan kebutuhan masyarakat diintegrasikan ke dalam program pendidikan, termasuk kebutuhan jangka panjang yang akan dimiliki anak di masa mendatang, mungkin di luar jangkauan masyarakat sekarang.

!

Kebutuhan pendidikan khusus: Istilah ini merujuk pada peser ta didik dengan kelemahan sosial dan budaya (termasuk diskriminasi sosial, agama, ekonomi)) ser ta mereka yang menyandang cacat (termasuk kekurangan dalam hal emosi, fisik, atau kognitif). 4

!

Pemangku kepentingan: Pemangku kepentingan adalah seseorang atau kelompok dengan kepentingan yang sama dalam tindakan ter tentu dan konsekwensinya, dan yang terkena kepentingan itu. 5

!

Guru: Seorang guru dapat berupa seseorang pendidik / pengajar program pendidikan formal atau penggerak / fasilitator program pendidikan nonformal baik dengan atau tanpa pelatihan formal.

4 Institute for Education Policy Studies: Graduate School of Education and Human Development, Enhancing Par ticipation, Expanding Access: The Double A xis of Sustainable Educational Development. http: / / www.edpolicy.gwu.edu. / resources / enhancing / par t_html 5 Welsh, T., and McGinn, N.F. (1 9 9 8), “Toward a Methodology of Stakeholders Analysis,” in Costin, H. (Ed), Re adings in Strateg y and Strategic Planning . Dr yden Press. Orlandio, Florida.

Lampiran-Lampiran

87

Lampiran 2: Panduan Rujukan dan Sumber Apabila di antara link-link di bawah ini tidak dapat dibuka, silahkan kunjungi rujukan dan bahan-bahan utama INEE, di website berikut, di mana link-linknya selalu diperbarui: http: / / ine esite.org / core / default.asp

Sumber Utama Aguilar, Pilar and Gonzalo Retamal (1 9 9 8), Rapid Educational Re spons e in Complex Em ergencie s, G eneva : Int erna tional Bure au of Educ a tion. http: / line e sit e .org / core / default.asp Bethke, Lynne and Scott Braunschweig (2 0 0 4), Global Survey on Education in Emergencies, Women’s Commission for Refuge e Women and Children . http: / / www.womenscommission.org / pdf / Ed_Emerg.pdf Boyden, Jo with Paul Ryder (1 9 9 6), Implementing the Right to Education in Are as of Armed Conflict, O xford. http: / / meltingpot.for tunecity.com / lebanon / 2 5 4 / boyden.htm Brookings Institution (1 9 9 9), Handbook for Applying the Guiding Principle s of Internal Displacement. http: / / w ww.brook.edu / fp / projects / idp / ar ticles / guiding.htm Crisp, Jef f, Christopher Talbot and Daiana Cipollone (eds.) (2 0 0 1), Le arning for a Future: Refuge e Education in Developing Countries, Geneva: UNHCR. http: / / www.unhcr.ch / pubs / epau / le arningfuture / le arningtoc.htm ! Education in emergencie s - Margaret Sinclair ! On school quality and attainment - James H. Williams ! Improving quality and attainment in refuge e schools: the case of the Bhutanese refuge es in Nepal -Timothy Brown ! Pe ace education and refuge e youth - Marc Sommers ! Vocational training for refuge e s: a ca s e study from Tanzania - Erik Lyby INEE, Technical Resource Kit for Emergency Education. http: / / ine e site.org / about / te am-LMR.a sp (A digital copy can be ordered fre e of charge on the INEE website and is included on the INEE CD-ROM Technical Kit.) Inter-Agency Standing Committe e (2 0 0 2), Growing the Sheltering Tre e: Protecting Rights through Humanitarian Action. NewYork: UNICEF. http: / / www.icva.ch / files / shelteringtre e.pdf

Nicolai, Sus an (2 0 0 3), Education in Emergencie s: A Tool Kit for Star ting and Managing Education in Emergencies, Save the Children UK. http: / / ine esite.org / core / default.asp Nicolai, Sus an and Carl Triplehorn (2 0 0 3), The Role of Education in Protecting Children in Conflict, Humanitarian Practice Network Paper no. 42. http: / / www.odihpn.org / pdfbin / networkpaper0 42.pdf


Pigozzi, Mary Jane (1 9 9 9), Education in Emergencies and Reconstruction: A Developmental Approach , Working Paper Series, New York: UNICEF. http: / / www.unicef.org / girlseducation / EducEmerg.PDF Sinclair, Margaret (2 0 0 2), Planning Education In and Af ter Emergencies, Fundamentals of Educational Planning vol. 73, Paris: UNESCO IIEP. www.unesco.org / iiep / eng / publications / pubs.htm Sinclair, Margaret and Carl Triplehorn (2 0 0 1), Matrix of Activitie s and Suppor t Ne eded for Implementing an Emergency Education Program. http: / / www.ine esite.org / core / matrix.asp Smith, Alan and Tony Vaux (2 0 0 2), Education and Conflict, London: Depar tment for International Development. http: / / ine esite.org / core / default.asp Sommers, Marc (2 0 0 1), Youth: Care and Protection of Children in Emergencie s: A Field Guide, Save the Children USA. http: / / ine esite.org / core / default.asp Sommers, Marc (2 0 0 2), Children, Education and War: Re aching Education for All (EFA) Obje ctive s in Countri e s Af f e ct e d by Conflict, World B a nk, Conflict Preve ntion a nd Reconstruction Unit. http: / / w ww.eldis.org / static / DOC1 5 0 0 1.htm Sommers, Marc (2003), The Education Imperative, Educating Refuge e Children, Academy for Educational Development and Women’s Commission for Refuge e Women and Children. www.aed.org / TootsandPublications / upload / Educationlmperative.pdf Sphere Project (2004), Humanitarian Char ter and Minimum Standards in Disaster Response, Geneva: The Sphere Project. http: / / www.sphereproject.org Triplehorn, Car t (2 0 0 1), Education: Care and Protection of Children in Emergencies: A Field Guide, Save the Children USA. http: / / ine esite.org / / core / default.asp United Nations (1 9 8 9), Convention on the Rights of the Child, New York, UN. http: / / www.unhchr.ch / html / menu3 / b / k2crc.htm United Nations (1 9 9 8), Guiding Principles on Internal Displacement , from UN document E / CN.4 / 1 9 9 8 / 5 3 / Add.2, 1 1 F ebruar y 1 9 9 8. http: / / www.unhchr.ch / html / menu2 / 7 / b / principles.htm# * United Nations (2 0 0 0), Millennium Development Goals , New York, UN. http: / / www.un.org / millenniumgoals / United Nations (2 0 0 0), United Nations Millennium Declaration , New York,UN. http: / / www.un.org / millennium / dectaration / ares5 52 e,htm UNESCO (2 0 0 0), The Dakar Framework for Action: Education for All: Me eting Our Collective Commitments, derived from the World Education Forum proce edings, Dakar. Paris: UNESCO. http: / / www.unesco.org / education / efa / ed_ for_all / dakfram_eng.html

Lampiran-Lampiran

89

UNESCO (2 0 0 2), Education for All: An International Strategy to Put the Dakar Framework for Action on Education for All into Operation, Paris: UNESCO. http: / / unesdoc.unesco.org / images / 0 0 1 2 / 0 0 1 2 6 6 / 1 2 6 6 3leo.pdf UNESCO (2003), Guidelines for Education in Situations of Emergency and Crisis: EFA Strategic Planning, UNESCO. http: / / unesdoc.unesco.org / images / 0 0 1 2 / 0 0 1 2 8 2 / 1 2 8 2 14 e.pdf UNESCO (2 0 0 0), Thematic Study on Education in Situations of Emergency and Crisis: As s e s srrn e nt E FA 2 0 0 0 , Pari s : UNE S C O E m erg e ncy E duc a tion As s i s t a nc e Unit . www.unesco.org UNHCR (1 9 9 4), Refuge e Children: Guidelines on Protection and Care, UNHCR. http: / / www.unhcr.ch UNHCR (2 0 0 3), Revised Education Field Guidelines, Geneva: UNHCR. http: / / ine esite.org / core / default.asp U N HCR (1 9 9 5), Revis ed Guideline s for Educational Assistance to Refuge e s, Geneva: UNHCR. http: / / www.unhcr.ch / UNHCR and Save the Children (2 0 0 0), Action for the Rights of Children (ARC): Education, Cri t i c a l I s s u e s , G e n e v a . h t t p : / / h t t p : / / w w w. u n h cr. c h / cgi b i n / t e xi s / v t x / h o m e / opendoc.pdf?tbI=PROTECTION&id= 3bb8 2 1 3 3 4&page =PROTECT UNICEF (1 9 9 9), Humanitarian Principle s Training: A Child Rights Protection Approach to Complex Emergencies, UNICEF. http: / / coe-dmha.org / unicef / unicef2fs.htm Working Group on Children Af fected by Armed Conflict and Displacement (1 9 9 6), Promoting Psychosocial Well-Being Among Children Af fected by Armed Conflict and Displacement: Principles and Approaches, Geneva: International Save the Children Alliance. http: / / www.savethechildren.org / publications / psychsocwellbeing2.pdf

Partisipasi Masyarakat INEE Good Practice Guides -Assessment, Monitoring and Evaluation. http: / / www.ine esite.org / assess / default.asp INEE Good Practice Guide s - Community Par ticipation in Ass e ssment and Development of Education Programmes. http: / / www.ine esite.org / assess / com.par t.asp INEE Good Practice Guide s - Education Structure s and Management: Education Systems Management. http: / / www.ine esite.org / edstruc / manage.asp INEE Good Practice Guides -Training and Capacity Building: Community Education Committees. http: / / www.ine esite.org / training / committe e.asp


Jain, S.P and Polman, Wim (2 0 0 3), A Handbook for Trainers on Par ticipatory Local Development, FAO Regional Of fice forAsia and the Pacific. Bangkok, Thailand. h t t p : / / w w w. f a o . org / d o c u m e n t s / s h ow c dr. a s p ? urlf il e = / D O C REP / 0 0 6 / AD 3 4 6 E / AD346E00.HTM Sha ef fer, Sheldon (1 9 9 4), Par ticipation for Educational Change: A Synthesis of Experience, II EP, UNESCO. http: / / www.unesco.org / education / pdf / 1 1 1 97.pdf Uemura, Mitsue (1 9 9 9), Community Par ticipation in Education: WhatDo We Know? HDNED, World Bank. http: / / pover ty.worldbank.org / librar y / view / 14 0 6 4 / World He alth Organis ation (1 9 9 9), Community Emergency Preparedne ss: A Manual for Managers and Policy-Makers, WHO. http: / / whglibdoc.who.int / publications / 9241545194.pdf

Analisis Boyden, Jo with Paul Ryder (1 9 9 6), Implementing the Right to Education in Are as of Armed Conflict, Oxford. http: / / meltingpot.for tunecity.com / lebanon / 2 5 4 / boyden.htm Gosling, Louisa with Mike Edwards (1 9 9 5), Toolkits: A Practical Guide to Assessment, Monitoring, Review and Evaluation, London, Save the Children. INEE Good Practice Guides -Assessment, Monitoring and Evaluation. http- / www.ine esite.orp- / assess / default.asp ! Ass e ssing re source ne eds and capacitie s in an initial emergency: httk: / / www.ine esite.org / assess / ne eds.esp ! Assessment of school-age children: http: / / www.ine esite.org / assess / schoolage.asp ! Assessment of out-of-school youth and youth le aders: http: / / www.ine esite.org / assess / ex schoo[.asp ! Assessing and analysing community non-formal educational ne eds: http: / / www.ine esite org / assess / com ne eds.asp ! Par tner assessment and selection: http: / / w ww.ine esite.org / assess / par tner.asp ! Monitoring systems for emergency education: http / / www.ine esite.org / assess / monitor.asp ! School data and information systems: http: / / www.ine esite.orp / assess / data.asp InterAction Working Protection Group (2 0 0 4), Making Protection A Priority: A Guidebook for Incorporating Protection into Data Collection in Humanitarian Assistance, InterAction. http: / / www.interaction .org / protection / index.html Isa ac, Annette (2 0 0 2), Education, Conflict and Pe acebuilding: A Diagnostic Tool, CIDA.

Lampiran-Lampiran

91

http: / / w w w. a cdi-cid a .gc.c a / cid a ind.nsf / 0 / 0 2 e 8 3 5 0 4 b7alblc 0 8 52 5 6 bb 9 0 0 8 0 0f 8 b? OpenDocument Johannessen, Eva Marion (2001), Guidelines for Evaluation of Education Projects in Emergency Situations, Oslo, Nor wegian Refuge e Council. Nicolai, Sus an (2 0 0 3), ‘Steps in Planning’ within Education in Emergencie s: A Tool Kit for St ar ting a nd M a n aging Educ a tion in Em erge nci e s , S ave th e Childre n UK . http: / / www.ine esite.org / core / steps pdf Nicolai, Sus an and Carl Triplehorn (2 0 0 3), ‘The immediately, sooner, later matrix of response’. Annex 1 in The Role of Education in Protecting Children in Conflict, Network Paper 42, London: HPN. www.odihpn.org / publist.asp. OECD (2002), Glossary of Key Terms in Evaluation and Results-Based Management, Evaluation and Aid Ef fectiveness No. 6, Paris: OECD. Rubin, F. (1 9 9 5), A Basic Guide to Evaluation for Development Workers, Oxford: Oxfam. Save the Children (2002), Measuring Change in Education, SC UK Quality Education Guidelines, London: Save the Children. Save the Children (2 0 0 0), Guidelines for Emergency Preparedness Planning, London: Save the Children.

Akses dan Lingkungan Belajar Bergeron, G. and J. Del Rosso (2 0 0 1), Food forEducation Indicator Guide, Food and Nutrition Technical Assistance Project, Washington DC, Academy for Educational Development.

www.pronutrition.org / fil e s / Food%2 0for%2 0Educ a tion%o2 0 1ndic a tors%2 0 Measurement%20Guide.pdf Bracken, P. and C. Petty (eds.) (1 9 9 8), Rethinking the Trauma of War, Save the Children. INEE Good Practice Guides -Assessment, Monitoring and Evaluation ! School site / environmental assessment: http: / / www.ine esite.org / assess / site.asp INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management ! Clothing and hygiene: h: / / www.ine esite.org / edstruc / clothing.asp INEE Good Practice Guides - Inclusive Education ! Toward full par ticipation:http: / / www.ine esite.org / inclusion / par ticipation.asp ! Gender equality / girls’ and women’s education: http: / / w w w.ine e site.org / nclusion / gender.asp ! Adult ex-combatants and child soldiers: http: / / www.ine esite.or. / inclusion / soldiers.asp ! Children in e specially dif ficult circumstance s: http: / / w ww.ine e site .org / inclusion / dif ficult.asp ! Persons with disabilities: http : / / www.ine esite.org / inclusion / disabled.asp


INEE Good Practice Guides - School Environment and Supplies ! Student learning materials: http / / www.ine esite.of f / school / materials.asp ! School seating and school furniture: http: / / www.ine esite.org / school / seating.asp ! School and educational equipment: http: / / www.ine esite.org / school / equip.asp ! Shelter and school construction: http: / / www.ine esite.org / school / shetter.asp ! Child-friendly spaces: http: / / www.ine esite.org / school / friendly.asp ! Safety and security measures: http: / / www.ine e esite.org / school / safety.asp ! Water and sanitation: http: / / www.ine esite.org / school / water.asp ! School fe eding: http: / / www.ine esite.org / school / fe ed~qg.asp INEE Good Practice Guides -Training and Capacity Building ! The roles of national NGOs: http: / / www.ine esite.org / training / ngo.asp Loury, MaryAnne and A. Ager (2001), The Refuge e Experience: Psychosocial Training Module, Oxford: Refuge e Studies Centre, revised edition. http / / www.e arlybird.geh.ox.ac.uk / r fgex / Nicolai, Susan (2 0 0 3), ‘Project Approaches,’ within Education in Emergencies: A Tool Kit for St ar ting a nd M a n aging Educ a tion in Em erge nci e s , S ave th e Childre n UK . http: / / www.ine esite.or / core / approaches.pdf Tolfre e, David (1 9 9 6), Re storing Play fulne ss: Dif ferent Approache s to Assisting Children Who Are Psychologically Af fected by War or Displacement, Radda Barnen, Sweden. World Food Programme (2 0 0 1), School Fe eding Works for Girls’Education, Rome: WFP. www.wfp org World Food Programme, Planning for School Fe eding in the Emergency Setting - Situation Analysis, Designing the Programme and Implementation, WFP. www.wfp.org World He alth Organisation (2 0 0 3), Mental He alth in Emergencies, Geneva: WHO. http: / / www.who.int / disasters / repo / 8 6 5 6.pdf

Pengajaran dan Pembelajaran Bax ter, Pamela (2 0 0 1), INEE Pe ace Education Kit, within the Technical Re source Kit for Emergency Education, INEE. http: / / www.ine esite.org / about / te am LMR.asp (A digital copy can be ordered fre e of charge on the INEE website and is included on the INEE CDROM Technical Kit.) Boyden, Jo with Paul Ryder (1 9 9 6), Implementing the Right to Education in Are as of Armed Conflict, Oxford. http: / / meltingpot.for tunecity.com / lebanon / 2 5 4 / boyden.htm Brochmann, Helge et al (2 0 0 1), Human Rights: A Teacher’s Guide, Oslo: Norwegian Refuge e Council. http: / / ine esite.org / core / default.asp

Lampiran-Lampiran

93

Bush, Kenneth D. and Diana Saltarelli (eds.) (2 0 0 0), The Two Faces of Education in Ethnic Conflict: Towards a Pe acebuilding Education For Children, UNICEF Innocenti Insight. http: / / www.unicef-icdc.org / publications / pdf / insight4.pdf INEE Good Practice Guides - Educational Content and Methodology ! Training teachers to meet psychosocial needs: http: / / www.ineesite.org / edcon / psy_soc.asp ! Curriculum and testing: http: / / www.ine esite.org / edcon / curriculum.asp ! Revising and negotiating the curriculum: http: / / www.ine esite.org / edcon / revise curr.asp ! Life skills and complementary education programmes (health education, landmine awareness, peace education): http: / / www.ine esite.org / edcon / life skills.asp ! Early childhood development: http: / / www.ine esite.org / edcon / early.asp ! Secondary school education: http: / / www.ine esite.org / edcon / second.asp ! Ter tiary education - university, colleges and vocational schools: http: / / www.ine esite.org / edcon / ter tiary.asp ! Community information campaigns: http: / / www.ine esite.org / edcon / com_info.asp ! Adult education: http: / / www.ine esite.org / edcon / adult.asp ! Out-of-school programmes: http: / / www.ine esite.org / edcon / out schooLasp INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management ! School administration: http: / / www.ine esite.org / edstruc / admin.asp INEE Good Practice Guides - School Environment and Supplies ! School supplies and teaching materials: http: / / www.ine esite.org / school / supplies.asp INEE Le arning Materials Ta sk Group (2 0 0 1), Te aching - Le arning Materials for Education in Situations of Emergency and Crisis: An Overview, INEE. www.ine esite.or Inter-Agency Standing Committe e (2 0 0 3), Revised Guidelines for HIV / AIDS Interventions in Emergency Settings, United Nations. http: / / www.humanitarianinfo.org / iasc / IASC%2 0i)roducts / Fina[Guidelinesl7Nov2 0 0 3.pdf Lorey, Mark (2 0 0 1), Child Soldiers: Care and Protection for Children in Emergencies: A Field Guide, Save the Children USA. http: / / ine esite.org / core / default.asp Lowicki, Jane (2 0 0 0), Untapped Potential: Adolescents Af fected by Armed Conflict. A Review of Programs and Policies, Women’s Commission for Refuge e Women and Children. Lowicki, Jane (2 0 0 4), Youth Spe ak Out: New Voice s on the Protection and Par ticipation of Young People Af fected byArmed Conflict, Women’s Commission for Refuge e Women and Children. http: / / www.womenscommission.org / pdf / cap youth.pdf


Lowicki, Jane (2 0 0 4), Reference Guide: Adole scent and Youth Education, Women’s Commission for Refuge e Women and Children. http: / / www.womenscommission.org / pdf / cap ones.pdf McConnan, Isobel and S. Uppard (2 0 0 1), Children Not Soldiers: Guidelines for Working with Child Soldiers and Children Associated with Fighting Forces, London: Save the Children. http: / / www.relief web.int / library / documents / 2 0 0 2 / sc-children-dec0 1.htm Nicolai, Susan (2 0 0 3), ‘Framework for Learning’ within Education in Emergencies: A Tool Kit for Star ting and Managing Education in Emergencies, Save the Children UK. http: / / www.ine esite.org / core / framework.pdf Nor wegian Refuge e Council (with UNESCO-PEER) (2 0 0 0), Te acher Emergency Package: Te acher’s Guide: Ba sic Literacy, Numeracy and Theme s for Everyday Living, Nor wegian Refuge e Council, Oslo. http: / / ine esite.org / about / TTLMBKLT.pdf Nor wegian Refuge e Council (2 0 0 0), Teacher Emergency Package: Trainer’s Suppor t Manual, Norwegian Refuge e Council. http: / / ine esite.org / about / TTLMBKLT.pdf Nor wegian Refuge e Council (2 0 0 1), Strategies: Spe arhe ading Core Activities in Phases of Conflict. On e orga nis a tion’ s d e finition of e m erge ncy s c e n arios a nd progra mming oppor tunities. http: / / www.ine esite.org / core / core act1.asp Save the Children (1 9 9 9), Mines -Beware! Star ting to Teach Children Safe Behaviour, Radda Barren, Sweden. Tawil, Sobhi and Alexandra Harley (2002), Curriculum Change and Social Cohesion in Conflict Af fected Societies, repor t of technical me eting, UNESCO IBE. http: / / wvwv.se e-educoop.net / education / en / pdf / curric change social cohesion-bih enl t0 5.pdf Tawil, Sobhi and Alexandra Harley (eds.) (2 0 0 4), Education, Conflict and Social Cohe sion (Studies in Comparative Education), Geneva: UNESCO IBE. UNESCO, Teacher Emergency Package (TEP) with links to the TEP for Angola and the UNICEFUNE S C O T E P Progr a m m e i n Rw a n d a . h t t p / / p or t a l . u n e s c o . or g / e d u c a t i o n / e n / ev.phpURL_ID= 1 3 4 4 6&URL DO=DO TOPIC&URL SECTION = 2 0 1.html UNHCR (2001), HIV / AIDS Education for Refuge e Youth: The Window of Hope, Geneva: UNHCR. UNICEF, International Guidelines for Landmine and Unexploded Ordnance Awareness Education, New York, UNICEF. http: / / members.iinet.net.au / - pictim / mines / unicef / mineawar.pdf UNICEF, UNESCO, WHO and the World Bank (2 0 0 0), Focusing Resources on Ef fective School He alth: A FRESH Star t to Enhancing the Quality and Equity of Education, New York: UNICEF. http: / / unesdoc.unesco.org / images / 0 0 1 2 / 0 0 1 24 0 / 1 24 0 8 6mo.pdf

Lampiran-Lampiran

95

Welbourn, Alice (1 9 9S), Stepping Stones: A Training Package on HIV / AIDS, Communication and Relationship Skills, London: ActionAid. http: / / w ww.steppingstone sfe edback.org / index.htm

Guru dan Tenaga Kependidikan Lainnya INEE Good Practice Guides -Assessment, Monitoring and Evaluation ! Assessment of te acher / facilitator availability and capacity, including s election: http: / / www.ine esite.org / assess / te acher.asp INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management ! School administration: http: / / www.ine esite.org / edstruc / admin.asp ! Compens ation and payment of education staf f: http: / / w ww.ine e site .org / edstruc / payment.asp INEE Good Practice Guides -Training and Capacity Building ! Cer tification and accreditation: http: / / www.ine esite.org / training / cer tificate.asp Inter-Agency Standing Committe e (2 0 0 2), Plan of Action and Core Principle s of Code s of Conducts on Protection from Sexual Abuse and Exploitation in Humanitarian Crisis, United Nations. http: / / www.humanitarianinfo.org / iasc / poasexualexploitation.doc

Kebijakan dan Kordinasi INEE Good Practice Guides - Education Structures and Management ! School fe es: http: / / www.ine esite.org / edstruc / fe es.asp ! Repatriation and reintegration: http: / / www.ine esite.org / edstruc / repatriate.asp INEE Good Practice Guides -Training and Capacity Building ! Pre-service, in-service, in the school: http: / / www.ine esite.gr / training / ser vice.asp ! Te acher obser vation and lesson planning: http: / / www.ineesite.org / training / pbservation.asp ! On-site te acher training and suppor t - mobile trainers and mentors: http: / / www.ine esite.org / trainin / g on site.asp ! The role of national government: http: / / www.ine esite.org / training / government.asp ! The roles of international NGOs: http: / / www.ine esite.org / training / int_ngo.asp ! The roles of UN agencies: http_ / / www.ineesite.org / training / un.asp Sommers, Marc (2 0 0 4), Co-ordinating Education During Emergencies and Reconstruction: Challenges and Responsibilities, Education in Emergencies and Reconstruction: Thematic Policy Studies. Paris: UNESCO IIEP.


Lampiran 3: Ucapan Terima Kasih INEE Working Group on Minimum Standards for Education in Emergencies CARE Canada (Nancy Drost) * CARE USA (Ha ss an Mohammed) * Catholic Relief Ser vice s (Mike Pozniak and Christine Carne al) * International Rescue Committe e (Rebecca Winthrop and Wendy Smith) * Nor wegian Church Aid (Birgit Villumstad) * Nor way UN Association / Nor wegian Refuge e Council (Helge Brochmann) * Refuge e Education Trust (Tim Brown) * Save the Children UK (Susan Nicolai) * Save the Children USA (Christine Knudsen) * UNESCO (Christopher Talbot) * UNHCR (Nemia Temporal) * UNICEF (PilarAguilar) * World Education / The Consor tium (Fred Ligon) Transition team for establishing a Working Group on Minimum Standards CARE USA (Jane Benbow) * Catholic Relief Ser vices (Mike Pozniak) * Inter-Agency Network for Education in Emergencies (Nancy Drost) * The International Rescue Committe e (Wendy Smith) * Nor wegian Refuge e Council (Eldrid Midttun) * Save the Children Alliance (Sus an Nicolai) Save the Children USA (Christine Knudsen) Donors to the minimum standards process Canadian International Development Agency (CIDA) * Swedish International Development Cooperation Agency (SIDA) * International Re scue Committe e * International Save the Children Alliance * Save the Children Norway * UNESCO * UNHCR * UNICEF * World Bank. INEE Steering Group members CARE International * International Re scue Committe e * International Save the Children Alliance * Nor wegian Refuge e Council * UNESCO * UNHCR * UNICEF * World Bank INEE Secretariat Allison Anderson, Focal Point on Minimum Standards (hosted by the International Re scue Committe e) Beverly Rober ts, Network Coordinator (hosted by UNESCO) Goeril Tomren, Assistant Network Coordinator (hosted by UNESCO) INEE Donors CARE USA * The International Save the Children Alliance * The Mellon Foundation * Norwegian Agency for Development (NORAD) * Norwegian Ministry of Foreign Af fairs * UNESCO UNHCR * UNICEF * World Bank Regional Consultation Delegates * =Consultation Host (OC)=Regional Consultation Organising Committe e member Africa Collective Consultation (Nairobi, Kenya, 21-23 January 2004, hosted by CARE Canada and Norwegian Church Aid): Catherine Arnesen, Nor wegian Refuge e Council, Liberia; Je anMarie Mukoka Betukameso, Service Centrale Education a la Vie / UNFPA, DRC; Mudiappasamy Devadoss, Ph.D., UNESCO PEER, Kenya; Mike Foley, Jesuit Refugee Ser vices, Sudan; Mar tha Hewison, Windle Trust International / Hugh Pilkington Charitable Trust, Uganda; Vick Shiverenje Ikobwa, UNHCR Kenya; Joyce Ishengoma, CARE Tanzania; Davidson Oboyah Jonah, Christian

Lampiran-Lampiran

97

Children’s Fund Sierra Leone; Cele stin Kamori Banga, Nor wegian Refuge e Council DRC; M.R. Warue Kariuki (OC), Save the Children UK, Kenya; Thomas Ngolo Katta, Center for the Coordination of Youth Activities, Sierra Leone; Levi Khamis, Nor wegian Church Aid; Yoboue N’da Koua ssi, Ministry of Education, Cote d’lvoire; Nderik yo Elizabeth Ligate, Southern Africa Ex tension Unit, Tanzania; Elena Locatetli, AVSI (Associazione Volontari Ser vizio Internazionale) Nor thern Uganda; Gilber t Sanya Lukhoba, Windle Trust Kenya; Changu Mannathoko (OC), UNICEF, Southern and Eastern Africa (Africa Organising Committee member); Walter Matoke, Consultant; Clement Mhlanga, Save the Children UK, Zimbabwe; Carlinda Maria Rodrigues Monteiro, Christian Children’s Fund Angola; Ne ema Ndayishimiye, Ministry for National Education, Burundi; Marangu Njogu, CARE Kenya; Mima Perisic, UNICEF Sudan; Jolly Rubagiza, Kigali Institute of Education; Ibrahim Mohamed Said,=Ministry of Education, Somaliland; Seny Sylla, Ministry of Education, Guine a; Christiana Thorpe, Forum for African Women Educationalists, Sierra Leone; David Walker (OC), International Rescue Committe e Sierra Leone; Joyce Wanican, International Re scue Committe e Uganda; John Yug gu Tileyi, Catholic Relief Ser vices Sudan; KassayeYimer, CARE Ethiopia INEE Working Group and Ste ering Group repre s entative s: Allison Anderson, INEE; Pamela Baxter, UNHCR; Helge Brochmann, Norwegian Refuge e Council; Tim Brown, Refuge e Education Trust; Christine Carne al, Catholic Relief Ser vice s; Nancy Drost*, CARE Canada; Beverly Rober ts, INEE; Birgit H. Villumstad*, Nor wegian Church Aid

Asia and Pacific Collective Consultation (Kathmandu, Nepal, 2 1-2 3 April 2 0 0 4, hosted by the International Save the Children Alliance): Emmanuelle Abrioux (OC) *, Save the Children, Nepal; F eny de los Angele s-Bautista, Community of Le arners Foundation and Philippine Children’s Television Foundation; Steve Aswin, UNICEF Indone sia; Ranjinie Chandrika Jayewardene, Commonwe alth Education Fund, Sri Lanka; Helina Alia Dost, International Rescue Committe e Pakistan; Uaiporn Daodueanchai, Consor tium Thailand (World Education and World Le arning); Se ema Gaikwad, Sphere India; Abdul Ghaf far, Save the Children USA, Pakistan; Dr. Abdul Samad Ghafoori, UNICEF Afghanistan; Roza Gut, Ockenden International, Pakistan; MirAbdul Malik Ha shemi, GTZ BEFARe (Ba sic Education For Afghan Refuge e s), Pakistan; Ung Ngo Hok, Ministry of Education, Youth and Spor t, Cambodia; A.Z.M. Sakhawat Hossain, BRAC Education Program, Government of Bangladesh Par tnership Unit; Teresita G. Inciong, Depar tment of Education, Government of the Philippine s; Shakir Ishaq, BEFARe, Pakistan; Ingrid Iversen, International Institute for Educational Planning (IIEP) UNESCO; Umesh Kumar Kattel, World Health Organisation, Nepal; Laxman Khanal, Depar tment of Education, Government of Nepal; Chirharu Kondu, UNICEF Nepal; Samphre Llalungpa, UNICEF Nepal; Udaya Manandhar, Save the Children USA, Nepal; Rachel McKinney (OC), International Rescue Committe e Afghanistan; N.Vinod Chandra Menon (OC), UNICEF India; Ge eta S. Menon, CARE India; Abdul Azis Muslim, Non Violence International and Aceh Pe ace Education Program; Janardhan Nepal, Depar tment of Education, Government of Nepal; Patricia Omidian, Quaker Ser vice, Afghanistan; W. Sterling Perera, Education Consultant, Sri Lanka; Anna Pinto, CORE (Centre for Organis ation Re s e arch and Education), India; Loknath Pokhrel, CARITAS Nepal; N.M. Prusty, Sphere India and CARE India; Alexandra Pura, Oxfam Gre at Britain, Philippine s Of fice; Ka sturi Sengupta, Catholic Relief Ser vice s, India; Helen Sherpa, World Education, Nepal; Anil Sharma, Depar tment of Education, Government of Nepal; Sanjay Singh, Catholic Relief Ser vices, India; De epesh Sinha, Disaster Mitigation Institute, Gujarat, India; Sarah Smith, Concern Bangladesh; Marc van der Stouwe, ZOA Refuge e Care, Thailand;


Dr. Sudiono, Ministry of Education, Indone sia; Anne Thoma s, Education and Community Development Consultant, Cambodia; Le ela Raj Upadhyay, World Food Program, Nepal.

INEE Working Group representatives: Allison Anderson, INEE; Helge Brochmann, Nor wegian Refuge e Council; Christine Knudsen, Save the Children US*; Fred Ligon, Consor tium Thailand (World Education and World Learning); Susan Nicolai*, Save the Children UK; Michael Pozniak, Catholic Relief Ser vice s; Carl Triplehorn, Save the Children US* Latin America and Caribbean Collective Consultation (Panama City, Panama 5-7 May 2004,hosted by UNICEF): Fernando Jiovani Arias Morales, Fu ndacion Dos Mundos, Colombia; Luis Yezid Beltran Bautista, Project Counseling Service, Colombia; Carmen Liliana Bieberach, Fundacion para la Igualdad de Opor tunidade s, Panama; Roy Bowen, UNICEF Belize; Juan Pablo Bustamante, UNICEF Ecuador; Claudia Beatriz Cardenas Becerra, SPM Latinoamerica Consultore s S.A Estrategia Internacional; Claudia Erne stina Carrillo Ramirez, Comite de Familiares de Victimas del “Caracazo” febrero de 1989, Venezuela; Milton Xavier Castellanos Mosquera, ICRC, Panama; Jos eph Marc Ce s ar, Ministry of Education and Culture, Haiti; Rene e Cuijpers, UNHCR Panama; Iris Is alia Currillo de Reye s, Ministr y of Education, El Salvador; Victoria Ginja, World Food Programme, Panama; Diego Vidal Gutierrez Santos, Ministry of Education, Government of Panama; Nir vah Je an- Jacque s (OC), The Haitian Foundation for Private Education (FONHEP), Haiti; Francis Joseph, Christian Children’s Fund, Dominica and St Vincent; Gustave Joseph, Ministry of Education and Culture, Haiti; Reyes Jimenez, SINAPROC, Panama; Mar tha Llanos, PhD; Education and Human Development Specialist; Garren Lumpkin (OC)*, UNICEF TACRO, Panama; Gladys Maria Minaya Urena, Ministry of Education, Dominican Republic; Marina Rocio Mojica Car vajal, Save the Children UK, Colombia; Maria Paz Bermeja, UNHCR SURGE, Panama; Richard Pelczar, UNESCO; Gerardo Perez Holguin (OC), CEDEDISCorporation for Community Development and Social Integration, Colombia; Nidya Quiroz (OC)*, UNICEF-TACRO Consuelo Ramirez, Secretaria de Educacion Publica, Mexico; FlorAlba Romero Medina, Universidad Nacional de Colombia; Rais a Ruiz, UNICEF Panama; Unai Sacona Benegas, UNICEF Dominican Republic; Anyoli Sanabria Lopez, UNICEF Nicaragua; Jos e Alejandro Santander Narva ez, Organizacion Panamericana de la Salud, Ecuador; Yasuhiro Taniguchi, UN OCHA, Panama; David Mar tin VillarroelGarcia (OC), Save The Children Alliance, Bolivia; Miloody Phaine Vincent, Ministry of Education and Culture, Haiti; Sofia Westberg, UNICEF Peru INEE Working Group representatives: Allison Anderson, INEE; Marina Lopez Anselme, Refuge e Education Trust; Rebecca Winthrop, IRC Middle East, North Africa and Europe Collective Consultation (Amman, Jordan, 1 9-2 1 May 2 0 0 4, co-hosted by UNESCO and UNHCR): Nader Anton Abu Amsha, East Jerusalem YMCA Rehabilitation Program and YMCA Beit-Sahour; Ziad Abu Laban, International Committe e of the Red Cross (ICRC), Jerus alem; Pushpa Achar ya, World Food Programme, Middle Ea st, Central Asia and Eastern Europe, Egypt; Inna Kima evna Airapetyan, CARE Nor th Caucasus, Chechnya; Fayez Ahmad Al-Fa sfous, Early Childhood Re sourceCentre, We st Bank; Steven Anderson, ICRC, Jerusalem; Staneala M. Beckley (OC), UNICEF Middle East and Nor th Africa Region, Jordan; Khoudja Beldjilali, Ministr y of Education, Algeria; Leila Boumghar, Ministry of Education, Algeria; Ya s er Mohamed Daoud, Naba a Lebanon; Veronique Ehlen, UNHCR Jordan; Malika Elatifi, Save the Children, Morocco; Holly Hughson, University of California at Berkeley; Shaikh Kabiroddin, UN Relief and Works Agency for Palestine Refuge es in the Far East (UNRWA); Doris Knoechel (OC), World Vision International; Zahra Mirghani (OC)*, UNHCR,

Lampiran-Lampiran

99

Lebanon; Dr. Ahmed Mirza Mirza, Saladhaddin University, Iraq; Rober t Mizzi (OC), Kosovo Educator Development Project; Issa Nassar, Ministry of Education, Government of Jordan; Rober t Parua (OC)*, UNESCO Jordan; Jacqueline Peters, UNICEF Jordan; Amela Piric, Organisation for Security & Cooperation in Europe, Sarajevo; Shao Potung, UNICEF Occupied Pale stinianTerritory; Ba sri A.S. Salmoodi, Ministry of Education and Higher Education, Palestinian Authority; Kabir Shaikh, UNRWA, Jordan; Adina Shapiro, Middle East Children’s Association, Isra el; Aferdita Spahiu, UNICEF Kosovo; Mar tine Stor ti, Ministry of Education, France; Mohammed Tarakhan, UNRWA, Jordan; Ge eta Verma, UNICEF Jordan; Jamie Williams (OC), Save the Children UK, Egypt; Isuf Zeneli, Ministry of Education, Science and Technology, Kosovo INEE Working Group on Minimum Standards and Ste ering Group repre s entative s: Allison Anderson, INEE; Eldrid Midttun, NRC; Sus an Nicolai, Save the Children UK; Beverly Rober ts, INEE; Christopher Talbot*, UNESCO IIEP; Nemia Temporal*, UNHCR

Peer Review Facilitator: Joan Sullivan-Owomoyela Peer Review Analysis Consultant: Margaret Sinclair Minimum Standards Intern: Christine Pagen INEE gratefully acknowledges the assistance of the Academy for Educational Development and the Global Le arning Por tal in the pe er review process. Peer Reviewers: Chris Berr y, UK Depar tment for International Development (DFID); Lynne Bethke, InterWorks; Marilyn Blaeser, CARE; Beverle e Bruce, Social Science Research Council; Peter Buckland, World Bank; Dana Burde, Columbia University; Jim DiFrance sca, Har vard University; Eric Eversman, Consultant; Jan Field, UNHCR; Sarah Dryden Peterson, Harvard University / Makerere University; Jason Har t, Oxford; Mar tha Hewison, Windle Trust; Dorothy Jobolingo, International Re scue Committe e Uganda; Alison Joyner, Sphere; Ellen Van Kalmthout, UNICEF; Jackie Kirk, McGill University; Jane Lowicki, International Re scue Committe e; Gilber to Mendez, Christian Children’s Fund (CCF); Eldrid Midttun, NRC; Miche al Montgomery, CIDA; Claus Nelson, Red Barnet; John Rhodes Paige, St. Edwards; Delia RarelaBarcelona, UNFPA; Margaret Sinclair, Consultant; Marc Sommers, Consultant; Mar tine Stor ti, Ministry of Education, France; Carl Triplehorn, Save the Children US; Julian Watson, Consultant; Micha el We ss ells, CCF and Randolf Macon; Jim Williams, George Wa shington University; Sharon Wright, CARE Sudan Basic Education Program / University of Massachusetts; and all WGMSEE members. INEE’s WGMSEE is also grateful for the guidance of the Sphere Project staf f, with special thanks to Nan Buzard and Alison Joyner.

Handbook Editor: David Wilson INEE mengucapkan terima kasih atas kontribusi semua individu yang berpar tisipasi dalam pros e s konsulta si lokal, layanan INEE -list konsulta si dan umpan balik dalam MSEE. INEE tidak mungkin menyebut nama s atu pers atu karena itu akan memerlukan lebih dari 2 0 halaman, dan ruangan ini tidak memungkinkan. Namun nama lengkap s emua kontributor dapat dilihat di INEE website berikut: http: / / www.ine esite.org / standards / mse e.asp, as well as on the MSEE CDROM.

INEE Standar Minimum Pendidikan dalam Keadaan Darurat Formulir Umpan Balik Semua komentar yang dikirimkan akan disimpan dalam file oleh INEE Focal Point bidang Standar Minimum dan akan dikaji untuk revisi edisi web-based, atau untuk edisi cetak bila diadakan revisi di kemudian hari. Nama: Pekerja an dan organisasi: Alamat: Telp / e-mail: Tang gal: Un t u k m e nj a w a b p e r t a ny a a n-p e r t a ny a a n b e ri k u t , p a s t i k a n s p e s if i k , d a n k a l a u memungkinkan, s ediakan buk ti atau sumber rujukan dari s aran-s aran yang anda berikan. 1)

Apa komentar atau umpan balik s ecara umum yang anda miliki di bagian manapun dari buku INEE Standar Minimum Pendidikan dalam Ke ada an Darurat?

2)

Adakah indikator-indikator yang perlu diperbaiki?

3)

Adakah informasi baru yang harus ditambahkan ke dalam Catatan panduan?

4)

Adakah perangkat lain yang harus dicantumkan s ebagai lampiran atau dalam Rujukan dan Sumber?

Silahkan kirim formulir ini ke the INEE Focal Point on Minimum Standards for Education in Emergencies: Allison Anderson c / o International Re scue Commite e / 1 2 2 Ea st 42nd Stre et / New York, NY 10 16 8-1 2 8 9 Tel: (+ 1 2 1 2) 5 51 3107 / Fax (+ 1 2 1 2) 5 51 31 8 5 / [email protected] Untuk informasi lebih lanjut tentang INEE dan / atau proses standar minimum, silahkan kunjungi website berikut: http: / / www.ine esite.org

EPS 7 Place de Fontenoy Paris, Perancis

Recommend Documents