EKSPOSE PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DALAM PENYATUAN PEMAHAMAN PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN NIAS Nias, Bupati Nias Drs. Sokhiatulo Laoli, MM Menyampaikan ekspose penyatuan pemahaman pemidahan Ibukota Kabupaten Nias yang dilaksanakan di Kantor Bupati Nias pada hari Kamis, 18 September 2014, sehubungan dengan kedatangan tim observasi lapangan kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara . Pada acara ini dihadiri Ketua DPRD Kab. Nias unsur Muspida, Staf ahli Bupati Nias, dan seluruh kepala SKPD lingkup Pemkab Nias, Kabag Lingkup Pemkab Nias, Camat Se-Kabupaten Nias dan para Kepala Desa. Bupati Nias menyampaikan beberapa hal mengapa ibukota Kabupaten Nias dipindahkan hal ini dengan telah terbentuknya Daerah Otonom Baru (DOB) Pemerintah Kota Gunungsitoli berdasarkan UU No 47 tahun 2008, dimana Kota Gunungsitoli sebelum pemekaran merupakan cakupan wilayah Kabupaten Nias dan merupakan Ibukota Kabupaten Nias. Kita ketahui bahwa DOB Kota Gunungsitoli telah memasuki tahun ke-6 (enam) maka ibukota Kabupaten Nias seharusnya dipindahkan dalam wilayah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nias. Amanat Permendragri Nomor 30 tahun 2012 pasal 9 tentang pemberian nama ibukota, nama daerah, perubahan nama ibukota dan pemindahan ibukota disebutkan ada beberapa persyaratan yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Kondisi Geografis Kesesuaian dengan tata ruang Ketersediaan lahan Sosial, Budaya dan Sejarah Politik dan keamanan Sarana dan prasarana Aksebilitas dengan memperhatikan keterjangkauan pelayanan masyarakat
Bupati Nias lebih lanjut menyampaikan ada beberapa hal persyaratan yang dilengkapi dalam pemindahan lokasi ibukota yaitu : A. Persyaratan Administrasi, terdiri dari : 1. Keputusan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa se-Kabupaten Nias tentang Persetujuan Lokasi Ibukota Kabupaten Nias; 2. Kajian Ilmiah Mengenai Studi Kelayakan Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias; 3. Surat Bupati Nias nomor : 135 tanggal 16 Desember 2013 hal Permintaan Persetujuan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Nias, yang dialamatkan kepada Ketua DPRD Kabupaten Nias;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias nomor : 170/04/DPRD/2014 tentang Persetujuan Kecamatan Gido Sebagai Ibukota Kabupaten Nias; 5. Surat Bupati Nias nomor : 135/1940/Adpem tanggal 10 Juni 2014 hal Usul Pemindahan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Nias, yang dialamatkan kepada Gubernur Sumatera Utara untuk meminta persetujuan atas pemindahan Ibukota Kabupaten Nias; 6. Surat Gubernur Sumatera Utara nomor : 135/6974 tanggal 21 Juli 2014 perihal Usul Pemindahan Lokasi Calon Ibukota Kabupaten Nias, yang ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, melalui Bapak Direktur Jenderal Pemerintahan Umum; B. Persyaratan Fisik Dalam rangka pemindahan Ibukota Kabupaten Nias di Kecamatan Gido, maka untuk lokasi pembangunan fasilitas sarana dan prasarana Pemerintahan Kabupaten Nias telah tersedia lahan seluas 16,427013 ha yang terletak di Desa Hilizoi Kecamatan Gido dan juga lahan pendukung seluas 73.305,42 m² yang terletak di Desa Hiliweto Kecamatan Gido, yang berjarak hanya 1 (satu) km. C. Kelengkapan Dokumen Lainnya 1. Hasil Seminar Konsultasi Publik atas hasil Penyusunan Kajian Ilmiah Mengenai Studi Kelayakan Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias 2. Surat Perjanjian Pembaharuan Atas Surat Hibah/Penyerahan Tanah Nomor : 592/0/HB-GD/2010 tanggal 27 Februari 2014-09-15 3. Akta Hibah Nomor 102/LID/1984 tanggal 26 November 1984 4. Peta lokasi calon Ibukota Kabupaten Nias dengan skala 1 : 25.000 dan skala 1 : 150.000 REKOMENDASI IBUKOTA KABUPATEN NIAS DAN HASIL ANALISIS DENGAN LANDASAN TEORITIS Rekomendasi pemindahan Ibukota Kabupaten Nias di Kecamatan Gido didasarkan pada : 1. 2.
Penjaringan aspirasi masyarakat dan atau kesepakatan masyarakat terhadap calon lokasi Ibukota Kabupaten Nias. Berdasarkan hasil rumusan akhir Kajian Ilmiah Mengenai Studi Kelayakan Lokasi Ibukota dan Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias, maka usul Ibukota Kabupaten
Nias direkomendasikan di Kecamatan Gido, dengan memperhatikan persyaratan sebagai berikut : I. Kondisi Geografis Berdasarkan hasil pengkajian pada Kecamatan Gido secara umum relatif datar atau tingkat kemiringan lereng yang rendah dan berada di dataran yang relatif tinggi, sehingga lokasi-lokasi tersebut relatif cukup aman dari bencana alam terutama banjir dan tanah longsor. Juga masih terdapat banyak sumber mata air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air bersih bagi kepentingan Ibukota Kabupaten dan Pusat Pemerintahan. Daya dukung tanah di Kecamatan Gido juga cukup baik, dimana masih banyak terdapat lahan dengan konstruksi tanah yang stabil sehingga layak untuk dibangun. Lahan yang tersedia diperkirakan bukan berada dijalur patahan sehingga dapat terhindar dari terjadinya longsor. Dengan melihat kondisi topografi dan daya dukung tanah, maka pembuatan drainase di pusat kegiatan dan pemerintahan yang berada di Kecamatan Gido tidak terlalu sulit dan memakan biaya yang tidak terlalu besar.
Tabel : Analisis dengan Kebijakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah No
Kecamatan
Kebijakan RTRW
1
Gido
z z
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Kawasan Cepat Tumbuh
2
Idanogawo
z z z z
Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) Kawasan Ceapat Tumbuh Kawasan Industri Kawasan Minapolitan
3
Bawolato
z Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) z Kawasan Cepat Tumbuh z Kawasan Minapolitan
4
Botomuzoi
z Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)
5
Hiliserangkai
z PPK
6
Hiliduho
z PPL
No
Kecamatan
Kebijakan RTRW
7
Ulugawo
• • •
PPL Kawasan Hutan Lindung Kawasan Tertinggal
8
Somolo-molo
• • •
PPL Kawasan Hutan Lindung Kawasan Tertinggal
9
Ma’u
• • •
PPL Kawasan Hutan Lindung Kawasan Tertinggal
10
Sogae’adu
-
II. Ketersediaan Lahan Untuk lokasi pembangunan fasilitas sarana dan prasarana Pemerintahan Kabupaten Nias telah tersedia lahan seluas 16,427013 ha yang terletak di Desa Hilizoi Kecamatan Gido yang diperoleh dari hibah masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nias juga telah memiliki aset tanah seluas 73.305,42 m² yang terletak di Desa Hiliweto Kecamatan Gido yang berjarak hanya satu kilometer dari Desa Hilizoi, dan saat ini di atas tanah tersebut telah berdiri 4 (empat) bangunan perkantoran Pemerintah Kabupaten Nias.
III. Sosial, Budaya dan Sejarah Masyarakat Kabupaten Nias secara umum memiliki kesamaan sosial dan budaya, sehingga penetapan Kecamatan Gido, sebagai calon Ibukota Kabupaten Nias dapat diterima oleh masyarakat Kabupaten Nias. Selanjutnya, berdasarkan sejarah administrasi Pemerintahan Kabupaten Nias bahwa Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Gido merupakan kecamatan yang tertua di Kabupaten Nias dibandingkan dengan 8 (delapan) kecamatan lainnya dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias. IV. Sarana dan Prasarana Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Nias yang sudah berdiri cukup lama, maka Kecamatan Gido dan Kecamatan Idanogawo merupakan kecamatan yang terhitung cukup memadai sarana dan prasarana pendukung, dan dapat mendukung serta menampung aktifitas masyarakat di Kabupaten Nias.
V. Aksesibilitas Sesuai Kajian Akademis bahwa aksesibilitas yang dapat menjadi pusat pelayanan kabupaten yang optimal adalah Kecamatan Gido karena secara geografis, letak Kecamatan Gido termasuk kategori hirarkhi I atau relatif berada di tengah atau di jalur jalan utama wilayah Kabupaten Nias. Kota sebagai pusat pelayanan kabupaten merupakan tempat pelayanan bagi daerah hinterland kabupaten tersebut. Lokasi pusat pelayanan Kabupaten Nias bisa dipenuhi oleh Kecamatan Gido yang memiliki keuntungan dan posisi strategis di tengah-tengah wilayah Kabupaten Nias, sebagaimana tabel berikut : Tabel : Hirarkhi Aksesibilitas Antarkecamatan di Kabupaten Nias No
Kecamatan
Skor Aksesbilitas Antar Wilayah
Rekomend asi
1
Idanogawo
68
II
2
Bawolato
86
IV
3
Ulugawo
86
IV
4
Gido
54
I
5
Ma'u
86
IV
6
Somolo-molo
71
III
7
Hiliduho
74
III
8
Hiliserangkai
74
III
9
Botomuzoi
86
IV
10
Sogae’adu
58
I
Penentuan Lokasi Ibukota Kabupaten Nias Berdasarkan Landasan Teoritis Analisis Skalogram Berdasarkan temuan hasil analisis skalogram jelaslah bahwa kecamatan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat pelayanan wilayah Kabupaten Nias adalah Kecamatan Gido, Kecamatan Idanogawo dan Kecamatan Bawolato. Dari analisis juga terlihat bahwa kaitan antara fasilitas yang tersedia dengan fungsi daerah sebagai pusat pertumbuhan adalah semakin lengkap atau semakin tinggi nilai atas fasilitas yang dimiliki, maka wilayah tersebut miliki fungsi yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah lainnya. Semakin lengkap fasilitas ekonomi dan sosial maka semakin menarik bagi penduduk untuk melakukan aktivitas di wilayah tersebut. Berdasarkan hal tersebut kecamatan Gido mampu menunjukan perannya sebagai pusat pemerintahan karena kemampuannya memberikan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana tabel di bawah ini : Tabel Hirarkhi Pusat Pertumbuhan Kecamatan berdasarkan Analisa Skalogram di Kabupaten Nias Tahun 2012
Ranking Hirarkhi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Kecamatan
Jumlah Penduduk
Jumlah Jenis Fasilitas
Jumlah Unit Fasilitas
Gido Bawolato Idanogawo Botomuzoi Hiliduho Ulugawo Hiliserangkai Somolo-Molo Ma’u Sogaeadu
24.548 28.485 29.480 10.896 11.272 11.896 14.698 6.986 12.369 -
31 27 33 25 23 20 24 16 19 1
401 358 349 256 250 234 162 136 133
Rangking (Urutan) Kecamatan Yang Berpotensi Menjadi Pusat Pemerintahan Kabupaten Nias Berdasarkan temuan hasil analisis dalam penelitian ini, maka dari sudut pandang ilmu dan teknik perencanaan, jelaslah bahwa kecamatan yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi pusat pelayanan wilayah atau pusat pemerintahan Kabupaten Nias adalah Kecamatan Gido karena berdasarkan penilaian analisis di atas secara agregat, kecamatan ini lebih unggul dengan bobot nilai yang tinggi secara keseluruhan
(total) dibandingkan dengan sembilan kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Nias. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat ditetapkan Ibukota Kabupaten Nias adalah GIDO. Pada kondisi kekinian pemindahan dan penetapan lokasi Ibukota Kabupaten Nias dalam cakupan wilayah Kabupaten Nias di Kecamatan Gido melalui Peraturan Pemerintah, merupakan salah satu kebutuhan mendesak Pemerintah Kabupaten Nias. Oleh sebab itu, melalui kesempatan ini perkenankan kembali saya atas nama Pemerintah Kabupaten Nias memohon kepada Bapak Menteri Dalam Negeri melalui seluruh Rombongan Tim Observasi Lapangan dapat memberikan perhatian dan pertimbangan kiranya usul pemindahan Ibukota Kabupaten Nias dapat segera terealisasi dalam waktu yang tidak terlalu lama, melalui penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah. Setelah acara ekpose Bupati Nias Tim Observasi bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nias bersama-sama meninjau lokasi ibukota di Kecamatan Gido.
Bupati Nias menyampaikan ekspose bersama dengan tim observasi lapangan dari Kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
Para Kepala SKPD Lingkup Pemkab Nias dalam mengikuti ekspose Bupati Nias
Tim observasi lapangan dari kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi sumut saat meninjau lokasi ibukota Kabupaten Nias di Kecamatan Gido
Lokasi pertapakan Kantor Bupati Nias dan Kantor DPRD di Desa Hilizoi Kecamatan Gido
