Eksekutabilitas Ketentuan Peralihan Undang-Undang Yayasan
Tesis Diajukan kepada Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Oleh : Yosafati Gulö 32 2011 001
Program Pascasarjana Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga 2014
LEMBAR PENGESAHAN
Judul Tesis
: Eksekutabilitas Ketentuan Peralihan Undang-Undang Yayasan
Nama
: Yosafati Gulö
NIM
: 32 2011 001
Program Studi : Magister Ilmu Hukum Menyetujui :
DR. Tri Budiyono, SH., M.Hum Pembimbing I
Kustadi, SH., M.Hum Pembimbing II
Mengesahkan, Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
DR. Tri Budiyono, SH., M.Hum
Dinyatakan Lulus Ujian tanggal : 26 September 2014
iii
SURAT PERNYATAAN Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama
: Yosafati Gulö
NIM
: 32 2011 001
Progdi
: Magister Ilmu Hukum Program Pasacasarjana UKSW : Perumsat Kemiri unit 18, Salatiga
Alamat
Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya dan dengan penuh kesadaran bahwa dalam penulisan tesis
dengan
Peralihan
judul:
”Aksekutabilitas
Undang-Undang
Yayasan”,
Ketentuan saya
tidak
melakukan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian
besar
karya
tulis
orang
lain
tanpa
menyebutkan sumber. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia dicabut hak saya sebagai mahasiswa atau dicabut kembali gelar yang sudah diberikan dan akibat hukum lainnya. Salatiga, 21 Agustus 2014 Yang membuat pernyataan,
Yosafati Gulö
iv
MOTTO
keadilan dalam teori hukum bukanlah keadilan sejati. Ia hanya keadilan anggapan atau asumsi. Keadilan sejati adalah keadilan yang secara nyata mendatangkan kedamaian hidup bersama dalam bermasyarakat. Keadilan sejati bersifat lokal dan kontekstual.
KATA PENGANTAR
v
Undang-Undang Yayasan
No.
16
Tahun
2001
tentang
yang kemudian diubah dengan Undang-
undang No 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan su-
dah diberlakukan sejak tanggal 6 Agustus 2002. Bagi yayasan yang telah berdiri sebelumnya, diberikan kesempatan selama enam tahun dua bulan untuk melakukan
penyesuaian
Anggaran
Dasar
(AD)-nya
dengan Undang-undang (UU) tersebut. Persyaratan dan prosedur penyesuaian AD telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 63 Tahun 2008 yang diubah dengan PP No. 2 Tahun 2013 tentang Pelakasa-naan UU Tentang Yayasan. Menurut ketentuan peralihan, yayasan yang tidak melakukan penyesuaian AD sampai paling lambat tanggal 6 Oktober 2008, dapat diberikan sanksi berupa larangan namanya,
menggunakan bahkan
kata
dapat
“yayasan”
dibubarkan
di
depan
berdasarkan
putusan pengadilan atas permohonan kejaksanaan atau pihak lain yang berkepentingan. Mengingat peran besar yayasan dalam pembangunan bangsa, pertanyaan yang mengganjal ialah apakah eksekusi sanksi tersebut memiliki urgensi bila ada di antara yayasan tidak melakukan penyesuaian AD sampai berakhirnya batas waktu tersebut? Persoalan berikutnya ialah apakah akibat hukum bagi yayasan yang demikian? Dua pertanyaan di atas merupakan fokus bahasan dalam penelitian ini. Penulis hendak menjelaskannya vi
dengan menganalisis ketentuan-ketentuan yang ada dalam UUY terkait dengan ketentuan peralihan. Tujuannya ialah memberikan masukan bagi pembuat UUY untuk memikirkan perbaikan UUY di kemudian hari serta memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Bagi penulis, selesainya penulisan tesis ini merupakan keajaiban. Mengapa? Karena sejak proposal dinyatakan diterima pada Juli 2012, tesis ini sempat terpinggirkan dari perhatian penulis karena adanya masalah yang terkait dengan pekerjaan penulis sebagai Sekretaris Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana. Tepatnya, sejak November 2012 sampai November 2013, setiap kali hendak membuka buku atau berhadapan dengan lap top, pemikiran penulis ternyata bukan di tesis, melainkan pada masalah yang sedang dihadapi. Syukur bahwa orang-orang di sekitar penulis, terutama Istri penulis, Desyani Betty Wibowo dan tiga Putra kami yang hebat-hebat, yakni Efod Galang Yudhistira Gulö (Mahasiswa Semester VII pada Program Studi Arsitektur ITS Surabaya), Amos Fangaro Nifati Gulö (Siswa kelas IX SMP Kristen Satya Wacana), dan Soli Deo Glorius Gulö (kelas IV SD Banjaran IV Kota Kediri, Jawa Timur) tak henti-hentinya memotivasi penulis menyelesaikan tesis dengan gayanya masingmasing. Berkat dorongan mereka ditambah rasa malu dari ancaman gagal studi memberi energi tambahan bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini sampai bentuknya yang sekarang. vii
Dorongan lain yang tak kalah penting adalah pertanyaan: “bagaimana kemajuan tesisnya?” dari temanteman Pengurus Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana di kantor dan teman-teman lain di jejaring sosial turut memacu semangat penulis. Selesainya tesis ini, tak lepas dari adanya kesempatan yang diberikan oleh FH UKSW bagi penulis untuk belajar pada prgoram studi MIH. Yang langsung berhubungan dengan penulisan adalah bantuan pemikiran berupa saran-saran dan masukan dari Bapak Tri Budiyono dan Bapak Kustadi selaku pembimbing I dan II
penulis,
yang
selalu
bersemangat
memberikan
masukan kepada penulis setiap kali berkonsultasi, baik menyangkut substansi maupun teknis penulisan. Atas dorongan, kesempatan, dan bantuan tersebut, penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semuanya. Beberapa di antaranya ialah: 1. Bapak Khrishna D. Darumurti, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum UKSW atas kesempatan yang diberikan kepada penulis menempuh pendidikan di Program Studi MIH-FH UKSW. 2. Bapak Dr. Tri Budiyono, SH, Hum selaku Ketua Program Studi MIH-UKSW sekaligus sebagai Pembimbing I, yang entah mengapa begitu tampak yakin menerima penulis menjadi mahasiswa pada program studi MIH dan bahkan bersedia menjadi pembimbing penulis dalam penulisan tesis ini walaupun latar belakang pendidikan penulis non hukum. viii
3. Bapak Kustadi, SH, M.Hum selaku pembimbing II yang selalu bersedia menyesuaikan waktu berkonsultasi secara sekaligus bersama pembimbing I. Kesediaan beliau tersebut sangat menolong proses konsultasi. 4. Mbak Widia, sebagai sekretaris Program Studi MIH yang selalu cekatan mengelola berbagai informasi, waktu kegiatan kuliah, dan berbagai urusan administrasi di MIH. 5. Perpustakaan UKSW yang memberikan perlakuan khusus kepada penulis dalam hal meminjam buku. Ketentuan
yang
diberlakukan
disamakan
dengan
dosen
kepada
penulis
karena memosisikan
penulis sebagai tidak semata-mata mahasiswa, sehingga penulis diberi kesempatan meminjam buku dengan jumlah pinjaman dan kurun waktu yang sama dengan ketentuan untuk dosen. 6. Sahabat baik penulis, Nimerodi Gulö, SH., MH., yang terus mendorong penulis untuk belajar hukum sebaik-baiknya dan segera menyelesaikan studi. Wujud kesungguhan dorongannya benar-benar memotivasi dan tak mungkin dilupakan. Beliau membelikan dan menghadiahkan cukup banyak buku hukum yang penulis suka atau perlukan. 7. Istri penulis dan tiga putra kami tersebut di depan yang penuh pengertian dan dengan suka cita mengijinkan penulis pulang ke Kediri terkadang satu kali dalam dua atau tiga minggu selama studi. Tanpa pengertian dan dukungan mereka, sulit bagi ix
untuk belajar secara maksimal dan menyelesaikan penulisan tesis ini. Penulis berharap kiranya dukungan dan bantuan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi bagian dari pelajaran untuk terus memaknai kehidupan. Penulis sadar bahwa tesis ini jauh dari sempurna. Penulis sendiri belum puas. Namun, inilah yang dapat penulis capai saat ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan
hati
penulis
membuka
diri
untuk
menerima masukan dan saran demi kebaikan penulis sendiri dan penyempurnaan isi tesis ini agar dapat mencapai tujuan penulisannya. Salatiga, Agustus 2014
Penulis
x
DAFTAR ISI Halaman Judul ............................................................ i Lembar Pengesahan .................................................... ii Pernyataan Keaslian ................................................... iii Motto ......................................................................... iv Kata Pengantar ............................................................ v Daftar Isi ..................................................................... x Daftar Singkatan ...................................................... xiii Abstrak .................................................................... xiv Bab I Pendahuluan ..................................................... 1 A. Latar Belakang ................................................... 1 B. Rumusan Masalah .......................................... 19 C. Tujuan Penelitian ............................................ 20 D. Manfaat Penelitian ........................................... 20 E. Keaslian Penelitian .......................................... 21 F. Kerangka Teori ................................................. 22 G. Metode Penelitian ............................................ 23 H. Langkah-Langkah Penelitian ........................... 26 Bab II Kerangka Teori .............................................. 28 A. Konsep Yayasan .............................................. 29 1. Yayasan Menurut Ahli Hukum .................... 29 2. Yayasan Menurut Pemahaman Masyarakat .. 46 3. Yayasan Menurut Undang-Undang Yayasan 50 B. Keragaman Yayasan dan Pengaturannya .......... 58 1. Pemilahan Yayasan ..................................... 58 xi
2. Materi Pengaturan Undang-Undang Yayasan 62 C. Udang-Undang Yayasan Dalam Sistem Hukum Nasional ............................................... 67 1. Posisi Undang-Undang Yayasan Dalam Hirarki Peraturan Perundang-Undangan ..... 72 2. Tujuan Undang-Undang Yayasan ................ 81 3. Konsistensi Tujuan Hukum Dalam Undang-Undang Yayasan ............................. 90 Bab III. Ketentuan Peralihan dalam Undang-Undang dan Akibat Hukum Terhadap Yayasan ...... 96 A. Ketentuan Peralihan Undang-Undang .............. 97 1. Pengertian Ketentuan Peralihan ................. 97 2. Materi Ketentuan Peralihan ...................... 100 B. Ketentuan Peralihan Undang-Undang Yayasan ......................................................... 104 1. Penundaan Undang-Undang Yayasan ....... 107 2. Dasar Hukum Penundaan Pemberlakuan Undang-Undang Yayasan ............. 110 3. Kewajiban Menyesuaikan Anggaran Dasar 113 a. Standar Isi Anggaran Dasar ................. 114 b. Kekayaan Yayasan ............................... 117 c. Organ Yayasan dan Kewenangannya .... 128 C. Akibat-Akibat Hukum Ketentuan Peralihan .... 135 1. Akibat Hukum .......................................... 136 2. Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan Peralihan .................................. 140 xii
3. Tindak Lanjut Ketentuan Peralihan ........... 156 Bab IV Penutup....................................................... 163 A. Kesimpulan .................................................... 163 B. Saran-Saran .................................................. 167 Daftar Pustaka ....................................................... 169
xiii
Daftar Singkatan Dalam tesis ini ada beberapa singkatan atau akronim yang dipakai. Untuk mencegah terjadinya salah tafsir atas singkatan atau akronim tersebut, berikut ini dikemukakan istilah lengkapnya, yakni: UU
= Undang – undang
UUY
= Undang-undang Yayasan
PP
= Peraturan Pemerintah
AD
= Anggaran Dasar
Kemenkumham = Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia PT
= Perseroan Terbatas
Kemenkeu
= Kementerian Keuangan
Keppres
= Keputusan Preisden
BUMN
= Badan Usaha Milik Negara
BUMD
= Badan Usaha Milik Daerah
Kepmenkeu
= Kementerian Keuangan
Keppres
= Keputusan Presiden
Kemendikbud
= Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dirjend Dikti
= Direktorat Jenderal Tinggi
LNRI
= Lembaran Negara Republik Indonesia
TLNRI
= Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
xiv
Pendidikan
Abstract This thesis discusses the executability of transitional provisions stipulated in the Law on Foundations. The concept of executability in this context is interpreted as compliance to the transitional provisions by both the foundations and law officials. For the foundations, particularly those established prior to the issuance of Law on Foundations, compliance is indicated by the adjustment made to their statutes according to what is required by the transition provisions within a certain time. Compliance on the side of
law officials is
characterized by their proactive stance to implement sanctions for those violating the transitional provisions required by the Law on Foundations. The criterion of sanctioning is based on the goal of the national law by adopting Radbruch’s approach in law enforcement. The method applied in this research is basically statutory approach supported by conceptual approach, combined with the study of the legal text books, research reports, articles, and news related to foundations. The result of this research shows that the transitional provisions stipulated in the Law on Foundation have not been performed as it should be. This is due to some defects that exist in the Law on Foundations itself, such as the existence of conflict between the goals of the Law on Foundations and its own rules, conflict between articles or conflict between government regulations and the Law on Foundations, as well as conflict between the obligation to enforce law on one side and its benefits for xv
the foundation and its effects on society on the other side. Based on this discussion it can be concluded that the implementation
of
sanctions
for
violations
of
the
transitional provisions of the Law on Foundations does not have much urgency for the foundations in terms of achieving the main goals of the national law.
xvi
