EKSISTENSI PERS PADA PEMBERITAAN POLITIK KASUS CENTURY STUDI KOMPARATIF JURNAL NASIONAL DAN KORAN TEMPO

EKSISTENSI PERS PADA PEMBERITAAN POLITIK KASUS CENTURY “STUDI KOMPARATIF JURNAL NASIONAL DAN KORAN TEMPO”

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana (S.sos.)

Oleh : ZUBEIR Nim: 104033201149

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1432 H/2011 M

ABSTRAK

Zubeir Eksistensi Pers Pada Pemberitaan Politik “Kasus Century” (Studi Komparatif Jurnal Nasional Dan Koran Tempo) Pers merupakan sarana demokrasi untuk rakyat sebagai sumber pengetahuan dan untuk menjadi penyeimbang (check and balances) pada lembaga demokrasi yang ada seperti eksekutif, yudikatif dan legislative bilamana ada ketimpangan permaslahan. Pers dinilai sangat efektif dalam berperan dalam demokrasi dan politik dibandingkan kekuatan-kekuatan demokrasi yang ada, pers juga dapat menajaid sebagai ruang public (public sphere) di mana memberi ruang para pengamat maupun masyarakat dalam berpendapat, maka tidak salah pers dijadikan salah satu pilar demokrasi dan juga dilindungi eksistensinya. Kasus Century merupakan kasus yang melibatkan pejabat pemerintah dalam mengucurkan dana talangan(bailout) pada Bank Century yang di nilai janggal pada saat proses dana talangan, meskipun bank telah mendapatkan dana talangan bank itupun malah mengalami kerugian dan merugikan nasabah. Kasus Century sendiri sebelumnya tidak di ungkap ke publik yang hanya diketahui pada kalangan tertentu (laten), kasus ini muncul disebabkan dengan pemberitaan diberbagai media kasus ini menjadi sorotan publik dan opini yang selalu berkembang serta memberikan kesan pengetahuan politik pada masyarakat dan khalayak. Kasus century merupakan kasus yang dinilai besar karena melibatkan para pejabat publik yang sangat dikenal masyarakat dan juga membawa dampak besar dengan adanya hak angket dan sidang paripurna dalam menyikapi kasus ini sehingga munculnya tawar menawar (bargaining) politik antara partai di saat penentuan sikap dalam menangani kasus Century. Pada kasus Century eksistensi pers semakin menguat dengan adanya pemberitaan politik diberbagai media dari media cetak, surat kabar, elektronik dan lain-lain, antara lain media Jurnal Nasional dan Koran Tempo yang juga merupakan bagian pers cukup berperan dalam menginformasikan setelah dilakukan penelitian pada surat kabar yang dirilis telah memberikan sebuah informasi pengetahuan politik dalam pemberitaan kasus Century, dengan memberitakan politik secara intens dalam memberitakan kasus Century dan juga pola teori komunikasi yang digunakan dapat memberikan khalayak perhatian dan pengetahuan khusus pada jalannya kasus Century saat bergejolak pemerintahan. Melalui pemberitaan dampak yang menimbulkan gerakan kognitif pada setiap individu khalayak yang diperoleh dari pembertiaan kasus ini.

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Alah SWT, yang telah memberikan limpahan kasih saying dan karunia yang tiada terhingga kepada penulis. Shalawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Eksistensi Pers Pada Pemberitaan Politik Kasus Century ”Studi Komparatif Jurnal Nasional Dan Koran Tempo”. Pada kesempatan ini penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak diantaranya : 1. Bapak Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2. Bapak Prof. Dr. Bahtiar Effendy,M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sayrif Hidayatullah Jakarta. 3. Ibu Hj. Dra. Wiwi Siti Sajaroh, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 4. Bapak Idris Thaha, M.Si., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan masukan dalam penulisan karya ini. 5. Seluruh dosen dan segenap staf pengajar pada Program Studi Ilmu Politik, terima kasih atas proses pembelajaran yang telah penulis jalani selama ini.

ii

6. Media Jurnal Nasional dan Koran Tempo sebagai media yang diteliti dalam pemberitaan politik sebagai narasumber yang telah berbagi informasi kepada penulis, serta terima kasih pula atas saran dan kritiknya. 7. Teruntuk kedua orang tuaku, Zulham Efendy dan Sariyana,. untukmu penulis persembahkan karya ini. Do’a dan harapanmu membuat penulis terpacu untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan ini. 8. To My Family, untuk adik-adik ku, Lukman, Nur Adillah, dan Abdurrahman. Terima kasih untuk dukungan Do’a dan moril yang diberikan kepada penulis. Dukungan ini memberikan semangat kepada penulis untuk bisa memberikan yang terbaik untuk kalian. 9. Untuk seluruh sahabatku anak-anak Fraksi Pojok; Praga, Yudhi, Sucilawati, Ikbal, Ramli, Iyok, Jabbar, Basit, Bayu. Terima kasih atas dukungan kepada penulis dalam penyusunan karya ini. Serta teman-teman PPI angkatan 2004/2005 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun pembaca sekalian. Akhirnya, hanya kepada Allah-lah penulis serahkan, semoga segala amal baik yang telah mereka berikan mendapat balasan yang sebaik-baiknya dari Allah SWT. Amin. Jakarta, Penulis,

ZUBEIR

iii

DAFTAR ISI

ABSTRAK ........................................................................................ .........

i

KATA PENGANTAR ...............................................................................

ii

DAFTAR ISI ...............................................................................................

iii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB V

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ...............................................

1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah ...........................

6

C. Metodologi Penelitian ..................................................

6

D. Tujuan dan manfaat penelitian ......................................

8

E. Sistematika Penulisan ...................................................

8

LANDASAN TEORI A. Makna dan Peran Pers ................................................

10

B. Pers Sebagai Kekuatan Politik .....................................

13

C. Surat Kabar Dan Berita Sebagai Intepretasi Politik .....

19

KASUS CENTURY BERMUATAN POLITIK A. Awal berdirinya Bank Century ...................................

25

B. Latar belakang kasus Century .....................................

27

C. Kronologi kasus Century ..............................................

34

EKSISTENSI PERS DALAM PEMBERITAAN POLITIK

KASUS CENTURY A. Dampak kekuatan pers dalam politik pada pemberitaan kasus Century .........................................................................

vi

48

B. Studi Komparatif Pemberitaan Kasus Century Pada Surat Kabar Jurnal Nasional dan Koran Tempo ................

55

C. Analisa Kekuatan Pers Pada Pemberitaan Kasus Century di Surat Kabar Jurnal Nasional dan Koran Tempo .......... BAB V

63

PENUTUP A. Kesimpulan ....................................................................

67

B. Saran dan kritik .............................................................

68

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................

69

vii

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Pada puncak era reformasi pers mempunyai andil yang sangat besar, ketika

rakyat terbuka wawasan politik pada pemerintahan dan demokrasi bukan hanya untuk hak milik dan dapat diketahui oleh kaum elit saja, tetapi rakyat juga mempunyai andil dalam setiap kegiatan dalam negaranya. Pada saat itu pula kekuatan peran pers terbebaskan dengan terbukanya keran kebebasan informasi. Kekuatan pers kembali unjuk gigi untuk tetap bereksistensi pada negara setelah beberapa tahun reformasi terlewati, melalui pemberitaan di berbagai media dalam mengawal dengan pemberitaan suatu kasus yang krusial dan membawa keresahan publik dan pemerintah yaitu “kasus Century” ketika kasus Century mencuat ke publik akhir 2009, di mana kasus ini sebelumnya tidak terungkap di publik. Kasus Century diduga melibatkan sejumlah pejabat tinggi negara dan mantan petinggi negara serta oknum pemerintahan bahkan disebut-sebut kasus ini ada “konspirasi tingkat tinggi” serta skandal hukum yang berdampak besar dan efek domino pada skala politik nasional sendiri. Kasus Century menjadi sorotan di berbagai media dibandingkan dengan kasus-kasus politik lainnya dan banyaknya politisi menanggapi serta memberi keterangan dan perhatian yang cukup signifikan dalam kasus ini. Pergolakan politik pun terjadi cukup jelas di badan pemerintahan dengan adanya Hak Angket dan Sidang Paripurna dalam menyikapi kasus ini. 1

2

Kasus Century adalah kasus pengucuran dana(bailout) oleh pemerintah pada Bank Century, dananya diduga mengalir pada salah satu partai politik dan proses bailout yang janggal pada proses tersebut disinyalir ada praktik rekayasa dan kolusi dalam penanganan kasus ini. Bermula pada transisi politik yang dimulai pada saat era reformasi banyak bermunculan pergolakan dan anomali politik yang terjadi salah satunya kasus Century, era baru ini memberikan kita kesempatan untuk kebangkitan kembali atas hak dan kewajiban menjalankan demokrasi, warga negara mempunyai hak untuk ikut serta dalam demokrasi dan kewajiban pemerintah dalam menjalankan konsep demokrasi yang ada di Indonesia. Yaitu dengan mengetahui pergolakan politik yang terjadi dengan memperhatikan alat demokrasi yang ada, salah satunya pers melalui pemberitaan politik yang dimunculkan. Pers merupakan salah satu alat demokrasi, di mana demokrasi yang kita kenal sebagai sebuah konsep yang membutuhkan saling mengontrol kekuasaan. Kekuasaan tertinggi dalam negara berada di tangan rakyat. Rakyat yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupannya termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselanggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.1 Dalam demokrasi rakyat harus dilibatkan dalam politik, minimal pada proses politik yaitu keikutsertaan memberikan suaranya pada saat pemilu ataupun tahu

1

Dede Rosyada, dkk., Demokrasi,Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani (Jakarta: ICCE UIN SYARIF HIDAYATULLAH, 2003), h. 111.

3

problem politik yang berlangsung, sehingga slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat bukan lagi cuma isapan jempol belaka.2 Dalam demokrasi juga dikenal istilah trias politika yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pembagian kekuasaan ini diperlukan agar terjadi keseimbangan antar lembaga negara, sehingga

lembaga-lembaga

negara

bisa

saling

mengawasi

dan

saling

mengimbangi (check and balances). Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan, yudikatif dilaksanakan oleh lembaga peradilan dan legislatif dilaksanakan oleh lembaga perwakilan rakyat. Dalam hal ini kita ketahui Indonesia menganut sistem ini untuk menjalankan sistem demokrasinya. Namun ketiga komponen ini masih kurang lengkap yang bersinergi dan tidak dapat berjalan dengan cita-cita demokrasi yang diharapkan, yang hanya bermodalkan wakil rakyat dan lembaga pemerintahan saja tidak cukup menampung aspirasi rakyat, lembaga pers-lah yang dibutuhkan dalam setiap negara agar pada setiap kebijakan yang dapat diketahui oleh rakyat secara cepat, akurat, dan terpercaya. Pers mempunyai andil dalam demokrasi serta dalam kehidupan bernegara bahkan disebutkan oleh pakar pengamat politik modern salah satunya Eric Louw yang mengungkapkan pers termasuk dari bagian keempat dari bagian sistem di atas, yang mempunyai peran sangat penting pada jalannya ketiga sistem ini guna menghubungkan tiga sistem ini pada rakyat sebagai sistem kontrol agar masyarakat berperan aktif dalam sistem demokrasi.

2

Ibid, h121.

4

Pers dijadikan sebuah alat hukum yang dapat dilindungi sebagai landasan dari persatuan negara-negara yaitu PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa), piagam PBB tentang hak asasi manusia yang berbunyi “… setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat ….”3, dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas- batas wilayah. Begitu juga sistem yang ada di Indonesia pers menjadi suatu yang dapat dilindungi dengan dasar hukumnya yaitu yang terdapat pada Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28 yang berbunyi tentang “… kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan ….”4. Begitu juga pada pasal yang terdapat pada pasal 28F, yang menyatakan “… setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh memilliki

menyimpan

mengolah

dan

menyampaikan

informasi

dengan

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia ....”5 Dan juga pada ketetapan Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) tentang hak asasi manusia, yang menyatakan bahwa “… setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi ….”6 Pers di Indonesia sangat berperan sekali dalam menciptakan sistem demokrasi terbukti pada tahun 1945-1950-an pada masa ini, pers sering disebut 3

Resolusi Majelis Umum PBB 217 Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Eleanor Roosevelt menyebutnya sebagai "Magna Carta bagi seluruh umat manusia". diakses pada 18 Maret 2011 artikel di akses pada 18 Februari 2011 dari http://id.wikisource.org/wiki/Pernyataan_Umum_tentang_Hak-Hak_Asasi_Manusia. 4 Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 5 Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 6 ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998

5

sebagai pers perjuangan. Pers Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Beberapa hari hari setelah proklamasi dibacakan Bung Karno, terjadi perebutan kekuasaan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk pers. Pada September-Desember 1945, kondisi pers RI semakin kuat, yang ditandai oleh mulai beredarnya koran, antara lain: Soera Merdeka (Bandung), Berita Indonesia (Jakarta), Merdeka, Independent, Indoneisan News Bulletin, Warta Indonesia Dan The Voice Of Free Indonesia. Lalu bagaimana kekuatan pers pada politik dalam pemberitaan kasus Century, pers dituntut untuk tetap berani, yaitu sebagai alat demokrasi yang kita kenal selama ini. Dengan melakukan perannya melalui pemberitaan kasus Century di mana sistem negara kita yang menganut trias politik kurang cukup dipercaya oleh rakyat. adapun pers dalam wujudnya yaitu pada surat kabar Jurnal Nasional dan Koran Tempo yang dinilai cukup intens dalam headline pemberitaan politik dalam hal kasus Century ini, karena selama ini pers menunjukan sebuah identitas kekuatan politik serta andil pada setiap perjalanan sistem demokrasi kita selama ini dari prakemerdekaan hingga saat ini. Pers juga menjadi tuntunan rakyat Indonesia agar tetap On The Right Track (jalur yang benar) demokrasi dan tidak keluar dari jalur. Berdasarkan dari latar belakang maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul “EKSISTENSI PERS PADA PEMBERITAAN POLITIK “KASUS CENTURY” (STUDI KOMPARATIF JURNAL NASIONAL DAN KORAN TEMPO)

6

Berdasarkan judul diatas penulis mengangkat tema media dan politik di mana asumsi kami media cukup berperan penting dalam setiap permasalahan politik yang terjadi, sedangkan kasus Century ini banyak menyita perhatian publik maupun setiap kalangan baik politikus dan ekonom, maka penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul ini.

B.

Pembatasan dan Perumusan Masalah Berdasarkan uraian tentang pers dan demokrasi yang dikemukakan dalam

latar belakang, penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini pada kontribusi pers dalam pemberitaan tentang kasus Century di headline surat kabar Jurnal Nasional dan Koran Tempo periode 28 februari- 4 maret 2010 terhadap jalannya demokrasi Indonesia pada kasus Century . Agar pembahasan didalam penelitian ini lebih terarah dan mencapai sasaran, maka masalah yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana kekuatan pers pada pemberitaan politik kasus Century ? 2. Dampak kasus Century pada politik indonesia atas pemberitaan media ?

C.

Metode Penelitian Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library

research) yaitu penelitian yang dilakukaan dengan cara mengumpulkan data-data yang relevan kurang lebih dari sebulan pada pemberitaan terkait yaitu dalam hal kasus Century dengan metode random komparatif pemberitaan politik pada media

7

Jurnal Nasional dan Koran Tempo melalui surat kabar yang diterbitkan, kemudian kami beri batasan waktu. melalui headline berita yang diberitakan yaitu pada pemberitaan kasus Century dengan urutan peristiwa yang ada serta tanggal dan bulan kejadian yang sama, serta perkembangan yang berkaitan dengan topik pembahasan dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer: sumber-sumber yang digunakan sebagai rujukan utama dalam penelitian yang langsung berhubungan dengan objek penelitian, yang meliputi sumber berita terkait, media terkait dan koran (koran resmi Jurnal Nasional dan Koran Tempo). Data sekunder : data yang diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku-buku, koran, artikel, majalah dan sumber yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dan sumber lainnya yang relevan dengan materi penelitian. Selanjutnya data-data yang terkumpulkan kemudian diklasifikasikan sesuai tema dan hal-hal yang akan dibahas penulis, lalu penulis menguraikan dan komparatif data-data dengan memaparkan secara sistematis dengan disertai analisis. Analisis data dalam penelitian bersifat kuantitatif dengan komparatif pada setiap pemberitaan yang terkumpul kemudian menggunakan teknik pembahasan deskriptif analisis, yaitu dengan memaparkan dan menganalisa data-data yang di peroleh. Untuk pedoman penulisan, penelitian ini berpedoman pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi), yang diterbitkan oleh CeQDA Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 2007.

8

D.

Tujuan dan Manfaat Penelitian Tujuan dari penelitian yang berjudul EKSISTENSI PERS PADA

PEMBERITAAN POLITIK “KASUS CENTURY” (STUDI KOMPARATIF JURNAL NASIONAL DAN KORAN TEMPO) adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui kontribusi pers terhadap politik Indonesia. 2. Dapat menjadi

referensi kajian peneliti kajian tentang media dan

politik. 3. Untuk mengetahui eksistensi peran pers terhadap pemberitaan politik pada kasus Century pada surat kabar Jurnal Nasional dan Koran Tempo. E.

Sistematika Penulisan Untuk mempermudah memahami dari isi skripsi ini, maka penulis

membagi isi skripsi ini menjadi lima bab tiap bab yang di dalamnya terdiri sub bab. Adapun sistematika sebagai berikut: Bab pertama berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. Bab kedua teori serta landasan yang berisikan pedoman Undang-Undang pers serta kacamata politik pers dalam menanggapi suatu permasalah dalam pemberitaan khususnya dalam masalah politik yang menyangkut elite politik. Bab ketiga yang berisikan bahasan umum awal mula berdirinya Bank Century seputar kronologi dan latar belakang kasus Century serta dampak politik

9

yang terjadi, serta perkembangan kasus politik yang terjadi selama Hak Angket tentang kasus Century berjalan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bab keempat inti bahasan pokok masalah inti fokus yaitu mengurai permasalahan dengan menganalisa berita politik dengan komparasi dua media pers dalam pemberitaan yakni surat kabar Koran Tempo dan Jurnal Nasional dalam pemberitaan kasus Century dan dampak pemberitaan pers dan cara opini yang dibentuk dalam pada dua media tersebut. Bab kelima merupakan penutup tahap akhir penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan rekomendasi seputar Persoalan yang diangkat.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Makna Dan Peran Pers Pers merupakan salah satu alat politik negara yang sangat efektif apalagi saat kasus Century mencuat ke publik, di mana pers telah memberikan arti dan menunjukkan perannya pada publik yang sangat berarti dalam menengarai kasus ini antara publik dan pemerintah. Lalu bagaimana arti dan peran pers sesungguhnya dalam perkembangan saat ini.

Istilah pers berasal dari bahasa Belanda, yang berarti dalam bahasa Inggris berarti press.1 Secara harfiah pers berarti cetak, dan secara maknafiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak. Dalam perkembangannya pers mempunyai dua pengertian, yakni pers dalam pengertian luas dan pers dalam pengertian sempit. Pers dalam pengertian luas meliputi segala penerbitan, bahkan termasuk pers elektronik, radio siaran, dan televisi siaran. Sedangkan pers dalam arti sempit hanya terbatas pada pers cetak, yakni surat kabar, majalah, dan buletin kantor berita,bahkan sampai internet.2 adapun makna yang ditafsirkan pada undang-undang tentang pokok pers sebagai berikut: ”pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk lisan, suara,gambar, serta data dan grafik maupun dalam 1

Hikmat Kusumaningrat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik Teori Dan Praktek (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007 ), h.17. 2 F. Rachmadi, Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers Di Berbagai Negara,(Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h. 9.

10

11

bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.”3 Disamping itu, pers banyak mewarnai saat kasus Century mencuat dari berbagai macam media, adapun pers sendiri mempunyai ciri-ciri komunikasi yang dapat diidentifikasi dari segi komunikasinya sebagai berikut: ” 1. Periodesitas. pers terbit secara kontinyu dan beraturan melalui waktu,hari, jam dan tanggal. 2. Penerbitan atau publisitas di mana sasaran pers mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. 3. Objektivitas adalah di mana pers mempunyai landasan serta etika profesionalisme dalam penerbitannya. 4. Aktualitas. pers yang bersifat unsur renewlitas dan realitas yang ada serta fakta-fakta yang baru terjadi. 5. Universalitas. pers dapat menyuguhkan varian berita yang ada baik dari sumbernya maupun materi isinya.”4 Saat kasus Century berlangsung pun pers memberikan makna mendasar atas perannya yang terkandung, bahwa pers merupakan lembaga sosial yang dapat memberikan informasi melalui media manapun. Pada dasarnya, fungsi pers dapat dirumuskan menjadi 5 bagian yaitu : ”1. Pers sebagai Informasi (to inform) Fungsi pertama dari lima fungsi utama pers ialah menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteri dasar: aktual, akurat, faktual, menarik atau penting, benar, lengkap, utuh, jelas-jernih, jujur adil, berimbang, relevan . bermanfaat dan etis. 2. Pers sebagai Edukasi (to educate) Apa pun informasi yang disebarluaskan pers hendaklah dalam kerangka mendidik. Sebagai lembaga ekonomi, pers memang dituntut berorientasi komersil untuk memperoleh keuntungan finansial. Namun orientasi dan misi komersil itu, sama sekali tidak boleh mengurangi, apalagi meniadakan fungsi dan tanggung jawab sosial, Seperti ditegaskan Wilbur Schramm dalam Men, Messages, And Media (1973), bagi masyarakat, pers adalah watcher, teacher dan forum (pengamat, guru dan forum). 3. Pers sebagai koreksi (to correct). Pers adalah pilar demokrasi keempat setelah legislative, eksekutif, dan yudikatif dalam kerangka ini, kehadiran pers dimaksudkan untuk mengawasi atau mengontrol kekuasaan legislatif, 3

UU Pers 1999. F. Rachmadi, Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers Di Berbagai Negara, h.10. 4

12

eksekutif dan yudikatif agar kekuasaan mereka tidak menjadi korup dan absolut. 4. Pers sebagai rekreasi (to intertain).Fungsi keempat pers adalah meghibur, pes harus mampu memerankan dirinya sebagai wahan rekreasi yang mnyenangkan sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Artinya apa pun pesan rekreatif yang disajikan mulai dari cerita pendek sampai kepada teka-teki silang dan anekdot, tidak boleh bersifat negatif apalagi destruktif. 5. Pers sebagai mediasi (to mediate) Mediasi artinya penghubung atau sebagai fasilatator atau mediator. Pers harus mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, orang yang satu dengan peristiwa yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain pada saat yang sama. Dalam buku karya McLuhan, menyatakan pers adalah perpanjang dan perluasan manusia.”5 Adapun pengertian fungsi pers selain sebagai media informasi, juga sebagai kontrol sosial yang dapat berperan penting sebagai median interpretatif sosial dalam segala permasalahan sosial yang ada, arti fungsi pers tertuang pada UU pers pasal 3.

Peran pers tertulis pada undang-undang (UU) tentang pers pada pasal 6 di mana intinya pers menjadi sebagai media yang dapat mengawasi kepentingan umum dan dapat menjaga nilai-nilai demokrasi.disamping itu,makna peran pers akan berarti secara teori, di mana pers kita dapat diartikan pers tanggungjawab sosial di mana pers tanggung jawab sosial sejatinya melakukan prinsip-prinsip dasar menurut pandangan Siebert sebagai berikut: ” 1. Melayani sistem politik dengan menyediakan informasi, diskusi dan perdebatan tentang masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. 2. Memberi keterangan kepada masyarakat, sedemikian rupa sehingga masyarakat dapat mengatur dirinya sendiri. 3. Menjadi penjaga hak-hak perorangan dengan bertindak sebagai anjing penjaga yang mengawasi pemerintah.3.Menyediakan hiburan Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium 5

F. Rachmadi, Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers Di Berbagai Negara, h.8.

13

periklanan. 4. Melayani sistem ekonomi dengan mempertemukan pembeli dan penjual barang atau jasa melalui medium periklanan. 5. Mengusahakan sendiri biaya finasial, agar bebas dari tekanan orang yang mempunyai kepentingan.”6 Dengan banyaknya keterangan diatas, kita menjadikan landasan teori untuk melihat sejauh mana eksistensi pers kita ketika menghadapi permasalahan pelik yaitu ketika permasalahan yang timbul serta melibatkan kalangan pejabat negara yaitu pada “kasus Century” yang konon persoalan ini diamati sangat krusial yang membawa efek domino terhadap kinerja pemerintah, bagaimana pers dapat melakukan Perannya melalui berita atau informasi yang disampaikannya? Yang terdapat pada undang-undang konstitusi kita saat ini.

B. Pers Sebagai Kekuatan Politik Pers menunjukkan taji dan kekuatannya dalam situasi urgensi politik, setelah beberapa dekade terlewati disaat munculnya suatu kasus yaitu kasus Century yang di kenal mempunyai efek domino pada sistem politik yang banyak melibatkan banyak oknum pejabat politik. Banyak hal yang terjadi pada perkembangan kasus Century sendiri pada sistem politik kita di mana saat pers menunjukkan perannya dalam menenggarai kasus pada publik, kekuatan politik pers smakin terlihat menunjukkan eksistensi pers sendiri pada sistem politik kita yang amat urgen pada setiap permasalahan yang ada. Pers dan politik sesungguhnya mempunyai dasar ikatan batin sejak dahulu kala bahkan, sejak zaman romawi dahulu ketika saat itu pers hanya sebagai alat penguasa sebagai legalitas aturan oleh penguasa yaitu dengan menempelkan 6

Oliviawidayu, ”Empat Teori Pers,” diakses http://oliviadwiayu.wordpress.com/2007/01/05/empat-teori-pers/

pada

5

Oktober

dari

14

aturan tersebut atau diumumkan pada rakyatnya pada tempat di mana masyarakat berkumpul dan melihatnya. Politik merupakan hal yang berkaitan dengan pemerintah pada proses pembuatan, pengambilan dan pelaksanaan dalam kebijakan.7 Dimensi dari ruang politik sendiri terbagi tiga yaitu pada studi kelembagaan negara (state), studi kekuasaan dan studi kebijakan publik.8 sedangkan politik menurut Miriam Budiardjo adalah suatu subjek yaitu pemerintah dalam melakukan sebuah keputusan atau dengan istilah kebijakan besar dalam mengayomi rakyatnya.9 serta dalam hal melakukan keputusan membutuhkan suatu yang extraordinary, salah satunya pers, dibutuhkan dalam melaksanakan sebuah keputusan yang legal sebagai perpanjang informasi pada rakyat pada suatu kebijakan yang telah di putuskan oleh pemerintah. Bahkan pers juga diposisikan sederajat dengan lembaga-lembaga pemerintahan yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif menurut John Locke yang menambahkan pendapat Montesque tentang tiga pilar dalam negara yang menjadi empat pilar yaitu pers. menurut Miriam Budiardjo, salah satu ciri negara demokrasi

adalah memiliki

pers

yang bebas

dan bertanggung jawab

mengasumsikan bahwa adanya adanya pers menunjukkan arti pentingya sebuah pers pada suatu negara, Dengan landasan dasar ini kita tentunya dapat mengetahui bahwa pers mempunyai andil yang sangat besar dalam politik dan juga demokrasi.

7

Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 1992), h.131. 8 Hafied congara, Komunikasi Politik (Konsep, Teori Dan Strategi) (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2009), h. 29. 9 Miriam Budiardjo , Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi) (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008), h. 406.

15

Menurut Amien Rais, Pers memiliki kekuatan politik yang mempunyai ciri khas tersendiri di mana pers dapat melakukan kritik sosial sebagai saluran yang dapat menghilangkan kerusuhan, yang akan timbul bila ada kritik disampaikan terkait dengan pejabat publik dengan besarnya peristiwa tersebut secara langsung(verbal). Dan saluran pers juga tidak langsung komunikasi dengan bentuk pesan yang tak langsung dengan hati-hati karena pers adalah media massa yang mempunyai gaya komunikasi tersendiri. 10 Kekuatan yang dimiliki pers adalah gaya komunikasi politik yang khas pada beberapa media yang menjadi suatu ragam saluran teori propaganda, yaitu yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat dengan menyampaikan pesan politik yang dapat menentukan perubahan politik.11 Tentu saja untuk mengefektifkan propaganda politik di media massa ada strategi prinsipprinsip umum yang digunakan media dalam usaha persuasif. ”Usaha persuasif dalam strategi media ada tiga (3), pertama, status komunikator (objek pemberitaan). Artinya medaia akan melihat pada setiap peran membawa status (prestise) tersendiri. Secara umum, semakin tinggi posisi atau status seseorang ditengah masyarakat maka akan semakin mampu dia melakukan persuasi atau pendekatan contoh pemberitaan seorang pejabat yang dikenal melakukan jumpa pers dan klarifikasi hal ini akan memberi respon positif dalam pemberitaan ketimpang pemberitaan seorang kaum buruh. Kedua kredibilitas komunikator (objek) ketika komunikan dapat menarik serta mahir dalam penyampaian sebuah isu politik dengan demikina pemilihan propagandis terutama dalam media massa yang di tujukan pada khalayak yang heterogen membutuhkan mereka yang punya status kuat. Ketiga, daya tarik komunikator, hal ini meningkatkan daya tarik persuasif. Hal ini berlaku pada homofili (kesamaan), yakni tingkat kesamaan usia, latar belakang , kepentingan seperti di persepsi orang. Persuasi itu sebagian besar berhasil bila orang mempersepsi komunikator seperti dirinya sendiri secara gamblang. Karena persuasi dalam haliini propaganda politrik merupkan 10

Amin Rais, Demokrasi Dan Proses Politik, (Jakarta: LP3ES, 1986), h.110. Wikipedia.com, “propaganda,” artikel diakses pada 2 desembar 2011 http://id.wkipedia.org/wiki/propaganda 11

dari

16

upaya penyebaran informasi dan pengaruh satu kepada banyak maka instrumen teknologi yang dapat menyebarkan kepada anggota kelompok merupakan hal yang tepat dilakukan dalam politik.”12 Di samping itu pesan media dalam melakuakan propagandis berhubungan dengan keefektifannya ada dua hal. Pertama isi pesan, hal ini menyangkut model pilihan isi yang di rilis dalam propaganda di media massa. Bisa jadi isi suatu berita suatu ancaman pada kelomppok kepentingan dan hal ini juga dapat mempersuasi khalayak juga dalam kondisi tertentu. Kedua struktur pesan, bisa jadi karena media yang di pakai adalah media massa yang memiliki keterbatasn waktu atau tempat menyebakan penyusunan

struktur pesan yang efektif dan

efisien. Namun terlepas dalam hal tersebut, propaganda terkadang dilakukan secara terus menerus sehingga menjadi terpaan (exposure). ”Menurut Daniel Dhakidae, pers mempunyai kekuatan dan fungsi yang tidak dimiliki oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada, yaitu mampu menjadi penekan yang tak terduga terhadap kekuasaan (negara), dan juga memiliki efek perlipatan (multiplying effect) dari kekuatan informasi yang maha dahsyat dan pengaruh yang besar. adapun Fungsi pertama, pers dapat meningkatkan imajinasi mereka yang berkuasa tentang kekuasaannya. Fungsi kedua, dapat meningkatkan imajinasi dari orang yang tidak berkuasa. Imajinasi bahwa ia adalah wakil rakyat yang berpihak pada kepentingan masyarakat bawah. Dengan beragam imajinasi tersebut, pers dituntut dinamis dan mampu menundukkan setiap kekuatan yang menghalanginya untuk leluasa berkiprah serta mampu membuktikan kekuatan sejati yang dimilikinya.”13 Demikian pun dengan teori-teori komunikasi massa yang dimiliki pada pers yang mampu mempersuasi masyarakat dalam hubungannya dengan aktivitas politik.

12

Gun-gun heryanto,”propaganda politik melalui media massa,” artikel diakses pada 5 juni 2011 dari http://gunhaeryanto.blogspot.com/2007/08/propaganda -politik-melalui-mediamassa.html 13 Antoni , Riuhnya Persimpangan Itu: Profil dan Pemikaran Para Penggagas Kajian Ilmu Komunikasi (Surakarta: Tiga Serangkai, 2004), h. 113.

17

Adapun Pengaruh pers dalam ruang politik dan pemerintah dewasa ini memiliki aspek yang berbeda.14 Aspek-aspek tersebut adalah: 

Pelaporan fakta yang dapat memberikan petunjuk terhadap opini publik. Disebabkan pengetahuan seseorang akan fakta tentang pemerintah adalah hal yang menjadi fondasi dalam kehidupan demokrasi. Dan surat kabar merupakan hal yang dapat memberikan petunjuk untuk hal tersebut.



Publikasi membersihkan masalah politik dan pemerintahan. Berita tentang pemerintah membuang atau mengenyampingkan masalah yang bersifat rahasia dan menjalankan diantara para pekerja sebuah sense tanggung jawab publik. Sehingga publikasi diperlukan untuk mengingatkan pemerintah tentang tanggung jawab tersebut.



Pers fokus terhadap isu-isu yang sedang terjadi. Dalam hal ini, surat kabar membawa permasalahan umum bukan dari publik itu sendiri. Dan melahirkan sebuah area debat dengan isu yang dibentuk oleh surat kabar tersebut.



Interpretasi mengklarifikasi urusan publik.



Berita propaganda membelokkan opini publik. Publik bisa menerima sebagai fakta satu sisi sebuah informasi yang terdapat dalam kolom surat kabar, yang terjadi secara ekslusif disebabkan hanya menyangkut satu partai dan tidak menguntungkan partai lainnya.

14

Wordpress.com, “Pers Sebagai Kekuatan Politik”artikel diakses pada 18 November 2010 dari http://rabiahal.wordpress.com/pers

18



Kekritisan pers membantu terjadinya reformasi. Sifat kritis surat kabar dapat memaksa ketidakinginan para pelaku politik untuk pensiun. Sehingga, setiap surat kabar memiliki record dalam membuat sebuah perubahan, biasanya menuju hal yang lebih baik, dalam kehidupan publik.



Kampanye mempengaruhi reformasi. Kampanye yang ditulis dalam kolom berita dengan konsentrasi pada fakta melalui argumen yang dilakukan dari hari ke hari dapat mempengaruhi terjadinya reformasi



Aktivitas “pelayanan” membantu pemerintah. Pelayanan Surat kabar berkaitan dengan urusan publik dalam memfasilitasi pemerintahan yang bagus.



“Platform” menyediakan pengumpulan poin untuk masalah yang dijadikan untuk diskusi dan aksi.



Pers mempengaruhi hubungan baik dalam kancah internasional. Hubungan internasional dipengaruhi oleh bentukan opini-opini yang dibentuk dalam surat kabar. Dengan memicu publik dalam pembentukan pemikiran, surat kabar menjadi penentu perpolitikan internasional.



Kolom iklan dapat menghasilkan hasil. Para kandidat dan kelompokkelompok yang memiliki kepentingan menekan opini publik dengan pesan yang mereka sampaikan melalui iklan yang ditampilkan. Iklan didesain untuk membentuk opini dalam ranah kebijakan publik dan hukum membutuhkan rencana berikut presentasi.



Bahkan pers menjadi alat pendukung moral politik yang ampuh dalam memerankan serta menstimulasi opini publik. Contoh ketika jaringan

19

sosial seperti facebook serta twitter menjadi alat penggalangan satu juta suara dukung Bibit dan Hamzah dalam kasus cicak dan buaya. Bahkan dalam merebak nya jaringan sosial pada internet yang dinamakan oleh para pakar menamakan sebagai citizen journalisme yang berupaya menyampaikan opini dalam berbagai persoalan politik.

Pada negara-negara Berkembang pers pada saat ini mulai berperan aktif dalam memainkan perannya pada politik, namun juga perlu diketahui bahwa pers bagaikan dua mata pisau di mana fungsinya menjadi efek yang positif dan negatif. Dengan banyaknya keterangan tersebut bahwasanya pers yang sebenarnya mempunyai andil yang besar dan dapat mempunyai legalitas dalam dunia politik yang dapat mengolah serta menyebarkan suatu berita pada rakyat. Apalagi dalam menenggarari kasus kasus besar salah satunya pada kasus Century dapat dirasakan kekutan pers lebih efektif di banding sarana kekuatan-kekuatan politik lainnya. Namun di balik itu pers juga dapat mempunyai dampak yang luas yang semua itu tergantung pada pihak pengelola pers melihat sebuah realita dengan perspektif yang dipahaminya.

C. Surat Kabar Dan Berita Sebagai Interpretasi Sosial Politik Berita kasus Century merupakan hal yang menarik untuk di konsumsi public di mana dari setiap pemberitaan yang di kemas dan objek berita di kemasa sedemikian rupa yang dapat menarik perhatian public. Banyak yang memberikan perhatian tersendiri pada beberapa kalangan pejabat, media, partai oposisi dan lain-lainnya dalam menanggapi berita ini dairi sisi positif dan negatife.

20

Berita tentunya bukan hal yang asing pada diri kita yaitu sebuah makna informasi, apalagi dengan adanya berita politik yang terkait tentang kebijakan pemerintah pada rakyatnya yang membentuk sebuah opini public tentan berita tersebut seperti berita tentang kasus Century terkait suatu permasalahan, berita merupakan konsumsi hampir setiap hari berbagai media massa baik cetak maupun elektronik merilis untuk dikonsumsi masyarakat. Berita diasumsikan oleh pers barat sebagai sebuah “komoditi” yang bisa diperjual belikan namun sebaliknya menurut pers timur berita bukanlah sebuah barang dagangan. Berita adalah sebuah yang esensial dalam kehidupan manusia bahkan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan untuk menambah wawasan dan mendewasakan alam pikiran.15 Banyak pengertian arti tentang berita salah satunya, dalam arti kamus besar indonesia berartikan warta atau kabar. sedangkan menurut kamus barat Grolier pengertian arti berita adalah seperti yang disajikan oleh media seperti radio, televisi dan surat kabar dan arti lainnya adalah sebuah informasi yang hangat tentang sesuatu yang telah terjadi, dengan banyaknya pengertian arti berita bahkan seorang wartawan senior pun tidak dapat mengartikan berita itu sendiri namun jika kita meminta contoh berita wartawan akan banyak menunjukan contoh berita dari macam headline sumber dan suatu hal yang tidak penting dapat ditunjukkan, arti berita pun bersifat multitafsir apabila dibaca dan diamati oleh khalayak. Adapun Unsur layak berita menurut pasal 5 kode etik jurnalistik wartawan indonesia Sebagai berikut “…Wartawan indonesia menyajikan berita 15

h.78.

Ermanto, Menjadi Wartawan Handal Dan Profesional (Yogyakarta: Cinta Pena, 2005),

21

secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dan ketepatan, serta tidak mencampurkan fakta dan opini sendiri. Tulisan berisi interpretasi dan opini wartawan agar disajikan dengan menggunakan nama jelas penulisnya….” 16 Surat kabar sendiri muncul pada abad ketujuh belas, surat kabar adalah salah satu instrument yang masih dapat kita rasakan sampai saat ini yang mampu dalam pembentukan opini yang banyak digunakan khalayak untuk mendapatkan informasi atau berita tentang fenomena yang terjadi di sekitarnya. dalam surat kabar ada suatu berita yang utama yaitu dengan sebutan headline yang biasanya akan dimuat dihalaman depan maupun belakang atau dengan subjudul yang tebal dengan frase (kalimat) yang menarik, di mana headline sendiri pada surat kabar dari sekian khalayak akan melihat dan membaca headline depan dari surat kabar. Sedangkan headline dapat diartikan sebagai berita utama. Secara bahasa head berarti kepala. line berarti garis. Jadi dapat diartikan kepala garis atau kepala berita. Dalam media cetak, headline merupakan berita yang paling banyak dibaca dan menarik perhatian. Jika peristiwa itu dijadikan headline maka pihak terkait atau khalayak menganggapnya sebagai peristiwa penting. Di sinilah media sangat berperan membentuk opini publik. Adapun dalam menangkap headline berita pada surat kabar penonjolan masalah berita agar menarik melalui proses atau disebut proses framing bingkai pada surat kabar, disamping itu ada tiga hal aspek yang perlu diketahui dalam proses framing pada surat kabar yaitu:17

16 17

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia Bab 2 Tentang Pemberitaan Alex sobur, Analisis Teks Media (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 161.

22

1. Proses framing sebagai metode penyajian realitas di mana kebenaran tentang suatu kejadian tidak diingkari secara total, melainkan dibalikkan secara halus, dengan memberikan sorotan terhadap aspek-aspek tertentu saja, dengan menggunakan istilah-istilah yang mempunyai konotasi tertentu, dan dengan bantuan foto, karikatur dan alat ilustrasi lainnya. 2. Proses framing merupakan bagian tak terpisahkan dari proses penyuntingan yang melibatkan semua pekerja di bagian keredaksian media cetak. Redaktur, dengan atau tanpa konsultasi dengan redaktur pelaksana, menentukan apakah laporan si reporter akan dimuat ataukah tidak, serta menentukan judul yang akan diberikan. 3. Proses framing tidak hanya melibatkan para pekerja pers, tetapi juga pihakpihak yang bersengketa dalam kasus-kasus tertentu yang masing-masing berusaha menampilkan sisi informasi yang ingin ditonjolkannya (sambil menyembunyikan sisi lain). Proses framing menjadikan media massa sebagai arena di mana informasi tentang masalah tertentu diperebutkan dalam suatu perang simbolik antara berbagai pihak yang sama-sama menginginkan pandangannya didukung pembaca.

Dalam proses framing pada akhirnya akan membawa efek. Karena sebuah realitas bisa jadi dibingkai dan dimaknai berbeda oleh media, bahkan pemaknaan itu bisa jadi akan sangat berbeda. Untuk melihat bagaimana media melakukan framing dalam pemberitaan biasanya dapat menggunakan teori Robert Entman yaitu dengan empat cara pertama mendefinisikan masalah yang diberitakan biasanya pada bingkai headline yang tertera dalam suatu berita, kedua

23

mendefinisikan penyebab masalah biasanya dengan metode apa atau siapa yang akan diberitakan. ketiga evaluasi moral biasanya wartawan akan menambahkan suatu argumentasi tambahan dengan siapa yang mampu menyelesaikan masalah seperti para ahli atau orang yeng terlibat hal ini biasanya dilakukan setelah pendefinisian masalah dan penyebab masalah. Keempat penyelesaian masalah atau solusi saat pemberitaan akan melihat bagaiamana masalah terlihat dan siapa yang menyebabkan masalah dengan memberi jalan keluar masalah dan siapa yang dapat menyelesaikan masalah tersebut.18

Realitas sosial yang kompleks penuh dimensi dan tidak beraturan, disajikan dalam berita sebagai sesuatu yang sederhana, beraturan dan memenuhi logika tertentu. Berdasarkan penyederhanaan atas kompleksnya realitas yang disajikan media, menimbulkan efek framing, yaitu: Pertama. Framing yang dilakukan media akan menonjolkan aspek tertentu dan mengaburkan aspek yang lain. framing umumnya ditandai dengan menonjolkan aspek tertentu dari realitas, akibatnya ada aspek lain yang tidak mendapat perhatian yang memadai. Kedua. framing yang dilakukan oleh media akan menampilkan sisi tertentu dan melupakan sisi yang lain. Dengan menampilkan sisi tertentu dalam berita ada sisi lain yang terlupakan, menyebabkan aspek lain yang penting dalam memahami realitas tidak mendapat liputan dalam berita. Ketiga. framing yang dilakukan media akan menampilkan aktor tertentu dan menyembunyikan aktor yang lain. Efek yang segera terlihat dalam pemberitaan yang memfokuskan pada satu pihak,

18

Alex sobur, Analisis Teks Media (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), h. 172

24

menyebabkan pihak lain yang mungkin relevan dalam pemberitaan menjadi tersembunyi.

Dalam hal keterangan diatas bahwa surat kabar dengan berita serta headline melalui framing yang ada, kita dapat mengetahui kabar realitas sosial yang terjadi, di mana kita rasakan peran rakyat dalam berpartisipasi dalam politik terbatas untuk mengetahui sebuah informasi politik menjadi suatu interpretatif sosial dalam melakukan hal politik yaitu untuk mengetahui putusan serta kasus politik yang terjadi meskipun tidak secara langsung.

BAB III KASUS CENTURY BERMUATAN POLITIK

A.

Awal Berdirinya Bank Century Narasi munculnya Bank Century banyak keganjilan ketika di dirikan,

awal berdiri berdasarkan Akta No.136 pada 30 Mei 1989 yang dibuat Lina Laksmiwardhani, SH, notaris pengganti Lukman Kirana, SH, notaris di Jakarta. Kemudian disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No.C.2-6169.HT.01.01.TH 89 tertanggal 12 Juli 1989. Di daftarkan ke Pengadilan Negeri(PN) Jakarta Selatan pada 2 Mei 1991 dengan No. 284/Not/1991. Anggaran Dasar Bank Century telah disesuaikan dengan Undang-Undang PerseroanTerbatas No.1 Tahun1995 dalam Akta No. 167 tanggal 29 Juni 1998 dari Rachmat Santoso, S.H, notaris di Jakarta. Pada 16 April 1990, Bank Century memperoleh izin usaha sebagai bank umum dari Menteri Keuanga (MENKEU) Republik Indonesia melalui surat keputusan No.462/KMK.013/1990. Pada tanggal 22 April 1993, Bank Century memperoleh peningakatan status menjadi bank devisa dari Bank Indonesia (BI) melalui surat keputusan No. 26/5/KEP/DIR. Anggaran Dasar Bank Century telah beberapa kali berubah, terakhir pada Akta No.159 tanggal 29 Juni 2005 .1

1

BPK. Go.id, “ Dana Hibah Bank Century,” artikel diakses pada 5 juni 2011 dari http://www.jdih.bpk.go.id/artikel/DanaHibahBankCentury.pdf

25

26

Bank Century berdomisili di Indonesia dengan 27 Kantor Cabang Utama, 30 Kantor Cabang Pembantu dan 8 Kantor Kas. Kantor Pusat Bank beralamat di Gedung Sentral Senayan II, Jl. Asia Afrika No. 8 Jakarta. Dari jumlah kantor tersebut di atas yang beroperasi sebanyak 63 kantor2. Sesuai dengan permintaan Bank Indonesia melalui surat Bank Indonesia tanggal 14 Desember 2001 (yang di pertegas melalui surat Bank Indonesia tanggal 20 Agustus 2004) pertemuan dengan Bank Indonesia pada tanggal 16 April 2004 dengan manajemen Bank dan pemegang saham pengendali First Gulf Asia Holdings Limited (Chinkara Capital Limited) setuju untuk melakukan merger atau penggabungan Bank dengan PT Bank Pikko Tbk dan PT Bank Danpac Tbk untuk menghasilkan sinergi dan memperkuat permodalan Bank hasil merger. Proposal merger tersebut disampaikan kepada Bank Indonesia pada tanggal 26 April2004. Pada tanggal 21 Mei 2004, Bank, PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk, telah menandatangani kesepakatan untuk melakukan tindakan hukum penyatuan kegiatan usaha dengan cara Penggabungan atau Merger di mana Bank Century sebagai “Bank Yang Menerima Penggabungan” dan PT Bank Danpac Tbk dan PT Bank Pikko Tbk sebagai “Bank Yang Akan Bergabung”.3 Peleburan usaha (merger) yang dilaksanakan dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut 4:

2

Sonowijoyo,wordpress.com,“Kronologi Kasus Bank Century,” artikel diakses pada 5 juni 2011 dari http://sonowijoyo.wordpress.com/2010/01/28/kronologi-kasus-bank-century/ 3 Blogspot.com, “ Kasus Skandal Bank Century,” artikel diakses pada 5 juni 2011dari http://imperiumindonesia.blogspot.com/2009/12/kasus-skandal-bank-century 4 Aloysius soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha,( Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010),h.323.

27



Semua kekayaan dan kewajiban serta operasi, usaha, kegiatan setiap Bank yang menggabungkan diri beralih hukum kepada Bank Century.



Semua pemegang saham Bank-Bank yang bergabung karena hukum menjadi pemegang saham Bank Century.



Bank sebagai Perusahaan hasil penggabungan tetap mempertahankan eksistensinya sebagai perusahaan terbatas dan sebagai Bank umum dengan memakai nama PT Bank Century Tbk.



Semua perusahaan yang menggabungkan diri karena hukum akan bubar tanpa melakukan likuidasi.

Pada 6 Desember 2004 BI telah memberi persetujuan atas merger beberapa pihak Bank menjadi Bank Century, namun pada saat setelah merger Bank ini terus mengalami kerugian kendati pada saat krisis perbankan pada tahun 2008, bank ini tetap dipertahankan agar tidak berdampak besar pada perbankan lainnya . Dari awal berdirinya Bank ini banyak yang tidak beres dan selalu berkelut dalam permasalahan. Padahal Bank Century sendiri telah dinyatakan sebagai Bank Gagal dan juga dalam keadaan awas oleh pihak pengawas BI (Bank Indonesia) sendiri, namun tetap saja para pengawas Bank tetap mempertahankan keberadaan Bank Century.5 B.

Latar Belakang Kasus Century Kasus Century merupakan kasus hukum namun dibawa keranah politik

yang menjadikan kasus ini sebagai kasus politik yang komplek, banyak hal politis

5

Simpuldemokrasi.com, “Membaca Drama Century,”artikel diakses pada 5 juni 2011dari http://www.simpuldemokrasi.com/artikel-opini/2096-membaca-drama-century.html

28

yang terjadi pada maraknya pemberitaan kasus Century seperti isu manuver politik yaitu rombak kabinet (reshuffle), transaksional politik (bargaining politik), perombakan dalam koalisi partai pada pemerintahan, pertemuan ketua lembaga negara di Cikeas dirumorkan adanya konspirasi pada pejabat pemerintah dalam menangani kasus ini, dan hal politis lainnya. Dampak kasus ini dalam hal politik akan terasa jelas pada pembentukan Pansus(Panitia Khusus) Hak Angket dan Sidang Paripurna di DPR dalam hak tanya kejelasan panitia Hak Angket pada pemerintah dalam hal kasus ini dengan di warnai konstelasi politik. Latar belakang kasus Century berawal dari kecurigaan para elite politik pada kebijakan pemerintah di mana adanya dugaan dana talangan pada Bank Century mengalir pada salah satu tim sukses partai yang memang pada saat pengucuran dana (bailout) tepat pada saat-saat waktu akan pemilu (pemilihan umum) Capres(calon Presiden) dan Cawapres(calon Wakil Presiden) 2009. Awal kasus Century berbicara tentang sebuah kebijakan politik yang dijalani oleh pemerintah, kebijakan pun berporos pada sistem pengawasan. Banyak pengamat politik mempunyai ekspektasi yang pesimis dalam penyelesaian kasus Century. Kasus Century merupakan kasus permasalahan perbankan tentang kucuran dana (bailout) pada Bank Century, yang memang kasus perbankan merupakan kasus yang unik di mana dari banyaknya kasus perbankan yang sebelumsebelumnya dinilai sulit untuk dapat diselesaikan karena banyak oknum pejabat yang terlibat dan unsur politik kepentingan. Kasus Century sendiri menjadi sebuah momok yang mesti diperhatikan bagi pemerintah, dengan menguras tenaga serta

29

biaya yang tidak kecil pula tentang permasalahan ini, Kasus ini sendiri diduga melibatkan sejumlah pejabat negara dengan ”konspirasi” tingkat tinggi.6 Kasus Century menjadi sorotan publik dibanding kasus politik lainnya dengan maraknya pemberitaan oleh media, menyebabkan banyaknya antusiasme publik dengan merebaknya opini yang berkembang, dalam mengungkap kasus Century yang didasari merugikan banyaknya nasabah sehingga para nasabah mendemo sehingga diliput oleh media sedemikian rupa sehingga menarik antusiasme masyarakat dan juga dari banyaknya dukungan para tokoh publik seperti Abdurahman Wahid (Gusdur), Amien Rais, Syafi’i Ma’arif dan lainlainnya untuk dibuka secara terang. Maka terbentuklah kasus ini menjadi bola api yang menjadi sorotan publik bahkan Presiden pun diawal dalam pengungkapan kasus Century dengan menyatakan tegas dalam pertemuan tanggal 22 November 2009 dengan beberapa ketua media pers saat di istana agar kasus Century dibuka secara terang benderang yang memungkinkan seorang Presiden menjadi titik acuan kinerja program 100 hari yang dijalankan Presiden Soesilo Bambang Yudhyono (SBY). Dari pernyataan Presiden seketika itu terbentuklah Alasan-alasan politik latar belakang kasus Century untuk dibuka pihak Pansus atas dasar mengadakan Pansus Century berdasarkan Hak Angket sebagai berikut7:

6

A Tony Prasetiantono,Kompas.com,” “Teori Konspirasi “Century”,” artikel diakses pada 25 Agustus 2010 dari http://m.kompas.com/news/read/data/2009.12.02.02373810 7 Wikipedia online, “Panitia Khusus Hak Angket_Bank Century,” artikel diakses pada 22 Oktober 2010 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Khusus_Hak_Angket_Bank_Century

30

1. Mengetahui

sejauh

mana

pemerintah

melaksanakan

peraturan

perundangan yang berlaku, terkait keputusannya untuk mencairkan dana talangan (bailout) Rp 6,76 triliun untuk Bank Century. Adakah indikasi pelanggaran peraturan perundangan, baik yang bersifat pidana maupun perdata. 2. Mengurai secara transparan komplikasi yang menyertai kasus pencairan dana talangan Bank Century. Termasuk mengapa bisa terjadi perubahan Peraturan Bank Indonesia secara mendadak, keterlibatan Kabareskrim Mabes Polri ketika itu, Komjen Susno Duadji, dalam pencairan dana nasabah Bank Century, dan kemungkinan terjadi konspirasi antara para pemegang saham utama Bank Century dan otoritas perbankan dan keuangan pemerintah. 3. Menyelidiki ke mana saja aliran dana talangan Bank Century, mengingat sebagian dana talangan tersebut oleh direksi Bank Century justru ditanamkan dalam bentuk Surat Utang Negara (SUN) dan dicairkan

bagi

kepentingan

nasabah

nasabah

besar

kecil

(Budi

justru

Sampoerna).

terabaikan.

Sementara

Adakah

faktor

kesengajaan melakukan pembobolan uang negara demi kepentingan tertentu, misalnya politik, melalui skenario bailout bagi Bank Century. 4. Menyelidiki mengapa bisa terjadi pembengkakan dana talangan menjadi Rp 6,76 triliun bagi Bank Century? Sementara Bank Century hanyalah sebuah Bank swasta kecil yang sejak awal bermasalah, bahkan saat menerima bailout, Bank ini dalam status pengawasan

31

khusus. Rasionalkah alasan pemerintah bahwa Bank Century patut diselamatkan karena mempunyai dampak sistemik bagi perbankan nasional secara keseluruhan. 5. Mengetahui seberapa besar kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus bailout Bank Century dan sejumlah kemungkinan penyelamatan uang negara bisa dilakukan. Sebab lain penegakan hukum, Ditengah berbagai kesulitan hidup yang dialami masyarakat kebanyakan, aspek penyelamatan uang negara ini sangat penting untuk dijadikan perioritas demi memenuhi rasa keadilan rakyat. Selanjutnya, uang negara yang dapat diselamatkan bisa digunakan untuk kepentingan meningkatkan kesejahteraan rakyat pada umumnya. Kasus Century sendiri menjadi fenomena dengan kompleksitas masalah yang berkembang pada banyaknya opini membuat anomali politik yang belum terjadi selama 10 tahun terakhir di indonesia paska reformasi.8 Pengungkapan kasus ini bermuara banyaknya tuntutan nasabah terhadap Bank yang merugikan pada nasabah dan juga tentang penggelapan serta pencucian uang pada suatu Bank yaitu Bank Century yang dilakukan oleh sipemilik sehingga merugikan nasabah,9 dan juga pemeliharaan kasus ini sejak berdirinya Bank Century untuk kepentingan politik sehingga berlarut-larut serta adanya bailout yang janggal terdapat penyalahgunaan wewenang dalam mem-bailout kasus 8

Arsipberita.com,“Pidato Presiden Menanggapi Kasus Century”, artikel diakses pada 2 Desember 2010 dari http://arsipberita.com/show/pidato-Presiden-menanggapi-kasus-century-ii70351.html 9 Ismokowidjaya, “CENTURY HIMPUN DATA KERUGIAN NASABAH”, artikel diakses pada 2 Desember 2010 dari http://dunia.vivanews.com/news/read/65753Century_himpun_data_kerugian_nasabah

32

Century seolah memudahkan aturan ketentuan dalam melakukan pem-bailout-an yang dilakukan oleh pihak terkait. Yang mana dalam kasus Century keluar dari mainset teoritikal dalam mem-bailout Bank Century dan juga Sense of Public Decission yang diungkap para ahli ekonom tidak masuk logika jika memang Bank Century dalam kesulitan dan dinyatakan Bank gagal10 yang harus di bailout lebih mudah ditutup sehingga dana bailout tidak akan sebesar yang dikeluarkan. Dalam waktu yang singkat kurun beberapa hari anggaran untuk kucuran pada Bank Century membengkak dalam rencana penanggulangan pada Bank dalam keadaan darurat. diduga pula waktu pada saat penangguhan Bank tersebut dekat dalam waktu kampanye pemilu umum dan mengalir pada salah satu tim sukses pasangan Capres-Cawapres pada tahun 2009, Oleh karena itu dicurigai bahwa dana yang dikucurkan mengalir pada pada salah satu partai politik digunakan untuk sebuah kampanye besar dalam pemilu.11 dengan dugaan-dugaan tersebut kasus ini menjadi suatu mega kasus di mana banyak sekali suatu proses baillout yang janggal serta waktu dan kucuran yang hilang menguap entah kemana tanpa kejelasan dari pejabat itu sendiri. Hal ini ditegaskan pada pada ungkapan pihak terkait pada tanggal 27 November 2009 yang menangani kasus ini yaitu mantan Bareskrim Susno Duadji bahwa dalam menangani kasus ini tidak melakukan perkembangan kasus, karena ada pihak yang melakukan wewenang dalam bailout sedang dalam mengikuti 10

Bank gagal adalah suatu keadaan di mana operasional Bank tertentu dapat dihentikan yang dinyatakan pihak pengawas bank dilakukan oleh otoritas pengawasan perbankan oleh negara. 11 Izhary Agusjaya Moenzir, Bukan Testimony Susno, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), h.112.

33

pemilu ”Capres-Cawapres” hal inilah mengapa kasus century tidak di usut secara tuntas yang menjadi titik acuan para anggota dewan untuk mengungkap serta mengembangkan opini dengan alat kelengkapan yaitu dengan Hak Angket melalui Pansus yang dilakukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) pada pihak terkait yaitu pemerintah. Adapun pandangan pihak terkait dalam melihat kasus Century ini, yaitu Susno Duadji mantan petinggi Polisi Republik Indonesia (POLRI) sebelumnya menangani kasus Century, dalam hal ini beliau melihatnya ada tiga kasus dalam hal ini, Pertama, Kasus murni perbankan dengan tersangka Robert Tantular dan kroninya mereka melakukan tindak pidana perbankan dengan modus operandi, yakni kredit fiktif, kontrak kelola fiktif pencairan deposito valas tanpa seizin pemiliknya, menggelapkan surat berharga dan L/C(letter of credit) fiktif dengan jumlah kerugian Rp 3,4 triliyun. Kedua, Kasus non perbankan yaitu kejahatan dibidang pasar modal yang dilakukan oleh Robert serta kroninya dengan menggunakan sekuritas PT. ANTABOGA dan PT. SCI yang mengakibatkan kerugian berjumlah 1.565 trilyun. Ketiga, Kasus dugaan korupsi penyertaan dana LPS(lembaga Penjamin Simpanan) ke Bank Century Rp 6,762 triliun. 12 Sedangkan pandangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada saat pemanggilan pada Pansus Hak Angket Century, menilai kasus pemberian dana talangan ini ada lima kesalahan dalam catatan hukum kasus Bank Century. Pertama, pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BPMK) melalui pemberian surat-surat berharga (SSB) yang bernilai rendah. Aturan hukum yang 12

Moenzir, Bukan Testimony Susno, h.113.

34

berpotensi ditubruk adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 199213 tentang Perbankan. Kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang saham, pengurus Bank Century, dan pihak terkait melalui pemberian kredit fiktif. Ketiga, kebijakan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) bertentangan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/26/PBI/ 2008 tanggal 30 Oktober 2008 yang menentukan rasio kecukupan modal (Capital Adequancy Ratio/CAR) yang harus di miliki oleh Bank calon penerima FPJP adalah 8 persen. Padahal, CAR Bank Century minus. Diduga, ada rekayasa untuk membuat CAR Bank Century menjadi positif dan di atas 8 persen. Keempat, potensi pelanggaran terhadap PERPPU(Peraturan Pemerintah Pengganti UU) Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan(JPSK). Kelima, penyerahan Bank Century ke LPS(lembaga Penjamin Simpanan) pada 21 November 2008 dinilai oleh BPK tidak mempunyai landasan hukum.14 C.

Kronologi Kasus Century Kronologi kasus Century sendiri terjadi ketika Bank Century di nyatakan

sebagai Bank gagal oleh Bank Indonesia (BI) 15 tertanggal 21 November 2008,16yang memang banyak seblumnya permasalahan internal dari sis manajemen Bank Century sendiri. pengertian Bank Century yang di klaim sebagai 13

UU No.7 1992. Aloysius soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha, h.334. 15 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang diubah dengan undangundang No.3 tahun 2004 maka BI memiliki fungsi pengawasan sepenuhnya dan independen terhadap Bank-Bank yang ada di Indonesia. Dalam fungsi ini melekat kewenangan yang dimiliki BI untuk merekomendasikan rapat kepada KSSK jika menemukan bank yang mengalami kesulitan keuangan (kesulitan likuiditas dan permasalahan solvabilitas) dan ditenggarai berdampak sistemik. Hal ini diatur dalam Perppu JPSK (PERPPU Nomor 4 Tahun 2008) yang berlaku efektif sejak 15 Oktober 2008. 16 Aloysius soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha, h.330. 14

35

Bank gagal adalah jika Bank ini tidak diselamatkan maka akan terjadi krisis perbankan yang berdampak sistemik.17 Hal ini yang menyebabkan pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia memberikan sinyal akan perlunya memberikan Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) kepada Century atau yang dikenal dengan istilah bailout18 sebesar 6,7 Triliun yang berasal dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yan dilakukan empat tahapan Faktor inilah yang mendasari kasus Century. Awalnya DPR menyetujui bailout Bank Century sebesar 2 Triliun rupiah karena dana nasabah sebesar 1.4 triliun hilang, tetapi pada kenyataannya bailout yang diberikan melebihi dari persetujuan DPR, hal ini yang mengindikasikan bahwa ada peran pemerintah untuk menyelamatkan nasabah yang mempunyai kepentingan pribadi dengan pemerintah. Dan juga ketidak transparannya pemerintah dalam proses bailout Bank Century yang menyebabkan kecurigaan publik mengenai penanganan “spesial” Bank Century. Berikut merupakan kronologis19 serta pendasaran aturan undang-undang yang diterapkan pada kasus Century dari awal penanganan Bank Century sampai saat ini:

17

Istilah sistemik diambil dari kata sistem. Kerusakan sistemik berarti kerusakan menyeluruh pada sistem yang ada. Mengacu pada definisi Perppu JPSK, yang dimaksud berdampak sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu Bank, LKBB, dan/atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi dapatmenyebabkan kegagalan sejumlah Bank dan/atau LKBB lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional. 18 Bailout dalam istilah ekonomi dan keuangan digunakan untuk menjelaskan situasi di mana sebuah entitas yang bangkrut atau hampir bangkrut, seperti perusahaan atau sebuah bank diberikan suatu injeksi dana segar yang likuid, dalam rangka untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. 19 Teguh Santosa, “Membaca Ulang Etape Skandal Bank Century, Membaca Ulang Peran Boediono dan Sri Mulyani,” artikel diakses pada 25 Oktober 2010 http://www.rakyatmerdeka.co.id/news.php?id=18322

36



20 November 2008: menggunakan UU BI No. 3 th.2004, Bank Century telah dinyatakan sebagai Bank gagal dan hasil analisa sebagai bank berdampak sistemik

yang dilakukan oleh pihak

Bank

Indonesia(BI) 

20-21 November 2008: mengunakan PERPPU No. 4 th. 2008 tentang JPSK, bank century yang telah dinyatakan sebagai Bank gagal akan diserahkan pengurusan masalahnya pada KSSK(Komite Stabilitas Sistem Keuangan)



21-30 November 2008: mengunakan UU No. 4 th. 2004 tentang LPS, masalah Bank Century diputuskan secara bersama oleh KSSK(Komite Stabilitas Sistem Keuangan )+LPS (Lembaga Penjamin Simpanan) dalam penanganan Bank Century sebagai Bank gagal berdampak sistemik.

Dalam Kronologi penanganan Kasus Century pada Bank Century sendiri ditangani dalam 2 fase, Fase pertama yaitu mengenai rapat konsultasi Bank Indonesia dengan Menteri Keuangan (13-19 November 2008) dan Fase kedua yaitu mengenai rapat pengambilan keputusan rapat KSSK (tanggal 20-21 November 2008).20 Setelah mem-bailout terjadilah kecurigaan pada Bank Century bahwa terjadi penggelapan dana nasabah oleh pemilik Bank yaitu Robert Tantular yang kemudian ditangani oleh hukum dan ditangkap dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 50 miliar. Kemudian Bank Century telah berganti nama 20

Indonesia recovery.com “Kronologis Penyelamatan Century”, artikel diakses pada 2 Desember 2010 dari http://www.indonesiarecovery.com/kronologis-penyelamatan.html

37

Bank Mutiara pada tanggal 2 Oktober 2009. adanya proses hukum yang dilakukan dalam kasus Century yaitu dengan dihukumnya sipemilik Bank yaitu Robert Tantular dan bergantinya nama Bank menjadi Bank Mutiara belum ada juga tanda berakhirnya kasus Century, bahkan itu hanya sebuah permulaan. Puncaknya kasus Century menjadi sorotan politik dan publik bermula dari pidato Presiden pada tanggal 22 November 2009 yang menyatakan untuk mengusut kasus Century secara tuntas dan terbuka.21 Kemudian dengan pernyataan Presiden tersebut ditindaklanjuti dengan adanya investigasi dalam penanganan Bank Century yang diawali dengan inisiatif tim sembilan dalam pengajuan Hak Angket pada DPR maka terbentuklah panitia khusus (Pansus) dan Hak Angket pada tanggal 4 Desember 2009 yang terdiri dari 30 anggota antara lain 8 anggota Demokrat, Golkar (golongan karya) 6 anggota, PDI-P (partai demokrasi indonesia perjuangan) 5 anggota, PKS (partai keadilan sejahtera) 3 anggota, PKB (partai kabangkitan bangsa 2 anggota), PAN (Partai Amanat Nasional) 2 anggota, PPP (partai persatuan pembangunan) 2 anggota, Gerindra (1 anggota) dan Hanura (Hati Nurani Rakyat) 1 anggota.22 Adapun babak permulaan dengan adanya Hak Angket dan Pansus bermula dengan kesepakatan para anggota dewan membentuk sebuah tim untuk kasus Century, sebelumnya saat proses bailout yang telah dilakukan oleh pihak terkait pada Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memanggil Menteri Keuangan (MENKEU), Bank Indonesia (BI), dan LPS untuk meminta penjelasan

21 22

“Presiden Ingin Kasus Century Dibuka,” Jurnal nasional, 23 November 2009, h.7. Soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha, h. 337.

38

perihal pembengkakan suntikan modal hingga Rp.6,7T padahal pemerintah hanya meminta persetujuan sebesar Rp.1,3 T saja. Dalam pertemuan dengan DPR itu pula, MENKEU menegaskan dampak sistemik yang akan terjadi pada perbankan Indonesia jika Bank Century ditutup. Perlu diingat bahwa Pansus23 dan Hak Angket24 bukanlah lembaga hukum yang dapat memvonis suatu kebijakan pemerintah. Sesuai dengan Undangundang Nomor 6 tahun 195425 tentang Hak Angket tidak dapat dijadikan alat bukti dan pidana hal ini dinyatakan oleh Presiden. bahkan dengan adanya Pansus dan Hak Angket menelan biaya yang cukup besar bahkan diberitakan bahwa Pansus Century menelan biaya yang tidak cukup kecil sekitar 5 miliar selama kasus bergulir di DPR. 26 Pada perjalanan Pansus Hak Angket diisi dengan banyak perdebatan mengenai kasus Century, bahkan banyak isu, serta opini yang terbentuk pada aktualisasi Pansus dari pemanggilan pihak terkait oleh Pansus dan perdebatan tentang pandangan kasus Century pada pihak terkait (Stakeholder) internal maupun eksternal yang turut mempengaruhi jalannya Pansus Century. Selama masa kerja Pansus selama beberapa minggu serta agenda yang dijadwalkan pun menuai banyak ”polemik” cara pemanggilan dan aturan terhadap pihak yang 23

Panitia khusus dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat sementara. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Jumlah anggota panitia khusus ditetapkan oleh rapat paripurna paling banyak 30 orang. 24 Hak angket adalah Hak untuk penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang dimiliki DPR(dewan perwakilan rakyat) diajukan oleh anggota DPR minimal 10 orang pada pimpinan DPR. 25 UU NO. 6 tahun 1954. 26 Surya, “Sinetron Pansus Century Telan Biaya Rp 5 Miliar” artikel diakses pada 22 Oktober 2010 dari http://www.surya.co.id/2010/03/04/sinetron-Pansus-Century-telan-biaya-rp-5miliar.html

39

bersangkutan, di mana Pansus ingin memanggil semua pihak yang terkait dengan kasus Bank Century ini. Mulai dari pihak manajemen Bank Century, KSSK , Menteri Keuangan, LPS, BPK, PPATK, pemilik saham, dan nasabah Bank Century, serta pihak-pihak lain yang terkait, termasuk mantan wakil Presiden Jusuf Kalla, yang saat kasus pengucuran dana itu terjadi sedang menjabat sebagai Presiden ad interim (menggantikan wewenang keputusan) menggantikan SBY yang sedang berada di luar negeri, bahkan seorang Presiden pun di agendakan akan dipanggil serta wakilnya yang dimungkinkan adanya pemakzulan terhadap pihak terkait.27 Setelah masa kerja Pansus berakhir kurang lebih 60 hari, kasus ini belum juga menunjukkan ujungnya. Pansus terkesan hanya menjadi arena drama politik dan ajang meningkatkan Bargaining Position atau nilai tawar partai politik. Pihak-pihak terkait yang dipanggil ke DPR untuk memberikan keterangan di hadapan Pansus hanya memberikan jawaban normatif, bahkan seringkali mengutarakan ketidaktahuan mereka. Silang pendapat bermunculan Perdebatan memanas tentang apakah keputusan pemberian talangan dana atau bailout tersebut tepat atau tidak profesional atau legal dalam cara menanganinya, mengapa sampai terjadi, dan sebagainya.28 Bahkan, sampai muncul dugaan dari beberapa pihak bahwa ada sebagian dana dari Rp. 6,7 T yang mengalir kepada partai dan Capres-Cawapres

27 28

Soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha, h.10. Soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha, h.87.

40

tertentu saat penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu, dalam hal ini partai Demokrat dan SBY-Boediono. Di akhir perjalanan Pansus, konflik-konflik lain mulai memanas. Perdebatan tidak hanya terjadi antara partai oposisi dengan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan yang dibangun SBY dan Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu, namun juga terjadi perdebatan antar partai koalisi, seperti Partai Demokrat dengan Partai Golkar dan PKS. Tekanan dan dugaan upaya pengalihan isu pun menguat. Partai-partai yang bergabung di koalisi namun belum juga menunjukkan sikap tidak bersahabat dalam Panitia Angket mendapatkan sejumlah tekanan, seperti membuka kasuskasus lain seperti tunggakan pajak, korupsi di Departemen Sosial, hingga ancaman perombakan kabinet(reshuffle), bahkan secara terang-terangan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Haryono Isman, mengungkapkan, meminta partai koalisi yang tidak sejalan untuk menarik kadernya dari kabinet. Tepat pada hari Selasa 23 Februari 2010, Pansus Hak Angket Century pun menyampaikan pandangan akhir tiap fraksi. Dalam pandangan akhir tersebut, setidaknya tujuh fraksi, yaitu fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra, fraksi Golkar, fraksi PKS, fraksi Hanura, fraksi PAN, dan fraksi PPP menyatakan bahwa ada kesalahan dalam proses pemberian dana talangan untuk Bank Century tersebut. Sementara itu, dua fraksi lainnya, yakni fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKB

41

menyatakan bahwa pemberian dana tersebut telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang bersalah.29 Beberapa fraksi, dalam pandangan akhirnya juga menyebutkan beberapa nama yang dianggap bersalah dan bertanggung jawab atas keluarnya dana negara sebesar Rp. 6,7 T yang kemudian tidak jelas kemana alirannya. Termasuk di antara nama-nama yang disebut adalah Boediono, Wakil Presiden RI saat ini yang dahulu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia saat kasus ini terjadi. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 1 dan 2 juga dianggap bertanggung jawab, dengan jabatannya sebagai ketua KSSK saat pemberian dana talangan.30 Setelah penyampaian pandangan akhir Hak Angket kemudian diputuskan dalam Sidang Paripurna, Sebelum mengadakan sidang paripurna Century banyak tekanan tentang bagaimana cara pembuatan keputusan tentang kasus Century dengan berita tuntutan perihak yang bertanggung jawab dalam penyebutan nama pejabat publik, serta cara penanganan kasus ini selanjutnya. Dalam rapat Paripurna DPR RI pada Selasa 2 Maret 2010, Pansus membacakan pandangan akhirnya dengan mengajukan dua opsi pilihan. Sidang Paripurna DPR RI ini di warnai juga dengan aksi demonstrasi oleh berbagai elemen massa yang ingin mengawal rapat paripurna agar menghasilkan keputusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat. Demonstrasi berlangsung serentak di depan gedung DPR serta di berbagai kota lain seperti Makassar, Yogyakarta, Bandung, dan lainnya.

29 30

Soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha, h.344. Soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha, h.345.

42

Proses pengambilan keputusan dilaksanakan pada 3 Maret 2010, setelah sempat pada Paripurna hari pertama mengalami kericuhan yang dipicu oleh kurang akomodatifnya Ketua DPR, Marzuki Alie yang memimpin jalannya rapat paripurna. Pada hari kedua, walaupun proses berjalan alot, dipenuhi berbagai dinamika dan diwarnai hujan interupsi,akhirnya Rapat Paripurna pun memutuskan dua opsi yaitu opsi A dan opsi C sebagai pilihan Paripurna melalui voting atau pemungutan suara dari seluruh anggota DPR RI yang hadir. Adapun keterangan putusan opsi A dan opsi C tentang dana talangan pada Bank Century sebagai berikut31: Keputusan Opsi A: Yang Menyetujui Adanya Bailout Century 1. Permasalahan Bank Century muncul sejak akusisi-merger yang tidak dilakukan berdasar persyaratan dan undang-undang yang berlaku. Merger bahkan melanggar aturan perundang-undangan, sarat penipuan, dan tindak money laundering oleh pengurus Bank. 2. Praktek itu (penipuan, money laundering, dll) terus menerus terjadi berkaitan lemahnya pengawasan Bank Indonesia yang bahkan memberikan kemudahan-kemudahan yang berlebihan. 3. Keputusan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek ke Bank Century adalah wewenang Bank Indonesia sesuai PERPPU 2/2008 untuk

mencegah

ketidakstabilan

perekonomian.

Terdapat

penyalahgunaan wewenang dalam mekanismenya.

31

Wikipedia online, “Panitia Khusus Hak Angket_Bank Century”artikel diakses pada 22 Oktober 2010 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Khusus_Hak_Angket_Bank_Century

43

4. Penetapan Bank Century sebagai Bank gagal yang ditenggarai berdampak sistemik berdasar PERPPU 4/2008 untuk mencegah Indonesia dari krisis ekonomi sebagai dampak krisis global. 5. Keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan bahwa Bank Century gagal berdampak sistemik adalah untuk menyelamatkan sistem keuangan dan perbankan nasional. 6. Terdapat indikasi kuat bahwa penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik tidak disertai data-data akurat dan tidak disertai prinsip kehati-hatian. Namun itu dapat dipahami karena keputusan dilakukan di saat krisis. 7. Di tahap pemberian Penyertaan Modal Sementara masih terjadi perdebatan

mengenai

kerugian

negara

yang

muncul.

Pansus

memberikan hal tersebut ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti. 8. Pansus belum temukan bukti bahwa terjadi aliran dana ke sebuah partai politik atau salah satu pasangan Capres-Cawapres. Rekomendasi 1. Perlu dilakukan proses hukum ke manajemen Bank Century, termasuk mengambil langkah hukum ke pejabat BI yang diduga ikut melakukan tindak pidana. 2. Pelanggaran pelaksanaan pemberian FPJP perlu ditindaklanjuti penegak hukum bila terdapat indikasi tindak pidana. 3. Meminta DPR melakukan revisi perundang-undangan terkait sektor moneter dan fiskal.

44

4. Pemerintah dan DPR harus membentuk UU Otoritas Jasa Keuangan demi independensi lembaga keuangan dan UU Jaring Pengaman Sektor Keuangan sebagai dasar yuridis pemerintah untuk mengambil kesimpulan di saat krisis. 5. BI (Bank Indonesia) harus memperbaiki aturan internal untuk meminimalisi penyalahgunaan wewenang oleh pejabatnya. 6. Pemerintah perlu membentuk tim pemburu aset yang diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana. Upaya tersebut perlu dilaporkan ke DPR. 7. Terkait dana nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas, ternayata memang nasabah Antaboga ditawarinya dengan modus penipuan oleh Bank Century. Pansus meminta pemerintah mencari jalan keluar untuk mengganti dana nasabah. Keputusan Opsi C: Menyatakan Bailout Century menyimpang 1. Pengucuran dana FPJP dan PMS ke Bank Century adalah termasuk keuangan negara. 2. Patut diduga terjadi penyimpangan dalam proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal yang diikuti banyak penyalahgunaan, mulai dari akuisisi-merger, pemberian FPJP, PMS, hingga tahap aliran dana. 3. Diduga terjadi penyimpangan proses pengambilan kebijakan oleh otoritas moneter dan fiskal dengan mengikutsertakan pemilik saham dan manajemen Bank Century sehingga merugikan negara. Kepada

45

pihak yang diduga bertanggung jawab, FPG, FPDIP, FPKS dan FHanura menyebut nama. FPPP sebut unit kerja dalam institusi, dan FGerindra sebuah pejabat yang bertanggung jawab. Daftar nama terlampir. 4. Kasus Bank Century merupakan perbuatan melanggar hukum yang berlanjut atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat otoeritas moner dan fiskal sehingga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi karena diduga merugikan negara. 5. Berkenaan dengan dugaan mengalirnya dana PMS (Penyertaan Modal Sementara) ke sebuah parpol atau suatu pasangan Capres-Cawapres tertentu, Pansus belum dapat menuntaskannya karena keterbatasan waktu dan wewenang Pro-Justicia. Rekomendasi: 1. Merekomendasikan seluruh penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang yang berindikasi perbuatan melawan hukum yang merupakan tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan dan tindak pidana umum berikut pihak-pihak yang di duga bertanggung jawab agar diserahkan kepada lembaga Penegak Hukum. yaitu kepolisian republik indonesia, kejaksaan agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan kewenangannya. 2. Meminta kepada DPR bersama dengan pemerintah untuk segera membentuk dan merevisi berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sektor moneter dan fiskal.

46

3. Melakukan pemulihan asset yang telah diambil secara tidak sah oleh pelaku tindak pidana yang merugikan keuangan Bank Negara, baik pada Bank Century maupun pada Bank CIC yang diduga dilakukan oleh Robert Tantular, dengan meminta terlebih dahulu forensik audit terhadap kasus aliran dana Bank Century yang dilakukan oleh kantor akuntan publik di bawah supervisi dari tim monitoring Panitia Angket Century. Upaya pemulihan asset yang telah dilarikan keluar negeri secara tidak sah harus diselesaikan selambat-lambatnya pada bulan Desember 2012. 4. Meminta kepada DPR agar membentuk Tim Pengawas tindak lanjut rekomendasi Panitia Angket Bank Century yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi dan proses penelusuran aliran dana serta pemulihan asset dengan kewenangan sesuai dengan peraturan selambat-lambatnya pada masa persidangan berikut. 5. Meminta kepada pemerintah dan/atau Bank Indonesia untuk segera menyelesaikan permasalahan yang menimpa nasabah PT. Antaboga Delta Sekuritas dengan mengajukan kepada DPR pola penyelesaian secara menyeluruh baik dasar hukum maupun sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Banyak hal yang terjadi dalam pemungutan suara atau voting tersebut, ada enam fraksi, yakni Golkar, PDIP, PKS, Gerindra, dan Hanura, PPP yang memilih opsi C. Sedangkan tiga fraksi lainnya, yaitu fraksi Partai Demokrat, fraksi PAN, dan fraksi PKB memilih opsi A. Satu hal menarik yang juga cukup mendapat

47

perhatian adalah adanya satu orang anggota fraksi PKB, Lily Wahid yang berbeda pilihan dari apa yang menjadi pilihan fraksinya. Lily, seorang diri dari fraksi PKB yang memilih opsi C. Dalam kenyataan yang terjadi bahwa koalisi partai yang ada pada DPR yang seharusnya dalam hitungan matematika logis akan memenangkan putusan opsi A. Namun fakta yang terjadi tidak mempengaruhi jalannya satu pendapat, dimungkinkan banyaknya pemberitaan serta pandangan opini yang diberitakan pers dapat mempengaruhi sikap fraksi dalam menanggapi kasus Century. Inilah, suatu bukti bahwa ”Lobi” serta tawaran-tawaran politik (Bargaining Politic) yang belum kuat ataupun juga memang para dewan melihatnya secara objektif pada rapat Paripurna kasus Century. Dan akhirnya 315 berbanding 212 untuk kemenangan opsi C.32 Satu hari paska Paripurna, Presiden Soesilo Bambang Yudhyono (SBY) berpidato di Istana menanggapi hasil Paripurna DPR. Dalam pidatonya, SBY kembali menegaskan pembelaannya terhadap kebijakan bailout dan kepada Boediono dan Sri Mulyani. SBY menyebut bahwa kebijakan tersebut sudah tepat dan bahkan mengatakan bahwa Boediono dan Sri Mulyani adalah pihak yang berjasa menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pidato SBY tersebut seakan menafikan hasil Rapat Paripurna DPR RI.33

32

Kangnawar.com “Hasil Sidang Paripurna Bank Century “artikel diakses pada 26 2010 dari http://kangnawar.com/politik-pemilu/hasil-sidang-paripurna-kasus-bank-

33

Soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha, h.348.

Oktober Century

BAB IV EKSISTENSI PERS DALAM PEMBERITAAN POLITIK ”KASUS CENTURY”

A. Dampak Kekuatan Pers Pada Politik Dalam Pemberitaan Kasus Century Kasus Century terkuak dan menjadi sorotan opini publik tidak lepas dari peran kekuatan pers dengan pemberitaan di berbagai media dan juga efek mencuatnya kasus Century di publik membawa efek domino tersendiri pada politik nasional, kasus ini sesungguhnya bermula dari dugaan kecemburuan elite politik tentang dana Bank Century mengalir pada salah satu partai yang harusnya kasus ini dibawa keranah hukum namun dibawa keranah politik. Berlarut-larutnya kasus ini yang menjadi bola liar disebabkan dari sikap pemerintah dengan kebuntuan komunikasi politik pemerintah pada masyarakat dalam menenggarai kasus iini secara komprehensif,1 sehingga pemberitaan kasus semakin meruak dalam pemberitaan media serta opini yang kian berkembang banyak dan kian makin tak jelas ujungnya dalam penanganan kasus ini karena banyaknya manuver politik yang terjadi pada elite poltik sendiri pada saat sidang pansus maupun sidang paripurna yang disiarkan dan dirilis oleh beberapa media, yang seharusnya partai koalisi dapat dukungan penuh apa yang dilakukan pemerintah namun tidak dalam kenyataannya dalam parlemen. Sehingga

1

Antaranews.com,”Pakar Kasus Century Berlarut karena Komunikasi Buntu,”artikel diakses pada 5 juni 2011 dari http://www.antaranews.com/berita/1265360067/pakar kasus century berlarut karena komunikasi buntu

48

49

pemberitaan kasus Century sempat membingungkan menurut ketua Dewan pers Indonesia Bagir Manan.2 Dalam pemberitaan kasus ini banyak yang di pertaruhkan antara lain citra pada lembaga-lembaga negara serta pemimpin negara yaitu presiden yang diisukan akan adanya pemakzulan atau mosi tidak percaya pemerintah. Banyak kekuatan yang bergulir dan terlibat dalam pemberitaan kasus Century, kasus Century menjadi suatu isu sentral pertarungan propaganda politik. sehingga banyak media masa melakukan propaganda dalam pemberitaannya. Menurut kami, ada teori propaganda politik yang dilakukan oleh media cetak selama berlangsungnya kasus Century. Yang pertama, beroperasi melalui imbauan-imbauan khas berjangka pendek. Biasanya melibatkan usaha-usaha pemerintah, partai atau golongan berpengarauh untuk mencapai strategis atau taktis. Contoh dengan memberitakan adanya aliran dana pada salah satu partai politik dan pemaknaan pertemuan pejabat negara bersama Presiden di istana Cikeas. Adapun yang kedua, tipenya berangsur-angsur, merembes kedalam lembaga-lembaga ekonomi, social dan politik di mana media menghiasi pemberitaan politik kasus Century sebagai pokok berita(Headline) dihalaman cetak surat kabar secara terus menerus begitu juga televisi akan menyiarkan berita secara eksklusif dengan memberitakan kasus ini secara langsung. Sehingga melalui propaganda ini orang ataupun khalayak akan terpadaya seolah disuntik

2

Gin-gin tigunulur, Okzone.com “Bagir pemberitaan kasus Century membingungkan,” artikel diakses pada tanggal 1 oktober 2010 dari http://news.okzone.com/read/2010/01/10/339/296661/bagi-pemberitaan-kasus-centurymembingungkan

50

secara tak berdaya dengan suatu cara hidup dengan apa yang diberitakan media. Hasilnya,suatu konsepsi umum tentang kasus Century.3 Meruaknya kasus Century pada akhir tahun 2009 menjadi suatu fenomena yang jadi sorotan publik selama 3 bulan kurang lebih dari awal November hingga Februari 2010 dengan tingkat pengetahuan publik sebanyak 77% dari hasil survei nasional dalam kasus ini.4 Kasus ini sendiri menjadi sorotan publik terbentuk adanya

dukungan dari pihak elite politik untuk membongkar kasus ini serta

pemberitaan dibeberapa media indonesia, bahkan presiden mengatakan untuk membongkar tuntas dalam hal ini dan juga peran pers dalam memberikan kontribusi dalam pemberitaan kasus ini. Mengapa kasus Century menarik untuk diberitakan oleh pers? Disebabkan kasus ini menyangkut hubungan politik terkait pada pejabat publik, dalam hal ini di mana pers menjalankan apa yang diamanatkan undang-undang pers nomor 40 agar melakukan kontrol pada pemerintahan sesuai fungsinya, dan juga sebagai predictor of political change dan juga political actor

5

yaitu sebagai peramal

dalam perubahan politik di mana media berupaya sebagai inisiator serta pemicu untuk merubah alur politik jika memang terdapat tidak pada koridor yang ada yaitu Undang-Undang(UU) dan juga sebagai aktor politik di mana media sebagai pihak yang dapat melakukan perubahan politik dengan transparansi informasi yang mereka sebarkan dalam upaya melakukan check and balances, oleh 3

Gun-gun heryanto ,” Propaganda Politik Melalui Media Massa,” artikel diakses pada 5 juni 2011 dari http://gunheryanto.blogspot.com/2007/09/propaganda -politik -melalui -media massa-.html. 4

Starbrainindonesia,“Kasus Century Dimata Publik,” artikel diakses pada 5 November 2010 dari http://www.starbrainindonesia.com/site/news/152/kasus-Century-dimata-publik 5 Hafied Congara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi, h.141

51

karenanya media akan selalu memberitakan serta tertarik dan juga hujan kritikan dalam penanganan kasus ini. memang media selau akan menjadi musuh berat atau watchdog bagi pemerintah.6 Disamping pemberitaan pers yang memang bercirikan teori ”agenda setting” dengan menyiarkan secara terus menerus, yang memang sesuai minat para pengamat dan rakyat untuk selalu menikmati pemberitaan kasus ini karena memang kasus ini mempunyai Interest dan kepentingan peristiwa (Prominance) besar yang meyangkut citra pejabat publik dan kompleksitas kasus Century yang kuat, dalam pemberitaan oleh media, bahkan suatu lembaga meneliti banyaknya pemberitaan kasus Century pada surat kabar pada 10 surat kabar nasional dengan hasil yang cukup fantastis untuk pemberitaan kasus ini bahkan menjadi topik headline di beberapa halaman muka surat kabar tentang berita kasus Century selama tiga bulan. Dalam pemberitaan politik kasus Century ada tiga hal positif yang kita rasakan pada pemberitaan media kita saat ini menurut Gun-Gun Heryanto, Pertama, ”Demokratisasi Informasi” diadakannya siaran langsung dan framing media yang sebelumnya tidak pernah terjadi, dalam pembahasan kasus Century media pun dapat melontarkan kritik dan membuat opini publik dalam menenggarai kasus ini.Kedua, bingkai media telah memberi fokus pada ranah ”Diskursus Publik” pengetahuan pada publik sebagai informasi penting. Ketiga,

6

Hafied Congara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi, h.141

52

media massa juga berperan penting dalam peneguhan (reinforcement) gerakan sosial politik yang muncul dari simpul-simpul kekuatan rakyat.7 Dengan catatan diatas bahwasanya memang kasus ini sebagai trendtopik untuk diberitakan bahkan acapkali beberapa media menjadikan berita yang dieluelukan oleh publik untuk selalu mengekspos kasus ini berlangsung. Bahkan beberapa stasiun televisi swasta menyediakan siaran langsung dalam meliput kasus ini memungkinkan adanya sinetron kasus Century jilid dua. seolah berita dimuat berdasarkan kemauan pangsa pasar atau pembaca media dan juga terikat dengan akumulasi keuntungan yang memang berita Massive yang kemudian berita hanya berisikan sensasi dan pertarungan politik dalam pembahasan kasus ini dan media tak lebih kurang objektif dalam pemberitaan kasus ini. Adanya pemberitaan kasus Century mempengaruhi dalam hal membuat banyaknya pro-kontra kisruh kepentingan politik dan terjadinya anomali politik yang belum terjadi selama 10 tahun terakhir.8 Bahkan dalam pemberitaan kasus Century seolah ”penuh jebakan”9 untuk publik disebabkan banyaknya isu dan serta kasus yang terjebak dalam kepentingan politik bahkan pers atau pada beberapa media terjebak pada kepentingan yang ada, sehingga berita yang diberitakan cenderung bias pada permasalahan pokok . Sejatinya, dalam pemberitaan dan opini yang berkembang pada penanganan kasus ini oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ada dua yaitu

7

“Gun-gun heryanto, “komodifikasi kasus bank Century,” artikel diakses pada 5 November 2010 dari http://gunheryanto.blogspot.com/2010/03/komodifikasi-kasus-bankCentury.html 8 Aloysius soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha,( Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010),h.238. 9 Ibid., h. 9.

53

pertama, bekerja pada alur yang tidak menenggelamkan objektivitas Kedua, mampu menyimpulkan hasil kerja secara objektif, tentu dengan menomor satukan keadilan, bukan menang kalah politik.10 Namun fakta pada berita yang bekermbang pada penanganan kasus Century adalah kisruh tentang debat argumen dipanggung pansus serta kasus yang lain seolah sengaja diangkat ke permukaan (Blowup) pada publik demi membiaskan objektivitas untuk memancing selera kemauan pasar atau konsumen media ataupun oplah dan juga berita tentang kasus Century dijadikan sebuah isu komuditi yang dianggap media, hal ini pula media mengindikasikan adanya penggembosan berita. Objektivitas dalam pemberitaan adalah masalah akut yang tidak dapat dihindarkan dari dulu dan belum adanya ukuran suatu objektivitas dalam permasalahan yang di beritakan, ketika para jurnalis dan media sendiri tidak bergerak pada ruang hampa melainkan bergerak dibanyak ruang sehingga media sendiri masih terjebak pada kepentingan- kepentingan yang ada. Selama pemberitaan kasus Century ada hal pokok issue politik yang terbentuk pada pemberitaan media pada bulan Februari-Maret 2010 antara lain: 

pemberitaan tentang wacana Impeachment (pemakzulan presiden)



pemberitaan

tentang

wacana

Impeachment(pemakzulan

wakil

presiden) 

pemberitaan tentang penonaktifan Sri Mulyani



pemberitaan tentang hasil pemeriksaan pihak-pihak terkait di pansus Century

10

Soni ed., Centurygate mengurai konspirasi pengusaha-pengusaha, h.189.

54



pemberitaan tentang hasil pandangan sementara Pansus



pemberitaan tentang kesimpulan hasil Pansus



pemberitaan tentang sidang paripurna DPR terkait hasil pansus Century



pemberitaan tentang kinerja Pansus dan konflik personal antar Anggota Pansus

Adapun pihak terkait pada kasus Century dalam pemberitaan yang sering disebut bertanggung jawab dalam penanganan kasus Century antara lain: 

Susilo Bambang Yudhoyono: selaku presiden yang memberi keputusan serta tanggapan pada menteri keuangan dan Gubernur BI(Bank Indonesia) yang menurut kedua pihak tersebut sudah menkonfirmasi presiden sebelum mengucurkan dana talangan pada Bank Century dalam menangani krisis perbankan dan juga sebagai pihak yang diduga adanya aliran dana Bank Century pada partai yang mengusung presiden dalam pemilu.



Boediono: selaku wakil presiden yang sebelumnya menjabat Gubernur BI yang ikut dalam proses rapat untuk membailout Bank Century



Sri mulyani: selaku menteri keuangan yang memberikan putusan untuk membailout Bank Century.



Robert tantular dan manajemen Bank Century: sebagai pengelola dan pemilik Bank Century yang menerima dana talangan atau bailout.

55

B. Studi Komparatif Pemberitaan Kasus Century Pada Headline Jurnal Nasional Dan Koran Tempo Komparatif atau Perbandingan Menurut kamus besar bahasa indonesia adalah sebuah kata untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan. penulis meneliti secara komparatif

pada dua media yaitu Jurnal Nasional dan Koran Tempo

tentang eksistensi pers pada pemberitaan kasus Century. Adapun alasan mengapa pada dua media ini karena menilai dua media ini cukup intens dalam pemberitaan kasus Century, di mana tercatat dalam survei yang dilakukan lembaga survei swasta Starbraindonesia, pada media Tempo tercatat 189 kali pemberitaan kasus Century, sedangkan media Jurnas sebanyak 149 kali pemberitaan dari bulan Desember hingga Februari.11 Surat Kabar Jurnal Nasional adalah salah satu surat kabar harian nasional di Indonesia yang terbit pada 1 Juni tahun 2006, harian ini diterbitkan oleh PT. Media Nusa Perdana. Mempunyai kantor di Jakarta pusat- Johar yang sebelumnya di Bogor. Jurnas merupakan salah satu surat kabar nasional yang cukup dilirik dalam pemberitaan politik nasional di mana dalam surat kabarnya menyediakan berita politik dalam tajuk kolom yang dikhususkan yaitu pada kolom hukum politik nasional, Surat kabar ini terbit dalam dua versi yaitu versi cetak dan versi elektronik (online). Media ini dipimpin oleh N. Syamsuddin Ch. Haesy hingga saat ini.12

11

Starbrainindonesia.com,”hasil riset starbrain indonesia tentang kasus bank Century “, artikel diakses pada 25 oktober 2010 dari http://www.starbrainindonesia.com/site/news/193/hasilriset-starbrain-indonesia-tentang-kasus-bank-Century 12 Jurnal nasional.com, “Tentang Kami” artikel diakses pada 28 november 2010 pada http://www.jurnas.com/tentangkami

56

Surat kabar Tempo adalah media yang dikenal sebelumnya pada penerbitan majalahnya yaitu majalah tempo yang dikenal cukup kritis hingga sempat dibredel 2 kali pada saat zaman orde baru, adapun pemilik usaha media ini masih terkait dengan majalahnya, yaitu P.T. TEMPO INTI MEDIA HARIAN. Surat kabar Tempo terbit pada 2 April 2001 dan berkantor di Mayestik-Kebayoran Lama sedangkan kantor pusatnya terdapat di Jakarta Pusat-Menteng dipimpin redaksi S.Malela Mahargasari.13 surat kabar tempo terbit dalam dua versi yaitu cetak dan koran tempo online, dalam koran tempo berita politik nasional dikhususkan, yang terdapat pada kolom nasional. Berikut beberapa berita kompilasi pada headline dihalaman muka surat kabar yang dirilis dua media, Koran Tempo dan Jurnal nasional pada saat puncak proses penanganan kasus Century pada tanggal 28 Februari hingga 4 Maret 2010 sebagai berikut:

Tanggal pemberitaan 28 Februari 2010

Headline Koran Tempo pada framing berita kasus Century ”...PDI-P-Golkar Pemakzulan:

Enggan

Bicara

“… Presiden Tolak Deal Politik-

menjelang

sidang

Hukum: staff kePresidenan Andi

pleno DPR yang akan membahas

Arief

kasus Century , fraksi PDI-P dan

permohonan

Golkar

kepada

memilih

pembicaraan

13

Headline Jurnal Nasional pada Framing Berita Kasus Century

menghindari

,

mengatakan, kredit

Bank

dugaan fiktif

Century

L/C yang

mengenai

dilakukan salah satu inisiator pansus

kemungkinan pemakzulan Wakil

Bank Century dari PKS Muhammad

Presiden Boediono ” agak berat

Misbakhun

komplikasi

Markas Besar Kepolisian RI ….”15

politiknya

karena

akan

dilaporkan

ke

Tempointeraktif.com “Tentang Kami” artikel diakses pada 28 november 2010 pada http://webtorial2.tempointeraktif.com/rups2009/

57

(Presiden-Wakil Presiden) itu satu paket ....”

14

Pada halaman depan

dengan gambar petinggi PDI-P serta

tanpa gambar yang relevan depan hanya headline berita dihalaman depan.

headline besar dan tebal. 

Identifikasi Masalah: pembahasan pemakzulan jelang sidang pleno kasus Century Identifikasi Penyebab Masalah: wacana pemakzulan presiden dan wakil presiden pada saat jelang pleno kasus Century semakin menguat apalagi diduga wapres budiono mempunyai andil dalam permasalhan pada saat menjabat gubernur BI kala itu. Evaluasi Moral : dua fraksi Golkar dan PDI-P menghindari tentang wacana pemakzulan presiden dan wakil presiden karena pertimbangan komplikasi politik. Penanggulangan Masalah : pada jelang sidang pleno DPR dua fraksi yaitu Golkar dan PDI -P hanya ingin membahas kasus Century dan menghindari pembicaraan wacana pemakzulan presiden maupun wakil presiden.







1 Maret 2010









Identifikasi Masalah : deal (negoisasi) antara hukum dan politik pada kasus Century. Identifikasi penyebab masalah : presiden menolak negoisasi hukum dengan politik Evaluasi Moral : inisiator Muhammad Misbakhun Bank Century akan dilaporkan ke polisi dengan dugaan kredit fiktif oleh staff presiden. penanggulangan masalah : bahwa masalah kredit fiktif ditegakkan melalui jalur hukum tanpa memandang masalah politik hal ini dilakukan oleh staff presiden sendiri.

”...Satuan Tugas Hukum Siap Usut

”...SBY : Bailout Century Benar:

Kasus Misbakhun: ”rela masuk bui

Presiden

Susilo

Bambang

Yudhoyono dan kalangan Bankir asalkan satu sel dengan Boediono” 16

....”

dengan font besar di muka

halaman dan gambar foto kartun

menilai pemberian dana talangan (bailout) Rp 6,7 triliun kepada Bank Century adalah benar

15

untuk

kebijakan

yang

menyelamatkan

“Presiden Tolak Deal Politik-Hukum,” Jurnal Nasional, 28 Februari 2010, h.1. “PDIP- GOLKAR Enggan Bicara Pemakzulan,” Koran Tempo, 28 Februari 2010,h.1. 16 “ Satuan Tugas Siap Usut Kasus Misbakhun,” Koran Tempo, 1 Maret 2010, h.1. 14

58

seorang anggota DPR.

perekonomian dan perbankan dari krisis keuangan dunia saat itu ....”17





gambar

foto

Presiden

memegang map dihalaman muka serta headline besar. 

”...Politikus PKS Dilaporkan Ke Polisi Dalam Kasus Century: staff

kericuhan dalam Sidang Paripurna

khusus

Arief

DPR kemarin merupakan proses

Muhammad

pembelajaran yang negatif dalam



Presiden,

melaporkan

17

dengan

Identifikasi masalah : penilaian presiden tentang bailout Century benar  Identifikasi Penyebab Masalah : banyaknya wacana dan penilaian atas kucuran dana (bailout) ke Bank Century presiden mengungkapkan bahwa dirinya bertanggung jawab atas keputusan pembailoutan pada bank Century  Evaluasi Moral : sigit pramono ketua perbanas membenarkan bailout Century sudah sesuai dengan tolak ukur kondisi yang ada saat mengambil keputusan tersebut.  Penanggulangan Masalah: penilaian benar atau tidak dalam pembailoutan akan di tentukan di DPR dan presiden belum mau menjelaskan hal ini secara jelas karena masih dalam pembahasan di parlemen agar tidak mempengaruhi kinerja DPR dalam menilai kasus ini. ”...DPR Beri Pelajaran Negatif:



2 Maret 2010

Identifikasi Masalah : satgas hukum membahas kasus misbakhun. Identifikasi Penyebab Masalah : mengusut salah satu inisiator angket kasus Century yang diduga terlibat oleh satgas hukum. Evaluasi Moral : siap mengusut secara hukum oleh satuan tugas hukum kasus Century meskipun salah satu insiator angket kasus Century Penangulangan Masalah: Misbakhun siap di usut oleh satgas hukum dan rela masuk penjara asalkan satu sel bersama Wakil Presiden Budiono

Andi

“SBY:Bailout Century Benar,” Jurnal Nasional,1 Maret 2010

59

Misbakhun,

komisaris

P.T.Selalang

Prima

yang

politikus

juga

utama

International PKS,

ke

penguatan ....”19

headline.

















18

foto

kericuhan

DPR

Identifikasi Masalah : kericuhan pada saat sidang paripurna DPR yang membahas kasus Century Identifikasi Penyebab Masalah : banyaknya anggota interupsi disaat sidang dan suara ribut-ribut dengan panasnya dinamika politik jelang mengambil keputusan, menunjukkan anggota DPR ingin tampil eksis di televisi . Evaluasi Moral : pada pemberitaan ini, seharusnya menurut bambang fraksi golkar para politikus kurang mengerti tentang etika politik yang santun apalagi disaat media menyoroti apa tidak malu dengan penilaian rakyat terhadap kinerja DPR yang di nilai hanya bisa ribut saja. Penanggulangan Masalah: ricuhnya anggota DPR seharusnya bisa di redam menurut maswadi rauf pengamat politik UI, meredam dengan cara rapat internal ketua fraksi kemudian dapat ditindak lanjuti dengan etika politik yang santun tanpa perlu ribut lagi.

“Politikus PKS Dilaporkan Ke Polisi Dalam Kasus Century,” Koran Tempo, 2 Maret

2010, h.1. 19

indonesia

dihalaman muka surat kabar serta

kepolisian Jakpus ....”18 Identifikasi Masalah : politikus PKS dilaporkan ke polisi oleh staff presiden Identifikasi Penyebab Masalah : dilaporkan ke polisi oleh staff presiden yang diduga terlibat pada kasus Century. Evaluasi Moral : Andi Arief staff presiden melaporkan ke polisi muhammad Misbakhun yang memiliki P.T. Selalang Prima International terlibat dalam kasus Century Penanggulangan Masalah : staff presiden melaporkan ke polisi tentang perusahaan Selalang Prima International yang di miliki muhammad Misbakhun di duga terlibat pada kasus Century.

demokrasi

“DPR Beri Pelajaran Negatif,” Jurnal Nasional, 2 Maret 2010,

60

3 Maret 2010

”...PKS-GOLKAR

Tetap

Lawan

”... DPR Putuskan Rekomendasi

Istana

kisruh

dalam

sidang

Kasus Century Hari Ini: Dewan

DPR

kemarin

tidak

:

paripurna

Rakyat

pengaruhi sikap fraksi PKS dan

memutuskan

partai GOLKAR atas kasus Bank

mengenai

....”20

rekomendasi

kasus

Bank

final

Century

dalam rapat Paripurna ....”21 foto

simbol partai dan sebuah istana

gambar beberapa anggota dewan

serta

yang sedang rapat digedung.

headline

dengan

besar

tebal

di

halaman muka surat kabar. 







Identifikasi masalah : “ PKS dan Golkar lawan istana atas kasus bank Century” Identifikasi Penyebab Masalah : kedua partai koalisi tidak satu visi dengan fraksi pemerintah yaitu demokrat pada saat merokemendasikan tentang kasus Century. Evaluasi Moral : pada aturan politik seharusnya partai koalisi satu visi dengan partai pemerintah namun beberapa partai berbeda pandangan atas nama fakta dan rakyat.sehingga menimbulkan instabilitas politik dalam mengambil setiap keputusan. Penanggulangan Masalah : dalam pemberitaan ini seharusnya masalah partai koalisi bersatu pada suatu fakta kebenaran yang terungkap dan membenahi manajemen koalisi agar menciptakan politik yang stabil dalam setiap mengambil









Identifikasi Masalah : rekomendasi kasus Century di DPR akan di putuskan hari ini Identifikasi penyebab masalah : rekomendasi tentang putusan DPR menjadi dua opsi yang bersinggungan dengan kepentingan-kepentingan politik yang ada, di duga ada barter kepentingan politik Evaluasi Moral : putusan dan rekomendasi akan ditentukan dengan ketentuan fakta yang ada, menurut ical ketua golkar tidak akan mempengaruhi tentang isu dengan adanya berter politik. Penanggulangan Masalah: pada putusan rekomendasi kasus Century esok, menurut ical ketua fraksi golkar akan tetap merekomendasikan namanama yang terlibat meskipun seorang pejabat.

“PKS-GOLKAR Tetap Lawan Istana” Koran Tempo, 3 Maret 2010, h.1. “DPR Putuskan Rekomendasi Hari Ini,” Jurnal Nasional, 3 Maret 2010,h. 1.

21

akan

gambar

Century

20

Perwakilan

61

4 Maret 2010

keputusan tidak lagi bersinggungan pada saat mengambil keputusan. ”...Tiga Fraksi Mitra Koalisi Tak

”...Fraksi

Bisa Dijinakkan, Tak Terbendung:

Voting:

fraksi Demokrat gagal membendung

Opsi C yang menyatakan telah

fraksi

terjadi pelanggaran pada pemberian

yang

menyalahkan

pendukung

dana

gambar

hasil

Bank Century dalam pemungutan

putusan

sidang

prosentase paripurna

pada dan

suara

talangan

(voting)

(bailout)

terbuka

kepada

dengan

gambar anggota dewan pada sidang

dukungan 325 suara....”23 dengan

putusan kasus Century.

gambar hasil prosentase hasil voting







serta headline dihalaman muka. Identifikasi masalah: Putusan rekomendasi kasus DPR melalui voting Identifikasi penyebab masalah : gagalnya meredam partai koalisi menyebabkan kekalahan pendukung pemerintah pada voting di DPR. Evaluasi Moral : kurangnya manajemen partai koalisi di legislatif menyebabkan instabilitas politik pada saat mengambil keputusan. Penanggulangan Masalah: partai yang terikat dalam partai koalisi seharusnya dapat menyesuaikan satu visi baik di pemerintahan maupun di parlemen agar stabilitas politik tercipta dan tidak tarik menarik pada putusan di parlemen.









23

fraksi-fraksi

Menang

penyelamatan Bank Century....”22



22

Anti-Bailout

Identifikasi Masalah : voting masalah kasus Century dengan putusan opsi A dukung pembailoutan century sudah benar dan opsi C anti bailout yang diduga belum tepat dan mesti diusut oleh pihak berwenag Identifikasi penyebab masalah : memberitakan tentang putusan dua opsi yaitu opsi A dan C penuh tarik ulur kepentingan partai politik dalam saat mengambil keputusan tersebut. Evaluasi Moral : keputusan opsi C dimenangkan dalam voting, bahwa keputusan ini dianggap kemenangan rakyat ungkap marzuki sebagai ketua DPR. Penanggulangan Masalah : keputusan opsi C akan di tindak

“Tiga Fraksi Mitra Koalisi Tak Bisa Dijinakkan,” Koran Tempo, 4 Maret 2010, h.1. “Fraksi Anti Bailout Menang Voting,” Jurnal Nasional, 4 Maret 2010,h.1.

62

lanjuti oleh KPK yang kemungkina para pejabat tinggi terkait dalam kasus Century

Penulis menyimpulkan dari kedua media ini pertama, Koran Tempo lebih banyak mengemas berita headline tentang kasus Century dengan kalimat emosional seperti, dijinakkan, lawan, rela, dan enggan bicara. adapun tentang isi berita lebih menekankan kasus Century pada berita yang menyangkut kontroversi sehingga pemaknaan berita terkesan berhati-hati pada pemberitaan pembahasan kasus Century di DPR seperti Pemakzulan, status partai koalisi di parlemen, dan pelaporan staff presiden ke polisi yang terlibat dalam kasus Century. Kedua, Jurnal Nasional memuat berita headline dengan kalimat solusi atau pembenaran seolah menekankan apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar dalam kasus Century dan banyak menyoroti perdebatan di parlemen seperti, tolak deal politikhukum, bailout Century benar, DPR beri pelajaran negatif, ricuh, dan fraksi antibailout menang. Dari banyaknya pemberitaan yang dirilis pada dua media tersebut terlihat berbeda pada bingkai berita (framing) headline yang disampaikan dan pembahasan juga akan berbeda pada setiap pemberitaan yang diangkat padahal pada peristiwa kasus yang sama yaitu kasus Century. Di mana yang kita pahami bahwa seperti keterangan sebelumnya akan ada bingkai berita (framing) yang berbeda pada setiap pemberitaan pada media.dan juga untuk mengetahui

63

bagaimana ideologi

politik suatu media akan dibutuhkan studi komunikasi

mendalam analisa framing. Dalam setiap pemberitaan dua media ini yang diinformasikan tentunya memberi tafsiran makna yang berbeda pada khalayak dan akan membentuk suatu pandangan umun tentang kasus Century.

C. Analisa Faktor Pembentuk Opini Publik Pada Pemberitaan Kasus Century Pada Media Jurnal Nasional Dan Koran Tempo Pada pemberitaan media terlihat bahwa pada media ini melakukan intensitas berita pada kasus Century, dalam hal ini kami melihat ada beberapa faktor pada dua media ini dalam membentuk opini publik. adapun penjelasannya sebagai berikut: 

Intesitas, di mana dua media ini dalam catatan kami melakukan pemberitaan yang cukup tinggi ketimbang pada pemberitaan kasus lainnya.



Framing, pada dua media terlihat dalam membingkai berita terlihat pada dua media selalu menonjolkan berita kasus Century pada headline halaman depan dengan gambar dan frase pada surat kabar yang diterbitkan.



Frase (kalimat kata yang ada dalam pemberitaan), di mana dua media ini selalu memberitakan dengan kata serta makna yang menarik pada headline yang ditonjolkan dalam pemberitaan kasus Century yang kemudian dalam setiap frase serta berita yang ada akan memberi pemaknaan serta sikap khalayak dalam membaca berita kasus Century sendiri.

64



Pengembangan berita / Tanggapan (Statement) berita, di mana pemberitaan dengan tokoh-tokoh yang dikenal (public figure) dengan memberi saran ataupun kritik dalam hal kasus Century, sehingga membuat berita semakin menarik dan mudah dipahami pada khalayak dalam hal kasus Century Pada dasarnya dua media ini memang berperan dalam memberitakan

sesuatu informasi yang diamanatkan oleh undang-undang pers pada pasal 6 tentang peranan pokok pers yang harus melakukan pemberitaan dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui peristiwa. Dalam pemberitaan pada dua media ini, kita melihat faktor sesungguhnya pada teori komunikasi yang dilakukan dalam pemberitaan pada dua surat kabar Koran Tempo dan Jurnal Nasional. Ada tiga teori komunikasi yang digunakan dalam pembentuk opini publik pada pemberitaan Century. Pertama, teori agenda setting, dalam hal ini berita kasus Century selalu terus menerus diberitakan dengan tingkat intensitas yang cukup banyak dengan memuat framing yang menarik serta headline yang dimuat pada halaman depan, sehingga menjadi perhatian yang dirasakan perlu bagi masyarakat untuk mengetahuinya. Kedua, teori penanaman (Cultivation Theory) yaitu efek dari agenda setting di mana akan tertanam pada khalayak dalam suatu berita pemaknaan dan isi berita itu sendiri pada suatu kasus atau berita yang dibaca akan membentuk serta penilaian dalam membaca berita. Ketiga, teori jarum suntik24 di mana dalam pemberitaan akan terbentuk opini publik dengan adanya informasi kita tidak dapat menolaknya 24

Hafied Congara, Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 120.

65

seolah khalayak sebagai korban hipnotis yang terjadi dan seolah khalayak akan menjadi korban dari pemberitaan media yang tidak dapat ditolak sehingga akan melahirkan gerakan kognitif atas pemberitaan media yang membentuk menjadi sebuah opini publik dan gerakan sikap dalam menanggapi setiap persoalan yang diberitakan. Di mana opini publik ditandai dengan adanya pihak terkait (stakeholder) dan gerakan yang ada, yaitu adanya pansus Hak Angket DPR(Dewan Perwakilan Rakyat), ungkapan para tokoh publik serta lembaga Swadaya Masyarakat ( LSM) , dan juga dengan tandanya tanggapan dalam pidato presiden dan gerakan dari mahasiswa atau demonstrasi dalam hal kasus Century. Wujud eksistensi pers pada politik tidak lepas dari peran jurnalis maupun khalayak yang mampu membaca berita secara seksama dalam kasus Century dan pengaruh pers juga mampu mempengaruhi dalam mengubah alur politik yang terjadi di DPR, peran media tidak lepas dari jurnalis yang mampu memahami pada politik literacy sehingga pemberitaan menjadi suatu andil yang cukup berpengaruh baik dalam keputusan politik maupun pada khalayak yang menangkap isi berita. ada pun khalayak agar dapat mensinergikan suatu berita politik perlu adanya Media Literasi(pembelajaran terhadap pada media informasi) Program Media Literasi dimaksudkan mendidik khalayak supaya senantiasa bersikap kritis terhadap informasi apapun yang di terima dari media.25 Media Literasi juga menanamkan pentingnya kebiasaan untuk bersikap selektif atas setiap mata acara yang akan ditonton atau setiap berita yang akan

25

Wordpress.com,”Perkembangan Media Massa Dan Media Literasi,” artikel diakses pada 28 November 2010 pada http://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/22/perkembangan-mediamassa-dan-media-literasi/

66

dibaca. Sebab orang-orang yang kurang terdidik dalam memahami media lebih rentan berpengaruh pada bentuk berita yang termanipulasi yang halus pada framing suatu berita. Paling tidak ada beberapa unsur yang fundamental dalam pendidikan media literacy. Yakni, kesadaran terhadap dampak media, pamahaman terhadap

proses

komunikasi

massa,

strategis

untuk

menganalisis

dan

mendiskusikan pesan-pesan media, pemahaman terhadap isi media sebagai tekad yang menyajikan pandangan bagi kehidupan dan budaya kita, dan kesanggupan untuk menikmati, memahami dan mengapresiasi isi media.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan Berdasarkan analisa dan uraian di atas, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Kekuatan pers pada pemberitaan politik kasus Century cukup signifikan dan efektif dalam memberi ruang publik (public sphere) untuk mengetahui jalannya politik serta berbagai media menjadi saluran propaganda politik sehingga kasus century menjadi perhatian besar pada publik



Dampak pemberitaan politik kasus Century menjadi isu sentral berita dan pertarungan citra politik serta lembaga-lembaga negara. Kasus century adalah kasus perbankan dalam dana talangan (bailout) yang merugikan nasabah, kasus ini dibawa keranah politik yang menjadikan kasus politik. Kasus ini menjadi sorotan publik dengan terbentuknya berbagai macam opini yang dibentuk oleh pemberitaan pers serta dukungan dari pihak terkait baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah (Stakeholder) pada kasus Century, namun hingga kini kasus Century belum dapat diselesaikan dan beritanya pun jarang muncul kembali.



Pemberitaan surat kabar Jurnal Nasional dan Koran Tempo dalam hal kasus Century adalah bagian dari beberapa media yang membentuk terjadinya sorotan publik dengan teori komunikasi politik yang dilakukan dalam pemberitaan dalam hal framing berita kasus Century. memberikan

67

68

arti peran penting dalam pemberitaan pada khalayak yang memberikan ruang demokrasi (Public Sphere) dalam berpendapat dan berpatisipasi dalam hal pengetahuan tentang kasus politik. pers memberi nuansa politik yang cukup dinamis dalam pemberitaannya Walaupun hal itu terkait pada pejabat publik sekalipun. serta membentuk diskursus pada opini publik yang berkembang dan juga peneguhan (reinforcement) gerakan sosial politik dengan berita, kritik serta saran. B. Saran-saran 

Untuk memberdayakan eksistensi pers masih harus ditingkatkan dalam hal literasi politik serta integritas para jurnalis agar pada penulisan dalam penyampaian berita tidak rancu pada tafsiran berita khalayak, agar pers dapat menjadi pilar demokrasi yang lebih dipercayai dalam mengemban aspirasi rakyat ketimbang pilar yang lainnya.



Pola kekuatan pers pada politik tidak lepas dari peran kemampuan khalayak dan jurnalis dalam menangkap isi berita serta tafsiran opini yang dibaca, namun khalayak dituntut harus mampu memilah dan memilih media yang dibaca agar tidak terjebak pada pemberitaan yang hanya sekedar berita sensasi dan juga menjadi korban pemberitaan media dimana media sendiri masih terjebak pada oplah kepentingan, serta ideologi para jurnalis yang ditulis dalam berita maka perlunya para khalayak memahami media literasi yang diberitakan oleh media tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU Agusjaya Moenzir, Izhary. Bukan Testimony Susno, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010. Antoni. Riuhnya Persimpangan Itu: Profil dan Pemikaran Para Penggagas Kajian Ilmu Komunikasi. Surakarta: Tiga Serangkai, 2004. Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik (edisi revisi) Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008. Congara, Hafied. Komunikasi Politik Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.2009. Ermanto, Menjadi Wartawan Handal Dan Profesional Yogyakarta: Cinta Pena, 2005. Isjwara. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: CV Binacipta, 1966. Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. Jurnalistik Teori Dan Praktek Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007. Rosyada, Dede. dkk. Demokrasi,Hak Asasi Manusia Dan Masyarakat Madani Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2003. Rachmadi, F. Perbandingan Sistem Pers: Analisis Deskriptif Sistem Pers Di Berbagai Negara, Jakarta: PT. Gramedia, 1990. Surbakti,Ramlan. Memahami Ilmu Politik Widiasarana Indonesia, 1992.

Jakarta:

PT.

Gramedia

Rais, Amien. Demokrasi Dan Proses Politik, Jakarta: LP3ES, 1986. Sobur, Alex. Analisis Teks Media. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009 . Soni, Aloysious, ed. Centurygate mengurai konspirasi pengusahapengusaha, Jakarta: Kompas Media Nusantara,, 2010. Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS Pasal 28 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. 69

70

Ketetapan MPR RI NO. XVII/MPR/1998. Koran “Boediono-Sri Mulyani Tetap Santai” Koran Tempo, 3 Maret 2010. “PKS-GOLKAR Tetap Lawan Istana” Koran Tempo, 3 Maret 2010. “DPR Beri Pelajaran Negatif,” Jurnal Nasional, 2 Maret 2010. “DPR Putuskan Rekomendasi Hari Ini,” Jurnal Nasional, 3 Maret 2010. “Fraksi Anti Bailout Menang Voting,” Jurnal Nasional, 4 Maret 2010. “PDIP- GOLKAR Enggan Bicara Pemakzulan,” Koran Tempo, 28 Februari 2010. “Politikus PKS Dilaporkan Ke Polisi Dalam Kasus Century,” Koran Tempo, 2 Maret 2010. “Panitia Angket Tak Akan Minta Fatwa Mahkamah Agung.” Koran Tempo, 1 Desember 2009. “PDIP- GOLKAR Enggan Bicara Pemakzulan” Koran Tempo,28 Februari 2010. “Presiden Siap Bertanggung Jawab”, Koran Tempo,2 Maret 2010. “SBY:Bailout Century Benar,” Jurnal Nasional,1 Maret 2010. “Sri Mulyani Siap Hadapi Proses Hukum” Jurnal Nasional 4 maret 2010. “ Satuan Tugas Siap Usut Kasus Misbakhun,” Koran Tempo, 1 Maret 2010. “Tiga Fraksi Mitra Koalisi Tak Bisa Dijinakkan,” Koran Tempo, 4 Maret 2010. Internet A Tony Prasetiantono, Kompas.com,” “Teori Konspirasi” Century.” artikel diakses pada 25 Agustus 2010 dari http://m.kompas.com/news/read/data/2009.12.02.02373810 Blogspot.com, “ Kasus Skandal Bank Century,” artikel diakses pada 5 juni 2011dari http://imperiumindonesia.blogspot.com/2009/12/kasusskandal-bank-century BPK. Go.id, “ Dana Hibah Bank Century,” Artikel diakses pada 5 juni 2011 dari http://www.jdih.bpk.go.id/artikel/DanaHibahBankCentury.pdf

71

Gun-gun heryanto, “Komodifikasi Kasus Bank Century,” artikel diakses pada 5 November 2010 dari http://gunheryanto.blogspot.com/2010/03/komodifikasi-kasusbank-century.html Gungun Heryanto, ” Propaganda Politik Melalui Media Massa” artikel diakses pada 5 juni 2011 dari http://gunheryanto.blogspot.com/2007/08/propaganda-politikmelalui-media-massa.html Gin-gin Tigunulur, Okzone.com “Bagir Pemberitaan Kasus Century Membingungkan.” artikel diakses pada tanggal 1 Oktober 2010 dari http://news.okezone.com/read/2010/01/10/339/292661/bagirpemberitaan-kasus-century-membingungkan Ismoko.Widjaya Vivanews.com, “Century Himpun Data Kerugian Nasabah.” artikel diakses pada 2 Desember 2010 dari http://dunia.vivanews.com/news/read/65753century_himpun_data_ kerugian_nasabah IndonesiaRecovery.Com “Kronologis Penyelamatan Century”, artikel diakses pada 2 Desember 2010 dari http://www.indonesiarecovery.com/kronologis-penyelamatan.html Kangnawar.com “Hasil Sidang Paripurna Bank Century “artikel diakses pada 26 oktober 2010 dari http://kangnawar.com/politikpemilu/hasil-sidang-paripurna-kasus-bank-century Oliviadwiayu. ”Empat Teori Pers” diakses pada 5 Oktober dari http://oliviadwiayu.wordpress.com/2007/01/05/empat-teori-pers/ Simpuldemokrasi.com, “Membaca Drama Century,”artikel diakses pada 5 juni 2011dari http://www.simpuldemokrasi.com/artikelopini/2096-membaca-drama-century.html Sonowijoyo,Wordpress.Com,“Kronologi Kasus Bank Century,” artikel diakses pada 5 juni 2011 dari http://sonowijoyo.wordpress.com/2010/01/28/kronologi-kasusbank-century/ Starbrainindonesia.com,”Hasil Riset Starbrain Indonesia Tentang Kasus Bank Century “, artikel diakses pada 25 oktober 2010 dari http://www.starbrainindonesia.com/site/news/193/hasil-risetstarbrain-indonesia-tentang-kasus-bank-century Starbrainindonesia,“Kasus Century Dimata Publik.” artikel diakses pada 5 November 2010 dari http://www.starbrainindonesia.com/site/news/152/kasus-century dimata-publik

72

Surya.“Sinetron Pansus Century Telan Biaya Rp 5 Miliar” artikel diakses pada 22 Oktober 2010 dari http://www.surya.co.id/2010/03/04/sinetron-pansus-century-telanbiaya-rp-5-miliar.html Vivanews.com, “Poin Penting Pidato SBY Soal Century,” artikel diakses pada 26 Oktober 2010 dari http://politik.vivanews.com/news/read/134023ini_poin_poin_penting_pidato_sby_soal_century Wsmulyana. “Perkembangan Media Massa Dan Media Literasi http://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/22/perkembanganmedia-massa-dan-media-literasi/ Wordpress.com,”Perkembangan Media Massa Dan Media Literasi,” artikel diakses pada 28 November 2010 pada http://wsmulyana.wordpress.com/2008/12/22/perkembanganmedia-massa-dan-media-literasi/ Wordpress.com, “Pers Sebagai Kekuatan Politik Sosial “artikel diakses pada 5 oktober 2010 dari http://rabiahal.wordpress.com/”pers Wikipedia online, “Panitia Khusus Hak Angket_Bank Century” artikel diakses pada 22 oktober 2010 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Panitia_Khusus_Hak_Angket_Bank_C entury Wikipedia online, “propaganda” artikel diakses pada 5 juni 2011 dari http://id.wikipedia.org/wiki/Propaganda Yahoo answer,” Peranan Pers Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Dan Reformasi?,” artikel di akses pada 18 November 2010 dari http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100307021812 AABjODK