PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI NARAPIDANA KORUPSI YANG SESUAI RASA KEADILAN MASYARAKAT PAROLE FOR PRISONERS OF CORRUPSION IS SUITABLE FOR SENSE OF JUSTICE SOCIETY Endang Yuliana S Tri Wahyu Widiastuti Fakultas Hukum UNISRI Surakarta ABSTRAK Pembebasan bersyarat merupakan hak setiap narapidana yang diatur dalam UndangUndang No 12 Th 1995 tentang Pemasyarakatan .Adapun mekanismenya diatur dalam PP No 32 Th 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, PP No 28 Th 2006 tentang Perubahan Pertama Atas PP No 32 Th 1999 , dan PP No 99 Th 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP No 32 Th 1999 . Dalam PP No 99 Th 2012 inilah diatur syarat khusus bagi narapidana korupsi (dan tindak pidana lainnya) dalam memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat.Mekanisme pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia pada saat ini sudah cukup baik (dalam arti telah memenuhi kaedah secara normatif), khususnya yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 99 Th 2012, hanya praktek pelaksanaannya masih terjadi inkonsistensi. Hal ini tentu mecederai atau tidak sesuai rasa keadilan masyarakat. Kata kunci : pembebasan bersyarat,narapidana korupsi
ABSTRACT Parole is every prisoner’s right. It was regulated by correctional Act No 12 Th.1995. The mechanism wats regulated by Term and Modalities Prisoners Right No 32 Th 1999, Regulation No 28 Th. 2006 on first Amandement to Regulation No 32 Th 1999, Regulation No 99 Th. 2012 Concerning second Amandemen to Regulation No 32 Th 1999. In this regulation set Special Condition for in mates corruption ( and another crimes ) obtain remission and parole. Mechanism for corruption convicts parole in Indonesia better than before (normatively), although in fact is still in consistent, so that is not suitable for sense of justice society Keywords
: Parole, inmates corruption Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat
Pendahuluan Pembangunan Nasional bertujuan
Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera
mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya
tersebut,
dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang
ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan
adil,
pemberantasan
makmur,
sejahtera
dan
tertib
perlu
secara
tindak
terus-menerus
pidana
pada
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
113
umumnya serta tindak pidana korupsi pada
hak
untuk
khususnya.
bersyarat.
Di tengah upaya pembangunan diberbagai
bidang,
aspirasi
memperoleh
pembebasan
Kebebasan merupakan sesuatu hal
masyarakat
yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan
untuk memberantas korupsi dan bentuk
orang yang menjalani hukuman pidana
penyimpangan lainnya semakin meningkat,
perampasan
karena dalam kenyataaan adanya tindak
penjara. Salah satu hak narapidana seperti
pidana korupsi telah menimbulkan kerugian
yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang
negara
No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
yang sangat besar yang pada
kemerdekaan
atau
gilirannya dapat berdampak pada timbulnya
adalah pembebasan bersyarat.
krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya
Pembebasan
pidana
bersyarat
dapat
narapidana
telah
pencegahan dan pemberantasan korupsi
diberikan,
apabila
perlu
memenuhi
persyaratan-persyaratan
semakin
diintensifkan
dengan
ditingkatkan tetap
dan
menjunjung
telah
ditetapkan
oleh
tersebut
yang
undang-undang.
tinggi hak asasi manusia dan kepentingan
Persyaratan
meliputi
syarat
masyarakat.
substantif dan syarat administratif. Syarat
Tindak pidana korupsi di Indonesia
substantif yaitu telah menjalani 2/3 masa
secara
meluas,
pidananya atau sekurang-kurangnya 9 bulan,
sehingga tidak hanya merugikan keuangan
sedang syarat administratif yaitu adanya
negara tetapi juga telah melanggar hak-hak
panjamin. Dengan diberikannya pembebasan
sosial dan ekonomi masyarakat secara luas,
bersyarat
sehingga
pidana
sepenuhnya
berada
korupsi perlu dilakukan dengan cara luar
limgkungan
sosial
biasa. Dengan demikian, pemberantasan
keluarganya. Namun demikian pembebasan
tindak pidana korupsi harus dilakukan
bersyarat yang diberikan tersebut dapat
dengan cara yang khusus, antara lain sistem
dicabut,
pembuktian terbalik, yaitu pembuktian yang
kemudian melakukan tindak pidana kembali
dibebankan kepada terdakwa. Dan perlakuan
selama
terhadap pelakunya untuk memperoleh hak-
bersyarat.
terjadi
sistematis
pemberantasan
dan
tindak
haknya juga diatur secara khusus, termasuk
maka
narapidana
apabila
tengah-tengah
masyarakat
narapidana
menjalani
Kabar
di
sudah
masa
tentang
dan
tersebut
pembebasan
permohonan
pembebasan bersyarat yang diajukan oleh EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
114
narapidana
kasus
korupsi
atas
nama
diartikan sebagai perbuatan curang, tindak
Anggodo Widjojo beberapa waktu yang lalu
pidana
telah menghebohkan kembali
negara.(Subekti dan Tjitrosoedibio 1973 :
dunia
hukum kita. Pegiat anti korupsi sampai turun ke
jalan
menuntut
merugikan
keuangan
76)
kepada
Tindak pidana korupsi sebagai
menkumham agar menolak permohonan
tindak pidana (kejahatan) yang luar biasa
tersebut,dan bahkan juga meminta agar
atau extra ordinary crime mempunyai ciri-
mencabut pembebasan bersyarat yang telah
ciri khusus yaitu :
dikabulkan
untuk
yang
terhadap
koruptor
Hartati
1. Melibatkan lebih dari satu orang.
Murdaya. Alasan dari ICW salah satu pegiat
2. Dilakukan secara rahasia.
anti
di
3. Melibatkan
elemen
kewajiban dan
kementrian menkumham tersebut adalah
keuntungan
timbal
balik,
bahwa pembebasan bersyarat yang diberikan
kewajiban dan keuntungan tersebut
kepada narapidana kasus korupsi telah
tidak selalu berupa uang.
korupsi
mencederai
yang
rasa
masyarakat
ikut
atau
berdemo
nilai
disamping
keadilan pemberian
pembebasan bersyarat bagi koruptor tersebut diatas dinilai cacat hukum. (Solopos,23
4. Biasanya
berusaha
dimana
menyelubungi
perbuatannya dengan berlindung di balik pembenaran hukum. 5. Biasanya
menginginkan
keputusan
September 2014)
yang tegas dan mampu mempengaruhi
Tindak Pidana Korupsi
keputusan-keputusan itu.
Korupsi secara harfiah merupakan
6. Setiap
tindak
pidana
korupsi
sesuatu yang busuk, jahat dan merusak.
mengandung
Secara
dilakukan oleh badan publik atau umum
harfiah
pengertian
yang
korupsi
mempunyai
luas,
pertama,
penyelewengan atau penggelapan (uang
penipuan,
(masyarakat). 7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu
negara atau perusahaan) untuk kepentingan
pengkianatan
pribadi dan orang lain. Kedua, memakai
Hartanti, 2009 : 10).
barang
atau
kepadanya,
uang dapat
yang
dipercayakan
disogok
(melalui
biasanya
kepercayaan.
(Evi
Tindak pidana korupsi yang merajalela
di
negara
Indonesia
kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).
menimbulkan dampak atau akibat yang
Tindak pidana korupsi dalam Kamus Hukum
sangat luas yaitu :
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
115
1. Berkurangnya
kepercayaan
terhadap
pemerintah.
Tindak pidana korupsi selama ini terjadi
2. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam masyarakat.
secara
Akibatnya
sistemik
sungguh
menakutkan,
bukan
dan
miris
meluas.
dan
hanya
sangat
merugikan
3. Menyusutnya pendapatan negara
keuangan negara, tetapi telah mengganggu
4. Rapuhnya keamanan dan ketahanan
stabilitas
negara.
dan
keamanan
masyarakat,
melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika,
5. Perusakan mental pribadi
keadilan
6. Hukum tidak lagi dihormati. (Eggi
melanggar hak-hak sosial dan ekonomi
Sudjana, 2008 : 137)
dan
kepastian
hukum,
juga
msyarakat secara luas. Dengan persepsi
Korupsi telah menjadi musuh besar
inilah maka tindak pidana korupsi sangat
negara dan pemerintahan di seluruh dunia.
layak dikategorikan sebagai kejahatan luar
Ibarat penyakit , ia sudah kronis atau pada
biasa yang pemberantasannya juga harus
stadium lanjut. Korupsi sudah menyebar dan
dilakukan secara luar biasa.
menggerogoti sendi-sendi kehidupan dan
Mantan menteri kehakiman RI ,
organ – organ vital kehidupan masyarakat ,
Muladi bahkan lebih tegas lagi menyatakan
berbangsa dan bernegara. Korupsi bukan
bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh
hanya
birokrasi
dilihat secara konservatif yaitu sebagai
pemerintahan , melainkan telah menjalar
perbuatan seseorang atau korporasi,baik by
kedalam system peradilan di Indonesia .
neemaupun by greed
suatu kondisi yang sangat mengerikan karna
diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
justru terjadi di era reformasi.
yang merugikan keuangan negara. Tipikor
terjadi
di
wilayah
untuk memperkaya
Prihatin dan gemas dengan kondisi
harus dilihat sebagai tindakan yang luar
yang ada, Susilo Bambang Yudhoyono
biasa (extra ordinary) dan tidak bertanggung
presiden pertama hasil pilihan langsng
jawab yang bersifat sistemik, endemik, dan
rakyat Indonesia menyatakan berperang
flagrant
melawan korupsi dengan start resmi dimulai
sangat luas . (Aziz Syamsuddin , 2011:176)
pada tanggal 9 Desember 2004 , dan
karena
Oleh
cenderung
karena
itu
berdampak
Muladi
mencanangkan 9 Des sebagai hari anti
mengatakan bahwa pemerintah tidak perlu
korupsi . Namun apa kenyataannya yang
ragu untuk mengatur dan menerapkan
terjadi ?
perangkat-perangkat hukum yang memadai
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
116
(proporsioanl) dan bersifat luar biasa.
Lembaga Pemasyarakatan dimana seorang
Langkah yang tegas sangat diperlukan agar
narapidana menjalani pidananya.(Loebby
tidak
Loqman 2002 : 76)
ada
tuduhan
dari
masyarakat
internasional bahwa korupsi yang terjadi di
Pembinaan narapidana
Indonesia tidak hanya sekedar sebagai white
dilaksanakan dengan beberapa tahapan
collar crime. tetapi sudah berkembang dan
pembinaan, yaitu tahap awal, tahap lanjutan
menjurus
dan tahap akhir. Pembinaan tahap awal dan
sebagai
statecrime.
(Aziz
Syamsuddin, 2011 : 177) Karena kejahatan
luar
tahap lanjutan dilaksanakan di Lembaga
tipikor biasa,
merupakan maka
untuk
Pemasyarakatan, sedang pembinaan tahap akhir dilaksanakan di luar Lapas oleh Bapas.
memberantasnya juga harus dengan cara
Pembinaan narapidana di luar Lapas
luar biasa. Satjipto Rahardjo menyatakan
meliputi pidana bersyarat, pembebasan
bahwa memberantas korupsi harus dengan
bersyarat, pembebasan bersyarat bagi anak
berani berfikir dan bertindak secara luar
negara dan cuti menjelang bebas.
biasa pula. Artinya kita akan melakukan
Salah satu hak narapidana seperti
cara cara yang berseberangan dengan cara
yang telah dijelaskan pada Pasal 14 Undang-
yang biasanya dilakukan. Kita harus berani
undang
melakukan
pembebasan
Pemasyarakatan
lama,
bersyarat, hak tersebut dapat diberikan jika
terhadap
pembelotan, konvensi-konvensi
dan
No.
12
tahun
1995
yaitu
tentang
pembebasan
menegaskan kehadiran suatu “aturan” baru.
narapidana
“(Satjipto Rahardjo, 2008 ; 126-127)
pembinaan selama 2/3 (dua pertiga) dari
Pembebasan Bersyarat.
masa
Kebebasan merupakan suatu hal
telah
pidana
yang
menjalani
proses
sebenarnya
atau
sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan.
yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan
Pembebasan bersyarat diatur dalam
orang yang sedang menjalani
Pasal 15 sampai 17 KUHP, sedangkan
hukuman/pidana penjara. Selama menjalani
mekanismenya
hukuman/pidana penjara di Lembaga
Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang
Pemasyarakatan, narapidana diharuskan
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga
mengikuti kegiatan pembinaan. Pembinaan
Binaan
narapidana di dalam Lembaga
mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yaitu
Pemasyarakatan sepenuhnya dijalankan oleh
pertama diubah menjadi PP No. 28 tahun
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
diatur
dalam
Pemasyarakatan
Peraturan
yang
telah
117
2006 dimana syarat dan tata caranya
memberikan data yang seteliti mungkin
diperketat
tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala
dengan
tujuan
untuk
menyesuaikan perkembangan hukum dan
lainnya. (Soerjono Soekanto, 1986 : 10).
rasa keadilan dalam masyarakat, terutama
Penelitian data
ini
menggunakan
terkait dengan narapidana yang melakukan
sumber
sekunder
atau
tindak pidana yang mengakibatkan kerugian
kepustakaan,Data
yang besar bagi negara atau masyarakat atau
melalui studi kepustakaan atau metode
korban yang banyak atau menimbulkan
dokumentasi, yaitu mencari hal-hal tertentu
kepanikan, kecemasan atau ketakutan yang
yang berupa catatan, transkrip, buku, surat
luar biasa pada masyarakat.
kabar, majalah, notulen rapat dan lain-lain.
sekunder
bahan
dikumpulkan
Kedua, diubah menjadi PP No. 99
(Suharsini Arikunto, 1997 : 234). Dalam
tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
penelitian ini meliputi bahan hukum primer
PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan
berupa Undang-Undang No. 12 tahun 1995
Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan
tentang
Pemasyarakatan, dimana perubahan pertama
Pemerintah No. 32 tahun 1999 tentang
dirasa
seutuhnya
Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak
kepentingan keamanan, ketertiban umum
Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan
dan rasa keadilan yang dirasakan oleh
Pemerintah
masyarakat dewasa ini.
Peraturan Pemerintah No. 99 tahun 2012
Metode Penelitian
tentang Perubahan terhadap PP No. 32 tahun
belum
mencerminkan
Pemasyarakatan,
No.
28
tahun
Peraturan
2006
dan
Penelitian yang dilakukan adalah
1999. Sedang bahan hukum sekunder yang
jenis penelitian yuridis normatif, yang
dipergunakan meliputi hasil penelitian dan
merupakan
yang
karya ilmiah, literatur, serta bahan hukum
dilakukan dengan cara meneliti bahan
tersier yang berupa koran, majalah dan lain-
pustaka atau data sekunder semata. Data
lain.
penelitian
hukum
sekunder tersebut meliputi baik data yang
Data yang terkumpul kemudian
bersifat pribadi maupun data sekunder yang
diolah dan dianalisa menggunakan teknik
bersifat publik. (Soerjono Soekanto dan Sri
analisis
Mamudji, 2011 : 13, 14 dan 24).Sedangkan
mengungkapkan
sifat penelitian adalah deskriptif, yaitu
tentang aturan serta pelaksanaan pemberian
penelitian
yang
dimaksudkan
kualitatif, dan
yaitu
hendak
menggambarkan
untuk
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
118
pembebasan
bersyarat
bagi
narapidana
korupsi.
Hak Warga Binaan dan Pemasyarakatan . PP ini diterbitkan sebagai upaya melakukan
Data yang telah diseleksi, disusun
pengetatan pemberian remisi, asimilasi dan
bentuk
dapat
pembebasan bersyarat kepada terpidana
dalam
kasus-kasus kejahatan luar biasa , antara lain
bentuk kata-kata yang sistematis. Kemudian
korupsi , kejahatan HAM , terorisme,
sebagai kegiatan terakhir akan dilakukan
kejahatan transnasional, dan narkotika.
dalam
digabungkan
ringkasan sehingga
untuk
tersusun
pemeriksaan ulang untuk dapat melakukan penyimpulan-penyimpulan penuturan
deskripsi
melalui
tentang
apa
Dalam PP ini ditetapkan sejumlah
suatu
syarat yang harus dipenuhi terpidana korupsi
yang
untuk
berhasil dimengerti dari masalah penelitian.
dapat
memperoleh
pembebasan
bersyarat .
(Sanapiah Faisal, 1990 : 90)
Pasal 43 ayat (2) a. yaitu telah
Hasil Penelitian dan Pembahasan
menjalani 2/3 masa pidana paling sedikit 9
Mekanisme Pemberian Pembebasan
bulan ; b.berkelakuan baik selama menjalani
Bersyarat bagi Narapidana Korupsi di
pidana paling singkat Sembilan bulan
Indonesia
terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa
Berdasarkan
penelusuran
pidana;c.
telah
mengikuti
dengan
baik,
program
Indonesia Corrupion Watch (ICW) sejak
pembinaan
tekun,
dan
pemerintahan presiden RI Susilo Bambang
bersemangat; dan d. masyarakat dapat
Yudhoyono (SBY) periode 2004-2014 ,
menerima program kegiatan pembinaan
sedikitnya ada 38 terpidana korupsi telah
narapidana.
menikmati pembebasan bersyarat. Dari 38
Pasal 43A ayat (1) a. bersedia
terpidana tersebut , 31 terpidana korupsi
bekerja sama dengan penegak hokum untuk
ditangani KPK dan 7 terpidana lainnya
membantu membongkar perkara
ditangani oleh kejaksaan (Solopos,23 Sept
pidana
2014)
menjalani sekurangkurangnya 2/3 masa Pembebasan
dilakukannya;
b.
telah
yang
pidana, dengan ketentuan 2/3 masa pidana
diberikan kepada terpidana korupsi selama
tersebutpaling sedikit 9 bulan; c. telah
ini
dalam
menjalani asimilasi paling sedikit ½ dari sisa
peraturan pemerintah No 99 Th 2012
masa pidana yang wajib dijalani; dan d.
Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
telah
telah
diatur
bersyarat
yang
tindak
mekanismenya
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
menunjukkan
kesadaran
dan 119
penyesalan
atas
kesalahan
yang
menyebabkan dijatuhi pidana.
menganggap
syarat
tersebut
bersifat
alternatif, dan hanya menekankan pada
Pasal 43B ayat (1) pembebasan
aspek kelakuan baik dan telah menjalani 2/3
bersyarat diberikan oleh Menteri setelah
masa hukuman (Solo Pos, 23 September
mendapatkan
2014). Hal ini tidak boleh dibiarkan karena
pertimbangandari
dirjen
pemasyarakatan; (2) dirjen pemasyarakatan
tindakan
dalam
kontraproduktif
memberi
memperhatikan ketertiban
pertimbangan kepentingan
umum,
dan
wajib
keamanan,
rasa
menkumham
semangat
dan
tersebut
sangat
inkosisten
dengan
pemberantasan korupsi. Di
keadilan
samping itu perlu diingat lagi bahwa PP No
masyarakat. (3) dirjen pemasyarakatan wajib
99 Th 2012 dibuat dengan pertimbangan
meminta rekomendasi dari instansi terkait,
bahwa kejahatan korupsi merupakan salah
yakni: c. Polri, kejaksaan agung, dan atau
satu bentuk kejahata luar biasa yang
KPK dalam hal narapidana korupsi.
mengakibatkan kerugian yang besar bagi
Sedangkan tata cara pemberian pembebasan
bersyarat
Negara
atau
masyarakat
,
sehingga
sebagaimana
pemberian pembebasan bersayarat (juga
dimaksud pada pasal 43 B ayat (3) diatur
remisi ) bagi pelakunya perlu diperketat
dengan peraturan MenteriPasal 11 Peraturan
syarat dan tata caranya untuk memenuhi rasa
Menteri
keadilan masyarakat.
Hukum
dan
HAM
RI
No.
M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat
Tahun 2015 era pemerintahan
dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi,
berganti dengan presiden baru Joko Widodo
Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang
yang mencanangkan semangat anti korupsi
Bebas dan Cuti Bersyarat
dengan
Permasalahan
Yang
muncul
Dalam
NAWACITA
nya
.Namun
menkumham kabinet kerja, Yasonna H laoly pada tanggal 12 Maret 2015 di Kampus
Praktek Pelaksanaannya. Keseluruhan Syarat tersebut
Universitas
Kristen
Indonesia,
Jakarta
mestinya harus dipenuhi oleh narapidana
mewacanakan akan merevisi PP No 99 Th
untuk memperoleh pembebasan bersyarat.
2012 dengan menyatakan bahwa setiap
Namun
Emerson
narapidana memiliki hak yang sama untuk
Yuntho ( anggota badan pekerja ICW)
mendapat remisi dan pembebasan bersyarat
selama
sayangnya
menurut
ini
dalam
prakteknya
termasuk terpidana kasus korupsi. Dengan
Kemenkumham
Amir
Syamsudin
kata lain, tidak boleh ada diskriminasi bagi
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
120
narapidana
korupsi.
mewacanakan
korupsi yang secara resmi dicanangkan di
remisi
dan
tahun 2004 oleh presiden SBY dengan
pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus
menetapkan tanggal 9 Desember sebagai
korupsi
hari anti korupsi.
kemudahan
Dia
pemberian
Lain lagi persoalan yang muncul
Pembahasan Pemberian remisi dan pembebasan bersyarat
bagi
menunjukkan
narapidana
bahwa
terjadi
saat ini di mana menkumham Yasona H
korupsi
Laoly yang mempermasalahkan pentingnya
ketidak
rekomendasi atau pertimbangan instansi atau
konsistenan antara aturan yang berlaku
lembaga
dengan prakteknya . Tidak konsistennya
pembebasan bersyarat maupun remisi yang
antara aturan dan praktek terjadi karena
diatur dalam pasal 43 B PP No 99 Th 2012.
salah persepsi atau salah penafsiran atas
Menkumham menganggap hal ini kurang
ketentuan suatu aturan oleh aparat pelaksana
tepat
aturan tersebut, dalam hal ini menkumham
bersyarat maupun remisi bagi narapidana
dan jajarannya pada era menkumham Amir
korupsi
Syamsudin.
pembebasan
menkumham , sedangkan instansi lain telah
bersyarat yang mestinya bersifat kumulatif
memiliki tugas dan wewenang sendiri-
namun dalam praktek pelaksanaannya justru
sendiri sebelum koruptor yang bersangkutan
ditafsirkan
ditetapkan sebagai narapidana. Pernyataan
dimana
Persyaratan
menjadi
hanya
bersifat
alternatif,
ditekankan pada
lain
karena
dalam
hal
pemberian
merupakan
hak
pemberian
pembebasan
(kewenangan)
syarat
menkumham ini justru membuat para ahli
tertentu saja , bukan pemenuhan seluruh
hukum dan pegiat anti korupsi bertanya-
persyaratan sebagaimana diatur dalam PP
tanya apa maksud dan tujuan dibalik
No 99 Th 2012, dimana syarat untuk dapat
kebijakan menkumham ini , apalagi bila
diberikan
bagi
dikaitkan dengan slogan NAWACITA yang
narapidana korupsi mengacu pada ketentuan
diusung presiden Jokowi yang salah satunya
pasal 43 (2) a,b,c,d , ayat (4) + pasal 43 A
adalah semangat anti korups, hal tersebut
(1) a,b,c,d (3) dan pasal 43 B. Jadilah kesan
tentunya sangat bertolak belakang.
pembebasan
bersyarat
obral pemberian remisi dan pembebasan bersyarat
terjadi
diera
Hampir semua ahli hukum dan
pemerintahan
pegiat anti korupsi yang diwawancara oleh
presiden SBY, yang tentu saja sangat
media (harian solopos dan kompas yang
bertolak belakang dengan komitmen anti
penulis jadikan sumber data) berpendapat
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
121
bahwa pengaturan syarat dan tata cara
Mungkin lebih pas untuk mengurangi
pembebasan bersyarat yang diatur dalam PP
kelebihan kapasitas dengan cara menetapkan
No 99 Th 2012 sudah cukup baik, tetapi
aturan bagi pelaku pencurian yang dipidana
justru dalam praktek pelaksanaanya yang
hanya mereka yang mencuri seharga atau
selama ini terkesan mengobral dan kurang
nilai minimalnya tertentu yang ditetapkan,
menjalankan
atau narapidana tindak pidana biasa yang
secara
ketat
sebagaimana
tujuan pembuatan PP tersebut. Pembuatan
dipermudah
PP tersebut bertujuan ingin memperketat
hukumannya baik dalam bentuk pemberian
syarat dan tata cara pemberian remisi,
remisi
asimiliasi dan pembebasan bersyarat bagi
Bukan kepada narapidana korupsi yang
pelaku
pidana
selama ini terbukti dimanjakan hingga
terorisme,narkotika,dan precursor narkotika
menikmati kemudahan dan kemewahan
, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap
karena mampu membayar , seperti Artalyta
keamanan Negara dan kejahatan HAM yang
Suryani yang sel tahanannya seperti hotel
berat
berbintang atau, Anggodo Widjojo yang
tindak
,
serta
terorganisasi
kejahatan
lainnya
yang
transnasional merupakan
kejahatan luar biasa.
pemberian
maupun
remisinya
bila
keringanan
pembebasan
ditotal
bersyarat.
menurut
ICW
berjumlah 29 bulan 10 hari.
Kalaupun ada satu orang yang
Dengan
tetap
mengetatkan
mendukung kebijakan yang diusulkan oleh
pemberian pembebasan bersyarat kepada
menkumham dengan alasan praktis karena
narapidana korupsi, dan juga dalam hal
lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan
pemberian
di kota-kota besar telah kelebihan kapasitas,
peringanan hukuman , hal ini sejalan dengan
namun hal ini juga kurang pas jika dijadikan
semangat anti korupsi yang dicanangkan
alasan
untuk
oleh
remisi
maupun
melonggarkan pemberian
pemberian pembebasan
remisi
pemerintahan
yang
merupakan
presiden
Jokowi.
Sebaliknya bila kebijakan yang diambil
bersyarat bagi koruptor . Mengapa harus
kontraproduktif
dengan
narapidana korupsi yang merupakan pelaku
pemberantasan
tindak pidana khusus yang diuntungkan
salahkan bila krisis kepercayaan publik
dengan kebijakan diberikan remisi ataupun
makin membesar dan menjadi bola liar yang
pembebasan bersyarat untuk mengurangi
tidak bisa dikendalikan,yang menggelinding
korupsi
maka
agenda jangan
kelebihan kapasitas LP ataupun Rutan? EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
122
dan mungkin melindas serta menghancurkan
KESIMPULAN
segala yang pernah dibangun.
Mekanisme
Buat jera para koruptor dengan
pembebasan
pemberian
bersyarat
–
korupsi
bersyarat dan juga pemberian remisinya,
undangan yang berlaku saat ini
jangan malah memanjakannya. Koruptor
Indonesia,
memang harus tetap diperlakukan secara
Pemerintah Republik Indonesia No 99 Th
manusiawi, tetapi masyarakat yang menjadi
2012
korbannya para koruptor haruslah lebih
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
diperhatikan
1999
keadilannya.
Setuju
dan
dengan
rasa
pendapat
aturan
narapidana
tetap memperketat pemberian pembebasan
kepentingan
menurut
bagi
khususnya
tentang
dalam
Perubahan
Tentang Syarat
Pelaksanaan
perundang
Hak
Peraturan
Kedua
dan
di
Tata
Warga
atas
Cara Binaan
prof.Muladi dan prof.Satjipto Raharjo yang
Pemasyarakatan,sudah cukup baik (dalam
menyatakan bahwa tindak pidana korupsi
arti
tidak boleh dilihat secara konservatif , tetapi
normatif), hanya perlu konsistensi dalam
harus dilihat sebagai tindak pidana luar biasa
praktek pelaksanaannya, agar tidak terjadi
, sehingga pemberantasannya juga harus
obral remisi dan pembebasan bersyarat bagi
dengan cara luar biasa pula, dimana praktek
koruptor, yang tentu saja sangat mencederai
hukum harus berani membebaskan diri dari
rasa keadilan masyarakat
konsep, doktrin serta asas yang berlaku. Para
telah
memenuhi
Menkumham
kaedah
harus
secara
tetap
praktisi hukum harus berani berpikir dan
memperketat syarat pemberian pembebasan
bertindak bebas dan kreatif, tidak submisif
bersyarat bagi narapidana korupsi agar
melainkan harus kritis. Sedangkan bagi
memenuhi rasa keadilan masyarakat dan
kaum
sesuai dengan semangat anti korupsi yang
akademisi
diharapkan
bergiat
mensuplai para praktisi dengan gagasan,
dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo.
konsep, teori dan doktrinasi baru demi mendukung para praktisi yang berlaga di garda terdepan pemberantasan korupsi, demi untuk
menyelamatkan
bangsa
dari
keambrukan karena korupsi.
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
123
Soerjono
DAFTAR PUSTAKA
Soekanto,
1986,
Pengantar
Penelitian Hukum, Jakarta : UI
Buku
Press.
Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Jakarta : Sinar Grafika. Eggi Sudjana, 2008, Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati, Surabaya :
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada Suharsini
JP Books.
Arikunto,1997, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta : Rineka Cipta.
Evi Hartanti, 2009, Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Perundang - Undangan
Jakarta : Sinar grafika.
Kitab Loebby
Loqman,
2002,
Pidana
dan
Pemidanaan, Jakarta : Data Com. Sanapiah Faisal,1990, Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi, Malang : Yayasan A3. ___________,
2003,
Format-format
Penelitian Sosial, Jakarta : Raja Grafindo Persada. Satjipto Rahardjo, 2008, Membedah Hukum
Undang-Undang (KUHP).
Hukum
Pidana
Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. PP No. 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. PP No. 28 tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Atas PP No. 32 tahun 1999. PP No. 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 32 tahun 1999.
Progresif, Jakarta : Kompas. Setiono,
Subekti
2002, Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian Hukum, Surakarta : Program Pasca Sarjana UNS. Tjitrosoedibio, Hukum,
Jakarta
1973, :
Kamus Pradnya
Paramita.
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
Artikel dari Koran atau Majalah Taufiequrachman Ruki,2008 , Hukum Sebagai Pengawal Reformasi ,Buletin Komisi Yudisial , 5 April : hal.45-46 Janedjri
M.Ghaffar,2012 , Korupsi : Memudarnya Nasionalisme ,Majalah Konstitusi,Oktober : hal.75-76
124
Sholahuddin Al Ayyubi , 2014,Pembebasan Bersyarat Cederai Pemberantasan Korupsi, Solopos 23 September : hal 3 Antara,2015,Busyro : Hukuman Koruptor Perlu Diskriminatif,Solopos 14 Maret : hal 2 Arif Fajar S, 2015 , Hukuman Koruptor “Jangan Obral Remisi” , Solopos,15 Maret : hal 2 Tajuk,2015 , Tolak Remisi Bagi Koruptor,Solopos 16 Maret : hal 4 ONG,BIL,WHY dkk,2015,Remisi Bagi Koruptor Tak Adil,Kompas 15 Maret : hal 1+15 Saldi Isra , 2015 , Memudarnya Imaji Anti Korupsi,Kompas 19 Maret : hal 6 BIL,NTA , NDY, dkk,2015 , PP 99 / 2012 Tak Perlu Direvisi,Kompas 19 Maret : hal 1+15
EKSPLORASI Volume : XVIII No. 1 – Agustus 2015
125
