EFFORTS ON BUILDING KNOWLEDGE BASED BUREAUCRACY IN INDONESIA
Eko Prasojo – Wakil Menteri Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
TANTANGAN GLOBAL KITA Perkembangan ICT yang pesat Globalisasi dan Ekonomi Bebas ASEAN 2015 Keterbatasan Sumber Daya Alam Kompleksitas Masalah semakin tinggi
GOVERNANCE EFFECTIVENESS INDEXES OF SEVEN ASIAN ECONOMIES 1996-2012 120
100
S'pore
80
Malaysia India Thailand
60
Philippines China
40
Indonesia Vietnam
20
0
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
1012
The Global Competitiveness Report 2013-2014
2008-2009 10.7 19.3
MENGAPA BEBERAPA NEGARA MAKMUR, MENGAPA BEBERAPA TIDAK? • • • •
Natural Ressources (sumber daya alam) Human Ressources (sumber daya manusia) Institutional Strength (kekuatan sistem) Values Strength (kekuatan nilai budaya)
PROBLEM INDONESIA
BAGAIMANA CARANYA?
???
Mckinsey Global Institute 2012 dalam laporannya
The Archipelago Economy: Unleashing Indonesia’s Potential
Melalui REFORMASI BIROKRASI termasuk MANAJEMEN PENGATAHUAN
untuk menjawab tantangan tersebut!
TUJUAN DAN SASARAN REFORMASI BIROKRASI Tujuan Akhir Birokrasi: Pemerintahan yang efektif dan efisien
SDM Aparatur yang kompeten dan kompetitif
Pemerintahan terbuka berbasis IT Pemerintahan partisipatif dan melayani
1. Bersih dari KKN 2. Akuntabel dan berkinerja 3. Pelayanan Publik Prima
STRATEGI REFORMASI BIROKRASI NASIONAL Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 dan Beberapa pedoman pelaksanaannya
1. Makro : Kerangka Regulasi Nasional
UU Pelayanan Publik UU Kementerian Negara UU Aparatur Sipil Negara RUU Administrasi Pemerintahan RUU Sistem Pengawasan Internal Pemerintah
9 Program Percepatan Reformasi Birokrasi
2. Mikro : Program/kegiatan pd tingkat Instansi 33 (K/L dan Pemda)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Penataan Struktur Organisasi Pemerintah Penataan Jumlah dan Distribusi PNS Pengembangan Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka Peningkatan Profesionalisasi PNS Pengembangan Sistem Pemerintahan Elektronik yang terintegrasi Peningkatan Pelayanan Publik Peningkatan Integritas dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri Peningkatan Efisiensi Belanja Aparatur
8 Area Perubahan
TRANSFORMASI BIROKRASI SAMPAI 2025 2025 2018 Dynamics governance
2013 Performance based bureaucracy Rule based bureaucracy
KERANGKA KERJA PERUBAHAN
RB
TATA KELOLA
PERUBAHAN
PEMERINTAHAN
YANG BAIK
MANAJEMEN PERUBAHAN
ROLE MODEL
KEPEMIMPINAN
KNOWLEDGE BASED ORGANIZATION
PHRONETIC LEADERS
PERUBAHAN POLA KERJA BIROKRASI
Old Fashion
New Fashion
Build Structure
Build connectivity
Create Regulations
Create Values and Culture
Make Procedure
Make Innovations
Control Authority
Develop Knowledge
FACILITATING INNOVATION IN PUBLIC SERVICE 1. Year 2014 = public service innovation 2. “One Agency, One Innovation” Program 3. Collecting and Publishing g Knowledge g
FACILITATING INNOVATION 5. Summit to United Nation Public Service Award (UNPSA) 2013 = 19 innovators (central and local governments) Æ 5 innovators to third round (finalist round)
6. Public service innovation competion Æ 515 innovators Æ TOP 99 Æ TOP 33 Æ TOP 9
KNOWLEDGE DISSEMINATION AND REPLICATION Public Service Innovation Competion
Indonesia Handbook of Public Service Innovation
UNPSA
Workshop of public service innovation, replication and Network
International training & visiting
ISLAND OF INNOVATION One Agency, one Innovation = Every ministry, agency and local government produce innovation for their public service through quick wins program of reform = Disseminate and share the innovation the others
CIVIC SERVICE IN SURAKARTA “Common Practices”
Surakarta Case
Takes 2 days to 1 week to create or re-register citizen ID
Takes 1 hour
Paper-based civic information system
Online civic information system
Ticket window system in service interface
Open counter system in service interface
LARASITA of BPN LARASITA is an innovation created by National Land Agency (BPN) to improve the quality of service of certification of owned land using mobile office
“Common Practices”
LARASITA
No service standard
Fulfilled service standard
Difficulty of access due to distance
Ease of access
Spoiled by Bribery
No bribery
POVERTY ALLEVIATION UNIT IN SRAGEN “Common Practices”
Poverty Alleviation Unit in Sragen
Silo mentality of each organization in solving poverty
Integrated strategy in alleviating poverty
Difficulty for public in solving their poverty problem due to many offices in charge of the problems
Ease of access through single office
Poor people gets poorer due to tariffs and/or bribery to get government services
All services related to poverty are free
One-Stop Services in East Java Province “Common Practices” of One-Stop Services in Indonesia
One-Stop Services in East Java
“Real” authority of function is under its original institution
Authorities are decentralized to the OSS office
Authorization of documents can only be done in the “original” office
Authorization of documents can be done in OSS office
Bribery sometimes still happen
Less bribery due to strict regulation and CCTV
MEREFORMASI SUMBER DAYA MANUSIA
UU No. 5 Tahun 2014 APARATUR SIPIL NEGARA
POPULATION: 237 Million (2010 census)
Number of Civil Servants: 4,4 Million No
COUNTRIES
RATIO (%)
1
MYNMAR
0,7
2
CAMBODIA
1,2
3
LAOS
1,8
4
THAILAND
1,9
5
INDONESIA
1,9
6
VIETNAM
2,1
7
SINGAPORE
2,5
8
PHILIPINES
2,9
9
MALAYSIA
3,7
10
BRUNAI DARUSSALAM
11,4
TRANSFORMASI SISTEM KEBIJAKAN DAN MANAGEMENT APARATUR SIPIL NEGARA 2025 2018
Open Career System
2013
Closed Career System
Open System
PRINSIP DASAR UU ASN Memberlakukan “SISTEM MERIT ” melalui:
• • • • • •
Seleksi dan promosi secara adil dan kompetitif Menerapkan prinsip fairness Penggajian, reward and punishment berbasis kinerja Standar integritas dan perilaku untuk kepentingan publik Manajemen SDM secara efektif dan efisien Melindungi pegawai dari intervensi politik dan dari tindakan semena-mena.
ASN SEBAGAI PROFESI BERLANDASKAN PADA PRINSIP: a. nilai dasar; b. kode etik dan kode perilaku; c. komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik; d. kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas; e. kualifikasi akademik; f. jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan g. profesionalisme jabatan
JENIS, STATUS & KEDUDUKAN ASN JENIS
PNS
PPPK
STATUS
KEDUDUKAN
1. Berstatus pegawai tetap dan Memiliki NIP secara Nasional; 2. Menduduki jabatan pemerintahan.
• Berkedudukan sebagai unsur aparatur negara
1. Diangkat dengan perjanjian kerja sesuai kebutuhan instansi dan ketentuan UU. 2. Melaksanakan tugas pemerintahan.
• Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan • Harus bebas dari pengaruh/intervensi golongan & partai politik
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI Sifat Seleksi
: Kompetitif dan Terbuka : Dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi yang dipilih dan diangkat oleh PPK berkoordinasi dengan KASN
Proses : − Pimpinan Tinggi Utama dan Madya dilakukan pada tingkat NASIONAL − Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan pada tingkat NASIONAL, PROPINSI, atau ANTAR INTANSI dalam 1 (satu) KABUPATEN/KOTA.
