EFEKTIFITAS PERIZINAN USAHA PERIKANAN DALAM MELINDUNGI SUMBER DAYA LAUT KHUSUSNYA IKAN KOMARIAH PANDIA Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara BAB I PENDAHULUAN Kaidah dasar yang melandasi pembangunan dan perlindungan Lingkungan Hidup Indonnesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi : "Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Ketentuan ini menegaskan "Kewajiban Negara" dan "Tugas Pemerintah" untuk melindungi segenap sumber daya dalam lingkungan hidup Indonesia untuk kebahagiaan seluruh rakyat Indonsia dan segenap umat" ,manusia. Kemudian dari pada itu dalam Pasal 33 ayat (3) pemikiran dasar tersebut di atas dirumuskan lebih konkrit sebagai berikut : “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Jelaslah ketentuan tersebut memberikan "hak penguasaan" kepada Negara atas seluruh sumber daya alam Indonesia dan memberikan "Kewajiban kepada negara" untuk menggunakannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan-ketentuan dasar tersebut di atas dijabarkan oleh MPR dalam TAP MPR No. : IV/MPR/1973 tentang GBHN pada BAB III, huruf B, butir 10 yang berbunyi sebagai berikut : "Dalam pelaksanaan pembangunan, sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara rasionil. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dan dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang". Sumber daya ikan sebagai bagian kekayaan bangsa Indonesia perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat, dengan mengusahakannya secara berdaya gun a dan berhasil guna serta selalu memperhatikan kelestariannya. pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan agar pemanfaatan\sumber daya ikan diarahkan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya ikan tersebut pada dasarnya hanya dapat dilaksanakan oleh warga negara Republik Indonesia, baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan hukum dan harus dapat dinikmati secara merata, baik oleh produsen maupun konsumen. Pemerataan Pemanfaatan sumber daya ikan hendaknya juga terwujud dalam perlu perlindugan terhadap kegiatan usaha yang masih lemah seperti nelayan dan petani ikan kecil agar tidak terdesak oleh kegiatan usaha yang lebih kuat.
© 2004 Digitized by USU digital library
1
BABII PERMASALAHAN Walaupun sumber daya ikan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, namun demikian dalam memanfatkan sumber daya ikan tersebut harus senantiasa menjaga kelestariannya. Ini berarti bahwa pengusahaan sumber daya ikan harus seimbang dengan daya dukungnya sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat sumber daya ikan harus dilakukan secara rasional. Salah satu cara untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui perizinan masalahannya. Sejauh mana penerapan perizinan dapat berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan dan membina usaha perikanan serta memberikan kepastian usaha perikanan. BAB-III PEMBAHASAN Pembangunan Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, sesuai dengan GBHN TAP MPR No.II/MPR/1988 adalah diarahkan kepada peningkatan kontribusi sub sektor perikanan dalam menunjang terciptanya pertanian yang maju, efisien dan tangguh dalam rangka mewujudkan struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian yang didukung oleh pembangunan perikanan yang tangguh, sekaligus pengembangan pembangunan desa pantai. Penjabaran secara konkrit adalah serangkaian upaya pemanfaatan potensi sumber hayati perikanan seoptimal mungkin, untuk kesejahteraan masyarakat tanpa mengganggu keseimbangan lingkungan dan kelestarian sumber daya, sekaligus meningkatkan devisa melalui ekspor non migas dari komoditi perikanan. Berpedoman kepada kebijaksanaan pembangunan secara Nasional dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Sumatera Utara, serta dengan arah seperti tersebut di atas maka Pembangunan Perikanan Sumatera Utara bertujuan pokok sebagai berikut: Meningkatkan produksi perikanan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahtaraan para petani ikan dan nelayan beserta keluarganya. Menyediakan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Meningatkan devisa negara melalui peningkatan ekspor hasil- hasil perikanan, serta mengurangi impor. Meningkatkan perluasan kesempatan berusaha dalam bidang usaha-usaha produktif dan meningaktkan penyerapan tenaga kerja produktif. Semua tujuan tersebut diatas dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan serta tetap menghindari kerasakan sumber daya. Setiap perusahaan yang melakukan penangkapan ikan dilaut, harus mempunyai izin yaitu izin usaha Perikanan (IUP) dan Surat Penangkapan Ikan (SPI). Di samping itu Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) bagi kapal perikanan asing, yang digunakan oleh perusahaan perikanan Indonesia yang telah mempunyai IUP dan PPKA (Persetujuan penggunaan Kapal Asing). Menurut Surat Keputusan Menterai Pertanian No.815/KPTS/IK, 120/II/1990 tentang perizinan usaha perikanan, Bab I, Pasal 10: butir a : Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan;' termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.
© 2004 Digitized by USU digital library
2
butir b : butir c :
butir d : butir e :
butir f :
butir g :
butir h :
Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh warga negara Republik Indonesia atau badan hukum Indonesia. Usaha penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau car a apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, mengolah atau mengawetkannya untuk tujuan komersial. Izin Usaha perikanan (IUP) adalah izin tertulis yang dimiliki Perusahaan Perikanan untuk melakukan Usaha perikanan dentan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Persetujuan Penggunaan Kapal Asing (PPKA) adalah persetujuan yang diberikan kepada perusahaan Perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan Kapal Perikanan Berkendaraan asing dalam rangka kerjasama dengan orang atau badan hukum asing untuk menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ( ZEE I ) . Surat Penangkapan Ikan (SPI) adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan atau penangkapan ikan diperairan Indoensia dan atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal Perikanan berbendera asing yang digunakan oleh Perusahaan Perikanan Indonesia yang telah memiliki IUP dan PPKA untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PPKA. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, termasuk untuk melakukan survei atau eksplorasi perikanan.
Menurut Pasal 2 butir 1 : Usaha Perikanan terdiri atas : a. Usaha Penangkapan Ikan. b. Usaha Pembudidayaan Ikan. Pada tinjauan ini pembahasan dibatasi hanya pada usaha penangkapan ikan dilaut. Syarat dan tata cara pemberian IUP, SPI, PPKA, dan SIPI diatur dalam Bab II Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut : "IUP diberikan kepada Perusahaan Perikanan apabila telah menyampaikan : a. Rencana Usaha. b. NPWP. c. Akte Pendirian Perusahaan/koperasi. d. Izin lokasi dari Pemerintah Daerah (bagi usaha pembudidayaan ikan) e. Dokumen Teknis Kapal yang telah dimiliki. f. Penyajian informasi Lingkungan (PIL) atau Analisa Dampak Lingkungan "(ANDAL) bagi usaha pembudidayaan ikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diketahui tujuan Pembangunan Perikanan antara lain: Meningkatkan produksi perikanan guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani ikan dan nelayan beserta keluarganya. Menyediakan pemenuhan kebutuhan bahan baku industri.
© 2004 Digitized by USU digital library
3
Meningkatkan devisa negara malalui Peningkatan ekspor hasil perikanan, serta mengurangi impor. Meningkatkan perluasan kesempatan berusaha dan meningkatkan penyerapan tenata kerja. Semua tujuan ini harus dapat direalisasikan dengan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan dan menghindari kerusakan sumber daya. Mengabaikan lingkungan dalam jangka panjang berarti mengurangi bahkan membahayakan kemungkinan pembangunan selanjutnya. Harga yang harus dibayar adalah kesehatan manusia, penurunan produktivitas, dan hilangnya sumber daya alam yang berharga. Dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No.607/KPTS/1976 tentang "Jalurjalur Penangkapan Ikan. Disini telah diatur lokasi penangkapan ikan yang diizinkan, penggunaan kapal dan alat penangkap ikan yang dituangkan di dalam Surat Izin Perikanan dan Surat Izin Kapal Perikanan. Nyatakan disini, bahwa dalam pemanfaatan sumber daya ikan, telah ada penataan lingkungannya. Hukum Tata Lingkungan merupakan landasan bagi aspekaspek lainnya, mengatur penataan lingkungan bagi aspek-aspek lainnya, mengatur lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan hidup fisik, maupun terhadap lingkungan hidup sosial budaya. Penataan lingkungan dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982. Salah satu ketentuan Undang-undang Lingkungan Hidup (UULH) tahun 1982 ini adalah pasal 7 : Sistem perizinan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UULH 82. Ayat (1) pasal ini mengatakan bahwa : "Setiap orang yang menjalankan suatu bidang usaha wajib memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan". Selanjutnya ayat (2) menetapkan : "Kewajiban sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini "dicantumkan dalam setiap izin" yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang". Penjelasan ayat (2) pasal ini mengatakan bahwa : "Dengan adanya kewajiban tersebut yang dijadikan salah satu syarat dalam pemberian izin, maka penyelenggaraan bidang usaha senantiasa terikat guna melakukan tindakan pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan". Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1S Tahun 1984 tentang "Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dalam Bab IV Pasal 7 mengenai Perizinan yaitu : Orang atau badan hukum yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Pemerintah Indohesia. Undang undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1985 Tentang perikanan Bab IV pasal 10 butir 1 berbunyi sebagai berikut : "Setiap orang atau badan hukum melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha perikanan". Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No.277/KPTS/IK 120/5/1987, tentang "Perizinan Usaha dibidang penangkapan ikan di perairan Indoensia dan ZEEI. Bab I, pasal 1, butir 1 mengatakan : Untuk melakukan penangkapan ikan diperairan Indonesia dan atau di ZEEI, diperlukan 1 (satu) Izin Usaha bagi setangkaian kegiatan yang berkaitan dengan usaha perikanan, seperti kegiatan penangkapan ikan, penanganan pasca panen, pengangkutan serta pemasaran hasil tangkapan. Peraturan pemerintah No.1S tahun 1990 tentang Usaha perikanan, Bab II tentang : Perizinan usaha Perikanan, pasal 6, butir 1 mengatakan : perusahaan
© 2004 Digitized by USU digital library
4
perikanan yang melakukan usaha perikanan di wilayah perikanan Republik Indonesia wajib memiliki izin usaha perikanan. Dari perizinan-perizinan yang wajib diperoleh oleh perusahaan perikanan baik, nyatakan bahwa sumber daya alam hayati khususnya ikan selalu dilindungi, guna menjaga keseimbangan lingkungan dan kerusakan lingkungan. perlindungan dilakukan melalui perizinan yang diberikan kepada suatu usaha perikanan, baik usaha perikanan dengan membudidayakan, maupun usaha perikanan dengan penangkapan ikan di air, khususnya dilaut. Di dalam perizinan, ditetapkan kewajiban. Oleh sebab itu, didalam penggalian sumber kekayaan alam tersebut, harus diusahakan agar tidak merusak lingkungan hidup dan harus diperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Perizinan dapat mengendalikan dan mengawasi, sejauh mana kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan daya dukung lingkungan. BABIV KESIMPULAN 1. Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya, mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional. Oleh karenanya, itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan di masa yang akan datang. 2. Karena unsur-unsur sumber daya hayati dan ekosistemnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya, dan pemanfaatannya akan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu daripadanya akan berakibat terganggunya ekosistem, diperlukan pengaturan pemanfaatannya dan perlindungan ekosistemnya. 3. Setiap perusahaan Perikanan wajib memiliki izin Usaha Perikanan (IUP). 4. Dalam IUP, untuk Usaha Penangkapan Ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran Kapal perikanan Berta jenis alat tangkap yang digunakan. 5. Perizinan berfungsi menjaga kelestarian sumber daya ikan, membina usahausaha perikanan, memberikan kepastian usaha perikanan. SUMBER BACAAN Daud Silalahi, 1992 "Hukum Lingkungan", Bandung, Penerbit Alumni. Koesnadi Hardjosoemantri, 1992, Semarang LPLH, Bintari.
Peraturan
Pengelolaan
Lingkungan
Hidup,
Kumpulan Peraturan-peraturan pemerintah Republik Indoensia. Otto Soemarwoto 1991, Ekologi Lingkungan Hidup dan pembangunan.
© 2004 Digitized by USU digital library
5
