e) Hak Menghadiri RUPS... 55

e) Hak Menghadiri RUPS........................................................................

55

2. Kewajiban-kewajiban Pemegang Saham................................................ 55 a) Kewajiban Dalam Penyetoran Saham................................................. 56 b) Kewajiban Dalam Pengalihan Saham………………………………. 57 c) Kewajiban Mengembalikan Sisa Kekayaan Hasil Likuidasi.............. 59 D. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas.............................. 59 1. Tanggung Jawab Terbatas Pemegang Saham........................................... 59 2. Tanggung Jawab Antar Para Pihak dalam Perusahaan............................ 63 E. Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Berdasarkan Teori Piercing The Corporate Veil......................................................................... 69 F. Kewajiban Perseroan Terbatas (”PT”) Dan Pemegang Saham (”PS”) Dalam Peningkatan Modal PT .................................................................................. 79 1. Syarat dan Mekanisme Peningkatan Modal PT........................................... 79 2. Bentuk-bentuk Penyetoran Modal dalam PT............................................... 80 3. Penyetoran Saham Sebagai Suatu Kewajiban.............................................. 82 4. Pengawasan Penyetoran Modal oleh Departemen Kehakiman................... 83 5. Ketiadaan Penyetoran Modal Pada Saat Peningkatan Modal PT................ 84 BAB III METODE PENELITIAN............................................................................

86

BAB IV ANALISIS YURIDIS.................................................................................. 94 A. Hak-hak Pemegang Saham (”PS”) Yang Tidak Menyetorkan Modal Saat Perseroan Meningkatkan Modal................................................................... 94 B. Tanggung Jawab PS Yang Tidak Menyetorkan Modal Pada Saat Peningkatan Modal PT Tanpa Mekanisme Yang Diatur UU No.40 Tahun 2007 Apabila Perusahaan Mengalami Kerugian.................................................................. 101 1.Hak Untuk Tidak Menanggung Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Organ Perseroan................................................................................................... 101 a) Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Hal Peningkatan Modal (Melalui Mekanisme) Yang Diatur UU Perseroan Terbatas.............................. 103 b) Tanggung Jawab Pemegang Saham Dalam Hal Peningkatan Modal (Tidak Melalui Mekanisme) Yang Diatur UU Perseroan Terbatas................ 109 BAB V PENUTUP.................................................................................................. A. Kesimpulan............................................................................................ B. Saran....................................................................................................... DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

114 114 118

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG Kebutuhan akan modal atau tambahan modal perusahaan itu sangatlah penting bagi perusahaan yang akan melakukan ekspansi untuk membesarkan bisnisnya. Ada perusahaan yang secara internal mampu dan berjalan lancar meningkatkan modal perseroan tersebut melalui cadangan modal yang dimiliki dalam kas perusahaan dan ada perusahaan yang tidak mempunyai cadangan kas perusahaan guna penambahan modal usaha. Bagi perusahaan yang tidak mempunyai modal usaha yang besar dan didukung oleh para pemegang saham, maka mereka (baca: perusahaan) akan melakukan pinjaman kepada lembaga tertentu. Dalam hal penambahan modal dari pemegang saham tersebut, pada prakteknya tidak berjalan semestinya seperti yang dibayangakan karena bisa saja ditemukan kendala dengan pelbagai alasan di antaranya : ada pemegang saham yang sangat peka dengan kemajuan perusahaannya sehingga baginya mengeluarkan uang dengan menyetorkan sahamnya untuk peningkatan modal perseroannya tidak menjadi masalah, tetapi ada pula pemegang saham yang enggan menyetorkan sahamnya untuk peningkatan modal perusahaannya karena alasan finansial yang tidak cukup dan barang pengganti sesuai dengan nilai nominal saham minimal belum memadai dan ada pula karena masalah sentiment

1

pribadi yang terjadi dalam perusahaannya sehingga karena ketidakpercayaannya terhadap pengurus perusahaan enggan ikut menyetorkan saham untuk peningkatan modal perseroan dan ada pula yang tidak mau ikut dalam penambahan modal meskipun mampu. Peran serta pemegang saham dalam peningkatan modal perseroan sesungguhnya adalah kewajiban berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas (“UUPT”) No.40 Th 2007 (“. Peningkatan modal tersebut wajib dilalui dengan mengikuti mekanisme yang telah diatur undang-undang tersebut yakni seperti yang ditentukan dalam Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 42 ayat (1)1. Namun pada kenyataannya ada perusahaan yang melaksanakan peningkatan modal usaha di luar dari mekanisme yang diwajibkan tersebut. Hal ini menimbulkan permasalahan baru terkait dengan keabsahan peningkatan modal perusahaan dengan segala konsekuensinya diantaranya: dampak terhadap perubahan anggaran dasar perseroan dan tanggung jawab masing-masing pemegang saham dalam menyetorkan modal untuk peningkatan modal perseroan jika terdapat pemegang saham yang tidak menyetorkan sahamnya untuk peningkatan modal. Sebagaimana ketentuan berikut ini menegaskan, pemegang saham harus sudah menyetorkan modal secara penuh atau lunas sebelum pengesahan Akta Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Menteri. Artinya penyetoran saham dalam peningkatan merupakan suatu kewajiban.

1

Pasal 41 dan 42 UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

2

Suatu Perseroan Terbatas dapat meningkatkan modalnya dengan cara melakukan penambahan modal, yang prosesnya dilakukan berdasarkan atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”). Menurut pasal 41 ayat (2) Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”), RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS tersebut dalam rangka peningkatan modal Perseroan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, dengan catatan bahwa penyerahan kewenangan tersebut sewaktu-waktu dapat ditarik kembali oleh RUPS. Mengacu pada isi pasal 41 ayat (2) UU Perseroan Terbatas 2007. Hal ini mengandung

pengertian

bahwa

peningkatan

modal

perseroan

melalui

penambahan modal usaha wajib mematuhi mekanisme yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Dengan kata lain di luar dari dan/atau persyaratan pelaksanaan peningkatan modal yang diwajibkan Undang-undang Perseroan Terbatas tersebut,

memungkinkan Peningkatan Modal Perseroan

yang dilakukan oleh Perseroan menjadi tidak sah berikut konsekuensinya terhadap pemegang saham yang telah menyetorkan modalnya ke dalam perseroan maupun yang tidak menyetorkan modalnya pada saat Perseroan Meningkatkan Modal. Konsekuensi yang dimaksud ialah apabila perusahaan tersebut mengalami kerugian dan memperoleh laba bersih yang kemudian harus dibagikan kepada setiap pemegang saham sebagai Dividen yang ternyata pada saat kerugian pemegang saham yang tidak menyetorkan modalnya tersebut yang

3

ternyata harus ikut bertanggungjawab tidak mau bertanggungjawab dan sebaliknya pada saat pembagian dividen menuntut hak-nya. Meskipun demikian pemegang saham yang tidak ikut menyetorkan modal pada saat perseroan meningkatkan modalnya harus tetap dilindungi hakhaknya. Sebaliknya perusahaan tersebut juga tidak dapat secara diam-diam tanpa melakukan mekanisme yang diatur oleh UU Perseroan Terbatas melakukan Peningkatan Modal. Peningkatan Modal yang dilakukan tersebut tetap saja tidak sah karena tidak melalui mekanisme yang diatur dalam UU Perseroan Terbatas meskipun peningkatan modal tersebut tetap mengikat para pihak pemegang saham yang setuju peningkatan modal dan/atau menyetorkan modalnya pada saat peningkatan modal perseroan. Dalam keadaan yang normal jika mekanisme dipatuhi oleh perusahaan untuk meningkatkan modal perseroan berdasarkan peraturan tentang perseroan terbatas, perusahaan dapat menggunakan hak-hak sesuai yang diatur undangundang untuk melakukan opsi-opsi penyelesaian baik secara internal sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan maupun Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas mengenai apa yang harus dilakukan terhadap pemegang saham yang tidak menyetorkan sahamnya pada saat perusahaan meningkatkan modal seperti membeli saham-saham pemegang saham yang tidak menyetorkan modalnya dan kemudian menawarkan kepada pihak ke tiga atau ketika peningkatan modal tetap berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU PT maka Perseroan dapat melakukan gugatan mengenai

4

Utang Piutang agar Pemegang Saham yang tidak menyetorkan modal pada saat peningkatan modal perseroan membayar utangnya tersebut atau dengan cara mengurangi nilai nominal sahamnya sebagai dampak dari peningkatan modal perseroan yang mana pemegang saham tersebut tidak menyetorkan modalnya. Pada prakteknya dalam hal peningkatan Modal Perseroan umumnya Pemegang saham minoritas kurang terlindungi hak-haknya ketika perusahaan meningkatkan modalnya terkait sumber dana yang minim. Namun terhadap masalah ini ada sebuah prinsip yang mengatur keseimbangan hak antara pemegang saham minoritas dan pemegang saham mayoritas yang seringkali bertentangan satu sama lain. Untuk itu agar dapat mencapai adanya suatu keadilan maka diperlukan pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas mendapatkan haknya secara proporsional. Demi menjaga kepentingan di kedua belah pihak dikenal adanya prinsip Majority Rule Minority Protection. Mengingat begitu dominannya posisi pemegang saham mayoritas dalam suatu

perusahaan

maka

prinsip majority rule minority protection hadir

memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dengan memberikan hak-hak tertentu kepada pihak pemegang saham minoritas yakni dengan memberikan kesempatan untuk mengambil inisiatif-inisiatif tertentu sehingga pelaksanaan bisnis perusahaan tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingannya2.

2

Fuady, Munir. Hukum Perseroan Terbatas, Tahun 2005: hal.176

5