EKSISTENSI BUDAYA HUKUM PENGUSAHA BATIK GUMELEM KABUPATEN BANJARNEGARA DALAM PENINGKATAN EKONOMI MELALUI PEMBERDAYAAN HAK ATAS MEREK Oleh: Hary Mulyadi Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UNSIQ Email:
[email protected] ABSTRAK Merek merupakan tanda pengenal serta tanda pembeda yang menghubungkan pengusaha dengan konsumen. Pendaftaraan hak atas merek batik pengusaha batik Gumelem Kabupaten Banjarnegara pada Ditjen HaKI merupakan suatu kebutuhan demi keamanan, kepastian dan kenyamanan dalam berbisnis. Akan tetapi tingkat kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan hak atas merek batiknya masih rendah, hal tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum yang diresapinya. Hasil temuan menunjukkan bahwa bandangan dan pemahaman pengusaha batik Gumelem Kabupaten Banjarnegara tentang merek batik sudah cukup baik; budaya hukum yang diresapi pengusaha batik tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dikandung dalam UUM 2001, sehingga mereka mengabaikan registrasi merek; faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pendaftaran merk adalah subtansi UUM 2001 mengandung kelemahan internal yang mencakup struktur hukum, yaitu administrasi, birokrasi Ditjen HaKI yang tidak didukung oleh sarana dan prasarana memadai, dan budaya hukum yang diresapi oleh pengusaha batik; dan upaya eksistensi pemberdayaan budaya hukum pengusaha batik melalui pendaftaran hak atas merek untuk meningkatkan ekonomi pengusaha dimaksukan untuk meningkatkan daya (power) mereka baik dari segi modal, teknologi serta manajemen untuk tetap survive di era persaingan pasar. Pemberdayaan disini terkait dengan upaya penyadaran, partisipasi dan emansipasi aktif pengusaha batik agar posisi tawar mereka sebagai salah satu pelaku ekonomi untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial menjadi berdaya dan berkembang. Oleh karena itu dukungan pemerintah terhadap keberadaan mereka mutlak diperlukan. Untuk merealisasikan pemberdayaan tersebut, langkah awal yang ditempuh adalah dengan sosialisasi hukum untuk menumbuhkembangkan serta membangun kesadaran hukum yang berdimensi kognitif, efektif dan kompetitif. Kata Kunci: Pemberdayaan, Budaya Hukum dan Hak Atas Merek Batik A. Pendahuluan
budaya yang mengandung nilai luhur,
Keberadaan Gumelem
tradisi
Kec.
batik
Susukan
di
mencerminkan identitas budaya daerah,
Kab.
yang identik mendorong jati diri dan
Banjarnegara merupakan salah satu aset
kepribadian bangsa.
budaya yang sekaligus sebagai sumber
(2003: 12) mengatakan bahwa sesuai
ekonomi menjadi mata rantai kehidupan
dengan
masyarakatnya. (Hadi Supeno, 2003:1).
membangun bangsa, tinggalan budaya
Tradisi
berupa batik pada dasarnya sangat erat
batik
merupakan
tinggalan
perannya
Haris Sukendar
dalam
rangka
Vol. II No. 02, November 2016
kaitannya dengan kepribadian bangsa
dalam eksplorasi dan inovasi baik bahan,
yang dapat dikatakan identik dengan jati
teknik pewarnaan, motif, corak, warna
diri bangsa . Keberadaan batik dari segi
dan mode yang selalu mengikuti trend
nilai
untuk
pasar terkini. Menurut Anton Lukas
dibicarakan di buku sejarah, bicara batik
(1989: 9), batik memiliki warna khas,
dari sisi komoditas ekonomi, tidak bisa
yaitu berwarna kontras, yang merupakan
lepas dari hukum- hukum ekonomi seperti
gambaran ikutan kondisi social ekonomi,
komoditas perdagangan lainnya (Noor
politik budaya masyarakat di daerah
Djunaidi, 2000: 2)
Jawa.
budaya
hanya
layak
Pada masa dunia modern yang erat
Praktek
pembuatan
oleh
dengan persaingan perdagangan barang
pengusaha
dan jasa di tingkat pasar internasional,
tradisi lama sebagai acuan pembuatan
regional
motif
maupun
lokal,
pengusaha
Gumelem
batik
batik,
dengan
menggunakan
kebebasan
Indonesia pada umumnya dan khususnya
mengekspresikan dan mengkombinasikan
di Gumelem Kabupaten Banjarnegara
motif dan corak yang ada pada setiap hasil
tetap eksis di pasar, dengan jalan tetap
karya batik. Akibatnya, batik produksi
membuat produk yang sesuai dengan
Gumelem
keinginan pasar dalam arti memenuhi
kompetitif dan lebih diminati konsumen.
taste pasar yaitu: berkualitas ekspor
Keunggulan kompetitif tersebut tidak
(mutunya baik), harga relatif terjangkau,
terlepas dari kemauan dan kemampuan
dan modenya (corak, model, warna )
pengusaha
selalu mengikuti trend pasar (Ahmad
mengaplikasikan teknik, pembaharuan
Soegiono, 1989: 23)
atau inovasi pada hasil karya baik dari segi
Ciri batik Gumelem adalah nuansa unik yang khas dalam goresan berbagai motif yang dekoratif, naturalistik dan warna-warni.
batik
keunggulan
Gumelem
dalam
material atau bahan dasarnya, teknik pembuatan, pewarnaan dan motifnya. Keunggulan kompetitif merupaka n
masyarakat
aset awal untuk ditindaklanjuti, tidak saja
Gumelem telah membuahkan hasil nyata,
terbatas pada goodwill melainkan juga
yaitu
Kab.
good action pengusaha atas HaKI- nya
Banjarnegara sebagai salah satu sentra
terutama hak atas merek dagang atas
batik. Dinamika dan keaktifan sebagai
produk mereka, dengan asumsi semakin
ciri masyarakat dalam hasil karya batik,
tinggi tingkat kesadaran mereka untuk
pengusaha
Kab.
mendaftarkan hak merek produknya,
kebebasan
maka posisi mereka akan lebih kuat baik
predikat
Banjarnegara
268
Dinamika
memiliki
batik
Gumelem
Gumelem
mempunyai
Eksistensi Budaya Hukum
Vol. II No. 02, November 2016
dari aspek ekonomi, sosial maupun
untuk
yuridis formal. Pendaftaran hak merek
mengkomersialisasikan" dalam jangka
atas produknya tersebut menunjukkan,
waktu
bahwa
periindungan
pengusaha
batik
Gumelem
"mengekspoloitasi
tertentu.
Untuk
hukum,
mendapat
maka
didaftarkan
dalam etika berbisnis baik di pasar lokal
Perlindungan hukum dalam ketentuan
maupun internasional.
undang-undang, hak atas merek adalah
mengatakan
merek
HaKI.
selama 10 tahun dan berlaku sejak
dapat
tanggal penerimaan pendaftaran merek
dianggap sebagai "roh" bagi suatu produk
tersebut, kiranya segala ketentuan yang
barang atau jasa. Merek sebagai tanda
bersifat administratif yang berkaitan
pengenal
jaminan
dengan urusan merek, maka UUM 2001,
kepribadian (individuality) dan reputasi
telah dinilai cukup representatif dan
barang dan jasa hasil usaha pada waktu
akomodatif dalam merumuskan "aturan
diperdangangkan. Dari sisi produsen
mainnya" termasuk ketentuan sanksi
merek digunakan sebagai jaminan nilai
berat kepada para pengusaha ilegal
produk khususnya mengenai kualitas dan
(membajak) yang melakukan persaingan
pemakaiannya.
curang berkaitan dengan penyalahgunaan
merek
bahwa
Ditjen
merek
memiliki sense of business yang baik
Insan Budi Maulana (1997: 97)
pada
dan
merupakan
Dari segi pedagang,
digunakan
promosi
merek. Ketentuan perlindungan hukum
barang-barang dagangan guna mencari
dalam UUM 2001 tersebut banyak yang
dan meluaskan pasar. Dari sisi konsumen
kurang diindahkan oleh pengusaha batik
merek
melakukan
Gumelem, Banjarnegara, terbukti dengan
pilihan barang yang akan dibeli (Wiratmo
rendahnya angka pendaftaran hak atas
Dianggoro, 1998: 34).
merek produknya kepada Ditjen HaKI.
diperlukan
Batasan
untuk
untuk
merek
secara
tegas
Fenomena tersebut menggambarka n
dirumuskan dalam Pasal 1 angka 1 UUM
"visi dan misi" yang tercover secara baik
2001 yang perbunyi :
dalam UUM 2001 kurang berdaya guna
"Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa".
dan berhasil guna ketika dipraktekkan atau berhadapan dengan pengusaha batik Gumelem Banjarnegara, sebab banyak yang
beranggapan
bahwa
tanpa
didaftarkan merek pun batiknya sudah Merek merupakan hak eksklusif dar i negara yang diberikan kepada pemiliknya
Eksistensi Budaya Hukum
laku dan dibeli orang, tanpa disadari yang mempraktekkan
persaingan
curang
269
Vol. II No. 02, November 2016
dengan cara menjiplak dan membajak
Gumelem Kab. Banjarnegara
merek
Kritikan
hak atas merek batik; (2) Budaya hukum
tersebut di atas yang berkaitan dengan
yang berlaku di kalangan pengusaha
pandangan,
Batik
pengusaha
lainnya.
nilai- nilai,
persepsi,
Gumelem
Kab.
tentang
Banjarnegara
pemahaman yang keliru dan/faktor- faktor
berkaitan dengan pendaftaran hak atas
yang
merek batik; (3) Faktor-faktor yang
melatarbelakangi
pengusaha
batik
pelaksanaan
Gumelem
Kab.
menjadi
kendala
dalam
praktek
Banjarnegara untuk mendaftarkan merek
pendaftaran hak atas merek di lapangan;
batiknya kepada Ditjen HaKI.
dan (4) Upaya yang dapat ditempuh
Kenyataan
tersebut
kontradiktif
untuk memberdayakan budaya hukum
dengan visi dan misi dilahirkannya
pengusaha batik melalui pendaftaran hak
peraturan tentang merek yang bertujuan
atas merek dalam rangka peningkatan
untuk
ekonomi pengusaha batik
memberikan
perlindungan,
kepastian, kemanfaatan serta keadilan, telah
menyebabkan
Gumelem
Kabupaten Banjarnegara.
munculnya
kesenjangan antara das sein dengan das sollen yang dipicu oleh budaya hukum
B. Hasil Temuan dan Pembahasan
yang dianut oleh pengusaha batik.
1. Pemberdayaan dan Ekonomi Kerakyatan
Persepsi, pemahaman, nilai- nilai dan
Pengertian
pemberdayaa n
pandangan yang keliru pada pengusaha
masyarakat sebenarnya mengacu pada
batik Gumelem Kab. Banjarnegara, inilah
kata "empowerment", yaitu sebagai upaya
yang
melalui
untuk mengaktualisasikan potensi yang
humanis,
sudah dimiliki oleh masyarakat. Jadi,
akan
pendekatan
diberdayakan hukum
sehingga
pada
memiliki
tingkat
yang
akhirnya
pengusaha
kesadaran
bahwa
pendekatan dalam
pemberdayaan pengembangan
ekonomi ekonomi
pendaftaraan merek produknya adalah
pengusaha batik adalah penekanan pada
penting, karena jika merek dieksploitasi
pentingnya masyarakat (pengusaha) yang
dan
mandiri
dikomersialisasikan
secara
(selfreliant
communities),
akan
sebagai suatu sistem yang mengorganisir
meningkatkan ekonomi pengusaha batik
diri mereka sendiri. Pendekatan yang
yang bersangkutan.
demikian
profesional,
pada
akhirnya
Tulisan berikut akan mengkaji da n
ini
tentunya
diharapkan
memberikan peranan kepada individu
berkaitan
bukan sebagai objek, tetapi sebagai
dengan (1) Pandangan pengusaha batik
pelaku (aktor) yang menentukan hidup
menganalisa
270
hal-hal
yang
Eksistensi Budaya Hukum
Vol. II No. 02, November 2016
mereka
(Moelyarto,
1996:
8).
memberikan peluang kepada
rakyat
Pemberdayaan
merupakan
suatu
untuk berpastisipasi secara aktif dalam
kekuatan
mendapatkan
akses
pengambilan kebijakan serta terlibat
untuk
terhadap sumber-sumber daya yang ada, sehingga
merupakan
kekuasaan
yang
meningkatkan
pembagian
adil
yang
kesadaran
akan eksistensinya
dapat
masyarakat
(Esmi Warassih,
2001:28)
dalam mengatur kegiatan ekonominya. Gran
(2000:
273),
member i
lebih
jauh
tentang
pengertian pembangunan kerakyatan,
yang yaitu
berdimensi rakyat
yang
mempunyai kekuasaan mutlak dalam
Pendekatan
pemberdayaa n
menetapkan tujuan mengelola sumber
masyarakat yang berpusat pada manusia
daya
(people-centered
ini
jalannya pembangunan. Ada dua hal yang
wawasan
perlu dicatat dari pemikiran ini, pertama
kemudian
development)
melandasi
pengelolaan
sumberdaya
lokal
(community-based
resources
management),
yang
merupakan
maupun
partispasi mutlak
dalam
rakyat dalam
mengarahkan
merupakan
unsur
pembangunan
yang
berdimensi kerakyatan. Dalam hal ini
mekanisme perencanaan people-centered
tugas
development yang menekankan pada
fasilitator, yaitu menciptakan keadaan
teknologi pembelajaran sosial (social
yang mendorong inisiatif rakyat dalam
learning)
perumusan
memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan
program. Chamber mengatakan bahwa
dalam mernecahkan masalah- masalah
pemberdayaan masyarakat adalah sebuah
yang mereka hadapi, kedua apa yang
konsep pembangunan ekonomi yang
dikehendaki rakyat merupakan pilihan
merangkum nilai- nilai sosial. Konsep ini
terbaik
mencerminkan
menyangkut tujuannya maupun caranya
dan
strategi
pembangunan,
paradigma yaitu
baru bersifat
pemerintah
hanyalah
bagi negaranya,
sebagai
baik
yang
untuk mencapai tujuan.
empowerment and sustainable (Arnstein 3. Tinjauan Hukum
Sherry R, 1995: 53)
Tentang
Budaya
Dalam konsep budaya hukum, maka
2. Pembangunan Ekonomi Berbasis Kerakyatan
hukum diletakkan bahwa dia adalah
Demokrasi
suatu
ekonomi
adala h
realitas
dalam
masyarakat,
kedaulatan dibidang kehidupan ekonomi
sehingga kajiannya tidak lagi dogmatic
kerakyatan adalah sistem ekonomi yang
melainkan
Eksistensi Budaya Hukum
yuridis
empiris,
karena
271
Vol. II No. 02, November 2016
"meneropong" bekerjanya hukum dalam
anggota
masyarakat yang dilayani. Sehingga
menggambarkan tanggapan yang sama
perwujudan tujuan, nilai- nilai ataupun
terhadap
kehidupan
ide- ide
dihayati
masyarakatnya
yang
peraturan
terkandung di dalam
hukum
merupakan
suatu
kegiatan yang tidak berdiri sendiri
masyarakat
yang
hukum
yang
(Kunthoro
Basuki, 2002: 157) Hukum
berpengaruh
melainkan mempunyai hubungan timbal
kehidupan
balik yang erat dengan masyarakat.
pemberian norma- norma yang mengatur
Keterlibatan pelaksanaan
manusia
hukum
di dalam
memperlihatkan
ekonomi
budaya,
perbuatan
dan
bentuk
membutuhkan peraturan -
peraturan
ketaatan
dalam
tindakan-tindakan ekonomi. Kehidupan
adanya hubungan antara hukum dan sehingga
ekonomi
pada
untuk
mengendalikan
manusia
agar
ketidaktaatan seseorang terhadap hukum
penyelenggaraan
sangat dipengaruhi oleh budaya hukum.
masyarakat dapat tercapai dengan tertib
Menurut
tanpa
Soetandya
Wignosoebroto
(2002: 273), ketaatan sesungguhnya ada
kesejahteraan
menimbulkan
kekacauan
(Abdulkadir Muhammad, 2001: 7).
dua yaitu pertama ketaatan lahiriyah dan
Munculnya kemungkinan terjadinya
ketaatan yang meresap sampai batin.
konflik antara hukum dan ekonomi
Daniel S. Lev (1990: 119), mengatakan
merupakan masalah interaksi antara
bahwa budaya hukum itu mempunyai
keduanya,
kelebihan mampu menarik perhatian
kompleksitas
orang terhadap nilai- nilai yang terkait
umumnya. Akan tetapi, justru dari
dengan hukum dan proses hukum tetapi
dialektika konflik antara keduanya ini
secara analitis dapat dibedakan dengan
dapat diketahui pola interkasi, berupa
hukum maupun proses hukum dan sering
pengaruh pertimbangan ekonomi dalam
dinyatakan berdiri sendiri.
kehidupan hukum. Hukum dalam hal ini
Budaya
hukum dapat diartikan
terutama aktifitas
menyangkut bisnis
pada
tidak hanya berfungsi mendisiplinerkan
sebagai anggapan umum yang sama dari
ekonomi
tetapi
terwujud
dalam
masyarakat tertentu terhadap fenomena
kegiatan-kegiatan
ekonomi
sendiri.
atau suatu peristiwa hukum. Tanggapan
Bahwa
itu
merupakan kesatuan pandangan
(hukum) merupakan syarat mutlak bagi
terhadap nilai- nilai dan perilaku hukum.
berlangsungnya kegiatan ekonomi atau
Jadi
bisnis (Suyud Margono, 2002 : 7)
budaya
hukum
menunjukkan
kehadiran
sistem
peraturan
tentang pola perilaku individu sebagai
272
Eksistensi Budaya Hukum
Vol. II No. 02, November 2016
4. Tinjauan tentang Pendaftaran Hak Atas Merek
mulai ada sejak lahirnya revolusi industri
Industrial
rights
yang diatur dalam hukum perdata yang
dari
berlaku saat itu dianggap tidak memadai,
Menurut
terlebih lagi dengan mulai maraknya
merupakan
property bagian
penting
intellectual property right.
WIPO (The World Intellectual Property
di Prancis. Perlindungan mengenai HaKI
kegiatan perdagangan intemasional. Hal
Organization), intellectual property right
itulah yang kemudian melahirkan konsep
lebih luas ruang lingkupnya, karena
perlunya suatu ketentuan yang bersifat
selain mencakup Industrial property
internasional yang dapat melindungi
rights juga meliputi hak cipta (copy right)
kreatifitas manusia tersebut.
Sedangkan
yang
dimaksud
dengan
Industrial property rights, adalah hak kepemilikan industri yang terdiri dari
Berdasarkan ketentuan Pasal 27 (2) Deklarasi HAM se- Dunia, bahwa
HaKI dapat diartikan sebagai hak
"setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan (untuk kepentingan moral dan materi) yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta."
atas kepemilikan terhadap karya-karya
Tumbuhnya konsepsi HaKI tersebut,
yang timbul atau lahir karena adanya
pada akhimya menimbulkan kebutuhan
kemampuan intelektual manusia dalam
untuk melindungi atau mempertahankan
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi
kekayaan
(Rachmat Usman, 2002: 2). Karya-karya
gilirannya akan melahirkan konsepsi
tersebut merupakan kebendaan tidak
perlindungan
terwujud
intelektual.
industrial design, utilities model, paten dan
merek
dagang
(Zudan
Arif
Fachrullah, 1997: 107)
kemampuan
yang
merupakan
intelektualitas
hasil
tersebut,
hukum
sehingga
atas
pada
kekayaan
seseorang
Justifikasi paling mendasar HaKI
dalam bidang ilmu pengetahuan dan
perlu dilindungi, adalah bahwa seseorang
teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa
yang telah mengeluarkan usaha ke dalam
dan karyanya yang memiliki nilai-nilai
penciptaan memiliki sebuah hak alami
moral, praktis, ekonomis serta fungsi
untuk memiliki dan mengontrol apa yang
social (Bambang Kesowo, 1999: 3)
telah mereka ciptakan. Pendekatan ini
Pemikiran perlunya perlindunga n terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreatifitas
manusia
Gunawan
Widjaya
(dala m
diperoleh
Abdulkadir Muhammad, 2001: 144)
melalui ide-ide manusia sebenarnya telah
mengatakan bahwa perlindungan hukum
Eksistensi Budaya Hukum
yang
menekankan pada kejujuran dan keadilan.
273
Vol. II No. 02, November 2016
HaKI merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari unsur-unsur sistem
a. Fungsi dan Tujuan Merek Merek
mempunyai fungsi dan
sebagai berikut yang saling terkait satu
tujuan dari segi produsen maupun
dengan yang lain:
konsumen. Fungsi dan tujuan merek
1. Subjek
perlindungan,
yaitu pihak
pemilik atau pemegang hak, aparat penegak hukum, pejabat pendaftran dan pelanggar hukum;
yang
diatur
dalam
undang-undang;
apabila
mendapatkan dia
dibuktikan
perlidungan
sudah
terdaftar
dengan
pendaftaran,
memberi tanda pengena l
(nama) yang berbeda dengan produk lain yang sejenis (product identity);
kecuali
sertifikat
4. Merek
apabila
UU
dagang
juga
berfungs i
sebagai sarana promosi dan reklame (means of trade promotion).
lamanya HaKI itu dilindungi oleh UU; 5. Tindakan hukum perlindungan, yaitu telah
peniruan barangnya yang bermutu rendah;
4. Jangka waktu perlindungan, yaitu
terbukti
pemilik merek yang sah terhadap
dan
mengatur lain, seperti hak cipta;
apabila
(quality guarantee);
3. Untuk memberi perlindungan kepada
3. Pendaftaran perlindungan, yaitu HaKI akan
1. Menjamin nilai dan kualitas barang
2. Untuk
2. Objek perlindungan, yaitu semua jenis HaKI
bagi produsen adalah :
Sedangkan dari sudut konsumen, merek memiliki fungsi dan tujuan : 1. Sebagai petunjuk mengenai asa l
terjadi
barang, sehingga dengan melihat
pelanggaran HaKI, maka pelanggar
merek suatu barang dapat diketahui
dapat di hukum, baik secara pidana
nilai
maupun secara perdata.
mengadakan pemilihan barang yang
Sebagai salah satu bagian dari HaKI, merek dominan diakui sebagai hak milik tak
berwujud
yang
memungkinkan
dan
kualitasnya
guna
dibeli; dan 2. Dengan dicantumkannya merek pada suatu barang pemakaian suatu merek
pemilik atau pemegang merek untuk
akan
melaksanakan hak-haknya yang sama
dipertanggungjawabkan (Zudan Arif
atau mirip dengan HaKI lainnya, yang
Facrullah, 2000:124)
merupakan hak eksklusif bagi pemilik
lebih
dapat
atau pemegang hak untuk mengontrol
b. Persyaratan Merek yang Dapat Didaftar
pasar terhadap perbuatan curang pihak
Sebuah merek dapat dinamakan
lain yang merugikan.
274
merek apabila memenuhi syarat mutlak
Eksistensi Budaya Hukum
Vol. II No. 02, November 2016
berupa daya pembeda yang cukup
c. tanda atau cap stempel resmi
(capable of distinguishing), tanda yang
tanpa persetujuan dari pihak
dipakai (sign) tersebut mempunya i
berwenang;
kekuatan
daya
pembeda.
Untuk
d. nama dan foto dari orang terkenal,
mempunyai daya pembeda tersebut, merek
harus
penentuan
dapat
memberika n
(individualisering)
tanpa ijin darinya; e. lambang- lambang
pada
bendera tanpa ijin resmi dari
barang atau jasa yang bersangkuta n (Muhammad Djumaha, 2000:157)
negara,
pemerintah. Sertifikat merek diterbitkan dan
Menurut UUM 2001, merek yang
diberikan oleh Ditjen HaKI kepada
tidak dapat didaftar sebagai merek,
pemohon,
adalah :
persyaratan pemeriksaan subtantif da n
1. Permohonan
telah
memenuhi
merek
tidak ada keberatan dari pihak lain da n
yang
dalam waktu paling lama 30 (tiga
beritikad tidak baik tidak dapat
puluh) hari sejak tanggal berakhirnya
didaftar (Pasal 5):
jangka waktu pengumuman. Sertifikat
a. bertentangan dengan peraturan
merek akan diterbitkan dan diberika n
yang
pendaftaran
jika
diajukan
pemohon
perundang-undangan berlaku,
moralitas,
yang
oleh Ditjen HaKI kepada pemohon, jika
agama,
keberatan tidak dapat diterima da n
kesusilaan atau ketertiban umum; b. tidak memiliki daya pembeda; 2. Permohonan
pendaftaran
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tangga l
merek
permohonan tersebut disetujui untuk
ditolak oleh Ditjen Merek (Pasal 6)
didaftar dalam DUM dengan membayar
apabila :
biaya.
a. mempunyai pokoknya dengan
persamaan atau
merek
pada
keseluruhan
Merek yang terdaftar pada Ditjen
sudah
HaKI dapat dihapus (invalidation) dar i
terdaftar milik orang lain dan
DUM. Menurut Pasal 61 UUM 2001,
digunakan dalam perdagangan
penghapusan pendaftaran merek dapat
barang atau jasa yang sama;
dilakukan atas prakarsa Ditjen HaKI
b. mempunyai
yang
c. Hapusnya Hak atas Merek
pada
atau berdasarkan permohonan pemilik
pokoknya atau keseluruhan dengan
merek yang bersangkutan. Kemudia n
merek terkenal milik pihak lain
Pasal 63 UUM 2001, menyataka n
untuk barang atau jasa sejenis;
bahwa penghapusan pendaftaran merek
Eksistensi Budaya Hukum
persamaan
275
Vol. II No. 02, November 2016
dapat pula diajukan oleh pihak ketiga dalam
bentuk
gugatan
kepada
pengadilan niaga.
Persepsi pengusaha batik tentang arti pentingnya sebuah merek pada produk
batik
tersebut,
diekspresikan 5. Eksistensi Pemberdayaan Budaya Hukum Melalui Merek untuk Meningkatkan Ekonomi Pengusaha a. Pandangan Pengusaha Batik Gumele m Kabupaten Banjarnegara tentang hak atas merek batik. Di dunia
perdagangan,
kemudia n
dengan
cara
mencantumkan merek atau label pada produk batiknya dengan bentuk-bentuk yang
variatif.
Demikian
juga,
pengetahuan
serta
pengertian pengusaha batik
bahwa
pemahaman,
merek merupakan salah satu produk
merek
HaKI yang memiliki nilai ekonomis
merupakan salah satu wujud karya
yang cukup tinggi dan perlu dilindungi
intelektual manusia mempunyai arti
oleh pranata hukum, relatif masih
penting, karena penggunaan merek
kurang.
barang dan jasa tidak hanya mempunya i
Pengusaha
batik
baik
yang
arti ekonomis bagi suatu perusahaan,
termasuk kriteria pengusaha kecil, da n
tetapi juga mengandung aspek hukum
pengusaha menengah, meskipun dapat
yang luas baik bagi pemilik ata u
memberikan definisi tentang merek
pemegang hak atas merek maupun
batik, akan tetapi kebanyakan mereka
masyarakat sebagai konsumen yang
tidak mengetahui tentang pengertian,
memakai serta memanfaatkan barang
tujuan dan maksud dari HaKI, serta
dan atau jasa dengan menggunaka n
keberatan UU Nomor 15 Tahun 2001
suatu merek.
tentang Merek. Sebagai contohnya
Merek dagang atau label yang diberikan
oleh
seorang
produse n
terhadap produk yang dihasilkan baik berupa barang dan jasa, adalah suatu ha l yang sangat penting sebab
nama
adalah pemahaman serta pengertia n mereka tentang istilah merek yang disamakan dengan paten. Hasil temuan menunjukkan bahwa setiap
pengusaha
batik
Gumelem,
produsen atau “citra” suatu perusahaa n
Kabupaten
atau pengusaha ikut dipertaruhkan d i
kesadaran yang cukup tinggi dalam ha l
dalamnya. Dengan demikian merek
untuk mencantumkan merek atau labe l
juga merupakan alat promosi strategis
di setiap produk batiknya, baik yang
yang dapat menghubungkan antara
berupa kemeja, baju, kerudung, celana,
konsumen dengan produsennya.
sarung
276
Banjarnegara
bantal,
sperei,
memilik i
dan
lain
Eksistensi Budaya Hukum
Vol. II No. 02, November 2016
sebagainya. Adapun alasan mereka
dibidang perdagangan menurut Abdul
mencantumkan merek, adalah sebaga i
Kadir Muhammad
berikut:
lain, adalah:
a. Pemberian
merek
memudahka n
konsumen mencari dan mengenali produk batik dengan pengusaha batik yang
memproduksinya,
sehingga
konsumen menjadi lebih muda h mencari
maupun
melacak
produsennya;
pengusaha
denga n
konsumennya; c. Pemberian
merek
sebagai
tanda
pengenal atau identitas produk; b. Fungsi merek
sebagai
indikator
sebagai
indikator
sumber; c. Fungsi merek kualitas; dan d. Fungsi sugestif;
b. Sebagai sarana atau alat promos i bagi
a. Fungsi
(2009: 36) antara
merek
Merek merupakan hak eksklusif dari negara yang diberikan kepada pemiliknya untuk "mengeksploitasi da n
mencerminka n
mengkomersialisasikan" dalam jangka
reputasi dan identitas yang berkaita n
waktu
tertentu.
Untuk
mendapat
dengan jaminan mutu produk batik,
pengakuan negara dan perlindunga n
sehingga semakin terkenal merek
hukum, merek tersebut terlebih dahulu
batiknya, maka akan berpengaruh
didaftarkan pada Ditjen HaKI.
pada naiknya harga batik yang lebih
Pendaftaran merek berarti Ditjen
tinggi dibanding dengan barang
HaKI memasukkan atau mencatatka n
sejenis tapi mereknya belum dikena l
merek secara resmi dalam DUM.
oleh masyarakat.
Melalui proses pendaftaran
merek
Adapun fungsi merek adalah untuk
secara bertahap, diharapkan akan lebih
membedakan barang atau jasa produks i
menjamin kepastian hukum, karena hak
satu perusahaan dari barang atau jasa
atas merek hanya diberikan kepada
produksi perusahaan lain yang sejenis.
orang
Fungsi
merek
dalam
atau
badan
hukum
yang
bidang
benar-benar berhak atas merek. Denga n
perdagangan sangat penting, karena
demikian pembatalan atas merek karena
dengan menggunakan merek
adanya persamaan dengan merek orang
suatu
produk (batik) dapat unggul dala m
lain dapat dihindari sedini mungkin.
persaingan, memiliki reputasi dapat
Bertitik tolak dari landasan adanya
mendominasi pasar dengan cara yang
pengakuan negara terhadap hak atas
sehat,
menguntungka n
merek yang bersifat eksklusif da n
fungsi merek
absolut, maka hukum akan memberika n
sehingga
masyarakat.
Adapun
Eksistensi Budaya Hukum
277
Vol. II No. 02, November 2016
jaminan perlindungan
yang penuh
dalam jangka waktu tertentu kepada
budaya yang berlaku dalam masyarakat. Satjipto
Rahardjo
(2000:
85)
pemilik merek (batik) yang sah. Prinsip
mengatakan bahwa pengkajian masala h
perlindungan hukum tersebut memilik i
hukum
kekuatan hukum tetap, sehingga dapat
menekankan
mencegah memakai
yang
hanya
melihat
bekerjanya
dan
hukum
pihak
lain
tanpa
hak
menurut prosedur formal sebagaimana
merek
yang
sama
ata u
dibagankan
dalam
peratura n
mengandung unsur persamaan denga n
perundang-undangan, belum mamp u
merek terdaftar.
menyentuh dan menjelaskan secara tuntas
b. Budaya Hukum Pengusaha Batik Gumele m Kab. Banjarnegara dalam Mendaftarkan Merek Batik Jawahir
Thontowi
menegaskan bahwa
(2001:
dan
luas
bagaimana
sesungguhnya
masyarakat
menyelesaikan
masalah-masala h
hukum yang dihadapinya.
Denga n
11)
mengkaji budaya hukum, maka dapat
kajian budaya
diketahui nilai- nilai dan sikap-sikap
hukum bukan hanya sekedar membahas
sosial
hukum
bekerjanya norma hukum tersebut.
dalam
konteks
perubaha n
yang
berpengaruh
pada
semata, melainkan melihat bagaimana sistem hukum yang satu berinterakas i dengan nilai- nilai sosial budaya lainnya. Terdapat tiga kompenen hubungannya
c. Faktor-faktor yang menjadi kendala pendaftaran hak atas merek Soeryono
Soekanto
(1989: 7),
dengan pembangunan budaya hukum
mengatakan bahwa faktor- faktor yang
Indonesia.
dapat mempengaruhi efektifitas hukum
budaya
Pertama hukum
pembanguna n
berkaitan
dengan
dapat diperinci pokok
peningkatan kualitas hukum subtantif.
sebagai berikut:
Kedua,
a. faktor hukumnya sendiri;
tegaknya
budaya
hukum
berkaitan dengan peranan struktur ata u lembaga- lembaga
hukum
dala m
masyarakat, oleh karena itu hilangnya supremasi hukum bukan hanya sekedar diakibatkan
oleh
kekuranga n
b. faktor
penegak
pihak-pihak
bahasannya
hukum,
yang
yaitu
membentuk
maupun menerapkan hukum; c. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
otonomi lembaga peradilan, melainka n
d. faktor masyarakat, yakni lingkunga n
juga disebabkan oleh kepastian hukum
di mana hukum tersebut berlaku; dan
yang tidak didukung, dan Ketiga, faktor
e. faktor kebudayaan, yakni sebaga i
278
Eksistensi Budaya Hukum
Vol. II No. 02, November 2016
hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia d i dalam pergaulan hidup.
di
terkenal (Pasal 6 ayat 1,2,3). - Penyelesaian sengketa merek dapat diselesaikan melalui jalur arbitrase
Faktor utama yang menjadi kendala
maupun
alternatif
temuan
sengketa
lainnya
yang
melatarbelakangi
penyelesaia n (Pasal
Niaga
84),
ketidakefektifan UUM 2001 adala h
Pengadilan
aka n
substansi hukum, yaitu hasil nyata yang
menyidangkan kasus tersebut (Pasa l
diterbitkan oleh sistem hukum, yang
76 ayat 2) dan putusan pengadila n
terdiri dari kaidah-kaidah yang beris i
niaga dapat diajukan kasasi Ke
perintah, perkenan dan larangan serta
Mahkamah Agung (Pasal 79).
adanya perilaku yang teratur (Kunthoro
Adapun hal-hal yang merupakan
Basuki, 2000: 152). Dalam terminologi
kelemahan dari UUM 2001, sehingga
lain substansi hukum disebut pula
menjadi tidak dapat bekerja secara
peraturan itu sendiri atau lebih tegasnya
efektif adalah: Prosedur birokrasi yang
adalah hukum positifnya (Winarno
harus
Yudho, 1987:58).
berbelit-belit dan lama, karena UUM
dilalui
oleh
pemoho n
Dalam mengkaji materi maupun
2001 sendiri menentukan paling tidak
subtansi UU No 15 tahun 2001 tentang
minimal 14 (empat belas) bulan unruk
Merek,
menjad i
memperoleh sertifikat hak atas merek,
kendala dalam praktek di lapanga n
jika semua prosedur berjalan sesua i
sehingga
dengan yang dijadwalkan, tetapi dala m
yang
tidak
"diprediksi"
efektif.
Meskipun
demikian pada hakekatnya UUM 2001,
praktek seringkali lebih dari 14 bulan.
sebagai produk hukum yang mengatur
Dengan persyaratan dan prosedur
hukum merek di Indonesia, secara
yang ketat tersebut menyebabkan merek
umum dapat dikatakan sebagai hukum
yang diajukan oleh pemohon belum
merek yang modern, karena alasa n
tentu
antara lain sebagai berikut:
pemeriksa
- Ketentuan-ketentuan dalam UUM
adanya persamaan baik terhadap pokok
dikabulkan, merek
petugas
mengindentifikas i
2001 sudah mengakomodasi standart
atau
ketentuan-ketentuan
internasiona l
lainnya (Pasal 6 ayat 1 (a) Pasal 6 ayat 1
yang berkaitan dengan perjanjia n
(b) dan Pasal 6 ayat 1 (c). Jika hal ini
TRIPs, GATT, WTO dan WBPO;
terjadi maka pemohon harus mengurus
misalnya
segala persyaratannya dari nol lagi da n
perlindungan
meningkatka n terhadap
Eksistensi Budaya Hukum
merek
keseluruhan
apabila
terhadap
merek
ini berarti keluar biaya.
279
Vol. II No. 02, November 2016
Jangka waktu perlindungan hak
nilai- nilai nominal di atas termasuk
atas merek adalah 10 tahun terhitung
besar, sehingga mereka cenderung tidak
sejak tanggal penerimaan pendaftara n
mendaftarkan merek batiknya, karena
merek (Pasal 28). Hal ini dianggap ole h
dana
para
menambah modal dan memutar usaha
pengusaha
Kabupaten
batik
Gumele m
Banjarnegara
terlalu
yang
ada
digunakan
untuk
batiknya.
singkat, apalagi setelah dikurangi masa
Paparan di atas merupakan faktor
tunggu diperolehnya merek yang relatif
internal dari substansi hukum dapat
lama.
mengajuka n
menjadi “bumerang” bagi pelaksanaa n
perpanjangan 12 bulan sebelum merek
efektifitas UUM 2001 itu sendiri,
tersebut berakhir (Pasal 35 ayat 2). Jika
karena aturannya masih dalam beberapa
setelah 10 tahun pengusaha yang
hal bersifat “tidak kondusif”
Pemilik
harus
bersangkutan tidak
memperpanjang,
bisa diambil alih atau dimiliki pemoho n
6. Upaya Pemberdayaan Budaya Hukum Pengusaha Melalui Pendaftaran Hak Atas Merek
lainnya.
Sistem
maka mereknya otomotis hilang dan
Biaya pengurusan pendaftaran hak atas
merek
sesuai dengan atura n
hukum dapat
dikataka n
efektif apabila perilaku-perilaku manusia di dalam masyarakat sesuai dengan apa
dianggap terlalu mahal, terutama bagi
yang
pengusaha batik skala kecil. Biaya
aturan-aturan
pendaftaran
berdasarka n
Menurut Satjipto Rahardjo (220: 134),
Peraturan Pemerintah No 50 Tahun
ada beberapa hal yang dipenuhi dalam
2001 adalah: Permohonan pendaftara n
mengefektifkan sistem hukum yaitu:
merek
1. mudah tidaknya makna aturan-aturan
merek
Rp.
450.000,
perpanjangan 600.000,
merek
permohona n terdaftar
permohonan
Rp
pencatata n
telah
ditentukan hukum
Permohonan
pencatatan
aturan-aturan
nama
alamat
Permohonan
Rp
penghapusan
150.000, merek
terdaftar Rp. 100.000. Dari daftar biaya pengurusan di
berlaku.
2. luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat
atau
yang
dalam
hukum itu ditangkap dan dipahami;
pengalihan hak merek Rp.375.000, perubaha n
di
yang
mengetahui isi
hukum yang bersangkutan; 3. efisien
dan
efektif
tidaknya
mobilisasi aturan-aturan hukum; 4. adanya
mekanisme
penyelesaian
atas, maka biaya sebesar itu untuk
sengketa yang tidak hanya harus
ukuran pengusaha batik kecil tangguh,
mudah dihubungi dan dimasuki oleh
280
Eksistensi Budaya Hukum
Vol. II No. 02, November 2016
setiap warga masyarakat, akan tetapi
berlaku (UUM 2001), melainkan juga
juga
memberikan
harus
cukup
efektif
informasi
yang
benar
menyelesaikan sengketa-sengketa.
tentang kapan dan dimana
Untuk
nasional itu harus diakui berlakunya.
menyukseskan
progra m
hukum
pemberdayaan budaya hukum tersebut,
Untuk dapat menanamkan nilai- nila i
maka intervensi maupun campur tangan
baru dalam UUM 2001 sehingga dapat
pemerintah untuk melakukan penyadaran
melembaga sebagai pola tingkah laku
memang
perlu
yang baru di masyarakat, maka perlu
intervensi
di
pemerintah
dilakukan. sini
Kategori
adalah
maupun
peranan peraturan
perundangan untuk mendukung proses pemberdayaan tersebut. Jadi dalam setiap
adanya
proses
pelembagaan
dan
internasilasi dalam rangka pembentukan kesadaran hukum pengusaha batik. Kesadaran hukum bisa terjadi karena
langkah pemberdayaan, maka peran dan
diawali
adanya
komunikasi
posisi yang di ambil pemerintah harus
karena
proses
pemberitahuan
tepat.
proses
pengajaran. Lewat proses-proses tersebut,
memang
pengusaha batik menjadi tahu isi normatif
pengusaha batik itu sendiri, sedangkan
UUM 2001 dan sehubungan dengan hal
pemerintah berfungsi sebagai fasilitator
itu ia pada akhirnya akan menyesuaikan
dan mediator.
segala ketentuan UUM 2001. Harapan
Aktor
pemberdayaan
utama
dalam
ekonomi
Upaya awal yang dapat dilakuka n
hukum, dan
yang ingin dicapai lewat proses lanjutan
pemerintah
melalui
aktor-aktor
ini adalah bangkitnya rasa taat yang ikhlas
birokratnya
untuk
melakukan
dari pengusaha batik kepada hukum,
pemberdayaan budaya hukum pengusaha
sehingga UUM 2001 secara signifikan
batik sehingga mau dan mampu bersikap
dapat berlaku efektif dan kompetitif.
sebagaimana yang diinginkan oleh UUM 2001 untuk mereka sosialisasi
mendaftarkan hak atas
batiknya
adalah
adanya
aturan
hukum
melalui
berbagai media komunikasi hukum. Dengan demikian perlu
C. Simpulan Dari paparan di atas, dapat ditarik simpulan antara lain sebagai berikut : 1. pada dasarnya pandangan, pengertian
adanya
dan pemahaman pengusaha batik
penyuluhan hukum dan juga sistem
Gumelem, Kabupaten Banjarnegara
sosialisasi hukum lainnya hendaknya
tentang merek batik cukup baik,
dilakukan tidak semata- mata mentransfer
karena bagi mereka merek batik
pengetahuan hukum tentang apa yang
memiliki fungsi yang penting dan
Eksistensi Budaya Hukum
281
Vol. II No. 02, November 2016
strategis
bagi pemasaran
produk
pendaftaran hak atas merek untuk
batiknya, yaitu tanda pembeda produk
meningkatkan ekonomi pengusaha,
batik yang akan menjadi penghubung
dimaksudkan
antara
konsumen,
daya (power) dari pengusaha batik,
sehingga pencantuman merek batik
baik dari segi modal, teknologi serta
hukumnya wajib;
sistem
produsen
dan
untuk
meningkatkan
manajemen
masih
2. UUM 2001 tidak berlaku efektif
membutuhkan dukungan penuh dari
karena budaya hukum yang selama ini
pemerintah agar mereka tetap survive.
diresapi
batik
Pemberdayaan terhadap pengusaha
Gumelem, Kabupaten Banjarnegara
batik berkaitan erat dengan upaya
lebih cenderung tidak cocok dengan
penyadaran,
nilai- nilai yang terkandung dalam
emansipasi aktif dari pengusaha batik
UUM
agar posisi tawar mereka sebagai salah
oleh
2001,
pengusaha
sehingga
mereka
partisipasi
mengabaikan kegiatan pendaftaran
satu
hak atas merek batik pada Ditjen
mewujudkan
HaKI,
yang
karena
dipandang
kegiatan
tidak
tersebut
memberikan
keuntungan riil bagi usaha batiknya; 3. faktor- faktor yang menjadi kendala
pelaku
ekonomi ekonomi
berkeadilan
berdaya/
sosialisasi
sosial
menjadi Upaya
dilakukan
hukum
untuk
kerakyatan
bertahan.
pemberdayaan
dan
sebagai
melalui media
dalam praktek pendaftaran merek
komunikasi hukum antara pemerintah
yang dikeluhkan oleh Pengusaha Batik
dan
Gumelem Kabupaten Banjarnegara di
menumbuhkembangkan
lapangan, adalah sistem hukumnya itu
membangun kesadaran hukum yang
sendiri
dengan
berdimensi kognitif sekaligus afektif
subtansi atau materi UUM 2001 dalam
dan diikuti dengan kegiatan riil dari
beberapa hal masih terdapat "celah"
pemerintah
kelemahan internal; struktur hukum,
dukungan fisik maupun non fisik,
yaitu administrasi dan birokrasi Ditjen
serta
HaKI yang tidak didukung oleh sarana
pengusaha
dan prasarana memadai.
mengembangkan usahanya.
yaitu
berkaitan
pengusaha
batik
untuk
untuk serta
memberikan
fasilitas kemudahan kepada batik
untuk
4. bahwa upaya pemberdayaan budaya hukum
282
pengusaha
batik
melalui
***
Eksistensi Budaya Hukum
Vol. II No. 02, November 2016
DAFTAR PUSTAKA Arif, Fachrullah Zudan. 1999. Hukum Ekonomi. Karya Aditama, Surabaya Agus, Riswandi Budi. 2004. Hak Atas Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, Rajawali Press, Jakarta. Budi, Maulana Insan. 1999. Sukses Bisnis Melalui Merek Paten dan Hak Cipta. Adiyta Bakri. Bandung. Basuki, Kunthoro. 2002. Budaya Hukum. Jurnal Mimbar Hukum UGM. Bintang, Sanusi. 2000. Pokok-pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis. Aditya Citra Bakri, Jakarta. Djunaidi, Noor Busha. 2000. Batik dan tantangannya. Makah Seminar. Dianggoro, Wiratno. 1998. Pembaharuan UU Merek dan Dampaknya bagi Dunia Bisnis, Jurnal Hukum Bisnis, Jakarta. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. Djumaha, Muh. 1999. Hak Milik Kekayaan Intelektual. Sejarah. Teori dan Praktik di Indonesia. Citra Aditya Bakti, Bandung. Erani, Yustika Ahmad. Industrialisasi Pinggiran. Pelajar.
2000. Pustaka
Hartono, Sri Redjeki. 2000. Kesiapan Perangkat Peraturan tentang Perlindungan Konsumen, Mandar Maju Bandung. Kesowo, Bambang. 1999. Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual di Indonesia. Yogyakarta. Fakultas Hukum UGM. Lukas, Anton. 1989. Peristiwa Tiga Daerah Revolusi dalam Revolusi. Grafiti Press. Jakarta. Moelyarto. 1999. Pemberdayaan Masyarakat. Media Presindo. Yogyakarta.
Eksistensi Budaya Hukum
Margono, Suyud. 2002. Komersialisasi Asset Intelektual. Aspek Hukum Bisnis. Muhammad, Abdul Kadir. 2001. Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual. Aditya Citra Bakti. Bandung. Murdock, dalam Satjipto Rahardjo, 1989. Hukum Dalam Perspektif Sosial. Alumni. Bandung. Ritzer, George. 1999. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Rajawali Press. Jakarta. Rahardjo, Satjipto. 2002. Aneka Persoalan Hukum Dalam Masyarakat. Supeno, Hadi. 2012. Seminar Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dengan Memberdayakn Produk Lokal Banjarnegara. Sukendar, Haris. 2003. Budaya Pra Sejahtera dan Peranannya dalam Pembangunan. Makalah Seminar. Shenry, R. Arnstein. 1997. A Leader of Citizen Participation dalam Classic Readings in Urban Planning an Introduction. Jay M Stein, New York. MC Graw Hill Inc. Lev, Daniel S.. 1998. Hukum dan Politik Indonesia. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial. Jakarta. Usman, Rachmadi. Hukum Atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia. Wignosoebroto, Soetandya. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya. Elsan. Jakarta. Widjaja, Gunawan. 2001. Seri Hukum Bisnis Lisensi. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Warrasih, Emi. 2001. Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan
283
Vol. II No. 02, November 2016
Tujuan Hukum, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Hukum UNDIP. Semarang.
284
Yudo, Winarno. 1997. Efektifitas Hukum Dalam Masyarakat. Jurnal Mimbar Hukum UGM.
Eksistensi Budaya Hukum
