Fakta dan Kekeliruan
April 2009
DUA BELAS FAKTA DAN KEKELIRUAN TENTANG KONVENSI MUNISI TANDAN (Convention on Cluster Munitions)
Kekeliruan 1: Bergabung dengan Konvensi Munisi Tandan (CCM) menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional, terutama jika musuh belum bergabung. Fakta: •
Penggunaan munisi tandan dalam militer terbatas dalam peperangan modern. Senjata- senjata itu dirancang untuk era operasi Perang Dingin dengan formasi besar tank atau pasukan. Pertempuran sekarang sering terjadi di lingkungan perkotaan, di mana bahaya kemanusiaan munisi tandan lebih besar.
•
Penggunaan munisi tandan seringkali kontra produktif bagi militer modern. Mereka mengganggu operasi militer dan membahayakan pasukan serta warga sipil. Penggunaan senjata yang berlanjut akan meningkatkan permusuhan antara warga sipil terhadap pengguna.
•
Banyak munisi tandan telah melebihi batas waktu penggunaannya dan menjadi tidak aman jika digunakan. Alternatif untuk adanya munisi tandan, seperti menutup penunjang udara dan senjata yang dipandu dengan tepat.
•
Munisi tandan adalah senjata pertahanan yang buruk. Tidak masuk akal untuk menggunakannya di tanah sendiri karena besarnya jumlah yang peledak yang gagal ledak (duds) yang ditinggalkan dan membahayakan warga sipil.
•
Menggunakan senjata yang berstigma ini akan menuai kecaman internasional, yang bertentangan dengan kepentingan nasional negara. Biaya politik untuk menggunakan munisi tandan akan menjadi tinggi.
•
Dengan bergabung dalam Konvensi, sebuah negara akan meningkatkan stigmatisasi munisi tandan. Musuh sebuah negara yang telah meratifikasi konvensi akan merasa sangat sulit untuk menggunakan munisi tandan melawan negara tersebut karena memiliki landasan moral yang tinggi.
1
Kekeliruan 2: Konvensi Munisi Tandan CCM) akan memiliki sedikit wewenang karena beberapa produsen utama, penyimpan, dan pengguna tidak bergabung. Fakta: •
Setidaknya 33 negara yang telah menyimpan, memproduksi, dan/atau menggunakan munisi tandan telah menandatangani Konvensi. Sebanyak 18 negara NATO, termasuk Perancis, Jerman, dan Inggris Raya, telah menandatangani sejauh ini, dan Kolombia, Indonesia, Jepang, serta Afrika Selatan telah menandatangani juga. Partisipasi mereka menunjukkan bahwa kunci internasional dan kekuatan militer regional telah mengutuk senjata tersebut.
•
Hampir setengah dunia, termasuk negara-negara dari setiap daerah, telah menandatangani Konvensi, menunjukkan penolakan internasional yang luas terhadam munisi tandan.
•
Stigmatisasi Konvensi akan menyulitkan politik bahkan bagi negara-negara yang tidak menandatangani Konvensi (non-state parties) maupun negara bukan kelompok bersenjata (non-state armed group) untuk menggunakan munisi tandan. Perjanjian Anti Ranjau memberikan stigma yang sama dengan ranjau ranjau anti personil, dan dalam beberapa tahun terakhir, Burma (Myanmar) merupakan satusatunya negara yang secara signifikan menggunakannya. Kekeliruan 3: Negara tidak dapa bergabung dengan Konvensi Munisi Tandan jika mereka memiliki simpanan besar senjata Fakta:
•
Konvensi memberikan waktu delapan tahun bagi negara yang meratifikasi Konvensi (states parties) untuk menghancurkan simpanan munisi tandannya. Jika negara tersebut tidak dapat memenuhi tenggat waktu yang ditentukan karena memiliki simpanan yang besar, maka dapat meminta perpanjangan waktu selama empat tahun.
•
Perjanjian Anti Ranjau memberikan waktu hanya empat tahun bagi negara, tanpa perpanjangan waktu, untuk menghancurkan simpanan ranjau darat mereka. Sangat sedikit negara yang gagal untuk memenuhi batas waktu tersebut. Karena ranjau darat lebih mudah dihancurkan daripada munisi tandan, negara-negara yang menandatangani Konvensi Munisi Tandan memiliki minimal dua kali lebih lama untuk menyelesaikan penghancuran senjata tersebut Kekeliruan 4: Negara-negara juga harus mengikuti protokol Konvensi Senjata Konvensional (Convention on Conventional Weapons = CCW) karena cenderung lebih memiliki dukungan terhadap pengguna dan penyimpan utama tertentu. Fakta:
•
Protokol CCW akan berlawanan dengan tujuan-tujuan Konvensi Munisi Tandan. Ini akan menjadi alternatif lemah yang akan mengatur bukannya melarang senjata. Keberadaan instrumen yang lebih lemah akan mengurangi stigma yang diciptakan
2
oleh larangan komprehensif dari Konvensi. •
Memiliki instrumen kedua dari munisi tandan akan memberikan alasan bagi negara untuk tidak menandatangani Konvensi yang lebih kuat. Mereka dapat membuktikan bahwa mereka telah cukup menangani masalah munisi tandan dengan menyetujui untuk terikat oleh protokol CCW.
•
Ini akan menetapkan preseden buruk dalam hukum internasional untuk menyimpulkan instrumen kedua menetapkan standar yang lebih rendah daripada yang sudah disepakati secara luas instrumen subjek yang sama dengan standar yang lebih tinggi.
•
Di bawah hukum internasional, negara-negara yang ada dalam Konvensi harus menjunjung tinggi "maksud dan tujuan" Konvensi, bahkan sebelum diberlakukan. Banyak negara dalam CCW juga termasuk penanda tangan serta calon negara yang tercantum di dalam Konvensi. Jika mereka menciptakan instrumen yang lebih lemah yang memungkinkan beberapa munisi tandan, tindakan mereka bertentangan dengan maksud dan tujuan Konvensi. Yang diperdebatkan adalah, bergabung dalam sebuah protokol CCW akan mengganggu kewajiban mereka untuk menegakkan Konvensi Munisi Tandan yang lebih kuat. Kekeliruan 5: Karena Konvensi Munisi Tandan (CCM) dirundingkan di luar CCW, maka tidak memiliki dukungan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan bukan merupakan "Konvensi PBB" seperti CCW. Fakta:
•
Badan-badan PBB, terutama UN Development Programme (UNDP), UN Mine Action Service (UNMAS), and UN Children’s Fund (UNICEF), berpartisipasi secara aktif dalam Proses Oslo, yang menciptakan Konvensi.
•
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menyerukan larangan munisi tandan dan menyatakan dukungan untuk Konvensi baru di awal Oslo Proses dan pada saat penandatanganan konferensi.
•
Sekretaris-Jenderal PBB adalah penyimpan tanda tangan, ratifikasi, dan aksesi Konvensi, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggung jawab mandat perjanjian lain yang lain. Dalam hal ini, Konvensi tidak berbeda dari CCW.
Kekeliruan 6: Konvensi Munisi Tandan (CCM) tidak melarang semua munisi tandan. Fakta; •
Konvensi secara tegas melarang penggunaan, produksi, penyimpanan, dan pemindahan semua munisi tandan, seperti yang didefinisikan di dalam perjanjian. Konvensi menganggap sebuah munisi tandan sebagai senjata konvensional yang membawa submunisi dan membahayakan kemanusiaan karena berdampak pada wilayah yang luas dan jumlah besar peledak yang gagal ledak (duds). Ini merupakan kategori larangan bagi senjata-senjata tersebut.
3
•
Senjata tertentu yang mengandung submunisis, seperti yang mengeluarkan suar, asap, petasan, atau sekam, tidak dilarang karena mereka tidak menyebabkan bahaya yang sama seperti munisi tandan.
•
Senjata lain yang memiliki submunisi dalam jumlah terbatas dan memiliki lima karakteristik kumulatif tidak dilarang karena menyatakan negara-negara yang berunding menilai bahwa mereka tidak akan bahaya kemanusiaan seperti munisi tandan. Senjata seperti itu tidak dianggap sebagai munisi tandan. Hanya tiga senjata yang memiliki lima karakteristik yang diperlukan: SADARM, BONUS, dan Smart-155 1 .
Kekeliruan 7: Negara-negara yang berunding menuliskan dalam Konvensi mengenai definisi munisi tandan untuk melindungi gudang senjata mereka sendiri. Fakta: •
Konvensi tidak mengecualikan munisi tandan dari negara tertentu. Definisi munisi tandan didasarkan pada efek dari senjata, bukan politik.
•
Selama negosiasi, negara-negara menolak pengecualian luas yang diusulkan oleh beberapa negara selama Proses Oslo yang mengizinkan banyak negara untuk terus menyimpan dan menggunakan sejumlah besar munisi tandan, seperti munisi dengan alat penghancur diri.
•
Hanya sedikit negara yang saat ini memiliki atau memperoleh BONUS atau Smart155 (satu-satunya senjata dengan submunisi yang dipegang oleh penanda tangan dan dikecualikan dari definisi Konvensi karena tidak menyebabkan bahaya kemanusiaan yang sama seperti munisi tandan). Jumlah senjata ini sangat kecil dibandingkan dengan persediaan munisi tandan 2 . Juga telah digunakan dalam pertempuran hingga kini
•
Negara yang telah menandatangani Konvensi akan menghancurkan ratusan juta submunisi yang berada dalam lusinan jenis munisi tandan yang berbeda, termasuk beberapa yang dianggap sangat maju dan diperoleh baru-baru ini.
1
Pasal 2 (2) (c) tidak termasuk munisi dengan submunisi jika mereka memiliki kurang dari 10 submunisi dan setiap submunisi memiliki berat lebih dari empat kilogram, dapat mendeteksi dan melibatkan satu obyek sasaran, dan dilengkapi dengan penghancuran diri elektronik dan fitur penonaktifan diri. Amerika Serikat menyimpan SADARM tetapi telah berhenti memproduksi. Amerika Serikat menggunakan SADARM di Irak pada tahun 2003. Swedia, dalam kemitraan dengan Perancis, menghasilkan BONUS. Jerman memproduksi SMART-155.
2
Sampai saat ini, satu-satunya negara yang diketahui memiliki Smart-155 adalah Jerman, Yunani, dan Swiss. Australia dan Inggris Raya sedang dalam proses pengadaan mereka. Swedia dan Perancis memiliki BONUS.
4
Kekeliruan 8: Pasal 21, yang berurusan dengan "interoperability" atau operasi militer bersama dengan negara-negara non-pihak, pada dasarnya akan merongrong Konvensi Mesiu Cluster. Fakta: •
Pasal 21 menyatakan, sebagian, bahwa "Negara-negara yang meratifikasi Konvensi (state parties), personel militer mereka atau negara, dapat terlibat dalam kerjasama dan operasi militer dengan Negara-negara yang tidak termasuk dalam Konvensi ini yang mungkin terlibat dalam aktivitas yang dilarang untuk suatu state party."
•
Human Rights Watch dan Koalisi Munisi Tandan (CMC) menentang dimasukkannya Pasal 21 karena konsep yang buruk, memperkenalkan beberapa elemen ketidakpastian dan interpretasi, dan bermotivasi politik, bukan berdasarkan kemanusiaan. Namun, tidak mungkin memiliki efek kemanusiaan negatif dengan mempromosikan atau terus-menerus memfasilitasi penggunaan munisi tandan.
•
Di dalam Pasal 1 (1) (c), menyatakan state parties tidak akan membantu negara non-state parties dengan kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh Konvensi. Pasal 21 tidak mengubah aturan ini, yang seharusnya dibaca secara luas sehingga mencakup berbagai bantuan. Melihat secara luas akan mempercepat tujuan Konvensi dalam mengakhiri bahaya kemanusiaan yang diakibatkan munisi tandan
•
Pengalaman dengan Perjanjian Anti Ranjau menunjukkan bahwa negara-negara yang meratifikasi Konvensi (state parties) dapat melakukan operasi bersama dengan negara yang belum meratifikasi (non-states parties) tanpa melanggar larangan bantuan. Banyak pihak dalam Perjanjian Anti Ranjau telah berpartisipasi dalam operasi tempur dengan Amerika Serikat, yang belum bergabung dengan perjanjian. Operasi gabungan tidak mengharuskan suatu pelanggaran terhadap larangan bantuan.
•
Pasal 21 (4) mencantumkan daftar tindakan yang tidak diperbolehkan dalam operasi gabungan. Daftar ini, bagaimanapun, tidak semua-dimasukkan. Tidak ada dalam pasal tersebut dicantumkan secara eksplisit bahwa bantuan dilarang dalam Pasal 1. State parties harus mengakui bahwa dilarang untuk memberikan bantuan yang secara sadar merupakan tindakan dilarang.
•
Dua paragraf pertama dari Pasal 21 memperkuat Konvensi. Mereka menuntut negara yang meratifikasi konvensi untuk mencegah penggunaan oleh negara-negara lain, mendorong pihak lain untuk bergabung dalam Konvensi, memberi tahu sekutu mereka tentang kewajiban perjanjian, dan mempromosikan norma-norma Konvensi. Ketentuan ini membentuk preseden yang penting, karena tidak muncul di perjanjian senjata sebelumnya. Kekeliruan 9: Konvensi dapat mencegah penggunaan di masa depan namun tidak mengatasi bahaya dari penggunaan masa lalu. Fakta:
5
•
Beberapa pasal dari Konvensi disediakan bagi langkah-langkah perbaikan paska konflik untuk mengurangi dampak buruk dari kontaminasi submunisi.
•
Konvensi memerlukan pembersihan peledak yang gagal ledak (duds) untuk meminimalkan jumlah korban sipil di masa depan.
•
Pasal 4 (4), yang sangat mendorong negara-negara pengguna untuk membantu pembersihan, secara eksplisit menerapkan penggunaannya sebelum Konvensi diberlakukan. Hal ini juga, dirancang untuk meminimalkan korban sipil.
•
Konvensi menetapkan ketentuan bantuan bagi korban yang secara dramatis memperkuat ketentuan bantuan bagi korban dalam perjanjian sebelumnya. Konvensi berusaha mengurangi dampak jangka panjang munisi tandan bagi para korban. Mendefinisikan korban secara luas tidak hanya mencakup individu, tetapi juga keluarga dan masyarakat yang terkena dampak. Dalam Pasal 5, menyebutkan satu persatu bantuan yang perlu disediakan negara yang meratifikasi konvensi (state parties), termasuk fisik, psikologis, dan bantuan sosial-ekonomi.
•
Negara-negara yang meratifikasi Konvensi (state parties) yang tidak terkena dampak diwajibkan untuk membantu dengan langkah-langkah perbaikan ini. Kekeliruan 10: Konvensi memberikan beban yang tidak adil pada negara-negara yang terkena dampak, yang memikul tanggung jawab utama untuk pembersihan dan bantuan korban. Fakta
•
Konvensi menempatkan tanggung jawab utama pembersihan pada negara-negara yang terkena dampak untuk melindungi kedaulatan mereka. Hal ini mewajibkan negara-negara yang terkena dampak untuk memberikan bantuan bagi korban karena menurut hukum hak asasi internasional, negara umumnya bertanggung jawab untuk melindungi rakyat mereka sendiri.
•
Konvensi mengharuskan semua negara "dalam posisi untuk melakukannya" dengan menyediakan bantuan teknis, material, dan bantuan keuangan kepada negaranegara yang terkena dampak. Karena itu negara-negara yang terkena dampak tidak perlu memenuhi kewajiban mereka sendirian.
•
Negara pengguna memiliki tanggung jawab khusus untuk membantu negara-negara yang terkena dampak untuk pembersihan. Pasal 4 (4) sangat mendorong negaranegara pengguna untuk memberikan bantuan pembersihan submunisi yang mereka tinggalkan ke perjanjian diberlakukan.
•
Negara yang terkena dampak berat dapat meminta perpanjangan lima tahun untuk pembersihan jika wilayah mereka terlalu terkontaminasi dengan tenggat waktu 10 tahun.
6
Kekeliruan 11: Ketentuan izin penyimpanan munisi tandan untuk tujuan pelatihan adalah celah Konvensi dalam penyelesaian pelarangan. Fakta: •
Meski Konvensi akan lebih kuat tanpa ketentuan ini, ketentuan tersebut memungkinkan negara-negara untuk menyimpan munisi tandan untuk tujuan pelatihan (Pasal 3 (6)) yang secara signifikan membatasi penyimpanan
•
Negara-negara yang meratifikasi konvensi (state parties) hanya dapat menyimpan "jumlah minimum yang mutlak diperlukan " untuk pelatihan.
•
Negara-negara yang meratifikasi konvensi (state parties) harus melaporkan simpanan senjata yang mereka simpan serta bagaimana rencana penggunaannya. Transparansi semacam ini akan mencegah penyalahgunaan.
•
Negara-negara yang meratifikasi konvensi (state parties) tidak boleh menggunakan munisi tandan untuk setiap tindakan yang dilarang perjanjian, seperti menggunakannya selama konflik bersenjata. Kekeliruan 12: Kini setelah Konvensi diadopsi dan dibuka untuk ditandatangani, sebagian besar pekerjaan telah selesai. Fakta:
•
Perundingan Munisi Tandan adalah prestasi besar dalam mengakhiri momok senjata ini. Sekarang negara-negara harus menandatangani, meratifikasi, dan menerapkan Konvensi sesegera mungkin.
•
Negara-negara seyogyanya menandatangani Konvensi untuk meningkatkan stigmatisasi munisi tandan. Semakin penanda tangan, semakin jelas adalah bahwa masyarakat internasional telah mengutuk senjata ini.
•
Negara harus meratifikasi Konvensi sehingga diberlakukan dan mengikat secara hukum sesegera mungkin. Konvensi membutuhkan 30 ratifikasi sebelum diberlakukan.
•
Negara-negara juga harus melalui pelaksanaan undang-undang komprehensif sesegera mungkin. Konvensi mewajibkan negara-negara untuk melembagakan langkah implementasi. Di sebagian besar negara, diperlukan perundang-undangan untuk Konvensi agar berlaku di dalam negeri.
•
Negara harus bertindak segera untuk menjaga momentum yang dihasilkan oleh Konvensi yang diadopsi pada bulan Mei 2008 dan upacara penandatanganan pada bulan Desember 2008.
7
