Terlampir. Terlampir

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : SP DIPA- 047.01.1.664958/2016

DS:1877-1302-4906-9003

A. Dasar Hukum: 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3.UU No. 14 Tahun 2015 tentang APBN TA 2016. B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk: 1. Kementerian Negara/Lembaga

: (047)

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2. Unit Organisasi

: (01)


3. Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

4. Kode/Nama Satker Sebesar

: (664958) DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN : Rp. 160.500.000.000 ( SERATUS ENAM PULUH MILIAR LIMA RATUS JUTA RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Terlampir Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir C. Sumber Dana Berasal Dari : 1. Rupiah Murni

Rp.

160.500.000.000

2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

- Pinjaman Dalam Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

Rp.

0

5. Hibah Langsung 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri Langsung

Rp.

0

- Pinjaman Luar Negeri

Rp.

0

- Hibah Dalam Negeri Langsung

Rp.

0

- Hibah Luar Negeri

Rp.

0

Rp.

0

D. Pencairan dana dilakukan melalui : 1. KPPN JAKARTA II E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan(Disclaimer) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

(019) Rp.

6. SBSN PBS 160.500.000.000

DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga). DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.

JAKARTA, 07 Desember 2015 A.N MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP. 196606111992021001

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 047.01.1.664958/2016 Satker

DS:1877-1302-4906-9003

: (664958) DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

01

PELAYANAN UMUM

Rp.

01.01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

Rp.

12.000.000.000

11

PERLINDUNGAN SOSIAL

Rp.

148.500.000.000

11.05

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Rp.

148.500.000.000

Halaman

1

dari

1

12.000.000.000

LAMPIRAN SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 047.01.1.664958/2016 Satker

DS:1877-1302-4906-9003


06

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Rp.

06.2789

Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak

Rp.

18.500.000.000

06.2793

Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan

Rp.

112.037.200.000

06.2797

Peningkatan Perlindungan Bagi Perempuan Dengan Masalah Sosial

Rp.

3.080.000.000

06.2799

Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Rp.

8.790.000.000

06.2800

Peningkatan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Perempuan

Rp.

6.092.800.000

06.5049

Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah

Rp.

12.000.000.000

Halaman

1

dari

1

160.500.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 047.01.1.664958/2016 IA. INFORMASI KINERJA

DS:1877-1302-4906-9003

Kementerian Negara/Lembaga : (047)


Kuasa Pengguna Anggaran

: KPA

Unit Organisasi

: (01)


Bendahara Pengeluaran

: Bendahara

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Pejabat Penanda Tangan SPM : SPM

Kode/Nama Satker

: (664958) DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN Halaman : IA. 1 01

PELAYANAN UMUM

12.000.000.000

01.01

12.000.000.000

11

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI PERLINDUNGAN SOSIAL

11.05

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

148.500.000.000

047.01.06


160.500.000.000

01

Meningkatnya pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang

02

Meningkatnya perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan

01

Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan

02 03

Jumlah lembaga yang melaksanakan kebijakan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan Jumlah kebijakan perlindungan perempuan

04

Jumlah lembaga yang melaksanakan perlindungan perempuan

05

Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif

Kegiatan

2789

Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak

Indikator Kinerja Kegiatan

001 002

Jumlah K/L dan Provinsi yang berkontribusi aktif dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi dalam penyelenggaraan sistem data gender dan anak

003

Jumlah SDM terlatih tentang sistem data terpilah, statistik gender dan anak di K/L dan Provinsi

004

Jumlah kebijakan terkait data gender dan anak

005

Jumlah publikasi tentang profil gender dan anak

006

Jumlah rekomendasi perbaikan pelaksanaan Sistem Data Gender dan Anak yang ditindaklanjuti

007

Jumlah sistem aplikasi data yang terintegrasi dengan data K/L, Provinsi, serta SIM Pimpinan

008

Survei kekerasan terhadap perempuan dan anak

2789.006

Fasilitator sistem data terpilah, statistik gender dan anak yang terlatih

2789.007

7,00 Publikasi

2789.008

Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Profil/Statistik Gender, Profil Perempuan, dan Profil Anak anak Laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak

6,00 Lap

700.000.000

2789.009

Sistem Manajemen Informasi Pimpinan

1,00 Orang

425.000.000

1 Fungsi Sub Fungsi

2 Program Hasil (Outcome)

IKU Program

Keluaran (Output)

148.500.000.000

18.500.000.000

447,00 Org

2.485.000.000 14.890.000.000


DS:1877-1302-4906-9003




: KPA

Unit Organisasi

: (01)



: Bendahara

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA


Kode/Nama Satker

: (664958) DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN Halaman : IA. 2

Kegiatan

2793



001

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan bagi perempuan dari dari tindak kekerasan Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah SDM Penggiat (champion) dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L, Provinsi dan Ormas Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L , Provinsi dan Ormas Jumlah dokumen profil perlindungan perempuan dari tindak kekerasan

002 003 004 005 006 007

2793.008

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di K/L dan Provinsi Jumlah kebijakan terkait perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Jumlah rekomendasi hasil Pemantauan dan Evaluasi perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang ditindaklanjuti Lembaga penyedia Layanan Bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi SDM penyedia Layanan Bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi Data korban kekerasan terhadap perempuan di K/L

5,00 K/L

110.000.000

2793.009

Data korban kekerasan terhadap perempuan di Pemda

3,00 Pemda

330.000.000

2793.011

Laporan monev pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Pemda

2,00 Lap

200.000.000

2793.012

Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan Peraturan, Kebijakan, Pedoman rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait.

2,00 Dokumen

890.000.000

2,00 Dokumen

1.050.000.000

008 009

010 011 Keluaran (Output)

112.037.200.000

2793.006 2793.007

2793.013

41,00 Lembaga 145,00 SDM

107.487.200.000 1.970.000.000


DS:1877-1302-4906-9003




: KPA

Unit Organisasi

: (01)



: Bendahara

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA


Kode/Nama Satker


Kegiatan

2797

Peningkatan Perlindungan Bagi Perempuan Dengan Masalah Sosial


001

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial Jumlah SDM Penggiat (champion) dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L, Provinsi dan Ormas Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L, Provinsi dan Ormas Jumlah dokumen profil perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial

002 003 004 005 006 007 008 009


2797.004 2797.007 2797.008 2797.009 2797.010

Kegiatan

2799


001

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial di K/L dan Provinsi Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi perlindungan bagi perempuan dengan masalah sosial yang ditindaklanjuti K/L terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP Data terpilah di K/L Terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan Laporan monev pelaksanaan PP di K/L bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg ditindaklanjuti Kebijakan PP di bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang

3.080.000.000

5,00 K/L

500.000.000

7,00 K/L

890.000.000

2,00 Lap

150.000.000

2,00 Dokumen

690.000.000

11,00 Dokumen

850.000.000 8.790.000.000


DS:1877-1302-4906-9003




: KPA

Unit Organisasi

: (01)



: Bendahara

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA


Kode/Nama Satker



002 003 004 005 006 007

2799.008

Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di K/L dan Provinsi Jumlah kebijakan terkait pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang yang ditindaklanjuti Data terpilah bidang PKPO di K/L yg di analisis dan di manfaatkan

5,00 K/L

500.000.000

2799.009

Data terpilah bidang PKPO di Pemda yg di analisis dan di manfaatkan

1,00 Pemda

150.000.000

2799.010

Laporan Monev pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L yg ditindaklanjut

5,00 Lap

563.000.000

2799.011

Laporan Monev pelaksanaan PP bidang PKPO di Pemda yg ditindaklanjuti

1,00 Lap

713.000.000

2799.012

Kebijakan PP bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan

1,00 Dokumen

425.000.000

2799.013

Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO, yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait Peningkatan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Perempuan

7,00 Dokumen

6.439.000.000

008 009


Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang Jumlah SDM Penggiat (champion) dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di K/L, Provinsi dan Ormas Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang di K/L, Provinsi dan Ormas Jumlah dokumen profil pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang

Kegiatan

2800


001 002 003

Jumlah K/L dan Provinsi yang difasilitasi tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan Jumlah K/L dan Provinsi yang memiliki profil pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan Jumlah K/L dan Provinsi yang mempunyai program/kegiatan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan

6.092.800.000


DS:1877-1302-4906-9003




: KPA

Unit Organisasi

: (01)



: Bendahara

Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA


Kode/Nama Satker



004 005 006 007 008 009


2800.001 2800.003 2800.007 2800.009 2800.011 2800.013

Kegiatan

5049


001

Keluaran (Output)

5049.002

Jumlah SDM Penggiat (champion) dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L, Provinsi dan Ormas Jumlah SDM terlatih tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L, Provinsi dan Ormas Jumlah dokumen profil perlindungan bagi tenaga kerja perempuan Jumlah forum koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan di K/L dan Provinsi Jumlah kebijakan terkait perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang disusun, direview, dikoreksi, dan diharmonisasikan Jumlah kesepakatan bersama antara Kemen. PPPA dengan K/L/SKPD, organisasi non pemerintah, pusat kajian, dan dunia usaha terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan Jumlah pelaksanaan kegiatan KIE tentang pelaksanaan kebijakan perlindungan bagi tenaga kerja perempuan Jumlah rekomendasi hasil pemantauan dan evaluasi perlindungan bagi tenaga kerja perempuan yang ditindaklanjuti Permen tentang perlindungan tenaga kerja perempuan Kementerian/Lembaga dan Pemda yang difasilitasi dalam kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan SDM penyedia layanan bidang perlindungan pekerja perempuan yg distandarisasi

2,00 Dokumen

660.000.000

278,00 SDM

2.102.800.000

Data terpilah Bidang Perlindungan Pekerja Perempuan Di Pemda yg dianalisis dan dimanfaatkan Laporan monev pelaksanaan Perlindungan Pekerja Perempuan di Pemda yg ditindaklanjuti

1,00 Pemda

Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan pekerja perempuan yang yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah

7,00 Dokumen

Jumlah provinsi yang difasilitasi dalam pelaksanaan kebijakan PUG dan pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan Prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender

1.200.000.000

4,00 Instansi

500.000.000

2,00 Lap

500.000.000 1.130.000.000 12.000.000.000

34,00 Propinsi

12.000.000.000

JAKARTA, 07 Desember 2015 Sekretaris Kementerian

ttd. DR. WAHYU HARTOMO, M.Sc. NIP 195703021983031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 047.01.1.664958/2016

DS:1877-1302-4906-9003

IB.SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga : (047)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker

: (664958)

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN Halaman : IB. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2016

Rp.

160.500.000.000

1. Rupiah Murni

Rp.

160.500.000.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

6. SBSN PBS

Rp.

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

0

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH

PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN

No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

Ekuivalen Rupiah

US$

(dalam ribuan rupiah) DANA PENDAMPING

CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

Rp.LN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah


DS:1877-1302-4906-9003

II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga : (047)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)

Halaman : II. 1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

664958

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

047.01.06 Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 2789 Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak 2789.006 Fasilitator sistem data terpilah, statistik gender dan anak yang terlatih 01 RM 2789.007 Laporan Pembangunan Manusia Berbasis Gender, Profil/Statistik Gender, Profil Perempuan, dan Profil Anak anak 01 RM 2789.008 Laporan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan analisis dan penyajian informasi gender dan anak 01 RM 2789.009 Sistem Manajemen Informasi Pimpinan 01 RM 2793 Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan 2793.006 Lembaga penyedia Layanan Bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

-

159.746.700

753.300

-

-

160.500.000

-

159.746.700

753.300

-

-

160.500.000

-

17.746.700

753.300

-

-

18.500.000

-

2.485.000

-

-

-

2.485.000

01 . 51

-

2.485.000

-

-

-

2.485.000

019

-

14.136.700

753.300

-

-

14.890.000

01 . 51

-

14.136.700

753.300

-

-

14.890.000

019

-

700.000

-

-

-

700.000

01 . 51

-

700.000

-

-

-

700.000

019

-

425.000

-

-

-

425.000

01 . 51

-

425.000

-

-

-

425.000

019

-

112.037.200

-

-

-

112.037.200

-

107.487.200

-

-

-

107.487.200

01 . 51


DS:1877-1302-4906-9003



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2 01 RM

2793.007 SDM penyedia Layanan Bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi 01 RM 2793.008 Data korban kekerasan terhadap perempuan di K/L 01 RM 2793.009 Data korban kekerasan terhadap perempuan di Pemda 01 RM 2793.011 Laporan monev pelaksanaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan di Pemda 01 RM 2793.012 Kebijakan PP bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang dirumuskan dan/atau diharmonisasikan 01 RM 2793.013 Peraturan, Kebijakan, Pedoman rekomendasi kebijakan bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang terkoordinasi antar K/L dan Pemda terkait. 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

107.487.200

-

-

-

107.487.200

019@

-

1.970.000

-

-

-

1.970.000

01 . 51

-

1.970.000

-

-

-

1.970.000

019

-

110.000

-

-

-

110.000

01 . 51

-

110.000

-

-

-

110.000

019

-

330.000

-

-

-

330.000

01 . 51

-

330.000

-

-

-

330.000

019

-

200.000

-

-

-

200.000

01 . 51

-

200.000

-

-

-

200.000

019

-

890.000

-

-

-

890.000

01 . 51

-

890.000

-

-

-

890.000

019

-

1.050.000

-

-

-

1.050.000

01 . 51

-

1.050.000

-

-

-

1.050.000

019


DS:1877-1302-4906-9003



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2 2797 Peningkatan Perlindungan Bagi Perempuan Dengan Masalah Sosial

2797.004 K/L terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg mengembangkan Model Pelaksanaan Kebijakan PP 01 RM 2797.007 Data terpilah di K/L Terkait bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan dan Pemda di analisis dan dimanfaatkan 01 RM 2797.008 Laporan monev pelaksanaan PP di K/L bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan Dan Pemda yg ditindaklanjuti 01 RM 2797.009 Kebijakan PP di bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 01 RM 2797.010 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang Penanganan Masalah Sosial Perempuan yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait 01 RM 2799 Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2799.008 Data terpilah bidang PKPO di K/L yg di analisis dan di manfaatkan

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

3.080.000

-

-

-

3.080.000

-

500.000

-

-

-

500.000

01 . 51

-

500.000

-

-

-

500.000

019

-

890.000

-

-

-

890.000

01 . 51

-

890.000

-

-

-

890.000

019

-

150.000

-

-

-

150.000

01 . 51

-

150.000

-

-

-

150.000

019

-

690.000

-

-

-

690.000

01 . 51

-

690.000

-

-

-

690.000

019

-

850.000

-

-

-

850.000

01 . 51

-

850.000

-

-

-

850.000

019

-

8.790.000

-

-

-

8.790.000

-

500.000

-

-

-

500.000

01 . 51


DS:1877-1302-4906-9003



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2 01 RM

2799.009 Data terpilah bidang PKPO di Pemda yg di analisis dan di manfaatkan 01 RM 2799.010 Laporan Monev pelaksanaan PP bidang PKPO di K/L yg ditindaklanjut 01 RM 2799.011 Laporan Monev pelaksanaan PP bidang PKPO di Pemda yg ditindaklanjuti 01 RM 2799.012 Kebijakan PP bidang PKPO yang dirumuskan dan atau yang diharmonisasikan 01 RM 2799.013 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO, yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait 01 RM 2800 Peningkatan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Perempuan 2800.001 Permen tentang perlindungan tenaga kerja perempuan 01 RM

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

500.000

-

-

-

500.000

019

-

150.000

-

-

-

150.000

01 . 51

-

150.000

-

-

-

150.000

019

-

563.000

-

-

-

563.000

01 . 51

-

563.000

-

-

-

563.000

019

-

713.000

-

-

-

713.000

01 . 51

-

713.000

-

-

-

713.000

019

-

425.000

-

-

-

425.000

01 . 51

-

425.000

-

-

-

425.000

019

-

6.439.000

-

-

-

6.439.000

01 . 51

-

6.439.000

-

-

-

6.439.000

019@

-

6.092.800

-

-

-

6.092.800

-

1.200.000

-

-

-

1.200.000

01 . 51

-

1.200.000

-

-

-

1.200.000

019


DS:1877-1302-4906-9003



Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


Kewenangan

: (KP)


KODE


1

2

2800.003 Kementerian/Lembaga dan Pemda yang difasilitasi dalam kompilasi data perlindungan tenaga kerja perempuan 01 RM 2800.007 SDM penyedia layanan bidang perlindungan pekerja perempuan yg distandarisasi 01 RM 2800.009 Data terpilah Bidang Perlindungan Pekerja Perempuan Di Pemda yg dianalisis dan dimanfaatkan 01 RM 2800.011 Laporan monev pelaksanaan Perlindungan Pekerja Perempuan di Pemda yg ditindaklanjuti 01 RM 2800.013 Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang perlindungan pekerja perempuan yang yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait 01 RM 5049 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah 5049.002 Prop yang difasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender 01 RM JUMLAH

PEGAWAI

BARANG

MODAL

BANTUAN SOSIAL

LAIN-LAIN

[51]

[52]

[53]

[57]

[58]

3

4

5

6

7

JUMLAH SELURUH 8

LOKASI/ KPPN


9

10

-

660.000

-

-

-

660.000

01 . 51

-

660.000

-

-

-

660.000

019

-

2.102.800

-

-

-

2.102.800

01 . 51

-

2.102.800

-

-

-

2.102.800

019@

-

500.000

-

-

-

500.000

01 . 51

-

500.000

-

-

-

500.000

019

-

500.000

-

-

-

500.000

01 . 51

-

500.000

-

-

-

500.000

019

-

1.130.000

-

-

-

1.130.000

01 . 51

-

1.130.000

-

-

-

1.130.000

019

-

12.000.000

-

-

-

12.000.000

-

12.000.000

-

-

-

12.000.000

01 . 51

-

12.000.000

-

-

-

12.000.000

019

-

159.746.700

753.300

-

-

160.500.000



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 047.01.1.664958/2016 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga : (047)


Unit Organisasi

: (01)


Provinsi

: (01)

DKI JAKARTA

Kode/Nama Satker


NO

URAIAN SATKER

DS:1877-1302-4906-9003

Halaman : III. 1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN

1 1.

JANUARI

FEBRUARI

MARET

APRIL

MEI

JUNI

JULI

AGUSTUS

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DESEMBER

JUMLAH SELURUH

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

RENCANA PENARIKAN DANA

1.472.759

3.282.185

5.749.591

8.784.552

9.233.124

10.262.885

17.812.717

17.343.421

18.807.587

19.173.803

21.478.520

27.098.856

160.500.000

52

1.469.670

3.258.833

5.718.932

8.754.119

9.201.410

10.223.789

17.747.858

17.268.618

18.722.313

19.105.705

21.390.083

26.885.370

159.746.700

3.089

23.352

30.659

30.433

31.714

39.096

64.859

74.803

85.274

68.098

88.437

213.486

753.300

047.01.06.2789 Peningkatan Ketersediaan Data Gender dan Anak

166.359

385.385

665.991

1.002.952

1.053.924

1.174.885

2.036.517

1.993.221

2.165.187

2.190.603

2.464.720

3.200.256

18.500.000

52 BELANJA BARANG

163.270

362.033

635.332

972.519

1.022.210

1.135.789

1.971.658

1.918.418

2.079.913

2.122.505

2.376.283

2.986.770

17.746.700

3.089

23.352

30.659

30.433

31.714

39.096

64.859

74.803

85.274

68.098

88.437

213.486

753.300

1.030.742

2.285.559

4.010.932

6.139.639

6.453.343

7.170.381

12.447.333

12.111.221

13.130.760

13.399.649

15.001.781

18.855.860

112.037.200

1.030.742

2.285.559

4.010.932

6.139.639

6.453.343

7.170.381

12.447.333

12.111.221

13.130.760

13.399.649

15.001.781

18.855.860

112.037.200

28.336

62.832

110.264

168.784

177.408

197.120

342.188

332.948

360.976

368.368

412.412

518.364

3.080.000

28.336

62.832

110.264

168.784

177.408

197.120

342.188

332.948

360.976

368.368

412.412

518.364

3.080.000

80.868

179.316

314.682

481.692

506.304

562.560

976.569

950.199

1.030.188

1.051.284

1.176.981

1.479.357

8.790.000

52 BELANJA BARANG

80.868

179.316

314.682

481.692

506.304

562.560

976.569

950.199

1.030.188

1.051.284

1.176.981

1.479.357

8.790.000

047.01.06.2800 Peningkatan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Perempuan

56.054

124.293

218.122

333.885

350.945

389.939

676.910

658.632

714.076

728.699

815.826

1.025.419

6.092.800

52 BELANJA BARANG

56.054

124.293

218.122

333.885

350.945

389.939

676.910

658.632

714.076

728.699

815.826

1.025.419

6.092.800

047.01.06.5049 Peningkatan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Perempuan di Daerah

110.400

244.800

429.600

657.600

691.200

768.000

1.333.200

1.297.200

1.406.400

1.435.200

1.606.800

2.019.600

12.000.000

52 BELANJA BARANG

110.400

244.800

429.600

657.600

691.200

768.000

1.333.200

1.297.200

1.406.400

1.435.200

1.606.800

2.019.600

12.000.000

KODE 2 664958

3 DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

53

BELANJA BARANG BELANJA MODAL

53 BELANJA MODAL 047.01.06.2793 Peningkatan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan 52 BELANJA BARANG 047.01.06.2797 Peningkatan Perlindungan Bagi Perempuan Dengan Masalah Sosial 52 BELANJA BARANG 047.01.06.2799 Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 047.01.1.664958/2016 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [047]


Unit Organisasi

: [01]


Provinsi

: [01]

DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker

: [664958] DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KODE

Halaman : IV. 1 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN

664958

52 2793 2793.006

URAIAN

KODE 522151

DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan

047.01.06

Belanja Barang

Rp. Rp.

111.094.280 111.094.280 Disposisi: 522191

Disposisi:

107.487.200

524111

Masih memerlukan penelaahan dengan DJA dan Bappenas Disposisi: 2799 2799.013

Disposisi:

Peraturan, kebijakan, pedoman dan rekomendasi kebijakan bidang PKPO, yang terkoordinasi antar K/L dan daerah terkait 521211 Belanja Bahan(RM) 229.540

524114

Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS

521213

Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan

Rp.

229.540

521811

Disposisi: 524119

Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)

522131

Disposisi: 2800 59.580

Belanja Jasa Konsultan(RM) Rp.

Masih memerlukan persetujuan dan pembahasan dengan Bappenas dan DJA Disposisi:


198.400

Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)

1.498.360

Masih memerlukan persetujuan dan pembahasan dengan DJA dan Bappenas

2800.007

Rp.

1.498.360


Peningkatan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Perempuan SDM penyedia layanan bidang perlindungan pekerja perempuan yg distandarisasi 521211

Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan


Tidak Dapat Dicairkan

198.400 Rp.

27.700

Masih memerlukan persetujuan dan pembahasan dengan Bappenas dan DJA Disposisi:

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)


59.580 Rp.

279.400


27.700



279.400 Rp.


Masih memerlukan persetujuan dan pembahasan dengan DJA dan Bappenas Disposisi:

Belanja perjalanan biasa(RM)



200.000


Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

Rp.

200.000 Rp.





Belanja Jasa Lainnya(RM) Masih memerlukan persetujuan dan pembahasan dengan Bappenas dan DJA

107.487.200 Rp.

284.100



Lembaga penyedia Layanan Bidang perlindungan perempuan dari tindak kekerasan yang distandarisasi Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)

284.100 Rp.




Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan


521219

DS:1877-1302-4906-9003

43.550 Rp.

43.550

Masih memerlukan persetujuan dan pembahasan dengan DJA dan Bappenas 200.000

Disposisi:

200.000

521213

Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan

9.850 Rp.


9.850

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2016 NOMOR : DIPA- 047.01.1.664958/2016 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga : [047]


Unit Organisasi

: [01]


Provinsi

: [01]

DKI JAKARTA

Kode dan Nama Satker

: [664958] DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN

KODE

Halaman : IV. 2 (dalam ribuan rupiah)

URAIAN Disposisi: 522151

DS:1877-1302-4906-9003

KODE

URAIAN

Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan

98.200 Rp.

98.200

Masih memerlukan persetujuan dan pembahasan dengan DJA dan Bappenas Disposisi: 524111

Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS Belanja perjalanan biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan

62.800 Rp.

62.800


Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan

132.800 Rp.

132.800


Alokasi masih memerlukan penelaahan dan/atau persetujuan BAPPENAS Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan

282.800 Rp.

282.800





Terlampir. Terlampir

Recommend Documents