Editor. Buku Panduan Pemantau Pemilu Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004

Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004


PENDAHU LUAN

suatu tolok ukur penting untuk menentukan keberhasilan Pemilu 2004 sebagai Pemilu yang demokratis.

Pemilu 2004 memiliki arti khusus dan historis dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Pertama, karena Pemilu 2004 untuk pertama kalinya akan memperkenalkan tiga (3) sistim pemilu baru di Indonesia. Pemilih untuk pertama kalinya akan memberikan suaranya untuk memilih wakil rakyat di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota melalui Sistim Proporsional Daftar Terbuka yang memungkinkan pemilih mencoblos tanda gambar parpol dan nama caleg. Selain itu, pemilih akan diperkenalkan pula pada lembaga Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang akan menjadi bagian dari MPR. Anggota DPD merupakan perwakilan perseorangan (tidak dicalonkan parpol) dan dipilih secara langsung dalam Pemilu. Akhirnya, pemilih untuk pertama kalinya akan dapat memberikan suarany a untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden secara langsung.

Pekerjaan pemantau pemilu independen bukanlah pekerjaan mudah tanpa resiko. Pengalaman pemantauan Pemilu 1999 menunjukkan bahwa seringkali pekerjaan pemantauan dapat membahayakan keselamatan para pemantau. Pemantau Pemilu dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk tidak berpihak terhadap para peserta pemilu selama menjalankan tugasnya. Selain itu, teknik pemantauan dengan sistim pemilu yang baru juga mengakibatkan tuntutan bagi para pemantau yang handal dan profesional. Oleh karena itu mereka yang memilih untuk menjadi pemantau tidak hanya harus memiliki komiten tinggi terhadap masa depan demokrasi di Indonesia, namun juga harus berani mengambil resiko terhadap akibat pekerjaan pemantauan pemilu. Para pemantau harus pula bersedia melakukan tugasnya dengan prinsip sukarela dan tidak mengejar keuntungan pribadi semata. Hal-hal ini merupakan bagian penting dari Kode Etik Pemantau Pemilu yang harus dipegang teguh oleh setiap pemantau pemilu independen.

Kedua, Pemilu 2004 memiliki arti penting karena merupakan Pemilu masa transisi pertama yang akan meletakkan dasar bagi pelembagaan demokrasi di Indonesia. Pada masa transisi dari sistim yang otoriter ke sistim yang demokratis, maka arti Pemilu menjadi penting karena diharapkan dapat memberi peluang bagi pergantian dan pertukaran pemimpin yang dapat membersihkan sistim politik dari elemen non-demokratis. Proses pembersihan sistim politik ini diharapkan dapat memperkukuh proses transisi menuju sistim demokrasi yang lebih kukuh di Indonesia. Peran pemantauan pemilu pada Pemilu 2004 dengan demikian juga memiliki arti strategis karena tanpa pemantauan pemilu, maka integritas pelaksanaan dan hasil Pemilu 2004 tidak akan dapat diandalkan. Kehadiran para pemantau pemilu independen dalam mengawasi proses pelaksanaan Pemilu akan memberikan sumbangan yang besar bagi penilaian keberhasilan Pemilu 2004. Pemantau pemilu tidak hanya mengumpulkan data, informasi dan mencatat kecurangan dan pelanggaran yang terjadi selama Pemilu, tetapi lebih jauh lagi kehadiran mereka akan dapat pula mencegah terjadinya kecurangan atau pelanggaran selama Pemilu. Pengakuan atas keberadaan dan hak pemantau pemilu independen sendiri merupakan 1

Buku Panduan Pemantau Pemilu ini disusun untuk menjadi acuan bagi para pemantau pemilu yang akan menjalankan tugas berat dalam pemantauan pemilu 2004. Buku ini diharapkan dapat menjadi petunjuk praktis yang akan dapat membantu para pemantau dalam menerapkan berbagai metode atau teknik pemantauan serta dalam bersikap selama menjalankan tugas pemantauan. Buku ini ditujukan tidak hanya bagi para pemantau yang tergabung dalam organisasi pemantauan tetapi juga bagi kelompok masyarakat lain atau bahkan masyarakat umum yang tertarik untuk melakukan pemantauan secara mandiri.

Editor

2


SI STEM PEMILIHAN UMUM 2004 Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Sistem Pemilihan Umum untuk Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003 adalah Sistem Proporsional dengan Daftar Calon Terbuka.

Pencalonan Pencalonan anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh partai politik secara demokratis dan terbuka. Setiap partai politik dapat mengajukan calon sebanyakbanyaknya 120% dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan. Urutan nama calon anggota legislatif tersebut ditentukan oleh partai politik dan diajukan kepada KPU di masing-masing tingkatan.

Caleg Perempuan Khusus untuk pencalonan anggota legislatif perempuan; Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR/DPRD dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.

Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004 Provinsi adalah kabupten/kota atau gabungan kabupaten/kota. Selanjutnya, daerah pemilihan untuk Pemilu DPRD Kabupaten/Kota adalah kecamatan atau gabungan kecamatan.

Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan Surat suara untuk Pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berisi tanda gambar dan nama partai politik serta nama calon peserta Pemilu. Jenis surat suara untuk tiap daerah pemilihan berbeda antara satu dengan yang lainnya karena nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di tiap daerah pemilihan berbeda. Cara memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah dengan mencoblos satu tanda gambar partai politik dan satu nama calon anggota dari partai politik yang dipilih.

Pemilihan Anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan daerah yang anggotanya dipilih secara langsung untuk mewakili kepentingan provinsi yang bersangkutan. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi adalah 4 (empat) orang dengan masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pencalonan

Daerah Pemilihan Daerah Pemilihan untuk Pemilihan Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota berbeda antara pemilihan yang satu dengan pemilihan yang lainnya. Daerah pemilihan tidak selalu sama dengan batas-batas provinsi/kabupaten/kota/kecamatan. Batas daerah pemilihan ditentukan oleh KPU Nasional. Daerah pemilihan untuk Pemilu DPRD RI adalah provinsi atau bagian-bagian provinsi. Daerah pemilihan untuk Pemilu DPRD 3

Calon anggota DPD: - adalah calon perseorangan dan bukan merupakan calon dari partai politik - harus tinggal di provinsi yang bersangkutan sekurangkurangnya 3 tahun secara berturut-turut sebelum pencalonan atau pernah tinggal selama 10 tahun sejak berusia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan. - Bukan merupakan pengurus partai politik yang terhitung sejak tanggal 12 Juni 2003. 4

Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004 - Bukan merupakan Pegawai Negeri Sipil dan/atau anggota TNI/Polri. Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, seseorang harus memenuhi persyaratan dukungan yang sesuai dengan ketentuan pada Pasal 11, UU No. 12 Tahun 2003. Secara singkat, pencalonan anggota DPD dilakukan dengan mengumpulkan tanda tangan atau cap jempol pendukung yang dilengkapi dengan fotokopi KTP atau identitas lain yang sah, yang jumlahnya sesuai dengan persentase jumlah penduduk di provinsi yang bersangkutan.

Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan Surat Suara untuk Pemilihan Anggota DPD memuat nama dan foto calon perseorangan anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan. Pemberian suara untuk pemilihan anggota DPD dilakukan dengan mencoblos satu calon anggota DPD yang tertera pada surat suara.

Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden. Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Pencalonan Untuk menjadi calon Presiden/Wakil Presiden, maka peserta Pemilu Presiden/Wakil Presiden harus merupakan pasangan calon yang diajukan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.


Khusus Pemilu 2004, Pasangan calon Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan perolehan suara pada Pemilu anggota DPR RI sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR RI atau 5% dari perolehan suara sah secara nasional hasil pemilu anggota DPR RI tahun 2004.

Surat Suara dan Tata Cara Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Presiden/Wakil Presiden memuat nomor, foto dan nama Pasangan Calon. Pemberian suara untuk Pemilu Presiden/Wakil Presiden dilakukan dengan mencoblos 1 (satu) Pasangan Calon yang ada dalam surat suara.

Penentuan Pemenang Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dan merata, terpilih sebagai Presiden/Wakil Presiden. Yang dimaksud dengan suara terbanyak dan merata adalah suara yang diperoleh Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden tersebut jumlahnya lebih dari 50% dari keseluruhan jumlah suara di tingkat nasional serta tersebar secara merata (diatas 20%) di sekurangnya separo dari jumlah provinsi di Indonesia (16 provinsi).

Pemilihan Tahap 2 Jika tidak ada Pasangan Calon yang memperoleh 50% lebih suara maka 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung.

Partai atau gabungan partai politik hanya dapat mengajukan 1 pasangan calon sesuai dengan mekanisme internal partai secara demokratis dan terbuka. Pencalonan pasangan Presiden/Wakil Presiden dapat diajukan secara berpasangan oleh partai atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI.

Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang Pemilhan Presiden/Wakil Presiden.

5

6


PENYELENGGARA PEMILU 2004 Penyelenggara Pemilu di tingkat Nasional adalah KPU Nasional, penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi adalah KPU Provinsi dan terakhir, penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota adalah KPU Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan, KPU Kabupaten/Kota membentuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara). KPPS adalah Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang dibentuk oleh PPS untuk bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara Pemilihan Umum di TPS. Syarat anggota KPU Syarat utama dari anggota KPU adalah: ? Tidak memihak ? Mandiri ? Bukan anggota atau pengurus partai politik ? Tidak sedang menduduk jabatan politik, jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam jabatan negeri

Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004 ? Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilu ? Melakukan pendidikan pemilih dan menyampaikan informasi kegiatan kepada masyarakat ? Mempersiapkan dan menyediakan keperluan penyelenggaraan Pemilu

PENGAWASAN P EMILU 2004 Pengawasan Pemilu dilakukan oleh Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Syarat Anggota Panwaslu Syarat utama dari anggota Panitia Pengawas Pemilu adalah tidak memihak. Anggota Panitia Pengawas Pemilu dapat berasal dari unsur kepolisian negara, kejaksaan, perguruan tinggi, tokoh masyarakat dan pers. Tugas dan Wewenang Panwaslu

Tugas dan Wewenang KPU KPU bertugas dan mempunyai wewenang untuk ? Merencanakan penyelenggaraan Pemilu ? Menetapkan peserta Pemilu ? Menetapkan daerah pemilihan, jumlah kursi dan calon anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD ? Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye dan pemungutan suara ? Menetapkan hasil Pemilu dan mengumumkan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dan DPD. 7

Panwaslu bertugas dan mempunyai wewenang untuk: ? Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan Pemilu ? Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan Pemilu ? Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan Pemilu ? Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang.

8


PEMA NTAU P EMILU IN DEPENDEN Siapa Pemantau ? Dalam Keputusan KPU No 104 tentang Pemantau Pemilihan Umum dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan pemantau adalah meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum, baik dalam maupun luar negeri serta perwakilan pemerintah luar negeri yang secara sukarela memantau pelaksanaan Pemilu di Indonesia (Bab I Ketentuan Umum nomor 4). Dalam hal ini, institusi tersebut harus memenuhi syarat seperti yang diperintahkan UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum pasal 135 ayat 4 yaitu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan memperoleh akreditasi dari KPU. Secara umum yang dimaksud dengan pemantau pemilu adalah individu (anggota masyarakat bebas atau anggota organisasi pemantauan) yang secara sukarela bersedia untuk melakukan pengamatan secara netral serta mengumpulkan data dan informasi mengenai pelaksanaan pemilu dengan tujuan untuk memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan dan ketetapanketetapan dipatuhi sehingga tercipta suasana pemilihan yang bebas, bersih dan adil. Walaupun pada umumnya, pemantauan pemilu dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, namun secara universal, pemantauan juga dapat dilakukan oleh Media Massa, Partai Politik dan Panitia Pengawas Pemilu.

Tugas Pemantau Dalam UU Pemilihan Umum pasal 136 dikatakan bahwa Pemantau Pemilu dapat melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan Pemilu dan menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU, sedangkan menurut keputusan KPU No 104 Tahun 2003 Pemantau Pemilu dapat melakukan pemantauan 9

Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004 terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilu pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak. Dengan demikian peran dan tugas pemantau pemilu terbatas pada kegiatan pengamatan untuk mencatat pelanggaran atau kejanggalan yang terjadi dalam pelanggaran pemilu. Sementara di dalam UU Pemilu No 12 Tahun 2003 maupun dalam keputusan KPU No 104 Tahun 2003, peran media massa dan bantuan teknis sama sekali tidak dicantumkan.

Hak dan Kewajiban Pemantau Hak dan kewajiban pemantau Pemilu 2004 diatur dalam Keputusan KPU No 104 Tahun 2003 tentang Pemantau Pemilu dan Tata Cara Pemantauan Pemilu pasal 6 dan pasal 7 yaitu :

Hak Pemantau Pemilu Dalam melaksanakan kegiatannya, Pemantau mempunyai hak sebagai berikut : a.

Mendapatkan visa ke wilayah Indonesia bagi Pemantau luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

b.

Mendapatkan akses ke seluruh wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

c.

Mendapatkan perlindungan pemerintah Indonesia;

hukum

dan

keamanan

d. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya penyelenggaraan pemilu dari tahap awal sampai akhir;

dari proses

e.

Berada di TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;

f.

Mendapatkan akses informasi dari KPU;

g.

Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu; 10

Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004 h.

Melaporkan setiap pelanggaran Pemilu kepada Pengawas Pemilu;

i.

Hak-hak lain yang dijamin dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Kewajiban Pemantau Pemilu Kewajiban Pemantau dalam dan luar negeri : a.

Mematuhi Kode Etik Pemantau Pemilu;

b.

Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau untuk tidak masuk daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;

c.

Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;

d. Mematuhi peraturan perundang-undangan serta menghormati kedaulatan negara Republik Indonesia; e.

Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Pengawas Pemilu;

f.

Menyampaikan hasil pemantauan tentang pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU dan atau KPU Provinsi serta KPU Kabupaten/Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil perolehan suara;

g.

Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggaran Pemilu serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada pemilih;

h.

Melaksanakan peranannya berpihak dan objektif;

i.

Memastikan bahwa informasi dikumpulkan, disusun dilaporkan secara akurat, sistematik dan dapat diverifikasi;

j.

Melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU.

sebagai

11

pemantau

secara

tidak dan


RUA NG LINGKUP PEMAN TAUAN PEMI LU 2004 Pemantauan Pemilu hendaknya tidak hanya dilakukan pada hari pemungutan suara. Berbagai tahapan pemilu lain baik sebelum maupun sesudah hari pemungutan suara juga sangat perlu untuk dipantau. Berbagai macam pelanggaran sangat mungkin juga terjadi pada tahapan - tahapan tersebut. Pemantauan Pemilu 1999 sebagian besar dilakukan pada hari pemungutan suara. Akibatnya berbagai pelanggaran yang terjadi sebelum dan sesudah hari pemungutan suara kurang terpantau. Oleh karena itu, pada Pemilu 2004, perlu dilakukan pemantauan yang lebih komprehensif meliputi semua tahapan pemilu (Pemantauan jangka panjang). Berikut ini adalah ruang lingkup pemantauan pemilu yang perlu dilakukan dari tahun 2003 sampai tahun 2004. Guna memudahkan pemantauan pada setiap tahapan pemilu digunakan formulir pedoman pemantauan. Beberapa contoh formulir terlampir.

A. PRA PEMUNGUTAN SUARA 1. Pendaftaran Pemilih Pendaftaran pemilih adalah tahap awal penyelenggaraan pemilu. Setiap warga negara yang telah berusia 17 th atau sudah/ pernah menikah berhak memilih. Namun warga pemilih ini harus terdaftar terlebih dulu. Proses pendaftaran mulai dari P4B atau Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan (1 April – 15 Mei 2003) sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap (31 Desember 2003). Pemantauan pada tahapan ini untuk memastikan bahwa semua warga negara yang sudah berhak untuk memilih masuk dalam daftar pemilih tetap dan efektifitas proses pendaftaran yang dilaksanakan.

12

Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004 Berikut adalah beberapa pertanyaan utama yang digunakan dalam pemantauan pendaftaran pemilih. ? ? ? ? ? ? ?

Apakah masyarakat umum telah terdaftar? Apakah kelompok masyarakat marjinal, termasuk pengungsi, penyandang cacat, masyarakat adat, dan masyarakat miskin yang bertempat tinggal sementara telah terdaftar? Apakah ada nama orang yang tidak berhak memilih tetapi masuk dalam daftar pemilih? Apakah proses pendaftaran yang dilakukan (P4B dan pendaftaran pemilih tambahan) sesuai dengan aturan? Apakah data pemilih yang dikeluarkan baik dalam Daftar Pemilih Sementara maupun Daftar Pemilih Tetap sudah benar? Apakah uji publik Daftar Pemilih Sementara (3 – 30 November 2003) yang diumumkan oleh PPS di Kelurahan/ Desa diketahui masyarakat? Apakah masukan masyarakat terhadap Daftar Pemilih Sementara diperhatikan KPU (melalui PPS)?

2. Pencalonan dan Penetapan Calon Serta Peserta Pemilu Peserta Pemilu Legislatif ada dua macam, yaitu Parpol untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, dan perseorangan untuk pemilihan anggota DPD. Sedangkan peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. KPU yang menetapkan parpol mana dan siapa yang menjadi peserta pemilu setelah terlebih dahulu memverifikasi persyaratan yang diajukan oleh calon peserta, baik secara administratif di tingkat nasional maupun secara faktual di Provinsi dan Kabupaten Kota. Setiap bakal calon dan peserta pemilu harus mendaftar pada KPU yang sesuai.

13


a. Parpol Peserta Pemilu Legislatif Setiap Pimpinan Pusat parpol yang hendak ikut pemilu harus mendaftar pada KPU, dan Pengurus Daerahnya menyerahkan persyaratan yang diperlukan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota dimana terdapat kantor kepengurusan daerah. Setelah KPU melakukan verifikasi adminsitrasi, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota akan melakukan verifikasi faktual di wilayah masing – masing. Parpol peserta pemilu akan ditetapkan pada tanggal 2 Desember 2003. Pemantauan pada tahapan ini perlu fokus terhadap kesesuaian proses penetapan dan syarat parpol peserta pemilu yang dilakukan KPU dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa pertanyaan pokok yang digunakan dalam pemantauan. ? ? ? ? ? ?

Apakah parpol di wilayah pemantauan memenuhi persyar atan peserta pemilu seperti yang diatur dalam UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD? Apakah kantor parpol di wilayah pemantauan bersifat tetap? Apakah pengurus nyata pada setiap kantor parpol di wilayah pemantauan? Apakah jumlah anggota di setiap kantor parpol Kabupaten/ Kota di wilayah pemantauan mencapai jumlah minimal? Apakah anggota parpol yang di verifikasi faktual di wilayah pemantauan betul nyata? Apakah terjadi kejanggalan dalam proses verifikasi calon peserta Pemilu? Misalnya, apakah petugas verifikasi berpihak atau menerima suap?

b. Calon Anggota DPD Sebagai Peserta Pemilu Legislatif Peserta pemilihan Anggota DPD adalah perseorang an. Proses penetapan peserta pemilihan identik dengan proses pencalonan Anggota DPD. Setiap bakal calon Anggota DPD mencalonkan dirinya sendiri. Bakal calon Anggota DPD harus mendaftar pada KPU Provinsi dimana ia akan ikut pemilu. Pendaftaran dilakukan pada 15 Juli – 15 September 2003. Calon Anggota DPD akan ditetapkan pada tanggal 9 Desember 2003. Pemantauan pada tahapan ini perlu fokus terhadap kesesuaian proses penetapan yang dilakukan KPU Provinsi dan syarat 14



bakal calon Anggota DPD dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah beberapa pertanyaan pokok yang digunakan dalam pemantauan.

Dari kedua peraturan di atas, sebenarnya sulit untuk melakukan pemantauan terhadap proses pencalonan karena pada dasarnya meskipun diharuskan terbuka, parpol masih dapat melakukan pencalonan secara relatif tertutup dengan dalih mentaati mekanisme internal parpol. Oleh karena itu, pemantau perlu mengembangkan metode khusus terhadap pencalonan yang tidak dapat dilakukan oleh sejumlah besar pemantau. Jenis pemantauan untuk tahapan ini bisa jadi mempunyai bobot investigatif.

? ?

?

?

? ?

Apakah calon anggota DPD di wilayah pemantauan memenuhi persyaratan peserta perseorangan seperti yang diatur dalam UU Pemilu, DPR, DPD, dan DPRD? Apakah jumlah dan penyebaran dukungan masyarakat terhadap bakal calon DPD di setiap willayah pemantauan mencapai syarat minimal (dukungan minimal di 25% Kabupaten/ Kota)? Apakah anggota masyarakat pendukung bakal calon anggota DPD yang diverifikasi faktual di setiap wilayah pemantauan betul nyata (sesuai daftar dukungan dan kartu identitas yang sah)? Apakah bakal calon Anggota DPD di provinsi pemantauan telah memenuhi persyaratan calon : bukan pengurus parpol selama minimal 3 bulan sebelum pencalonan, syarat lama domisili, tidak berstatus aktif sebagai pegawai negeri sipil atau anggota TNI/Polri? Apakah terjadi kejanggalan atau pelanggaran dalam proses penggalangan dukungan? Misalnya membeli dukungan dengan memberi imbalan bagi dukungan atau fotokopi KTP ? Apakah terjadi kejanggalan dalam proses verifikasi calon peserta Pemilu? Misalnya, apakah petugas verifikasi berpihak atau menerima suap?

c. Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota pada Pemilu Legislatif Bakal calon Anggota DPR dan DPRD diajukan oleh parpol sebagai peserta pemilu legislatif. Proses dimulai dengan pencalonan di dalam setiap parpol. UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD hanya meng atur bahwa proses pencalonan caleg oleh parpol dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol. Namun UU Pemilu ini secara khusus menghimbau agar parpol mencalonkan caleg perempuan sekurang – kurangnya 30%.

15

Pemantau menjadi lebih sulit karena UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD tidak mengatur adanya uji publik terhadap daftar calon sementara sehingga masyarakat tidak dapat memberikan penilaian dan masukan mengenai para caleg yang diajukan setiap parpol peserta pemilu. Pengajuan daftar calon dilakukan oleh parpol kepada KPU sesuai dengan tingkatannya. Daftar calon dari parpol berdasarkan nomor urut sesuai dengan tingkatannya. Pengajuan dan penetapan daftar calon dilakukan pada 22 Desember 2003 – 26 Januari 2004. Beberapa hal utama yang perlu dipantau pada proses pencalonan caleg DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah : ? Sejauh mana ketaatan proses pencalonan terhadap mekanisme yang demokratis dan terbuka pada masing – masing parpol? ? Apakah para calon telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU, atara lain minimal berpendidikan SLTA atau sederajat dan terdaftar sebagai pemilih? ? Apakah ada laporan yang menunjukkan adanya politik uang dalam pencalonan? ? Apakah daftar calon yang dicalonkan oleh parpol dan diumumkan oleh KPU memuaskan publik, terutama di daerah pemilihannya atau di wilayah pemantauan ? ? Apakah parpol telah mencalonkan caleg perempuan sebesar minimum 30% dari seluruh jumlah caleg yang dicalonkan untuk semua tingkatan pemilihan? Berapa parpol yang gagal melakukan hal ini?

16



d. Peserta dan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Eksekutif

atau kecurangan melalui perusakan atau pemalsuan atau manipulasi atau pencurian barang logistik pemilu terutama surat suara dan tinta. Akhirnya, distribusi logistik pemilu juga perlu dipantau untuk menjamin agar semua wilayah memperoleh jatah kebutuhan logistik pemilu secara merata dan tepat waktu. Kertas suara dan logistik lain harus sudah di PPS dan PPLN selambat – lambatnya 10 hari sebelum hari pemungutan suara

Walaupun peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan calon namun pencalonananya hanya dapat dilakukan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu legislatif. Seperti halnya pencalonan Anggota DPR dan DPRD pencalonan calon Presiden atau Wakil Presiden juga perlu secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal parpol atau gabungan parpol yang mencalonkan. Hanya parpol atau gabungan parpol yang mendapat minimal 3% kursi DPR atau 5% total suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Oleh karena itu pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU setelah hasil KPU Legislatif diketahui yaitu pada 1 – 7 Mei 2004. Fokus pemantauan untuk proses pencalonan Presiden dan Wapres adalah pada persyaratan pencalonan yang dilakukan oleh parpol serta ketaatan para calon terhadap syarat calon Presiden : ? Apakah proses pencalonan presiden dan wapres oleh parpol atau gabungan parpol telah dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan UU pemilihan Presiden ? ? Secara khusus mungkin dapat dipantau proses Konvensi yang dilakukan Partai Golkar untuk menseleksi calon Presiden. Apakah politik uang turut berpengaruh dalam proses pencalonan Presiden dan Wapres ? ? Apakah para calon presiden yang dicalonkan oleh parpol atau gabungan parpol telah memenuhi semua persyaratan calon presiden menurut UU Pemilihan Presiden ?

3. Distribusi Logistik Pemilu Meskipun tampaknya merupakan proses teknis, produksi dan distribusi logistik (Kertas suara, tinta, kotak suara, pembatas pencoblosan/ bilik suara dll) untuk penyelenggaraan pemilu oleh KPU perlu dipantau untuk menjamin keberhasilan pemilu sendiri khususnya pada hari pemungutan suara. Distribusi dan transportasi dari barangbarang logistik ini juga perlu dipantau untuk mencegah pelanggaran 17

Hal-hal penting yang perlu dipantau antara lain adalah : ? Produksi logistik pemilu sesuai ketentuan kualitas, kebutuhan, prinsip efisiensi dan keamanan. ? Distribusi logistik pemilu sesuai ketentuan, kebutuhan, efisien, cepat, tepat dan aman ? Pelanggaran atau gangguan terhadap produksi dan distribusi logistik Pemilu di wilayah pemantauan.

4. Kampanye dan Dana Kampanye Pemantauan terhadap kampanye dan dana kampanye merupakan jenis pemantauan yang sulit dilakukan. Salah satu strateginya adalah dengan melakukan pemantauan terhadap kampanye yang dilakukan parpol atau calon dalam bentuk pemasangan iklan di media serta kampanye luar ruangan yang tidak bergerak (rally akbar, istighotsah dll). Dengan pemantauan ini dapat diperkirakan jumlah dana yang dialokasikan oleh parpol atau peserta pemilu untuk kampanye. Informasi ini selanjutnya akan dibandingkan dengan laporan pengeluaran dana kampanye yang akan diberikan oleh parpol kepada KPU. Organisasi pemantau harus mempunyai data mengenai tarif pemasangan iklan di media untuk durasi, jam tayang, atau besar kolom, letak iklan dan frekuensi pemasangan iklan kampanye. Organisasi pemantau juga perlu mengetahui mengenai perkiraan biaya untuk penyelenggaraan pertemuan akbar seperti harga penyewaan kendaraan, pembuatan panggung, penyewaan alat musik, band, penyanyi serta pembelian atribut parpol.

18


Beberapa hal yang dapat dipantau pada tahapan ini adalah : ? Berapa kali suatu parpol atau peserta pemilu memasang iklan di media elektronik dan/atau media cetak? Berapa lama durasinya ? Kapan jam tayang atau pada halaman mana? Berapa perkiraan total dana untuk membiayai pembuatan dan pemasangan iklan tersebut ? ? Berapa kali suatu parpol atau peserta pemilu mengadakan pertemuan atau rally akbar ? ? Apa saja yang digunakan untuk acara tersebut : panggung ? musik ? penyanyi ? kendaraan ? Berapa perkiraan jumlah dana untuk membiayai acara ini ? ? Ketaatan parpol untuk tidak melibatkan pejabat tertentu dalam kampanyenya sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pemilihan Presiden?


B. PEMUNGUTAN SUARA Hari pemungutan suara untuk pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dilakukan pada tanggal 5 April 2004. Sedangkan hari pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden adalah tanggal 5 Juli 2004. Kalau ada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahap kedua, pemilihan akan dilakukan pada tanggal 20 September 2004. Berikut berikut adalah hal-hal yang perlu dipantau pada hari pemungutan suara: • Pemungutan Suara • Penghitungan Suara • Pencatatan hasil suara ke dalam sertifikat hasil perhitungan suara Beberapa pertanyaan pemantauan:

penting

yang

perlu

digunakan

dalam

5. Masa Tenang

Pemungutan Suara

Selama 3 hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu 2 – 4 April 2004, parpol tidak lagi diperbolehkan melakukan kampanye. Namun biasanya periode ini merupakan periode yang sangat rentan terhadap upaya untuk membeli suara (vote buying). Juga pada masa ini sering terjadi intimidasi atau kekerasan untuk memaksa pilihan seseorang. Pemantauan pada periode ini difokuskan pada praktek pembelian suara melalui pemberian hadiah atau uang kepada calon pemilih, yang seringkali masih berlangsung sampai pagi hari sebelum pemungutan suara atau banyak dikenal dengan ‘serangan fajar’. Berikut beberapa pertanyaan pokok dalam pemantauan masa tenang.

? Apakah pemilih bebas atau ada intimidasi sebelum/ sesudah

? ? ? ?

Apakah terjadi ‘serangan fajar’, pembelian dan/ atau intimidasi di wilayah pemantauan? Siapa (parpol atau calon) yang melakukan? Bagaimana dilakukan? Uang, barang, janji dan/ atau intimidasi seperti apa yang mereka lakukan? Berapa besar? Siapa yang menjadi subyek pembelian suara atau intimidasi ini?

19

pemungutan suara.

? Apakah barang logistik (surat suara, tinta) yang diperlukan lengkap dan cukup?

? Apakah hadir saksi parpol, satgas parpol dan pemantau pemilu serta mempunyai akses cukup untuk melakukan kegiatannya?

? Apakah para petugas TPS melakukan kegiatan secara netral dan sesuai dengan aturan?

? Apakah pemilih penyandang cacat atau punya keterbatasan fisik

memperoleh akses yang cukup untuk melakukan pemilihan? pemilih yang memerlukan pendamping mendapat kebebasan untuk menentukan pendampingnya sendiri? ? Apakah terjadi kecurangan atau pelanggaran seperti memilih lebih dari satu kali, memalsukan nama/identitas? ? Apakah ada orang yang melakukan kampanye di TPS atau mengintervensi pemilih di bilik suara?

? Apakah

20


Penghitungan Suara dan Pencatatan Hasil Penghitungan Suara ? Apakah saksi papol dan pemantau masih berada dan mendapat akses cukup pada saat perhitungan suara?

? Apakah masyarakat diperbolehkan oleh petugas mengikuti penghitungan suara.

? Apakah terdapat selisih yang besar antara jumlah kertas suara yang telah digunakan dengan jumlah pemilih yang ikut mencoblos?

? Apakah para petugas TPS bekerja sesuai dengan aturan dalam perhitungan?

? Apakah sesuai hasil perhitungan dengan pencatatan di sertifikat ? Apakah terjadi Intervensi, pelanggaran dan intimidasi pada proses penghitungan suara?

? Apakah terjadi ada kesesuaian hasil pencatatan perhitungan suara TPS dengan yang ditayangkan oleh pusat media KPU?

? Rekapitulasi penghitungan suara secara cepat perlu dilakukan apabila sebagian besar atau keseluruhan TPS satu daerah pemilihan dipantau. Apakah ada kesesuaian hasil rekap tersebut dengan perhitungan KPU? Sedapat mungkin rekapitulasi perhitungan terus dilakukan sampai ke tingkat nasional. ? Khusus untuk pemilihan Presiden dan Wapres tahap pertama perlu dipantau tidak hanya jumlah perolehan suara mayoritas absolut tetapi apakah penyebaran dukungan mencapai minimal 20% suara di setiap provinsi dan terjadi dilebih seperoh provinsi Indonesia?


Rekapitulasi Perhitungan Suara Setelah perhitungan suara di TPS pada hari pemungutan suara maka perhitungan rekapitulasi suara akan dilakukan secara berjenjang dari PPS, PPK, KPU Kabupaten/ Kota, KPU Provinsi dan KPU di Jakarta. Proses rekapitulasi ini dimulai tanggal 6 April sampai 20 April 2004. Fokus pemantauan pada proses rekapitulasi perhitungan suara apakah terdapat kesesuaian unit – unit yang disatukan dan total hasilnya disetiap tingkatan perhitungan. Aspek lain yang penting untuk dipantau adalah keamanan kertas suara dan dokumen hasil perhitungan khususnya pada saat menyimpan dan memindahkannya antar tempat perhitungan suara. Berikut adalah beberapa pertanyaan pokok yang perlu digunakan pada pemantauan tahapan rekapitulasi perhitungan suara. ? ? ? ?

?

Lihat contoh formulir pedoman pemantauan Hari Pemungutan dan Penghitungan Suara terlampir.

?

C. PASCA PEMUNGUTAN SUARA

? ?

Banyak yang beranggapan bahwa setelah proses penghitungan suara di TPS selesai, maka tidak lagi diperlukan pemantauan. Padahal proses pasca hari pemungutan suara sangat rentan terjadinya gangguan dan pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu.

21

Apakah kotak suara dan dokumen perhitungan suara sampai tempat perhitungan suara sesuai dengan jadwal? Apakah ada petugas keamanan selama perjalanan memindahkan kota suara dan hasil perhitungan suara? Apakah terjadi gangguan selama perjalanan dan ditempat penyimpanan? Apakah di tempat setiap tingkat perhitungan suara dihadiri oleh saksi peserta pemilu, pemantau dan masyarakat? Apakah mereka dapat menyaksikan perhitungan dengan jelas? Apakah hasil perhitungan sesuai dengan perhitungan di tingkat sebelumnya? Apakah terjadi perselisihan dalam perhitungan dan apakah ada saksi parpol yang tidak mau menandatangani hasil rekapitulasi perhitungan di masing – masing tingkatan? Apakah para petuga perhitungan berlaku jujur? Apakah salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi perhitungan di setiap tingkatan diberikan kepada saksi peserta pemilu yang hadir?

Lihat contoh Formulir Pedoman Pemantauan tentang Keamanan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitung an Suara 22


Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih Setelah hasil penghitungan suara di tingkat nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kota diumumkan maka akan dilakukan penetapan perolehan kursi bagi parpol peserta pemilu (3 – 17 Mei 2004). Pemantauan pada tahapan ini perlu fokus pada ketepatan konversi hasil perhitungan ke dalam berapa jumlah kursi yang didapat oleh parpol dan calon mana yang ditetapkan mengisi kursi tersebut. Berikut adalah beberapa pertanyaan pokok yang perlu digunakan dalam pemantauan: ? Apakah BPP pada setiap Daerah Pemilihan telah ditetapkan dengan benar? ? Apakah jumlah kursi yang diperoleh parpol sudah sesuai dengan jumlah suara yang didapat pada pada setiap DP? ? Dengan sistim proporsional terbuka, apakah calon yang dinyatakan terpilih sudah sesuai dengan peraturan yang ada? ? Apakah Apakah calon DPD terpilih sesuai dengan urutan rangking perolehan suaranya? ? Apakah terjadi perselisihan dalam proses penetapan ini? ? Apakah ada saksi peserta pemilu yang tidak mau menandatangani berita acara ber ita acara penetapan peroleh kursi dan calon terpilih? ? Apakah dampak yang timbul dari penerapan sistem BPP dalam penentuan kemenangan parpol dan penetapan calon terpilih.

23


LAPO RAN P EMANTAUAN DAN PELANGGARAN PEMIL U Keberhasilan organisasi pemantau pemilu akan sangat dipengaruhi kemampuannya untuk mengorganisir laporan pemantauan. Laporan hasil pemantauan tidak hanya merupakan hasil analisa yang obyektif dan akurat namun juga perlu dilakukan dengan cepat. Laporan seperti ini harus berawal dari hasil kerja relawan pemantau di lapangan. Relawan pemantau dalam bekerja perlu menggunakan formulir pedoman pemantauan yang sudah standard dan disepakati. Formulir ini perlu diisi secara akurat dan lengkap. Pemantauan dan pengisian formulir pedoman pemantauan perlu diselesaikan dengan cepat dan tidak melewati jadwal yang telah disepakati. Relawan pemantau perlu menjaga formulir pemantauan yang telah terisi agar tidak rusak dan segera memberikannya kepada Supervisi/ Koordinator lapangannya yang telah disepakati. Kalau relawan melakukan pemantau di daerah yang tidak terlalu jauh dari sekretariat/ pusat pengolahan data, maka dia dapat mengantarkan sendiri formulir pedoman pemantauannya. Apabila relawan pemantau melakukan kegiatan pemantauan di desa pedalaman dan sangat jauh dari sekretariat/ pusat pengumpulan dan pengolahan data maka dia cukup mengumpulkan hasil pemantauan pada koordinator lapangan yang berada di tingkat Kecamatan. Pastikan terlebih dahulu sudah mengetahui tempat dan waktu pertemuan. Selanjutnya para Supervisi atau Koordinator Kecamatan inilah yang akan melakukan rekapitulasi hasil pantauan dan menyerahkan atau memfaxkan laporannya ke Koordinator DP di Sekretariat atau pusat pengolahan data. Relawan pemantau wajib merahasiakan hasil pantauannya dan dilarang menyampaikan hasil pantauannya kepada wartawan atau pihak lain. Hasil pemantauan hanya dapat diumumkan ke publik melalui media massa oleh Koordinator Kabupaten atau petugas lain yang ditunjuk setelah seluruh data hasil pemantauan terkumpul dan d ianalisa dengan cermat.Publikasi harus juga dilakukan setelah organisasi pemantau menyampaikan hasil pemantauan kepada KPU. 24


Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004 Tentu setiap laporan yang masuk ke organisasi pemantau langsung dari masyarakat harus dikonfirmasi dan bila perlu dilakukan investigasi lapangan untuk memastikan isi laporan tersebut sebelum dilanjutkan ke PANWAS.

Pelaporan Pelanggaran Pemilu Relawan pemantau juga mempunyai hak untuk melaporkan baik pelanggaran pemilu yang ditemukannya sendiri ataupun yang dilaporkan masyarakat kepadanya.

?

Batas waktu penyampaian laporan pelanggaran PANWASLU adalah 7 hari setelah pelanggaran terjadi.

Di dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Presiden pelaporan pelanggaran pemilu diatur sbb:

?

Ada baiknya bahwa pemantau juga menginformasikan kepada masyarakat tentang cara mencatat laporan pelanggaran yang akan disampaikan pada PANWASLU.

?

Panwaslu telah menetapkan formulir laporan pelanggaran pemilu seperti terlampir.

?

Seperti halnya hasil pemantauan, relawan pemantau perlu juga segera melaporkan pelanggaran yang ditemukannya atau yang diterimanya kepada orang bertugas di dalam organisasi pemantaunya.

?

Laporan mengenai pelanggaran pemilu harus disampaikan ke Panitia Pengawas Pemilu (PANWASLU) baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Namun relawan tidak perlu melaporkan sendiri kepada Panwas namun cukup melaporkan kepada relawan yang bertugas menerima dan memverifikasi laporan pelanggaran yang ada di dalam organisasi pemantaunya.

?

Organisasi pemantau yang akan melanjutkan pelanggaran tersebut kepada Panwaslu.

?

Sekurang – kurangnya pelanggaran atau laporan yang diterima relawan pemantau berisi: ? Nama dan alamat pelapor ? Waktu dan tempat kejadian perkara ? Nama dan alamat pelanggar ? Nama dan alamat saksi – saksi ? Uraian kejadian pelanggaran

?

Format formulir laporan pelanggaran yang ditetapkan oleh Panwas terlampir.

?

Apabila dianggap perlu, maka Sekretariat Organisasi Pemantau perlu membuka pintu bagi laporan-laporan pelanggaran dari masyarakat, apabila masyarakat mengalami hambatan untuk memberikan laporan kepada PANWAS. Misalnya dapat dibuka kotak pengaduan atau saluran “hotline.”

25

laporan

26

kepada


KO DE ETIK PEMAN TAU Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 104 Tahun 2003, yang dimaksudkan dengan Kode Etik Pemantau adalah prinsip – prinsip dasar etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan Umum dalam melaksanakan Pemantauan, yang meliputi hal-hal:

1. Non Partisan dan Netral

Pemantau Menjaga sikap independen, non partisan, dan tidak memihak (impartial). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat,sistematik dan dapat diverifikasi;

2. Tanpa Kekerasan Pemantau tidak membawa senjata, bahan Peledak atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;

3. Menghormati Peraturan Perundang- Undangan.

Pemantau menghormati segenap peraturan perundang undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia;

4. Kesukarelaan Pemantau dalam menjalankan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung Jawab;

5. Integritas

Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksaan hak dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilih;


7. Obyektif. Pemantau melakukan pemantauan secara obyektif sesuai dengan tujuan pemantauan; 8. Kooperatif; Pemantau tidak menggangu penyelenggaraan Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas pemantauannya; 9. Transparan Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;

10. Kerahasiaan. Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU;

11. Kemandirian

Pemantau mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan Umum atau Pemerintah Daerah;

12. Komprehensif dan Relevan, Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan Pemilihan Umum secara komprehensif dan memperhatikan faktor fakrtor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.

6. Kejujuran Pemantau melaporkan hasil pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;

27

28


PELANGGARAN PEMIL U


B. Jenis Pelanggaran Pemilu pada Hari Pemungutan Suara

Jenis-jenis Pelanggaran Pemilu berdasarkan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPD serta UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden/Wakil Presiden

No 1

A. Jenis Pelanggaran Pra Hari Pemungutan Suara

2

No 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

Jenis Pelanggaran Memberikan keterangan palsu yang berkaitan dengan pendaftaran pemilih Sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya Memalsukan surat atau dokumen yang diperlukan untuk Pemilu DPR/ DPD/Presiden Menggunakan atau memaksa orang lain untuk menggunakan surat atau dokumen yang diketahui telah dipalsukan Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk menghalangi pihak lain untuk terdaftar sebagai pemilih Melakukan kecurangan dengan menyesatkan seseorang atau menjanjikan imbalan untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan kampanye Melanggar larangan untuk merusak alat peraga/kampanye parpol/peserta pemilu, atau larangan menggunakan tempat ibadah / pendidikan dalam kampanye Melakukan kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing peserta pemilu Mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu atau Pemilihan Presiden Memberi atau menerima dana kampanye yang melebihi batas yang ditentukan Menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang Memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye Pemilu atau Pemilihan Presiden 29

3 4 5 6 7 8

Jenis Pelanggaran Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalangi seseorang untuk melakukan haknya sebagai pemilih Sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lain kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta Pemilu tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi ti dak sah Memalsukan identitas diri pada saat pemungutan suara Memberikan suara lebih dari sekali di satu atau lebih TPS Sengaja menggagalkan pemungutan suara Majikan atau atasan yg tdk memberikan kesempatan kepada pekerjanya untuk memberikan suara Melanggar aturan mengenai pendampingan bagi pemilih penyandang cacat Pendamping pemilih penyandang cacat yang membocorkan pilihan si pemilih penyandang cacat

C. Jenis Pelanggaran Pemilu Pasca Pemungutan Suara No 1

2 3 4

Jenis Pelanggaran Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabk an suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang Merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, Karena kelalaiannya menyebabkan rusaknya atau hilangnya hasil penghitungan suara yang sudah disegel Sengaja merubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara

30

Editor. Buku Panduan Pemantau Pemilu Buku Panduan Pemantau Pemilu 2004

Recommend Documents