TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013
PENGARUH TINGKAT PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PETUGAS PAJAK, DAN PERSEPSI ATAS SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI WILAYAH SIDOARJO Josephine Nidya Prajogo dan Retnaningtyas Widuri Program Akuntansi Pajak Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Petra E mail : josephinenidya@gmailcom
ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) baik secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah pengusaha UMKM yang mempunyai usaha di wilayah Sidoarjo. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan purposive sampling dengan jumlah sampel sebanyak 40 responden. Penelitian ini menggunakan data primer yaitu kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan model analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Kata Kunci: tingkat pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak, persepsi atas sanksi perpajakan, kepatuhan wajib pajak UMKM.
ABSTRACT The purpose of this study was to know whether the level of the tax payer’s understanding on tax regulation, the service quality of the tax officers, and the perception of taxation penalties impact on UMKM tax payer’s compliance either partially or simultaneously. The population in this research was UMKM entrepreneurs who have business in Sidoarjo region. The sampling technique was by purposive sampling of 40 respondents. This research used primary data in the form of questionnaires. This research used quantitative methods with multiple regression analysis models. The results of this research indicated that the level of the tax payer’s understanding on tax regulation, the service quality of the tax officers, and the perception of taxation penalties have positive and significant influenced on UMKM tax payer’s compliance. Keyword: the level of the tax payer’s understanding on tax regulation, service quality of the tax officers, perception of taxation penalties, UMKM tax payer’s compliance.
.
1
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013
2
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 sudah melebihi 52,74%. Memang angka kepatuhan
PENDAHULUAN
wajib
Pajak merupakan pengetahuan yang harus
pajak
ini
masih
tergolong
rendah.
dimiliki oleh setiap wajib pajak. Penguasaan
Berdasarkan hitung-hitungan Ditjen Pajak, rasio
terhadap peraturan perpajakan bagi wajib pajak
penyampaian SPT Tahunan PPh pada tahun lalu,
akan
kewajiban
hanya sebesar 52,74% atau hanya sekitar 9,33 juta
perpajakan agar terhindar dari sanksi-sanksi yang
WP dari 17,69 juta WP terdaftar. Jika dirinci lagi,
berlaku
perpajakan.
kepatuhan penyampaian SPT WP Badan hanya
Sebagaimana dimaklumi, suatu kebijakan berupa
32,72% dari 1,5 juta WP badan yang terdaftar.
pengenaan sanksi dapat dipergunakan untuk 2
Sementara
(dua)
kepatuhannya
meningkatkan
dalam
kepatuhan
ketentuan
maksud,
yang
umum
pertama
adalah
untuk
untuk
WP
54,72%
perorangan, dari
16,10
tingkat juta
WP
mendidik dan yang kedua adalah menghukum.
perorangan yang terdaftar. Jika tingkat kepatuhan
Dengan mendidik dimaksudkan agar mereka yang
pajak
dikenakan sanksi akan menjadi lebih baik dan lebih
berdampak rendah terhadap penerimaan pajak,
mengetahui hak dan kewajibannya sehingga tidak
sehingga menurunkan tingkat penerimaan APBN.
lagi melakukan hal yang sama. Maksud yang kedua
(http://www.stpi-pajak.com, 2 April 2012).
yang
terhukum
akan
menjadi
maka
secara
otomatis
akan
Pemahaman tentang pajak diberikan kepada
adalah pengenaan sanksi menghukum, sehingga pihak
rendah,
pelajar dan masyarakat, agar sejak dini pelajar dan
jera.
masyarakat sudah mengetahui pentingnya pajak
(Choiriyatuz, 2010). Kepatuhan pajak merupakan persoalan yang
terhadap negara. Pengetahuan tentang pentingnya
sudah biasa sejak dulu ada di perpajakan. Di dalam
perpajakan ini, tidak hanya bagi pelajar maupun
negeri,
dalam
masyarakat tapi juga bagi para pengusaha UMKM
kewajiban
(Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) yang dimana
rasio
kepatuhan
melaksanakan
wajib
pajak
pemenuhan
masih
sejak 1 Juli 2013 Direktorat Jenderal Pajak sudah
menunjukkan prosentase yang tidak mengalami
menarik pembayaran pajak 1% dari omzet kepada
peningkatan secara berarti. Dari berbagai data
pengusaha yang memiliki omzet di bawah Rp 4,8
indikator kepatuhan pajak tersebut, terlihat bahwa
miliar setahun. Namun kebijakan tersebut belum
terdapat
di
berjalan dengan baik, karena masih banyak
tingkat
pengusaha UMKM yang tidak tahu akan peraturan
Direktur
PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Usaha
Penyuluhan Pelayanan dan Humas Direktorat
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tersebut. Di
Jenderal
Dedi
samping itu juga, belum ada aturan peralihan dari
Rudaedi, berdasarkan data yang diterima Ditjen
Pajak Penghasilan (PPh) biasa menjadi pajak
Pajak, realisasi kepatuhan penyerahan SPT sudah
UMKM.
perpajakannya
Indonesia kepatuhan
dari
tahun
permasalahan yang yang
Pajak
masih
ke
tahun
kepatuhan
pajak
menunjukkan
rendah.
Menurut
Kementerian
Keuangan
melebihi realisasi tahun 2011 lalu yakni sebesar
Menurut Dirjen Pajak Fuad Rachmany,
52,74% dari seluruh wajib pajak terdaftar. Ditjen
pihaknya akan aktif dan memberlakukan sistem
Pajak berharap wajib pajak yang menyampaikan
jemput bola dalam memungut pajak UMKM
SPT bisa mencapai 62,5% dari seluruh WP
tersebut,
terdaftar pada 2012. Hingga April 2012, sudah
assessment atau wajib pajak membayar sesuai
sekitar 22 juta WP terdaftar dan data yang diterima
dengan kesadarannya sendiri. Alasannya, sulit bagi
3
meskipun
Indonesia
menganut
self
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 instansi
pajak
melaksanakan
PP
Pemahaman dapat diartikan sebagai proses,
No.46/2013 apabila tidak langsung terjun ke pusat-
perbuatan, cara memahami atau memahamkan.
pusat
Wajib pajak yang tidak memahami peraturan
pertokoan
kebijakan
atau
perdagangan
(http://www.suaramerdeka.com, 29 Juli 2013).
perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi
Di sinilah letak pentingnya sosialisasi dan
wajib pajak yang tidak taat.
edukasi. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal
Pajak,
berkewajiban
sesuai
melakukan
dengan
2. Menurut
fungsinya
pembinaan
Prof.
Dr.
H.
Rochmat
Soemitro SH (2010)
atau
Tingkat
pemahaman
pajak
dilihat
dari
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan. Dalam
perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang
melaksanakan
timbul
Jenderal
fungsinya
Pajak
berusaha
tersebut,
Direktorat
sebaik
karena
adanya
undang-undang
yang
mungkin
menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara
memberikan pelayanan. Self assessment system
untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu
dapat berjalan dengan baik, jika pemerintah dalam
kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk
hal ini Direktorat Jenderal Pajak menjalankan
memaksa
ketiga fungsinya yaitu pelayanan, penyuluhan dan
dipergunakan
penegakan hukum secara optimal.
pemerintahan.
dan
uang
pajak
untuk Dari
tersebut
harus
penyelenggaraan
pendekatan
hukum
ini
Peranan usaha skala kecil dan menengah
memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus
dalam perekonomian akhir-akhir ini mulai banyak
berdasarkan undang-undang sehingga menjamin
diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu
adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai
kebijakan di bidang perpajakan. Hal tersebut adalah
pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai
salah satu bagian dari usaha meningkatkan peranan
pembayar pajak.
pengusaha dalam proses pengambilan keputusan
Jadi,
dan kebijakan dalam lingkungan otoritas pajak.
kesimpulannya
tingkat
pemahaman
adalah suatu proses peningkatan pengetahuan
Berdasarkan penelitian-penelitian di atas,
secara intensif yang dilakukan seseorang individu
ketiga variabel independen, tingkat pemahaman
dan sejauh mana ia dapat mengerti dengan benar
peraturan pajak wajib pajak, kualitas pelayanan
akan suatu permasalahan yang ingin diketahui.
petugas pajak, dan persepsi atas sanksi perpajakan,
Bagi pemerintah, tingkat pemahaman wajib pajak
akan dikaji lebih lanjut untuk mengetahui variabel
mengenai perpajakan merupakan faktor potensial
mana yang memiliki pengaruh signifikan terhadap
untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika
kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah
seseorang memiliki tingkat pemahaman yang baik
Sidoarjo.
maka akan dapat melaksanakan sesuatu dengan baik
Pengaruh
Tingkat
pula.
Dalam
menjalankan
kewajiban
Pemahaman
perpajakannya, wajib pajak haruslah menguasai
Peraturan Pajak Wajib Pajak Terhadap
peraturan serta kewajiban yang dijalankannya agar
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM
terhindar dari sanksi–sanksi yang berlaku. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa
1. Menurut
Kamus
Besar
informasi perpajakan dan peraturan perpajakan
Bahasa
akan meningkatkan kepatuhan seseorang dalam
Indonesia (2005)
memenuhi kewajiban perpajakannya.
4
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo
menyatakan kepuasan atau kebutuhan secara tidak
(2006) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
langsung.
Pemilik Usaha Kecil Menengah dalam Pelaporan Kewajiban
Perpajakan.
penelitiannya
adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat
menunjukkan bahwa pemahaman pengusaha UKM
ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain,
terhadap
yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak
peraturan
Hasil
Menurut Kotler (2002:83) definisi pelayanan
perpajakan
mempunyai
pengaruh positif dan berpengaruh kuat terhadap
mengakibatkan kepemilikan apapun.
kesadaran wajib pajak dalam pelaporan kewajiban
Dari
perpajakannya.
definisi-definisi
tentang
kualitas
pelayanan tersebut dapat diambil kesimpulan
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Adiputra
bahwa kualitas pelayanan adalah ukuran citra yang
(2014) tentang Pengaruh Tingkat Pemahaman
diakui masyarakat mengenai pelayanan yang
Peraturan
Kualitas
diberikan, apakah masyarakat puas atau tidak puas
Pelayanan Fiskus terhadap Tingkat Kepatuhan
dengan layanan yang diberikan. Oleh karena itu,
Wajib Pajak PPh Pasal 25 Badan menunjukkan
pemerintah harus memastikan bahwa kualitas
bahwa
pajak
pelayanan yang diberikan sudah baik. Seperti
berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan
memberi pelatihan kepada petugas pajak mengenai
wajib pajak. Karena semakin tinggi tingkat
perpajakan
dan
pemahaman peraturan pajak wajib pajak maka
Pelayanan
yang
tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran,
kewajiban perpajakannya juga akan semakin tinggi.
dan kepastian hukum. Kualitas pelayanan dapat
Oleh karena itu, tingkat pemahaman pemahaman
diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan
peraturan pajak wajib pajak diduga berpengaruh
yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan
terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis
dengan tanggapan, kemampuan, kesopanan, dan
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat
H0 : Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib
pajak. Di samping itu, juga kemudahan dalam
pajak
melakukan hubungan komunikasi yang baik,
Pajak
tingkat
tidak
Wajib
Pajak
pemahaman
berpengaruh
dan
peraturan
signifikan
terhadap
pelayanan
yang
berkualitas
berkualitas.
harus
dapat
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
memahami kebutuhan wajib pajak, tersedianya
H11 : Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib
fasilitas fisik termasuk sarana komunikasi yang
pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan
memadai, dan pegawai yang cakap dalam tugasnya.
Wajib Pajak UMKM.
Selanjutnya peningkatan penerimaan pajak negara dapat dijadikan elemen penting penilaian bahwa
Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas
kinerja organisasi dengan segenap pelayanan yang
Pajak
berkualitas
Terhadap
Kepatuhan
Wajib
dan
kinerja
pegawainya
sudah
menunjukkan hasil yang baik.
Pajak UMKM
Prinsip Kualitas Pelayanan (Skelcher, 1992) mengungkapkan tujuh prinsip dalam pelayanan
Menurut Kotler (Marketing Management,
kepada masyarakat, yaitu:
2009), pengertian kualitas merupakan keseluruhan
1) Standard (standar), yaitu adanya kejelasan
sifat-sifat dan karakter-karakter suatu produk atau jasa,
berdasarkan
kemampuannya
secara eksplisit mengenai tingkat pelayanan di
untuk
5
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 dalamnya termasuk pegawai dalam melayani
H12 : Kualitas pelayanan petugas pajak mempunyai
masyarakat.
pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan
2) Openness
(keterbukaan),
yaitu
Wajib Pajak UMKM.
menjelaskan bagaimana pelayanan masyarakat dilaksanakan, berapa biayanya, dan apakah suatu pelayanan sudah sesuai dengan standar yang ditentukan. 3) Information (informasi), yaitu informasi yang menyeluruh dan mudah dimengerti tentang
Pengaruh
suatu pelayanan 4) Choice konsultasi
dan
(pilihan),
yaitu
memberikan
pilihan
kepada
masyarakat
Persepsi
Perpajakan
Atas
Terhadap
Sanksi
Kepatuhan
Wajib Pajak UMKM
sepanjang diperlukan. 5) Non-Discrimination
(tidak
ada
Pengertian persepsi menurut Kamus Besar
diskriminasi), yaitu pelayanan diberikan tanpa
Bahasa Indonesia (1995:759) didefinisikan sebagai
membedakan ras dan jenis kelamin.
tanggapan
6) Accessbility, pemberian pelayanan harus mampu
menyenangkan
pelanggan
sebagai proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami setiap informasi sebagai
baik dan prosedur penyampaian komplain yang
lingkungannya melalui inderanya.
mudah
Terdapat
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
tentang
Arabella Oentari Fuadi (2013) mengenai Pengaruh Petugas
Pajak,
Menurut Resmi (2008:71), sanksi perpajakan terjadi karena
Oleh karena itu kualitas pelayanan petugas pajak
peraturan
kewajiban
penelitian
terdapat
pelanggaran terhadap
perundang-undangan
perpajakan,
sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib
ini
pajak
dirumuskan sebagai berikut. H0 :
cara
ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.
peningkatan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. .
hipotesis
tata
Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus
secara parsial berpengaruh signifikan terhadap
sehingga
dan
peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar.
T) diperoleh hasil kualitas pelayanan petugas pajak
perpajakan,
umum
mengatur
melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar
dapat ditarik kesimpulan bahwa dari uji parsial (uji
terhadap
ketentuan
yang
hukuman yang diberikan kepada orang yang
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dari penelitian ini
berpengaruh
undang-undang
perpajakan.Sanksi adalah suatu tindakan berupa
Sanksi
Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap
diduga
dari
melalui panca inderanya. Jadi dapat diartikan
7) Redress, adanya sistem publikasi yang
Pelayanan
langsung
sesuatu/proses seorang mengetahui beberapa hal
atau
memberikan kepuasan kepada pelanggan.
Kualitas
(penerimaan)
dihukum
dengan
indikasi
kebijakan
perpajakan dan undang-undang perpajakan.
Kualitas pelayanan petugas pajak tidak
Dari sudut pandang yuridis, pajak memang
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika
Pajak UMKM.
kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada
6
konsekuensi
hukum
yang
bisa
terjadi.
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan
H0 : Persepsi atas sanksi perpajakan tidak
sanksi-sanksi perpajakan.
berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib
Pada perpajakan
hakikatnya,
pengenaan
diberlakukan
untuk
sanksi
Pajak UMKM.
menciptakan
H13 : Persepsi atas sanksi perpajakan berpengaruh
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan
signifikan
kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting
UMKM.
bagi
Wajib
perpajakan
pajak sehingga
memahami
terhadap
Kepatuhan
Wajib
Pajak
sanksi-sanksi
mengetahui
konsekuensi
METODE PENELITIAN
hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak
Desain penelitian ini adalah survey, yaitu
dilakukan.
suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui
Dalam Undang-undang perpajakan dikenal
pengaruh tingkat pemahaman pajak, kualitas
dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan
pelayanan petugas pajak, dan persepsi atas sanksi
sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran
perpajakan
suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan
UMKM di wilayah Sidoarjo.
terhadap
kepatuhan
wajib
pajak
sanksi administrasi saja, ada yang diancam dengan
Varibel yang digunakan dalam penelitian ini
sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam
adalah tiga variabel independen yaitu tingkat
dengan sanksi administrasi dan pidana.
pemahaman peraturan pajak wajib pajak, kualitas
Siti
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh
pelayanan petugas pajak, persepsi atas sanksi
Musyarofah
perpajakan dan satu variabel dependen yaitu
mengenai
dan
Adi
Purnomo
(2008)
Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,
kepatuhan wajib pajak.
Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi, dan Hasrat
Jenis dan sumber data yang digunakan adalah
Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
data primer melalui interview dan kuisioner yang
Pajak. Hasil penelitian Siti Musyarofah dan Adi
berasal langsung dari objek penelitian. Populasi
Purnomo (2008) menunjukkan bahwa Persepsi
dari penelitian ini adalah para pengusaha UMKM
tentang sanksi (X2) berpengaruh positif terhadap
yang mempunyai usaha mikro kecil dan menengah
kepatuhan wajib pajak (Y), yang artinya bahwa
yang terletak di wilayah Sidoarjo. Jumlah sampel
semakin wajib pajak mengerti atau sadar terhadap
yang digunakan dalam penelitian adalah 40
sanksi
dan
pengusaha UMKM yang telah mempunyai Nomor
sebagainya) yang diterimanya apabila wajib pajak
Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang masih aktif
tidak memenuhi kewajiban perpajakannya serta
menjalankan usahanya di Jalan Gajah Mada,
melanggar norma perpajakan (Undang-Undang
Sidoarjo. Dasar pemilihan sampel ini menggunakan
Perpajakan)
metode Purposive sampling. Purposive sampling
(tindakan-tindakan,
maka
hukuman,
kecenderungan
untuk
meningkatkan kepatuhan dalam melaksanakan
adalah
kewajibannya semakin tinggi pula. Oleh karena itu
pertimbangan tertentu.
teknik
penilaian
sampel
dengan
persepsi atas sanksi perpajakan diduga berpengaruh
Instrumen penelitian dalam penelitian ini
terhadap kewajiban perpajakan, sehingga hipotesis
menggunakan skala likert 4 poin. Instrumen yang
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.
digunakan
untuk
mengukur
semua
variabel
berjumlah 33 item pertanyaan. Sebelum dianalisis data diuji validitas dan reliabilitasnya. Menurut
7
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 Sekaran (1992), suatu variabel dikatakan reliabel, jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,60.
Tabel 1. Koefisien Model Regresi
Sedangkan validitas dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan korelasi pearson product
Model
B
moment.
Std.
Beta t
Sig.
Error
Metode
statistik
yang
digunakan
3,456
1,473
X1
,762
,204
X2
,210
,066
X3
,921
,159
1. Constant
untuk
menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi berganda dengan bantuan program SPSS 19. Model persamaan
2,347
,025
,249
3,745
,001
,311
3,169
,003
,487
5,789
,000
regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan tabel 3 diatas, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut
Y= a + β1X1 + β2X2 + β3X3 + e
Y = 3,456 + 0,762X1 + 0,210X2 + 0,921X3 + e.
Keterangan: Y
: Kepatuhan Pajak UMKM
a
: Konstanta
β
: Koefisien Regresi
pajak
X1
: Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak
menunjukkan adanya arah pengaruh positif tingkat
Wajib Pajak
pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak
X2
: Kualitas Pelayanan Petugas Pajak
UMKM di wilayah Sidoarjo.
X3
: Persepsi atas Sanksi Perpajakan
e
: Error
Nilai koefisien regresi tingkat pemahaman (X1)
sebesar
0,762
(bernilai
positif)
Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan petugas pajak (X2) sebesar 0,210 (bernilai positif) menunjukkan adanya arah pengaruh positif kualitas pelayanan petugas pajak terhadap kepatuhan wajib
HASIL PENELITIAN DAN
pajak UMKM di wilayah Sidoarjo.
PEMBAHASAN
Nilai koefisien regresi persepsi atas sanksi
Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui
perpajakan (X3) sebesar 0,921 (bernilai positif)
kuesioner yang disebar kepada 40 wajib pajak
menunjukkan
UMKM yang memiliki usaha sendiri di wilayah
adanya
arah
pengaruh
positif
persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan
Sidoarjo.
wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo.
Penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik sebagai syarat sebelum masuk ke dalam
Tabel 2. Koefisien Determinasi
tahap analisis regresi berganda. Uji asumsi klasik yang telah dilakukan meliputi uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, dan uji normalitas. Uji asumsi
klasik
untuk
uji
autokorelasi
tidak
dilakukan pada penelitian ini karena data yang
a
R
.967
R Square
.934
Adjusted R Square
.929
(Constant)
1,13822
diperoleh merupakan data cross section di mana menurut
peneliti
tidak
perlu
dilakukan
uji Dari Tabel 2 menunjukkan nilai R2 = 0,934
autokorelasi.
8
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 yang
artinya
kemampuan
ketiga
a.
variabel
Dependent Variable : Kepatuhan_Pajak
independen dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo adalah sebesar 93,4% dan sisanya sebesar 6,6% dijelaskan oleh
Uji t antara tingkat pemahaman peraturan
variabel lain.
pajak wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM menghasilkan signifikansi hitung (0,001) lebih kecil dari pada nilai α (0,05). Selain itu, nilai
Tabel 3. Uji Simultan b
t hitung (3,745) lebih besar dari pada nilai t tabel
ANOVA
Model
Sum of
df
Squares 1. Regression
Total
F
(2,030). Tanda positif pada nilai t hitung (lihat
Sig.
tabel 4.11) menunjukkan hubungan positif antara
Square
664,960
3
46,640
36
711,600
39
Residual
Mean
221,653 171,088 .000
a
variabel independen dengan variabel dependen. Ini berarti, peningkatan pemahaman peraturan pajak
1,296
wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo. Berdasarkan hasil tersebut, hipotesis penelitian (H11) diterima
a. Predictor: (Constant), Persepsi_Atas_Sanksi,
dan
mendapat
Tingkat_Pemahaman, Kualitas_Pelayanan
pemahaman
kesimpulan
peraturan
bahwa
pajak
wajib
tingkat pajak
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib b. Dependent variable: Kepatuhan_Pajak
pajak UMKM. Uji t antara kualitas pelayanan petugas
Tabel 3 menunjukkan hasil uji F, nilai
pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
signifikansi hitung (0,000) lebih kecil dari pada
menghasilkan nilai signifikansi hitung (0,003) lebih
nilai α (0,05). Selain itu, nilai F hitung (171,088)
kecil dari pada nilai α (0,05). Selain itu, nilai t
lebih besar dari pada nilai F tabel (2,87). Dengan
hitung (3,169) lebih besar dari pada nilai t tabel
demikian
(2,030). Nilai t hitung yang positif menunjukkan
dapat
disimpulkan
bahwa
tingkat
pemahaman pajak (X1), kualitas pelayanan
hubungan positif antara
petugas pajak (X2), dan persepsi atas sanksi
dengan variabel dependen. Ini berarti, peningkatan
perpajakan (X3) secara simultan berpengaruh
kualitas pelayanan petugas pajak menyebabkan
signifikan
peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di
terhadap
kepatuhan
wajib
pajak
UMKM (Y) di wilayah Sidoarjo.
wilayah
Sidoarjo,
variabel
begitupun
independen
sebaliknya.
Berdasarkan hasil tersebut, maka H0 ditolak dan Tabel 4. Uji Parsial
disimpulkan bahwa hipotesis penelitian (H12) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan petugas
Model
B
Std.
Beta t
Sig.
pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
Error 3,456
1,473
X1
,762
,204
X2
,210
X3
,921
1. Constant
wajib pajak UMKM, diterima. 2,347
,025
,249
3,745
,001
,066
,311
3,169
,003
,159
,487
5,789
,000
Uji t antara persepsi atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo menghasilkan nilai signifikansi hitung (0,000) lebih kecil dari pada nilai α (0,05). Selain
9
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 itu, nilai t hitung (5,789) lebih besar dari pada nilai
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
t tabel (2,030). Tanda positif pada nilai t (lihat tabel
pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo.
4.11)
•
menunjukkan
hubungan
positif
antara
Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib
variabel independen dengan variabel dependen. Ini
pajak, kualitas pelayanan petugas pajak dan
berarti,
perpajakan
persepsi atas sanksi perpajakan secara bersama-
menyebabkan peningkatan kepatuhan wajib pajak
sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan
UMKM di wilayah Sidoarjo, begitupun sebaliknya.
wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo.
persepsi
atas
sanksi
Berdasarkan hasil tersebut, maka H0 ditolak dan disimpulkan bahwa hipotesis penelitian (H13) yang
Saran untuk Penelitian Selanjutnya
menyatakan bahwa ketegasan sanksi perpajakan
Berdasarkan hasil dari pembahasan dan
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
kesimpulan yang telah dilakukan, maka terdapat
pajak UMKM, diterima.
beberapa saran seperti:
Pada tabel 4.11, dilihat dari nilai beta,
•
faktor persepsi atas sanksi perpajakan memiliki
lebih meningkatkan lagi kualitas pelayanan petugas
nilai beta yang paling tinggi, yaitu diperoleh
pajak dalam memberikan pelayanan yang terbaik
sebesar 0,921. Hal ini berarti faktor persepsi atas
dan bertindak profesional dalam melayani wajib
sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang tinggi
pajak. Karena dari hasil penelitian menunjukkan
dan dominan terhadap kepatuhan wajib pajak
bahwa
UMKM di wilayah Sidoarjo. Faktor kualitas
Pajak
faktor-faktor lainnya, yaitu sebesar 0,210. Hal ini
rendah
petugas
pajak
diharapkan
lebih
tegas
lagi
dalam
melaksanakan penegakan sanksi pajak sesuai
berarti faktor kualitas pelayanan petugas pajak yang
pelayanan
dengan variabel lain. Selain itu, Direktorat Jenderal
paling rendah dibandingkan dengan nilai beta dari
pengaruh
kualitas
mempunyai pengaruh yang rendah dibandingkan
pelayanan petugas pajak memiliki nilai beta yang
memiliki
Untuk Direktorat Jenderal Pajak (Pemerintah)
dengan aturan perpajakan yang berlaku agar Wajib
terhadap
Pajak UMKM patuh dalam melaporkan kewajiban
kepatuhan wajib pajak UMKM di wilayah Sidoarjo
perpajakannya.
bila dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.
•
Untuk Wajib Pajak, dalam variabel tingkat
pemahaman peraturan pajak wajib pajak memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap kepatuhan
KESIMPULAN DAN SARAN
wajib pajak, maka disarankan sebaiknya para wajib
Berdasarkan hasil dari analisa dan pengujian pada
pajak lebih memperluas pengetahuannya tentang
bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan
peraturan perpajakan agar dapat lebih patuh dalam
bahwa: •
memenuhi kewajiban perpajakannya di kemudian
Tingkat pemahaman peraturan pajak wajib
pajak
(X1)
berpengaruh
signifikan
hari. Hal ini dapat dilakukan dengan cara wajib
terhadap
pajak aktif mengikuti peraturan perpajakan yang
kepatuhan wajib pajak UMKM di Wilayah
terbaru.
Sidoarjo. •
Kualitas
pelayanan
petugas
pajak
(X2)
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
Keterbatasan Penelitian
pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo.
•
•
Persepsi
atas
sanksi
perpajakan
Penelitian ini menggunakan 3 (tiga) variabel
independen, yaitu tingkat pemahaman peraturan
(X3)
10
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 pajak wajib pajak, kualitas pelayanan petugas pajak
Hardiningsih, Pancawati. 2011. Faktor-faktor yang
dan persepsi atas sanksi perpajakan. Oleh karena
Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak.
itu diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat
Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan,
dilakukan
Volume 3, Nomor. 1: 126-142.
penambahan
variabel-variabel
independen. Seperti yang telah dibahas pada bab
Hidayat, Nur. “Aspek Perpajakan UKM” Jurnal
sebelumnya, variabel-variabel yang digunakan
Perpajakan Indonesia. Jakarta:2006.
dalam penelitian ini dapat menjelaskan tingkat kepatuhan pajak UMKM sebesar 93,4%, sedangkan
Hutagaol, Jhon. “Meningkatkan Kepatuhan Wajib
6,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
Pajak
digunakan dalam penelitian. Maka dari itu,
Pelayanan dan Penegakan Hukum” Jurnal
diharapkan pada penelitian selanjutnya, variabel-
Perpajakan Indonesia. Jakarta: 2006
Melalui
Penerapan
Strategi
variabel yang diteliti ditambah agar model regresi Indriantoro,
dapat dijelaskan dengan lebih lengkap. Misalnya
Nur
dan
Supomo,
Bambang,
variabel tentang biaya kepatuhan, kesadaran wajib
“Metodologi Penelitian dan Bisnis untuk
pajak, dan lain-lain
Akuntansi
•
Menambahkan jumlah sampel.
penelitian selanjutnya
Manajemen”,
BPFE.
Yogyakarta: 2004
Agar data
lebih relevan.
dan
Dengan
Jatmiko, Agus. Nugroho. 2006. “Pengaruh Sikap
semakin banyaknya sampel, maka hasil yang
Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi
didapat akan semakin reliabel.
Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terdadap Kepatuhan Wajib
DAFTAR PUSTAKA
Pajak”. Tesis. Semarang: Program Studi Magister Akuntansi Program Pascasarjana
Anonime. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Edisi
Universitas Diponegoro.
ketiga, Balai Pustaka, Jakarta: 2005. Kotler, Adiputra,
Hermawan.
“Pengaruh
Tingkat
Philip.
“Manajemen
Indonesia
Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak
:
Pemasaran
Analisis,
di
Perencanaan,
Implementasi dan Pengendalian”. Salemba
dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap
Empat. Jakarta:2002.
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 25
Universitas
Badan”
Mardiasmo,
Hasanuddin.
Mulyodiwarno,
Fuadi, Arabella Oentari. 2013 “Pengaruh Kualitas Petugas
Andi
Offset,
“Catatan
Tentang
Yogyakarta: 2009
Makassar:2014
Pelayanan
“Perpajakan”,
Pajak,
Nuryadi.
Kebijakan
Sanksi
Sanksi
Perpajakan KUP
1983
sejak
Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak
Undang-Undang
hingga
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”,
Undang-Undang KUP 2007”. Inside Tax.
Tax &Accounting Review Vol.1, No.1.
Jakarta:2007
Ghozali, Imam. Aplikasi Analisis Multivariate
Musyarofah dan Adi. 2008. “Pengaruh Kesadaran
dengan Program IBM SPSS 19. Badan
Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang
Penerbit – Undip, Semarang:2011
Sanksi,
11
dan
Hasrat
Membayar
Pajak
TAX & ACCOUNTING REVIEW, VOL. 3, NO.2, 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”, Jurnal
Perpajakannya” UIN Syarif Hidayatullah.
Akuntansi, Manajemen Bisnis dan Sektor
Jakarta:2009
Publik (JAMBSP), Vol. 5 No. 1 – Oktober Simanjuntak, Timbul. Hamonangan dan Mukhlis,
2008: 34– 50
Imam. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan Parasuraman, Zeithaml, A.V. dan Berry L.L.
dalam Pembangunan Ekonomi. Jakarta:
(1985), ‘A Conceptual model of Service
Raih Asa Sukses
Quality’, Journal of Retailing, Vol. 67: 420Siregar, Yuli. Anita. Saryadi, dan Listyorini, Sari.
450
2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang
Pajak
Penghasilan
Pengetahuan
atas
Kepatuhan
Perpajakan Wajib
Pajak.
terhadap Jurnal
Ilmu
Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau
Administrasi Bisnis, Volume 1, Nomor. 1:
Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki
1-9.
Peredaran Bruto Tertentu Syahril, Prasetyo, Ferry Dwi. “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pemilik
Usaha
Farid.
2013.
Pemahaman
Wajib
Kecil
Pelayanan
Fiskus
Menengah dalam Pelaporan Kewajiban
Kepatuhan
Wajib
Perpajakan
Pribadi.
Di
Daerah Islam
Jogjakarta”Universitas
Indonesia
Pengaruh
Padang:
Tingkat
Pajak
Kualitas
terhadap
Tingkat
Pajak
PPh
Fakultas
Orang Ekonomi
Universitas Negeri Padang.
Yogyakarta, 2006 Undang-Undang No.20 tahun 2008 tanggal 4 Juli Prasetyo, Januar Eko dkk, “Persepsi Wajib Pajak Badan
Terhadap
Pelaksanaan
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan
Self
Assessment
System
dalam
Memenuhi
Kewajiban
Pajak”
Jurna
Perpajakan
Menengah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan
Indonesia. Jakarta:2006
Umum
dan
Tata
Cara
Perpajakan. 2009. Jakarta: Kementerian Rahayu, Siti Kurnia. “Perpajakan Indonesia”. Edisi
Pertama.
Graha
Keuangan Republik Indonesia.
Ilmu. Waluyo, 2010. Perpajakan Indonesia Buku 1 Edisi
Yogyakarta:2010
Revisi. Jakarta: Salemba Empat. Resmi, Siti. “Perpajakan Teori dan Kasus”. Edisi
Zahidah,
Ketiga. Salemba Empat, Jakarta:2008
Choiriyatuz.
“Pengaruh
Tingkat
Pemahaman, Kepatuhan dan Ketegasan Sartika dan Rini. “Pengaruh Kecerdasan Spiritual,
Sanksi Perpajakan terhadap Kewajiban
Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan
Perpajakan Pengusaha UKM di Wilayah
Sanksi
Jakarta Selatan)” UIN Syarif Hidayatullah.
Perpajakan
Terhadap
Motivasi
Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban
Jakarta:2010
12
