EKONOMI KERAKYATAN BERHADAPAN DENGAN NEOLIBERALISME (Tulisan Ini Tekanan Bahasanya Lebih Ke Retorika, Lugas, Dan Tanpa Dosa)

EKONOMI KERAKYATAN BERHADAPAN DENGAN NEOLIBERALISME (Tulisan Ini Tekanan Bahasanya Lebih Ke Retorika, Lugas, Dan Tanpa Dosa) Bambang Basuki Dosen Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi ABSTRAKSI Globalisasi dalam pengertian yang sederhana artinya sudah tidak ada lagi batas antar negara, termasuk sistem perdagangan yang bebas. Globalisasi adalah suatu proses, dulu kita kenal dengan sistem barter, kemudian muai ada alat tukar berupa uang, transaksi perdaganganpun mulai bergesar antar desa, antar kota, antar pulau antar negara. Proses ini banyak kepentingan yang menumpang dan sengaja masuk secara nyata dalam sistem perekonomian dunia. Ekonomi kapitalis yang dibarengi dengan liberalisme terus melaju ke sistem neoliberalism, menjadikan sebagian negara larut dan atau melarutkan diri tanpa melihat jati diri yang telah melekat dalam suatu ideologi negara. Suatu negara jika tidak secara tegas dan memiliki kemampuan untuk mempertahankan ideologi negaranya maka mereka akan terseret terhadap derasnya arus globalisasi. Bagi sebagian masyarakat ada yang diuntungkan dengan globalisasi kelompok ini akan semakin kaya dan yang tidak mampu beradaptasi dengan globalisasi akan semakin ketinggalan, dan Negara tidak berdaya karena telah menyimpangkan Pancasila dalam praktik berbangsa dan bernegara. Ekonomi kerakyatan yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 jelas-jelas diatur khususnya dipasal 33 UUD1945. Aplikasi dalam praktik berbangsa dan bernegara, dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam mengambil kebijakan, keputusankeputusannya masih terlalu jauh menyentuh kehidupan rakyat pinggiran, rakyat miskin, rakyat terbelakang, rakyat yang tertindas. Negara harus segera turun untuk menghadapi neoliberalisme yang jelas-jelas bertentangan dengan sistem ekonomi kerakyatan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kata kunci : Globalisasi, neo-leberalisme dan ekonomi kerakyatan ABSTRACT The simple meaning of Globalization is there is no limitation anymore between nations, including the system of free trade.. Globalization is a process, it is used to be known as a barter, after that there was a measurement of exchange in the form of “money”; for this reason, the trade transaction began moving to villages, towns , islands and countries. In this process. There are many own interest following it and purposely enter in the world economics. Capitalize economics followed by liberalism grow fast through neo-liberalism which makes most of countries take part in this system without looking at their own characters which have stuck on their own ideology of the countries. If a country does not have strong ability to keep his ideology, the country will follow the hard wave of globalization. There are part of people who get advantages from this globalization . This group will become richer and for those who can not adapt to this globalization will be left behind soon and countries will lose their power because they have neglected Pancasila in applying the practice in the life of people and the nation. People economy implied in UUD 1945 is ordered clearly in chapter 33 UUD 1945. The application of the practice in the life of people and nation to run the wheel of government, to take the policy and the determination is still too far to touch the life of remote people, poor people , and people left behind who are under pressured . Countries must go down soon to face neo-liberalism which is against clearly with the people economy system written in UUD 1945. Keywords : Globalization, neo-liberalism and the people economy

PENDAHULUAN Fokus dalam tulisan ini lebih ditekankan pada globalisasi yang terkait dengan sistem perekonomian yang didalamnya terdapat perdagangan bebas (free trade). Dalam perdagangan bebas sponsor utamanya adalah

kekuatan kapitalis, kekuatan ini akan mengabaikan kepentingan ekonomi dengan strata sosial yang ada dalam masyarakat di negara manapun. Mayarakat Indonesia suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, secara perlahan tapi pasti kita akan terbawa 5

6 ANALISA, Vol. 1, No. 1, April 2013: 5–16

dalam arus globalisasi yang akan terus bergulir. Sistem ekonomi yang ada di Indonesia ini tidak jelas, artinya di satu sisi para pimpinan pemerintahan, lembaga eksekutip, legislatip dan bahkan para pakar di berbagai perguruan tinggi selalu berbicara, menulis, melaksanakan seminar, diskusi dengan tema–tema yang seakan menggiurkan bagi yang mendengarkan, mereka selalu menyampaikan pembangunan untuk mensejahterakan rakyat, demi keadilan dan pemerataan. Disisi lain aplikasi dalam praktek berbangsa dan bernegara, dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam mengambil kebijakan, keputusankeputusannya masih terlalu jauh menyentuh kehidupan rakyat pinggiran, rakyat miskin, rakyat terbelakang, rakyat yang tertindas. Mari kita tengok kebelakang, dikisaran 30 tahun yang lalu dan bandingkan dengan keadaan dan kehidupan masyarakat kita yang ada di pedesaan saat ini, kita amati, kita lihat, kita buktikan perubahan yang terjadi khususnya saudara-saudara kita, rakyat kita yang berada di pedesaan yang jauh dari keramain, yang jauh dari peradapan orang-orang kota, yang jauh dari kegemerlapan, yang jauh dari kenyamanan dan keberlimpahan. Evolusilah yang akan yang kita rasakan, yang kita liat, hanya segilintir oranglah yang terlihat terdapat perubahan yang agak signifikan. Tapi sebagian masyarakat desa, masyarakat petani, nelayan, buruh, pedagang kecil, pengrajin, tidak jauh berbeda dengan 20-30 tahun yang lalu baik dari tingkat kesejahteraan mereka, income percapita, tingkat kecerdasan mereka, tingkat keterampilan mereka. dibandingkan dengan kehidupan kota, kehidupan sebagaian kecil masyarakat kita yang telah mengenyam kemerdekaan ini. Perbandingan yang ada antara kehidupan glamor yang dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat kita dengan masyarakat kita yang ada didesa sangat tidak proporsional. Jika kita lihat angka penggangguran 7,24 juta orang sampai pada Agustus tahun 2012. ini juga menambah angka kemiskinan

yang akan menjadikan negara ini semakin jauh perbedaannya dari kehidupan para kapitalis dengan realita kehidupuan miskin sebagian masyarakat kita. (Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2012 mencapai 28,59 juta orang data Susenas September 2012). Betapa media massa kita sering memuat, menayangkan kesengsaraan kehidupan masyarakat, membagi nasi bungkus setiap hari bagi orang-orang yang masih peduli dengan keadaan, tayangan tukar nasib, jika aku menjadi dan masih banyak tayangan yang memprihatin negeri ini. Kita sebagai kelompok yang menikmati hasil pembangunan ini, yang telah menikmati pendidikan yang cukup, jika berpikir secara rasional, berpikir secara makro ekonomi, terhadap bantuan langsung tunai (BLT) yang diberikan kepada masyarakat miskin, pemberi BLT seharusnya jangan bangga, tapi justru seharusnya malu, rakyat seharusnya juga tidak bangga, seharusnya rakyat juga malu, karena sebenarnya ini adalah bukti atau cerminan kegagalan dalam membangun sistem, kegagalan untuk membangun fondasi ekonomi rakyat, sehingga mereka perlu diberi uang untuk menyambung kehidupannya. Bersyukurlah wahai orang-orang yang sudah merasa malu untuk diberi BLT! Rakyat yang menerima BLT pastilah senang, mereka merasa diperjuangkan, mereka merasa realistis dalam pemerintahan, mereka tidak terlibat dalam kesalahan karena memang bukan orang-orang yang menentukan kebijakan, keputusan. Mengapa mereka senang? Mengapa itu dianggapnya memperhatikan rakyat miskin,? Mengapa rakyat penerima BLT itu tidak malu? Jawabnya hanya satu, Karena Mereka Tidak Tahu. mereka tidak tahu apa itu sistem, mereka tidak tahu apa itu kapatilisme, mereka tidak tahu apa itu neolib, globalisasi, free trade, oligopoly. Mereka memang sudah biasa, mereka sudah biasa hidup sulit, mereka menjadi sudah biasa hidup melarat, serba tidak kecukupan, sengsara selama bertahuntahun. Sampai kapan para pemimpin

Basuki: Ekonomi Kerakyatan Berhadapan Dengan Neolibelisme 7

bangsa ini akan membiarkan mereka dengan kebiasaan hidup dengan serba sulit, sengsara dan penuh dengan penderitaan? Kapan para penentu kebijakan itu membuat rakyat miskin tersebut akan menjadi sangat malu jika menerima BLT? bahkan yang terjadi para eksekutif, legislatif mengeluarkan keputusan-keputasan dan kebijakan popular bagi para pengambil keputusan dan sebagian kecil yang menikmati para kapitaslis tetapi tidak popular bagi rakyat miskin. Sebagai contoh banyaknya mart-mart, IndoMart, Alfamart yang jelas-jelas tidak menguntungkan bagi rakyat penghasil produksi. Sebagai bukti adakah barang dagangan yang ada di mart-mart itu yang berasal dari rakyat dari wilayah yang ditempati? Jawabnya dipastikan 100% TIDAK ADA. Tetapi rakyat yang ketempatan mart-mart tersebut harus mengeluarkan duitnya untuk kemudian diusung para pemodal. Apakah ada eksekutif yang berani membela rakyatnya, tidak mau menyelewengkan Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila, yang tidak mau berkolaborasi dengan para neolib jawabnya “ada”, salah satunya Mantan Walikota Blitar Drs. Djarot Syaiful, MSi. Tidak ada mart-mart itu, hasil produksi rakyat dijual oleh sendiri dibeli oleh rakyat yang membutuhkan dan keuntungannya dinikmati rakyat. (dari rakyat, untuk rakyat). Inilah yang selalu menjadi pertanyaan yang tidak henti-hentinya, mengapa sebagian besar rakyat kita hidup dalam kemiskinan, selain sistem yang mengedepankan sitem kapitalis, neoliberal, salah satu diantaranya karena pendidikan kita yang jauh dari harapan. Dimanapun negara maju asal muasalnya adalah kemajuan pendidikan. Pendidikan butuh biaya, negara kita selalu menyebut dirinya kaya akan sumber daya alamnya, tapi kenyataannya kita miskin, mengapa kita miskin, karena pendidikan kita tidak maju, kenapa tidak maju karena miskin. Ini berarti pendidikan menjadi prioritas, berbarengan dengan pembenahan secara revolosioner terhadap sistem perekonomian kerakyatan. Betapa nistanya anggaran pendidikan nasional

kita, baru beberapa tahun inilah pemerintah berani memukul genderangnya untuk menaikkan anggaran pendidikan lebih dari 20%. Sangat nista untuk dikatakan para pakar pendidikan, para eksukutif, para dewan yang terhormat dan yang kualat atas lalainya atau memang sengaja melalaikan diri karena sudah lalai dengan janji-janjinya, bahwa pendidikan itu sentral terhadap kemajuan, yang pada akhirnya berujung terhadap kemakmuran rakyatnya EKONOMI KAPITALIS , LIBERAL DAN NEO-LIBERAL ( NEOLIB) Sedikit kita akan mengingat tentang sistem ekonomi kapitalis, liberal dan neo-liberal, tulisan ini tidak teoris hanya diambil secara pragmatis, bukan filosofinya, supaya kita tidak egois dan tahu persis dalam membandingkan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang akan dibahas dibagian lain dari tulisan ini.


EKONOMI KAPITALIS EKONOMI KAPITALIS/LEBERAL PEMERINTAH PAJAK PERSH RENDAH

PERUSAHAAN UPAH MINIMUM HRS CPT TUMBUH

FASILITAS PROFIT BESAR

UPAH NAIK

PERBANKAN PENGEMBANGAN PERUSAHAAN KONGLOMERASI MODAL DOMISTIK

Merupakan suatu sistem yang secara praktis melakukan penarikan terhadap pajak badan usaha seminimal mungkin, upah buruh juga kecil, kita kenal dengan Upah Minimum Regional, UMR bisa diartikan (Upah Makani Rogo) Upah Minimum Kabupaten/Kota, UMK (Upah Makani Kluargo) maksudnya ya upah syukur urip, untuk nyabung hidup, pas-pasan, minimum. Itupun juga masih banyak perusahaan yang membayar para buruh dibawah minimum dengan alasan jika dibayar ketentuan minimum perusahaan akan gulung tikar. Ini menjadi alasan mengapa para buruh tetap menerima, karena tidak ada alternatip lain, ya harus diterima dari pada tidak sama sekali dan ini pula yang dijadikan alat untuk memperbesar kapitalnya. Dalam pemahaman neoliberalisme pemerintah tidak berhak ikut campur dalam penentuan gaji pekerja atau dalam masalah-masalah tenaga kerja sepenuhnya ini urusan antara si pengusaha pemilik modal dan si pekerja. Pada pelaksanaan sistem ini pengusaha harus secara cepat ditumbuh kembangkan fasilitasnya, agar tumbuh dengan pesat. Jika sudah berkembang

INVESTASI BESAR2-AN

LAP.KRJ BARU

MODAL ASING

pesat pada akhirnya profit perusahaan menjadi besar, jika perusahaan sudah memperoleh profit yang besar maka digunakan untuk membangun kerajaan perusahaan yang lebih kita kenal membangun usaha dari hulu sampai kehilir, intinya untuk kesinambungan investasi. Profit yang meningkat, investasi yang berkembang diharapkan mampu menaikkan upah buruh dan membuka lapangan kerja baru, yang berarti mengurangi angka pengangguran. Secara ringkas negara yang menerapkan ekonomi kapitalis akan terus berusaha meningkatkan investasinya secara besar-besaran baik yang bersumber dari modal dalam negeri sendiri (domistik) maupun investasi yang berasal dari asing (negara lain). Rangkaian apa yang kemudian terjadi? Perbankan (yang notabene juga kebijakan pemerintah tentang Perbankan) harus mendukung terhadap perkembangan dan pertumbuhan perusahaan-perusahaan besar tersebut. Usaha-usaha kecil semakin terjepit, perbankkan enggan mengucurkan dananya, dengan alasan klise sulit membayar bunga dan angsuran


pokoknya, tidak punya jaminan, tidak memiliki pendidikan manajerial, tidak professional, berpendidikan rendah dan usahanya kecil, kredit yang diberikan kecil, bunga yang akan diterima bank

akhirnya juga kecil gak nutut dengan biayanya dan masih banyak lagi. EKONOMI LIBERAL

LIBERAL

BEKERJA

HAK HIDUP

BEBAS

HAK MERDEKA

MENGAMBIL KESEMPATAN APAPUN MENGAMBIL KEUNTUNGAN APAPUN

HAK SEJAHTERA UNTUK HANCUR PERSAINGAN WIN

Intisarinya bahwa sistem ekonomi liberal itu ya lanjutan atau pengembangan dari sistem ekonomi kapitalis yang menitik beratkan bahwa para pengusaha tidak ingin dicampuri urusan bisnisnya oleh pemerintah, tambah ribet, tidak efisien terlalu banyak urusan birokrasinya, banyak keluar uang untuk urusan ini itu. Oleh karena itu gebrakan seorang CEO sebuah perusahaan generic & electrick yang terkenal di Amirika Jack Walls, (dalam bukunya yang terkenal The Walls Way) dia katakan hancurkan birokrasi, karena birokrasi akan menghambat segala kemajuan, tidak efektip, tidak efisien.

LOSS


EKONOMI NEO-LIBERAL NEOLIBERALISME BERKEMBANG MELALUI REDUKSI MNS SBG MAKHLUK EKONOMI (HOMO-OECONOMICUS) DITERAPKAN PD SMUA DEMENSI MANUSIA MENJD PRINSIP PENGORGANISIAN SELURUH MASYARAKAT BERKEMBANG KE HIERARKI SEKTOR FINANSIAL CAPITAL BERKEMBANG KE INVESYTASI SEKTOR RIIL TERCIPTANYA LAP. KRJ

Ekonomi Neo-Liberal merupakan bentuk terakhir dari ekonomi liberal, Neoliberalisme adalah satu gerakan yang ingin mengusung ideologi kapitalisme-liberalisme klasik yang mendambakan kebebasan penuh, yang pada akhirnya mempengaruhi pola pikir dan kebijakan ekonomi di negara-negara sedang berkembang. Ada keyakinan global bahwa perdagangan dan pergerakan kapital dan informasi yang berlangsung secara bebas akan menghasilkan hal terbaik bagi kemajuan perekonomian dunia. Dengan demikian, globalisasi dan liberalisasi dipandang sebagai cara terbaik dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Itulah kini yang banyak diyakini orang dan secara sistematis disosialisasikan oleh IMF, Bank Dunia, dan organisasi perdagangan dunia (WTO). Globalisasi dalam pengertian inilah yang disebut dengan globalisasi neoliberal. Dalam realisasinya neoliberal tujuan utamanya adalah pasar fundamentalis, pro pertumbuhan, kesejahteraan umum dan pemerataan bukan tujuan. Semangat neoliberalisme adalah melihat seluruh kehidupan sebagai sumber laba korporasi Neoliberal beranggapan

MENGURANGI PENGANGGURAN

bahwa kesejahteraan manusia akan berjalan seiring dengan kebebasan manusia untuk berusaha melalui sistem liberal. Neo-liberal berkembang dengan mengalirnya globalisasi, tidak ada batas antar negara, perdagangan, teknologi, informasi, akan menjarah kesegala penjuru dunia. Hanya negara yang konsisten dan benar-benar melakukan proteksi yang tegas, kuat, membangun fondasi ekonomi kerakyatan yang kokoh untuk bisa menghindar dari sistem ekonomi global ekonomi neolib. Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hakhak milik pribadi. Neoliberalisme melalui ekonomi pasar bebas berhasil menekan intervensi pemerintah (seperti paham Keynesianisme), dan melangkah sukses dalam pertumbuhan ekonomi keseluruhan. Untuk meningkatkan efisiensi korporasi, neoliberalisme berusaha keras untuk menolak atau mengurangi kebijakan hak-hak buruh


seperti upah minimum, dan hak-hak daya tawar kolektif lainnya. Neoliberalisme bertolak belakang dengan sosialisme, proteksionisme, dan environmentalisme. Neoliberalisme bertujuan mengembalikan kepercayaan pada kekuasaan pasar, dengan pembenaran mengacu pada kebebasan.

Menurut kaum Neoliberal, sebuah perekonomian dengan inflasi rendah dan pengangguran tinggi, tetap lebih baik dibanding inflasi tinggi dengan pengangguran rendah. Tugas pemerintah hanya menciptakan lingkungan sehingga modal dapat bergerak bebas dengan baik

NEOLIBERALISME BERKEMBANG MELALUI REDUKSI MNS SBG MAKHLUK EKONOMI (HOMO-OECONOMICUS) DITERAPKAN PD SMUA DEMENSI MANUSIA MENJD PRINSIP PENGORGANISIAN SELURUH MASYARAKAT BERKEMBANG KE HIERARKI SEKTOR FINANSIAL CAPITAL BERKEMBANG KE INVESYTASI SEKTOR RIIL TERCIPTANYA LAP. KRJ

Suatu negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalis/leberalis/neoliberalis dicirikan dengan maraknya konglomerasi yang mengusai bisnis terintegrasi mulai dari hulu sampai kehilir dan hanya akan dikenyam oleh sebagaian masyarakat yang telah diminak bobokkan oleh sistem tersebut. Sangat ironis dan tidak adil sekelumit pengusaha bergelimpangan harta, berlimpah ruah dengan kekayaan dan kejayaannya, namun disisi lain para pekerja, para buruh yang membesarkan usahanya, yang menjadikan majikan berlimpah ruah, berfoya-foya hanya diupah cukup sekedar untuk makan. Ironisnya pemerintah justru menerapkan standar upah yang minimum, yaa ... memang itu ciri ekonomi kapitalis, liberalis. Tidak hanya para bekerja/buruh, tapi ternyata dampak liberalisasi semakin membawa dampak kehidupan petani, nelayan, pedagang kecil semakin terhimpit kehidupannya.

MENGURANGI PENGANGGURAN

Sementara itu, paradigma pendidikan ekonomi kita berkembang dalam kultur hegemoni ajaran-ajaran ekonomi Neoklasik yang sarat dengan kepentingan kaum fundamentalis pasar. Paradigma pendidikan ekonomi seperti itu tidak hanya bias terhadap usahausaha besar di sektor modern tetapi juga mengabaikan terhadap ekonomi rakyat tempat sebagian besar rakyat Indonesia menggantungkan nasibnya. Secara sistematis sistem pendidikan ekonomi yang bercorak kapitalis-neoliberal tersebut dikukuhkan dalam desain kurikulum, metode pembelajaran, bukubuku ajar, dan kerangka berpikir staf pengajar ilmu ekonomi yang berorientasi neoliberal. Begitu hebatnya mereka menembus pilar dasar yang telah dikonstrukkan dalam framework pelajar dan mahasiwa kita.


EKONOMI KERAKYATAN PEMERINTAH

UNDANG-2, KEBIJAKAN, KEPUTUSAN, ATURAN DSB EKONOMI KERAKYATAN PSL 33 UUD 1945 STRUKTUR DUNIA USAHA OLEH RAKYAT

KETERLIBATAN MASY DLM PEMBENTUKAN PRODNAS PsL 27 UUD ‘45 Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

SELURUH ANGT MASY NIKMATI HSL PRODNAS Psl 34 UUD’45

PRODNAS & HSLNYA DIMILIKI ANGT MASYASYARAKAT. SEBAGI SUBYEK PEREK

Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara

PENEKANAN PENINGKATAN TARAF HIDUP MASY BAWAH

Ada baiknya jika kita mengulas sedikit tentang ekonomi kerakyatan secara sederhana supaya memiliki persepsi yang paling tidak sedikit homogen agar sarasehan ini tidak berdebat lagi tentang definisi.. Ada ekonomi rakyat ada ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat merupakan suatu kegiatan usaha atau satuan usaha yang mendominasi ragaan perekonomian rakyat. Sedangkan ekonomi kerakyatan lebih merupakan kata sifat, yaitu upaya memberdayakan ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dilakukan oleh rakyat dengan skala kecil, mandiri, kelompok kecil. Secara konstitusional, ekonomi kerakyatan diperkenalkan sejak diundangkannya UUD 1945 lebih dari 67 tahun lalu. Titik tolak yang paling mudah untuk memahami ekonomi kerakyatan adalah dengan menguraikan makna penggalan kalimat pertama dalam penjelasan Pasal 33 UUD 1945. Sebagaimana dikemukakan oleh penggalan kalimat tersebut, "Dalam Pasal 33 tercantum

dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggotaanggota masyarakat." ekonomi kerakyatan sesungguhnya mencakup tiga hal berikut: Pertama, adanya partisipasi penuh seluruh anggota masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional. Partisipasi penuh seluruh masyarakat dalam proses pembentukan produksi nasional ini sangat penting artinya bagi ekonomi kerakyatan. Dengan cara demikian seluruh masyarakat mendapat bagian dari hasil produksi nasional itu. Sebab itu, sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 27 UUD 1945, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Kedua, adanya partisipasi seluruh anggota masyarakat dalam turut menikmati hasil produksi nasional. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, tidak boleh ada satu orang pun yang tidak ikut menikmati hasil


produksi nasional, termasuk fakir miskin dan anak telantar. Hal itu dipertegas oleh Pasal 34 UUD 1945 yang mengatakan, "Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negara." Ketiga, pembentukan produksi dan pembagian hasil produksi nasional harus berada di bawah pimpinan atau penilikan anggota masyarakat. Artinya, dalam rangka ekonomi kerakyatan, anggota masyarakat tidak boleh hanya menjadi objek. Setiap anggota masyarakat harus diupayakan agar menjadi subjek perekonomian. Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah istilah lain dan versi lain dari sistem Ekonomi Sosialis, dan janganlah disalah artikan tentang kata sosialis yang ingin diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Secara sederhana ekonomi kerakyatan lebih menekankan terhadap peningkatan kehidupan lapisan bawah, petani kecil, nelayan, buruh, pengusaha yang bermodal kecil, pedagang kaki lima. Peningkatan ini dapat dilakukan melalui berbagai macam cara, antara lain menciptakan lapangan kerja baru, membuka lahan pertanian/perkebunan baru, menggali potensi yang ada, menaikkan upah buruh sampai cukup untuk kehidupan yang layak, termasuk untuk pendidikan. Upah buruh ditingkatkan laba pengusaha sementara akan turun, ini tantangan pemerintah untuk membuat aturan yang jelas dan tegas, tidak bersifat sporadis, tapi untuk jangka panjang. Bagaimana menerapkan, bukan sekedar jargon oleh rakyat untuk rakyat, bagaimana hasil produksi/jasa yang ditangani rakyat kecil memperoleh peluang pasar dalam negeri, stop supermarket, hypermarket, department store karena semua ini akan mematikan ekonomi pengecer, mrancangan, toko-toko kecil milik rakyat. Koperasi juga memiliki peran sangat penting dalam membangun ekonomi

kerakyatan, koperasi memiliki rasa kegotong-royongan, solidaritas fungsional, untuk kesejahteraan bersama dari anggota Upah buruh ditingkatkan, daya beli otomatis meningkat, daya beli meningkat dibelanjakan produk dalam negeri, batasai import maka market dalam negeri meningkat, laba pengusaha yang bersumber dari rakyat kecil lambat laun akan semakin meningkat dan berkembang . Jika pengusaha kecil berkembang dan kuat lapangan pekerjaan akan semakin terbuka. Pengusaha besar tidak perlu terlalu kawatir dengan sistem ekonomi kerakyatan, jalani aturan, (pemerintah harus tegas melarang konglomerasi) yang dilarang bukan orang menjadi kaya, yang dilarang adalah konglomerasi yang mematikan ekonomi kerakyatan. Pengusaha besar yang saat ini ada, sebenarnya juga diuntungkan karena daya beli masyarakat akan meningkat yang juga akan dibelanjakan untuk membeli produk-produknya. Jaringan distribusi dan kontribusi antara pengusaha besar dan kecil saling mengisi. Karena cukup realistis dalam menghadapi kenyataan, pemerintah juga tidak akan menutup para pengusaha yang bermodal besar, mereka hanya wajib mengikuti aturan, kebijakan, keputusan yang dibuat pemerintah dalam upaya menerapkan ekonomi kerakyatan. Pada tahapan awal pemerintah harus bersungguh-sunguh menerapkan ekonomi kerakyatan, melalui peraturan perundangan, kebijakan, keputusan-keputusan politik, ekonomi yang dilaksanakan secara kongkrit dan konsekuen dan sangsi hukum yang berat bagi yang melanggarnya. . Pengawasan yang terus menerus, terhadap pelaksana dilapangan, dan membuat sistem yang tidak korup.


PEMERINTAH GLOBALISASI UU, KEBIJAKS, ATURAN, DSB

USAHA RAKYAT/ KOPERASI

LABA KECIL BATASI IMPOR

KONSUMSI DALAM NEGERI

GLOBALISASI UU, KEBIJAKS, ATURAN, DSB

PERAN PENIDIDKAN HAPUS KONGLOMERASI STOP KAPITALISASI PELUANG PASAR DALAM NEGERI

UU, KEBIJAKS, ATURAN, DSB

PERUSAHAAN BESAR

LABA TURUN

UPAH BESAR

DAYA BELI NAIK LABA NAIK

LABA/UPAH NAIK TRUST

DAYA BELI NAIK USAHA BERKEMBANG

GLOBALISASI

KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENUTUP Ekonomi kerakyatan bukanlah suatu sistem ekonomi yang hanya jargon dan bayang-bayang yang tidak jelas. Mengapa dalam banyak seminar, sarasehan, diskusi, janji janji politik, tidak pernah terlihat hasil-hasilnya, secara nyata? Bagaimana seorang pakar ekonomi pedesaan, ekonomi kerakyatan Prof. Dr. Mubiyarto (Alm), dan masih puluhan bahkan ratusan pakar dengan karya-karyanya yang cemerlang tidak tampak nyata dalam kehidupan ekonomi kerakyatan secara nasional dinegeri ini? Tidak hanya para pakar ekonomi, politikus yang menebar janji, para anggota dewan yang telah dukuk dikursi empuknya, suara hati mereka pada akhirnya tenggelam ditelan sistem yang ada. Apakah karya mereka, suara mereka benar-benar tenggelam, jawabnya adalah tidak. Satu kunci yang hanya bisa menjawab “kuasai penguasa, karena penguasa akan menjadi kuasa. Menjadi kuasa untuk merubah dan

USAHA BERKEMBANG

membentuk sistem ekonomi kerakyatan, menjadi kuasa untuk merubah kebijakan, keputusan, aturan-aturan. Kuasa untuk mengambil tindakan, kuasa untuk memberi sangsi berat kepada yang melanggarnya, kuasa untuk mengatur demokrasi ini, kuasa untuk bertindak tegas, kuasa untuk keadilan dan pemerataan dan sebagainya. Karena itu, paparan diatas juga akan sama halnya terbuang sia-sia, akan kembali tidak pernah bisa dibuktikan, bagi kita yang sedang getol menyuarakan, mendiskusikan tanpa adanya pelaksanaan dan gerakan kongkrit dan perjuanangan yang gigih, untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan, sekali lagi kuasai penguasa karena penguasa akan menjadi kuasa. Perjuangan untuk rakyat tidak pernah boleh berhenti dan untuk mencapai itu semua hancurkan oligarkhi, oligarhi politik, oligarkhi ekonomi. Sudah tidak salah lagi jika


perekonomian Negara Republik Indonesia ini, yang diamanatkan sesuai dengan UUD 1945, khususnya pasal 27, 33, 34 UUD 1945 wajib hukumnya untuk dilaksanakan secara kongkrit, tidak sekedar dibaca, dipahami tapi yang lebih penting direalisasikan dalam bentuk riil yaitu ekonomi kerakyatan yang akan kita jadikan sebagain basis tumpuan ekonomi nasional.

Hamid, Edy Suandi dan Anto, M.B. Hendrie, 2000, Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III, UII Press, Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA Baswir, Revrisond, 2005, “Peta Masalah dan Kondisi Perekonomian Indonesia” makalah pada Diskusi Pemberdayaan Ekonomi Umat, PP ‘Aisyiah, Yogyakarta

Hartiningsih, Maria, 2005, “Menyilakan Penjajah Masuk Memasuki Pintu Rumah” dalam Kompas 20 April 2005, Gramedia, Jakarta

Callinicos, Alex, 2003, An Anti-Capitalist Manifesto, Polity Press, Cambridge Cavanagh, Jon, et.al, 2002, Alternatives to Economic Globalization, BerretKoehler, San Fransisco Chambers. 1987. Pembangunan Desa Mulai dari Belakang. Jakarta: LP3ES Dawam Raharjo, 1997, Koperasi Indonesia Menghadapi Abad ke-21, Jakarta, DEKOPIN Elwood, Wayne, 2001, No-Nonsense Guide to Globalization, NewInternational Publications, Oxford Faturochman, dkk. 2007. Membangun Gerakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada Komite Penanggulangan Gilpin, Robert, 2002, The Chalange of Global Capitalism: The World Economy in the 21st Century, Princeton University Press, Princeton and Oxford Hudiyanto, 2002, Sistem Koperasi (ideologi & pengelolaan), Yogyakarta, UII Press.

Hamid, Edy Suandi (2004b), ” Globalisasi, Persaingan Bebas, dan Ekonomika Etik”, Makalah Seminar In Memoriam Prof. Ace Partadiredja, UII, Yogyakarta

Herry-Priyono, 2004, “FSD Menyangga Dunia” dalam Kompas, 20 Januari 2004, Gramedia, Jakarta Imam, Robert H, 2003. Neoliberalisme era baru dan peradaban pasar, dalam Francis Wahono dan I. Wahono Neoliberalisme. Yogyakrata: Cendelaras Kemiskinan Republik Indonesia. 2005. SNPK Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan. Jakarta. Kartasapoetra, dkk., (2001), Koperasi Indonesia, Jakarta, PT. Rineka Cipta. Mubyarto. 1997. Program IDT dan Perekonomian Rakyat Gugus Nusa Tenggara. Yogyakarta: Aditya Media Maso’ed, Mohammad Mohtar, 2002, “Tantangan Internasional dan Keterbatasan Nasional: Analisis Ekonomi Politik tentang Globalisasi Neo-Liberal”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, UGM, Yogyakarta Mubyarto, 2002, “Ekonomi Kerakyatan dalam Era Globalisasi”, dalam Jurnal Ekonomi Rakyat (www.ekonomirakyat.org), Th 1 No. 7/2002


Mubyarto, 2005, “Lima Puluh Tahun Konferensi Asia Afrika: Penjajahan Kembali Ekonomi Indonesia” Makalah dalam Seminar Internasional Bandung 2005, UGM, Yogyakarta Mubyarto, ed., Merdeka, Yogyakarta

2005, Indonesia PUSTEP UGM

Mudrajad Kuncoro, 2006, Ekonomika Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan), Yogyakarta, UPP STIM YKPN. Petras, James dan Henry Veltmeyer, 2001, Globalization Unmasked: Imperialism in the 21st Century, Fenwood Publishing, Halifax Pieterse, Jan Nederveen, 2001, “Shaping Globalization” dalam Jan Nederveen Pieterse (ed) Global Futures: Shaping Globaliztion, Zed Books, London Singer, Peter, 2002, One World, The Ethics of Globalization, Yale University Press, New Haven and London Soekarno, 2004, Indonesia Menggugat (editor Mubyarto), PUSTEP UGM, Yogyakarta

EKONOMI KERAKYATAN BERHADAPAN DENGAN NEOLIBERALISME (Tulisan Ini Tekanan Bahasanya Lebih Ke Retorika, Lugas, Dan Tanpa Dosa)

Recommend Documents