Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP Magister Administrasi Publik Universitas Gadjah Mada www.kumoro.staff.ugm.ac.id k
[email protected] @ id HP: 081 328 488 444
APBD untuk Pembangunan Daerah
Tujuan Pembangunan Daerah Tujuan Pembangunan Daerah 1. 2 2. 3. 3 4. 5. 6.
g g p / p g Mengurangi disparitas/ketimpangan pembangunan antar‐daerah, antar‐strata masyarakat M b d k Memberdayakan masyarakat & k t& memberantas kemiskinan Menciptakan lapangan kerja Menciptakan lapangan kerja Meningkatkan pendapatan & kesejahteraan y rakyat Mempertahankan kelestarian sumberdaya alam Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
PERGESERAN POLITIK PENGANGGARAN DAERAH 1. 2. 3. 4. 5.
Peran bujeter DPRD sedang mencari bentuk (dari “self‐ financing” ke “external control”?) PDRB per kapita meningkat, tetapi horizontal imbalance p p g , p juga bertambah parah (DAU lebih bernuansa politis) Peningkatan tax effort diantara Pemda Kabupaten/Kota (Masalah: bagaimana daerah memahami kaitannya g y dengan investasi)) Tabungan daerah meningkat (Lewis, 2004). APBN defisit (Rp 61,9 T) tetapi APBD surplus (Rp ‐43 T), belanja k kurang efektif (Depkeu, 2009) f k if (D k ) Pada tingkat lokal, pemahaman mengenai kaitan antara anggaran dan pelayanan dasar masih sangat rendah.
Analisis Kepentingan Stakeholders y KEPALA DAERAH
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ visi KDH terwujud) B i ilih d j b l i ( i i KDH j d) y DPRD
Bagaimana agar terpilih dan menjabat lagi (+ mampu mewujudkan kewajiban DPRD) y TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH = TAPD
Bagaimana agar SKPD makin EKONOMIS, EFISIEN tetapi semakin EFEKTIF (3E) y SKPD
Getting money first y PIMPINAN KEGIATAN
Berhemat dan mampu meng‐SPJ‐kannya y MASYARAKAT dan atau POKMAS PEMERHATI / PEDULI
(Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis, responsif, cepat, (Semua) Layanan publik yang murah bahkan gratis responsif cepat relevan, antisipatif, 3E, terjangkau (aksesibilitas), berkualitas, dan lain‐ lain.
Untuk mewujudkan j kewajiban daerah, apakah kepentingan dapat p diserasikan?
JADWAL PENYUSUNAN APBD Akhir Mei
Med Jun
Mg II Juli
Membahas KUA
RKPD
Renstra
Renja
Pembahasan PPAS
Ranc PPAS
Pedoman Pembahasan Penyusunan RKA oleh Tim RKA-SKPD Anggaran Pemda
Akhir Nov
31 Des
Pembahasan Raperda APBD
Nota Kesepakatan KepDa DPRD
Ranc KUA
RPJMD
Minggu I Oktober
Perda APBD
Persetujuan Bersama
Raperda APBD
Rancangan PerKaDa Ttg Penjabaran APBD
PerKaDa Penjabaran APBD
Verifikasi DPA oleh Tim Anggaran Pemda
Ranc DPASKPD
RKA-SKPD
Evaluasi
DPA SKPD
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan RPJMD
RKP
Pelaksanaan Rancangan DPA-SKPD
Renstra SKPD Renja SKPD
Penatausahaan
Ranc. Anggaran Kas SKPD
RKPD KUA
PPAS
Bendahara Penerimaan
Anggaran Kas Daerah
Penatausahaan Belanja
S P D (Surat Penyediaan Dana)
Nota Kesepakatan Pedoman Penysnan RKA-SKPD
Pelksnaan Angg. Pendapatan Intensifikasi Ekstensifikasi
RKA--SKPD RKA
Pelksnaan Angg. Belanja
Pmbhasan RAPBD
•Pengadaan barang & Jasa, Rapat2, dll. •Pembayaran Gaji •. . . (dll)
RPAPBD Evaluasi RAPBD & RPAPBD
Pelksnaan Angg. Pembiayaan
APBD
Laporan Realisasi Semester Pertama
Pnjbaran APBD
Perubahan APBD
Pengawasan
Penatausahaan Pendapatan
DPA-SKPD Permendagri ttg Penyusunan APBD
Pertgjwban
Bendahara Pengeluaran Penatausahaan Pendanaan Tugas Pembant an Pembantuan
Akuntansi Keuangan Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • Laporan Realisasi Anggaran • Neraca • Laporan Arus Kas • Catatan atas Laporan Keuangan
Kas Umum Piutang Investasi Barang Dana Cadangan g Utang
Akuntansi Keuangan Daerah
• Pemberian Pedoman • Bimbingan • Supervisi • Konsultasi • Pendidikan • Pelatihan • Penelitian dan Pengembangan
Pengawasan terhadap pelaksanaan Perda tentang APBD
Kekayaan dan Kewajiban daerah • • • • • •
Pembinaan:
Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Pengendalian Intern
Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksnan APBD
Pemeriksaan Ekstern
Perencanaan RPJMD
KEBIJAKAN UMUM APBD
RKP
y KUA memuat:
Renstra SKPD
y
target pencapaian kinerja yang terukur dari program‐ program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah
y
proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan
y
asumsi yang mendasarinya target dan proyeksi
Renja SKPD
RKPD
Permendagri ttg Penyusu‐ nan APBD
KUA
PPAS
Nota Kesepakatan Pedoman Penysnan RKA‐SKPD
RKA‐‐SKPD RKA Pmbhasan RAPBD RPAPBD Evaluasi RAPBD & RPAPBD APBD Pnjbaran APBD
y Pembahasan KUA dilakukan oleh TAPD bersama Panitia Anggaran
DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran DPRD d l bi d h l RAPBD h berikutnya. y Disepakati dalam Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum APBD
Tahun XXXX antara: ¾ Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas
nama Pemerintah Daerah ¾ Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil‐Wakil Ketua)
yang bertindak selaku dan atas nama DPRD
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
Perencanaan RPJMD
RKP
y
PPAS = Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara : ¾
Renstra SKPD Renja SKPD
¾
RKPD
Permendagri ttg Penyusu‐ nan APBD
KUA
PPAS
y
RKA‐‐SKPD RKA
y p g Acuan dalam p penyusunan RKA‐SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. Disusun dengan tahapan sbb:
¾
menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
¾
menentukan urutan program untuk masing‐masing urusan; dan
¾
menyusun plafon anggaran sementara untuk masing‐masing program.
Nota Kesepakatan Pedoman Penysnan RKA‐SKPD
Rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD
Pmbhasan RAPBD RPAPBD
y
Disepakati dalam sebuah Nota Kesepakatan tentang Prioritas dan Plafon Anggaran APBD Tahun XXXX antara:
Evaluasi RAPBD & RPAPBD
¾
Pihak Pertama: Kepala Daerah yang bertindak selaku dan atas nama Pemerintah h Daerah h
APBD
¾
Pihak Kedua: Pimpinan DPRD (Ketua dan Wakil‐Wakil Ketua) yang bertindak selaku dan atas nama DPRD
Pnjbaran APBD
APBD Kab Trenggalek 2009 (Rp juta) Uraian PENDAPATAN
Anggaran
% dari APBD
656,593
95,28
34,254
4,97
Hasil Pajak Daerah
5,963
0,87
Hasil Retribusi Daerah
8,709
1,26
Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1,558
0,23
18,024
2,62
572,998
83,15
38 101 38,101
5 53 5,53
Dana Alokasi Umum
465,955
67,62
Dana Alokasi Khusus
68,943
10,00
Lain-lain Pendapatan Yang Sah
49,342
7,16
BELANJA
689,093
100,00
Belanja Tidak Langung
442,593
62,23
Belanja Pegawai
367,231
53,29
Bantuan Sosial
15,175
2,20
Bantuan Pemerintahan Desa
41,415
6,01
Belanja Tidak Terduga
10,527
1,53
246 500 246,500
35 77 35,77
22,626
3,28
100,253 123,622
14,55 17,94
Pendapatan Asli Daerah
Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak
Belanja Langsung Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal
Kontributor PDRB Trenggalek
Catatan ttg APBD & Pembangunan Trenggalek Catatan ttg APBD & Pembangunan Trenggalek 1. 2. 3. 4.
5.
g g Pengesahan terlambat: APBD TA 2009 disahkan tgl 27 Maret 2009. Daya serap rendah; TA 2008, hingga November 2008 b baru terserap 52 persen. Anggaran sektor pendidikan: 40,9 persen (TA.2007). APK (A k P ti i i K APK (Angka Partisipasi Kasar) sekolah lanjutan ) k l h l j t meningkat (dari 54,69% menjadi 62,47%); tetapi cakupan layanan kesehatan masih rendah (31,35%). p y (3 ,35%) Belanja tersedot gaji PNS; hanya ada 3 proyek multiyears (Rp 20 M): tembusan Jalan Raya Soetran, Jalan Prigi ‐ Gemaharjo dan Stadion Kelutan.
Modus Korupsi APBD Modus Korupsi APBD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 77.
Penggelapan anggaran; mengambil pos anggaran lain g y y p yg dg maksud “menyembunyikan” pos yg mencolok & tidak rasional Menciptakan anggaran baru yg tdk diatur PP 21/2007 ttg Kedudukan Keuangan DPRD Mark‐up (penggelembungan) anggaran Alokasi anggaran kembar A Anggaran tanpa rincian t i i Menghilangkan pos anggaran Pengambilalihan anggaran yg seharusnya diberikan g gg yg y dlm bentuk jaminan asuransi, diambil sbg uang cash.
Sumber: ICW 2007 Sumber: ICW, 2007
Kedudukan Keuangan DPRD (PP No 21/2007) (PP No.21/2007) y Penghasilan pimpinan & anggota: 10 jenis (uang representasi,
y y y y
t.keluarga, t.beras, u.paket, t.jabatan, t.Pamus, t.Komisi, t keluarga t beras u paket t jabatan t Pamus t Komisi t.Panggar, t.BK, t.alat kelengkapan lain). Di luar itu tidak ada tambahan. TKI (Tunj.Komunikasi Intensif) utk mendorong kinerja DPRD. ( j ) g j Kinerja hendaknya dapat dipertanggungjawabkan. BPOP (Belanja Penunjang Operasional Pimpinan) utk kegiatan representasi, pelayanan & pelaksanaan tugas pimpinan DPRD. LPJ atas dana TKI termasuk objek pemeriksaan BPK. Jika d k b k k k penggunaannya menyimpang, dapat dikenai unsur pidana korupsi. Masih ada ketidakjelasan aturan keuangan Mis: BPOP tdk boleh Masih ada ketidakjelasan aturan keuangan. Mis: BPOP tdk boleh untuk pembayaran tunj.representasi, tetapi BPOP yg masuk belanja penunjang kegiatan dapat digunakan untuk tunjangan representasi. Bagaimana pemecahannya?
Temuan BPK di Trenggalek 2008 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Penyetoran PPJ oleh PLN tidak sesuai dokumen kerjasama (110,6 jt) kerjasama (110 6 jt) Bantuan sosial (247 jt Disnaker; 3,5 M masjid Jami’) tidak tepat, tidak didukung bukti p , g Belanja peg / honor PNS tidak tepat (73,5 jt) Laporan fisik & keuangan ADD (13,7 M) tidak p g 3 didukung bukti BOP pimpinan & anggota DPRD (16,8 jt) tidak did k didukung bukti b k i Penyertaan modal di UPUD (1 M) tidak tepat B l j d l Di k lh b id k Belanja modal Diskelhubpar tidak tepat Pencatatan aset di SKPD tidak tepat.
PENUTUP Fungsi pokok DPRD dalam penyusunan APBD adalah F i k k DPRD d l APBD d l h pada perencanaan, penentuan prioritas, dan p g pengawasan. Bagaimana supaya anggaran bermanfaat untuk g p y gg meningkatkan kesejahteraan rakyat dan meningkatkan layanan publik? Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. t b l t j b
SEKIAN
