EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA CSR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK PT PETROKIMIA GRESIK

Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol. 2 No. 9 (2013)

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA CSR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK PT PETROKIMIA GRESIK Intan Puspita Mayasari

[email protected]

Nur Handayani

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT This research is conducted at PT Petrokimia Gresik. This research is meant to find out the effectiveness of CSR budget as an effort to improve to public accountability. According to KEP-100/MBU/2002 about the The Assessment of BUMN healty level that the method of assessment in determining the funds whether it is effectively distributed or not can be seen from the company’s performance, which consists of 2 performances which are the effectiveness performance of funds distribution and the collectability of loan repayment from each performance. Their own percentage, in 2010-2012 PT Petrokimia Gresik can be said effective in implementing the CSR program, since the score which is obtained for three years is as much as 3 points and the effectiveness percentage of funds distribution obtains more than 90% while the collectability of loan repayment obtains more than 70%. PT Petrokimia Gresik can be said effective and in appropriate with the public accountability Keywords: Effectiveness, Public Accountability, CSR. ABSTRAK Penelitian ini dilakukan di PT Petrokimia Gresik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas penggunaan dana CSR sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas publik. Menurut KEP100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN bahwa metode penilaian dalam menentukan efektif atau tidaknya dana yang disalurkan dapat dilihat dari kinerja perusahaan yang terdiri dari 2 kinerja antara lain kinerja efektifitas penyaluran dana dan kolektibilitas pengembalian pinjaman dari setiap kinerja. Prosentase pada tahun 2010-2012 PT Petrokimia Gresik sudah dapat dikatakan efektif dalam pelaksanaan program CSR, karena skor yang diperoleh untuk 3 tahun tersebut sebesar 3 skor dan untuk prosentase efektifitas penyaluran dana memperoleh lebih dari 90% sedangkan untuk kolektiblitas pengembalian pinjaman memperoleh lebih dari 70%. Kesimpulan bahwa penggunaan dana oleh PT Petrokimia Gresik sudah dapat dikatakan efektif dan telah sesuai akuntabilitas publik. Kata kunci: Efektivitas, Akuntabilitas Publik, CSR.

PENDAHULUAN Perusahaan sebagai salah satu pelaku ekonomi tentunya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap kelangsungan hidup perekonomian masyarakat luas. Perusahaan tidak hanya mementingkan keuntungan yang akan dicapai, tetapi perusahaan dituntut untuk peduli dengan lingkungan atau masyarakat sekitar perusahaan. Selama ini, perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, seperti: memberikan kesempatan kerja, menyediakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk konsumsi, membayar pajak, memberikan sumbangan, dan lain-lain (Memed, 2001). Namun dibalik itu semua, keberadaan perusahaan ternyata juga banyak menimbulkan berbagai persoalan sosial lingkungan, seperti: polusi udara, keracunan, kebisingan, diskriminasi, pemaksaan, kesewenang-wenangan, produk makanan haram, serta bentuk negative externalities lain (Harahap, 2001).


2

Kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar dapat membantu kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang. Perlu diingat pembangunan suatu negara bukan hanya tanggung jawab instansi pemerintah dan industri saja, tetapi setiap insan manusia berperan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pengelolaan kualitas hidup masyarakat. Perusahaan merupakan keluarga besar yang memiliki tujuan dan target yang hendak dicapai, yang berada di tengah lingkungan masyarakat yang lebih besar (community). Sebagai warga masyarakat, perusahaan membutuhkan apresiasi dan interaksi anggota masyarakat dalam setiap aktivitasnya. Dengan demikian, perusahaan merupakan sub sistem dari sistem siklus hidup masyarakat, sehingga membutuhkan keteraturan pola interaksi dengan subsistem yang lain. Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan sebuah gagasan yang menjadikan perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line, yaitu perusahaan (corporate value) yang direfleksikan dalam kondisi keuangannya (financial) saja. Namun, tanggung jawab perusahaan juaga berpijak pada triple bottom line, yaitu juga memperhatikan masalah sosial dan lingkungannya (Daniri, 2008) Konsep tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility- CSR) tidak terlepas dari konteks waktu pada saat konsep ini berkembang dan berbagai faktor yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal perusahaan yang mempengaruhi perkembangan konsep CSR. Konsep CSR akan lebih mudah untuk dipahami, dengan menanyakan kepada siapa sebenarnya pengelola perusahaan (manajer) bertanggung jawab. Dalam hal ini terdapat dua konsepsi utama mengenai kepada siapa pengelola perusahaan bertanggung jawab (Baron, 2006:663). Kondisi Indonesia masih menghendaki adanya CSR sebagai suatu kewajiban hukum. Kesadaran akan adanya CSR masih rendah, kondisinya yang terjadi adalah belum adanya kesadaran moral yang cukup dan bahkan seringkali terjadi suatu yang diatur saja masih ditabrak, apabila kalau tidak diatur. Karena ketaatan orang terhadap hukum masih sangat rendah. CSR lahir dari desakan masyarakat atas perilaku perusahaan yang mengabaikan tanggung jawab sosial, seperti: perusakan lingkungan, eksploitasi sumber daya alam, ”ngemplang” pajak, dan menindas buruh. Lalu, kebanyakan perusahaan juga cenderung membuat jarak dengan masyarakat sekitar. Demikian halnya bagi perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang sumber daya alam atau berkaitan dengan sumber daya alam, diwajibkan untuk melaksanakan CSR sebagaimana diatur dalam PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara. Pelaksanaan CSR yang bersifat mandatory adalah pelaksanaan CSR yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Badan Usaha Milik Negara berbentuk perseroan, memiliki karakteristik berbeda dengan perusahaan korporasi yang dimiliki sepenuhnya oleh swasta (private company). Pada perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan, selain melekat tujuan perusahaan untuk memperoleh optimalisasi laba, perusahaan juga dituntut untuk memberikan layanan kepada publik. Misalnya, melalui Paket Januari 1990, Menteri Keuangan membuat Surat Keputusan Menteri Keuangan yang mewajibkan BUMN menyisihkan 1-5% dari laba yang mereka peroleh untuk membina Usaha Kecil dan Koperasi atau yang saat ini diubah menjadi Program Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL). Peran BUMN dalam melakukan PKBL memiliki arti tersendiri untuk kondisi Indonesia saat ini, karena Negara Indonesia saat ini tengah mengalami ledakan pengangguran. Data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik baru-baru ini menyebutkan bahwa jumlah pengangguran pada bulan Agustus 2007 mencapai 10 juta orang. PKBL yang dilaksanakan BUMN akan turut menciptakan lapangan kerja sehingga dapat menyerap angkatan kerja yang selama ini belum dapat diserap oleh sektor formal.


3

Pelaksanaan CSR oleh BUMN yang bersumber pendanaannya berasal dari penyisihan laba perusahaan, memiliki kelemahan yang fundamental yakni ketentuan ini memberikan celah bagi BUMN untuk berkelit dari kewajiban melaksanakan CSR dengan alasan perusahaan belum mendapatkan laba. Oleh sebab itu, alangkah baiknya bila perusahaan BUMN diwajibkan untuk melaksanakan CSR yang bersumber pendanaannya diperlakukan sebagai biaya dan bukan berasal dari penyisihan laba perusahaan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu: ”Apakah penggunaan dana CSR yang digunakan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas publik pada PT Petrokimia sudah efektif?”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris efektifitas penggunaan dana CSR sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas publik apa telah dijalankan dengan baik dan sesuai peraturan yang berlaku. TINJAUAN TEORETIS Definisi Efektifitas Efektifitas menunjukkan tercapainya suatu tujuan, tujuan itu dapat dikatakan efektif apabila tujuan itu sudah tercapai sesuai dengan rencana yang telah dirancang. Pengertian efektifitas menurut Mardiasmo (2009), Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (spending wisely). Definisi Corporate Social Responsibility (CSR) Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 pasal 74 pengertian CSR, berbunyi: 1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. 2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan menurut (Untung, 2008:1). CSR mengandung makna, bahwa seperti halnya individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas dan tidak korup (Harmoni dan Andriyani, 2008). Manfaat Corporate Sosial Responsibility Menurut Untung (2008:6) jika hubungan antara perusahaan dan masyarakat tidak mesra maka dapat berpengaruh pada operasional perusahaan itu sendiri. Sedangkan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Hal itu disebabkan oleh


4

minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Dari uraian tersebut, akan tampak bahwa manfaat CSR bagi perusahaan antara lain: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial. Mereduksi risiko bisnis perusahaan. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha. Membuka peluang pasar yang lebih luas. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah. Memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Memperbaiki hubungan dengan regulator. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Peluang mendapat penghargaan.

Tujuan Corporate Sosial Responsibility Menurut Untung (2008:9) tujuan CSR adalah untuk pemberdayaan masyarakat, bukan memperdayai masyarakat. Pemberdayaan bertujuan mengkreasikan masyarakat mandiri. Klasifikasi Corporate Sosial Responsibility Menurut Harahap (2007:400) mengemukakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan ada tiga bentuk, yaitu: 1. Corporate philanthropy, di sini tanggung jawab perusahaan itu berada sebatas kedermawanan atau kerelaan belum sampai pada tanggung jawabnya. Bentuk tanggung jawab ini merupakan kegiatan amal, sumbangan atau lain yang mungkin saja tidak langsung berhubungan dengan kegiatan perusahaan. 2. Corporate responsibility, di sini kegiatan pertanggungjawaban itu sudah merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan bisa karena ketentuan UU atau bagian dari kemauan atau kesediaan perusahaan. 3. Corporate policy, di sini tanggung jawab sosial perusahaan itu sudah merupakan bagian dari kebijakannya. Fungsi Corporate Social Responsibility Menurut Untung (2008:32) adapun beberapa tujuan dari CSR yang meliputi: a. CSR Sebagai Strategi Perusahaan Tidak selamanya kegiatan sosial yang dilakukan perusahaan dicurigai. Seperti halnya kegiatan yang dilakukan PT Telkom yang dikemas dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) berjalan cukup lancar. Dana kemitraan yang disalurkan secara bergulir kepada pengusaha kecil, menengah dan koperasi hingga juni 2007 sudah mencapai 423,5 miliar rupiah, tidak kurang dari 6.031 mitra binaan mendapat pelatihan atau kucuran dana dari PT Telkom. Dari CSR, perusahaan memang tidak akan mendapatkan profit atau keuntungan yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Benefit berupa citra perusahaan.


5

b. CSR Membatasi Kemiskinan Kontribusi CSR adalah kontribusi berkesinambungan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan, yaitu bekerja sama dengan karyawan, keluarga mereka, komuditas lokal, dan masyarakat luas untuk memperbaiki kualitas hidup dengan cara-cara yang dapat diterima oleh bisnis dan pembangunan itu sendiri adalah nilai dasar CSR. Kemiskinan yang sudah mengglobal saat ini adalah masalah sosial yang menjadi target seluruh Negara di dunia untuk ditekan, bahkan dihapuskan dan tentunya dalam implementasi CSR kontemporer yang dilakukan oleh dunia usaha, dan sudah seharusnya dunia usaha menyadari posisi mereka sebagai bagian dari masyarakat. Keunikan CSR adalah kegiatan ini sangat bersifat lokal karena pelaksanaannya harus melibatkan isu-isu lokal dan peran serta masyarakat lokal yang berada di sekitar perusahaan. Menurut Untung (2008:36) terdapat tiga pilar penting untuk merangsang pertumbuhan CSR yang mampu mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pertama, mencari bentuk CSR yang efektif untuk mencapai tujuan yang diharapkan dengan memperhatikan unsur lokalitas. Kedua, mengkalkulasi kapasitas sumber daya manusia dan institusi untuk merangsang pelaksanaan CSR. Ketiga, peraturan serta kode etik dalam usaha. Pada akhirnya tiga pilar ini tidak akan mampu bekerja dengan baik tanpa dukungan sektor publik untuk menjamin pelaksanaan CSR oleh perusahaan sejalan dan seiring dengan strategi pengembangan dan pembangunan sektor publik. Penerapan CSR akan mampu mengentaskan banyak permasalahan sosial masyarakat sehingga mereka dapat dengan segera beranjak dari keterpurukan. Masyarakat akan menjadi tangguh karena memiliki kemampuan dan kekuatan dalam memecahkan permasalahan yang mereka hadapi secara mandiri. Implementasi Corporate social Responsibility Menurut Wibisono (2007) menyatakan bahwa perencanaan program menjadi penting karena dapat dijadikan arah untuk melaksanakan (implementasi) pelaksanaan program. Di samping itu, perencanaan juga menentukan strategi yang lebih efektif dapat dilaksanakan. Paling tidak terdapat Sembilan hal yang perlu diperhatikan, antara lain: merumuskan visi, misi, tujuan, kebijakan, merancang struktur organisasi, menyiapkan SDM, membagi wilayah, mengelola dana, rancang implementasi, evaluasi, dan pelaporan. Sedangkan menurut Hadi (2009) merumuskan diagram yang menggambarkan tahapan perencanaan, evaluasi, dan implementasi tanggungjawab sosial (social responsibility). Implementasi tanggungjawab sosial (social responsibility) merupakan tahap aplikasi program social responsibility sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Penerapan tanggungjawab sosial membutuhkan iklim organisasi yang saling percaya dan kondusif, sehingga memunculkan motivasi dan komitmen karyawan pelaksana. Untuk mengukur sejauh mana efektifitas program CSR, maka diperlukan indikator untuk mengukurnya. Ada dua indikator keberhasilan yang dapat digunakan yaitu indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal terdiri dari minimize, asset, operational, tingkat penyaluran, dan kolektivitas (umumnya untuk PKBL BUMN) dan tingkat compliance


6

pada aturan yang berlaku, sedangkan indikator eksternal terdiri dari indikator ekonomi dan indikator sosial. Prinsip-prinsip Corporate Social Responsibility Menurut David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab sosial (social responsiblity) menjadi tiga, yaitu: Sustainability, berkaitan dengan bagaimana perusahaan dalam melakukan aktivitas (action) tetap memperhitungkan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlajutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhitungkan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, sustainability berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana society memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang. Accountability, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Konsep ini menjelaskan pengaruh kuantitatif aktivitas perusahaan terhadap pihak internal dan eksternal (Crowther David, 2008). Akuntabilitas dapat dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun image dan network terhadap para pemangku kepentingan. Transparency, merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan. Evaluasi Social Responsibility Menurut Hadi (2009:147) menyatakan bahwa sebagai satu program, social responsibility membutuhkan pemantauan dan evaluasi dalam rangka perbaikan di masa depan. Dan sekaligus menentukan tingkat capaian kinerja aktivitas sosial yang telah dilakukan. Evaluasi dan pemantauan juga ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan program serta apakah terdapat penyimpangan yang membutuhkan tindakan koreksi. Terutama bagi tanggungjawab sosial (social responsibility) yang bersifat multy years. Evaluasi pelaksanaan tanggungjawab sosial perusahaan dilakukan dalam rangkah untuk mencapai tujuan: 1. Memperoleh temuan masukan untuk perencanaan program atau kegiatan yang dilaksanakan. 2. Memperoleh berbagai bahan pertimbangan dalam rangka mendukung pengambilan keputusan, layak atau tidak layak program tanggungjawab sosial untuk dilanjutkan. 3. Memperoleh temuan untuk masukan perbaikan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan. 4. Memperoleh temuan hambatan program yang sedang dilaksanakan. 5. Memperoleh temuan untuk perbaikan. 6. Memperoleh rekomendasi dan pelaporan terhadap penyandang dana. Pengertian Akuntabilitas Akuntabilitas merupakan kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi (Rasul, 2002:8).


7

Regulasi Menurut PER-05/MBU/2007S Menurut peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Pasal 9 telah melakukan penetapan dan penggunaan dana yang akan digunakan sebagai tanggung jawab sosial perusahaan. 1. Dana Program Kemitraan bersumber dari: a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional; c. Pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. 2. Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari: a. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen); b. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL. 3. Besarnya dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh: a. Menteri untuk Perum; b. RUPS untuk Persero. 4. Dalam kondisi tertentu besarnya dana Program Kemitraan dan dana Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS. 5. Dana Program Kemitraan dan Program BL yang berasal dari penyisihan laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disetorkan ke rekening dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan selambatlambatnya 45 (empat puluh lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). 6. Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina. Regulasi Menurut KEP-100/MBU/2002 Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara, Nomor: Kep-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Pada bagian III yang berjudul Aspek Administrasi yang terdapat pada poin 3d menjelaskan bagaimana metode penilaian kinerja pembinaan usaha kecil dan koperasi. Adapun indikator dalam penilaian adalah sebagai berikut: 1. Efektifitas penyaluran dana Rumus: Jumlah dana yang disalurkan x 100% Jumlah dana yang tersedia A. Jumlah dana tersedia adalah seluruh dana pembinaan yang tersedia dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari: a. Saldo awal b. Pengembalian pinjaman c. Setoran eks pembagian laba yang diterima dalam tahun yang bersangkutan (termasuk alokasi dari dana PUKK BUMN lain, jika ada)


8

d. Pendapatan bunga dari pinjaman PUKK B. Jumlah dana yang disalurkan adalah seluruh dana yang disalurkan kepada usaha kecil dan koperasi dalam tahun yang bersangkutan yang terdiri dari hibah dan bantuan pinjaman, termasuk dana penjaminan (dana yang dialokasikan untuk menjamin pinjaman usaha kecil dan koperasi kepada Lembaga Keuangan). 2. Tingkat kolektibilitas penyaluran pinjaman. Rumus: Rata2 tertimbang kolekti. Pinjm. PUKK x 100% Jumlah pinjaman yang disalurkan Definisi: Rata-rata tertimbang kolektibilitas pinjaman PUKK adalah perkalian antara bobot kolektibilitas (%) dengan saldo pinjaman untuk masing-masing kategori kolektibilitas sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. Bobot masing-masing tingkat kolektibilitas adalah sebagai berikut: a. Lancar 100% b. Kurang lancer 75% c. Ragu-ragu 25% d. Macet 0% e. Jumlah pinjaman yang disalurkan adalah sebuah pinjaman kepada Usaha Kecil dan Koperasi sampai dengan periode akhir tahun buku yang bersangkutan. METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian strategi studi yaitu penelitian mengenai suatu objek terutama selama waktu tertentu dengan cukup mendalam dan menyeluruh, kemudian menggambarkan hasilnya dengan rinci dan lengkap. Sebagaimana yang telah disampaikan dalam rumusan masalah, yaitu “apakah dalam penggunaan dana CSR sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas publik sudah dapat dikatakan efektif”. Menurut Moleong (2004:6), “Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian Populasi merupakan wilayah generalisasi terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti dan kemudian ditarik kesimpulan. 1. Subyek penelitian dilakukan pada PT Petrokimia Gresik. 2. Obyek penelitian adalah penerapan efektifitas dalam penggunaan dana CSR yang digunakan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas publik pada PT Petrokimia Gresik. Obyek penelitian berupa catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang terdapat pada PT petrokimia yang terdiri dari struktur organisasi, sejarah


9

perusahaan, laporan keuangan, dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik Pengambilan Data Pada penelitian ini, data yang digunakan bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang berasal dari sumbernya langsung atau informasi yang diperoleh dari tangan pertama, melalui responden individu yaitu pimpinan dari perusahaan yang telah diteliti dan memberikan jawabannya berupa informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan tentang pokok masalah yang telah diteliti. Sedangkan, data sekunder merupakan data yang berasal dari catatan-catatan dan dokumen-dokumen perusahaan yang berkaitan dengan penelitian. Satuan Kajian Penelitian deskriptif kualitatif perlu menjelaskan satuan kajian yang merupakan satuan terkecil obyek penelitian yang diinginkan peneliti sebagai klasifikasi pengumpulan data dan memberikan gambaran sesuai dengan kenyataan yang ada pada saat diadakan penelitian. Satuan kajian pada penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan dana yang digunakan sebagai tanggung jawab sosial pada PT Petrokimia Gresik. Dapat dilihat satuan kajian pada penelitian ini meliputi: 1. Efektifitas Penggunaan Dana Menurut PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan KEP100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara efektifitas dapat dilihat dari kinerja penyaluran pinjaman dan penegmbalian pinjaman. Adapun rumus yang digunakan antara lain: A. Efektifitas penyaluran pinjaman Rumus: Jumlah dana yang disalurkan x 100% Jumlah dana yang tersedia Penetapan efektifitas penyaluran dana sudah ditetapkan dari kinerja Program Kemitraan sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 Tgl. 04 Juni 2002 yaitu sebagai berikut: a) Hasil prosentase kurang dari 80% skor yang diperoleh 0 b) Hasil prosentase antara 80-85% skor yang diperoleh 1 c) Hasil prosentase antara 85-90% skor yang diperoleh 2 d) Hasil prosentase lebih dari 90% skor yang diperoleh 3 Sehingga dapat disimpulkan apabila penggunaan dana bias dikatakan efektif jika skor yang diperoleh 3. B. Kolektibilitas pengembalian pinjaman Rumus: Rata2 tertimbang kolektibilitas pinjm. MB x 100% Saldo pinjaman Penetapan kolektibilitas pengembalian pinjaman sudah ditetapkan dari kinerja Program Kemitraan sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP100/MBU/2002 Tgl. 04 Juni 2002 yaitu sebagai berikut: a) Hasil prosentase kurang dari 10% skor yang diperoleh 0


10

b) Hasil prosentase antara 10-40% skor yang diperoleh 1 c) Hasil prosentase antara 40-70% skor yang diperoleh 2 d) Hasil prosentase lebih dari 70% skoryang diperoleh 3 Sehingga dapat disimpulkan apabila penggunaan dana bias dikatakan efektif jika skor yang diperoleh 3. 2. Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Merupakan laporan yang berisi tentang aktivitas biro KBL yang berhubungan dengan pihak intern perusahaan dan masyarakat serta lingkungan sekitar perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan. 3. Laporan Laba-Rugi Merupakan laporan yang dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan oleh pimpinan perusahaan dalam tolak ukur kinerja perusahaan. Laporan ini juga berguna sebagai informasi bagi stakeholder dan juga shareholder yang berisi laba atau rugi perusahaan pada kurun waktu tertentu. Teknik Analisis Data Teknik analisis merupakan alat atau metode yang digunakan dalam rangka memecahkan masalah. Data yang diperoleh dari pengumpulan data lalu diolah dan dianalisis untuk dapat disajikan ke dalam bentuk yang lebih muda dibaca dan dimengerti agar dapat menjawab masalah dan menarik kesimpulan. Langkah-langkah yang digunakan dalam analisis ini adalah menerapkan efektifitas penggunaan dana pada program CSR. Adapun langkah-langkah teknik analisis data adalah sebagai berikut: 1. Tahap pengumpulan data-data yang sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan. Ruang lingkup itu meliputi: a. Penggunaan dana pada perusahaan. b. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. 2. Tahap menganalisis data-data yang sudah dikumpulkan dari perusahaan yang berupa: a. Analisis terhadap obyektivitas perusahaan yang meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, dan struktur perusahaan tersebut. b. Analisis penggunaan dana yang digunakan sebagai program tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan. 3. Membuat kesimpulan dan saran. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Penggunaan Dana PKBL Untuk Tahun 2010-2012

Program Kemitraan Pada Program Kemitraan PT Petrokimia Gresik mempunyai mitra binaan yang terdiri dari berbagai macam sektor antara lain: sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertanian, sektor peternakan, sektor perkebunan, sektor perikanan, dan sektor jasa.


11

Pada tahun 2010, saldo awal yang digunakan untuk dana program kemitraan berasal dari sisa dana tahun lalu sebesar Rp 446.944,944. Laba BUMN Pembina tahun 2009 yang disisihkan untuk program ini yaitu 2% dari laba setelah pajak sebesar Rp 12.466.356.000. Penerimaan KUM-LTA (Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Anggunan) tidak mendapatkan hasil untuk tahun 2010 dan penerimaan lain dari penerimaan pokok pinjaman sebesar Rp 28.962.150.694 kemudian untuk penerimaan dan jasa administrasi sebesar Rp 1.685.545.126. Ada juga jasa bank & lain2 sebesar Rp 64.798.836 sehingga jumlah dana yang tersedia adalah sebesar Rp 43.625.795.600. Selain dilihat dari efektifitas penyaluran dana dan kolektibilitas pengembalian pinjaman, efektif dapat pula dilihat dengan menggunakan tiga rasio. Tiga rasio itu meliputi: rasio pembinaan/hibah, rasio biaya operasional kemitraan, dan rasio biaya operasional bina lingkungan yang telah ditetapkan oleh PER-05/MBU/2007 sehingga setiap hasil dari ketiga rasio tersebut telah mempunyai nilai maksimal. Adapun bagaimana perhitungan dari tiga rasio antara lain: a. Rasio Pembinaan/hibah Rumus= Biaya pembinaan x 100% Penyaluran pinjm. = 3.538.360.125 x 100% 42.432.692 = 8,34% nilai maks. 20% b. Rasio Biaya Operasional Kemitraan Rumus= Biaya operasional x 100% Jasa admin. + pendapatan bunga = 666.850.171 x 100% 1.685.545.126 +64.798.836 = 38,10% nilai maks. 100% c. Rasio Biaya Operasional Bina Lingkungan Rumus= Biaya operasional x 100% Penyaluran bina lingkungan = 398.422.385 x 100% 7.975.458.165 = 4,88% nilai maks. 5% Tahun 2011, saldo awal yang digunakan untuk dana program kemitraan berasal dari sisa dna tahun lalu sebesar Rp 526.253.304. laba BUMN Pembina tahun 2010 yang disisihkan untuk program ini adalah sebesar Rp 8.010.128.530. Penerimaan KUM-LTA (Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Anggunan) tidak mendapatkan hasil untuk tahun 2011 dan penerimaan lain yang berasal dari penerimaan pokok pinjaman sebesar Rp 2.073.761.675. Ada pula dana yang berasal dari jasa bank & lain2 sebesar Rp 64.793.561 sehingga jumlah dana yang tersedia adalah sebesar Rp 48.071.991.306. Selain dilihat dari efektifitas penyaluran dana dan kolektibilitas pengembalian pinjaman, efektif dapat pula dilihat dengan menggunakan tiga rasio. Tiga rasio itu meliputi rasio pembinaan/hibah, rasio biaya operasional kemitraan, rasio biaya operasional bina


12

lingkungan yang telah ditetapkan oleh PER-05/MBU/2007 sehingga setiap hasil dari ketiga rasio tersebut telah mempunyai nilai maksimal. Adapun bagaimana perhitungan dari tiga rasio antara lain: a. Rasio Pembinaan/Hibah Rumus= Biaya pembinaan x 100% Penyaluran pinjaman = 4.941.177.600 x 100% 46.645.623.600

=

10,59% nilai maks. 20%

b. Rasio Biaya Operasional Kemitraan Rumus= Biaya operasional Jasa admin. + pendapatan bunga = 1.157.546.036 2.073.761.675 + 64.793.561 = 54,13% nilai maks. 100% c. Rasio Biaya Operasional Bina Lingkungan Rumus= Biaya operasional x 100% Penyaluran bina lingkungan = 325.917.351 x 100% 8.248.133.325 = 3,95% nilai maks. 5%

x 100% x 100%

Sedangkan untuk tahun 2012, dana yang digunakan untuk program kemitraan masih sama berasal dari sisa dana tahun lalu sebesar Rp 268.821.670. Laba BUMN Pembina tahun 2011 yang disisihkan untuk program ini yaitu 2% dari laba bersih setelah pajak sebesar Rp 21.491.000.000. Pada tahun 2012 telah ada penerimaan KUM-LTA (Kredit Usaha Mikro Layak Tanpa Anggunan) sebesar Rp 407.000.000 dan penerimaan lain yang berasal dari penerimaan pokok pinjaman sebesar Rp 46.332.128.529 kemudian untuk penerimaan dari jasa administrasi sebesar Rp 2.133.166.702 dan untuk tahun 2012 ternyata rerdapat penerimaan dari jasa administrasi (Accrual) sebesar Rp 298.692.483. Untuk jasa bank & lain2 sebesar Rp 142.332.254 sehingga dana yang tersedia adalah sebesar Rp 71.073.141.638. Selain dilihat dari efektifitas penyaluran dana dan kolektibilitas pengembalian pinjaman, efektif dapat pula dilihat dengan menggunakan tiga rasio. Tiga rasio itu meliputi: rasio pembinaan/hibah, rasio biaya operasional kemitraan, rasio biaya operasional bina lingkungan yang telah ditetapkan oleh PER-05/MBU/2007 sehingga setiap hasil dari ketiga rasio tersebut telah mempunyai nilai maksimal. Adapun bagaimana perhitungan dari tiga rasio antara lain: a. Rasio Pembinaan/Hibah Rumus= Biaya pembinaan x 100% Penyaluran pinjaman = 6.603.156.335 x 100% 67.796.673.835 = 9,74% nilai maks.20%


13

b. Rasio Biaya Operasional Kemitraan Rumus= Biaya operasional Jasa admin.+pendapatan bunga = 1.261.828.376 2.133.166.702 + 142.332.254

= 55,45% nilai maks. 100% c. Rasio Biaya Operasional Bina Lingkungan Rumus= Biaya operasional Penyaluran bina lingkungan = 251.092.980 7.842.823.206 = 3,20% nilai maks. 5%

x 100% x 100%

x 100% x 100%

Program Bina Lingkungan

Pada Program Bina Lingkungan PT Petrokimia Gresik melakukan kegiatan berupa: Bantuan Bencana Alam, Bantuan Pendidikan Masyarakat Sekitar, Bantuan Sarana & Prasarana Umum, Bantuan Sarana Ibadah, Bantuan Kesehatan Masyarakat, dan Bantuan Pelestarian Alam. Pada tahun 2010, saldo awal yang digunakan untuk dana program bina lingkungan berasal dari sisa dana tahun lalu sebesar Rp 3.475.966.561. Untuk laba BUMN Pembina tahun 2009 yang disisihkan untuk program ini yaitu 2% dari laba bersih setelah pajak sebesar Rp 12.466.356.000. Adanya pendapatan bunga berasal dari jasa bank sebesar Rp 163.089.136 sehingga dana yang tersedia adalah sebesar Rp 16.105.411.697. Tahun 2011, saldo awal yang digunakan untuk dana program bina lingkungan berasal dari sisa dana tahun lalu sebesar Rp 6.241.931.147. Laba BUMN Pembina tahun 2010 yang disisihkan untuk program ini yaitu 2% dari laba bersih setelah pajak sebesar Rp7.137.425.400. Adanya pendapatan bunga yang berasal dari jasa bank sebesar Rp 167.867.802 dan pendapatan lain-lain sebesar Rp 253.760.673. Pada tahun 2011 disebutkan adjustment audit KAP 2011 sebesar Rp 130.324.529. Tahun 2012, saldo awal yang digunakan untuk dana program bina lingkungan berasal dari sisa dana tahun lalau sebesar Rp 5.232.258.839. Laba BUMN Pembina tahun 2011 yang disisihkan untuk program ini sebesar 2% dari laba bersih setelah pajak sebesar Rp 10.745.500.000. Adanyan pendapatan bunga yang berasal dari jasa bank sebesar Rp 180.988.948 dan terdapat koreksi ABTT tahun lalu sebesar Rp 130.324.529. Untuk tahun 2012 adjustment audit KAP 2012 sebesar Rp 70.775.400. Efektifitas Penggunaan Dana Efektifitas penggunaan dana pada PT Petrokimia Gresik dapat dilihat dari kinerja penyaluran pinjaman dan pengembalian pinjaman. Kinerja penyaluran pinjaman dan pengembalian pinjaman pada perusahaan didasarkan pada PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Menurut KEP-100/MBU/2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara dana yang disalurkan untuk program KBL dapat dikatakan efektif lihat tabel dibawah apabila skor yang diperoleh 3 dengan prosentase lebih dari 90% untuk penyaluran dana dan prosentase lebih dari 70% untuk kolektibilitas pengembalian pinjaman.


14

Kinerja Program Kemitraan sesuai Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 Tgl. 04 Juni 2002 a. Efektifitas Penyaluran Dana (%) <80 80-85 85-90 >90 Kolektibilitas Penyaluran (%) <10 10-40 40-70 >70 b. Pinjaman Skor 0 1 2 3 Sumber: data intern perusahaan Tabel 1 Hasil Perhitungan Kinerja Penyaluran Dana dan Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman PT. Petrokimia Gresik Periode 2010-2012

Kinerja & Rasio Efektifitas Penyaluran Kolektibilitas % Skor % skor 2010 98,77 3 80,49 3 2011 99,43 3 90,04 3 2012 98,11 3 86,80 3 Sumber : Data intern perusahaan Tahun

Keterangan Efektif Efektif Efektif

Hasil dari analisis adalah meenunjukkan presentase efektifitas penyaluran dana dan kolektibilitas pengembalian pinjaman dari tahun 2010-2012 telah mengalami naik turun yang tidak terlalu signifikan, seperti halnya pada tahun 2010 efektifitas penyaluran dana dari 98,77% terjadi kenaikan pada tahun 2011 menjadi 99,43% dan terjadi penurun kembali pada tahun 2012 yaitu 98,11% kemudian untuk presentasi kolektibilitas pada tahun 2010 yaitu 80,49% terjadi peningkatan pada tahun 2011 yaitu 90,04% ternyata terjadi penurunan pada tahun 2012 yaitu 86,80%. Dapat disimpulkan efektifitas penyaluran dana dan kolektibilitas pinjaman yang lebih efektif ada pada tahun 2011 yang mempunyai presentasi paling tinggi diantara tahun 2010 dan 2012. Adanya perubahan prosentase dari tahun 2010-2012 dikarenakan laba bersih yang diterima oleh perusahaan mengalami fluktuasi, sehingga mempengaruhi besar kecilnya dana yang akan dialirkan untuk PKBL yang diperoleh 2% dari laba bersih perusahaan. Pelaporan Penggunaan Dana PKBL & Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Publik Pelaporan Penggunaan Dana PKBL Menurut PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pasal 9 dan terdapat pada Bab III yang berisikan tentang Penetapan dan Penggunaan dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan menyatakan bahwa “Pembukuan dana Program Kemitraan dan Program BL dilaksanakan secara terpisah dari pembukuan BUMN Pembina”. Adapun kriteria pembeda antara pembukuan BUMN Pembina dengan pembukuan PKBL antara lan: a. Periode pelaporan dibuat dalam 1 periode (lihat lampiran 3,4, dan 5). b. Laporan pelaksanaan PKBL terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan. c. Laporan tahunan termasuk laporan keuangan (audited) paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.


15

Pemisahan antara pembukuan PKBL dengan pembukuan BUMN Pembina dikarenakan perusahaan ingin mengawasi dan mengontrol pengeluaran dana PKBL secara jelas tanpa ada pengeluaran dari biaya operasional perusahaan. Upaya Meningkatkan Akuntabilitas Publik Akuntabilitas Vertikal Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban yang telah dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi di perusahaan. Contoh dari akuntabilitas vertical yang sudah dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik adalah dengan memberi laporan atas operasional perusahaan per periode dan membagikan deviden yang telah diperoleh. Akuntabilitas Horizontal Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat sekitar perusahaan. Contoh dari akuntabilitas horizontal untuk PT Petrokimia Gresik adalah dengan melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ysng telah ditetapkan oleh PER-05/MBU/2007 perusahaan diwajibkan untuk menyisihkan dananya sebesar 2% yang diperoleh dari laba bersih setelah pajak. Hal ini dilakukan sebagai timbal balik atas kegiatan operasional perusahaan yang berada dilingkungan masyarakat. Karena dengan adanya kegiatan operasional perusahaan tersebut, masyarakat kemungkinan dapat dirugikan dengan adanya polusi udara, polusi suara, dan pencemaran limbah-limbah dari perusahaan. SIMPULAN DAN KETERBATASAN Simpulan Menuru KEP-100/MBU/2002 jika skor yang diperoleh dari penilaian tersebut 3 dengan prosentase lebih dari 90% untuk penyaluran dana dan lebih dari 70% untuk kolektibilitas pengembalian pinjaman. Pada PT Petrokimia Gresik sudah dapat dikatakan efektif dalam penggunaan dana untuk PKBL karena dari tahun 2010-2012 memperoleh skor 3, selain itu prosentase tahun 2010 untuk penyaluran dana sebesar 98,77% dan untuk kolektibilitas pengembalian pinjaman sebesar 80,49%, kemudian pada tahun 2011 prosentase yang diperoleh untuk penyaluran dana sebesar 99,43% dan untuk kolektibilitas pengembalian pinjaman sebesar 90,04%, sedangkan pada tahun 2012 prosentase yang diperoleh untuk penyaluran dana sebesar 98,11% dan untuk kolektibilitas pengembalian pinjaman sebesar 86,80%. Keterbatasan Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini adalah penelitian ini hanya menggunakan satu perusahaan BUMN di Indonesia. Diharapkan pada penelitian selanjutnya memperluas objek penelitian dengan menambah beberapa perusahaan BUMN sebagai perbandingannya. DAFTAR PUSTAKA Ati, H. dan A. Andriyani. 2008. Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) Pada Official Website Perusahaan Studi Kasus Pada PT Unilever Indonesia Tbk. Makalah Disampaikan Dalam Majalah Ekonomi. Surabaya, 1 Maret.


16

Baron. dan P. David. 2006. Business and It’s Environment. Edisi ke-5. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education Inc. Budi, U. H. 2008. Corporate Social Responsibility. Jakarta: Sinar Grafika. Daniri, M. A. 2008. Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. David, C. 2008. Corporate Sosial Responsibility. Guler Aras & Ventus Publishing Aps. Hadi, N. 2009. Interaksi Biaya Sosial, Kinerja Keuangan, dan Luas Pengungkapan Sosial “Uji Praktik Social Responsibility Perumahan Go Publik di Bursa Efek Indonesia” Disertai Universitas Diponegoro. Tidak Dipublikasikan. Harahap, S. 2001. Menuju Perumusan Akuntansi Islam. Pustaka Quatum Jakarta. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : Kep-100/MBU/2002 Bagian III Aspek Administrasi. 2002. Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN. Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI. Moleong, J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-05/MBU/2007 Tentang : Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Rasul, S. 2003. Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara. Jakarta: PNRI. Sueb, M. 2001. Pengaruh Akuntansi Sosial Terhadap Kinerja Sosial dan Keuangan Perusahaan Terbuka di Indonesia. Disertai Universitas Padjajaran Bandung. Tidak Dipublikasi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Wibisono, Y. 2007. Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility. Fascho Publishing.Jatim. ●●●

EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA CSR SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN AKUNTABILITAS PUBLIK PT PETROKIMIA GRESIK

Recommend Documents