e-MPA Manual Book
PANDUAN electronic Monitoring Pelaksanaan Anggaran KEMENTERIAN AGAMA
15
DAFTAR ISI BAB I …………………………………………………………………………… 2 A.
Pengenalan Sistem ………………………………………...………… 2
B.
Persiapan oleh Satuan Kerja …..………………………………...… 3
BAB II PERSIAPAN APLIKASI A.
Login
….…………………………………… 5
………………………………………………………….… 6
B.
Person In Charge
…………………………………..……………… 8
C.
Satuan Kerja
…………..……………………….……………… 10
D.
Pengelola Anggaran ……………………………..…………………… 13
BAB III PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN ..………………… 16 A.
Data Umum DIPA
…………………………………………….…… 16
B.
Rincian DIPA
…………………………………………….…… 17
C.
Rencana Serapan DIPA
………………………………….…… 18
D.
Realisasi Serapan DIPA
………………………………………
19
E.
Rencana dan Realisasi Fisik
………………………………………
19
BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RKP ……………… 21 ………………………………………………
A.
Kegiatan Kunci
21
B.
Pelaksanaan Kegiatan Kunci
………………………………………
21
C.
Rencana dan Capaian Target Bulanan ……………………………
23
D.
Capaian Akhir Tahun Kegiatan Kunci
……………………………
26
BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA ………… 27 BAB VI CAPAIAN REALISASI OUTPUT ………………………….……… 30 BAB VII ADK SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)...………….……… 31 BAB VIII UPLOAD ADK GAJI POKOK PEGAWAI (GPP) ……………… 33 BAB IX MANAJEMEN USER
………………………………………. 34
1
BAB I PENDAHULUAN
A.
PENGENALAN SISTEM Sistem Elektronik Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama
atau yang disebut dengen e-MPA merupakan sistem yang dikembangkan oleh Tim yang dibentuk oleh Sekretaris Jenderal sebagai sarana pengendalian internal dalam rangka monitoring pelaksanaan anggaran pada tingkat satuan kerja di lingkungan Kementerian Agama.
Monitoring pelaksanaan anggaran
tersebut diberlakukan untuk seluruh Satuan Kerja dari Pusat hingga Daerah yang meliputi unit kerja Eselon I Pusat, Kantor Wilayah, Perguruan Tinggi Agama Negeri, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Balai Litbang, Balai diklat dan Madrasah Negeri. Sistem
dibangun
dalam
rangka
memenuhi
kebutuhan
pimpinan
Kementerian Agama guna menunjang pelaporan pelaksanaan anggaran dan program di lingkungan Kementerian Agama kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksan Keuangan (BPK), Internal dan masyarakat terutama terkait dengan pelaksanaan kunci yang terdiri dari Renana Kegiatan Pemerintah (RKP), Instruksi Presiden dan
kegiatan prioritas
Kementerian Agama. Dalam rangka memudahkan transaksi data dari Satuan Kerja yang tersebar diseluruh Indonesia, maka sistem dikembangkan dalam bentuk online berbasis web yang diintegrasikan dengan website Kementerian Agama yang beralamat http://e-mpa.kemenag.go.id. Dalam rangka implementasi sistem tersebut, seluruh Satuan Kerja berkewajiban melakukan persiapan secara mandiri dari seluruh aspek infrastruktur, penyusunan laporan dan penggunaan sistem.
2
Pada tahun 2015 aplikasi e-mpa telah dilakukan update atau penyesuaian dari versi tahun 2014, yaitu pada modul ADK SAI. Hal ini dilakukan karena SAI tahun 2015 menggunakan aplikasi SAIBA, berbeda dengan sebelum tahun 2015 yang masih menggunakan aplikasi SAKPA.
B.
PERSIAPAN OLEH SATUAN KERJA Adapun hal-hal yang harus disiapkan oleh Setiap Satuan Kerja di
lingkungan Kementerian Agama dalam rangka implementasi e-MPA Tahun 2015, pada tingkat Satuan Kerja antara lain: 1.
Menunjuk Person In Charge (PIC) atau operator sebagai orang yang bertanggungjawab
dalam
mengelola
sistem
sekaligus
sebagai
penghubung dari Satuan Kerja kepada Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran Kementerian Agama Pusat; 2.
Dalam rangka percepatan implementasi e-MPA, Satuan Kerja dapat membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan Anggaran pada tingkat satuan kerja;
3.
Melakukan identifikasi dan telaah atas pelaksanaan kegiatan kunci yang tertuang dalam dokumen RKAKL yang mencakup anggaran dan sararan;
4.
Menyusun rencana serapan anggaran (disbursement plan) untuk pagu anggaran yang tertuang dalam DIPA berdasarkan Jenis Belanja;
5.
Menyusun target bulanan dari setiap pelaksanaan Kegiatan RKP;
6.
Menyiapkan ADK SAIBA yang telah diinput seluruh dokumen sumber pada periode berjalan untuk kemudian menjadi data untuk diunggah;
7.
Melaporkan realisasi serapan anggaran berdasarkan dokumen SP2D yang telah terbit secara bulanan;
8.
Melaporkan capaian target bulanan dari pelaksanaan Kegiatan Kunci (RKP) yang disertai dengan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D dan didukung dengan bukti dokumen lainnya;
3
9.
Mengidentifikasi kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
10. Membuat rancangan pelaporan berdasarkan formulir yang telah disiapkan guna mempermudah pada saat proses entri data; 11. Melaporkan seluruh rangkaian pelaksanaan anggaran sistem e-MPA yang telah disediakan.
4
BAB II PERSIAPAN APLIKASI
A.
LOGIN
1.
Buka halaman website http://e-mpa.kemenag.go.id a.
Pastikan komputer sudah terhubung dengan internet dan terus terhubung dengan internet selama proses input data.
b.
Membuka sistem e-MPA dapat menggunakan browser yang sudah terpasang di komputer seperti Internet Explorer, Opera, Chrome, Mozilla atau Safari.
Gambar 1. Tampilan Login
2.
Masukan kode satuan kerja
3.
Masukan password
4.
Masukan kode captcha a.
Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart (CAPTCHA) merupakan serangkaian kode yang digunakan untuk menghandari serangan spam/hacker.
5
b.
Kode ini bersifat case sensitive jadi harus sama dengan apa yang ditampilkan.
5.
Lupa password a.
Apabila Anda lupa password Anda maka Anda dapat langsung melakukan reset password dengan klik tombol “disini”. Jika Anda melakukan reset password sendiri maka password yang baru akan dikirim ke email yang terdaftar atas nama kode satker Anda.
b.
Reset password juga dapat langsung menghubungi administrator kabupaten atau kota. Administrator kabupaten atau kota dapat membantu Anda untuk melakukan reset password.
6.
Tips Membuat Password a.
Buat password yang kuat (biasanya minimal 12 karakter)
b.
Gunakan gabungan huruf dan angka. Jika diperlukan gunakan juga karakter khusus yang tersedia di keyboard dan masih dikenali sebagai karakter password.
c.
Mudah diingat. Namun jangan menggunakan identitas diri yang mudah ditebak seperti nama, tanggal, tempat, atau nomor sesuatu.
d.
Tidak menuliskan password disuatu tempat yang mudah diakses orang lain.
e.
Tidak memberikan password kepada orang lain yang tidak berhak.
f.
Ganti password secara periodik.
6
B.
PERSON IN CHARGE (PIC)
1.
Setiap satuan kerja harus menunjuk 1 orang Person In Charge (PIC) dalam mengelola sistem e-MPA pada tingkat satuan kerja. Dalam melaksanakan tugasnya seorang PIC dapat dibantu oleh beberapa orang dalam menyiapkan data sesuai dengan kewenangan dan tugasnya masing-masing.
PIC bertanggungjawab terhadap validitas data yang
diinput dalam sistem dan keamanan dari data yang telah diinput pada tingkat Satuan Kerja.
2.
Setelah berhasil login, akan diminta untuk melengkapi data-data PIC sebagai berikut:
Gambar 2. Data Person In Charge (PIC)
7
3.
Setelah mengisi identitas PIC, klik tombol “Simpan” dan setelah mengisi seluruh identitas PIC, disarankan untuk segera mengganti password.
Gambar 3. Tampilan ganti password
4.
Melengkapi data PIC dan mengganti password juga dapat dilakukan melalui Menu PIC setelah login.
8
C.
SATUAN KERJA
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk mengisi data umum satuan kerja termasuk koordinat dan foto gedung satker.
Gambar 4. Form isian Data Umum Satuan Kerja
2.
Cara mencari titik koordinat Menentukan koordinat suatu titik dalam peta dapat menggunakan berbagai macam cara dan peralatan.
Namun untuk mempermudah dan
menyamakan data yang dihasilkan dalam aplikasi e-MPA, maka penentuan koordinat titik suatu satuan kerja akan menggunakan fasilitas Google Maps yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a.
Buka website http://maps.google.com
b.
Dari tampilan tersebut pastikan dalam modus tampilan “Satelit”. Mengganti modus tampilan dapat dilakukan dengan cara klik tombol disebelah kanan atas.
9
c.
Cari lokasi tempat yang kita inginkan dan klik kanan dari mouse sehingga muncul menu sebagai mana pada Gambar 5.
Gambar 5. Tampilan lokasi dari google map
d.
Dari menu tersebut pilih “Ada apa di sini?” dan tunggu beberapa saat sampai muncul koordinat disebelah atas tampilan peta.
Gambar 6. Data koordinat
e.
Salin koordinat tersebut sebagai koordinat satuan kerja.
Gambar 7. Pengisian koordinat satuan kerja dalam e-MPA
10
3.
Lampirkan beberapa gambar gedung satuan kerja yang disertai dengan keterangan terkait dengan gambar tersebut.
File gambar yang dapat
diterima oleh system adalah berformat jpg, gif atau png dengan ukuran tidak lebih dari 1MB agar tidak terlalu berat pada saat proses upload.
11
D.
PENGELOLA ANGGARAN
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk mengisi identitas para pengelola anggaran meliputi data Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran.
2.
Isikan identitas KPA sesuai dengan form berikut:
Gambar 8. Form Isian Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
3.
Jika satuan kerja memiliki PPK lebih dari satu, maka isikan semua PPK yang ada.
12
Gambar 9. Tampilan daftar nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
4.
Untuk menambahkan data PPK, klik tombol “Tambah Identitas PPK” diatas dan akan muncul tampilan berikut ini:
13
Gambar 10. Isian identitas PPK 5.
Jika satuan kerja memiliki Bendahara Pengeluaran lebih dari satu, maka isikan semua Bendahara Pengeluaran yang ada.
Gambar 11. Daftar nama Bendahara Pengeluaran.
14
6.
Untuk menambahkan data PPK, klik tombol “Tambah Identitas PPK” diatas dan akan muncul tampilan berikut ini:
Gambar 12. Isian identitas Bendaraha Pengeluaran
7.
File foto dari KPA, PPK dan Bendahara Pengeluaran harus dalam format jpg, png dan gif dengan ukuran maksimal 1MB. Sedangkan file SK dari PPK dan Bendahara Pengeluaran harus dalam format pdf dengan ukuran maksimal sebesar 1MB.
15
BAB III PELAPORAN PELAKSANAAN ANGGARAN
Modul ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan anggaran secara umum yang dilaksanakan oleh setiap satuan kerja sebagaimana tercantum dalam dokumen DIPA. Setiap satuan kerja berkewjajiban membuat rencana serapan anggaran (disbursement plan) dan menyusun realisasi anggaran setiap bulan serta menyampaikan realisasi anggaran berdasarkan dokumen SP2D.
A. Data Umum DIPA 1.
Pada bagian ini, satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan data umum DIPA yang meliputi kode satker, program, nomor DIPA, tanggal DIPA, pagu anggaran dan jenis DIPA untuk setiap satuan kerja.
Gambar 13. Tampilan daftar dokumen DIPA
2.
Klik tombol “Tambah DIPA” untuk menambah dokumen DIPA dan akan muncul tampilan berikut:
Gambar 14. Tampilan untuk menambah dokumen DIPA
16
a.
Kode Satker DIPA diisi dengan Kode Satuan Kerja dari masingmasing pelaksana DIPA.
b.
Nama Satker DIPA diisi dengan nama satker sesuai dengan pelaksanaan DIPA tersebut.
c.
Nomor DIPA diisi dengan nomor yang tertera pada dokumen DIPA.
d.
Tanggal DIPA diisi dengan tanggal dokumen DIPA.
e.
Pagu Anggaran diisi dengan pagu anggaran yang tertera pada dokumen DIPA.
f.
File DIPA diisi dengan lampiran file DIPA yang telah dibentuk dalam format PDF. File dokumen DIPA harus berformat Protable Document Format
(pdf)
dan
berukuran
seminimal
mungkin
agar
tidak
bermasalah pada saat di upload. Semakin besar ukuran file maka akan menyebabkan semakin lama waktu yang diperlukan untuk proses upload.
Hal ini dapat beresiko terjadi kegagalan apabila
koneksi dengan internet tidak stabil.
B.
Rincian DIPA
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan rincian anggaran DIPA per program dan jenis belanja (Pegawai, Barang, Modal dan Sosial) yang rincian anggaran DIPA nya harus sama dengan pagu anggaran dengan format sebagai berikut:
Gambar 15. Isian Rincian DIPA per Program dan Jenis Belanja
17
2.
Daftar nama program akan muncul secara otomatis sesuai dengan Satuan Kerja. Apabila ada Program yang tidak dilaksanakan oleh Satuan Kerja, dapat diabaikan.
3.
Untuk Satuan Kerja yang memiliki DIPA lebih dari satu, maka isikan seluruh DIPA sesuai dengan Program yang ada.
4.
Jumlah dari Rincian DIPA ini harus sama dengan jumlah Pagu Anggaran yang tertera dalam DIPA.
Catatan: a.
Untuk satuan kerja yang melaksanakan anggaran DIPA Setjen, rincian pada Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis
Lainnya
Kementerian
Agama
dan
Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Agama harus sama dengan Pagu DIPA Setjen. b.
Apabila terjadi perubahan DIPA atau APBN-P, maka harus disesuaikan.
C.
Rencana Serapan DIPA
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyusun dan menyampaikan rencana serapan DIPA (disbursement plan) untuk setiap Jenis Belanja secara keseluruhan dari bulan Januari sampai Desember pada tahun anggaran yang berjalan dengan rincian anggaran DIPA yang harus sama dengan pagu anggaran dengan format sebagai berikut:
Gambar 16. Isian Rencana Serapan Bulanan DIP per Jenis Belanja
18
Catatan: a.
Jumlah anggaran per jenis belanja harus konsisten dengan jumlah anggaran per jenis belanja pada rincian.
b.
Apabila terjadi perubahan DIPA atau APBN-P, maka harus disesuaikan.
D.
Realisasi Serapan DIPA
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan realisasi serapan DIPA menurut jenis belanja berdasarkan dokumen SP2D yang terbit pada bulan bersangkutan dengan format sebagai berikut:
Gambar 17. Isian reaslisasi serapan anggaran DIPA per jenis belanja
2.
Setiap satuan kerja hanya diberi waktu sampai dengan tanggal 10 pada bulan berikutnya untuk melaporkan realisasi laporan bulanan.
E.
Rencana dan Realisasi Fisik
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk mengisi rencana dan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan dengan format sebagai berikut:
Gambar 18. Isian rencana dan realisasi fisik pelaksanaan kegiatan
19
Catatan: a.
Rencana fisik merupakan gambaran perencanaan pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dalam satu program yang tercermin dalam jadwal pelaksanaan kegiatan.
b.
Rencana fisik harus diisi 100%.
c.
Realisasi fisik merupakan gambaran capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan dalam satu program.
d.
Rencana dan realisasi fisik diukur dalam bentuk persentase (%).
20
BAB IV PELAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN RKP
A.
Kegiatan Kunci
1.
Modul ini bertujuan untuk memantau pelaksanaan kegiatan kunci dari setiap satuan kerja.
2.
Kegiatan Kunci merupakan sejumlah daftar yang terdiri dari kegiatan RKP, Inpres dan Renstra.
3.
Daftar ini dapat terus bertambah apabila dipandang perlu oleh Unit Eselon I Pusat selaku penanggungjawab pelaksana program.
4.
Satu kegiatan kunci dapat memiliki penjabaran lebih dari satu kegiatan dalam dokumen RKAKL.
5.
Satuan Kerja harus cermat dalam melakukan identifikasi Kegiatan Kunci yang tertuang dalam RKAKL.
B.
Pelaksanaan Kegiatan Kunci
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan terkait dengan pelaksanaan kegiatan kunci yang dilaksanakan oleh satuan kerja.
2.
Daftar Pelaksanaan Kegiatan Kunci akan muncul secara otomatis berdasarkan hasil identifikasi pada saat pengembangan sistem.
21
Gambar 19. Tampilan Daftar Pelaksanaan Kegiatan Kunci
Catatan: a.
Kegiatan kunci yang tidak dilaksanakan oleh satuan kerja dan tidak tertuang dalam RKAKL dapat diabaikan.
b.
Apabila Satuan Kerja belum menemukan Kegiatan Kunci yang akan dilaksanakan
dalam
daftar
tersebut,
dapat
menghubungi
Administrator.
3.
Klik tombol “Ubah” untuk mengisi data dan akan muncul tampilan berikut ini:
Gambar 20. Tampilan Isian Pelaksanaan Kegiatan Kunci
22
a.
Pelaksanaan Kegiatan
Kunci dibedakan menjadi dua,
Swakelola dan Kontraktual. beberapa
kegiatan/komponen
yakni:
Apabila Kegiatan Kunci mencakup yang
dilaksanakan
baik
secara
swakelola maupun kontraktual sebagaimana tertuang dalam RKAKL, maka identifikasikan kegiatan kunci itu sebagai kegiatan swakelola. b.
Volume dan Satuan Kegiatan Kunci menggambarkan volume pelaksanaan Kegiatan Kunci.
c.
Target Kegiatan Kunci menggambarkan hasil akhir dari seluruh pelaksanaan
kegiatan
yang
tertuang
dalam
RKAKL
dalam
mendukung Kegiatan Kunci tersebut. d.
Anggaran Kegiatan Kunci menggambarkan seluruh anggaran yang telah dialokasikan dari seluruh Kegiatan dan Jenis Belanja untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Kunci tersebut.
C.
Rencana dan Capaian Target Bulanan
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk membuat rencana dan capaian target bulanan dari setiap pelaksanaan kegiatan kunci.
Gambar 21. Daftar nama kegiatan kunci dan targetnya.
2.
Untuk membuat rencana dan capaian target bulanan dari setiap kegiatan kunci, klik tombol “Ubah” disebelah kanan dari masing-masing kegiatan kunci dan akan muncul tampilan seperti berikut:
23
Gambar 22. Pengisian rencana dan capaian target bulanan kegiatan kunci.
3.
Hal yang perlu diperhatikan untuk mengisi rencana dan capaian target bulanan kegiatan kunci adalah: a.
Target bulanan menggambarkan target dan refleksi jadwal yang akan dilaksanakan pada setiap bulan sejak tahap persiapan hingga selesai pelaksanaan kegiatan kunci tersebut. Target bulanan terdiri dari capaian target anggaran dan capaian target kinerja yang berupa volume dari kegiatan kegiatan kunci.
24
b.
Capaian target bulanan diisi dengan capaian realisasi anggaran dan capaian
kinerja
yang
menggambarkan
tingkat
capaian
atas
pelaksanaan target bulanan yang telah ditetapkan sebelumnya. c.
Dalam mengisi target dan capaian kinerja kegiatan kunci, agar ditentukan dahulu apakah kegiatan kunci itu dilakukan berulang terhadap sejumlah target yang relatif sama atau tidak. Sebagai contoh pembayaran BOS atau tunjangan profesi guru, yang dilakukan secara berkala dengan jumlah sasaran yang selalu relatif sama. Hal ini perlu dipastikan untuk menghindari penghitungan berulang.
d.
Keterangan
diisi
dengan
hal
yang
menggambarkan
kendala/permasalahan yang timbul saat pelaksanaan kegiatan kunci maupun faktor pendukung atas capaian target bulanan kegiatan kunci tersebut. e.
Dokumen
Bukti
diisi
dengan
dokumen-dokumen
bukti
atas
pelaksanaan kegiatan pada bulan bersangkutan. Dokumen bukti dapat dilakukan dengan melampirkan lebih dari satu file.
4.
Dokumen yang dapat dijadikan sebagai lampiran atas pelaksanaan kegiatan kunci antara lain: a.
SK Tim
(Panitia Pelaksana Kegiatan, Panitia Pengadaan, Panitia
Penerima Hasil Pekerjaan, Tim Perumus, Tim Kerja, dsb); b.
Data dasar pelaksanaan kegiatan seperti daftar nama calon penerima bantuan, dan sebagainya;
c.
HPS/OE dan spesifikasi pengadaan barang dan jasa;
d.
Foto
pelaksanaan
kegiatan
atau
perkembangan
pelaksanaan
kegiatan; e.
SPM dan SP2D;
f.
Kontrak kerja dengan pihak ketiga;
g.
SK Penetapan penerima bantuan;
h.
Laporan kegiatan;
25
i.
dan sebagainya.
Gambar 23. Isian lampiran dokumen bukti pencaian target bulanan
6.
Setiap dokumen yang dijadikan sebagai lampiran harus diberi keterangan yang jelas.
D.
Capaian Akhir Tahun Kegiatan Kunci
1.
Pada akhir tahun anggaran, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan realisasi volume setiap pelaksanaan kegiatan kunci.
Gambar 24. Isian capaian realisasi volume akhir tahun
26
BAB V PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual dengan format sebagai berikut:
Gambar 25. Daftar nama pelaksnaaan kegiatan kontraktual
2.
Untuk menambah data kegiatan kontraktual klik tombol “Tambah Kegiatan Kontraktual” dan akan muncul tampilan sebagai berikut:
Gambar 26. isian data kegiatan kontraktual
4.
Isilah data-data yang dibutuhkan berikut ini:
27
a.
Program diisi dengan nama program sesuai dengan dokumen RKAKL
b.
Kegiatan diisi dengan nama kegiatan sesuai dengan dokumen RKAKL
c.
Nama Kegiatan Kontraktual diisi dengan nama kegiatan yang dilaksanakan secara kontraktual sesuai dengan nama kegiatan yang tertera dalam kontrak. Dalam RKAKL, kegiatan yang dimaksud pada bagian ini biasa disebut dengan detail.
d.
Volume dan Satuan diisi dengan volume dan satuan dari kegiatan tersebut.
e.
Sumber dana dibedakan menjadi dua yakni yang bersifat Rupiah (murni atau pendamping) dan P/HLN. Bagian diisi dengan jumlah anggaran yang dikontrakkan.
f.
Pelaksanaan
dimaksud
untuk
mendeteksi
apakah
kegiatan
kontraktual tersebut bersifat tahun tunggal (single year) atau tahun jamak (multi years). g.
Tanggal Pengumuman diisi dengan tanggal pengumuman dari kegiatan tersebut.
h.
Menggunakan E-PROC diisi dengan jawaban iya atau tidak dalam penggunaan E-PROC.
i.
Harga Perkiraan Sendiri diisi dengan jumlah harga yang diperkirakan.
j.
Nomor Surat Penunjuk Penyediaan Barang/Jasa diisi dengan nomor surat penunjuk dari kegiatan tersebut.
k.
Tanggal Surat Penunjuk Penyediaan Barang/Jasa diisi dengan tanggal surat penunjuk dari kegiatan tersebut.
l.
Nama Pelaksana Pekerjaan diisi dengan nama pelaksana dari kegiatan tersebut.
m.
Nomor Kontrak diisi dengan nomor dari kontrak kegiatan tersebut.
n.
Tanggal Kontrak diisi dengan tanggal dari kontrak kegiatan tersebut.
o.
Nilai Kontrak diisi dengan nilai dari kontrak kegiatan tersebut.
28
p.
Tanggal Awal Kontrak diisi dengan tanggal awal dari kontrak kegiatan tersebut.
q.
Tanggal Akhir Kontrak diisi dengan tanggal akhir dari kontrak kegiatan tersebut.
r.
Tanda bintang menandakan bahwa bagian tersebut wajib untuk diisi.
29
BAB VI CAPAIAN REALISASI OUTPUT
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan volume realisasi output dengan format sebagai berikut:
Gambar 27. Isian capaian realisasi output 2.
Daftar
Capaian
Realisasi
Output
akan
muncul
secara
otomatis
berdasarkan kegiatan dari masing-masing satuan kerja. 3.
Hal-hal yang diisi oleh satuan kerja adalah : a.
Realisasi diisi dengan jumlah dari target yang telah terealisasi
b.
Keterangan diisi dengan keterangan dari kegiatan yang ada
30
BAB VII ADK SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAI)
Modul ini terdiri dari dua sub modul yaitu : a. Upload ADK SAI b. Upload Dokumen Pencairan yang harus dikerjakan oleh setiap satuan kerja. Berikut penjelasan dari masingmasing sub modul:
a. Upload ADK SAI 1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan ADK SAI yang dapat diambil pada folder trn dengan nama file t_glsai sebagaimana gambar berikut:
2. Pada menu upload ADK SAI
setelah mengklik tombol
arahkan pada file t_glsai seperti gambar pada poin 1 3. Dilanjutkan dengan mengklik tombol
31
4. Apabila berhasil diunggah layar akan menampilkan data yang telah diinput ke dalam SAIBA, seperti pada gambar berikut:
5. Bandingkan data tersebut dengan hasil cetakan laporan dari aplikasi SAIBA serta data pada Laporan Serapan Anggaran yang telah dijelaskan di BAB III huruf D. b. Upload Dokumen Pencairan
1. Pada bagian ini, setiap satuan kerja diminta untuk mengunggah dokumen pencairan yang diperlukan dalam rangka e-audit. Adapun dokumen yang perlu diunggah adalah yang terkait dengan penerbitan SP2D sebagaimana gambar berikut:
2. Optimalkan data yang diupload agar dapat dibaca namun tidak memiliki ukuran file besar (Maksimal 1 MB setiap file)
32
BAB VIII UPLOAD ADK GAJI POKOK PEGAWAI (GPP)
1.
Pada bagian ini, setiap satuan kerja berkewajiban untuk menyampaikan volume realisasi output dengan format sebagai berikut:
Gambar 28. Isian upload ADK GPP
2.
Daftar
Capaian
Realisasi
Output
akan
muncul
secara
otomatis
berdasarkan kegiatan dari masing-masing satuan kerja. 3.
Hal-hal yang diisi oleh satuan kerja adalah : c.
Realisasi diisi dengan jumlah dari target yang telah terealisasi
d.
Keterangan diisi dengan keterangan dari kegiatan yang ada
33
BAB IX MANAJEMEN USER 1.
Halaman ini hanya muncul pada halaman administrator.
Gambar 29. Manajemen User
2.
Halaman ini digunakan untuk melakukan reset/ubah password dari user yang terdaftar sebagai bagian dari moderator tersebut.
3.
Untuk melakukan reset/ubah password silahkan klik „ubah password‟ pada satker yang diinginkan.
Gambar 30. Ubah Password User
34
4.
Pada halaman ubah password user terdapat beberapa kolom yang harus diisi, yakni : a.
NIP KPA, diisi dengan NIP dari KPA yang bertanggung jawab atas Kode Satker DIPA tersebut.
b.
Password, diisi dengan password baru dari Kode Satker DIPA yang mau direset.
c.
Confirm Password, diisi dengan password yang sama dengan yang dimasukkan pada kolom „Password‟. Hal ini digunakan untuk memastikan bahwa password yang dimasukkan sesuai dengan yang diinginkan. --=ooOoo=--
35
