tedi – last 08/17
TINJAUAN UMUM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK Sistematikan Pengetahuan Akuntansi Entitas Sektor Publik Definisi dan Tujuan Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Sektor Publik dan Keuangan Negara Persyaratan Akuntansi Sektor Publik Nilai Informasi Keuangan
Sistematika Umum Pengetahuan Akuntansi.
Accounting : - Acc. Theory - Acc Information System - Budgeting - Controllership - Financial Statement Analysis ACCOUNTANSY
Business Accounting : - Financial Acc. - Cost/Management Acc. Public Sector Accounting : - Financial Acc. - Cost/Management Acc.
Social Accounting, etc Auditing : - By Subject : • Internal Auditing • External auditing - By Type : • Financial Auditing • Compliance Auditing • Operational Auditing
Aspek lingkungan yang menyebabkan perbedaan entitas sektor publik dengan entitas bisnis The Governmental Accounting Standards Board (GASB)
Lingkungan
Entitas Sektor Publik
Entitas Bisnis
Tujuan . Organisasional
Mensejahterakan rakyat Memperoleh laba untuk dengan cara menyediakan kesejahteraan pemilik layanan publik perusahaan
Sumber Pendapatan Utama
Pajak
Penjualan barang/jasa
Umur Entitas
Risiko gulung tikar sangat kecil
Risiko gulung tikar besar
Hubungan dengan Pemengku Kepentingan
Dibatasi ketentuan hukum dan regulasi dalam kerangka akuntabilitas publik
Dibatasi oleh AD/ART, kesepakatan, kontrak/perikatan dalam kerangka trade-off
Peran Anggaran
Merepresentasikan kebijakan publik dengan konsekuensi hukum
Untuk perencanaan dan pengendalian
Entitas Sektor Publik International Federal of Accounting (IFAC) Akuntansi sektor publik diterapkan pada entitas : 1. Pemerintah Pusat 2. Pemerintah Daerah 3. Unit Pemerintahlain yang terkait Organisasi pemerintahan diperlakukan sebagai suatu entitas ekonomi yang bersifat jamak (multiple), dan terdiri atas : 1. Entitas Akuntansi unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakan. 2. Entitas Pelaporan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.
Batasan. Akuntansi Pemerintahan (Governmental Accounting) *) merupakan bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan menekankan pada pencatatan pelaksanaan anggaran serta pelaporan realisasinya berikut posisi keuangan, arus kas, dan informasi lain yang dipandang perlu. Akuntansi Pemerintahan *) adalah : Suatu proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran dan pelaporan transaksi keuangan suatu pemerintahan yang menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan. *) Akuntansi Sektor Publik
Catatan atas batasan.
Fokus akuntansi sektor publik adalah penatausahaan keuangan negara, yang mana keuangan negara diartikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara atas pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut (UU no 17 Th 2003). Organisasi pemerintahan dipandang sebagai entitas ekonomi yang bersifat jamak (multiple), sehingga akuntansi pemerintahan bersifat Mikro.
Tujuan Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik : (menurut NCGA - National Committee On Governmental Accounting)
1) Menyediakan informasi keuangan negara untuk mengambil keputusan (memenuhi kebutuhan manajerial). 2) Memberikan pertanggungjawaban/akuntabilitas (memenuhi ketentuan hukum/legal). 3) Menyediakan informasi untuk mengevaluasi kinerja dari pimpinan dan organisasi pemerintahan yang bersangkutan (memenuhi kebutuhan stewardship). Dalam Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik, tujuan untuk memenuhi ketentuan hukum sangat penting, hal ini ditunjukkan (salah satunya) dengan prinsip bahwa bila terjadi pertentangan antara prinsip akuntansi dengan peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undanganlah yang digunakan.
Dampak Keterkaitan Akuntansi Sektor Publik dengan Penyelenggaraan Keuangan Negara : Adanya perbedaan antara Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Bisnis, dan; beragamnya praktek Akuntansi Sektor Publik. Faktor-faktor yang menyebabkan beragamnya praktek Akuntansi Sektor Publik adalah : 1) Sifat Lembaga Pemerintahan (non profit oriented ; dimiliki secara kolektif ; sumbangan/pajak tidak berkorelasi langsung dengan jasa yang diberikan pemerintah, demikian pula sebaliknya) 2) Sistem Pemerintahan (desentralisasi vs sentralisasi) 3) Mekanisme Pengurusan Keuangan Negara Dan Sistem Anggaran Negara (regulasi pengelolaan keuangan negara dan sistem anggaran dengan sendirinya mengikat bagi penyelenggaraan akuntansi sektor publik di negara tsb).
lanjutan : Dampak ...
Kekhususan dalam Akuntansi Sektor Publik bila dibandingkan dengan Akuntansi Bisnis : 1) Tidak diperlukannya pencatatan laba/rugi kecuali pada unit perusahaan. 2) Tidak diperlukannya pencatatan pemilikan pribadi (individual ownership). 3) Pencatatan tersendiri harus ada buat dana (funds) *). 4) Pembukuan harus disediakan guna keperluan pengawasan anggaran. *) Dana dalam akuntansi sektor publik (funds accounting) diartikan sbg : kesatuan akuntansi dan fiskal yang berdiri sendiri dimana terdapat suatu susunan perkiraan yang self balancing untuk membukukan kas atau sumber dana lainnya yang dihubungkan dengan utang/kewajiban, cadangan, dan hak milik yang dipisahkan untuk menyelenggarakan kegiatan, atau untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu sesuai dengan perundang-undangan, restriksi-restriksi, atau pembatasan-pembatasan.
lanjutan : Dampak ...
Persamaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Bisnis : 1) Keduanya bertujuan menyediakan informasi keuangan yang akurat. lengkap, relevan dan tepat waktu. 2) Akuntansi Sektor Publik menggunakan konsepkonsep Akuntansi, konvensi-konvensi, praktek dan prosedur-prosedur yang dapat dipakai oleh Akuntansi Bisnis. 3) Menggunakan konsep-konsep Akuntansi yang diakui secara luas, misalnya : concistency, objectivity, cost, disclousure, dan materiality. 4) Menggunakan siklus/proses akuntansi yang sama.
Persyaratan Akuntansi Pemerintahan/Sektor Publik : (menurut Departement Of Economic And Social Affairs – UNO)
1) Sistem Akuntansi harus dirancang guna memenuhi ketentuan hukum. 2) Sistem Akuntansi harus dikaitkan dengan klasifikasi anggaran, dimana fungsi anggaran dan akuntansi merupakan unsur-unsur yang saling melengkapi dalam pengelolaan keuangan. 3) Pencatatan harus diselenggarakan dengan cara yang dapat mengidentifikasikan objek-objek dan tujuan untuk apa dana yang telah diterima itu digunakan, serta dapat mengidentifikasikan para penanggung- jawab yang mengelola dana-dana itu dalam pelaksanaan program. 4) Sistem Akuntansi harus diselenggarakan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pemeriksaan oleh Lembaga Pemeriksaaan Ekstern, serta dapat menyediakan informasi yang diperlukan untuk pemeriksaan.
Lanjutan : Persyaratan …
5) Sistem Akuntansi harus dikembangkan dengan cara yang memungkinkan dilaksanakannya pengawasan secara administratif terhadap anggaran dan pelaksanaannya, pengelolaan program, serta penilaian dan audit internal. 6) Pencatatan harus dikembangkan guna mengungkapkan hasil-hasil ekonomi dan keuangan dari pelaksanaan program, termasuk pengukuran pendapatan, identifikasi biaya, serta penetapan hasil operasi (posisi surplus/defisit) yang dicapai oleh pemerintah (program dan organisasinya). 7) Sistem Akuntansi harus mampu menyediakan informasi keuangan yang mendasar guna penyusunan rencana dan program serta penelaahan dan penilaian terhadap pelaksanaan secara fisik dan keuangannya. 8) Pos-pos harus dapat menyediakan data keuangan guna analisis ekonomi, dan reklasifikasi transaksi pemerintah, serta membantu dalam penyusunan perkiraan nasional.
Nilai Informasi Pada tahap awal, nilai informasi keuangan ditentukan oleh dasar pengakuan suatu transaksi/kejadian yang diukur dalam satuan moneter, yaitu Basis Akuntansi. Tipe basis akuntansi : 1. Basis kas (cash basis of accounting) transaksi diakui pada saat terjadinya penerimaan/pengeluaran kas. 2. Basis akrual (accrual basis of accounting) transaksi diakui pada saat telah dapat diukur secara akurat dalam satuan uang. 3. Basis Accrual yang dimodifikasi (Modified Accrual Basis) transaksi diakui bedasarkan perlakuan tertentu, dimana pendapatan diakui pada saat terjadinya penerimaan kas, sementara biaya diakui pada saat telah dapat diukur secara akurat dalam satuan uang.
Lanjutan : nilai …
Penggunaan basis akuntansi dalam akuntansi pemerintahan di Indoensia : Periode
Basis Akuntansi
… s/d 2004 (dalam praktek berlaku s/d 2005
Cash Basis of Acc
2005 s/d 2010 (dalam praktek berlaku s/d 2014
Cash Toward Accrual Basis of Acc *)
2010 s/d sekarang (pelaksanaan dimulai 2015)
Accrual Basis of Acc
*) Cash toward accrual basis pada dasarnya merupakan pendekatan modified accrual basis, sistem akuntansi dan aplikasi komputer dalam penatausahaan keuangan Negara di Indonesia, yang merupakan pendekatan transisi dari basis kas ke basis akrual.
Lanjutan : nilai …
Akuntansi berbasis akrual merupakan international best practice dalam pengelolaan keuangan modern yang sesuai dengan prinsip New Public Management (NPM) yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Manfaat penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia : 1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah 2. Menyajikan informasi yang lebih akurat/terukur mengenai hak dan kewajiban pemerintah 3. Memudahkan dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan
Nilai Informasi Keuangan menurut SAP (PP No 71 Th 2010)
Informasi keuangan suatu pemerintahan diikhtisarkan dalam laporan keuangan yaitu : 1. Laporan Realisasi Anggaran – LRA 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih – LP SAL 3. Neraca 4. Laporan Perubahan Ekuitas – LPE 5. Laporan Operasional – LO 6. Laporan Arus Kas – LAK 7. Catatan Atas Laporan Keuangan – CaLK Laporan keuangan tsb merupakan bagian penting dari proses akuntabilitas publik
.
tedi.doc
Disclaimer : Sumber referensi dapat dilihat pada tautan http.//tedirustendi32.wordpress.com/… pada laman yg terkait