DUKUNGAN REGULASI MEWUJUDKAN PENINGKATANAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JKN-KISS

DUKUNGAN REGULASI MEWUJUDKAN PENINGKATANAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN DALAM PROGRAM JKN-KISS

DIREKTUR MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN –DITJEN YANKES Eka Viora Disampaikan pada Pertemuan Nasional Manajemen RS Jakarta , 17 Mei 2017

1

Pendahuluan Arah Pengembangan Pelayanan Kesehatan

Isu Peningkatan Mutu Faskes Dukungan Regulasi & Upaya Peningkatan Mutu Faskes Penutup 2

PENDAHULUAN •Sistem peningkatan mutu pelayanan kesehatan merupakan sebuah sistem yang bersifat dinamis, dapat mengikuti berbagai perubahan baik dari perubahan sistem kesehatan maupun dari perubahan sistem diluar kesehatan.  Salah satu perubahan besar yang masih berlangsung didalam sistem kesehatan adalah perubahan dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)  Diluar sistem kesehatan perubahan yang juga sangat terasa adalah semakin meningkatnya tuntutan keterbukaan yang terkait dengan kebijakan publik.

PENDAHULUAN • Belum adanya kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan tingkat nasional (NATIONAL HEALTHCARE QUALITY FRAMEWORK) berbagai pengukuran mutu pelayanan kesehatan di Indonesia tidak terintegrasi satu sama lain dan lebih lanjut hasil pengukuran tidak disosialisasikan dan digunakan secara maksimal untuk mendorong peningkatan mutu. Namun kegiatan tersebut berjalan kurang atau tanpa koordinasi antar satu pengukuran dengan pengukuran yang lain

• Berbagai pengukuran mutu telah dilakukan oleh berbagai institusi, seperti:  INDIKATOR MUTU SATKER BLU (IKI, IKT)KEMENKES/ KEMENKEU  INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT DI FASYANKES (KeMen PAN),  INDEKS KUALITAS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN (BPJS)),  AKREDITASI RS dengan indikator area klinis, manajemen dan keselamatan pasien (KARS),  INDIKATOR KESELAMATAN PASIEN (KNKP RS), dll  STANDAR PELAYANAN MINIMAL RS (KEMENKES)

SKN & KERANGKA KERJA REGULASI • JKN telah membuat perubahan mendasar dalam sub-sistem pembiayaan dlm SKN. • Perubahan ini tidak diikuti dgn perubahan mendasar pada sub-sistem yang lain termasuk perubahan dalam dalam pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan melalui regulasi mutu pelayanan kesehatan • Kerangka kerja regulasi kesehatan yang terdiri dari upaya perijinan, peningkatan mutu dan keselamatan, pengaturan jumlah dan penyebaran fasilitas/SDM KES serta sosialisasi kepada masyarakat masih berjalan seperti sebelum penerapan JKN kecuali untuk regulasi harga karena adanya tarif INA CBG dan sistem kapitasi.

Pendahuluan Arah Pengembangan Pelayanan Kesehatan

Isu Peningkatan Mutu Faskes Dukungan Regulasi & Upaya Peningkatan Mutu Faskes Penutup 6

SASARAN POKOK PEMBANGUNAN KESEHATAN DALAM RPJMN 2015 -2019 (PERPRES N0. 2 TAHUN 2015)

1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak; 2. Meningkatnya pengendalian penyakit;

3. Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; 4. Meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN Kesehatan, 5. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin; 6. Meningkatkan responsivitas sistem kesehatan

Sumber : Perpres N0. 2 Tahun 2015 Tentang RPJMN 2015 - 2019

PROGRAM PEMBANGUNAN KESEHATAN

3 PILAR PROGRAM INDONESIA SEHAT Paradigma Sehat  Pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan  Promotif – Preventif sebagai pilar utama upaya kesehatan  Pemberdayaan masyarakat  Keterlibatan Lintas Sektor

PENDEKATAN KELUARGA

Penguatan Yankes  Peningkatan akses terutama pada FKTP  Optimalisasi Sistem Rujukan

 Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan Continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

KELUARGA SEHAT

Jaminan Kesehatan Nasional  Benefit  Sistem Pembiayaan: Asuransi – Azas gotong royong  Kendali Mutu dan Kendali Biaya  Sasaran PBI dan Non PBI Tanda Kepesertaan -> Kartu Indonesia Sehat

NUSANTARA SEHAT 8

Peta Strategi Ditjen Pelayanan Kesehatan 2015-2019

VISI PELAYANAN KESEHATAN 2019 Akses Pelayanan Kesehatan yang Terjangkau dan Berkualitas Bagi Masyakarat

9

Pendahuluan Arah Pengembangan Pelayanan Kesehatan Isu Peningkatan Mutu Faskes Dukungan Regulasi & Upaya Peningkatan Mutu Faskes Penutup 10

ISU PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA

BEBERAPA PERMASALAHAN MUTU PELAYANAN • Lemahnya keterlibatan konsumen /pasien • Pelayanan yang tidak sesuai kebutuhan pasien • Rendahnya perhatian terhadap hak pasien dan keluarga • Fragmentasi sistem • Rendahnya kompetensi dan motivasi • Rendahnya budaya mutu dan keselamatan Pasien dari SDM Kesehatan • Fasyankes kurang memperhatikan keselamatan • Variasi praktek klinis • Penggunaan antibiotik dan tes diagnostik berlebihan • dll

ISU PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN • Selama Era JKN indikator mutu yang mengukur dimensi akses dan efisiensi menjadi indikator yang paling menjadi perhatian • Untuk mendapatkan gambaran komprehensif mutu sistem kesehatan seperti effective, acceptability, equity & safety juga perlu diukur

MUTU PELAYANAN KESEHATAN DI INDONESIA: MENINGKAT ATAU MENURUN DI ERA JKN?

AKSES • Targetnya adalah jumlah cakupan kepesertaan serta juga KENDALI MUTU DAN KENDALI BIAYA. • Meski sudah terjadi peningkatan akses masyarakat kepada yankes ( jumlah kepesertaan dan hilangnya hambatan akses terkait biaya serta umumnya terjadi di kotakota besar. • Pencapaian indikator akses juga belum mencakup akses yang terkait dengan SDM dan faskes serta hambatan karena kondisi geografis yang umumnya ada di DTPK

EFISIENSI Secara umum ada duapendapat

tentang efisiensi yankes di era JKN: • Terjadi IN-EFISIENSI akibat rujukan berjenjang yang tidak efektif serta besarnya potensi fraud dlm yankes • Dana JKN terlalu kecil misalnya terkait dengan penetapan tarif INA CBG dan besaran dana kapitasi

•Mekanisme perijinan (lisensi) yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan seperti perijinan rumahsakit, ijin praktek mandiri (dokter, bidan), ijin klinik, ijin apotik dan sebagainya; •Mekanisme sertifikasi seperti rumah-sakit sayang bayi dan ibu, bidan Delima, sertifikat ACLS/ATLS dan sebagainya; •Mekanisme akreditasi seperti akreditasi RS, akreditasi

UPAYA INOVASI PENINGKATAN MUTU UPAYA INOVASI  Pengembangan Tim Quality Assurance,  Pengembangan sistem peningkatan kinerja klinis,  Penerapan STANDAR ISO,  Penerapan AUDIT MUTU,  Pengembangan CLINICAL PATHWAYS

MASALAH • Tidak selalu dapat berjalan secara berkelanjutan, • Sebagian besar juga tidak dilakukan evaluasi untuk menilai efektifitasnya.

JKN  MEMBANGUN STANDAR

INPUT

o Standar fasilitas Medik o Standar fasilitas Non Medik o Standar SDM o HTA o Tarif o Akreditasi

EFISIENSI

PROSES

PNPK PPK CP

COST EFFECTIVENESS

OUTPUT

oKeadaan pasien pulang oKomplain oSelisih Biaya

INDIKATOR MUTU PELAYANAN

Pendahuluan Arah Pengembangan Pelayanan Kesehatan Isu Peningkatan Mutu Faskes Dukungan Regulasi & Upaya Peningkatan Mutu Faskes Penutup 18

DUKUNGAN REGULASI

PERMENKES nomor 75 tahun 2014 Tentang Puskesmas

STANDAR PELAYANAN

PERMENKES nomor 56 tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit PERMENKES nomor 46 tahun 2015 Tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi PERMENKES nomor 12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit

KUALITAS PELAYANAN

JAMINAN KESEHATAN DAN AKREDITASI  RS yang ingin bekerja sama dengan BPJS harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam proses kredensial  Permenkes No. 99 tahun 2015 tentang perubahan atas Permenkes No. 71 tahun 2013 tentang Pelayanan pada Jaminan Kesehatan Nasional masa peralihan untuk memenuhi kriteria ini ditetapkan selama 5 tahun.  Paling lambat pada Desember 2018, seluruh RS yang bekerja sama dengan BPJS sudah terakreditasi.  Saat ini baru 954 RS yag terakreditasi dari 2.632 RS (36,24%)

UPAYA PENINGKATAN MUTU FASKES

KUALITAS PELAYANAN MUTU

AKREDITASI RS

KINERJA

IKI (Indikator Kinerja Individu)

IKT (Indikator Kinerja Terpilih)

PERFORMANCE RS

REMUNERASI (BERBASIS KINERJA)

• NASIONAL • INTERNASIONAL

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN AKSES • SARANA PRASARANA • KOMPETENSI SDM • ALAT KESEHATAN

PROGRAM PENINGKATAN MUTU • AKREDITASI RS • AKREDITASI PKM

Terwujudnya Akses Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan yang berkualitas Bagi Masyarakat

UPAYA PENINGKATAN AKSES PENGUATAN SISTEM RUJUKAN

MELALUI REGIONALISASI SISTEM RUJUKAN RSU Dr. Zainoel Abidin

RSUD Tarakan

RSU H Adam Malik

RSU Prof.Dr. R.D Kandou

RSUD Kep. Riau RSU Dr Sudarso PTK RSU Dr. M.Jamil RSUD Arifin Achmad

RSUD H A WahabSjahranie

RSU Dr. Ir. Soekarno RSU Dr. Mohammad Hoesin

RSU Dr. H. Abdul Moelok RSU Dr. Cipto Mangunkusumo

Nasional

Provinsi

RS Kelas A

11

2

RS Kelas B

3

15

RS Kelas C

--

3

Jumlah

14

20

RSUD Dr. Doris Sylvanus

RSUD Raden Mattaher RSUD Dr. M. Yunus

RSU Sorong RSU Dr. Hasan Busor RSU Prof. Dr. Aloei

RS Rujukan

RSUD Mamuju RSU Kendari RSUD Ulin RSU Dr W Sudirohusodo

RSU Jayapura RSU Dr. M Haulussy

RSU Tangerang RSU Dr. Kariadi

RSU Dr Hasan Sadikin RSUP Dr. Sarjito

RSU Dr. Soetomo RSUD Prov NTB RSUP Sanglah Denpasar

RUMAH SAKIT RUJUKAN NASIONAL RUMAH SAKIT RUJUKAN PROVINSI

RSU Prof. Dr. WZ Johanes

TOTAL RUMAH SAKIT RUJUKAN REGIONAL : 110 RS KELAS A

3 RS

RS KELAS B

48 RS

RS KELAS C

52 RS

RS KELAS D

7 RS

**Kepmenkes HK.02.02/MENKES/390/2014 dan HK.02.02/MENKES/391/2014

23

Penguatan Rumah Sakit Rujukan Nasional, Provinsi, dan Regional

Pemenuhan Sumber Daya Kesehatan *Perpres no.4 / 2017 ttg Wajib Kerja Dr.Sp.1 (WKDS)

Pembiayaan

14

RS Rujukan Nasional

20

RS Rujukan Provinsi

110

 DAK REGULER  DAK PENUGASAN  DAK AFIRMATIF

RS Rujukan Regional 24

DATA RUMAH SAKIT TERAKREDITASI DARI TOTAL 2.632 RS (36,24%) DATA PER 16 MEI 2017

STATUS AKREDITASI 2017

PEMERINTAH

SWASTA

AKREDITASI RS NASIONAL

PERDANA

134

270

404

DASAR

13

17

30

MADYA

27

32

59

UTAMA

48

46

94

PARIPURNA

172

195

367

TOTAL

394

560

954

JUMLAH RUMAH SAKIT DI INDONESIA 33; 1%

167; 6%

13; 1% KEMENKES

97; 4%

TNI/POLRI KEMENTERIAN LAIN

950; 36%

123; 5%

PEMDA KOTA PEMDA PROVINSI

483; 18% PEMDA KABUPATEN

SWASTA NON PROFIT BUMN

63; 2%

SWASTA 703; 27%

Jumlah ; Presentase

TOTAL : 2.632 RUMAH SAKIT

Sumber: RS Online (Update 20 Februari 2017)

29

Status Kelulusan 954 RS yang terakreditasi s/d 16 Mei 2017 JUMLAH RS RUJUKAN TERAKREDITASI

394 386

Donabedian (1998) • Effectiveness • Efficiency • Access • Safety • Appropriate ness • Equity •••-

• Health Improvement ••-

Maxwell

NHS

(1992)

(1997)

• Effectiveness • Efficiency • Access • Respect • Appropriate ness • Equity •• Acceptability • Choice/Availabil ity of Information • Technical Competence

• Effectiveness • Efficiency • Fair Access •••• Timeliness •• Patient Care Experience • Health Improvement

Council of Europe (1998)

NLHI of JCAHO (1999)

• Effectiveness • Efficiency • Access • Safety • Appropriate ness ••• Acceptability • Patient Satisfaction

• Effectiveness • Efficiency • Access • Safety • Appropriate ness •• Timeless ••-

• Efficacy

•• Availability • Prevention/Earl y Detection

IOM

WHO

(2001)

(2006)

• Effectiveness • Efficiency •• Respect/Safety •-

• Effectiveness • Efficiency • Access • Safety •-

• Equity • Timeliness •• Responsive ness/Patient Centeredness •-

• Equity •• Acceptability • Patient Centeredness

• Continuity •-

••-

•-

PERSONCENTERED

TIMELY

SAFE

SIX HEALTHCARE QUALITY DIMENSIONS

EFFECTIVE

Institute Of Medicine, 2001

EQUITABLE

EFFICIENT

DIMENSI MUTU

TUJUAN

SAFE

Meningkatkan keselamatan melalui penerapan prinsip manajemen resiko Menghindari cedera pada pasien akibat pelayanan yang diberikan

EFFECTIVE

Meningkatkan efektifitas seperti melalui penyusunan clinical guideline & clinical pathways

TIMELY

Ketepatan Waktu/ Response time

PATIENT CENTERED

Memberikan pelayanan yang menghormati dan merespon keinginan pasien, kebutuhan pasien, nilai-nilai dan memastukan nillai – nilai tersebut dihormati dalam proses pelayanan

EQUITABLE

Mutu Pelayanan yang sama tanpa membedakan individu , (gender, etnis), lokasi geografis

EFFICIENT

Meningkatkan Efisiensi, misalnya Program Pencegahan Fraud Menghindari tindakan dan upaya yg tidak diperlukan

12 Indikator Mutu Pelayanan RS 7

Kepuasan Pasien dan Keluarga di IGD, Rawat Jalan dan Rawat Inap ACCEPTABLE

8

Emergency Respons Time 2

EQUITABLE

EFFICIENT

9

Waktu lapor hasil tes kritis laboratorium

EQUITABLE

EFFICIENT

10

Angka Kejadian Pasien Jatuh

SAFE

ACCESSIBLE

11

Angka Infeksi Luka Operasi

SAFE

12

Ketepatan Identifikasi Pasien

SAFE

1

Kepatuhan terhadap Clinical Pathway

EFFECTIVE

2

Kepatuhan Penggunaan Formularium Nasional

EFFECTIVE

3

Ketepatan Jam Visite Dokter Spesialis

4

Waktu Tunggu Operasi Elektif

5

Waktu Tunggu Rawat Jalan

6

Kecepatan Respon terhadap Komplain ACCEPTABLE

DIMENSI MUTU MENURUT WHO “: EFFECTIVE - EFFICIENT - ACCESSIBLE - ACCEPTABLE/ PATIENTS-CENTERED – EQUITABLE - SAFE

Pendahuluan Arah Pengembangan Pelayanan Kesehatan Isu Peningkatan Mutu Faskes Dukungan Regulasi & Upaya Peningkatan Mutu Faskes

Penutup 37

PENUTUP Perlu ada kerangka kerja mutu pelayanan kesehatan tingkat nasional (NATIONAL HEALTHCARE QUALITY FRAMEWORK) berbagai pengukuran mutu pelayanan kesehatan di Indonesia dapat terintegrasi satu sama lain Penguatan pelayanan kesehatan difokuskan untuk meningkatkan AKSES & MUTU YANKES melalui pemenuhan S P A, penguatan sistem rujukan, akreditasi fasyankes, pengukuran indikator mutu pelayanan kesehatan Perlu dukungan regulasi dan komitmen bersama dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dalam program JKN-KISS Perlu

38

TERIMA KASIH 39

Indikator Kinerja Individu (IKI) Direktur Utama RS dan Kepala Balai

1. 2.

RS Umum RS Khusus : a. b. c. d. e.

3.

Pengelompokan IKI  14 grup

Jiwa Kusta Anak-Bunda Paru Lainnya (Jantung-Pembuluh Darah, Kanker, Ortopedi, Stroke, Penyakit Infeksi, Mata)

Balai : a. Lab Kes b. Paru c. Mata