“EKONOMIA” JURNAL EKONOMIA
ISSN : 1858 – 2451 VOL. 6, No. 2, Agustus 2015 PEMIMPIN UMUM Drs. H. AM. Effendi Sangkim, M.Si PEMIMPIN REDAKSI Elvera, S.E., M.Sc WAKIL PEMIMPIN REDAKSI Laili Dimyati, S.E. M.Si KONSULTAN AHLI Dr. Zakaria Wahab, M.BA Drs. M. Kosasih Zen, M.Si DEWAN REDAKSI Junaidi, S.I.P., M.Si Marko Ilpiyanto, S.E.,M.M Ruaman Yudianto, S.E., M.M Zulaiha, S.E. M.A PENYUNTING AHLI M. Junius Effendi, S.Kom.,M.Kom Medi Triawan, S.Kom.,M.Kom SEKRETARIS REDAKSI Yulia Misrania, S.E DISTRIBUTOR Yadi Maryadi, S.E Ipriansyah, Amd.Kom PEMIMPIN USAHA Chusnul Chotimah, SE
DITERBITKAN OLEH : LEMBAGA PENELITIAN & PENGABDIAN MASYARAKAT (LPPM) SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) LEMBAH DEMPO PAGARALAM Jl. H. Sidik Adim No. 98 Airlaga, Pagaralam Utara. Telp. (0730) 624445, Fax (0730) 62325
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA DALAM SITUS INTERNET ( DUNIA MAYA) Herma Diana, S.H.,M.H.
ABSTRAK Situs internet di Indonesia banyak pelaku usaha yang mencantumkan disclaimer. Disclaimer yang dicantumkan dalam situs internet di Indonesia seringkali menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen. Banyak konsumen yang tidak menyadari keberadaan disclaimer karena letaknya sulit terlihat. Pencantuman disclaimer tersebut tidak adil bagi konsumen, sehingga sangat penting untuk diadakan penelitian. Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bentuk pengaturan pencantuman disclaimer dalam situs internet di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap konsumen berkaitan dengan pencantuman disclaimer dalam situs internet di Indonesia. Perlindungan hukum bagi konsumen di dunia maya sangat diperlukan untuk menjamin persamaan kedudukan antara pelaku usaha dan konsumen. Saat ini perlindungan hukum secara umum dapat diberikan kepada konsumen secara preventif dengan dibentuknya suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) dan secara represif melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan perdata dan sanksi pidana berdasarkan Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Melalui jalur non litigasi dapat diselesaikan dengan alternatif penyelesaian sengketa salah satunya melalui jalur Arbitrase. Dalam Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang -undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan hukum sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan artikel dalam format elektronik. Seluruh bahan bahan hukum tersebut dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang telah dirumuskan berdasarkan sistem bola salju dan dianalisa secara deskriptif dan evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, bentuk pengaturan hukum terhadap pencantuman disclaimer di Indonesia ditinjau dari Undangundang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang secara khusus ( lex specialis derogate legi generali ) mengatur kegiatan di dunia maya, masih belum jelas. Namun, jika ditinjau dari segi perlindungan konsumen secara umum dalam Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagian besar pencantuman disclaimer dalam situs internet ( website) dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum terhadap Konsumen, Situs Internet
70
ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION LAW ACTORS ON BUSINESS IN INTERNET SITE) Herma Diana, SH, M.H.
ABSTRACT Internet sites in Indonesia, many businesses that include a disclaimer. Disclaimer listed in the Internet site in Indonesia is often declared the transfer of responsibility from businesses to consumers. Many consumers are not aware of the disclaimer because it is difficult to see. Inclusion of the disclaimer is not fair to consumers, so it is important for the research. There are two issues that were examined in this study is the inclusion of a disclaimer form settings on the Web site in Indonesia and the legal protection of the consumer with regard to the inclusion of a disclaimer on the Web site in Indonesia. Legal protection for consumers in cyberspace is necessary to ensure equality between businesses and consumers. Currently the general legal protection can be given to consumers by the establishment of a preventive Reliability Certification Institute (LSK) and repressively through litigation can be done by filing a civil suit and criminal sanctions based on Law No.11 of 2008 on Information and Electronic Transactions , Through non-litigation can be resolved with one of the alternative dispute resolution through arbitration. In the study used is a normative legal research using -undangan law approach and the approach to the analysis of legal concepts. Legal materials used are the primary legal materials in the form of laws and regulations, secondary law material in the form of literature relating to the cases and tertiary legal materials in the form of legal dictionaries and articles in electronic format. The entire legal materials were collected by topic issues that have been formulated based on a system of snowballs and analyzed by descriptive and evaluative. Based on the results of a study of the problem, the forms of regulation of the law against the inclusion of a disclaimer in Indonesia in terms of Act 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions that are specifically (lex specialis derogate legi generali) regulate the activities in the virtual world, yet clear. However, if viewed in terms of consumer protection in general in Act 8 of 1999 on Consumer Protection, most of the inclusion of a disclaimer on the Web site (website) can be characterized as the exoneration clause.
Keywords: Law on Consumer Protection, Site Internet (cyberspace)
71
informasi dan komunikasi yang memegang peranan penting dalam pembangunan. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (borde less) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung demikian pesatnya.Teknologi dan Informasi menjadi dua hal yang sangat penting karena dapat mempermudah segala aktivitas hidup manusia. Demikian pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi informasi, yang merupakan salah satu penyebab perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah mempengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.
1. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara dan memperkukuh perundang-undangan demi kepentingan nasional. Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi berperan penting dalam perdagangan dan pertumbuhan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Internet yang merupakan kepanjangan dari Interconection Networking atau juga yang telah menjadi International Networking Internet dapat menghubungkan komputer diseluruh dunia tanpa dibatasi oleh jumlah unit menjadi satu jaringan yang bisa saling mengakses. Dengan internet tersebut, satu komputer dapat berkomunikasi secara langsung dengan komputer lain di berbagai belahan dunia. Internet pertama kali dikembangkan oleh salah satu lembaga riset di Amerika Serikat, yaitu DARPA (Defence Advanced Research Project Agency) pada tahun 1973. Pada saat itu DARPA membangun Interconection Networking sebagai sarana untuk menghubungkan beberapa jenis jaringan paket data seperti CS-net, BITnet, NSF-net dan lain-lain. Pada mulanya jaringan internet hanya dapat digunakan oleh lingkungan pendidikan (perguruan tinggi) dan lembaga penelitian. Kemudian tahun 1995, internet baru dapat digunakan untuk publik.
Beberapa tahun kemudian, Tim Berners –Lee mengembangkan aplikasi world wide web (www),dengan adanya aplikasi www tersebut dapat memudahkan rang untuk mengakses informasi di internet. Setelah dibukanya internet untuk keperluan publik kemudian semakin banyak muncul aplikasi–aplikasi bisnis di internet.World wide web (www) merupakan sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui program browser Internet Explorer (IE) seperti Mozilla Firefox. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google , pengguna sistem elektronik di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacammacam informasi. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran (decentralization), pengetahuan (knowledge) informasi dan data secara ekstrim. Internet juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik.
Masalah Pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat. Pada era globalisasi ini perubahan telah terjadi diberbagai bidang kehidupan, termasuk perkembangan teknologi
72
Internet merupakan sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari informasi yang konsumen inginkan. Di internet, konsumen dapat mencari barang kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Berita dan beragam informasi yang diperlukan dapat konsumen temukan di internet, termasuk hiburan.
Indonesia mencapai 55 juta orang pada tahun 2011 Studi terhadap urban netizen di Indonesia ini dilakukan pada bulan Agustus dan September 2011 di 11 kota besar antara lain Jakarta, Bodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Denpasar, Pekanbaru, Palembang, dan Banjarmasin. Pada tahun 2012 ini pengguna Internet di Indonesia telah mencapai hampir berjumlah 60 juta pengguna Internet. Jumlah konsumen pengguna internet di Asia sebesar 22,4 persen, setelah Jepang. Indonesia merupakan negara peringkat ketiga di Asia untuk jumlah pengguna internet Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju, mempermudah untuk mengakses informasi apapun yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya informasi produk. Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, baik yang dilakukan secara online. Kemampuan komputer-komputer tersebut untuk saling terkoneksi antar satu dengan lainnya membuka peluang munculnya suatu metode pemasaran baru bagi produkproduk perniagaan baik itu berupa barang maupun jasa.
Cara yang digunakan sangat mudah, hanya dengan mengetik nama, alamat situs atau mencarinya dengan mesin pencari, dalam hitungan detik kebutuhan yang konsumen butuhkan dapat konsumen dapatkan. Aplikasi bisnis yang berbasiskan teknologi internet ini mulai menunjukkan adanya aspek finansial. Perusahaan-perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar menggunakan teknologi internet sebagai pendukung kegiatan bisnisnya. Internet digunakan sebagai wadah untuk promosi, bisnis dan fasilitas untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal. Pemasaran yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang ini banyak yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Saat ini suatu perusahaan dapat bertahan apabila memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaanperusahaan pesaingnya. Sebagai contoh internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, dan sebagainya. Hal ini mempermudah konsumen dalam menjalankan aktivitas/transaksi bisnisnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena dapat dilakukan di dalam rumah, begitu pula tingkat keamanannya yang relatif lebih terjaga.
Pengguna sistem elektronik/ konsumen sampai saat ini banyak yang belum menyadari bahwa dalam setiap situs di Internet mencantumkan disclaimer template pada bagian lain pada lay out situs internet tersebut. Disclaimer disebut juga pernyataan penyangkalan yang terdapat pada situs internet isinya kurang lebih menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimuat di dalam situs internet tersebut semata mata hanya sebagai informasi belaka dan pemilik situs tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang dimuat tersebut.Begitu juga dalam situs jual beli online (e-commerce) di internet banyak dicantumkannya disclaimer yang isinya bahwa penyelenggara sistem elektronik
Konsumen pengguna internet saat ini semakin besar dan bertambah terus setiap harinya dari 245 juta penduduk Indonesia, konsumen pengguna internet di 73
sebagai pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang timbul.
tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap segala sesuatu hal yang mungkin akan terjadi dan berakibat merugikan.
Pengguna Internet di Indonesia Capai 55 Juta diakses dari : http://tekno.kompas.com, pada tanggal 12 September2012. Status hukum pencantuman disclaimer , diakses dari URL : ttp://www.hukumonline.com, pada tanggal 12 September 2012 dari setiap produk yang sudah dibeli oleh konsumen. E-commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui internet.
Mengacu kepada disclaimer tersebut, yang merupakan sebuah website penyedia TV Streaming, ada sedikit ketidaksesuaian terhadap disclaimer yang mereka cantumkan, logika sederhananya adalah bagaimana mungkin web TV streaming tersebut tidak bertanggun g jawab atas apa yang di tampilkan, maupun dilekatkan meskipun content dan servernya itu berasal dari website lain Tentu saja disini sangat jelas dilihat bahwa penyelenggara sistem elektronik pada situs tersebut ingin mengalihkan tanggung jawabnya. Keluhan konsumen berkaitan dengan jual beli secara online (ecommerce) juga ditemukan salah satunya adalah mengenai seorang konsumen yang membeli jam tangan disebuah online shop di internet dimana permasalahan muncul ketika barang sampai ditangan konsumen ternyata hanya berupa kotak jam saja tanpa ada jam tangan padahal sebelumnya konsumen sudah melakukan pembayaran lunas kepelaku usaha online shop tersebut, tentu saja dsini konsumen tersebut merasa kecewa dan dirugikan kemudian langsung menghubungi pihak online shop dan pihak online shop tidak mau bertanggung jawab atas tidak adanya jam tangan didalam kotak jam tersebut, tentu saja alasan pihak online shop tersebut dikuatkan yang telah dicantumkan sebelumnya bahwa pihak online shop tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dikirim ke pembeli.
Transaksi jual beli online (ecommerce) juga merupakan suatu perjanjian jual-beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat. Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli elektronik yang digunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta melalui online. Menurut Efraim Turban, e-commerce is the process of buying, selling transferring, or exchanging product service and/or information via computer networks, mostly the Internet and intranets ”Definisi tersebut diatas menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah proses pembelian, pengalihan penjualan, atau peningkatan pelayanan produk dan / atau informasi melalui jaringan komputer , terutama internet. Beberapa alasan konsumen berbelanja secara online yaitu karena praktis, karena tinggal klik ‟, isi data diri dan bayar lewat e-banking atau atm, hemat karena lebih murah dari retail di toko fisik, efisien karena tidak perlu keluar rumah naik kendaraan, cari parkir, dan bayar parkir/taksi. Disclaimer dicantumkan oleh penyelenggara sistem elektronik / pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan konsumen terlebih dahulu. Dari 10 situs internet yang diakses, 8 diantaranya mencantumkan disclaimer yang didalamnya mengandung pengali han
Kasus selanjutnya ditemukan dari konsumen yang berbeda, konsumen tersebut membeli sejumlah barang secara grosir di sebuah online shop dan setelah barang diterima, didapati bahwa 2 dari 4 barang yang konsumen pesan dalam kondisi rusak, ketika konsumen mengadu ke online shop, pihak online shop mengatakan bahwa didalam situs sudah jelas dari awal bahwa barang grosir tidak 74
dicek dan tidak bisa dikembalikan. Oleh karena semakin mudahnya para pelaku usaha dalam mengalihkan tanggung jawab mereka yang dituangkan dalam bentuk disclaimer, maka hal tersebut seakan menjadi kebiasaan yang diikuti oleh pelaku usaha online lainnya sehingga terkesan menjadi suatu kewajiban dalam mencantum kan klausul pengalihan tanggung jawab dalam bentuk disclaimer di dalam setiap situs internet. Dari uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti dengan judul” Analis Perlindungan Hukum Pada Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Situs Internet ( Dunia Maya).
Terdapat eberapa pendapat para sarjana mengenai perlindungan hukum, antara lain : a) Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. b) Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah: Bagaimana Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Situs Internet ( Dunia Maya). ”
c) Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.
1.3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk menjelaskan Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Situs Internet ( Dunia Maya).
d) Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum diartikan sebagai tindakan melindungi atau memberikan pertolongan kepada subyek hukum dengan perangkat perangkat hukum. Bila melihat pengertian perlindungan hukum di atas, maka dapat diketahui unsur unsur dari perlindungan hukum, yaitu : subyek yang melindungi , obyek yang akan dilindungi alat, instrumen maupun upaya yang digunakan untuk tercapainya perlindungan tersebut.
1.4. Tinjauan Pustaka Bentuk perlindungan terhadap masyarakat mempunyai banyak dimensi salah satunya yaitu perlindungan hukum. Adanya benturan kepentingan didalam masyarakat harus dapat diminimalisasi dengan kehadiran hukum dalam masyarakat Adanya perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) , oleh karena itu maka setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus mampu memberikan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat.
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa 75
“Perlindungan konsumen adalah “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan mampu menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.
dalam kategori Pengguna Sistem Elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang merupakan setiap Orang, penyelenggara Negara, Badan Usaha dan Masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik. Selanjutnya untuk mempertegas makna dari barang dan/atau jasa menurut
Dalam hal ini penulis ingin menggali tentang sebab-akibat atau hal-hal mempengaruhi terjadinya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam situs internet ( dunia maya) pada hukum bisnis. Sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca dalam mengetahui hak-hak konsumen terhadap pelaku usaha dalam situs internet serta hukum-hukum yang mengatur perlindungan konsumen.
Pasal 1 angka 4 dan 5 UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga memberikan definisi dari barang dan jasa sebagai berikut : Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tiak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen, jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau presentasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Konsumen merupakan pengguna akhir (end user), dari suatu produk yaitu setiap pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
2.1. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Akademis Untuk perbaikan dan pengembangan dibidang Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan dan Ilmu Ekonomi serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan buku penulisan bagi praktisi hukum Bisnis.
Pengertian konsumen dapat terdiri dari tiga pengertian, yaitu: 1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu.
2. Manfaat Praktis Dapat memberikan kontribusi kepada pemerhati hukum khususnya Hukum Bisnis, Hukum Perburuhan, dan masyarakat luas yang berminat atau sekedar ingin mengetahui tentang topik bahasan ini.
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk diperdagangkan/komersial. Melihat pada sifat penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha
2.2.Kerangka Teori Berkaitan dengan kegiatan usaha secara online konsumen juga termasuk 76
perorangan maupun pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara) dan dapat terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau penjual produk akhir seperti supplier, distributor atau pedagang.
Hukum Perlindungan Konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidahkaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.Menurut Pasal 1 angka 2 UU No.8 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Pernyataan “tidak untuk diperdagangkan” yang dinyatakan dalam definisi dari konsumen ini ternyata memang dibuat sejalan dengan pengertian “pelaku usaha” yang diberikan oleh Undang-Undang, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung, Jawab Mutlak,dengan pelaku usaha menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 adalah :Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ini berarti tidak hanya para pelaku usaha pabrikan yang menghasilkan barang dan/atau jasa yang tunduk pada Undang -Undang ini, melainkan juga para rekanan, termasuk para agen, distributor, serta jaringanjaringan yang melaksanakan fungsi pendistribusian dan pemasaran barang dan/atau jasa kepada masyarakat luas selaku pemakai dan/atau pengguna barang dan/atau jasa.
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. 3. Pembahasan 3.1. Analisis Pelindungan dan Dasar Hukumnya
Konsumen
Menurut Pasal 1 angka 1 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa “Perlindungan konsumen adalah “ segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan mampu menjadi benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen. Faktor yang juga turut mendorong pembentukan Undang -Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia adalah perkembangan sistem perdagangan global yang dikemas dalam kerangka World Trade Organization (WTO), maupun program International Monetary Fund (IMF) dan Program Bank Dunia.
3.2. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pelaku Usaha Dalam Situs Internet ( Dunia Maya)
77
Peraturan dan Pengaturan Cyberspace di Indonesia (Serial Online) , diakses dari:URL : http://www.budi.insan.co.id pada tanggal 20 Januari 2012. Opera.Web terdiri dari dua komponen dasar yaitu server web danbrowser web Server Web merupakan sebuah komputer (server) beserta software yang berfungsi untuk menyimpan dan mendistribusikan data komputer lainnya melalui suatu jaringan internet, sedangkan Browser Web merupakan software yang beroperasi pada komputer pemakai (client) yang meminta informasi dari server web kemudian menampilkannya sesuai dengan file data yang diterima tersebut. Para pengguna sistem elektronik yang dapat disebut juga konsumen dapat mengetahui secara cepat perkembangan riset teknologi di berbagai belahan dunia. Dengan hanya berpandukan mesin pencari seperti Google , pengguna sistem elektronik di seluruh dunia mempunyai akses internet yang mudah atas bermacam-macam informasi.
menggunakan teknologi internet sebagai pendukung kegiatan bisnisnya.
Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran (decentralization), pengetahuan (knowledge) informasi dan data secara ekstrim. Internet juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam memberikan layanan publik. Internet merupakan sarana yang paling mudah untuk memenuhi kebutuhan dalam mencari informasi yang konsumeninginkan. Di internet,konsumen dapat mencari barang kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Berita dan beragam informasi yang diperlukan dapat konsumen temukan di internet, termasuk hiburan. Cara yang digunakan sangat mudah, hanya dengan mengetik nama, alamat situs atau mencarinya dengan mesin pencari, dalam hitungan detik kebutuhan yang konsumen butuhkan dapat konsumen dapatkan. Aplikasi bisnis yang berbasiskan teknologi internet ini mulai menunjukkan adanya aspek finansial. Perusahaan-perusahaan yang berskala kecil, menengah dan besar
Konsumen pengguna internet saat ini semakin besar dan bertambah terus setiap harinya dari 245 juta penduduk Indonesia, konsumen pengguna internet di Indonesia mencapai 55 juta orang pada tahun 2011Studi terhadap urban netizen di Indonesia ini dilakukan pada bulan Agustus dan September 2011 di 11 kota besar antara lain Jakarta, Bodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, Makassar, Denpasar, Pekanbaru, Palembang, dan Banjarmasin. Pada tahun 2012 ini pengguna Internet di Indonesia telah mencapai hampir berjumlah 60 juta pengguna Internet.Jumlah konsumen pengguna internet di Asia sebesar 22,4 persen, setelah Jepang. Indonesia merupakan negara peringkat ketiga di Asia untuk jumlah pengguna internet Pencapaian teknologi internet yang pesat dan maju, mempermudah untuk mengakses informasi apapun yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya informasi produk. Adanya kemudahan tersebut membuatnya menjadi suatu
Internet digunakan sebagai wadah untuk promosi, bisnis dan fasilitas untuk mendapatkan informasi mengenai segala hal. Pemasaran yang dulunya dilakukan secara konvensional sekarang ini banyak yang dilakukan dengan bantuan teknologi internet. Saat ini suatu perusahaan dapat bertahan apabila memiliki keunggulan bersaing dibandingkan dengan perusahaanperusahaan pesaingnya. Sebagai contoh , internet digunakan sebagai sarana untuk memesan/reservasi tiket (pesawat terbang, kereta api), hotel, pembayaran tagihan telepon, listrik, dan sebagainya. Hal ini mempermudah konsumen dalam menjalankan aktivitas/transaksi bisnisnya. Konsumen tidak perlu keluar rumah dan antri untuk memperoleh layanan yang diinginkan karena dapat dilakukan di dalam rumah, begitu pula tingkat keamanannya yang relatif lebih terjaga.
78
potensi yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi pola perdagangan, baik yang dilakukan secara online. Kemampuan komputer-komputer tersebut untuk saling terkoneksi antar satu dengan lainnya membuka peluang munculnya suatu metode pemasaran baru bagi produkproduk perniagaan baik itu berupa barang maupun jasa.
media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan ataupun perjanjian yang tercipta melalui online. Menurut Efraim Turban, e-commerce is the process of buying, selling transferring, or exchanging product service and/or information via computer networks, mostly the Internet and intranets ”Definisi tersebut diatas menjelaskan bahwa transaksi elektronik adalah proses pembelian, pengalihan penjualan, atau peningkatan pelayanan produk dan / atau informasi melalui jaringan komputer, terutama internet.
Pengguna sistem elektronik / konsumen sampai saat ini banyak yang belum menyadari bahwa dalam setiap situs di Internet mencantumkan disclaimer template pada bagian lain pada lay out situs internet tersebut. Disclaimer disebut juga pernyataan penyangkalan yang terdapat pada situs internet isinya kurang lebih menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimuat di dalam situs internet tersebut semata mata hanya sebagai informasi belaka dan pemilik situs tidak bertanggung jawab atas keakuratan dan kelengkapan informasi yang dimuat tersebut. Begitu juga dalam situs jual beli online (e-commerce) di internet banyak dicantumkannya disclaimer yang isinya bahwa penyelenggara sistem elektronik sebagai pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang timbul. Pengguna Internet di Indonesia Capai 55 Juta diakses dari : http://tekno.kompas.com, pada tanggal 12 September2012. Status hukum pencantuman disclaimer , diakses dari URL : ttp://www.hukumonline.com, pada tanggal 12 September 2012 dari setiap produk yang sudah dibeli oleh konsumen. E-commerce merupakan perdagangan yang dilakukan melalui internet. Transaksi jual beli online (e-commerce) juga merupakan suatu perjanjian jual-beli sama dengan jual beli konvensional yang biasa dilakukan masyarakat.
Beberapa alasan konsumen berbelanja secara online yaitu karena praktis, karena tinggal klik ‟, isi data diri dan bayar lewat e-banking atau atm, hemat karena lebih murah dari retail di toko fisik, efisien karena tidak perlu keluar rumah naik kendaraan, cari parkir, dan bayar parkir/taksi. Disclaimer dicantumkan oleh penyelenggara sistem elektronik / pelaku usaha tanpa adanya negosiasi dengan konsumen terlebih dahulu. Dari 10 situs internet yang diakses, 8 diantaranya mencantumkan disclaimer yang didalamnya mengandung pengali han tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap segala sesuatu hal yang mungkin akan terjadi dan berakibat merugikan. Mengacu kepada disclaimer tersebut, yang merupakan sebuah website penyedia TV Streaming, ada sedikit ketidaksesuaian terhadap disclaimer yang mereka cantumkan, logika sederhananya adalah bagaimana mungkin web TV streaming tersebut tidak bertanggung jawab atas apa yang di tampilkan, maupun dilekatkan meskipun content dan server nya itu berasal dari website lain Tentu saja disini sangat jelas dilihat bahwa penyelenggara sistem elektronik pada situs tersebut ingin mengalihkan tanggung jawabnya. Keluhan konsumen berkaitan dengan jual beli secara online (ecommerce) juga ditemukan salah satunya adalah mengenai seorang konsumen yang
Hanya saja terletak perbedaan pada media yang digunakan. Pada transaksi jual beli elektronik yang digunakan adalah 79
membeli jam tangan disebuah online shop di internet dimana permasalahan muncul ketika barang sampai ditangan konsumen ternyata hanya berupa kotak jam saja tanpa ada jam tangan padahal sebelumnya konsumen sudah melakukan pembayaran lunas kepelaku usaha online shop tersebut, tentu saja dsini konsumen tersebut merasa kecewa dan dirugikan kemudian langsung menghubungi pihak online shop dan pihak online shop tidak mau bertanggung jawab atas tidak adanya jam tangan didalam kotak jam tersebut, tentu saja alasan pihak online shop tersebut dikuatkan yang telah dicantumkan sebelumnya bahwa pihak online shop tidak bertanggung jawab atas barang yang telah dikirim ke pembeli.
barang/jasa selalu berhubungan dengan aspek bisnis atau transaksi perdagangan. Serta ada pula yang menggolongkan hukum konsumen dalam hukum perdata, karena hubungan antara konsumen dan produsen/pelaku usaha dalam aspek pemenuhan barang/jasa yang merupakan hubungan hukum perdata. 3.4. Hak-hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hak-hak dan Kewajiban Konsumen dalam Perspektif Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu: 1. Hak untuk mendapatkan keamanan (the right to safety); 2. Hak untuk mendapatkan informasi (the right to be informed); 3. Hak untuk memilih (the right to choose); 4. Hak untuk didengar (the right to be heard).
3.2.Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen yang berlaku di Indonesia memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan adanya dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Empat hak dasar ini diakui secara internasional. Dalam perkembangannya, organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam The International Organization of Consumer Union (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak, seperti hak mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan ganti kerugian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pada era 1960an Negeri Paman Sam cukup beruntung karena gerakan perlindungan konsumen mendapat dukungan pada tingkat suprastruktur politik ini terjadi pada 15 Maret 1962 tatkala Mantan Presiden Amerika Serikat, John F Kennedy mengucapkan pidato kenegaraan dihadapan Kongres Amerika Serikat berjudul “A Special Message of Protection the Consumer Interest, pernah mengemukakan empat hak dasar konsumen, yaitu : 1.The right to safe products;
Dengan adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Ada beberapa pakar yang menyebutkan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. Alasannya, permasalahan yang diatur dalam hukum konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan barang/jasa. Adapula yang mengatakan bahwa hukum konsumen digolongkan dalam hukum bisnis atau hukum dagang karena dalam rangkaian pemenuhan kebutuhan 80
2.The right be informed about products; 3.The right to definite choices in selecting products; 4. The right to be heard regard ing consumer interest.
konsumen yang dapat diberikan, ada 2 (dua) yaitu secara preventif yakni disyaratkan dengan adanya suatu Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan secara represif penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat dilakukan dengan pengajuan gugatan perdata, sanksi pidana dan melalui jalur Non Litigasi yang ideal dengan filosofi lahirnya transaksi elektronik dengan media situs internet (website ) adalah melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.
5. Penutup 5.1.Kesimpulan 1. Berdasarkan pembahasan terhadap penelitian sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut: Pengaturan disclaimer dalam situs internet (website) di Indonesia belum jelas dalam Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur secara khusus kegiatan transaksi elektronik di dunia maya (cyber space). Banyak disclaimer yang menyatakan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen dan letak nya pada bagian bawah homepage website sehingga tidak semua konsumen tanggap atas keberadaan disclaimer tersebut. Apabila ditinjau dari Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) beberapa substansi dari disclaimer dalam situs internet (website) dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi. Namun UUPK hanya berlaku secara limitatif dalam yurisdiksi nasional untuk transaksi secara konvensional (offline).
. 5.2. Saran 1. Untuk Pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informasi (Depkominfo) segera mengambil tindakan dalam rangka kepastian pengaturan yaitu peraturan Perundang-Undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik materi yang diatur haruslah jelas dan lengkap agar dapat melindungi hakhak konsumen yang melakukan transaksi bisnis secara elektronik. 2. Untuk Pemerintah, agar melegalisasi setiap website resmi yang melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan cara segera membentuk Lembaga Sertifikasi Keandalan (LSK) contoh: Case Trust dengan logo TrustSg di Singapura, agar dapat memberikan sertifikasi untuk setiap situs internet (website) sehingga dapat melindungi hak -hak konsumen.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen mengacu pada pencantuman disclaimer Dalam website, masih lemah. Adapun saat ini perlindungan hukum
81
DAFTAR PUSTAKA
I.
Buku
Arrasjid, Chainur, 2006, Dasar-dasar Ilmu Hukum , Jakarta : Sinar Grafika Azheri, Busyra 2011, Corporate Social Responsibility (Dari Voluntary Menjadi Mandatory), Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada. Azwar,Azrul, 1989, Pengantar Administrasi Kesehatan, Jakarta : PT. Binarupa Aksara. Budiono, Herlien, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang kenotariatan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Endeshaw, Assafa, 2007, Hukum ECommerce dan Internet dengan focus di Asia Pasifik , Jakarta : Pustaka Pelajar. Friedman , Lawrence M.,2009, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System : A Social Science Perspektive), (M.Khozim, Pentj), Bandung : Nusa Media. Hadi,Nor, 2012, Corporate Social Responsibility, Yogyakarta : Graha Ilmu Hadjon, Philipus M., 2007, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Percetakan M2 Print (edisi khusus). dkk , 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta. Handoyo , B.Hestu Cipto , 2008, Prinsipprinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik , Yogyakarta, Universitas Atmajaya. Hernoko,Agus Yudha,2008, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Yogyakarta : Laksbang Mediatama. Kartini, Dwi, 2009, Coorporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainability Management dan Implementasi di Indonesia, Bandung : Refika Aditama.
Kristiyanti, Celina Tri Siwi , 2008, Hukum Perlindungan Konsumen , Jakarta : Sinar Grafika. Makarim, Edmon, 2004, Kompilasi Hukum Telematika , Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada. Magdalena, Merry, 2009, UU ITE : don‟t be the next victim, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama Manan, Abdul, 2005, Aspek -aspek Pengubah Hukum, Jakarta : Kencana Marzuki , Peter Mahmud, 2011, Penelitian Hukum , Kencana Prenada Media Group, Jakarta Merto kusumo , Sudikno,2012, Teori hukum (edisi revisi), Cahaya atma pustaka, Yogyakarta Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada. Bakti Nasution , Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum , Bandung : CV. Rahardjo, Satjipto, 2010, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi , Yogyakarta : Genta Publishing. Samsul, Inosentius, 2004, Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak, Jakarta : Universitas Indonesia. Saliman, Abdul Rasyid et.Al. 2008, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus) Edisi 2 Cetakan 4, Jakarta : Kencana Renada Media Group. Salman, Otje, 2008, Teori Hukum – Mengingat, Mengumpul kan dan Membuka Kembali, Jakarta :Refika Aditama. Siahaan, N.H.T., 2005, Hukum Konsumen (Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk), Jakarta : Panta Rei. Sidabalok, Janus, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen , Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
82
Sidharta, Arief, 2009, Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum,Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum , Bandung : Refika Aditama Sinamo, Nomensen, 2009, Metode Penelitian Hukum , Jakarta : PT.Bumi Intitama Sejahtera. Sjahputra, Imam,2010, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik Bandung : PT.Alumni Supanto, 2010, Kejahatan Ekonomi Global & Kebijakan Hukum Pidana, Bandung : PT.Alumni. Niniek, 2009, Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya ,Jakarta : Sinar Grafika Susanto, Happy, 2008, Hak-Hak Konsumen Jika dirugikan , Jakarta : Visimedia Sutiyoso, Bambang, 2006, Penyelesaian Sengketa Bisnis , Yogyakarta : Citra Media --------------2008, Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Online Dispute Resolution dan Pemberlakuannya di Indonesia , Mimbar Hukum, Vol. 20 No.2, Yogyakarta : FH.UGM Wahyono, Teguh, 2009, Etika Komputer + Tanggung jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi , Yogyakarta : Andi Persada Yuliandari, 2009, Asas -asas Pembentukan Peraturan PerundangUundangan Yang Baik , Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada
Zulham, 2013, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta :Kencana Prenada Media Group . II. Tesis Ni Putu Ria Dedi Maheni, 2013, Perlindungan Konsumen, Pelaku Usaha , Disclaimer dan Situs Internet (Website), Tesis Universitas Udayana. Made MahartaYasa, 2010, Validasi Digital Signature Pada Dokumen Elektronik Dalam Transaksi Komersial , Tesis, Universitas Udayana. III.
Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang -Undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
83
84