TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Laporan Tahunan 2013 | BANK KALBAR Pembukaan Opening

Ikhtisar Data Keuangan Penting Financial Highlights

Laporan Dewan Komisaris dan Direksi Report from the Board of Commissioners and Directors

Profil Perusahaan Company Profile

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Bank Kalbar pada tahun 2013 memperoleh penilaian Peringkat 2 dengan Predikat “BAIK”, mencerminkan bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Results of Self Assessment GCG Bank Kalbar in 2013 gained 2 Assessment Rating with Predicate “GOOD”, reflects that the management of the Bank has made the implementation of good corporate governance in general.

260

www.bankkalbar.co.id

Annual Report 2013 | BANK KALBAR Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Peringkat I Good Corporate Governance, Anugerah Perbankan Indonesia 2013 1st Rank Good Corporate Governance, Boon of Indonesia Banking 2013


Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

Laporan Audit Keuangan Financial Audit Report

Juara II Annual Report Award (ARA) 2012 kategori BUMD Non-Listed Runner Up Annual Report Award (ARA) 2012 category BUMD Non-Listed

261





K

egiatan usaha perbankan yang berkualitas tercermin dari pertumbuhan bisnis serta ekspansi usaha yang signifikan dan didukung dengan tata kelola perusahaan yang baik. Hal tersebut merupakan faktor utama yang mendasari keberhasilan suatu kegiatan usaha dalam melakukan pengelolaan berbagai entitas bisnis. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan secara umum berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum. Pelaksanaan GCG berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar, yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Independensi dan Kewajaran. Banking operations reflected in the quality of business growth and significant expansion and supported by good corporate governance. This is a major factor underlying the success of a business activity in managing various business entities. GCG implementation in the banking industry is generally based on the Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Banks, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/15/DPNP dated April 29, 2013 regarding the implementation of GCG for Commercial Banks. GCG implementation is based on a 5 (five) basic principles, namely Transparency, Accountability, Responsibility, Independence and Fairness. Transparansi, Bank harus membeberkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat dibandingkan serta informasi tersebut juga harus mudah diakses stakeholders sesuai dengan haknya.

Transparency, Banks should disclose information in a timely, adequate, obviously, accurate, comparable and the information should also be easily accessible to stakeholders in accordance with their rights.

Akuntabilitas, Bank harus menetapkan tanggung jawab yang jelas dari setiap komponen organisasi selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan. Setiap komponen organisasi mempunyai kompetensi sesuai tanggung jawab masing-masing. Mereka harus dapat memahami perannya dalam perlaksanaan GCG. Selain itu Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajarannya berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten sesuai dengan nilai perusahaan, sasaran usaha, dan strategi bank serta memiliki reward dan punishment system.

Accountability, Banks should establish the obviously responsibilities from each component aligned with the organization’s vision, mission, business objectives and strategy of the company. Each component organization has competency due their responsibilities. They must be able to understand their role in the implementation of GCG. In addition, the Bank should have a measure of performance of all ranks based on the size of the agreed manner consistent with company values, business objectives, and strategies as well as the bank has a system of reward and punishment.

Pertanggungjawaban, Bank harus memegang prinsip prudential banking practices. Prinsip tersebut harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tetap terjaga kelangsungan usahanya. Bank pun harus mampu bertindak sebagai perusahaan yang baik (good corporate citizen).

Responsibility, Banks must hold principles that is prudential banking practices. The principle must be executed in accordance with the applicable regulations in order to maintain the continuity of their business. Banks must be able to act as a good corporate citizen (good company).

Independensi, Bank harus mampu menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders. Pengelola Bank tidak boleh terpengaruh oleh kepentingan sepihak. Bank harus bisa menghindari segala bentuk benturan kepentingan (conflict of interest).

Independence, Bank should be able to avoid the undue dominance by stakeholders. Management of the bank should not be affected by the unilateral interests. Banks should be able to avoid any kind of conflict of interest.

262






Kewajaran, Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment). Namun bank juga harus memberikan kesempatan kepada stakeholders untuk memberikan masukan bagi kepentingan bank sendiri serta memiliki akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Fairnes, Banks must consider the interests of all stakeholders based on the principles of equality and fairness (equal treatment). However, banks should also provide the opportunity for stakeholders to provide input for the benefit of the bank as well as having access to information in accordance with the principle of openness.

Pernyataan Tata Kelola Perusahaan

Corporate Governance Statement

Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sangat diperlukan dalam setiap aspek kegiatan usaha bank. Dengan tata kelola perusahaan yang baik maka kepercayaan serta keyakinan seluruh nasabah dan para pemangku kepentingan dapat semakin terpelihara dan meningkat.

Application of the principles of good governance is indispensable in every aspect of the Bank’s business activities. With good corporate governance throughout the trust and confidence of customers and stakeholders can be further maintained and increased.

Bank Kalbar memiliki komitmen untuk mempertahankan standar tertinggi dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sebagai salah satu prasyarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Penerapan GCG pada Bank Kalbar dilakukan secara sustainable dimulai dengan proses internalisasi untuk memperoleh kesepahaman pada semua lini unit kerja bank tentang arti penting dari penerapan GCG, masingmasing fungsi yang dijalankan diikuti dengan penerapan secara benar dan konsisten.

Bank Kalbar is committed to maintaining the highest standards in the implementation of good corporate governance (GCG) as one of the main prerequisites for the success and sustainability of the business. The implementation of GCG in Bank Kalbar conducted on an ongoing basis starting with the internalization process to obtain agreement on all lines of the Bank unit about the importance of GCG implementation, each function is executed followed by the implementation correctly and consistently.

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan prinsip-prinsip GCG diterapkan dalam 11 (sebelas) aspek pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/ PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/ DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, meliputi tugas serta tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite, penanganan hal-hal yang mengandung benturan kepentingan, penerapan fungsi kepatuhan bank, fungsi audit internal dan audit eksternal, penerapan fungsi manajemen risiko dan pengendalian intern, penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan debitur besar (large exposures), transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan GCG dan laporan internal serta rencana strategis bank.

Active supervision from the Board of Commissioners and Board of Directors in implementing good corporate governance principles applied in 11 (eleven) GCG aspects as regulated in Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Bank, as already amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/15/DPNP dated April 29, 2013 about concerning Implementation of GCG for Commercial Bank consist of duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Board of Directors, completeness and implementation on committees duties, handling matters involving conflict of interest, the application of bank’s compliance function, internal audit function and audit externally, the implementation of the risk management function and internal control, the provision of funds to related parties and large exposures, transparency bank’s financial and non-financial, GCG reports, internal reports and the bank’s strategic plan.


263





Komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan langkah-langkah peningkatan praktik GCG, diantaranya adalah sebagai berikut : 1. Terus melakukan review terhadap BPP (Buku Pedoman Perusahaan) yang dianggap prioritas untuk segera dilakukan pengkinian; 2. Melakukan sosialisasi yang lebih intens terhadap BPP Anti Fraud; 3. Secara berkesinambungan melakukan pendidikan dan pelatihan kepada pejabat dan pegawai sesuai dengan kebutuhan bank; 4. Terus melakukan sosialisasi dalam rangka membangun Budaya Kepatuhan (Compliance Culture) di lingkungan bank; 5. Melakukan sosialisasi atas Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diterbitkan oleh bank kepada pegawai.

The commitment is manifested by an increase in measures of good corporate governance practices, which are as follows : 1. Continues to review the BPP (Company’s Guidebook) which is considered a priority for immediate updating; 2. More intense socialization for BPP (Company’s Guidebook) of Anti Fraud; 3. Continously conduct the education and training to officers and employees in accordance with the bank requirements; 4. Continues to socialize in order to build Compliance Culture in the bank;

Self Assessment Pelaksanaan GCG

Implementation of GCG Self Assessment

Dalam upaya perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum, maka bank wajib melaksanakan penilaian sendiri (Self Assessment) atas Pelaksanaan GCG.

In order to repair and improve the quality of implementation of Good Corporate Governance (GCG), based on Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on January 30th, 2006 about the Implementation of Good Corporate Governance for Banks, as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 on October 5th, 2006 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/15/DPNP on 29th April 2013 about the implementation of GCG for Commercial Bank, the Bank shall perform its own assessment (Self Assessment) for the implementation of GCG.

Berkenaan dengan hal tersebut, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat telah melakukan Self Assessment Pelaksanaan GCG untuk posisi Desember 2013 terhadap 11 (sebelas) faktor penilaian dengan mempertimbangkan faktorfaktor penilaian GCG secara komprehensif dan terstruktur, mencakup baik Governance Structure, Governance Process dan Governance Outcome.

In this regard, PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat has made the implementation of GCG Self Assessment for the position in December 2013 to 11 (eleven) assessment factors to consider these factors in a comprehensive assessment and structured corporate governance, good governance include Governance Structure, Governance Process and Governance Outcome.

Berdasarkan hasil Self Assessment yang dilakukan terhadap pelaksanaan GCG tahun 2013, Bank Kalbar memperoleh penilaian Peringkat 2 dengan Predikat “BAIK”. Definisi dari peringkat 2 tersebut adalah bahwa Manajemen Bank telah melakukan penerapan GCG yang secara umum baik. Hal ini

Based on a Self Assessment conducted on the implementation of GCG in 2013, the Bank Kalbar obtain valuation Rank 2 with Predicate “GOOD”. The definition of rank 2 is that the Bank’s management has made the implementation of good corporate governance in general. This is reflected in an

264

5. Socializes the Company’s Guidebook (BPP) and Standard Operating Procedure (SOP) which published by the bank for the employees.




tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip GCG. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip GCG, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh Manajemen Bank.



adequate fulfillment of the principles of good corporate governance. If there is a weakness in the application of corporate governance principles, the general weakness of the less significant and can be solved with normal action by the Bank’s management.

Hasil Self Assessment Pelaksanaan GCG Tahun 2011-2013

The results of the implementation of GCG Self Assessment Year 2011-2013

Peringkat Rangking

FAKTOR PENILAIAN

No.

Factors Assessment

2011

2012

2013

1.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Implementation of duties and responsibilities of the Board of Commissioner

1

1

1

2.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Implementation of duties and responsibilities of the Board of Director

1

2

1

3.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Completion and Implementation of Committee Duties

2

2

1

4.

Penanganan Benturan Kepentingan Handling Conflict of Interest

2

2

1

5.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Implementation of Compliance Bank Function

1

1

2

6.

Penerapan Fungsi Audit Intern Implementation of Internal Audit Function

2

2

2

7.

Penerapan Fungsi Audit Ekstern Implementation of External Audit Function

1

1

1

8.

Penerapan Fungsi Manajemen Risiko dan Pengendalian Risiko Implementation of Risk Management Including Internal Control Systems

2

2

2

9.

Penyediaan Dana Pihak Terkait dan Debitur Besar Provision of Fund to the Related Party and the Provision of Large Exposures

1

1

1

10.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank, Laporan Pelaksanaan GCG dan Laporan Internal Transparency of Financial and Non-Financial Condition, Implementation of GCG Report and Reporting Internal Function

2

1

1

Rencana Strategis Bank Bank’s Strategic Plan

2

2

1

11.

Peringkat Penilaian Self Assessment GCG GCG Self Assessment Rating

NILAI PERINGKAT Value Rating


PREDIKAT Predicate

1

Sangat Baik Very Good

2

Baik Good

3

Cukup Baik Good Enough

4

Kurang Baik Poorly

5

Tidak Baik Not Good

265





Dari hasil Self Assessment tersebut juga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

From the results of the Self Assessment also concluded the following :

1. Governance Structure Bahwa kecukupan struktur tata kelola bank (Komisaris, Direksi, Komite dan Unit Kerja pada bank) dan infrastruktur bank (kebijakan dan prosedur bank, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi) Bank Kalbar sangat memadai, beberapa Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Perusahaan (SOP) telah dilakukan review.

1. Governance Structure That the adequacy of the Bank Kalbar’s governance structure (Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Bank Working Unit) and the Bank infrastructure (Bank policies and procedures, management information systems and also the main duties and functions of each organization structure) Bank Kalbar is very adequate, some of Company Guidance Book (BPP) and Standard Operating Procedure (SOP) has been reviewed.

2. Governance Process Bahwa pelaksanaan prinsip GCG bank dapat dilaksanakan secara efektif karena didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank yang memadai, namun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan penerapan budaya kepatuhan (compliance culture).

2. Governance Process That the implementation of GCG principles in the Bank Kalbar is effective because it is supported by the adequacy of Bank governance structure and infrastructure, but there is still something to do to improve the implementation of a compliance culture.

3. Governance Outcome Telah dihasilkan transparansi laporan keuangan, konsumen merasa terlindungi, assessment/ audit terlaksana secara obyektif, kinerja bank yang terus tumbuh, kebijakan atau keputusan yang diambil bank tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sehingga hal tersebut sangat sesuai dengan yang diharapkan oleh stakeholders bank, hal ini tercermin dari diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pengurus kepada RUPS.

3. Governance Outcome Transparency of financial reports have been produced, consumers feel protected, assessment/audit objectively performed, the Bank’s performance continues to grow, policy or decision taken by the Bank does not conflict with existing regulations, so these factors is very consistent with the expectationof Bank Stakeholders, and this is reflected from the handover of Accountability Board Report to the AGM.

266






URAIAN DEWAN KOMISARIS

DESCRIPTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Guidelines and Procedures of Conduct Board of Commissioners

Dewan Komisaris Bank Kalbar melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris Nomor KEP/03/DK. BPD/2007 tanggal 20 Juni 2007. Dalam pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris tersebut telah diatur antara lain :

Board of Commissioners Bank Kalbar perform duties and responsibilities based on the guidelines and rules of the Board of Commissioners No. KEP/03/ DK.BPD/2007 dated June 20, 2007. In the guidelines and work rules of the Board of Commissioners has been set as follows :

1. Pengawasan, Pembinaan dan Nasihat; 2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris; 3. Pembagian Tugas Dewan Komisaris; 4. Etika Kerja; 5. Waktu Kerja; 6. Rapat Dewan Komisaris; 7. Hubungan Dewan Komisaris dengan Direksi; 8. Laporan Dewan Komisaris.

1. Supervision, Guidance and Advice; 2. Duties, Authority and Responsibilities of the Board of Commissioners; 3. Distribution of Duties of Commissioners; 4. Work Ethic; 5. Working Time; 6. Board of Commissioners Meeting; 7. Relationship the Board of Commissioners with Directors; 8. Report of the Board of Commissioners.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Tugas pokok Dewan Komisaris adalah memberikan pengarahan dan pengawasan serta nasehat kepada Direksi dalam proses implementasi visi, misi, rencana kerja dan anggaran Perseroan, serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS dan tugas-tugas yang ditentukan di dalam Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan Bank Indonesia, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

The principal task of the Board of Commissioners is to provide guidance, oversight and advice to the Board of Directors in the process of implementation of the vision, mission, work plan and budget of the Company, and also perform other duties in accordance with the decisions taken at the AGM and the tasks specified in the Company’s Articles of Association, Bank Indonesia regulations, and other related regulations.

Dalam melakukan tugas tersebut, Dewan Komisaris melakukan tata cara pengawasan atas pengelolaan bank, melakukan pengawasan atas pengurusan bank, mengevaluasi dan menyetujui rencana kerja dan anggaran tahunan bank, serta membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan bank.

In performing these duties, the Board of Commissioners conduct surveillance procedures for the management of the Bank, supervise the management of the Bank, evaluate and approve the annual work plan and budget of the Bank, as well as assist and encourage business formation and development of the Bank.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan

The duties and responsibilities of the Board of Commissioners based on Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 30, 2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks, as amended by Bank Indonesia


267




Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 perihal Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum adalah : 1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi; 2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi; 3. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank; 4. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait, dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank dan/ atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan; 5. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) Bank, Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya; 6. Dewan Komisaris memberitahukan kepada Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank; 7. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen; 8. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi; 9. Pengangkatan anggota Komite, telah dilakukan Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris; 10. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite yang dibentuk telah menjalankan tugasnya secara efektif; 268


Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 5, 2006 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 15/15/DPNP dated April 29, 2013 regarding the implementation of GCG for Commercial Banks are : 1. The Board of Commissioners has been performing its duty to ensure the implementation of GCG’s principles in any business activities of the Bank at all levels of the organization; 2. The Board of Commissioners has to supervise the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors on a regular basis or from time to time, as well as providing advice to the Board of Directors; 3. In order to perform supervisory duties, the Commissioner has direct, monitor and evaluate the implementation of the strategic policy of the Bank; 4. The Board of Commissioners was not involved in the decision making operations of the Bank, except in the case of providing funds to related parties, and other matters based on the Articles of Association of the Bank and/or the applicable regulations in order to carry out the monitoring function; 5. The Board of Commissioners has been ensure that Board of Directors has follow up on audit findings and recommendations of the Internal Audit Bank (SKAI), the external auditors, the results of the supervision of Bank Indonesia and/ or the results of other supervisory authorities; 6. The Board of Commissioners has to inform Bank Indonesia at the latest 7 (seven) working days of discovering violations of the laws and regulations in finance and banking, and state or state estimates that may endanger survival of the Bank; 7. The Board of Commissioners has been carrying out the duties and responsibilities independently; 8. The Board of Commissioners has established an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and the Remuneration and Nomination Committee; 9. Appointment of members of the Committee has been done by Board of Directors based on the meeting of the Board of Commissioners; 10. The Board of Commissioners has ensured that the Committee has been established effectively in performing their duties; www.bankkalbar.co.id





11. Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat; 12. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya secara optimal.

11. The Board of Commissioners has had guidelines and work rules including setting work ethic, work time, and meetings; 12. The Board of Commissioners has provided sufficient time to carry out the duties and responsibilities optimally.

Disamping itu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank Kalbar lainnya, antara lain :

In addition to the duties and responsibilities of Bank Kalbar’s Board of Commissioners, among others :

1. Memberikan persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Bank. 2. Memberikan persetujuan pelepasan dan penghapusan aktiva bergerak. 3. Memberikan persetujuan kerjasama operasi atau kontrak manajemen yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 3 (tiga) tahun tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun. 4. Memberikan persetujuan struktur organisasi perseroan dan perubahannya. 5. Memberikan persetujuan kredit kepada Pihak Terkait. 6. Memberikan persetujuan pengangkatan Kepala SKAI. 7. Melaksanakan tugas-tugas yang secara khusus diberikan kepadanya sesuai Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.

1. Provide approval of the Work Plan and Budget Bank. 2. Provide approval to the disposal of assets.

Kinerja Dewan Komisaris

Performance Board of Commissioners

Realisasi kerja Dewan Komisaris dalam tahun 2013, antara lain : 1. Penyusunan Kebijakan Umum Dewan Komisaris tahun 2014; 2. Penyusunan Program Kerja Dewan Komisaris tahun 2014; 3. Melakukan Rapat Berkala : a. Dewan Komisaris (lengkap). b. Dewan Komisaris dengan Direksi. c. Dewan Komisaris dengan Komite-Komite.

Realization the Board of Commissioners’ work in the year 2013, that is :

4. Melaksanakan RUPS untuk Tahun Buku 2012 dan RUPSLB Tahun 2013; 5. Menyusun dan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku; 6. Melakukan kunjungan ke beberapa Kantor Cabang.


3. Provide joint venture agreement or management contract valid for a period of more than 3 (three) years but not more than 10 (ten) years. 4. Provide approval and amendment of the Company Organizational Structure. 5. Provide credit approvals to Related Parties. 6. Provide approved the appointment of the Head of the Internal Audit. 7. Carry out tasks that are specifically given to it in accordance Article of Association and Decisions of AGM.

1. Forming the Public Policy of Board of Commissioners year 2014; 2. Forming the Work Plan of The Board of Commissioners year 2014; 3. Conduct Regular Meeting : a. The Board of Commissioners (complete). b. The Board of Commissioners with the Board of Directors. c. The Board of Commissioners with Committees. 4. Implementing the AGM for Fiscal Year 2012 and the EGM in 2013; 5. Develop and submit a report to Bank Indonesia according to applicable regulations; 6. Conduct visits to several Branch Offices.

269





Jumlah, Komposisi dan Independensi Dewan Komisaris

The Number, Composition and Independence Board of Commissioners

Susunan keanggotaan Dewan Komisaris Bank Kalbar terdiri dari 4 (empat) orang yaitu 1 (satu) Komisaris Utama dan 3 (tiga) Komisaris yang keseluruhannya adalah independen. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan melalui keputusan RUPS dan memenuhi seluruh ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia, baik menyangkut kelulusan masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam Fit and Proper Test oleh Bank Indonesia, larangan perangkapan jabatan, maupun keberadaan Komisaris Independen.

The composition of the membership of the Board of Commissioners of Bank Kalbar consists of 4 (four) persons that is 1 (one) Chairman and 3 (three) are Commissioners which all be independent. Members of the Board of Commissioners are appointed and dismissed by AGM decision and occupy all the provisions in the Regulation of Bank Indonesia, both related to the passing of each member of the Board of Commissioners in the Fit and Proper Test by Bank Indonesia, prohibition of double post, and the existence of an independent commissioner.

Keberadaan Komisaris Independen tersebut dimaksudkan untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran dan kesetaraan diantara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham.

The existence of the Independent Commissioner is intended to encourage the creation of climate and work environment more objective and put (fairness) and equality among various interests, including the interests of shareholders.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris

Membership Composition of the Board of Commissioners

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 90 tanggal 26 Oktober Tahun 2011 (Jamal Attamimi dan Palal Aliboro) dan Nomor 89 tanggal 26 Juni Tahun 2012 (Murdjani Abdullah dan Iriyanto), susunan Dewan Komisaris Bank Kalbar adalah sebagai berikut :

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 90 dated October 26, 2011 (Jamal Attamimi and Palal Aliboro) and No. 89 dated June 26, 2012 (Murdjani Abdullah and Iriyanto), the Board of Commissioners of Bank Kalbar as follows :

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris Bank Kalbar Tahun 2013

Membership Composition of the Board of Commissioners Bank Kalbar in 2013

NAMA

NO.

270

Name

JABATAN Position

DOMISILI

PERIODE

Domicile

Period

1.

Murjani Abdullah

Komisaris Utama Independen Independent President Commissioner

Pontianak

2012 - 2016

2.

Iriyanto

Komisaris Independen Independent Commissioner

Pontianak

2012 - 2016

3.

Jamal Attamimi


Pontianak

2011 - 2015

4.

Palal Aliboro


Pontianak

2011 - 2015




Susunan Dewan Komisaris tersebut telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia yaitu :



The Board of Commissioners has been noted in the administration of Bank Indonesia through the Letter of Bank Indonesia are :

Pencatatan Administrasi Bank Indonesia

Note in the Administration of Bank Indonesia

NAMA

NO.

NOMOR & TANGGAL SURAT

Name

No & Date of Letter

1.

Murjani Abdullah

Nomor 14/28/APBU/Ptk tanggal 13-09-2012 Dated September 13, 2012

2.

Iriyanto

Nomor 14/28/APBU/Ptk tanggal 13-09-2012 Dated September 13, 2012

3.

Jamal Attamimi

Nomor 13/135/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 13-12-2011 Dated December 13, 2011

4.

Palal Aliboro

Nomor 13/135/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 13-12-2011 Dated December 13, 2011

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Dewan Komisaris sesuai dengan kegiatan usaha bank telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, antara lain :

The number, composition, integrity and competence of members of the Board of Commissioners in accordance with the Bank’s business activity meets the requirements of Bank Indonesia, that is :

1. Jumlah anggota Dewan Komisaris minimal 3 (tiga) orang, sedangkan Bank Kalbar berjumlah sebanyak 4 (empat) orang dan tidak melebihi dari jumlah anggota Direksi;

1. Total membership of the Board of Commissioners at least 3 (three) persons, while Bank Klabar amounts to as much as 4 (four) persons and does not exceed the number of members of the Board of Directors; 2. All members of the Board of Commissioners of Bank Kalbar is domiciled in Indonesia; 3. Replacement and/or appointment of members the Board of Commissioners by GMS; 4. The Board of Commissioners led by the President Commissioner; 5. 50% of members of the Board of Commissioners are Independent Commissioner (Bank Kalbar 100% Independent Commissioner); 6. All members of the Board of Commissioners passed the fit and proper test; and 7. Were no members of the Board of Commissioners who each have a family connection to the second degree with a fellow member of the Board of Commissioners and/or the members of the Board of Director.

2. Semua anggota Dewan Komisaris Bank Kalbar berdomisili di Indonesia; 3. Penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS; 4. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama; 5. Jumlah anggota Dewan Komisaris 50% adalah Komisaris Independen (Bank Kalbar 100% Komisaris Independen); 6. Semua anggota Dewan Komisaris lulus penilaian kemampuan dan kepatutan; 7. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi. Setiap menduduki masa jabatan, anggota Dewan Komisaris membuat surat pernyataan yang isinya antara lain menyatakan :

The member of Board of Commissioners, that in tenure, make a statement which states :

1. Tidak memiliki hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi;

1. Do not have a financial relationship with a fellow member of the Board of Commissioners and Board of Directors;


271




2. Kepemilikan saham baik pada bank maupun pada bank dan/atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan luar negeri;


3. Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS; 4. Tidak merangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain melebihi yang diperkenankan dalam ketentuan yang berlaku.

2. Do not have any ownership of shares both in the Bank Kalbar and other bank and/or companies which domiciled both within and outside the country; 3. Do not take and/or receive personal gain from the Bank other than remuneration and other facilities which set by AGM; 4. Do not hold concurrent position as the Commissioner, the Board of Directors or Executive Officers in the Banking Institutions, companies or other institutions that exceeds the allowance under applicable regulations.

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi yang memadai.

All members of the Board of Commissioners have adequately integrity, competence and reputation.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Dewan Komisaris telah berperan dalam pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dengan menjalankan fungsi pengarahan dan pengawasan secara baik. Sesuai ketentuan Dewan Komisaris harus melaksanakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam setahun dan dalam tahun 2013 telah diselenggarakan secara berkala sebanyak 11 (sebelas) kali rapat Dewan Komisaris yang dihadiri secara fisik oleh semua anggota Dewan Komisaris pada setiap rapat diadakan dan pengambilan keputusan dalam rapatrapat tersebut dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

The Board of Commissioners has contributed in the implementation of good corporate governance principles to perform the function of both the direction and supervision. Based on the regulation, the Board of Commissioners must held 4 (four) times minimum of meetings of the Board of Commissioner regularly which physically attended by all members of the Board of Commissioners in every meetings and the decision making in those meetings are conducted by consensus agreement.

Hasil keputusan rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris (apabila terdapat perbedaan pendapat) beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.

The result of the Board of Commissioners meeting set forth in the minutes of the meeting, and signed by all members of the Board of Commissioners attended and also documented properly including the difference of opinion that occurs in the Board of Commissioners meetings (if there is a difference of opinion) and the reasons for such disagreement.

272


Annual Report 2013 | BANK KALBAR Tata Kelola Perusahaan Good Corporate Governance

Analisa dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis



Pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris Tahun 2013

Implementation Meeting of the Board of Commissioners in 2013

NO.

TANGGAL

MATERI PEMBAHASAN

Dates

DISCUSSION

1.

07 Januari 2013

Pembahasan Evaluasi Program Kerja Tahun 2012 dan Rencana Kerja Tahun 2013 serta halhal lain yang dianggap perlu

Discussion of work program evaluation Year 2012 and Year 2013 Work Plan and other matters deemed necessary

2.

09 Januari 2013

Tindak Lanjut Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi mengenai Calon Anggota Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Follow-up recommendations of the nomination and remuneration committee about the Directors Member Candidate PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

3.

21 Januari 2013

Pembahasan Evaluasi Program Kerja Tahun 2012 dan Rencana Kerja Tahun 2013 serta halhal lain yang dianggap perlu

Discussion of evaluation work program in 2012 and in 2013 work plan and other matters deemed necessary

4.

23 April 2013

Tindak Lanjut Hasil Konsultasi Dewan Komisaris kepada Gubernur Kalimantan Barat selaku Pemegang Saham Mayoritas tentang usul kenaikan gaji Pengurus PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Follow-up results of Consultation Results of the Board of Commissioners to the Governor of West Kalimantan as the major shareholder about the salary increase proposal for the Management of PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

5.

24 Mei 2013

Pembahasan Draft Laporan GCG Tahun 2012

Discussion of the GCG draft report in 2012

6.

30 Mei 2013

Pembahasan Masa Kerja Sekretariat Dewan Komisaris

Discussion of the secretariat of the board of commissioners working period

7.

17 Juli 2013

Pembahasan Penyusunan Kebijakan Umum Dewan Komisaris Tahun 2014

Discussion of public policy-making board of commissioners in 2014

8.

01 November 2013

Pembahasan Usulan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014

Discussion the proposal of Bank Business Plan (RBB) in 2014

9.

06 November 2013

Lanjutan Pembahasan Usulan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014

Further discussion the proposal of Bank Business Plan (RBB) in 2014

10

08 November 2013

Lanjutan Pembahasan Usulan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014

Further discussion the proposal of Bank Business Plan (RBB) in 2014

11.

10 Desember 2013

• Wawancara Oleh Dewan Komisaris kepada Calon Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko • Penentuan Nama-nama calon Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko

• Interview By the Board of Commissioners to Candidate Member of Audit Committee and Risk Monitoring Committee • Determination of the names of prospective members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee

Rekomendasi Dewan Komisaris

Recommendation of Commissioners

Sesuai Ketentuan Pasal 108 ayat (1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditegaskan bahwa Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.

As per regulation of Article 108 paragraph (1) of UU No. 40 of 2007 on Limited Company, confirmed that the Board of Commissioners shall supervise the management policies, the maintenance of the course in general, either the Company or the Company’s business, and to advise the Board of Directors.

Untuk maksud tersebut, pada tahun 2013 Dewan Komisaris telah memberikan arahan/rekomendasi kepada Direksi melalui surat antara lain sebagai berikut :

For this purpose the Board of Commissioners in 2013 to provide direction/recommendation to the Board of Directors by mail as follows :


273





Rekomendasi Dewan Komisaris Tahun 2013

Recommendation of the Board of Commissioners in 2013

NO.

274

NOMOR SURAT Number of Letter

TANGGAL Dates

PERIHAL

ABOUT

1.

584/05/DK.BPD

8 Januari 2013

Rencana pemindahan alamat Kantor Bank Kalbar Capem Seruni dan Serdam

The plans of address change for the Seruni and Serdam Sub Branch Office

2.

584/15/DK.BPD

25 Januari 2013

Tindak Lanjut atas pertemuan Dewan Komisaris dengan Direksi tanggal 8 Januari 2013

Follow-up of meeting of the Board of Commissioners with Board of Directors on January 8, 2013

3.

584/17/DK.BPD

4 Februari 2013

Rekomendasi Tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit pada Divisi Akuntansi tahun 2012

Further action recommendation over the audit reports on the Accounting Division in 2012

4.

584/31/DK.BPD

28 Februari 2013

Rencana Bisnis Bank

Bank’s Business Plan

5.

584/36/DK.BPD

08 Maret 2013

Pengenaan Sanksi Kewajiban Membayar dari Bank Indonesia

Imposition of the Bank Indonesia financial penalty

6.

584/42/DK.BPD

22 Maret 2013

Realisasi Bisnis Bank (RBB) Triwulanan IV Tahun 2012

Realization of Bank Business Plan quarter IV year 2012

7.

584/43/DK.BPD

28 Maret 2013

Tindak Lanjut Surat Dewan Komisaris

Follow-up of the Board of Commissioners Letter

8.

584/46/DK.BPD

1 April 2013

Rekomendasi terhadap review Rencana Kerja dan Anggaran Divisi Audit Intern 2013 serta tindak Lanjut atas Hasil Audit pada Kantor Cabang tahun 2012

Recommendations of the Work Plan and Budget review of the Internal Audit Division in 2013 and follow-up on audit results in the Branch Office in 2012

9.

584/48/DK.BPD

11 April 2013

Evaluasi atas Laporan Kinerja Direksi Bank Kalbar

Evaluation of the Bank Kalbar’s Directors Performance Report

10.

584/49/DK.BPD

11 April 2013

Evaluasi atas Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan GCG Tahun 2012

Evaluation of the implementation of Risk Management and Good Corporate Governance in 2012

11.

584/51/DK.BPD

15 April 2013

Penyampaian Risalah Pertemuan

The Submission of Minutes of the Meeting

12.

584/74/DK.BPD

14 Mei 2013

Rekomendasi Hasil Evaluasi Tindak lanjut Temuan Divisi Audit Intern (DAI)

Recommendation on the follow-up findings evaluation results by the Internal Audit Division

13.

584/76/DK.BPD

15 Mei 2013

Rekomendasi atas Hasil Rapat Komite Pemantau Risiko dengan Divisi Akuntansi

Recommendations on the Risk Monitoring Committee and Accounting Division meeting results

14.

584/79/DK.BPD

22 Mei 2013

Tindak lanjut Hasil Rapat Divisi Audit Intern (DAI) dengan Bank Indonesia mengenai fraud pada KCP Sosok

Follow-up the results of the Internal Audit Division Meeting (DAI) with Bank Indonesia regarding fraud on Sosok Sub Branch Office

15.

584/81/DK.BPD

23 Mei 2013

Rekomendasi atas Surat dari BI dan Direksi

Recommendation towards the Letter from BI and Directors

16.

584/112/DK.BPD

24 Juli 2013

Evaluasi atas Laporan Perkembangan Aset, DPK, Kredit dan Laba posisi Bulan Mei dan Juni 2013

Evaluation towards Development Assets Report, Deposits, Loans and Earnings on May and June 2013

17.

584/113/DK.BPD

24 Juli 2013

Evaluasi atas Penyampaian Data Perkreditan Posisi Bulan Juni 2013

Evaluation the submission of loans data on June 2013

18.

584/118/DK.BPD

31 Juli 2013

Laporan kredit Bermasalah (Diragukan dan macet) dan kredit Hapus Buku Bulan Juni 2013

Report of non-performing loans (doubtful and loss) and loans write off on June 2013

19.

584/121/DK.BPD

19 Agustus 2013

Rencana Penerimaan Pegawai Kontrak Tahun 2013

Contract Hiring Plans in 2013

20.

584/127/DK.BPD

4 September 2013

Penyampaian Rekap Harga Penawaran Jasa Audit Laporan Keuangan Bank Kalbar Tahun Buku 2013

Submission of the audit bid price for the Bank Kalbar Financial Statements Financial in 2013



NO.



TANGGAL Dates


PERIHAL


ABOUT

21.

584/128/DK.BPD

4 September 2013

Penyampaian Tindak Lanjut Kasus fraud yang terjadi di Bank Kalbar Semester I Tahun 2013

Submission the progress of the fraud cases that occurred in the Bank Kalbar 1st half of 2013

22.

584/135/DK.BPD

23 September 2013

Permintaan Laporan

Reports Request

23.

584/148/DK.BPD

21 Oktober 2013

Evaluasi atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan atas Kegiatan Operasional Bank Kalbar oleh BPK-RI

Evaluation towards the examination results follow-up of the Banks Kalbar’s operation by BPK-RI

24.

584/150/DK.BPD

23 Oktober 2013

Pelaksanaan Program Kerja Dewan Komisaris

Implementation of the Board of Commissioners Work Program

25.

584/151/DK.BPD

31 Oktober 2013

Rencana Bisnis Bank Kalbar Tahun 2014

Bank Kalbar’s Business Plan in 2014

26.

584/152/DK.BPD

01 Nopember 2013

Rencana Bisnis Bank Kalbar Tahun 2014

Approval request of the basic salary increase for the Permanent Employees

27.

584/153/DK.BPD

04 Nopember 2013

Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Audit pada Divisi Akuntansi, Divisi Kredit dan Divisi Treasury tahun 2013

Evaluation towards follow-up on audit results on Accounting Division, Credit Division and Treasury Division in 2013

28.

584/155/DK.BPD

07 Nopember 2013

Masa Tugas Sebagai Anggota Komite

Work Period as the Committee Member

29.

584/156/DK.BPD

08 Nopember 2013

Permintaan Laporan

Reports Request

30.

584/159/DK.BPD

11 Nopember 2013

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Kalbar

Valuation on the Bank Kalbar’s health rating

31.

584/160/DK.BPD

11 Nopember 2013

Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) tahun 2014

Discussion of Bank Business Plan in 2014

32.

584/163/DK.BPD

12 Nopember 2013

Permohonan Persetujuan Kenaikan Penghasilan Pegawai

Approval request of the employee’s salary increase

33.

584/167/DK.BPD

21 Nopember 2013

Perubahan/Revisi Pengembangan Struktur Organisasi

Changes/revisions of the Organizational Structure Development

34.

584/174/DK.BPD

02 Desember 2013

Pemberitaan tentang Bank Kalbar

The news of Bank Kalbar

35.

584/186/DK.BPD

18 Desember 2013

Neraca & Laporan Rugi Laba Unit Usaha Syariah

Sharia Business Unit Balance Sheet & Income Statement

36.

584/188/DK.BPD

19 Desember 2013

Evaluasi Kinerja Kantor Kas dan Permintaan Detail Laporan

Performance evaluation of the Cash Office and detailed reports request

37.

584/189/DK.BPD

20 Desember 2013

Operasional ATM Prima dan Debet Prima

Operational of ATM Prima and Debet Prima

38.

584/194/DK.BPD

30 Desember 2013

Pengangkatan Anggota Komite dan Pengalihan Tugas Anggota Dewan Komisaris dalam Komite

Appointment of committee members and task shifting of Board of Commissioner’s members in committee

39.

584/196/DK.BPD

30 Desember 2013

Penetapan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Determination of the Remuneration and Nomination Committee membership

40.

584/197/DK.BPD

30 Desember 2013

Hasil Kunjungan ke Kantor Cabang

The results of visits to the Branch Office


275





Program Pelatihan Dewan Komisaris

Training Program Commissioners

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, selama tahun 2013 Dewan Komisaris telah mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar maupun workshop, dengan agenda sebagai berikut :

In order to increase knowledge about the latest developments related to banking and finance, and other fields to support the execution of their duties and responsibilities, during 2013 the Board of Commissioners has attended various training programs, conferences, seminars and workshops, with the agenda as the following :

Program Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2013 Training Program Commissioners in 2013

NAMA

MATERI

Name

Murdjani Abdullah (Komisaris Utama) President Commissioner

Position

PENYELENGGARA Naga Mandiri Consultan

8-9 Januari 2013

Training dan Sharing Knowledge Terkait Hukum Pidana dan Hukum Perdata Training and Sharing Knowledge about Criminal Law and Civil Law

Kejaksaan Tinggi

19-20 Maret 2013

24-26 Maret 2013

Seminar Nasional BPDSI Risk Based Bank Rating & Good Corporate Governance BPDSI National Seminars Risk Based Bank Rating & Good Corporate Governance

ASBANDA

9 September 2013

Workshop Penyusunan Rencana Bisnis Bank Periode Jangka Pendek dan Jangka Panjang Preparation of its business plan period short-term and long-term workshop

PT. RMG

11-12 September 2013

Workshop Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang Selaras dengan Profil & Kapasitas Risiko Preparation of its business plan that is consistent with the risk profile and capacity workshop

ASBANDA

11-12 Oktober 2013

Seminar FKDKP Prospek Ekonomi dan Perbankan Nasional 2014 FKDKP Seminars about Economic Prospects and National Banking 2014

FKDKP

28 November 2013

Workshop RBBR

20-23 Februari 2013

Seminar FKDKP Seminars FKDKP

14-16 Maret 2013

Workshop Mekanisme Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Workshop on Mechanisms for Rating Bank Workshop PSAK 55/60 Hapus Buku dan Hapus Tagih Workshop SFAS 55/60 Clear Books and Delete Charge

276

Time

Evaluasi Implementasi Penilaian GCG dan Profil Risiko Berdasarkan RBBR Evaluation of the GCG Implementation Assessment and Risk Profile Based RBBR

Seminar dan MUNAS ASBANDA Seminars dan MUNAS ASBANDA

Iriyanto (Komisaris) Commissioner

WAKTU

Organizer

21-22 Juni 2013 21 Juli 2013

Seminar Risk Based Bank Rating (RBBR) dan Good Corporate Governance (GCG) Seminar Risk Based Bank Rating (RBBR) dan Good Corporate Governance (GCG)

8-9 September 2013

Workshop Menyusun Rencana Bisnis Bank Periode Jangka Pendek dan Panjang Workshop on the Bank’s Business Plan Short and Long Term Periods

11-12 September 2013



NAMA Name



MATERI Position

Workshop Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) yang Selaras dengan Profil dan Kapasitas Risiko Workshop preparation of a Business Plan Banks (RBB) is aligned with the Profile and Risk Capacity Seminar dan Lokakarya FKDKP BPD se Wilayah Barat Seminars and Workshops FKDKP BPD as the Western Region Seminar Nasional Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (BPDSI) Indonesian Regional Development Bank National Seminar (BPDSI) Seminar Bank Pembangunan Daerah (BPD) Regional Champion Seminar on Regional Development Bank (BPD) Regional Champion Jamal Attamimi (Komisaris) Commissioner

Training Evaluasi Implementasi Penilaian GCG dan Profil Risiko berdasarkan RBBR serta Penyusunan ORSA Bank Kalbar Training about evaluation on the implementation assessment of good corporate governance and risk profile based RBBR and preparation ORSA of Bank Kalbar Training dan Sharing Knowledge Terkait Hukum Pidana dan Hukum Perdata Training and Sharing Knowledge about criminal and civil law Sosialisasi Tombol Panik (TOPAN) Socialization of TOPAN

Palal Aliboro (Komisaris) Commissioner

PENYELENGGARA Organizer

WAKTU Time

11-12 Oktober 2013

22 Oktober-3 November 2013 16 Desember 2013

12-13 Desember 2013

8-9 Januari 2013

19-20 Maret 2013 22 Juli 2013

Training Evaluasi Implementasi Penilaian GCG dan Profil Risiko berdasarkan RBBR serta Penyusunan ORSA Bank Kalbar Training about evaluation on the implementation assessment of good corporate governance and risk profile based RBBR and preparation ORSA of Bank Kalbar

8-9 Januari 2013

Training dan Sharing Knowledge Terkait Hukum Pidana dan Hukum Perdata Training and Sharing Knowledge about criminal and civil law

19-20 Maret 2013

Workshop Hapus Tagih Pasca Putusan MK dan Penyusunan SOP Workshop about hair cut after constitutional court decision and preparation of SOP

5-6 Februari 2013

Seminar Forum Komunikasi Dewan Komisaris/Pengawas Wilayah Tengah BPD SI Wilayah Tengah Seminar of Forum Communications Board of Commissioners/ Supervisors of Central Region BPD

14-16 Maret 2013

Workshop Penyusunan Kebijakan ICAAP ICAAP Policy Formulation Workshop



20 Juni 2013

Penyusunan Rencana Bisnis Bank yang selaras dengan Profil & Kapasitas Risiko Preparation of Business Plan that is consistent with the profile & Risk Capacity

11-12 Oktober 2013

Seminar Prospek Ekonomi dan Perbankan Nasional 2014 Economic Outlook and National Banking 2014 Seminar

28 November 2013

277





URAIAN DIREKSI

DESCRIPTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Guidelines and Procedures of Conduct Board of Directors

Direksi Bank Kalbar melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Nomor DIR/51/Tahun 2007 tanggal 30 Maret 2007. Dalam pedoman dan tata tertib kerja Direksi tersebut telah diatur antara lain :

Board of Directors Bank Kalbar perform duties and responsibilities based on the guidelines and rules of the Board of Directors No. DIR/51/Year 2007 dated March 30, 2007. In the guidelines and work rules of the Board of Directors has been set as follows :

1. Kedudukan Direksi; 2. Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi;

1. Position of the Board of Directors; 2. Duties, Authority and Responsibilities of the Board of Directors; 3. Occupations of Directors; 4. Distribution of Duties of Directors; 5. Correspondence; 6. Board of Directors Meetings; 7. Report of the Board of Directors; 8. Working Time and Leave; 9. Ethics.

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bidang Pekerjaan Direksi; Pembagian Tugas Direksi; Korespondensi; Rapat Direksi; Laporan Direksi; Waktu Kerja dan Cuti; Etika Kerja.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan perusahaan, yang meliputi penyusunan strategi bisnis, anggaran dan rencana kerja sesuai dengan visi dan misi Bank Kalbar, mengelola Bank Kalbar sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank Kalbar, peraturan Bank Indonesia dan peraturanperaturan terkait lainnya. Direksi juga bertanggung jawab terhadap struktur pengendalian internal Bank Kalbar dan penerapan manajemen risiko serta praktikpraktik tata kelola perusahaan yang baik.

The Board of Directors are fully responsible for the implementation of the management of the company, which includes the preparation of formulating business strategy, budgets and work plans in accordance with the vision and mission of the Bank Kalbar, and manage Bank Kalbar in accordance with the authority and responsibility as stipulated in the Articles of Association of the Bank Kalbar, Bank Indonesia regulations and other related regulations. The Board of Directors is also responsible for the Bank Kalbar’s internal control structure and risk management and practices of good corporate governance.

Direksi memastikan agar praktik-praktik akuntansi Bank Kalbar sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perusahaan publik serta prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Disamping itu Direksi mengawasi pelaksanaan Audit Internal dan melakukan tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan arahan Dewan Komisaris.

The Board of Directors ensures that the accounting practices at Bank Kalbar are accordance with the provisions Bank Indonesia and the provision of public companies and the accounting principles generally accepted in Indonesia. Besides, the Board of Directors oversees the implementation of the Internal Audit and the necessary follow up in accordance with the direction of Commissioners.

278






Dalam pelaksanaannya, Direksi berhak mewakili Bank di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dalam hal mendirikan suatu usaha baru turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.

In practice, the Board of Directors is entitled to represent the Bank within and outside the Court on all matters and in any event, binding the Company to another party and the other party to the Company and to execute any action, either the management or ownership, but in terms of setting up a new venture co as well as on other companies both inside and outside the country must obtain the written consent of the Board of Commissioners.

Sebagai bagian implementasi pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, kebijakan intern bank juga mengatur wewenang dan tanggung jawab Direksi secara lebih rinci, antara lain :

As part of the implementation of Good Corporate Governance, the Bank’s internal policies manage the powers and responsibilities of the Board of Directors in greater detail, among other things :

1. Membuat dan memelihara Risalah Rapat Umum Pemegang Saham dan Risalah Rapat Direksi serta menyelenggarakan pembukuan dan administrasi perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi perseroan;

1. Creating and maintaining the Minutes of the General Meeting of Shareholders and Meeting Minutes of the Board of Directors as well as bookkeeping and administration of the Company in accordance with the standards in force for the Company; 2. Creating, implementing, monitoring, and controlling the budget and the strategic plan of the Company, including annual plans, medium term plan, and the Company’s Long Term Plan; 3. Develop an accounting system that meets the principles of internal control, particularly the separation of the maintenance function, recording, storage and monitoring and Sharia principles for a transaction based on Sharia;

2. Membuat, melaksanakan, memonitor, dan mengendalikan anggaran dan rencana strategis perseroan termasuk rencana tahunan, rencana jangka menengah, dan rencana jangka panjang perusahaan; 3. Menyusun sistem akuntansi yang memenuhi prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan serta prinsipprinsip syariah untuk transaksi berdasarkan syariah; 4. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan kegiatan perseroan, termasuk laporan keuangan, baik dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk laporan berkala lainnya menurut tata cara dan waktu yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan serta setiap kali diminta oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS); 5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Audit Eksternal, dan hasil pengawasan Bank Indonesia dan/atau otoritas lain;


4. Provide accountability and any information about the circumstances and the course of the Company in the form of a report of activities of the Company, including financial statements, either in the form of annual reports and other periodic reports in the form according to the procedures and time specified in the Articles of Association of the Company and each time it is requested by the General Meeting Shareholders (GMS); 5. Follow up audit findings and recommendations of the Internal Audit Unit, external audit, and the results of Bank Indonesia’s supervision and/ or other authorities; 279





6. Membuat kebijakan dan prosedur sebagai pedoman internal perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku; 7. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan atau berdasarkan keputusan RUPS.

6. Creating Policies and Procedures as Corporate Internal Guidelines accordance with applicable regulations; and 7. Execute other duties In accordance with the Articles of Association or decision on the terms of GMS.

Lebih lanjut, tugas dan tanggung jawab masingmasing anggota Direksi Bank Kalbar dapat disajikan sebagai berikut :

Furthermore, the duties and responsibilities each members of the Board of Directors of the Bank Kalbar can be presented as follows :

1. Direktur Utama Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dalam pelaksanaan tugas-tugas antara anggota Direksi, dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap Divisi/Cabang berdasarkan azas keseimbangan dan keserasian. Direktur Utama membawahi Direktur Pemasaran & Unit Usaha Syariah, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan serta mengkoordinir pelaksanaan bidang tugas pada Divisi Perencanaan, Divisi Audit Intern dan Divisi Corporate Secretary.

1. President Director Has the task of organizing coordination in the implementation of tasks between the members of the Board of Directors, and to provide guidance and control of the Division/Branch based on the principle of balance and harmony. Managing Director in charge of Marketing & Islamic Business Unit, Director General and Director of Compliance and coordinating the execution of tasks in the field of Planning Division, and the Division Internal Audit Division Corporate Secretary.

2. Direktur Pemasaran & Unit Usaha Syariah Memberikan arahan strategis seluruh kegiatan bisnis yang menjadi bidang tugas Divisi Unit Usaha Syariah, Divisi Treasury, Divisi Kredit, Satuan Kerja Kredit Khusus dan Satuan Kerja Elektronik Banking.

2. Director of Marketing & Sharia Business Unit Provide strategic direction all business activities in their areas of assignment Sharia Business Unit Division, Treasury Division, Credit Division, Specialized Credit Unit and Electronic Banking Unit.

3. Direktur Umum Mengkoordinir dan memantau pelaksanaan aktivitas pengelolaan teknologi informasi, pengadaan barang dan/atau jasa, informasi kondisi keuangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang menjadi bidang tugas Divisi Teknologi Informasi, Divisi Umum, Divisi Akuntansi dan Divisi Sumber Daya Manusia.

3. General Director Coordinate and monitor the implementation of management activities of information technology, procurement of goods and/or services, information of financial condition and management of human resources in their areas of assignment Information Technology Division, General Affair Division, Accounting Division and the Division of Human Resources.

4. Direktur Kepatuhan Mempunyai tugas mengkoordinir Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko, dalam rangka memantau/menjaga dan menerapkan langkah-langkah yang diperlukan agar Bank tidak menyimpang dari ketentuan perundangundangan yang berlaku dan komitmennya kepada Bank Indonesia.

4. Compliance Director Has the task of coordinating Compliance and Risk Management Division, in order to monitor maintain and implement the necessary measures so that the Bank does not deviate from the provisions of the applicable legislation and commitment to Bank Indonesia.

280






Jumlah, Komposisi dan Independensi Direksi

The Number, Composition and Independence of the Board of Directors

Jumlah anggota Direksi Bank Kalbar adalah 4 (empat) orang yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Pemasaran dan Unit Usaha Syariah, Direktur Umum dan Direktur Kepatuhan. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia dan memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional sebagai pejabat eksekutif bank. Anggota Direksi diangkat, diganti dan/atau diberhentikan melalui keputusan RUPS berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris setelah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.

The number of members of the Board of Directors of Bank Kalbar are 4 (four) persons consisting of the President Director, the Director of Marketing and Sharia Business Unit, General Director and Compliance Director. All members of the Board of Directors reside in Indonesia and has an experience of more than 5 (five) years in the field of operations as executive officer of the Bank. Members of the Board of Directors appointed, replaced and or dismissed by decision of the AGM based on the proposal of the Board of Commissioner after considering the recommendations of the Remuneration and Nomination Committee.

Seluruh anggota Direksi telah memenuhi Fit and Proper Test sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain. Anggota Direksi juga tidak pernah memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

All members of the Board of Directors have met the Fit and Proper Test in accordance with Bank Indonesia regulations and do not double post as a member of the Board of Commissioners, the Board of Directors or executive officers of Banks, corporations and/or other institutions. Members of the Board of Directors also never give general authority to any other party that resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors.

Susunan Keanggotaan Direksi

Membership Composition of the Board of Directors

Anggota Direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya setelah memperhatikan ketentuan Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya.

Members of the Board of Directors appointed by the General Meeting for a period of 4 (four) years and may be reappointed for a second term after observing the provisions of Bank Indonesia and/or Financial Services Authority with no prejudice to the rights of GMS to dismiss at any time by stating the reasons.

Susunan Keanggotaan Direksi Bank Kalbar Tahun 2013

Membership Composition of the Board of Directors Bank Kalbar in 2013

NAMA

NO.

JABATAN

Name

Position

DOMISILI

PERIODE

Pontianak

2013 - 2017

Domicile

Period

1.

Sudirman HMY

Direktur Utama President Director

2.

Sirwan Fahruddin

Direktur Pemasaran & Unit Usaha Syariah Director of Marketing & Sharia

Pontianak

2010 - 2014

3.

Samsir Ismail

Direktur Umum General Director

Pontianak

2010 - 2014

4.

Musafir

Direktur Kepatuhan Compliance Director

Pontianak

2011 - 2015


281




Susunan Direksi tersebut telah dicatat dalam administrasi Bank Indonesia melalui Surat Bank Indonesia yaitu :


Composition of the Board of Directors has been recorded in the administration of Bank Indonesia through Letter of Bank Indonesia, namely :

Pencatatan Administrasi Bank Indonesia

Note in the Administration of Bank Indonesia

NAMA

NO.

NOMOR & TANGGAL SURAT

Name

No & Date of Letter

1.

Sudirman HMY

Nomor 12/34/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 April 2010 dated April 7, 2010

2.

Sirwan Fahruddin

Nomor 12/34/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 April 2010 dated April 7, 2010 Nomor 13/10/DPbS/Ptk tanggal 25 Agustus 2011 dated August 25, 2011

3.

Samsir Ismail

Nomor 12/34/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 7 April 2010 dated April 7, 2010

4.

Musafir

Nomor 13/26/GBI/DPIP/Rahasia tanggal 4 Maret 2011 dated March 4, 2011

Jumlah, komposisi, integritas dan kompetensi anggota Direksi sesuai dengan kegiatan usaha bank serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia, antara lain :

The number, composition, integrity and competence the member of Board of Director accordance with the bank’s business activities and is in compliance with Bank Indonesia regulations, among other :

1. Jumlah anggota Direksi sampai posisi akhir tahun 2013 terdiri dari 4 (empat) orang;

1. Total membership of the Board of Directors until the end of the year 2013 consist of 4 (four) persons; 2. All members of the Board of Directors reside in Indonesia; 3. Replacement and/or appointment the members of Board of Director recommended by the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioner and then to the GMS; 4. All members of the Board of Directors has more than 5 (five) years experience in banking operations as Bank’s executives officer; 5. There is no general authority of the Board of Directors to another party which resulted in the transfer of duties and functions of the Board of Directors; 6. There were no members of the Board of Directors either individually or collectively, have a shares exceeding 25% of the paid up capital of another company; 7. Directors have been appoint members of the Committee based on the decision of the Board of Commissioners meeting; 8. Majority of members of the Board of Directors not having family relations up to the second with fellow members or the members of the Board of Directors and Board of Commissioners;

2. Semua anggota Direksi berdomisili di Indonesia; 3. Penggantian dan atau pengangkatan anggota Direksi direkomendasikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris kemudian kepada RUPS; 4. Semua anggota Direksi memiliki pengalaman lebih dari 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan sebagai pejabat eksekutif bank; 5. Tidak terdapat kuasa umum dari anggota Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi; 6. Tidak ada anggota Direksi baik secara sendiri ataupun bersama, memiliki saham melebihi dari 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain; 7. Direksi telah mengangkat anggota Komite yang didasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris; 8. Mayoritas anggota Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris; 282






9. Direksi tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Komisaris, Direksi atau pejabat eksekutif pada Bank, Perusahaan dan/atau lembaga lain, kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum.

9. Board of Director does not have a double post as Commissioner, the Board of Directors or executive officers of the Bank, the Company and/or other institution, except the matters set out in the Bank Indonesia Regulation on the Implementation of GCG for Commercial Banks.

Rapat Direksi

Board of Directors Meeting

Direksi mengadakan rapat menyangkut operasional Bank secara berkala sesuai kebutuhan, dengan melakukan koordinasi antar anggota Direksi, dengan para Kepala Divisi dan/atau para Pemimpin Cabang. Sepanjang tahun 2013, Direksi telah menyelenggarakan 8 (delapan) kali rapat dengan agenda sebagai berikut :

The Board of Directors held a meeting regarding the operations of the Bank on a regular basis as needed, in coordination among the members of the Board of Directors, with the Division Head and/ or the Branch Manager. Throughout the year 2013, the Board of Directors has held 8 (eight) meetings with the following agenda :

Pelaksanaan Rapat Direksi Tahun 2013

Implementation Meeting of the Board of Directors in 2013

NO.

TANGGAL Date

MATERI PEMBAHASAN

DISCUSSION

1.

15 Januari 2013

• Pembahasan Penetapan Target Cabang Tahun 2013 • Pemberitahuan Pemeriksaan Hasil Pajak

• Discussion of targeting branch offices in 2013 • Notification of the tax assessment

2.

06 Mei 2013

Rencana Pembelian Tanah Kantor Pusat dan Pembahasan Draft Laporan GCG Tahun 2012

Planned purchase of the central office land and the discussion of the draft GCG report in 2012

3.

17 Mei 2013

• Pembahasan Lokasi Tanah Untuk Kantor Pusat • Pembahasan ATM • Tema Kalender Bank Kalbar Tahun 2014

• Discussion about the land location for the head office • Discussion about ATM • Theme Bank Kalbar’s calendar 2014

4.

21 Juni 2013

• Pembuatan Gapura Pasar Flamboyan Kerjasama Pemerintah Kota Pontianak dengan Bank Kalbar • Pembuatan Pos Keamanan (Pos Jaga) • Pembuatan Gantungan dan Penomoran untuk Pedagang Pasar Flamboyan (Lapak dan Kios)

• Constructing a gate at flamboyant market cooperation between Pontianak City Government and Bank Kalbar • Manufacture of security posts • Manufacture of hanger and traders numbering at Flamboyan Market (stalls and kiosks)

5.

30 Agustus 2013

Pembahasan Kebijakan Umum Direksi (KUD) Tahun 2014

Discussion of Director’s public policy 2014

6.

08 Oktober 2013

Persiapan Penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014

Preparation of Bank’s Business Plan (RBB) 2014

7.

16 Oktober 2013

Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014 (Lanjutan)

Discussion of the bank’s business plan 2014 (continued)

8.

22 Oktober 2013

Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014 (Lanjutan)

Discussion of the bank’s business plan 2014 (continued)


283





Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Joint Meeting of the Board of Directors and Board of Commissioners

Selain mengadakan rapat dengan para Kepala Divisi dan/atau Pemimpin Cabang, Direksi juga melakukan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris untuk membicarakan perkembangan Bank. Sepanjang tahun 2013, Direksi telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Dewan Komisaris sebanyak 13 (tiga belas) kali rapat, dengan agenda sebagai berikut :

In addition to meeting with the Division Head and/or the Branch Manager, the Directors also conduct a coordination meeting with the Board of Commissioners to discuss the development of the Bank. Throughout the year 2013, the Board of Directors has organized a coordination meeting with the Board of Commissioners of 13 (thirteen) meetings, with the following agenda :

Pelaksanaan Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2013

Implementation of the Joint Meeting of the Board of Directors and the Board of Commissioners in 2013

NO.

284

TANGGAL Date

MATERI RAPAT

MEETING POINT

1.

8 Januari 2013

Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tugas Tahun 2012 serta lain-lain yang dianggap perlu

Discussion of the results of the implementation of tasks in 2012 as well as others that may be necessary

2.

4 April 2013

Cloosing Meeting Audit Laporan Keuangan KAP Husni Mucharam dan Rasidi Tahun Buku 2012

Closing Meeting audits of financial statements by Firm Husni Rasidi Mucharam and Fiscal Year 2012

3.

28 Mei 2013

Pembahasan Draft Laporan GCG Tahun 2012

Discussion of the GCG draft report in 2012

4.

10 Juni 2013

Progres BPD Regional Champion dan Pembahasan Kinerja Keuangan Bank Kalbar pada April dan Mei 2013

Progress BPD regional champion and discussion bank kalbar’s financial performance in April and May 2013

5.

21 Agustus 2013

Pembahasan Kebijakan, Strategi serta Kinerja Direksi Bank Kalbar

Discussion of policies, strategies and performance of the bank kalbar’s directors

6.

4 September 2013

Perkembangan Kasus Fraud pada Kantor Capem Sosok

Development of fraud cases in the branch office Sosok

7.

23 September 2013

Persiapan Pelaksanaan Penarikan Undian Simpeda Tingkat Nasional BPD-SI

Preparation of drawing national Simpeda BPD-SI

8.

11 November 2013

Pembahasan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2014

Discussion of the proposed business plan banks (RBB) in 2014

9.

19 November 2013



10.

21 November 2013



11.

25 November 2013



12.

11 Desember 2013

Pembahasan Evaluasi Kinerja Posisi November 2013

Discussion of the performance evaluation of the position of november 2013

13.

31 Desember 2013

Pembahasan Evaluasi Kinerja Akhir Tahun 2013

Discussion of the performance evaluation of the end of 2013






Program Pelatihan Direksi

Training Program Directors

Direksi senantiasa membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu selama tahun 2013 Direksi telah mengikuti berbagai program pelatihan, konferensi, seminar maupun workshop, dengan agenda sebagai berikut :

Directors continue to cultivate learning on an ongoing basis in order to increase knowledge about banking and the latest development of financial and other related fields to support the execution of their duties and responsibilities. To the Board of Directors for the year 2013 has attended various training programs, conferences, seminars and workshops, with the following agenda :

Program Pelatihan Direksi Tahun 2013 Training Program Directors in 2013

NAMA

MATERI

Name

Sudirman HMY (Direktur Utama) President Director

Position

PENYELENGGARA Organizer

WAKTU Time

Seminar dan Munas ASBANDA XIII Seminars and National Consensus ASBANDA XIII

ASBANDA

24 Maret 2013

Seminar IBEX 2013 Seminars IBEX 2013

ASBANDA

23 Mei 2013

Studi Banding & Training Borders Manajement System Comparative Study and Training Borders Management System

PEMDA Pemerintah USA Canada

19 Oktober 2013

Seminar Prospek Ekonomi dan Perbankan Nasional 2014 Economic Outlook and National Banking Seminars 2014

FKDKP

28 November 2013

Seminar Nasional BPDSI BPDSI National Seminars

ASBANDA

16 Desember 2013

Samsir Ismail (Direktur Umum) General Affair Director

Workshop IBM Smart Solution

PT. IBM Indonesia

8 Oktober 2013

Sirwan Fahruddin (Direktur Pemasaran & Unit Usaha Syariah) Director of Marketing & Sharia

Uji Proyeksi Kinerja Sektor Unggulan Bagi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Test of Projected Performance on Leading Sector for Banks and Other Financial Institutions

PT. Risk Management Guard (RMG)

20 Maret 2013

Seminar dan Munas ASBANDA XIII Seminars and National Consensus ASBANDA XIII

ASBANDA

24 Maret 2013

Persiapan Implementasi Sistem BI-RTGS/SSSS Preparation for Implementation BI-RTGS/SSSS System

Bank Indonesia

24 Juli 2013

Musafir (Direktur Kepatuhan) Compliance Director

Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia Socialization of Bank Indonesia Regulations

Bank Indonesia

17 Januari 2013

Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia & Gratifikasi Socialization Bank Indonesia’s Terms & Gratuities

Bank Indonesia

14 Maret 2013

Seminar Nasional PPATK PPATK National Seminars

PPATK

2 Mei 2013

Seminar & Rapat FKDKP FKDKP Seminars & Meeting

FKDKP

16 Mei 2013

Sosialisasi Perkembangan Terkini Laporan Stabilitas Moneter & Sistem Keuangan Socialization about Recent Progress Reports Monetary Stability and Financial System

Bank Indonesia

16 September 2013


285





Suksesi Direksi

Succession of Directors

Sepanjang tahun 2013, berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Bank Kalbar tanggal 14 Februari 2013, memberhentikan dengan hormat Drs. Sudirman HMY, MM selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat terhitung mulai tanggal 24 Februari 2013, dan mengangkat kembali Drs. Sudirman HMY, MM selaku Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat terhitung mulai tanggal 25 Februari 2013 untuk periode 2013-2017.

Throughout the year 2013, based on the results of the General Meeting of Shareholders of the Bank Kalbar Extraordinary dated February 14, 2013, to dismiss with respect Drs. Sudirman HMY, MM as President Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat from the date of February 24, 2013, and raised the Drs. Sudirman HMY, MM as President Director of PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat from the date of February 25, 2013 for the period 2013-2017.

ASSESSMENT DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ASSESSMENT BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Prosedur penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dan kinerja Direksi dilakukan melalui mekanisme RUPS dan secara self assessment terhadap pelaksanaan GCG Bank Kalbar.

Assessment procedures for the performance of the Board of Commissioners and Directors’ performance is done through the mechanism of GMS and self assessment GCG Bank Kalbar.

Penilaian melalui mekanisme RUPS dilakukan berdasarkan realisasi pencapaian target-target yang telah ditetapkan yang dirangkum dalam Laporan Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris yang disampaikan kepada para Pemegang Saham.

Assessment is done through the mechanism of GMS based on the realization that the targets have been set which are summarized in the Report of the Board of Directors and Board of Commissioners Accountability submitted to the Shareholders.

Sementara penilaian secara self asessment dilakukan sendiri oleh bank berdasarkan pada 11 (sebelas) faktor penilaian pelaksanaan GCG, yang diantaranya menilai tentang Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/ PBI/2006 Pasal 65 dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 9/12/DPNP Huruf G, tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum.

While self assessment and assessment carried out by the Bank based on the 11 (eleven) GCG assessment factors, which include judging on the Implementation of Duties and Responsibilities of Directors and Board of Commissioners, as stipulated in Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 Article 65 and Circular Letter of Bank Indonesia No. 9/12/DPNP letters G, on the Implementation of Good Corporate Governance for Banks.

286






REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI REMUNERATION BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

Prosedur Penetapan Remunerasi

Procedure for Determination of Remuneration

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari remunerasi dalam bentuk gaji, tunjangan, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura. Sedangkan untuk fasilitas lain dalam bentuk natura yaitu pemeliharaan kesehatan, Jamsostek dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

Remuneration and other facilities are accepted by the Board of Commissioners and Board of Directors consists of remuneration in the form of salaries, allowances, tantien and other facilities in the form of non natura. As for the other facilities in kind ie health care, Social Security and other facilities that may not be owned or possessed.

Prosedur penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dimulai dari tahapan kajian dan penyampaian rekomendasi oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya Dewan Komisaris mempelajari dan memberikan persetujuan atas rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi yang kemudian diusulkan kepada RUPS. Sebagai tahap akhir, RUPS yang terdiri dari para pemegang saham memberikan persetujuan serta menetapkan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi. Selanjutnya tata cara dan pelaksanaan pemberian serta pembayaran remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang telah diputuskan oleh RUPS, dilaksanakan oleh Perseroan yang diwakili oleh Direksi dan Dewan Komisaris.

Procedure remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors began the study of the stages and to submit recommendations by the Remuneration and Nomination Committee to the Board of Commissioners. Furthermore, the Board of Commissioners to study and approve the recommendation of the Remuneration and Nomination Committee is then proposed to the AGM. As a final stage, which consists of AGM shareholders approve and set the remuneration of the Commissioners and Directors. Furthermore, the procedures and the implementation of the provision and payment of remuneration to the Board of Commissioners and Board of Directors that has been decided by the AGM, held by the Company are represented by the Board of Directors and Board of Commissioners.

Struktur Remunerasi

Remuneration Structure

Remunerasi dan jenis fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain meliputi :

Remuneration and other facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors, among others, include :

1. Remunerasi dalam bentuk gaji, tunjangan, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura. 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura yakni pemeliharaan kesehatan, Jamsostek dan fasilitas lainnya yang dapat dimiliki maupun tidak dapat dimiliki.

1. Remuneration in the form of salaries, allowances, bonus and other facilities in the form of non natura. 2. Other facilities in the kind of health care, Social Security and other facilities that may not be owned or possessed.


287




Remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima oleh Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2013, adalah sebagai berikut :


Remuneration and other facilities are accepted by the Board of Commissioners and Board of Directors during the year 2013, are as follows :

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Tahun 2013

Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors in 2013

JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN NO.

Total Received in 1 Year

JENIS REMUNERASI & FASILITAS LAINNYA Remuneration & Other Types of Facilities

DEWAN KOMISARIS

ORANG People

1.

Remunerasi

2.

Fasilitas Lain

Remuneration Other Facilities

JUMLAH Total

DIREKSI

Board of Commissioners

Board of Directors

NOMINAL (Rp Juta) Nominal (Rp Million)

ORANG People


4

13.869

4

22.148

4

216

4

461

8

14.085

8

22.609

Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

The number of members of the Board of Commissioners and Board of Directors who receive remuneration package within 1 (one) year, which are grouped in the range of income levels, as follows:

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Berdasarkan Tingkat Penghasilan Dalam 1 Tahun Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors by Level Income In 1 Year

REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN Remuneration per Person in 1 Year

DIREKSI

Board of Directors

Diatas Rp2 miliar Above Rp2 billion

4

4

Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Above Rp1 billion to Rp2 billion

-

-

Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above Rp500 million to Rp1 billion

-

-

Rp500 juta kebawah Rp500 million Down

-

-

4

4

JUMLAH Total

288

DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners






HUBUNGAN AFILIASI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN PEMEGANG SAHAM PENGENDALI AFFILIATE RELATIONS OF DIRECTORS, COMMISSIONERS AND CONTROLLING SHAREHOLDER

Selama tahun 2013, diantara masing-masing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi maupun antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi yang mencakup hubungan keluarga, hubungan keuangan dan kepengurusan serta kepemilikan saham pada perusahaan lain sampai dengan derajat kedua baik vertikal maupun horisontal. Masingmasing anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi juga tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali Bank Kalbar.


During the year 2013, among the respective members of the Board of Commissioners and the Board of Directors and the members of the Board of Commissioners to the Board of Directors does not have an affiliate relationship that includes family relationships, financial and relationship management as well as ownership in other companies to the second degree vertical and horizontal. Each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors also has no affiliation with the controlling shareholder of Bank Kalbar.

289





URAIAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

DESCRIPTION OF THE BOARD OF SHARIA SUPERVISORS

Bank Kalbar memiliki Unit Usaha Syariah, yang terdiri dari Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kas Syariah, karena itu didalam struktur organisasi terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengarahkan atau memberikan opini dan mengawasi apakah akad-akad yang melandasi produk dan jasa layanan bank telah sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah Islam. Dewan Pengawas Syariah diangkat melalui RUPS dan telah mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) - Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Jakarta.

Bank Kalbar has Islamic business units, Branch Offices, Sub Branch Office and Cash Sharia Office, then the organizational structure of the Sharia has Supervisory Board are in charge of directing (give opinions) and monitor whether the underlying contract of products and services the Bank has been in accordance with the rules and principles Islamic sharia principles. Sharia Supervisory Board appointed by the AGM and has received approval from the National Sharia Board (DSN) - Indonesian Ulema Council (MUI) in Jakarta.

Seluruh produk dan layanan yang diberikan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah (Bank Kalbar UUS) telah mendapat pengesahan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) sebelum dipasarkan kepada masyarakat. Hal tersebut dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan prinsip serta fatwa-fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

All products and services provided by PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Islamic Business Unit (UUS Bank of West Kalimantan) was approved by the National Sharia Board (DSN) before marketed to the public, it is intended that do not conflict with the principles and fatwas have been issued by the DSN.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Duties and Responsibilities of the Sharia Supervisory Board

Adapun tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/48/DIR Tahun 2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Pengawas Syariah PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Unit Usaha Syariah, yaitu :

The duties and responsibilities of Sharia Supervisory Board are regulated in Decree Directors No. SK/48/ DIR Year 2010 dated February 15, 2010 on the Code and Charter Sharia Supervisory Board of PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Sharia Business Unit, namely :

1. Memberikan nasehat dan saran kepada Direksi dan Kepala Divisi Unit Usaha Syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah; 2. Melakukan pengawasan, baik secara aktif maupun pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa Dewan Syariah Nasional serta memberikan pengarahan/ pengawasan atas produk/jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah; 3. Sebagai mediator antara Bank dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari bank yang memerlukan kajian dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional; 4. Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance;

1. Provide counsel and advice to the Board of Directors and Head of Sharia Division on matters relating to aspects of sharia; 2. Conducting surveillance, either actively or passively, especially in the implementation of the National Islamic Council fatwa and provide guidance/ supervision of products services and business activities to conform with Islamic principles; 3. As a mediator between the Bank and the National Islamic Council in communicating development proposals and suggestions of bank products and services that require further investigation and a ruling from the National Sharia Council; 4. The Sharia Supervisory Board shall perform the duties and responsibilities in accordance with the principles of good corporate governance;

290






5. Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI; 6. Menilai aspek syariah terhadap pedoman, dan produk yang dikeluarkan bank; 7. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank; 8. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI; 9. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia.

5. Ensure and oversee compliance of bank operations against the fatwa issued by the DSN- MUI; 6. Assessing aspects of sharia to the guidelines, and products issued by banks; 7. Gives opinion on the implementation of the operational aspects of Sharia Banks in the overall financial statement of the Bank; 8. Assessing new products and services for which there is no fatwa sought to DSN-MUI fatwa;

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah

Membership of the Sharia Supervisory Board

Komposisi Dewan Pengawas Syariah pada Bank Kalbar Unit Usaha Syariah Tahun 2013 berjumlah 3 (tiga) orang yang dijabat oleh ulama dan cendekiawan yang memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta track record yang baik.

The composition of the Supervisory Board of Bank Kalbar’s Islamic Business Unit year 2013 amounted 3 (three) persons were held by scholars and intellectuals who have integrity, competence and financial reputation and have a good track record.

Susunan keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalbar pada tahun 2013 adalah sebagai berikut :

The composition of the membership of the Sharia Supervisory Board of the Bank Kalbar in the year 2013, were as follows :

9. Delivering report on sharia supervision at least every 6 (six) months to the Board of Directors, Board of Commissioners, DSN-MUI and Bank Indonesia.

Susunan Keanggotaan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalbar Tahun 2013 Membership Composition of the Board of Sharia Supervisors Bank Kalbar in 2013

NAMA

NO.

JABATAN

Name

Position

1.

H. Usman M. Thayib, SE, MM

Ketua Dewan Pengawas Syariah Chairman of the Sharia Supervisory Board

2.

Dr. H. Wajidi Sayadi, M.Ag

Anggota Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Member

3.

Dr. Harjani Hefni, LC, MA

Anggota Dewan Pengawas Syariah Sharia Supervisory Board Member

Selama tahun 2013, anggota Dewan Pengawas Syariah pada Bank Kalbar Unit Usaha Syariah tidak memiliki rangkap jabatan pada lembaga keuangan syariah lainnya.


During the year 2013, the Sharia Supervisory Board at Bank Kalbar’s Islamic Business Unit absence of double positions in other Islamic financial institutions.

291





Rapat Dewan Pengawas Syariah

Meeting of the Sharia Supervisory Board

Selama tahun 2013, Dewan Pengawas Syariah Bank Kalbar telah menyelenggarakan 14 (empat belas) kali rapat dengan agenda sebagai berikut :

During 2013, the Bank Kalbar’s Sharia Supervisory Board has organized fourteen (14) meetings with the following agenda :

Pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013

Implementation Meeting of the Board of Sharia Supervisors in 2013

NO.

292

TANGGAL Date

MATERI RAPAT

MEETING POINT

1.

18 Januari 2013

Pembinaan Keagamaan sekaligus sosialisasi tentang Perbankan Syariah terhadap segenap manajemen bank serta karyawan/karyawati Unit Usaha Syariah Bank Kalbar, sesuai dengan SE BI No. 12/13/DPbS tanggal 20 April 2010 perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Religious guidance and socialization of Islamic Banking at once to all the bank’s management and employees Bank Kalbar Islamic Business Unit, according to SE BI No.12/13/DPbS dated April 20, 2010 regarding the implementation of Good Corporate Governance for Islamic Banks and Sharia Business Units

2.

26 Februari 2013

Permohonan Opini Syariah tentang Produk Pembiayaan Serbaguna Murabahah iB Produktif

Request on sharia opinion about Murabahah Multipurpose Financing iB productive

3.

28 Februari 2013

Pendalaman materi tentang produk Pembiayaan Serbaguna Murabahah iB Produktif (lanjutan)

Know more about the matter of produk Murabahah Multipurpose Financing iB productive (continued)

4.

08 Maret 2013

Penetapan Opini Syariah tentang Produk Pembiayaan Serbaguna Murabahah iB Produktif (lanjutan)

Determination on sharia opinion about Murabahah Multipurpose Financing iB productive

5.

12 April 2013

Membahas hasil laporan pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG) Tahun 2012, DPS memandang perlu untuk mengetahui kriteria penilaian supaya bisa mempertahankan peringkat 1 (satu)

Discussing the results of the implementation of good corporate governance report (GCG) In 2012, DPS sees the need to know the assessment criteria in order to maintain the 1st rating

6.

03 Mei 2013

Membahas hasil pengawasan/Pemeriksaan DPS Bank Kalbar Syariah periode tahun 2012/2013 pada Unit Usaha Syariah Bank Kalbar

Discussing the results of the supervision/ examination Bank Kalbar DPS Syariah-year period 2012/2013 in the Bank Kalbar Islamic Business Unit

7.

16 Mei 2013

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2012

Annual General Meeting of Shareholders (AGM) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat for Fiscal Year 2012

8.

07 Juni 2013

Membahas penyusunan Laporan Hasil Pengawasan DPS Semester I Tahun 2013 Unit Usaha Syariah Bank Kalbar

Discuss the preparation of the monitoring results of the 1st half of 2013 Bank Kalbar Islamic Business Unit

9.

11 Juli 2013

Pembahasan hasil Pemeriksaan Dewan Pengawas Syariah

Discussion the results of the examination by Sharia Supervisory Board

10.

16 Agustus 2013

Pembahasan menyikapi Dokumen Akad Multiguna Rahn iB

Discussion on the respond towards Akad Multipurpose Rahn iB document.

11.

31 September 2013

Pembahasan persiapan pembinaan rutin karyawan

Discussion on the preparation of routine development for employees

12.

31 Oktober 2013

Pembahasan persiapan kunjungan/pengawasan ke Kantor Cabang Pembantu Syariah dalam rangka penyusunan Laporan Semester II Tahun 2013 DPS

The discussion in preparation to visit/ surveillance Sharia Branch Office towards preparing Second Half Year 2013 DPS Reports

13.

15 November 2013

Membahas Keputusan DSN/MUI No.01/ DSN-MUI/X/2013 tanggal 04 November 2013 tentang Pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) dalam produk pembiayaan

Discusses Decision DSN / MUI No.01/DSNMUI/X/2013 dated November 4, 2013 on Guidelines for Implementation of Musharaka Mutanaqishah (MMQ) in financing products



NO. 14.

TANGGAL


MATERI RAPAT

Date

18 Desember 2013



MEETING POINT

Menyampaikan/membahas Hasil Ijtima Sanawi IX DPS Perbankan Syariah tanggal 9 - 12 Desember 2013 di Bogor, Jawa Barat.

Convey / discuss the results of Ijtima Sanawi IX DPS Islamic Banking dated December 9 to 12 2013 in the Bogor, West Java

Opini Dewan Pengawas Syariah

Opinion Sharia Supervisory Board

Selama tahun 2013, Dewan Pengawas Syariah Bank Kalbar telah mengeluarkan opini sebagai berikut :

During the year 2013, the Sharia Supervisory Board of Bank Kalbar has issued the following opinion :

Opini Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013

Opinion of the Board of Sharia Supervisors in 2013

NO.

TANGGAL Date

PERIHAL

TOPIC

1.

07 Januari 2013

Opini Syariah/Informasi Segmen Usaha Syariah Laporan Triwulan IV Tahun 2012

Opinion sharia/Islamic business segment information quarter IV 2012

2.

11 Maret 2013

Opini Syariah Produk Pembiayaan Serba Guna (PSG) Murabahah iB Produktif

Opinion of Islamic Financing Products Multipurpose (PSG) Murabaha iB Productive

3.

01 April 2013

Opini Syariah/Informasi Segmen Usaha Syariah Laporan Triwulan I Tahun 2013

Opinion Sharia/Islamic Business Segment Information Reports First Quarter 2013

4.

02 Mei 2013

Opini Syariah Hasil Pe-ngawasan Dewan Pengawas Syariah Bank Kalbar Tahun 20122013

Opinion on the Monitoring Results by Sharia Supervisory Board of Bank Kalbar Year 20122013

5.

30 Juni 2013

Opini Syariah/Informasi Segmen Usaha Syariah Laporan Triwulan II Tahun 2013

Opinion Sharia/Islamic Business Segment Information Reports Second Quarter 2013

6.

30 September 2013

Opini Syariah/Informasi Segmen Usaha Syariah laporan Triwulan III Tahun 2013

Opinion Sharia/Islamic Business Segment Information Reports Third Quarter 2013


293





Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Remuneration Sharia Supervisory Board

Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Dewan Pengawas Syariah selama tahun 2013, adalah sebagai berikut :

Remuneration and other facilities are accepted by the Shariah Supervisory Board during 2013, are as follows :

Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Tahun 2013 Remuneration of the Board of Sharia Supervisor in 2013

NO.

JENIS REMUNERASI & FASILITAS LAINNYA Remuneration & Other Types of Facilities

1.

Remunerasi

2.

Fasilitas Lainnya *) :

Remuneration Other Facilities

JUMLAH Total

JUMLAH DITERIMA DALAM 1 TAHUN Total Received in 1 Year

ORANG People


3

127

-

-

3

127

*) Dinilai dalam ekuivalen Rupiah Assessed in equivalent Rupiah

Jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan, sebagai berikut :

The number of members of the Sharia Supervisory Board receives remuneration package within 1 (one) year, which are grouped in the range of income levels, as follows :

Remunerasi Dewan Pengawas Syariah Berdasarkan Tingkat Penghasilan Dalam 1 Tahun Remuneration of the Board of Sharia Supervisors by Level Income In 1 Year

REMUNERASI PER ORANG DALAM 1 TAHUN *) Remuneration per Person in 1 Year

JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH Board of Commissioners

Diatas Rp2 miliar Above Rp2 billion

-

Diatas Rp1 miliar s/d Rp2 miliar Above Rp1 billion to Rp2 billion

-

Diatas Rp500 juta s/d Rp1 miliar Above Rp500 million to Rp1 billion

-

Rp500 juta kebawah Rp500 million Down

3 JUMLAH Total

3

*) Yang diterima dalam bentuk keuangan (non natura) Are received in the form of financial (non benefit in kind)

294






Halaman ini sengaja dikosongkan

This page is intentionally left blank


295





KOMITE AUDIT AUDIT COMMITTEE

Komite Audit dibentuk berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Direksi Nomor SK/85/DIR Tahun 2007 tanggal 20 Juli 2007, dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

The Audit Committee was formed on the recommendation of the Board of Commissioners were followed up by the Board of Directors Decision No. SK/85/DIR 2007 dated July 20, 2007, in order to comply with Bank Indonesia Regulation Number 8/4/PBI/2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006.

Susunan Keanggotaan Komite Audit

Membership Composition of the Audit Committee

Jumlah anggota Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan Komite Audit pada tahun 2013 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Audit dari pihak independen.

The number of Audit Committee members for 3 (three) persons with the composition of the membership of the Audit Committee in 2013 consisting of 1 (one) Independent Commissioner as Chairperson and members and 2 (two) members of the Audit Committee from independent side.

Komite Audit secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman dalam bidang akuntansi, keuangan, hukum dan perbankan. Ketua Komite Audit merangkap anggota berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/44/DIR Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Susunan Komite Audit & Komite Pemantau Risiko pada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Audit Committee collectively has the competence and experience in accounting, finance, and banking law. Chairman of the Audit Committee and member based on Decree No. SK/44/DIR in 2012 the Board of Directors dated March 6, 2012 on the Organization of the Audit Committee and the Risk Oversight Committee of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Susunan Keanggotaan Komite Audit Bank Kalbar Tahun 2013

Membership Composition of the Audit Committee Bank Kalbar in 2013

NAMA

NO.

1.

2.

3.

296

Name

JABATAN Position

KUALIFIKASI PENDIDIKAN & PENGALAMAN KERJA

Qualification Education & Work Experience

Iriyanto

Ketua (Komisaris Independen) merangkap anggota Chairman (Independent Commissioner) and member

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Profile can be viewed at the Board of Commissioners

Slamet Rahardjo

Anggota (Pihak Independen) Members (The Independent)

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Komite Dewan Komisaris Profile can be viewed on the Committee of the Board of Commissioners Profile

Nella Yantiana








Independensi Anggota Komite Audit

Independence of the Audit Committee Members

Kriteria Umum untuk diangkat menjadi Komite Audit adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik, dan seluruh Anggota Komite Audit bersifat independen.

General criteria to be appointed as the Audit Committee are to have integrity, good character and morals, and all Members of the Audit Committee are independent.

Seluruh anggota Komite Audit berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

All members of the Audit Committee from the independent party does not have a financial relationship, management, ownership of shares and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.

Susunan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam pasal 38 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang menegaskan bahwa anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari pihak independen yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

The members of the Audit Committee meets the requirements set by Bank Indonesia in Article 38 paragraph (1) Bank Indonesia Regulation No. 8/4/ PBI/2006 on the implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 30, 2006, which confirms that the members of the Audit Committee consists of at least an independent commissioner, an independent party who has expertise in finance or accounting and an independent party who has expertise in the legal or banking.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Komite Audit bertugas memberikan pendapat profesional yang Independen kepada Dewan Komisaris mengenai laporan dan informasi lain yang disampaikan oleh Direksi dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta melaksanakan tugasnya berdasarkan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Komite Audit dan Piagam Komite Audit. Seluruh anggota Komite Audit bersifat Independen, baik terhadap Direksi, Auditor Eksternal maupun Auditor Internal.

The Audit Committee is tasked with providing independent professional opinion to the Board of Commissioners on reports and other information submitted by the Board of Directors and to identify issues that require the attention of the Board of Commissioners as well as carrying out their duties by the Company Guidance Book (BPP) and the Audit Committee Charter Audit Committee. All members of the Audit Committee are independent, both the Board of Directors, the External Auditor and Internal Auditor.


297





Secara lebih rinci, tugas dan tanggung jawab Komite Audit berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum adalah sebagai berikut :

In more detail, the duties and responsibilities of the Audit Committee by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 30, 2006 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 31, 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance Commercial Bank are as follows :

1. Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan. 2. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap : a. Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern; b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku; c. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku; d. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Satuan Kerja Audit Intern, Akuntan Publik, dan hasil pengawasan Bank Indonesia, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. 3. Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

1. The Audit Committee conduct monitoring and evaluation of planning and audits execution and follow-up of the results of the audit in order to assess the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process. 2. Conduct monitoring and evaluation of : a. Implementation of the Internal Audit Unit task; b. Suitability of the audit by the Public Accountant Firm with applicable auditing standards; c. Conformity of financial statements with the applicable accounting standards; d. The follow-up by the Board of Directors on the findings of the Internal Audit Unit, public accountants, and the results of Bank Indonesia’s supervision, in order to provide recommendations to the Board of Commissioners. 3. Committee shall make recommendations for the appointment of the Public Accountants and Public Accounting Firm to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Activities of the Audit Committee

Fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Audit pada tahun 2013 antara lain :

The focus of the activities undertaken by the Audit Committee in 2013, among others :

1. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas Divisi Audit Intern.

1. Conduct monitoring and evaluation of implementation of the tasks of the Internal Audit Division. 2. Monitor the implementation of the follow-up by the Board of Directors on the findings and recommendations of the Internal Audit Division, Public Accountant Firm (KAP) and the results of monitoring of Bank Indonesia and other supervisory authorities.

2. Memantau pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan dan rekomendasi Divisi Audit Intern, Kantor Akuntan Publik (KAP) dan hasil pengawasan Bank Indonesia serta otoritas pengawasan lainnya.

298






3. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar audit yang berlaku. 4. Memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. 5. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

3. Conduct monitoring and evaluation of the suitability of the audit by the Public Accountant Firm with auditing standards applicable. 4. Provide recommendations on the appointment of the Public Accounting Firm to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders. 5. Conduct monitoring and evaluation of the appropriateness of the financial statements with the applicable Accounting Standards.

Dalam rangka pemantauan, Komite Audit pada tahun 2013 melakukan kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris dan Komite Pemantau Risiko ke beberapa Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, dan Kantor Kas.

In order to monitor, the Audit Committee in 2013 had a working visit with the Board of Commissioners and Risk Oversight Committee to several Branch Offices, Branch Offices and Cash Offices.

Pada tanggal 25-28 Oktober 2013 kunjungan dimulai ke Kantor Cabang Sambas, Cabang Pemangkat, Cabang Singkawang dan Cabang Mempawah. Selanjutnya pada tanggal 31 Oktober 2013 melakukan kunjungan ke Kantor Cabang Pembantu Siantan, Cabang Pembantu Sungai Duri, Cabang Pembantu Selakau, Cabang Pembantu Tebas, dilanjutkan ke Kantor Kas Jungkat, Kas Mempawah dan Kas Sedau.

On 25-28 October 2013 visit to the Branch Office began Sambas, Pemangkat Branch, Singkawang Branch and Mempawah Branch. Then on October 31, 2013 visit to the Sub Branch Office Siantan, Sungai Duri Sub Branch, Selakau Sub Branch, Tebas Sub Branch, proceed to the Cash Office Jungkat, Mempawah Cash and Sedau Cash.

Pada tanggal yang sama juga dilakukan kunjungan ke Kantor Kas Syariah Dana Pensiun, Kantor Kas Danau Sentarum, Kantor Kas Kotabaru, Cabang Pembantu Kemuning, Kantor Kas Parit Gadoh, Cabang Pembantu Dahlia dan Gedung Arsip, yang mana hasil dari pertemuan tersebut telah dituangkan dalam laporan hasil kunjungan lapangan yang ditujukan kepada Dewan Komisaris, sesuai surat Nomor 19/KA/XI/2013 pada tanggal 22 Nopember 2013.

On the same date also made a visit to the Office of the Pension Funds Sharia Cash, Cash Office Sentarum Lake, Kotabaru Cash Office, Sub Branch Kemuning, Cash Office Parit Gadoh, Dahlia Sub Branch and Archives Building, which is the result of the meeting has been set forth in a report of field trips addressed to the Board of Commissioners, in accordance letter No. 19/KA/XI/2013 on November 22, 2013.

Rapat Komite Audit

Audit Committee Meeting

Frekuensi rapat Komite Audit dalam tahun 2013 sebanyak 15 (lima belas) kali yang seluruhnya telah didokumentasikan dalam notulen rapat. Rapat tersebut merupakan rapat internal komite yang dihadiri lengkap oleh ketua dan anggota.

The frequency of meetings of the Audit Committee in the year 2013 as many as 15 (fifteen) times which has been fully documented in the minutes of the meeting. The meeting is an internal committee meeting which was attended by the chairman and all the members.


299





Pelaksanaan Rapat Komite Audit Tahun 2013

Implementation of Audit Committee Meetings in 2013

NO.

300

TANGGAL Date

MATERI RAPAT

MEETING POINT

1.

7 Januari 2013

Pembahasan Mengenai Revisi BPP Penghapus bukuan dan Restrukturisasi Kredit

Discussion of the revision on the BPP towards write-off and restructuring of credit

2.

22 Januari 2013

Pembahasan tindak lanjut atas temuan Divisi Akuntansi Tahun 2012

Discussion of the follow-up on the findings of the Division of Accounting in 2012

3.

18 Februari 2013

Pembahasan mengenai pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia

Discussion regarding the imposition of a financial penalty to Bank Indonesia

4.

06 Maret 2013

Pembahasan mengenai tindak lanjut hasil audit Kantor Cabang dan review terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Divisi Audit Intern Tahun 2013

Discussion of the results of audit follow-up review of the Branch Office and the Work Plan and Budget Division of Internal Audit in 2013

5.

11 April 2013

• Pembahasan mengenai review terhadap kesesuaian proses audit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2012 dengan Standar Audit • Pembahasan mengenai review terhadap kesesuaian penyusunan Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2012 dengan Standar Akuntansi

• Discussion of the review of the appropriateness of the audit of Financial Statements of PT. West Kalimantan Regional Development Bank for financial year 2012 with Auditing Standards • Discussion of the review of the suitability of the preparation of the Financial Statements of PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat for financial year 2012 with the Accounting Standards

6.

16 April 2013

Pembahasan tentang penyempurnaan draft rancangan perjanjian kerjasama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat tentang ATM Outsourcing

A discussion of refinement of the draft cooperation agreement PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat on ATM Outsourcing

7.

22 April 2013

• Pembahasan mengenai perkembangan tindak lanjut terhadap hasil audit Kantor Cabang Sukadana, Balaikarangan dan Pemangkat • Pembahasan rencana kerja dan anggaran Divisi Audit Intern (DAI) Tahun 2013

• Discussion on the development of follow-up on audit results Branch Office Sukadana, Balaikarangan and Pemangkat • Discussion of the work plan and budget of the Internal Audit Division (DAI) in 2013

8.

1 Mei 2013

• Pembahasan mengenai hasil tindak lanjut temuan Divisi Audit Intern (DAI) • Pembahasan mengenai self assessment terhadap Divisi Audit Intern dan Divisi Kepatuhan

• Discussion of the results of the follow-up findings of the Internal Audit Division (DAI) • Discussion of the self-assessment of the Division of Internal Audit and Compliance Division

9.

3 Mei 2013

Perkembangan tindak lanjut kejadian fraud pada Kantor Cabang Pembantu Sosok

The development of a follow-up incident of fraud in Sub Branch Office Sosok

10.

14 Mei 2013

Pembahasan tentang tindak lanjut hasil rapat Divisi Audit Intern dan Bank Indonesia mengenai fraud pada Kantor Cabang Pembantu Sosok

A discussion of the results of the follow-up meeting of the Internal Audit Division and Bank Indonesia regarding fraud in Sub Branch Office Sosok.

11.

30 Mei 2013

Pembahasan mengenai pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia

Discussion about the follow-up on audit results for Branch Office 2012

12.

18 Juni 2013

Pembahasan tentang Persetujuan Penerbitan Kebijakan Penerapan Program APU dan PPT

Discussion on Policy Issuance about the Implementation of APU and PPT

13.

30 Agustus 2013

Pembahasan mengenai rekap penawaran jasa audit terhadap Laporan Keuangan Bank Kalbar Tahun Buku 2013

The discussion of the recap offers audit services to the Bank’s Financial Statements for Fiscal Year 2013 Kalbar

14.

13 September 2013

Pembahasan mengenai Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2012

Discussion regarding the appointment of a public accounting firm to audit the financial statements of PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat for Fiscal Year 2012

15.

14 Nopember 2013

Pembahasan mekanisme perhitungan prepayment serta dampak penerapan PSAK 20 dan 55 terhadap penyajian laporan keuangan

Discussion of the calculation of prepayment mechanisms and the impact of the application of PSAK 20 and 55 to the financial statements




Selain didokumentasikan dalam bentuk notulen rapat, hasil kesimpulan rapat juga dituangkan dalam rekomendasi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2013 Komite Audit telah melakukan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi dan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh bank antara lain sebagai berikut :



Besides documented in the form of minutes of the meeting, the conclusions set forth in the recommendation meeting also addressed to the Board of Commissioners. During the year 2013 the Audit Committee has discussed and submit recommendations and suggestions covering a wide range of important activities undertaken by the Bank are as follows :

Rekomendasi Komite Audit Tahun 2013

Recommendation of the Audit Committee in 2013

NO.


TANGGAL Date

PERIHAL

ABOUT

1.

01/KA/I/2013

10 Jan 2013

Revisi BPP Penghapusbukuan dan Restrukturisasi Kredit

Revision on BPP towards write-off and debt restructuring

2.

02/KA/I/2013

25 Januari 2013

Rekomendasi Tindak Lanjut atas Temuan Divisi Akuntansi Tahun 2012

Follow-up on recommendations towards Accounting Division’s findings in 2012

3.

04/KA/II/2013

21 Febuari 2013

Rekomendasi terhadap pengenaan sanksi kewajiban membayar kepada Bank Indonesia

Recommendations to the imposition of a financial penalty to Bank Indonesia

4.

06/KA/III/2013

8 Maret 2013

Rekomendasi tindak lanjut hasil audit pada Kantor Cabang Sukadana, Syariah Pontianak, Balaikarangan dan Pemangkat.

Recommendations on follow-up results of the audit at Branch Office Sukadana, Sharia Pontianak, Balaikarangan and Pemangkat.

5.

07/KA/III/2013

8 Maret 2013

Rekomendasi terhadap hasil review rencana kerja dan anggaran Divisi Audit Intern tahun 2013

Recommendation to the review work plan and budget of the Internal Audit Division in 2013

6.

09/KA/IV/2013

18 April 2013

Rekomendasi Hasil Review terhadap Kesesuaian Proses Audit Laporan Keuangan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2012 dengan Standar Audit

Recommendation from review results towards suitability of the audit of financial statements of PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Year Book 2012 with auditing standards

7.

10/KA/IV/2013

18 April 2013

Rekomendasi Hasil Review Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2012 tentang Kesesuaian dengan Standar Akuntansi

Recommendation from Review Results of Financial Statements of PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat for financial year 2012 on Compliance with Accounting Standards

8.

12/KA/V/2013

2 Mei 2013

Hasil Evaluasi tindak lanjut temuan Divisi Audit Intern

Evaluation results of the follow-up findings of the Internal Audit Division

9.

13/KA/VI/2013

20 Juni 2013

Rekomendasi Persetujuan Penerbitan Kebijakan Penerapan Program APU & PPT

Recommendation on the Approval of Policy Issuance about the Implementation of APU and PPT

10.

15/KA/IX/2013

2 September 2013

Penyampaian rekap harga penawaran jasa audit laporan keuangan Bank Kalbar tahun buku 2013

Submission of the bid price audit the financial statements of Bank Kalbar in 2013 fiscal year

11.

16/KA/IX/2013

16 September 2013

Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Buku 2013

Appointment to Public Accounting Firm to Audit Financial Statements of PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Year Book 2013

12.

18/KA/X/2013

16 Oktober 2013

Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Audit pada Divisi Akuntansi, Divisi Kredit dan Divisi Treasuri tahun 2013

Recommendations on the follow-up to the Audit of Accounting Division, Division of Credit and Treasury Division in 2013


301





KOMITE REMUNERASI DAN NOMINASI REMUNERATION AND NOMINATION COMMITTEE

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Direksi Nomor SK/178/DIR Tahun 2007 tanggal 11 Desember 2007, dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Remuneration and Nomination Committee was formed on the recommendation of the Board of Commissioners are followed up by the Board of Directors Decision No. SK/178/DIR of 2007 dated December 11, 2007, in order to comply with Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006.

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi

Membership Remuneration and Nomination Committee

Jumlah keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2013 sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang Komisaris Independen dan 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif Bank Kalbar yang membawahi sumber daya manusia.

Total membership of the Remuneration and Nomination Committee in 2013 as many as 3 (three) persons consisting of 1 (one) Independent Commissioner as Chairman and member, 1 (one) Independent Commissioner and 1 (one) of Executive Officer in charge of Bank Kalbar’s human resources.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/45/DIR Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi pada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/124/DIR Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012, bahwa komposisi Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Kalbar adalah sebagai berikut :

Based on the Decree of Directors No. SK/45/DIR Year 2012 dated March 6, 2012 on the Organization of the Remuneration and Nomination Committee of the Board of Commissioners of PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, as amended by Decree Directors No. SK/124/DIR Year 2012 dated July 2, 2012 that the composition of the Remuneration and Nomination Committee Bank Kalbar are as follows :

Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Kalbar Tahun 2013

Membership Composition of the Remuneration and Nomination Committee Bank Kalbar in 2013

NO.

1.

2.

3.

302

NAMA Name

JABATAN Position



Jamal Attamimi



Palal Aliboro

Anggota (Komisaris Independen) Members (Independent Commissioner)

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Dewan Komisaris Profile can be viewed on the Committee of the Board of Commissioners Profile

Nadi Delyuzar

Anggota (Kepala Divisi SDM) Members (Head of Human Resources Division)

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Divisi Profile can be viewed on the Committee of the Board of Commissioners Profile






Independensi Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Independence of Remuneration and Nomination Committee Members

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Remunerasi dan Nominasi adalah memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik. Susunan keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1), (2), (3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/ PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 menegaskan bahwa Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen dan sekurang kurangnya terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris, dan Pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau perwakilan pegawai.

The general criteria to be appointed as the Remuneration and Nomination Committee are have integrity, good character and morals. The composition of the membership of the Remuneration and Nomination Committee has fulfilled the requirements of Article 40 paragraph (1), (2), (3) Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 confirms that the Remuneration and Nomination Committee is chaired by an Independent Commissioner and at least consist of an independent commissioner, a commissioner and executive officer who supervise human resources or employee representative.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Duties and Responsibilities of Remuneration and Nomination Committee

Ruang lingkup tugas Komite Remunerasi dan Nominasi memuat antara lain :

The duties scope of the Remuneration and Nomination Committee, among others :

Bidang Remunerasi

Sector Remuneration

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap penyusunan dan/atau hasil evaluasi atas kebijakan remunerasi bank dan perubahannya (apabila ada) bagi : a. Dewan Komisaris dan Direksi yang disampaikan kepada RUPS, antara lain kebijakan dan sistem penggajian, pemberian tunjangan dan fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi. b. Pejabat Eksekutif dan pegawai yang disampaikan kepada Direksi, antara lain : 1) Kebijakan dan sistem pengupahan, pemberian tunjangan dan fasilitas karyawan; 2) Kebijakan dan sistem asuransi kesehatan bagi karyawan;

1. Provide recommendations to the Board for the preparation and/or an evaluation of the Bank’s remuneration policy and amendments (if any) for : a. Board of Commissioners and Board of Directors that submitted to the AGM, among other things, policies and payroll systems, benefits administration and facilities for the Board of Commissioners and Board of Directors. b. Executive Officers and employees that submitted to the Board of Directors, among others : 1) Policy and wage systems, benefits administration and employee facilities; 2) Policy and system of health insurance for employees;

2. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun, mengevaluasi kebijakan dan sistem penggajian, pemberian tunjangan serta fasilitas bagi Dewan Komisaris, Direksi, Pejabat Eksekutif dan Pegawai;

2. Assisting Board of Commissioners in formulating, evaluating policies and payroll systems, issue benefits and facilities for the Board of Commissioners, Board of Directors, Executive Officers and Employees;


303





3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap hasil pertimbangan dan evaluasi atas kinerja keuangan, prestasi kerja individual, kewajaran dengan peer group, serta sasaran dan strategi jangka panjang bank;

3. Provide recommendations to Board of Commissioners on the results of the consideration and evaluation of the financial performance, individual performance, the reasonableness of the peer group, as well as long-term goals and strategies of the bank;

Bidang Nominasi

Nominations Field

1. Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada RUPS;

1. Assisting the Board of Commissioners in developing systems and procedures appointment and/or replacement of members of the Board of Commissioners and Board of Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders; 2. Assisting in providing recommendations to the Board of Commissioners about candidates for Board of Commissioners and/or Directors to be submitted to the General Meeting of Shareholders; 3. Assisting the Board of Commissioners in providing recommendations Independent Party candidate who can be a member of the Committee.

2. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi untuk disampaikan kepada RUPS; 3. Membantu Dewan Komisaris dalam memberikan rekomendasi calon Pihak Independen yang dapat menjadi anggota Komite.

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Activities of the Remuneration and Nomination Committee

Fokus kegiatan yang dilaksanakan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi pada tahun 2013 antara lain :

The focus of the Remuneration and Nomination Committee’s work in 2013 includes, among others :

1. Memantau prestasi kerja. 2. Mempertimbangkan sasaran jangka panjang bank.

1. Monitor performance. 2. Consider the long-term goals and strategies of the bank.

304

dan

strategi






Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Remuneration and Nomination Committee Meeting

Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dalam tahun 2013 sebanyak 8 (delapan) kali dan telah didokumentasikan dalam notulen rapat. Rapat tersebut merupakan rapat internal komite yang dihadiri lengkap oleh ketua dan anggota.

The frequency of meetings of the Remuneration and Nomination Committee in the year 2013 as many as 8 (eight) times and has been documented in the minutes of the meeting. The meeting is an internal meeting of the full committee, which was attended by the chairman and members.

Pelaksanaan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2013

Implementation of Remuneration and Nomination Committee Meetings in 2013

NO.

TANGGAL Date

MATERI RAPAT

MEETING POINT

1.

15 Juli 2013

Pembahasan Remunerasi pada Bank Kalbar dan lain-lain yang dianggap perlu.

Discussion about remuneration at Bank Kalbar and others deemed necessary

2.

23 Oktober 2013

Pembahasan Persiapan Nominasi Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Periode tahun 2014-2018

Discussion on Preparation of nominations of directors PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat period 2014-2018

3.

04 Nopember 2013

Pembahasan Usulan Remunerasi Pegawai Bank Kalbar Tahun 2014 dan lain-lain yang dianggap perlu.

Discussion about remuneration of the employee at Bank Kalbar 2014 and others deemed necessary

4.

06 Nopember 2013

Pembahasan Remunerasi Pegawai Bank Kalbar Tahun 2014 dan lain-lain yang dianggap perlu.


5.

07 Nopember 2013

Pembahasan Remunerasi Pegawai Bank Kalbar Tahun 2014 dan lain-lain yang dianggap perlu.


6.

08 Nopember 2013

Pembahasan Usulan Kebijakan Remunerasi Pegawai Bank Kalbar Tahun 2014 dan lain-lain yang dianggap perlu.

Discussion of the remuneration policy proposed of the Bank Kalbar’s employee 2014 and others as deemed necessary.

7.

21 Nopember 2013

Pembahasan Nominasi Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

Discussion of the audit committee and Risk Oversight Committee nomination of PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat

8.

11 Desember 2013

Persiapan Nominasi Direksi PT.Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Periode tahun 2014-2018

Discussion on Preparation of nominations of directors PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat period 2014-2018

Selain didokumentasikan dalam bentuk notulen rapat, hasil kesimpulan rapat juga dituangkan dalam rekomendasi yang ditujukan kepada Dewan Komisaris. Selama tahun 2013 Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan pembahasan dan menyampaikan rekomendasi dan saran-saran yang meliputi berbagai aktivitas penting yang dilakukan oleh bank sebagai berikut :

Besides documented in the form of minutes of the meeting, the conclusions set forth in the Recommendation meeting also addressed to the Board of Commissioners. During 2013 the Remuneration and Nomination Committee has held discussions and make recommendations and suggestions covering a wide range of important activities undertaken by the Bank as follows :

1. Rekomendasi evaluasi kebijakan remunerasi tahun 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. 2. Rekomendasi mengenai anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Bank Kalbar.

1. Recommendation of the remuneration policy evaluation in 2013 PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat. 2. Recommendations on Bank Kalbar’s member of Audit Committee and Risk Oversight Committee.


305





KOMITE PEMANTAU RISIKO RISK MONITORING COMMITTEE

Komite Pemantau Risiko dibentuk berdasarkan rekomendasi Dewan Komisaris yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/85/ DIR Tahun 2007 tanggal 20 Juli 2007, dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/ PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006.

Risk Monitoring Committee was formed on the recommendation of the Board of Commissioners that followed the decision of the Decree Directors No. SK/85/DIR of 2007 dated July 20, 2007, in order to comply Bank Indonesia Regulation No. 8/4/ PBI/2006 on Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko

Membership of the Risk Monitoring Committee

Jumlah anggota Komite Pemantau Risiko sebanyak 3 (tiga) orang dengan komposisi keanggotaan pada akhir tahun 2013 terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen.

Number of Risk Oversight Committee member as many as 3 (three) persons with membership composition at the end of 2013 consisted of 1 (one) Independent Commissioner as Chairperson and members also 2 (two) members of the Risk Oversight Committee of independent parties.

Ketua Komite Pemantau Risiko merangkap anggota berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/44/ DIR Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012 tentang Susunan Komite Audit & Komite Pemantau Risiko pada Dewan Komisaris PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Chairman also member of the Risk Monitoring Committee based on Decree Directors No. SK/44/DIR Year 2012 dated March 6, 2012 on the Organization of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee from the Board of Commissioners PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.

Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko Bank Kalbar Tahun 2013

Membership Composition of the Risk Monitoring Committee Bank Kalbar in 2013

NO.

1.

2.

3.

306

NAMA Name

JABATAN Position



Murdjani Abdullah



Faisal Firdaus



Lely Sulastri








Independensi Anggota Komite Pemantau Risiko

Independence of the Risk Monitoring Committee Members

Kriteria umum untuk diangkat menjadi Komite Pemantau Risiko adalah memiliki integritas, independensi, kompetensi, akhlak dan moral yang baik. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko bersifat independen, baik terhadap Direksi, auditor ekstern maupun intern.

Common Criteria for Risk Monitoring Committee appointed is to have integrity, independence, competence, character and good morals. All members of the Risk Monitoring Committee are independent, both the Board of Directors, external and internal auditors.

Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen.

All members of the Risk Monitoring Committee which is derived from independent parties do not have the financial relationship, management, ownership of shares and/or family relationship with the Board of Commissioners, Directors and/or Controlling Shareholders or relationship with the Bank, which could affect its ability to act independently.

Susunan anggota Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum yang menegaskan bahwa anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.

The members of the Risk Monitoring Committee has met the requirements set by Bank Indonesia Regulation in Article 39 paragraph (1) No. 8/4/ PBI/2006 on the implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks who affirm that the members of the Risk Monitoring Committee consisting of at least an Independent Commissioner, an independent party who has financial expertise and an independent party who has expertise in the field of Risk Management.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Duties and Responsibilities of the Risko Monitoring Committee

Komite Pemantau Risiko sebagai organ dibawah Dewan Komisaris Bank Kalbar memiliki tugas dan tanggung jawab membantu Dewan Komisaris dalam memantau penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan Good Corporate Governance dalam setiap lini usaha pada seluruh unit kerja, tingkatan maupun jenjang dalam organisasi Bank Kalbar.

Risk Monitoring Committee is an organ under the Board of Commissioner Bank Kalbar with duties and responsibilities to assist the Board of Commissioners in monitoring the implementation of Risk Management and Good Corporate Governance in every line of business in the whole unit and level within the organization Bank Kalbar.

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 30 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 31 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum adalah paling kurang meliputi sebagai berikut :

Duties and responsibilities of the Risk Monitoring Committee based on Bank Indonesia Regulation No. 8/14/PBI/2006 dated October 30, 2006 concerning Amendment to Bank Indonesia Regulation No. 8/4/PBI/2006 dated January 31, 2006 on the Implementation of Good Corporate Governance for Commercial Banks is at least include the following :


307





1. Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut; 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) dan Divisi Manajemen Risiko;

1. Evaluation of concordance between risk management policies with the implementation of the policy; 2. Monitoring and evaluating the implementation of the Risk Management Committee (KOMENKO) and the Risk Management Division;

Rapat Komite Pemantau Risiko

Risko Monitoring Committee Meeting

Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko dalam tahun 2013 sebanyak 9 (sembilan) kali yang terbagi atas 4 (empat) kali rapat intern yang dihadiri oleh ketua dan anggota serta 5 (lima) kali rapat bersama Divisi dan Komisaris yang keseluruhan rapat tersebut telah didokumentasikan dalam notulen rapat.

Frequency of Risk Monitoring Committee meeting in the year 2013 as many as 9 (nine) times with details of 4 (four) times the internal meeting, which was attended by the chairman and the members and 5 (five) meetings with the Commissioner and Division which the whole meeting has been documented in the minutes of the meeting.

Pelaksanaan Rapat Intern Komite Pemantau Risiko Tahun 2013

Implementation of Internal Risk Monitoring Committee Meeting in 2013

NO.

TANGGAL Date

MATERI RAPAT

MEETING POINT

1.

26 Februari 2013

Pembahasan mengenai Laporan Tahunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2012.

Discussion on Risk Oversight Committee’s Annual Report for 2012.

2.

07 Mei 2013

Pemantauan dan evaluasi Laporan Profil Risiko Bank Kalbar Triwulan I periode Januari - Maret 2013.

Monitoring and evaluation of the Bank’s Risk Profile Reports First Quarter Kalbar period January to March 2013.

3.

26 Juli 2013

Pemantauan dan evaluasi Laporan Profil Risiko Bank Kalbar Triwulan II periode April - Juni 2013.

Monitoring and evaluation of the Bank’s Risk Profile Reports Second Quarter Kalbar period April to June 2013.

4.

19 Desember 2013

Pembahasan Program Kerja Komite Pemantau Risiko Tahun 2014

Discussion on work program of the Risk Oversight Committee 2014

Pelaksanaan Rapat Komite Pemantau Risiko Bersama Dewan Komisaris & Divisi Tahun 2013

Implementation of Risk Monitoring Committee Joint Meeting of the Board of Commissioners and Division in 2013

NO.

308

TANGGAL Date

MATERI RAPAT

MEETING POINT

1.

22 Maret 2013

Pembahasan mengenai Laporan Tahunan Komite Pemantau Risiko Tahun 2012

Discussion on Risk Oversight Committee’s Annual Report for 2012.

2.

30 April 2013

Pembahasan tentang pengelolaan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum sesuai dengan Profil Risiko.

A discussion of the management of the Capital Adequacy Ratio calculation in accordance with the risk profile.

3.

19 Juli 2013

Pembahasan SOP Perhitungan Kecukupan Modal Secara internal/Capital Adequacy Assessment Prosess (ICAAP) Sesuai Profil Risiko.

Discussion on Calculation of Capital Adequacy SOP Internally/Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) According Risk Profile.

4.

20 Agustus 2013

Pembahasan Laporan Profil Risiko Bank Kalbar periode Juni 2013

Discussion on Bank Kalbar’s Risk Profile Report period June 2013

5.

12 Desember 2013

Pembahasan mengenai Giro Wajib Minimum Sekunder

Discussion regarding Secondary Minimum Reserve Requirement






KOMITE-KOMITE DIBAWAH DIREKSI COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

Komite dibawah Direksi merupakan organ pendukung Direksi yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif membantu Direksi dalam melakukan aktivitas khusus atau bidang tertentu. Komite pendukung Direksi Bank Kalbar terdiri dari Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO), Komite Kebijakan Kredit (K3), Komite Manajemen Kepegawaian (KMK) dan Komite Manajemen Risiko (KOMENKO).

The Committee under the Board of Directors is supporting organ of Directors in charge and responsible collectively to assist the Directors in performing specific acitivities or specific areas. The Supporting Committee of Board of Directors Bank Kalbar consisting of Committee of Credit Policy (K3), Asset and Liability Management Committee (ALCO), Committee of Human Resources Management (KMK), and Risk Management Committee.

KOMITE MANAJEMEN ASET DAN KEWAJIBAN (ALCO)

ASSET AND LIABILITY MANAGEMENT COMMITTEE (ALCO)

Susunan Keanggotaan Komite ALCO

Membership Composition of ALCO

Dalam rangka mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi pada pengelolaan sumber dan penggunaan dana Bank Kalbar, Direksi telah membentuk Komite Manajemen Aset dan Kewajiban (ALCO) sejak tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/69/DIR tanggal 8 Mei 2007.

In order to reduce and eliminate risks that occur in managing the sources and uses of funds Bank Kalbar, the Board of Directors has established Asset and Liability Management Committee (ALCO) since 2007 based on Decree Directors No. SK/69/DIR dated May 8, 2007.

Anggota ALCO Bank Kalbar berjumlah 7 (tujuh) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Members ALCO of Bank Kalbar totaling 7 (seven) members, with the membership of the following :

Susunan Keanggotaan Komite ALCO Bank Kalbar Tahun 2013 Membership Composition of ALCO Committee Bank Kalbar in 2013

NO.

STRUKTUR ALCO ALCO Structure

JABATAN Position

KUALIFIKASI PENDIDIKAN & PENGALAMAN KERJA Qualification Education & Work Experience

1.

Ketua Chairman


Profil dapat dilihat pada bagian Profil Direksi Profile can be viewed at the Board of Directors

2.

Wakil Ketua Vice Chairman



3.

Sekretaris Secretary

Kepala Divisi Treasury Head of Treasury Division

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Divisi Profile can be viewed on the Head of Division Profile

4.

Anggota Members

»» Kepala Divisi Kredit Head of Credit Division »» Kepala Divisi Perencanaan Head of Planning Division »» Kepala Divisi Akuntansi Head of Accounting Division »» Kepala Divisi Unit Usaha Syariah Head of Sharia Business Unit Division



309





Tugas dan Tanggung Jawab Komite ALCO

Duties and Responsibilities of ALCO

Tugas dan tanggung jawab Komite ALCO meliputi : 1. Memantau perkembangan bisnis secara makro; 2. Menilai pelaksanaan rencana operasional beserta dampaknya terhadap likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas; 3. Melakukan penyesuaian strategi, batasan-batasan dan petunjuk pelaksanaan serta kebijakan dalam rangka mencapai tujuan ALCO dan tujuan bank; 4. Menetapkan batas dan petunjuk pengelolaan dan pengendalian risiko yang berdampak pada : a. Risiko Likuiditas; b. Risiko Suku Bunga; c. Risiko Valuta Asing; d. Risiko Portofolio. 5. Mereview dan menetapkan suku bunga kredit dan bunga dana.

The tasks and responsibilities of the Assets and Liabilitities Management Committee include : 1. Monitor the development of the macro business; 2. Assess the implementation of the operational plan and its impact on liquidity, solvency and profitability; 3. Adjustment strategies, restrictions and guidelines and policies in order to achieve the goals of ALCO and Bank objectives; 4. Set limits and guide the management and control of risks that impact on : a. Liquidity Risk; b. Interest Rate Risk; c. Foreign Exchange Risk; d. Portfolio Risk. 5. Reviewing and setting lending rates and interest fund.

KOMITE KEBIJAKAN KREDIT (K3)

COMMITTEE OF CREDIT POLICY

Susunan Keanggotaan Komite Kebijakan Kredit

Membership Composition of the Credit Policy Committee

Dalam pelaksanaan semua aktivitas yang terkait dengan perkreditan, khususnya aktivitas pemberian kredit perbankan didasarkan pada asas-asas yang sehat serta penerapan prinsip kehati-hatian meliputi independensi, profesionalisme dan integritas pejabat pemutus kredit sehingga dapat memperkecil risiko dan memberikan keuntungan yang optimal, Direksi telah membentuk Komite Kebijakan Kredit (K3) sejak tahun 2003, dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/18/DIR tanggal 10 Februari 2003, dan telah dilakukan perubahan yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/141/DIR Tahun 2008.

In the implementation of all activities related to credit, particularly Bank lending activity based on healthy principles and application of the precautionary principle include independence, professionalism and integrity of official credit so as to minimize risk and provide optimal benefits, the Board of Directors has prepared a Committee of Credit Policy (K3) since 2003, with Decree Directors No. SK/18/DIR dated February 10, 2003, and has made changes to the Board of Directors of the Decree No. SK/141/DIR Year 2008.

Anggota Komite Kebijakan Kredit Bank Kalbar berjumlah 6 (enam) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Credit Policy Committee members of Bank Kalbar totaling 6 (six) members, with the membership of the following :

310






Susunan Keanggotaan Komite K3 Bank Kalbar Tahun 2013 Membership Composition of K3 Committee Bank Kalbar in 2013

NO.

STRUKTUR K3


JABATAN

K3 Structure

Position


1.

Ketua Chairman



2.

Wakil Ketua I Vice Chairman I



3.

Wakil Ketua II Vice Chairman II

Direktur Umum General Affair Director


4.


Kepala Divisi Kredit Head of Credit Division


5.

Anggota Members

»» Kepala Divisi Treasury Head of Treasury Division »» Kepala Satuan Kerja Kredit Khusus Head of Specialized Credit Unit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja Profile can be viewed on the Head of Division and Head of Unit Profile

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Kredit

Duties and Responsibilities of the Credit Policy Committee

Tugas dan tanggung jawab Komite Kebijakan Kredit meliputi : 1. Menyempurnakan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) terutama yang berkaitan dengan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam perkreditan; 2. Mengawasi agar Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dapat diterapkan dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen serta merumuskan pemecahan apabila terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud; 3. Melakukan kajian secara berkala terhadap Kebijakan Perkreditan Bank (KPB) dan memberikan saran apabila diperlukan perubahan atau perbaikan; 4. Memantau dan mengevaluasi : a. Perkembangan dan kualitas kewenangan portofolio secara keseluruhan; b. Kebenaran pelaksanaan kewenangan memutus kredit dan Garansi Bank; c. Kebenaran proses pemberian kredit, perkembangan dan kualitas kredit yang diberikan kepada pihak terkait dengan Bank dan debitur-debitur besar tertentu; d. Kebenaran pelaksanaan ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);

The tasks and responsibilities of the Committee of Credit Policy include : 1. Perfecting the Bank Credit Policy (KPB) is mainly related to the precautionary principle, risk management in loan;


2. Overseeing in order to the Bank Credit Policy (KPB) can be implementated and held consistently and to formulate the solutions whether there are barriers or obstacles in implementing the policy; 3. Conduct periodic assessments of the Bank Credit Policy (KPB) and provide advice whether necessary change or improvement; 4. Monitoring and evaluating : a. Development and quality of the portfolio as a whole authority; b. The implementation of authority to decide the truth of credit and Bank Guarantees; c. The implementation of loan disbursement process, development and quality of loans to related parties with the Bank and certain of the debtors; d. The implementation of the Legal Lending Limit (LLL);

311





e. Ketaatan terhadap perundang-undangan dan peraturan lainnya dalam pelaksanaan pemberian kredit; f. Penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Kebijakan Perkreditan Bank (KPB); g. Upaya Bank dalam memenuhi kecukupan jumlah penyisihan penghapusan kredit. 5. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris mengenai : a. Hasil pengawasan atas penerapan dan pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank (KPB); b. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan.

e. Conformity to legislation and other regulations in the implementation of the loan disbursement; f. Settlement of non performing loan in accordance with that specified in the the Bank Credit Policy (KPB); g. Bank efforts in meeting the adequacy of the allowance for write off. 5. Submit a written report periodically to the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners, regarding : a. The results of oversighting on implementation andconducting of the Bank Credit Policy (KPB); b. The results of monitoring and evaluation of progress and quality of the overall credit portfolio.

KOMITE MANAJEMEN KEPEGAWAIAN (KMK)

COMMITTEE OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian

Membership Composition of the Human Resources Management Committee

Komite Manajemen Kepegawaian (KMK) dibentuk dengan maksud dan tujuan untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Direksi dalam rangka mengambil keputusan tentang kepegawaian yang sifatnya sangat penting dan menyeluruh dalam rangka penyempurnaan manajemen sumber daya manusia.

Committee of Human Resources Management (KMK) was formed with the intent and purpose to provide input and consideration to the Board of Directors in order to make decisions about staffing that is very important and thorough in order to improve human resource management.

Komite Manajemen Kepegawaian dibentuk dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/64/DIR tanggal 3 April 2006, dan telah dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/17/DIR tanggal 20 Januari 2009.

Committee of Human Resources Management was established by Decree Directors No. SK/64/DIR dated April 3, 2006, and has made changes to the Board of Directors of the Decree No. SK/17/DIR dated January 20, 2009.

Anggota Komite Manajemen Kepegawaian Bank Kalbar berjumlah 9 (sembilan) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Committee of Human Resources Management members of Bank Kalbar totaling 9 (nine) members, with the membership of the following :

312






Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Kepegawaian Bank Kalbar Tahun 2013 Membership Composition of Human Resources Management Bank Kalbar in 2013

NO.

STRUKTUR KMK


JABATAN

KMK Structure

Position


1.

Ketua Chairman



2.

Wakil Ketua I Vice Chairman I



3.

Wakil Ketua II Vice Chairman II



4.

Wakil Ketua III Vice Chairman III



5.


Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Head of Human Resources Division


6.

Anggota Members

»» Kepala Divisi Perencanaan Head of Planning Division »» Kepala Divisi Audit Intern Head of Internal Audit Division »» Kepala Divisi Kepatuhan Head of Compliance Division »» Kepala Bidang Administrasi SDM Head of Human Resources Administration

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Divisi Profile can be viewed on the Head of Division

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Kepegawaian

Duties and Responsibilities of the Human Resources Management Committee

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Kepegawaian meliputi : 1. Mengelola rencana dan arahan pengembangan pegawai, penilaian serta kebutuhan organisasi, kinerja dan potensi pegawai, penempatan pegawai secara efektif yang difokuskan kepada jalur karir kepemimpinan; 2. Memilih salah satu pola dasar bagi pengembangan setiap individu pegawai yang direncanakan untuk menduduki suatu posisi tertentu didasarkan pada kemampuan, keterampilan, pengalaman, kepribadian dan potensi pegawai yang bersangkutan; 3. Menyediakan supply pemenuhan tenaga pimpinan/pejabat/tenaga spesialis yang berkualitas baik secara berkesinambungan; 4. Menetapkan jabatan penting dan strategi serta mengisi jabatan tersebut dengan tenaga yang berkualitas dan kompeten.

The tasks and responsibilities of the Committee of Human Resources Management include : 1. Managing employees plan and development, assessment and organizational needs, performance and potential employees, effectively staffing the focus on leadership career path;


2. Selecting one of the basic pattern for the development of each individual employee who planned to occupy a particular position based on ability, skill, experience, personality and potential employees; 3. Providing supply to the fulfillment of leaders/ officers/good specialists continously; 4. Appointing important positions and strategies and the post with a qualified and competent personnel.

313





KOMITE MANAJEMEN RISIKO (KOMENKO)

COMMITTEE OF RISK MANAGEMENT

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko

Membership Composition of the Risk Management Committee

Dalam rangka mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi sejalan dengan berkembangnya usaha bank, Direksi membentuk Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) sejak tahun 2004, dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/141/DIR tanggal 16 Agustus 2004, dan telah dilakukan perubahan yaitu dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/112/DIR Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008, dan terakhir dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/95/DIR Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010.

In order to reduce and eliminate risks that occur in line with the development of the Bank, the Board of Directors established the Risk Management Committee (KOMENKO) since 2004, with the Board of Directors Decision No. SK/141/DIR August 16, 2004, and has been changed by the Board of Directors Decision No. SK/112/DIR Year 2008 dated July 8, 2008, and last made changes to the Board of Directors Decision No. SK/95/DIR Year 2010 dated March 29, 2010.

Anggota Komite Manajemen Risiko Bank Kalbar berjumlah 18 (delapan belas) orang dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

Committee of Risk Management members of Bank Kalbar totaling 18 (eighteen) members, with the membership of the following :

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank Kalbar Tahun 2013 Membership Composition of Risk Management Committee Bank Kalbar in 2013

NO.

STRUKTUR KOMENKO


JABATAN

KOMENKO Structure

Position


1.

Ketua Chairman



2.

Ketua Pengganti I Alternate Chairman I



3.

Ketua Pengganti II Alternate Chairman II



4.

Ketua Pengganti III Alternate Chairman III



5.


Kepala Divisi Manajemen Risiko Head of Risk Management Division


6.

Anggota Members

»» Seluruh Kepala Divisi All Head of Division »» Seluruh Kepala Satuan Kerja All Head of Unit

Profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja Profile can be viewed on the Head of Division and Head of Unit Profile

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko

Duties and Responsibilities of the Risk Management Committee

Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko meliputi : 1. Menyusun strategi, kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko serta perubahannya;

The tasks and responsibilities of the Risk Management Committee include : 1. Develop strategies, policies and risk management implementation guidelines and amendments;

314




2. Memperbaiki atau menyempurnakan penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut; 3. Menetapkan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang menyimpang dari prosedur normal.




2. Repair or improve the implementation of risk management based on the evaluation of the effectiveness of such implementation; 3. Setting on matters relating to decisions that deviate from normal procedures.

315





SEKRETARIS PERUSAHAAN CORPORATE SECRETARY

Dari sisi struktur perusahaan, fungsi sekretaris perusahaan merupakan perpanjangan fungsi Direksi dalam menjalankan fungsi komunikasi, yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders serta menjamin tersedianya informasi yang boleh diakses sesuai dengan kebutuhan yang wajar dari stakeholders.

In terms of corporate structure, corporate secretary function is an extension of Directors in carrying out the functions of communication, which ensures the communication between the company and stakeholders and ensure the availability of information that is accessible in accordance with the reasonable needs of the stakeholders.

Secara umum, sekretaris perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

In general, corporate secretary has the following tasks among others:

1. Penyedia Informasi Sekretaris perusahaan memiliki tugas dalam penatalaksanaan penyedia informasi yang mencakup pemastian ketersediaan informasi dalam pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

1. Provider Information The company secretary has a duty in the management information provider which includes ensuring the availability of information in decision making by the Board of Commissioners and Board of Directors.

2. Transparansi Salah satu bentuk praktik transparansi adalah penyelenggaraan RUPS dan penyiapan laporan tahunan. Sekretaris perusahaan sebagai perpanjangan fungsi Direksi bertugas menyiapkan operasional pelaksanaan RUPS agar dapat berlangsung dengan baik dan menghasilkan keputusan yang diperlukan oleh perusahaan, kualitas informasi merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap stakeholders.

2. Transparency One form of the transparency is holding GMS and annual report preparation. Corporate secretary is as an extension Director’s function in charge of preparing the operational implementation of the GMS in order to run smoothly and produce decisions that are required by the company, the quality of information is the responsibility of the company’s stakeholders.

3. Komunikasi Sekretaris perusahaan membantu pelaksanaan program perusahaan dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai bagian dari elemen negara dan masyarakat serta pemberdayaan stakeholders, dengan strategi komunikasi perusahaan yang baik, interaksi antara perusahaan dengan stakeholders berjalan baik dan pada gilirannya akan memberi kontribusi bagi kinerja bisnis. Sekretaris perusahaan menjaga konsistensi pesan dan citra yang ingin disampaikan kepada masyarakat seraya menjaga agar informasi yang disampaikan tidak melanggar hukum.

3. Communication Corporate secretary help the implementation of the program in fulfilling its responsibilities as part of the elements of the state and society and empowerment of stakeholders, with a good corporate communication strategy, interaction between companies and stakeholders work well and in turn will contribute to business performance. Corporate secretary maintain consistency and image to be conveyed to the public while keeping the information delivered does not violate the law.

316






Struktur Organisasi Divisi Corporate Secretary

Organizational Structure of the Corporate Secretary Division

Direktur Utama

President Director SUDIRMAN HMY

Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division M. FARIDHAN

Bidang Kesekretariatan Secretariat Sector

Bidang Hukum dan Humas

Legal Affairs and Public Relations Sector

Pelaksanaan fungsi dan tugas sekretaris perusahaan di Bank Kalbar berada di bawah Divisi Corporate Secretary, yang mencakup fungsi hukum, hubungan masyarakat (humas) dan kesekretariatan dalam berhubungan dengan pihak eksternal maupun internal perusahaan.

The performance of the functions and duties of the corporate secretary at Bank Kalbar was under the Division of Corporate Secretary, which includes the function of the law, public relations (PR) and the secretariat in dealing with internal and external parties.

Fungsi dan peran sekretaris perusahaan selama tahun 2013 dipimpin oleh M. Faridhan selaku Kepala Divisi Corporate Secretary (profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Divisi).

The function and role of corporate secretary during 2013, led by M. Faridhan as the Head of Corporate Secretary Division (profiles can be seen in the Division Head Profile).


317





Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Dalam melaksanakan tugasnya, Divisi Corporate Secretary telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor SK/163/DIR Tahun 2011, yang mengatur antara lain tugas dan tanggung jawab sekretaris perusahaan, hubungan kerja sekretaris perusahaan dengan pihak internal maupun pihak eksternal, prosedur kerja bidang hukum dan humas serta bidang kesekretariatan.

In performing its duties, the Division of Corporate Secretary has had a Standard Operating Procedure (SOP) established by Directors Decree No. SK/163/ DIR in 2011, which regulates among other duties and responsibilities of the corporate secretary, corporate secretary working relationships with internal and external parties, work procedures, and public relations as well as the legal secretarial field.

Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Corporate Secretary Bank Kalbar antara lain :

The duties and responsibilities of the Division of Corporate Secretary Bank Kalbar, among others :

1. Menyusun rencana kerja dan anggaran Divisi Corporate Secretary; 2. Bertanggung jawab atas terselenggaranya dukungan kesekretariatan dan protokoler kepada Direksi; 3. Mengkoordinir penyelenggaraan penandatanganan kerjasama dengan pihak ketiga; 4. Mengkoordinir penyusunan materi presentasi Direksi dalam rangka ekspos kepada pihak eksternal; 5. Memberikan layanan konsultasi hukum mengenai masalah kebijakan, praktik hukum yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank; 6. Menampung dan melayani permintaan advis dari semua unit organisasi bank dan memberikan penjelasan, bimbingan dan pemecahan atas masalah hukum yang berhubungan dengan pola kebijakan bank; 7. Mendampingi/membantu divisi dan unit kerja lain dalam rangka melakukan koordinasi dengan pihak eksternal yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi; 8. Mengkaji dan memberi saran hukum terhadap tindakan yang menyimpang dari kebijakan dan standar hukum yang berlaku; 9. Bertanggung jawab atas terselenggaranya program kehumasan, pembinaan relasi, hubungan dengan media dan kegiatan protokoler yang berhubungan dengan kepentingan bank; 10. Mengelola kegiatan informasi yang berhubungan dengan corporate image bank;

1. Prepare a work plan and budget of the Division of Corporate Secretary; 2. Responsible for the implementation of secretarial support and protocol to the Board of Directors; 3. Coordinate the implementation of the signing of cooperation with third parties; 4. Coordinate the preparation of presentation materials of Directors in order to expose to the external parties; 5. Provide legal consultancy services on policy issues, legal practices relating to the Bank’s business activities; 6. Accommodate and serve requests for advice from all organizational units of the Bank and provide explanations, guidance and solutions to legal issues related to the pattern of the Bank’s policy; 7. Accompany/assist the division and other units of work in order to coordinate with external parties relating to legal problems;

318

8. Review and provide legal advice to act in defiance of policies and applicable legal standards; 9. Responsible for the implementation of public relations programs, fostering relations, media relations and protocol activities related to interests Bank; 10. Manage the information related to the corporate image of the Bank;






11. Mengelola penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Kalbar; 12. Mewakili Bank Kalbar dalam mengadakan hubungan dengan pihak ketiga.

11. Manage the distribution funds of Bank Kalbar Corporate Social Responsibility; 12. Represent Bank Kalbar in establishing relations with third parties.

Pelaksanaan Kegiatan Sekretaris Perusahaan

Activities of the Corporate Secretary

Selama tahun 2013, kegiatan sekretaris perusahaan yang telah dilakukan oleh Divisi Corporate Secretary antara lain :

During the year 2012, the company secretary activities that have been conducted by the Division of Corporate Secretary, among others :

1. Menyelenggarakan RUPS Luar Biasa 2013 pada tanggal 14 Februari 2013; 2. Menyelenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2012 tanggal 16 Mei 2013; 3. Memberikan pendampingan hukum kepada pegawai yang terkait dengan pihak berwajib; 4. Penerbitan press release/advetorial mengenai kegiatan usaha Bank Kalbar di media cetak maupun website Bank Kalbar. 5. Menyalurkan dana corporate social responsibility (CSR) Bank Kalbar.

1. Organizing the Extraordinary General Meeting in 2013 dated February 14, 2013. 2. Organizing the Annual General Meeting of Fiscal Year 2012 dated May 16, 2013; 3. Provide legal assistance to employees associated with the authorities; 4. Publishing press releases/advetorial on the activities of Bank Kalbar in published media and Bank Kalbar website. 5. Funds of Bank Kalbar Corporate Social Responsibility (CSR).


319





RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pengertian RUPS berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar.

Understanding the AGM pursuant to Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, Article 1, point 4 states that the General Meeting of Shareholders, hereinafter called the Company’s AGM is the organ that does not have the authority granted to the Board of Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the Act and/or the Articles of Association.

Dengan mengacu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam Anggaran Dasar Perseroan Bank Kalbar, RUPS dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa. RUPS Tahunan diselenggarakan setiap tahun paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, sedangkan RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.

With reference to Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Bank Kalbar’s Articles of Association, GMS is divided into 2 (two) kinds of Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting. Annual General Meeting is held each year not later than 6 (six) months after the company’s fiscal year ends, while the Extraordinary General Meeting may be held at any time based on the need for the benefit of the company.

Pelaksanaan Kegiatan RUPS Tahun 2013

Activities of the GMS Year 2013

Selama tahun 2013, Bank Kalbar telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebanyak 2 (dua) kali, sebagai berikut :

During 2013, Bank Kalbar has organized General Meeting of Shareholders by 2 (two) times, as follows :

1. Penyelenggaraan RUPS Luar Biasa pada tanggal 14 Februari 2013, dengan keputusan antara lain : • Menyetujui pengeluaran sebanyak 58.500 lembar saham seri A dan tambahan modal disetor sebesar Rp58.500.000.000,• Mengubah Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar mengenai Komposisi Pemegang Saham;

1. Extraordinary General Meeting of Shareholders on February 14, 2013, by the decision are :

• Memberhentikan dan mengangkat kembali Drs. H. Sudirman HMY, MM selaku Direktur Utama Bank Kalbar; • Direksi perseroan wajib melaporkan kepada Bank Indonesia atas pengangkatan kembali Direktur Utama;

• Approved spending as much as 58,500 shares of series A and additional paid in capital amounting Rp58,500,000,000 • Change Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association regarding the composition of the Shareholders; • Dismiss and reappoint Drs. H. Sudirman HMY, MM as President Director of the Bank Kalbar; • The Board of Directors have to report to Bank Indonesia for the reappointment of President Director;

Keputusan-keputusan RUPS Luar Biasa tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS Luar Biasa dengan Akta Notaris Widiyansyah, SH Nomor 57 tanggal 14 Februari 2013.

Decisions of the Extraordinary General Meeting has been set forth in the Extraordinary General Meeting of Shareholders Deed Widiyansyah, SH No. 57 dated February 14, 2013.

320




2. Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2012 pada tanggal 16 Mei 2013, dengan keputusan antara lain : • Menyetujui Laporan Direksi mengenai keadaan dan pelaksanaan usaha perseroan dan laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris mengenai pengawasannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan Rencana Kerja Tahun 2013; • Mengesahkan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca, Laba/Rugi dari tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; • Menyetujui dan mengesahkan untuk memberikan pelunasan dan pembebasan pertanggungjawaban sepenuhnya atau acquit et de charge kepada Direksi mengenai tindakan-tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakantindakan pengawasan yang telah dilakukan oleh masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012; • Menyetujui penggunaan laba perseroan yang berakhir pada Tahun Buku 2012; • Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013; • Menyetujui pengeluaran sebanyak 24.640 lembar saham seri A dan tambahan modal disetor sebesar Rp24.640.000.000,• Menyetujui perubahan Pasal 4 Ayat (2) Anggaran Dasar mengenai Komposisi Pemegang Saham; • Menyetujui pembukaan jaringan kantor yang berlokasi di Kota Pontianak, DKI Jakarta dan Kabupaten Kubu Raya; • Menyetujui perubahan rasio gaji Dewan Komisaris; Keputusan-keputusan RUPS Tahunan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara RUPS Tahunan dengan Akta Notaris Widiyansyah, SH Nomor 48 tanggal 16 Mei 2013. www.bankkalbar.co.id



2. Annual General Meeting of Shareholders for Fiscal Year 2012 on May 16, 2013, by the decision are : • Approved the Report of the Board of Directors about the state and the implementation of the company’s operation and Board of Commissioner’s accountability report on its supervision during the financial year ended on December 31, 2012 and Work Plan in 2013; • To approve annual accounts consisting of Balance Sheet, Profit/Loss of the Fiscal Year ending on December 31, 2012; • Approve and authorize the settlement and to provide liability exemptions entirely or acquit et de charge to the Board regarding the actions of management and the Board of Commissioners regarding the supervisory actions that have been carried out by the respective Board of Directors and Board of Commissioners for the Fiscal Year ended on dated December 31, 2012; • Approved the use of the company’s profit Fiscal Year 2012; • Authorize to the Board of Commissioners to appoint Public Accountants and Public Accounting Firm for the examination of financial statements for Fiscal Year 2013; • Approved spending as much as 24,640 shares A series and additional paid in capital amounting Rp24,640,000,000 • Approved the amendment of Article 4 paragraph (2) of the Articles of Association regarding the composition of the Shareholders; • Approved to open new branch office located in Pontianak, Jakarta and Kubu Raya; • Approved changes the salary of Board of Commissioners; Decisions of the Annual General Meeting has been set forth in the Annual General Meeting of Shareholders Deed Widiyansyah, SH No. 48 dated May 16, 2013. 321





FUNGSI KEPATUHAN COMPLIANCE FUNCTION

Penerapan Fungsi Kepatuhan

Implementation of Bank Compliance

Industri perbankan merupakan salah satu industri yang diatur secara ketat (highly regulated industry), sehingga bank wajib mengelola risiko kepatuhan dengan baik. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan GCG, Bank Kalbar mempunyai komitmen untuk mengelola risiko kepatuhan, sehingga sasaran bisnis dan operasional yang telah ditetapkan dapat dicapai tanpa melanggar peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

The banking industry is one industry that is highly regulated industry, so that banks are required to properly manage compliance risk. Therefore, in the framework of the implementation of GCG, Bank Kalbar are committed to managing compliance risk, so that the business and operational objectives that have been set can be achieved without violating the rules and regulations applicable.

Agar pengelolaan risiko kepatuhan dapat berjalan dengan baik, maka budaya kepatuhan terus ditanamkan dan dikembangkan ke seluruh lini organisasi, melalui antara lain pelatihan dan sosialisasi, kebijakan dan prosedur internal serta budaya patuh. Pengelolaan risiko kepatuhan merupakan tanggung jawab dari setiap insan Bank Kalbar.

In order for compliance risk management can work well, then the culture of compliance continues to be implanted and developed across organizational lines, through training and socialization among other things, internal policies and procedures as well as adherent cultures. Compliance risk management is the responsibility of every member of the Bank Kalbar.

Dalam rangka menerapkan Fungsi Kepatuhan, Bank Kalbar telah mengangkat salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur Kepatuhan sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang bersifat Independen dan langsung berada di bawah Direktur Kepatuhan yang merupakan satu unit kerja yang mengkoordinasikan pengelolaan risiko kepatuhan di Bank Kalbar, termasuk di dalamnya mengkoordinasikan penerapan ketentuan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.

In order to implement the compliance function, Bank Kalbar has raised a member of the Board of Directors as Director of Compliance in accordance with prevailing regulations. In carrying out its duties and responsibilities, the Director of Compliance assisted by Compliance Division that is independent and directly under the Director of Compliance which is a unit that coordinates compliance risk management in the Bank Kalbar, including coordinating the implementation of the provisions of the Anti-Money Laundering and Prevention Financing of Terrorism.

Fungsi Kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex-ante (preventif) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah, serta memastikan kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan/ atau otoritas pengawas lain yang berwenang.

Compliance function is a series of actions or steps that are ex-ante (preventive) to ensure that the policies, rules, systems and procedures as well as business activities conducted by the Bank in accordance with the provisions of the Bank Indonesia and the legislation in force, including the principle shariah for Islamic banks and Islamic business units, as well as ensuring adherence to the bank’s commitments made by banks to the Bank Indonesia and/or other competent supervisory authority.

322






Fungsi Utama : »» Mewujudkan terciptanya Budaya Kepatuhan (Compliance Culture). »» Mengelola Risiko Kepatuhan. »» Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, prosedur dan kegiatan usaha bank telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. »» Pemenuhan komitmen kepada regulator.

Main Function : »» Establish a culture of compliance.

Fungsi Lain : • Melakukan pemantauan, pengukuran dan pelaporan tentang pelaksanaan kepatuhan kepada manajemen dan regulator. • Menyusun program kepatuhan.

Other Functions : • Conduct monitoring, measuring and reporting on the implementation of the management and regulatory compliance. • Develop a compliance program.

Kepatuhan hanya akan efektif penerapannya jika terdapat kesungguhan dan komitmen tinggi dari semua pihak, dimulai dari manajemen puncak (Direksi dan Dewan Komisaris), termasuk para pejabat eksekutif dan seluruh pegawai bank.

Compliance application will only be effective if there is sincerity and commitment from all parties, starting from top management (Board of Directors and Commissioners), including executive officers and all employees of the bank.

Adanya budaya patuh disemua jajaran dan manajemen merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam strategi sinergi fungsi kepatuhan dan fungsi bisnis. Untuk menjamin bahwa kepatuhan telah disepakati sebagai salah satu budaya perusahaan, perlu dituangkan dalam ketentuan internal, antara lain ketentuan GCG, kode etik, serta kebijakan dan prosedur kepatuhan lainnya. Dengan demikian implementasinya dapat dipantau dan ditingkatkan.

The presence of adherent cultures in all ranks and management is one of the critical success factors in strategic synergy of compliance and business functions. To ensure that compliance has been agreed upon as one of the company’s culture, needs to be poured in the internal regulations, including provisions of corporate governance, code of ethics, as well as other compliance policies and procedures. Thus the implementation can be monitored and improved.

Keberadaan kebijakan dan prosedur kepatuhan formal merupakan kunci keberhasilan. Dalam kebijakan dan prosedur kepatuhan harus jelas tergambar uraian tugas, tanggung jawab, dan wewenang fungsi kepatuhan dalam mengelola risiko yang dihadapi bank. Oleh karena itu sebagai landasan kerja dan pedoman dalam pelaksanaan fungsi kepatuhan perlu adanya pedoman yang lebih luas dan spesifik mengenai peran dan fungsi kepatuhan.

The existence of a formal compliance policies and procedures are the key to success. In compliance policies and procedures should be clearly illustrated description of duties, responsibilities, and authority of the compliance function in managing the risks faced by banks. Therefore, as a working basis and guidance in the implementation of the compliance function there needs to be broader and more specific about the role and function of compliance.


»» Managing Compliance Risk. »» Ensure policies, rules, systems, procedures and banking activities have been in accordance with the rules and regulations of the applicable legislation. »» Fulfillment of commitments to regulators.

323





Oleh karena itu Bank Kalbar telah menyempurnakan Buku Pedoman Tata Kerja Kepatuhan yang sebelumnya diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/35/ DIR Tahun 2009, diubah menjadi Buku Pedoman Perusahaan tentang Fungsi Kepatuhan yang diberlakukan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/242/DIR Tahun 2012 tanggal 5 Desember 2012, dengan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

therefore Bank Kalbar has perfected Compliance Procedures Manual which previously regulated in Decree Directors No. SK/35/DIR Year 2009, changed into Company Guidance Book on Compliance Function imposed by Decree Directors No. SK/242/DIR Year 2012 dated December 5, 2012, with reference to the Bank Indonesia Regulation Number 13/2/PBI/2011 date January 12, 2011 on the Implementation of the Compliance Function of Commercial Banks.

Penerapan fungsi kepatuhan bank pada akhirnya akan bertumpu pada keberadaan sumber daya manusia dan infrastruktur lainnya seperti teknologi sistem informasi manajemen baik untuk pelaporan maupun penyimpanan data. Diperlukan sumber daya manusia yang memiliki multi talent/skills mengingat isu-isu kepatuhan yang demikian luas cakupannya dan senantiasa berubah secara dinamis.

Implementation of compliance bank will ultimately rely on the existence of human resources and other infrastructure such as management information systems technology both for reporting and data storage. Necessary human resources have multi talent/skills considering compliance issues such wide-ranging and ever-changing dynamically.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Budaya Kepatuhan antara lain adalah dengan melakukan sosialisasi ketentuan kepada pegawai maupun pejabat Bank Kalbar, mendistribusikan PBI & SEBI kepada divisi/unit kerja terkait dan melakukan uji kepatuhan terhadap kebijakan & prosedur yang akan dikeluarkan.

Efforts are made to realize the Compliance Culture, among others, is the socialization on Provisions for employees and officials of the Bank Kalbar, distribute PBI & SEBI to division/work units and to test compliance with policies and procedures that will be issued.

Adapun tujuan yang ingin dicapai antara lain adalah sebagai berikut : 1. Fungsi kepatuhan diharapkan dapat menjadi mitra strategis bagi fungsi bisnis dan operasional, selain berperan aktif dalam memberikan peringatan dini atas kemungkinan risiko yang akan dihadapi. 2. Berjalannya fungsi pencegahan atas berbagai risiko yang dapat membahayakan bank/pejabat bank. 3. Dapat bersikap independen dan profesional dalam mengungkapkan pandangan dan pemikiran sehingga tidak memihak pada kepentingan lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip kehati-hatian. 4. Fungsi kepatuhan dapat bertindak sebagai advisor dan problem solver atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh fungsi bisnis dan operasional, utamanya yang terkait dengan pemenuhan standar, perundang-undangan, dan ketentuan prudential banking yang berlaku.

The objectives to be achieved, among others, are as follows : 1. Compliance function is expected to be a strategic partner for the business and operational functions, in addition to an active role in providing early warning of possible risks to be faced. 2. Implementation of the prevention-function of various risks that could harm the bank/bank officials. 3. Can act independently and professional in expressing views and thoughts that are not in favor of other interests that are not in accordance with the legislation in force and the precautionary principle.

324

4. The compliance function can act as advisors and problem solver for the various problems faced by the business and operational functions, primarily related to the fulfillment of standards, legislation, and applicable prudential banking regulations.






Dalam Penerapan Pedoman Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Bank Kalbar adalah sebagai berikut :

In the application of the guidelines for the implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Funding Terrorism, the steps that have been taken by the Bank Kalbar are as follows :

a. Melakukan Sosialisasi, Pendidikan dan Pelatihan APU dan PPT »» Pendidikan penerapan program APU dan PPT diberikan kepada calon pegawai yaitu customer service, teller dan business process. »» Pendidikan dan pelatihan penerapan program APU dan PPT diberikan kepada pegawai dan pejabat Bank Kalbar secara berkala dan berkelanjutan. »» Pendidikan dan pelatihan penerapan program APU dan PPT tersebut diselenggarakan secara in house training maupun oleh pihak ekternal. »» Sosialisasi APU dan PPT diberikan kepada pegawai sebagai sarana update pengetahuan terbaru terkait Penerapan Program APU dan PPT.

a. Doing Socialization, Education and Training APU and PPT »» Education on the implementation of APU and PPT Program is given to prospective employees: Customer Service, Teller Services, Business Process. »» Education and Training Program Application APU and PPT given to employees and officials Bank Kalbar periodically and sustainable.

b. Pengkinian Data Nasabah • Bank Kalbar telah menyusun laporan rencana pengkinian data nasabah serta laporan action plan dimana laporan-laporan tersebut telah disampaikan kepada Bank Indonesia. • Bank Kalbar telah membuat laporan perkembangan pengkinian data nasabah secara berkala dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris. • Penyusunan laporan rencana pengkinian data nasabah berbasis risiko.

b. Updating Customer Data • Bank Kalbar has compiled Planning Report Updating Customer Data and Report Action Plan which these reports have been submitted to Bank Indonesia.

Penerapan Fungsi Kepatuhan, sekurang-kurangnya meliputi : a. Pelaksanaan kepatuhan bank terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangundangan yang berlaku, dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dengan langkah-langkah sebagai berikut : »» Melakukan kajian terhadap rancangan kebijakan dan prosedur internal Bank Kalbar untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku. »» Menginformasikan ketentuan Bank Indonesia yang baru diterbitkan kepada unit kerja terkait.

Implementation of Compliance, at least consist of :


»» Education and Training on the implementation of the APU and PPT Program organized in-house training as well as by external parties, among others, by FKDKP. »» Socialization of APU and PPT given to employees as a means of updating the latest knowledge related to application of APU and PPT Program.

• Bank Kalbar has made a Progress Report on Customer Data Updating regularly and reported to the Board of Commissioner. • Preparation Planning Report Updating Customer Data based risk

a. The implementation of the Bank’s compliance with Bank Indonesia regulations and applicable law, conducted by the Division of Compliance with the following steps : »» Conducting a study on the design of the Bank Kalbar’s internal policies and procedures to ensure compliance with rules and regulations. »» Informing the new Bank Indonesia’s regulations to related units.

325





»» Pemantauan dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia dan lembaga otoritas yang berwenang. »» Melakukan kajian dan memberikan opini atas proposal produk dan aktivitas baru untuk memastikan agar produk dan aktivitas baru yang akan dijalankan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. »» Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada unit-unit kerja lain dan karyawan Bank Kalbar untuk mengembangkan kesadaran dan meningkatkan akan budaya patuh. »» Melakukan Compliance Checklist atas rencana pembukaan jaringan kantor.

»» Monitoring and maintain the Bank’s adherence to the agreements and commitments made by Bank to Bank Indonesia and other regulatory authorities.

b. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan secara berkala setiap bulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Disamping itu juga dibuat laporan kepada Bank Indonesia setiap semester. c. Proses penunjukan Direktur Kepatuhan Bank Kalbar telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Submission the report of duties and responsibilities by Compliance Director periodically on every month to President Director with copies to the Board of Commissioners. Besides, the report of duties and responsibilities also made on every semester for Bank Indonesia. c. Bank Kalbar’s Compliance Director appointment process has already compiled with applicable regulations.

Dalam Tata Kelola Perusahaan, bank mempunyai kewajiban untuk memastikan kepatuhan terhadap Peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Kewajiban tersebut dilaksanakan oleh Direktur Kepatuhan Bank dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

In corporate governance, Bank has duty to ensure compliance with Bank Indonesia Regulations and other law. That duty was implemented by Compliance Director with the reference to Bank Indonesia Regulations No. 13/2/PBI/2011 on January 12th 2011 regarding Implementation of the Commercial Bank Compliance Function.

Direktur Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab sekurang-kurangnya untuk : 1. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank. 2. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsipprinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi. Yang dimaksud dengan kebijakan kepatuhan adalah prinsip-prinsip yang akan dipergunakan untuk menyusun sistem, prosedur, dan pedoman internal dalam rangka harmonisasi antara kepentingan komersial bank dengan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

Compliance Director is in charge and responsible at least for : 1. Formulating strategies to encourage the Bank Comliance Culture. 2. Proposing compliance policy or principles of adherence that will be set by the Board of Directors. Compliance policy is all principles which will be used to develop system, procedure, and internal policies in order to harmonization between Bank’s commercial interest and compliance with the regulations.

326

»» Conducting review and giving opinion about product proposal and new activities to ensure that product and new activities do not conflict with regulation. »» Giving training and socialization to other work units and employees of Bank Kalbar for developing awareness and improving adherent cultures. »» Doing Compliance Checkliston network offices opening plan.






3. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank. 4. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk prinsip syariah. 5. Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank. 6. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk sebagai tindakan pencegahan antara lain memberikan pendapat yang berbeda/ dissenting opinion apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tanggung jawab Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan dalam melakukan tindakan pencegahan terbatas pada kewenangan Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan. 7. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan. Adapun yang dimaksud dengan tugas-tugas lain yang terkait dengan fungsi kepatuhan antara lain memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia maupun otoritas pengawas lainnya yang berwenang.

3. Establish compliance system and procedure that will be used to develop the Bank’s internal rules and guidelines. 4. Ensure that all policies, rules, systems and procedure, and also business activities conducted in accordance with the provisions of Bank Indonesia and Bank laws and regulations, including the principles of Sharia.

Untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya, Direktur Kepatuhan dibantu oleh Divisi Kepatuhan. Adapun tugas dan tanggung jawab Divisi Kepatuhan yaitu :

In order to perform its function, duties and responsibilities, Compliance Director assisted by Compliance Division. The duties and responsibilities of Compliance Division are :

1. Menginventarisasi dan mengikuti perkembangan peraturan perbankan; 2. Memantau pelaksanaan ketentuan Bank Indonesia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian; 3. Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait dalam menyelesaikan pedoman intern bank terhadap perubahan perundang-undangan dalam rangka pelaksanan prinsip kehati-hatian;

1. Inventoring and keeping track of banking regulations; 2. Monitoring the implementation of Bank Indonesia Regulations and statutory provisions that apply in the context of implementing the principle of prudence; 3. Coordinating with the unit involved in completing the Bank’s internal guidelines toward the change of legislation in order to implement the principle of prudence;


5. MinimizeBank Compliance Risk. 6. Take action to prevent the policy and/or Director’s desicion that taken are not deviating from the provisions of Bank Indonesia and others apliccable regulations. Actions of prevention includes giving different/ dissenting opinion if there is deviating policies and/or desicions from the provisions of Bank Indonesia and others applicable regulations. As for Director’s duties who leads Compliance function in taking action of prevention is limited by the authority of Compliance Director.

7. Doing other tasks which related to the compliance function. Meanwhile, other tasks which related to compliance function include monitor and maintain th Bank’s adherence to the commitments made by Bank to Bank Indonesia and others regulatory authorities.

327




4. Memantau pelaksanaan dan atau penerapan prosedur kepatuhan (Compliance Procedure) di setiap unit kerja di bank; 5. Memberikan saran dan atau rekomendasi kepada Direktur Kepatuhan terhadap semua rancangan keputusan operasional dan non operasional, serta memberikan rekomendasi kepada Direktur Kepatuhan apabila terjadi pelanggaran prosedur kepatuhan; 6. Membuat laporan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris perihal pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan; 7. Secara periodik menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia mengenai pokok-pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan serta laporan khusus apabila diketemukan kebijakan/ keputusan manajemen yang menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8. Melakukan kegiatan penyempurnaan, pengembangan sistem dan prosedur serta ketentuan-ketentuan yang diperlukan sesuai lingkup kepatuhan bank; 9. Memastikan adanya pengembangan sistem dan prosedur identifikasi nasabah dan transaksi keuangan mencurigakan dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tunai sesuai ketentuan yang berlaku; 10. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai risiko tinggi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia; 11. Melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan Penerapan Program APU & PPT di unit-unit kerja terkait; 12. Menerima dan melakukan analisis atas laporan transaksi keuangan mencurigakan dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan sesuai ketentuan yang berlaku; 13. Menyusun laporan Direktur Kepatuhan tentang transaksi keuangan mencurigakan dan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tunai sesuai ketentuan yang berlaku untuk dilaporkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK);

328


4. Monitoring the implementation and/or application compliance procedure on each Bank’s work unit; 5. Providing advice and/or recommendation to Compliance Director to all plans of operational and non operational desicion, and also giving recommendation to Compliance Director in case of breach of compliance procedures; 6. Making a report to the President Director with copies to the Board of Commissioners concerning the performance of duties and responsibilities of Compliance Director; 7. Submitting reports to Bank Indonesia periodically regarding the main points of the Compliance Director’s performance of duties and also special reports in case of the detection of management policy/desicion which deviate from the provision of Bank Indonesia, as well as other laws and regulations; 8. Performing improvement activities, development of systems and procedures, and also the provisions required in accordance with the scope of Bank compliance; 9. Ensuring the development of systems and procedures in customer identification and suspicious financial transaction and responsibility to report that financial transaction in cash according to applicable regulations; 10. Monitoring the customer and transaction profiles updating include identification and monitoring of considered high risk customer according to Bank Indonesia Regulations; 11. Coordinating and monitoring the implementation of the APU and PPT program implementation in related work units; 12. Receiving and conducting analysis on suspicious financial transaction report and responsibility to report it according to applicable regulations; 13. Compiling Compliance Director Report on suspicious financial transaction and responsibility to report that financial transaction in cash according to applicable regulations to be reported to the Center for Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC);






14. Memenuhi data keuangan nasabah atas permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK sesuai Peraturan PerundangUndangan yang berlaku; 15. Memantau, menganalisis dan merekomendasikan kebutuhan training implementasi peraturan APU & PPT bagi pejabat dan staf bank; 16. Melaksanakan kegiatan penyusunan, pengembangan sistem dan prosedur serta ketentuanketentuan yang diperlukan sesuai lingkup bidang Prinsip Mengenal Nasabah.

14. Providing customer’s financial data at the request of the Corruption Eradication Commission (KPK) and the INTRAC according to applicable regulations; 15. Monitoring, analyzing, and recommending the needs of implementing regulation APU and PPT training for officials and staff; 16. Carrying out the preparation activities, the development of system and procedure and also the necessary provisions within the scope of the Customer Recognition Principle.

Penyesuaian Dengan Peraturan Yang Ada

Adapting the Regulations

Bank telah menyediakan secara memadai pedoman, sistem dan prosedur untuk seluruh unit kerja baik operasional maupun non operasional yang baik dan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung pelaksanaan berbagai aturan tersebut, bank mencanangkan pelaksanaan fungsi konsultatif dan sosialisasi, agar sasaran yang telah ditetapkan dapat diwujudkan dan akan diupayakan secara bertahap dengan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan bank.

Bank had already provided guidelines, system, and procedure adequately for all of operational and non operational work unit according to applicable regulations. In order to support that implementation of those regulations, Bank launched the implementation of consultative and socialization function so the target which already set before can be achieved and will be strived gradually with priority scale accordance with the Bank necessity.

Sepanjang tahun 2013, bank telah berupaya menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku, standar-standar kepatuhan lainnya yang telah ditetapkan secara internal, ketentuan mengenai Tata Kelola Perusahaan yang Baik, serta pemenuhan komitmen yang disepakati, baik kepada pihak internal maupun eksternal, terutama terhadap setiap unit kerja operasional dengan melakukan review secara berkala mengenai kepatuhan mayoritas unit kerja operasional. Walaupun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan, menyangkut pemahaman dan disiplin pegawai maupun sistem kontrol atas implementasi peraturan yang berlaku. Dengan demikian perbaikan yang berkesinambungan tetap terus dilakukan agar penerapan praktik-praktik prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan praktik kepatuhan benar-benar melekat dalam kegiatan kerja sehari-hari.

Troughout the year 2013 Bank has already been trying to maintain compliance with regulations and laws, other compliance standard set internally, the regulation about Good Corporate Governance and also compliance with the agreed commitments, both to the internal and external, especially towards each operational work unit by conducting periodic review of compliance with the majority of operational work unit.Nevertheless, there are things that have to be improved such as comprehension and employees discipline and also control system for regulations implementation. Thus, the continous improvement still be implemented so the implementation of Good Corporate Governance and Compliance totally inherent in everyday work activities.


329





Secara umum pelaksanaan kepatuhan telah berjalan baik dengan meningkatnya pelaksanaan ketentuan prinsip kehati-hatian, dilakukannya uji kepatuhan terhadap rancangan prosedur dan kebijakan sebelum diterbitkan, analisa dampak peraturan eksternal terhadap kebijakan internal bank dengan sistem dan frekuensi yang lebih baik.

Generally, the implementation of compliance has been going well with the increasing implementation of the provisions of the precautionary principle, such as test adherence to draft policies and procedures prior to publication, external regulatory impact analysis of the Bank’s internal policies and systems with better frequencies.

Dalam rangka menerapkan Fungsi Kepatuhan dimaksud, maka setiap kebijakan dan prosedur yang akan dikeluarkan/diterbitkan oleh Direksi, terlebih dahulu dilakukan Uji Kepatuhan agar tidak bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku. Pada tahun 2013 Divisi Kepatuhan telah melakukan Uji Kepatuhan sebanyak 226 rancangan Kebijakan yang akan dikeluarkan sebagai berikut :

In order to implement those Compliance Function, any policies and procedures that will be released/ published by the Board of Directors, compliance test first performed in order not to conflict with regulation legislation applicable. As for the Year 2013 Compliance Division has done as much as 226 Compliance Test draft policy that will be issued as follows :

Pelaksanaan Uji Kepatuhan Rancangan Kebijakan Bank Kalbar Tahun 2013 Implementation of the Draft Policy Compliance Test Bank Kalbar in 2013

Uji Kepatuhan

NO.

Name

Total

1.

Perjanjian Kerjasama (PKS) dan MoU Agreements (PKS) and MoU

102

2.

Surat Keputusan Direksi (SK Direksi) Decree of Directors (DoD)

86

3.

Buku Pedoman Perusahaan (BPP) dan Standar Operasional Prosedur Perusahaan (SOP) Company Guidelines and Company Standard Operating Procedure

12

4.

Pemberian Kredit Lending

19

5.

Lainnya Others

7 JUMLAH Total

330

JUMLAH

226






Indikator Kepatuhan

Compliance Indicators

Berkaitan dengan Pelaksanaan Prinsip KehatiHatian, kegiatan usaha Bank Kalbar tahun 2013 tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku dan telah menerapkan prinsip kehati-hatian, yang tercermin dari :

Related to the Implementation of Precautionary Principle, Bank Kalbar’s business activities in 2013 did not deviate from the applicable regulations and has implemented the precautionary principle, which is reflected in :

1. Rasio Kecukupan Modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) Pencapaian kecukupan permodalan Bank Kalbar sebesar 16,99% dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional, melebihi persyaratan minimum yang ditetapkan Bank Indonesia sebesar 8%.

1. Capital Adequacy Ratio (CAR) The achievement of the Bank Kalbar’s capital adequacy at 16.99% with credit risk, market risk, and operational risk exceeds the minimum level set by Bank Indonesia at 8%.

2. Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah Giro Wajib Minimum (GWM) Primer sebesar 8% dan Sekunder sebesar 4% sesuai ketentuan Bank Indonesia, dan realisasi sampai akhir tahun 2013 untuk GWM Primer sebesar 8,02% dan GWM Sekunder sebesar 4,52%.

2. Statutory Reserve Requirements (GWM) Primary Statutory Reserve Requirements (GWM) is at 8% and Secondary Statutory Reserve Requirements is at 4% accordance with Bank Indonesia, and the realization in the end of 2013 was 8.02% for Primary Statutory Reserve and Secondary Statutory Reservewas 4.52%.

3. Posisi Devisa Netto (PDN) Bank Kalbar sampai saat ini belum menjadi Bank Devisa sehingga belum ada aktivitas terkait dengan devisa.

3. Net Open Position(NOP) Bank Kalbar has yet to be Exchange Bank so that there is no activity associated with foreign exchange.

4. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Tidak ada pinjaman kepada pihak terkait maupun tidak terkait dengan Bank Kalbar baik perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan BMPK.

4. Legal Lending Limit (LLL) There are no loans to related and unrelated parties, both individuals and groups which violate the provisions of the LLL.

5. Rasio Kredit Bermasalah (Non Performing Loan/NPL) Rasio NPL-Gross adalah 0,35% dan NPL-Net adalah 0,11%, di bawah ketentuan NPL < 5%.

5. Non Performing Loan (NPL) Gross NPL Ratio was 0.35% and Net NPL Ratio was 0.11%, under the provisions of NPL < 5%.


331





UNIT AUDIT INTERNAL INTERNAL AUDIT UNIT

Fungsi audit internal Bank Kalbar dilaksanakan oleh Divisi Audit Intern yang independen termasuk independen terhadap unit kerja operasional. Dalam struktur organisasi perusahaan, Divisi Audit Intern berada dibawah Direktur Utama. Dalam menjalankan fungsinya, Kepala Divisi Audit Intern melapor langsung kepada Direktur Utama dan dapat berkomunikasi langsung dengan Dewan Komisaris dan Komite Audit.

The internal audit function of Bank Kalbar is carried out by the independent Internal Audit Division include independent of operational units. In the organizational structure of the company, under the Internal Audit Division Director. In performing its duties, the Head of Internal Audit Division reports directly to the President Director and can communicate directly with the Board of Commissioners and the Audit Committee.

Struktur Organisasi Divisi Audit Intern

Organizational Structure of the Internal Audit Division

Direktur Utama

President Director SUDIRMAN HMY

Kepala Divisi Audit Intern

Head of Internal Audit Division SRI KUSUMAWARDHANI

Bidang Audit I Audit Sector I

Bidang Audit II Audit Sector II

Bidang Audit III Audit Sector III

Kontrol Intern Cabang Internal Control Branch

Fungsi dan peran unit audit internal selama tahun 2013 dipimpin oleh Sri Kusumawardhani selaku Kepala Divisi Audit Intern (profil dapat dilihat pada bagian Profil Kepala Divisi).

332

The function and role of internal audit unit during 2013, led by Sri Kusumawardhani as the Head of Internal Audit Division (profiles can be seen in the Division Head Profile).






Dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawab sebagai unit audit internal, Divisi Audit Intern didukung oleh pegawai auditor internal yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dan pegawai kontrol intern cabang sebanyak 26 (dua puluh enam) orang. Dari 13 (tiga belas) orang auditor internal, sebanyak 2 (dua) orang diantaranya telah memiliki Sertifikasi QIA (Qualified Internal Auditor).

In carrying out the functions and responsibilities as the unit’s internal audit, the Internal Audit Division is supported by the internal auditors employees, amounting to 13 (thirteen) and internal control branch employees by 26 (twenty six). Of the 13 (thirteen) of internal auditors, 2 (two) of them have had the QIA Certification (Qualified Internal Auditor).

Divisi Audit Intern memiliki visi menjadi strategic business partner yang tangguh dan terpercaya untuk dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka mencapai visi Bank Kalbar, serta mengemban misi mendorong terciptanya penyelenggaraan kegiatan organisasi sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan, melaksanakan risk based auditing secara independen dan profesional agar dapat memberikan manfaat yang optimal, meningkatkan kompetensi untuk menjadi auditor internal yang profesional dan memberikan hasil audit yang dapat memberikan nilai tambah bagi Bank Kalbar.

Internal Audit Division has the vision of becoming a strategic business partner that is tough and reliable to be able to provide added value to the company in order to achieve the Bank Kalbar’s vision, as well as a mission to encourage the implementation of the organization’s activities in accordance with the standards or rules that have been set, implement risk-based auditing independently and professionals in order to provide optimal benefits, increasing the competence to become a professional internal auditors and audit results can provide added value to Bank Kalbar.

Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Intern

Duties and Responsibilities of the Internal Audit Division

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/6/PBI/1999 tanggal 20 September 1999 tentang penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum dan sebagaimana isi Bab III SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank) pada Pasal 10, SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Based on Bank Indonesia Regulation No. 1/6/ PBI/1999 dated September 20, 1999 on the assignment of Director of Compliance and Implementation Standards Internal Audit Function Commercial Bank and as the contents of Chapter III SPFAIB (Standard Bank Internal Audit Function) in Article 10, the Internal Audit Unit has duties and responsibilities as follows :

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit; 2. Membantu analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung; 3. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;

1. Assist the President Director and Commissioner Boards in supervision by describing operationally the planning, implementation and monitoring of the results of the audit;


2. Assist the analyzing and assessing in finance, accounting, operations and other activities through direct examination and indirect supervision; 3. Identify all possibilities to improve and enhance the efficient use of resources and funds;

333





4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

4. Provide improvement suggestions and objective information on the activities examined at all levels of management.

Selain itu, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum serta Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum yang disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/23/ DPNP tanggal 25 Oktober 2011 tentang Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/21/ DPNP perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum maka perbankan wajib melakukan kegiatan audit dengan pendekatan risiko (risk based approach).

Besides, in accordance with Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 dated May 19, 2003 on Risk Management for Commercial Banks and also Circular of Bank Indonesia No. 5/21/DPNP dated September 29, 2003 concerning the Application of Risk Management for Commercial Banks which enhanced by Bank Indonesia Regulation No. 11/25/ PBI/2009 dated July 1, 2009 on Risk Management for Commercial Banks and also Circular of Bank Indonesia No. 13/23/DPNP dated October 25, 2011 on the Amendment of the Circular of Bank Indonesia No. 5/21/DPNP regarding risk Management for Commercial Banks then the Bank required to perform audit activities with risk based audit approach.

Berdasarkan jenis pekerjaan, ruang lingkup audit internal Bank Kalbar dikelompokan menjadi :

Based on the type of work, the scope of internal audit Bank Kalbar grouped into :

1. Audit Umum dan Operasional Ruang lingkup audit umum dan operasional meliputi seluruh aspek audit dan penilaian atas risiko inheren dan sistem pengendalian risiko pada aktivitas fungsional, kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian internal, kualitas kinerja Bank sesuai dengan tanggung jawab yang telah digariskan oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris, serta aspek-aspek dan unsur dalam organisasi Bank termasuk jaringan kantor Bank.

1. General and Operational Audit Scope of general and operational audit work covering all aspects of audit and assessment of inherent risk and risk control systems in the functional activity, the adequacy and effectiveness of internal control structure, the quality of the Bank’s performance in accordance with the responsibilities outlined by the Director and the Board of Commissioners, as well as aspects and elements in the organization of the Bank including Bank office network.

2. Audit Teknologi Sistem Informasi Ruang lingkup audit teknologi sistem informasi mencakup aspek penelitian dan penilaian atas pengendalian teknologi sistem informasi, yang meliputi audit atas pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak (hardware & software), pengembangan sistem, pemeliharaan, sistem pengamanan, sistem penanganan darurat (contingency plan) serta sarana backup dan pemulihan kembali (disaster & recovery plan) pada teknologi informasi yang diaplikasikan dan diimplementasikan pada Bank.

2. Information System Technology Audit The scope of internal audit work information system technology covers aspects of research and evaluation of control technology information system, which includes the audit of the procurement of hardware and software, system development, maintenance, security systems, emergency response system (contingency plan) and the means backup and recovery (disaster & recovery plan) on which information technology is applied and implemented at the Bank.

3. Audit Khusus Audit khusus adalah kegiatan audit yang dilakukan terhadap kasus penyimpangan yang berakibat/ berpotensi menimbulkan kerugian keuangan/

3. Special Audit Special audits are audits conducted on cases of irregularities that result/potential to cause financial loss/wealth Bank, so that its scope is

334




kekayaan Bank, sehingga ruang lingkupnya adalah kegiatan yang mengakibatkan/berpotensi menimbulkan terjadinya kerugian keuangan/ kekayaan Bank, termasuk di dalamnya mengenai siapa yang melaksanakan kegiatan, dimana dan kapan kegiatan tersebut dilakukan serta bagaimana cara melakukan kegiatan tersebut.



the result of activities/potential loss of money/ wealth Bank, including the conducting of who, where and when activities was done and how to perform these activities.

Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal

Internal Audit Activities

Pada tahun 2013, Divisi Audit Intern telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan PokokPokok Hasil Audit Intern selama 2 (dua) semester kepada Bank Indonesia. Fokus kegiatan audit internal Bank pada pelaksanaan audit adalah memonitor tindak lanjut temuan auditor intern maupun hasil temuan audit ekternal serta peningkatan kemampuan dan pengembangan audit. Kegiatan audit yang bersifat regular, telah direncanakan pada awal tahun berjalan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi prioritas utama pemeriksaan antara lain profil risiko, jumlah aset, jangka waktu kunjungan audit, besarnya portofolio penempatan/ pembiayaan serta informasi lain yang mendasari pemeriksaan berbasis risiko tersebut. Di samping itu, dapat pula dilaksanakan pemeriksaan yang bersifat khusus karena adanya pertimbangan tertentu berdasarkan sifatnya atau urgensinya walaupun pemeriksaan ini tidak terdapat dalam perencanaan audit tahunan.

In 2013, the Internal Audit Division has submitted the implementation and the Principles of Internal Audit report for 2 (two) semesters to Bank Indonesia. The focus of the Bank’s internal audit activities of the audit is to monitor the follow-up of internal auditor findings and the external audit findings and also audit capacity building and development. Meanwhile the regular audit activity is planned at the beginning of the current year by considering the top priority examination factorsinclude risk profile, total assets, period of stay in the audit process, the amount of portfolio placement/financing and also other information that underlying the risk-based inspection. In addition, the specific audit can be implemented if there is particular consideration by its nature or urgency, although this examination is not included in the annual audit plan.

Selama tahun 2013, Divisi Audit Intern telah melaksanakan risk based audit terhadap 19 kantor cabang, 51 kantor cabang pembantu, 46 kantor kas dan 7 divisi pada kantor pusat. Selain itu, Divisi Audit Intern juga melakukan audit investigasi dan surprise audit pada kantor cabang. Divisi Audit Intern juga telah melakukan sosialisasi Anti Fraud kepada seluruh pegawai kantor cabang dan kantor pusat.

During the year 2013, the Internal Audit Division has implemented risk-based audit of 19 branches, 51 sub-branches, 46 cash offices and 7 divisions at headquarters. In addition, the Internal Audit Division conducted an audit investigation and surprise audits at the branch office. In 2013, the Internal Audit Division also has Anti Fraud disseminate to all employees of the branch office and headquarters.

Untuk menunjang program kerja audit internal tahun 2013, telah dilakukan upaya-upaya dalam pelaksanaan audit, yaitu pembekalan kepada seluruh tenaga auditor yang tujuannya adalah fokus pada pemeriksaan berbasis risiko, serta mengurangi temuan berulang pada setiap objek/cabang yang diperiksa. Bank juga melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas kinerja intern pada organisasi internal audit serta mereview Buku Pedoman Perusahaan Anti Fraud dan SOP Risk Base Audit.

To support the internal audit working plan program in 2013, Bank has made efforts in the implementation of the audit, such as briefing for all the auditor which goal is to focus on risk-based audit, and reducing the recurring findings on each object/branch office which is checked. Subsequently, in 2013 the Bank has conducted an evaluation and performance quality improvement of internal audit organization and also review the Anti-Fraud Company Handbook and RiskBased Audit Standard Operating Procedure.


335





AKUNTAN PUBLIK PUBLIC ACCOUNTANT

Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan Bank, perusahaan menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Persetujuan dan penetapan penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor AKuntan Publik dilakukan oleh RUPS berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris atas rekomendasi dari Komite Audit.

In the implementation of the Bank’s financial statement audit, the company and appoint a Public Accountant registered public accounting firm at Bank Indonesia. Approval and appointment-setting Public Accountant and Public Accountant Office carried out by the AGM based on the proposal submitted by the Board of Commissioners upon the recommendation of the Audit Committee.

Berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Nomor 155 tanggal 23 Mei 2013 yang memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Buku 2013, Bank Kalbar menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi untuk melakukan audit Laporan Keuangan Bank Kalbar Tahun Buku 2013.

Based on the decision of the Annual General Meeting No. 155 dated May 23, 2013 which authorized the Board of Commissioners appoint Public Accountants and Public Accounting Firm for the examination of the Financial Statements for Fiscal Year 2013, the Bank Kalbar appoint Public Accounting Firm (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi to audit the Financial Statements Kalbar Bank Fiscal Year 2013.

Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi aspek-aspek sebagai berikut :

Audit assignment to the Public Accountants and the firm has met the following aspects :

1. 2. 3. 4.

1. 2. 3. 4.

5. Komunikasi Bank Indonesia dengan KAP.

Capacity of the Firm; Legality of the employment agreement; The scope of the audit; Professional standards of Certified Public Accountants; and 5. Bank Indonesia Communication with KAP.

Selama tahun 2013 Kantor Akuntan Publik (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi hanya memberikan jasa audit dan tidak memberikan jasa lain kepada Bank Kalbar, sehingga tidak terjadi benturan kepentingan dalam pelaksanaan proses audit.

During the 2013 Public Accounting Firm (KAP) Husni, Mucharam & Rasidi only provide audit services and not provide other services to the Bank Kalbar, so there is no conflict of interest in the implementation of the audit process.

336

Kapasitas KAP; Legalitas perjanjian kerja; Ruang lingkup audit; Standar profesional Akuntan Publik; dan






Audit Laporan Keuangan Oleh Akuntan Publik Tahun 2011-2013 Audit of Financial Statements By Public Accounting Year 2011-2013

Tahun Year

2013

2012

2011

Akuntan Publik

Public Accountant

Budi Taufik Wibawa, CPA.

Budi Taufik Wibawa, CPA.

Drs. Moch. Chaeroni, Ak. CPA. BKP.


Kantor Akuntan Publik

Jasa Audit

Opini

Jasa Lain

Public Accountant Office

Audit Services

Opinion

Other Services

KAP Husni, Mucharam & Rasidi Izin KAP No. KEP662/KM.17/1998

Rp385.000.000

Laporan Keuangan Bank Kalbar disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Kalbar tanggal 31 Desember 2013, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tidak Ada

Bank Kalbar Financial Statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Bank Kalbar as of December 31, 2013, the result of its operations, and its cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

None

Laporan Keuangan Bank Kalbar disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Kalbar tanggal 31 Desember 2012, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Tidak Ada

Bank Kalbar Financial Statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Bank Kalbar as of December 31, 2012, the result of its operations, and its cash flows for the year then ended in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards.

None

Laporan Keuangan Bank Kalbar disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Bank Kalbar tanggal 31 Desember 2011 serta hasil usaha dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Tidak Ada

Bank Kalbar Financial Statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of Bank Kalbar as of December 31, 2011, the result of its operation and its cash flows for the year ended, in conformity with generally accepted accounting principles in Indonesia.

None

KAP Husni, Mucharam & Rasidi Izin KAP No. KEP662/KM.17/1998

KAP Drs. CHAERONI & REKAN Izin KAP No. 9/ KM.1/2007

Rp430.945.000

Rp575.941.250

337





MANAJEMEN RISIKO RISK MANAGEMENT

PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN RISIKO

APPLICATION OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Penerapan manajemen risiko dalam suatu Bank merupakan suatu keharusan. Tujuannya adalah agar Bank mampu mengidentifikasi permasalahan secara lebih dini, melakukan tindak lanjut perbaikan yang sesuai dan lebih cepat serta menerapkan manajemen risiko yang lebih baik sehingga Bank lebih tahan dalam menghadapi krisis.

Application of risk management in a bank is a must. The aim is that the Bank is able to identify problems early, perform appropriate follow-up and repairs more quickly and implement better risk management so that the Bank is more resilient in the face of crisis.

Bank Kalbar selalu berupaya memperkuat pelaksanaan manajemen risiko antara lain dengan melakukan pemantauan dan pengendalian posisi/ eksposur risiko serta pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.

Bank Kalbar always seeks to strengthen the implementation of risk management, among others, by monitoring and controlling the position/risk exposure and the development of a risk management culture at all levels of the organization.

Penerapan Pilar Pengelolaan Risiko

Application of Risk Management Pillar

Bank Kalbar telah menerapkan kerangka manajemen risiko yang terintegrasi melalui organisasi terstruktur yang berguna untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, mengendalikan dan melaporkan risikorisiko yang sudah ada maupun yang mungkin timbul dari kegiatan usaha Bank. Dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/ PBI/2003 sebagaimana telah diubah dengan PBI Nomor 11/25/PBI/2009, Bank Kalbar menerapkan kerangka pengelolaan risiko secara terpadu untuk mengendalikan 8 (delapan) risiko yang melekat (inheren) dalam kegiatan usaha Bank. Kerangka terpadu tersebut didukung oleh penerapan 4 (empat) pilar pengelolaan risiko yang terdiri dari :

Bank Kalbar has implemented an integrated risk management framework through a structured organization that is useful for identifying, measuring, monitoring, controlling and reporting risks that already exist or that may arise from the Bank’s business activities. With reference to the Bank Indonesia Regulation No. 5/8/PBI/2003 as amended by Regulation No. 11/25/PBI/2009, Bank Kalbar implement an integrated risk management framework to control eight inherent risks (inherent) in the Bank’s business activities. The integrated framework is supported by the application of four (4) pillars of risk management consists of :

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;

a. Active supervision of the Board of Commissioners and Board of Directors; b. Adequacy of policies, procedures and limits;

b. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit; c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko serta; d. Sistem Pengendalian Intern yang menyeluruh.

338

c. Adequacy of risk identification, measurement, monitoring, risk control and risk management and information systems; d. Internal Control System thorough.






Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Active Supervision from Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab atas efektifitas penerapan manajemen risiko di Bank Kalbar dan memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan Profil Risiko Bank Kalbar.

Board of Commissioners and Board of Directors is responsible for the effective implementation of Risk Management at Bank Kalbar and ensure adequate implementation of Risk Management in accordance with the characteristics, complexity and risk profile Bank Kalbar.

Dalam melaksanakan tugas fungsi manajemen risiko, Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya :

In performing the task of risk management functions, the Board has had duties and responsibilities are clear, including :

1. Menyetujui kebijakan-kebijakan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris; 2. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko; 3. Menyetujui transaksi yang memerlukan persetujuan dari Dewan Komisaris;

1. Approving policies which must be approved by the Board of Commissioners; 2. Evaluating the implementation of risk management policies; 3. Approve a transaction that requires the approval of the Board of Commissioners;

Dalam penerapan Manajemen Risiko, Direksi telah melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya antara lain yaitu :

In the application of Risk Management, the Board of Directors has done their authorities and responsibilities, such as :

1. Menyusun kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis; 2. Menyusun, menetapkan dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor dan mengendalikan risiko; 3. Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi untuk setiap jenjang jabatan; 4. Menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang jabatan; 5. Memastikan seluruh risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan atas risiko tersebut dan telah ditindaklanjuti; 6. Memastikan pelaksanaan langkah-langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha bank; 7. Mengembangkan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi;

1. Establish written Risk Management policies, strategies, and frameworks; 2. Develop, establish and update the procedures and tools to identify, measure, monitor and control the risk; 3. Develop and establish transaction approval mechanism for each hierarchy;


4. Establish organizational structure including the authority and responsibility clearly at every level of the position; 5. Ensure that all material risks and the impact from those risks has been followed up; 6. Ensure the implementation of correction for problems or irregularities in the Bank’s business activities; 7. Develop risk management culture including risk awareness at all levels of the organization;

339





8. Memastikan bahwa fungsi manajemen risiko telah diterapkan secara independen yang tercermin melalui adanya pemisahan fungsi antara satuan kerja manajemen risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

8. Ensure that the Risk Management function has been implemented independently as reflected by the separation between the functions of the Risk Management Unit in identifying, measuring, monitoring and controlling risks with work units perform and complete the transaction.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memahami risiko-risiko yang dihadapi oleh Bank Kalbar dan telah memberikan arahan yang jelas, melakukan pengawasan dan mitigasi risiko secara aktif serta mengembangkan budaya Manajemen Risiko di Bank Kalbar.

Board of Commissioners and Board of Directors have understood the risks faced by the Bank of West Kalimantan and have given clear direction, to supervise and actively mitigate risks and develop a risk management culture in Bank Kalbar.

Hal tersebut terlihat dimana Dewan Komisaris secara aktif melakukan persetujuan dan mengevaluasi secara periodik kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun oleh Direksi. Kebijakan dan strategi manajemen risiko tersebut, kemudian digunakan sebagai acuan Direksi dalam menjalankan aktivitasnya dengan mempertimbangkan toleransi risiko serta dampaknya terhadap bisnis Bank Kalbar. Kebijakan dan strategi tersebut dijabarkan dan dikomunikasikan kepada seluruh unit kerja terkait, dan dilakukan evaluasi terhadap implementasinya. Dewan Komisaris juga telah melakukan evaluasi terhadap pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.

This is evident where the BOC actively approval and periodically evaluate the risk management policies and strategies prepared by the Board of Directors. Risk management policies and strategies, and then used as a reference for the Board of Directors in carrying out its activities taking into account risk tolerance and its impact on the Bank’s business Kalbar. Policies and strategies are outlined and communicated to all relevant work units, and evaluation of the implementation. The Board also has responsibility to evaluate the improvement of Directors and provide direction for the implementation of risk management policies.

Kecukupan Kebijakan, Prosedur dan Penetapan Limit

Policies, Procedures and Determination Limit

Bank Kalbar telah memiliki kebijakan pengelolaan risiko dan telah disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan sumber daya manusia dan risk appetite, sehingga untuk memenuhi kecukupan kebijakan, prosedur dan limit dimaksud Bank Kalbar telah menyusun antara lain Pedoman Penerapan Manajemen Risiko, Prosedur Penilaian Profil Risiko, Prosedur Kebijakan Penetapan Limit (limit secara keseluruhan, limit individual dan counterparty limit), Kebijakan Rencana Kelangsungan Usaha (Business Continuity Plan), Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Prosedur Perhitungan Kecukupan Modal Secara Internal berdasarkan Profil Risiko atau Internal Adequacy Assessment Process (ICAAP) serta pedoman atau prosedur terkait lainnya.

Bank Kalbar has established policies on risk management and have been prepared in accordance with the vision, mission, business strategy, capital adequacy, the ability of human resources and risk appetite, so as to meet the adequacy of policies, procedures and limits referred to Bank of West Kalimantan has developed include Risk Management Guidelines, Risk Profile Assessment Procedure, Procedure Policy limit (overall limit, individual limits and counterparty limits), Policy Business Continuity Plan (Business Continuity Plan), Guidelines for Rating Bank, Capital Adequacy Calculation Procedure Internally based or Internal Adequacy Risk Profile Assessment Process (ICAAP) and other relevant guidelines or procedures.

340






Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian Risiko dan Sistem Informasi Manajemen Risiko

Adequacy Process Identification, Measurement, Monitoring, Risk Control and Risk Management Information System

Untuk mendukung proses kecukupan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko yang ada di Bank Kalbar, maka telah ditetapkan Divisi Manajemen Risiko sebagai unit yang independen dari unit yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah risiko dari hasil pengukuran tersebut.

To support the adequacy of the process of identification, measurement, monitoring, control risk at Bank Kalbar, the Risk Management Division has been established as an independent unit of the unit to a transaction to monitor the level and direction of risk trends and analyze the results of these measurements.

Struktur Organisasi Divisi Manajemen Risiko

Organizational Structure of the Risk Management Division


MUSAFIR

Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division JUNAIDI RAZALI

Bidang Manajemen Risiko I Risk Management I

Bidang Manajemen Risiko II Risk Management II

Divisi Manajemen Risiko memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

Risk Management Division has the duty and responsibility as follows :

1. Pemantauan pelaksanaan strategi manajemen risiko yang telah disetujui oleh Direksi;

1. Monitoring the implementation of risk management strategies that have been approved by the Board of Directors; 2. Monitoring the overall risk position (composite) per type of risk and per type of functional activity and perform stress testing; 3. Periodic review of the risk management process; 4. Assessment of the proposed activities and / or new products;

2. Pemantauan posisi risiko secara keseluruhan (composite) per jenis risiko dan per jenis aktivitas fungsional serta melakukan stress testing; 3. Kaji ulang secara berkala terhadap proses manajemen risiko; 4. Pengkajian usulan aktivitas dan/atau produk baru;


341





5. Evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; 6. Memberikan rekomendasi kepada satuan kerja operasional (risk taking unit) dan/atau kepada komite manajemen risiko sesuai kewenangan yang dimiliki; 7. Menyusun dan menyampaikan Laporan Penilaian Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Profil Risiko, dan Laporan Kecukupan Pembentukan Modal Minimum sesuai Profil Risiko kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko secara berkala.

5. Evaluation of model accuracy and validity of the data used to measure the risk; 6. Provide recommendations to the operational unit (risk taking unit) and/or to the risk management committee in accordance authority possessed; 7. Prepare and submit reports for Rating Bank, Risk Profile Report, and the Report of the Establishment of Minimum Capital Adequacy according to the Board’s Risk Profile and Risk Management Committee on a regular basis.

Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Internal Control System Thorough

Penerapan sistem pengendalian intern secara efektif membantu pengurus bank menjaga aset bank, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Implementation of effective internal control system helps keep the assets of Bank of Bank management, ensuring availability of financial reporting and managerial trustworthy, improve compliance with the Bank’s rules and regulations applicable legislation and reduce the risk of losses, irregularities and violations of prudential aspects.

Bank Kalbar telah memiliki Business Continuity Plan, Disaster & Recovery Plan dan Sistem Backup. Setiap kegiatan proses operasional unit kerja di Bank Kalbar berpedoman pada standar manual kerja yang di dalamnya telah melekat sistem pengendalian internal yang memadai.

Kalbar Bank has had a business continuity plan, and disaster recovery plan and backup systems. Each activity in the Bank’s operational work units based on the standard manual Kalbar work in it have attached an adequate internal control system.

Sistem pengendalian intern dalam penerapan Manajemen Risiko di Bank Kalbar telah mencakup :

The system of internal control in the application of Risk Management at Bank of West Kalimantan have include :

1. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu; 2. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; 3. Kecukupan prosedur untuk memenuhi kepatuhan bank terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku; 4. Pelaksanaan kaji ulang yang cukup efektif, independen, dan objektif terhadap kebijakan dan prosedur operasional bank, dimana proses kaji ulang telah dilakukan secara berkala oleh Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Audit Intern serta disampaikan kepada Dewan Komisaris, Direktur Kepatuhan, Komite Pemantau Risiko dan Komite Audit dan Direksi terkait lainnya

1. Organizational structure which clearly describe the duties and responsibilities of each unit and individual; 2. Financial reporting and operations are accurate and timely; 3. The adequacy of the Bank’s compliance procedures to meet the provisions and regulations in force; 4. Implementation of the review is quite effective, independent, and objective of the Bank’s operational policies and procedures, which the review process has been conducted periodically by the Division of Risk Management and Internal Audit Division and submitted to the Board, Director of Compliance, Risk Oversight Committee and the Audit Committee and other

342






sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko; 5. Dokumentasi yang cukup memadai terhadap prosedur-prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus bank berdasarkan hasil audit; 6. Perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern telah dipantau oleh Divisi Audit Intern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti juga telah diinformasikan oleh Divisi Audit Intern kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.

related Directors as input in order to improve the framework and risk management processes; 5. Adequate documentation on operational procedures, audit findings, and response to the Bank’s management based on the results of the audit; 6. Improvement over the results of internal and external audit findings have been monitored by the Internal Audit Division. Audit findings have not been acted upon has been informed by the Internal Audit Division of the Board of Directors to take the necessary steps.

Pembentukan Komite Manajemen Risiko (KOMENKO)

Establishment of Risk Management Committee (KOMENKO)

Dalam rangka mengurangi dan mengeliminir risiko yang terjadi sejalan dengan berkembangnya usaha Bank, Direksi Bank membentuk Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) sejak tahun 2004, dengan Keputusan Direksi Nomor SK/141/DIR tanggal 16 Agustus 2004, dan telah dilakukan perubahan yaitu dengan Keputusan Direksi Nomor SK/112/DIR Tahun 2008 tanggal 08 Juli 2008 dan terakhir dilakukan perubahan dengan Keputusan Direksi Nomor SK/95/DIR Tahun 2010 tanggal 29 Maret 2010.

In order to reduce and eliminate risks that occur in line with the development of the Bank, Board of Directors formed a Risk Management Committee (KOMENKO) since 2004, by Decree No. SK/141/DIR Directors dated August 16, 2004, and the changes that have been made by the Board of Directors Decision No. SK/112/DIR 2008 dated July 8, 2008 and last made changes to the Board of Directors decision No. 2010 dated SK/95/DIR March 29, 2010.

KOMENKO mempunyai misi mempertahankan eksposur risiko pada batas/limit yang dapat diterima dan menguntungkan, sehingga kegiatan usaha Bank dapat tetap terkendali. Sedangkan fungsi dan tanggung jawab KOMENKO meliputi :

KOMENKO has a mission to maintain risk exposure limits/limit acceptable and profitable, so the Bank’s business activity may remain subdued. While KOMENKO functions and responsibilities include :

1. Menyusun strategi, kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko serta perubahannya. 2. Memperbaiki atau menyempurnakan penerapan Manajemen Risiko berdasarkan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut. 3. Menetapkan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities). 4. Memberikan rekomendasi untuk kepentingan manajemen mengenai kebijakan/strategi manajemen risiko, perbaikan atau penyempurnaan penerapan atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis lainnya.

1. Develop strategies, policies and guidelines as well as the Risk Management changes.


2. Improve or enhance the application of risk management based on evaluation of the effectiveness of the implementation. 3. Establish (justification) on matters relating to decisions that deviate from normal procedures (irregularities). 4. Provide recommendations on the management for the benefit of the policy/strategy of management of risk, repair or improvement of the application on matters related to other business decisions.

343




Susunan Organisasi Komite Manajemen Risiko (KOMENKO) terdiri dari :


Organizational Structure of the Risk Management Committee (KOMENKO) consists of:

Susunan Keanggotaan Komite Manajemen Risiko Bank Kalbar Tahun 2013

Membership Composition of the Risk Management Committee Bank Kalbar in 2013

JABATAN

NO.

JABATAN KOMENKO

Name

KOMENKO Position

1.


Ketua merangkap anggota Chairman and Member

2.


Ketua Pengganti I merangkap anggota Alternate Chairman I and Member

3.

Direktur Pemasaran Marketing Director

Ketua Pengganti II merangkap anggota Alternate Chairman II and Member

4.

Direktur Umum General Director

Ketua Pengganti III merangkap anggota Alternate Chairman III and Member

5.

Kepala Divisi Manajemen Risiko Risk Management Division Head

Sekretaris merangkap angota Secretary and Member

6.

Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja All Division and Unit Head

Anggota Members

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA 8 (DELAPAN) JENIS RISIKO

RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION OF 8 (EIGHT) RISKS

Proses manajemen risiko di Bank Kalbar diterapkan secara komprehensif pada 8 (delapan) risiko yang wajib dikelola dengan penjelasan sebagai berikut :

The process of risk management at Bank Kalbar applied comprehensively to 8 (eight) risks that must be managed with the following explanation :

Risiko Kredit

Credit Risk

Pengelolaan risiko kredit di Bank Kalbar terutama diarahkan untuk mengantisipasi akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain (counterparty) memenuhi kewajibannya kepada bank, yang dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank. Sumber risiko kredit yang terbesar yang dihadapi Bank Kalbar adalah aktivitas pemberian kredit. Selain itu, bank juga menghadapi risiko kredit dari instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antar bank, kewajiban komitmen dan kontinjensi.

Bank’s credit risk management in West Kalimantan is mainly geared to anticipate the result of the failure of the debtor and / or other parties (counterparties) to meet its obligations to the Bank, which can be sourced from various activities of the Bank. The largest source of credit risk faced by the Bank of West Kalimantan is lending activity. In addition, the Bank also faces credit risk of financial instruments such as securities, acceptances, interbank transactions, commitments and contingent liabilities.

Upaya yang dilakukan Bank Kalbar untuk mengelola Risiko Kredit antara lain : a. Bank Kalbar telah memiliki beberapa unit kerja dalam pengelolaan penyaluran kredit, yaitu : • Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit atau penyediaan dana; • Unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah;

Efforts are being made to manage the Bank’s Credit Risk Kalbar, among others : a. Bank of West Kalimantan has had some unit of work in credit management, namely : • Business units that carry out the activities of credit or provision of funds; • Credit recovery unit handling problem loans;

344






• Unit manajemen risiko, yang menilai dan memantau risiko kredit; • Komite Pemutus Kredit yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian kredit dalam jumlah tertentu.

• Risk management unit, which assess and monitor credit risk; • Credit Approval Committee which is responsible in particular for deciding the loan amount.

b. Strategi Manajemen Risiko Kredit Bank Kalbar telah memuat secara jelas arah penyediaan dana yang akan dilakukan antara lain penyediaan dana kepada pihak terkait, pemberian kredit kepada debitur inti, dan pemberian kredit berdasarkan kegiatan usaha tertentu, lapangan usaha, jenis penggunaan serta penanaman dana dalam bentuk surat berharga dan dalam bentuk penyertaan modal. Strategi Manajemen Risiko tersebut sejalan dengan tujuan Bank Kalbar untuk menjaga kualitas kredit, laba dan pertumbuhan usaha. c. Bank Kalbar juga telah memiliki kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang dibutuhkan dalam pemberian kredit yang sehat antara lain meliputi tujuan kredit dan sumber pembayaran, profil risiko debitur dan mitigasinya serta perkembangan kondisi ekonomi dan pasar, kemampuan untuk membayar kembali, kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur serta persyaratan kredit yang diajukan termasuk perjanjian kredit, prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan dan adminstrasi kredit. d. Proses pengukuran dan pemantauan terhadap Manajemen Risiko Kredit, dalam perkembangannya terus dilakukan pembenahan dan penyempurnaan, serta dilakukan pengendalian risiko kredit dengan cara melakukan pembatasan eksposur dan apabila terjadi pelampauan dilakukan perbaikan (action plan). e. Melakukan evaluasi dan penilaian kembali terhadap kondisi bisnis nasabah (supervisi kredit) dan meningkatkan pengawasan atas kredit yang telah disalurkan. f. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi kredit serta pengawasan sesuai sistem dan prosedur yang telah dimiliki.

b. Bank Credit Risk Management Strategy has Kalbar states clearly towards the provision of funds to be carried out include the provision of funds to related parties, loans to borrowers core, and lending based on certain business activities, industry, type of use and the investment of funds in the form of securities and in the form of equity participation. Risk Management Strategy is in line with the Bank Kalbar’s objectives to maintain credit quality, earnings and business growth.


c. Bank Kalbar also has established policies and procedures for granting credits required in a healthy lending between. Other credits include the destination and source of payment, the debtor’s risk profile and mitigation as well as the development of economic and market conditions, the ability to repay, business skills and field conditions the debtor’s business and the proposed credit terms including credit agreements, the procedure to do the analysis, approval and credit administration. d. Process measurement and monitoring of Credit Risk Management, in its development continued to reform and improvement, and shall be held by way of a credit risk control limits the exposure and do repairs in the event of overrun (the action plan). e. To evaluate and re-assessment of the customers’ business conditions (supervision of credit) and improved control over the loans disbursed. f. Applying the precautionary principle in the expansion of credit and the appropriate supervisory systems and procedures that have been held.

345





Risiko Pasar

Market Risk

Pengelolaan Risiko Pasar Bank Kalbar difokuskan pada risiko yang timbul karena bank melakukan aktivitas yang diakibatkan oleh adanya perubahan suku bunga pasar.

Kalbar Bank Market Risk Management is focused on the risks arising from the Bank’s activities caused by changes in market interest rates.

Upaya yang dilakukan Bank Kalbar untuk mengelola Risiko Pasar antara lain : 1. Penetapan struktur organisasi, perangkat dan kelengkapan unit/fungsi yang terkait manajemen risiko untuk Risiko Pasar disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha Bank Kalbar. 2. Bank Kalbar telah memiliki Komite Manajemen Aset dan Kewajiban atau Assets and Liability Management Committee (ALCO) dalam rangka identifikasi dan penetapan tingkat suku bunga kredit dan dana pihak ketiga dengan mengantisipasi fluktuasi suku bunga pasar.

Efforts by the Bank Kalbar to manage market risk, among others : 1. Determination of organizational structures, devices and completeness units/risk management functions related to Market Risk adjusted to the characteristics and complexity of the Bank Kalbar’s business activities. 2. Bank Kalbar has had Asset and Liability Management Committee or the Assets and Liabilities Management Committee (ALCO) in the framework of identification and determination of the interest rate of credit and third party funds by anticipating fluctuations in market interest rates.

Risiko Likuiditas

Liquidity Risk

Bank Kalbar terus meningkatkan dan mengembangkan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang efektif dan efesien guna menghidari ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga dapat menimbulkan Risiko Likuiditas yang disebabkan oleh :

Bank Kalbar continued to improve and develop Risk Liquidity Risk Management for the effective and efficient in order to avoid the inability to obtain financing source of cash flow that can lead to liquidity risk due to :

a. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid. b. Ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima.

a. The inability to generate cash flow from the asset productive and derived from the sale of assets, including liquid assets. b. The inability to generate cash flow from fund raising, inter-bank transactions, and borrowings.

Upaya yang dilakukan Bank Kalbar untuk mengelola Risiko Likuiditas antara lain : 1. Pengelolaan Risiko Likuiditas mencakup penetapan strategi likuiditas, pemeliharaan cadangan likuiditas dan pemeliharaan akses pendanaan ke pasar terkait pemenuhan likuiditas. Bank Kalbar memelihara likuiditas untuk kebutuhan operasional harian dan memenuhi kebutuhan tak terduga, seperti adanya penarikan uang dalam jumlah besar dan memelihara primary reserve dalam bentuk kas, SBI, penempatan pada Bank Indonesia, dan antar bank aktiva.

Efforts by the Bank Kalbar to manage liquidity risk, among others : 1. Liquidity risk management strategies include establishing liquidity, and the liquidity reserve maintenance funding access to relevant market needs for liquidity. Kalbar banks maintain liquidity for daily operational needs and meet unexpected needs, such as the withdrawal of large sums of money and maintain primary reserve in the form of cash, SBI, placements with Bank Indonesia, and interbank assets.

346






2. Sesuai ketentuan Bank Indonesia, Bank Kalbar wajib memelihara GWM rupiah secara harian sebesar 8% dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan untuk posisi 31 Desember 2013 Bank Kalbar telah memenuhi ketentuan dimaksud. 3. Memperhatikan kesenjangan (mismatch) antara struktur dana dan struktur pinjaman berdasarkan periode jatuh tempo, monitoring saldo kas maksimum yang diperkenankan pada akhir hari dalam rangka mencegah kerugian opportunity lost, juga memperhatikan secondary reserve. 4. Meningkatkan pelayanan kepada nasabah simpanan serta menawarkan produk yang menarik kepada nasabah untuk menjaga stabilitas dan kontinuitas jumlah simpanan. 5. Memantau posisi cashflow secara harian, mingguan dan bulanan dalam rangka mengelola maturitas posisi likuiditas.

2. Accordance with Bank Indonesia, Bank Kalbar are required to maintain a reserve of dollars daily for 8% of Third Party Funds (TPF) and to the position of December 31, 2013 Bank Kalbar has been compliance with these provisions. 3. Noting the gap (mismatch) between the structure and the structure of lending funds based on the maturity period, monitoring cash balances maximum allowed at the end of the day in order to prevent the loss of opportunity lost, also pay attention to the secondary reserve. 4. Improve services to customers savings and offers products that appeal to customers to maintain the stability and continuity of deposits.

Risiko Operasional

Operational Risk

Manajemen Risiko Operasional dimulai dengan proses identifikasi terhadap kejadian risiko pada setiap unit kerja, yang dipetakan dalam 4 (empat) kategori utama yaitu Proses Internal, Sumber Daya Manusia, Kegagalan Sistem, dan Kejadian Eksternal.

Operational Risk Management process begins with the identification of risk events on each unit of work, which is mapped into four (4) main categories: Internal Process, Human Resource, System Failure and External events.

Upaya yang dilakukan Bank Kalbar untuk mengelola Risiko Operasional antara lain : 1. Identifikasi risiko operasional dilakukan terhadap risiko yang melekat pada tiap-tiap aktivitas atau produk bank. 2. Bank Kalbar telah menyusun Self Assessment Ekposur Risiko Operasional untuk seluruh unit kerja pada Kantor Cabang Konvensional dan Kantor Cabang Syariah yang dilaporkan setiap bulan kepada Direksi melalui Divisi Manajemen Risiko. 3. Untuk pengelolaan Risiko Operasional terkait kejadian eksternal yang mana untuk memastikan tetap berjalannya fungsi-fungsi penting operasional bank dalam keadaan gangguan dan terdapat proses pemulihan yang efektif, Bank Kalbar telah memiliki pedoman Bussiness Continuity Plan (BCP). 4. Meningkatkan kualitas dan proses kontrol internal. 5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai pelatihan, sertifikasi dan seminar.

Efforts are being made to manage the Bank’s Operational Risk Kalbar, among others : 1. Operational risk identification is done on the risk inherent in each of the Bank’s activities or products. 2. Bank Kalbar has developed Operational Risk Self Assessment Exposure to all units on Conventional Branches and Branch Office reported each month to the Board of Directors through the Risk Management Division.


5. Monitor the cashflow position daily, weekly and monthly in order to manage the maturity of its liquidity position.

3. Operational Risk management related to external events which remain to ensure the passage of important operational functions of the Bank are in a state of disturbance and recovery processes are effective, the Bank Kalbar has had guidelines Bussiness Continuity Plan (BCP). 4. Improving the quality of internal controls and processes. 5. Improving the quality of human resources through training, certification and seminars.

347





6. Peningkatan layanan perbankan melalui perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan. 7. Secara berkala menyesuaikan kebijakan dan prosedur pengelolaan risiko operasional sesuai dengan perkembangan. 8. Sesuai Peraturan Bank Indonesia dalam mengukur Risiko Operasional untuk kecukupan modal, Bank Kalbar menggunakan metode Basic Indicator Approach, pendekatan yang menggunakan indikator keuangan berupa pendapatan tahunan kotor (gross income), dimana perhitungannya harus dialokasikan untuk risiko operasional adalah sebesar 15% dari rata-rata pendapatan tahunan kotor untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

6. Improved banking services through infrastructure improvements needed. 7. Periodically adjust policies and procedures for managing operational risk in accordance with the development. 8. Pursuant to Bank Indonesia Regulation in measuring operational risk for capital adequacy, the Bank Kalbar uses Basic Indicator Approach, approach that uses financial indicators such as gross annual income (gross income), which is calculated to be allocated to operational risk is equal to 15% of average earnings annual gross for a period of 3 (three) years.

Risiko Hukum

Legal Risk

Risiko Hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan bank menjadi tidak sesuai dengan ketentuan yang akan ada dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga.

Legal risk is the risk due to lawsuits and/or weaknesses that can be sourced juridical aspects, among others, juridical aspects of weakness caused by weak engagement undertaken by the Bank, the absence and/or changes in the laws and regulations that lead to a transaction that has been made into a Bank not in accordance with existing regulations and litigation will be whether arising from third party claims against the Bank and the Bank against a third party.

Pengelolaan risiko hukum dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas dan hubungan kegiatan usaha Bank Kalbar dengan semua pihak, telah berdasarkan pada aturan dan persyaratan yang dapat melindungi kepentingan Bank Kalbar dari segi hukum.

Legal risk management is done to ensure that all activities and business activities of the Bank Kalbar relationship with all parties, has been based on rules and requirements to protect the interests of the Bank Kalbar in terms of the law.

Upaya yang dilakukan Bank Kalbar untuk mengelola Risiko Hukum antara lain : 1. Secara berkala melakukan evaluasi dan menganalisis kasus-kasus yang timbul dari adanya tuntutan hukum. 2. Melakukan negosiasi dengan pihak ekstern yang berkaitan dengan masalah hukum yang dihadapi Bank Kalbar. 3. Memberikan advis kepada semua unit organisasi Bank Kalbar untuk memberikan penjelasan, bimbingan dan pemecahan atas masalah hukum yang berhubungan dengan pola kebijakan bank.

Efforts are being made to manage risk Bank Kalbar Law, among others : 1. Periodically evaluate and analyze the cases arising from a lawsuit.

348

2. Negotiating with external parties relating to the legal issues faced by the Bank Kalbar. 3. Give advice to all organizational units of the Bank Kalbar to provide explanations, guidance and solutions to legal issues related to the pattern of the Bank’s policy.






4. Meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang hukum, meningkatkan sosialisasi nilainilai budaya perusahaan, serta meningkatkan komitmen untuk menegakkan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan baik oleh pegawai bank maupun pejabat eksekutif.

4. Improve the competence of employees in the fields of law, enhancing socialization values corporate culture, as well as increasing the commitment to enforce the rules that apply to all offenses committed by both employees and executive officers of the Bank.

Risiko Stratejik

Strategic Risks

Risiko stratejik dapat terjadi akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Strategic risk can occur as a result of inaccuracies in decision-making and/or implementation of a strategic decision and failure to anticipate changes in the business environment.

Upaya yang dilakukan Bank Kalbar untuk mengelola Risiko Stratejik antara lain : 1. Identifikasi Risiko Stratejik di Bank Kalbar dilakukan berdasarkan faktor-faktor penyebab Risiko Stratejik yang terdapat pada aktivitas fungsional tertentu, seperti aktivitas perkreditan, treasury, operasional dan jasa. 2. Pemantauan Risiko Stratejik dilakukan secara berkala dengan mengidentifikasi strategi-strategi fungsional yang sedang dijalankan beserta target sasarannya. Pemantauan Dewan Komisaris dan Direksi terhadap realisasi dengan target yang ditetapkan, dibantu oleh Divisi Perencanaan, Divisi Audit Intern dan Divisi Kepatuhan. 3. Menyusun dan menetapkan strategi bisnis Bank dalam rencana bisnis pada suatu kajian yang komprehensif dan dilakukan antara lain dengan mengumpulkan informasi-informasi strategis, pemantauan kondisi pasar serta memperhatikan proses pertimbangan dan pengambilan keputusan secara kolektif dan menyeluruh di lingkungan pengurus dan pejabat Bank.

Efforts are being made to manage the Bank Kalbar Strategic Risks include : 1. Identification of Strategic Risk at Bank Kalbar conducted by the causal factors Strategic risks contained in certain functional activities, such as lending activities, treasury, operations and services. 2. Strategic Risk monitoring is done periodically to identify functional strategies that are being implemented along with its targets. Monitoring Board of Commissioners and the Board of Directors of the realization of the targets set, aided by the Planning Division, Division of Internal Audit and Compliance Division. 3. Develop and establish the Bank’s business strategy in the business plan on a comprehensive study and performed, among others, by gathering strategic information, monitoring market conditions and considering the judgment and decision-making processes collectively and comprehensively in the management and officers of the Bank.

Risiko Kepatuhan

Compliance Risk

Risiko Kepatuhan merupakan risiko karena tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, seperti Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), dan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Compliance risk is the risk because it does not comply with or implement legislation and other applicable regulations, such as the Minimum Capital Compliance Obligations (CAR), Assets Quality (KAP), and Lending Limit (LLL).

Upaya yang dilakukan Bank Kalbar untuk mengelola Risiko Kepatuhan antara lain :

Efforts are being made to manage the Bank Kalbar’s Compliance Risk, among others :


349





1. Secara berkala memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank Kalbar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. 2. Menjaga kepatuhan Bank Kalbar terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank Kalbar kepada pihak ekstern maupun regulator. 3. Mencegah penetapan keputusan dan kebijakan manajemen Bank Kalbar yang menyimpang dari peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan-perundangan lain yang berlaku. 4. Melakukan sosialisasi terhadap aturan-aturan baru terkait pelaporan. 5. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran manajemen dan karyawan untuk menegakkan peraturan yang berlaku atas setiap pelanggaran yang dilakukan. 6. Meningkatkan kompetensi karyawan melalui kegiatan pelatihan-pelatihan. 7. Melaksanaan uji kepatuhan terhadap rancangan keputusan dan rancangan kebijakan yang baru.

1. Periodically monitor and keep the business activities of the Bank Kalbar not deviate from the applicable provisions. 2. Bank of West Kalimantan to maintain compliance with all agreements and commitments made by the Bank of West Kalimantan to external parties and regulators. 3. Prevent the establishment of policy and management decisions of Bank Kalbar that deviate from Bank Indonesia regulations and other laws and regulations applicable. 4. To disseminate the new rules related to reporting.

Risiko Reputasi

Reputation Risk

Risiko Reputasi dapat terjadi akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank.

Reputation risk can occur due to decreased confidence level stakeholders (stakeholders) are sourced from a negative perception of the Bank.

Upaya yang dilakukan Bank Kalbar untuk mengelola Risiko Reputasi antara lain : 1. Memperhatikan keluhan nasabah dan segera merespon setiap berita yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap Bank Kalbar. 2. Untuk meningkatkan citra di masyarakat, Bank Kalbar berusaha seoptimal mungkin memberikan pelayanan terbaik. 3. Melaksanakan Layanan Standar Bank Kalbar sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan oleh Direksi. 4. Mengatasi pengaduan nasabah berdasarkan pedoman penyelesaian Pengaduan Nasabah. 5. Bank Kalbar juga berupaya meningkatkan peran Corporate Secretary untuk merespon publikasi negatif dan menjaga hubungan yang baik dengan pihak luar serta untuk mengatasi pengaduan nasabah.

Efforts are being made to manage risk Kalbar Bank Reputation, among others : 1. Attention to customer complaints and respond immediately to any news which may have an adverse effect on the Bank Kalbar. 2. To improve its image in the community, Bank Kalbar reasonable steps provide the best service. 3. Implement Services according to Standard Bank Kalbar Standard Operating Procedures (SOP) established by the Board of Directors. 4. Addressing customer complaints based guidelines for the completion of Customer Complaints. 5. Bank Kalbar also seeks to enhance the role of corporate secretary to respond to negative publicity and maintaining good relationships with external parties as well as to address customer complaints.

350

5. Increasing the commitment of all levels of management and employees to enforce the rules that apply to any offenses committed. 6. Improve the competence of employees through training activities. 7. Carrying out compliance testing against the draft decision and draft a new policy.






EFEKTIVITAS SISTEM MANAJEMEN RISIKO

EFFECTIVENESS OF RISK MANAGEMENT SYSTEM

Profil Risiko

Risk Profile

Efektivitas sistem manajemen risiko yang diterapkan Bank Kalbar dapat diukur berdasarkan profil risiko perusahaan yang memuat gambaran tentang tingkat risiko yang melekat pada seluruh aktivitas Bank dan kecukupan sistem pengendalian risiko.

Effectiveness of risk management systems implemented by Bank Kalbar can be measured by the company’s risk profile that includes an overview of the level of risk inherent in all activities of the Bank and the adequacy of the risk control system.

Laporan Profil Risiko bertujuan untuk memaparkan profil eksposur Bank Kalbar terhadap Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik dan Risiko Kepatuhan. Secara komposit peringkat profil risiko dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan mulai dari 1 (Low), 2 (Low to Moderate), 3 (Moderate), 4 (Moderate to High) dan 5 (High).

Risk Profile report aims to describe exposure profiles of the Bank Kalbar Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Operational Risk, Legal Risk, Reputational Risk, Strategic Risk and Compliance Risk. In composite rankings risk profiles are categorized into 5 (five) levels ranging from 1 (Low), 2 (Low to Moderate), 3 (Moderate), 4 (Moderate to High) and 5 (High).

Hasil penilaian Profil Risiko Bank Kalbar per Desember 2013, memiliki peringkat komposit Profil Risiko pada peringkat LOW to MODERATE.

Risk Profile Assessment results Kalbar per December 2013, rank on rank composite risk profile LOW to MODERATE.

Hasil Penilaian Profil Risiko Bank Kalbar Posisi Desember 2013 Risk Profile Assessment Bank Kalbar Position December 2013

Penilaian Assessment Jenis Risiko Types of Risk

No.

Peringkat Risiko Inheren Inherent Risk Rating

Peringkat Kualitas Manajemen Risiko Risk Management Quality Rating

Peringkat Tingkat Risiko Risk Level Rating

1.

Risiko Kredit Credit Risk

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

2.

Risiko Pasar Market Risk

Low

Satisfactory

Low

3.

Risiko Likuiditas Liquidity Risk

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

4.

Risiko Operasional Operational Risk

Moderate

Fair

Moderate

5.

Risiko Hukum Legal Risk

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

6.

Risiko Stratejik Strategic Risk

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

7.

Risiko Kepatuhan Compliance Risk

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

8.

Risiko Reputasi Reputation Risk

Low to Moderate

Satisfactory

Low to Moderate

LOW TO MODERATE

SATISFACTORY

LOW TO MODERATE

Peringkat Komposit Composit Rating


351





Penilaian profil risiko tersebut dihasilkan dari kombinasi antara :

Assessment of the risk profile resulting from a combination of :

1. Risiko Inheren gabungan pada 8 (delapan) jenis risiko secara agregat ada pada peringkat 2 (Low to Moderate). 2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada 8 (delapan) jenis risiko secara agregat ada pada peringkat 2 (Satisfactory).

1. Inherent Risk combined on eight (8) types of risk which in the aggregate placed on 2 ratings (Low to Moderate); 2. Quality of Risk Management Application on eight (8) types of risk in the the aggregate placed on 2 ratings (Satisfactory).

Peringkat Profil Risiko yang ada pada peringkat 2 (Low to Moderate), menggambarkan karakteristik Bank Kalbar sebagai berikut :

The risk profile ratings which classified in rank 2 (Low to Moderate), describe the characteristics of the Bank of West Kalimantan as follows :

a. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang. b. Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian manajemen.

a. By considering the Bank’s business activities which performed, the Bank possibility of losses because of composite inherent risks is low during a specific time period in the future.

Secara umum portofolio yang dimiliki Bank Kalbar masih dalam batas yang masih dapat diantisipasi risikonya. Hal ini tercermin dari modal yang masih memadai untuk mengcover risiko-risiko yang akan terjadi.

In general, the portfolio held by the Bank Kalbar is still within the limits of which the risks can still be anticipated. This is reflected in the adequately capital to cover the risks which will occur.

Budaya Risiko

Risk Culture

Dengan semakin kompleksnya risiko kegiatan usaha perbankan saat ini, manajemen Bank Kalbar berupaya menanamkan budaya sadar risiko pada seluruh pegawai disetiap tingkatan. Dalam upaya menanamkan budaya risiko dimaksud, telah dilakukan sosialisasi budaya risiko kepada seluruh jajaran risk taking unit untuk memastikan bahwa pegawai tersebut memiliki pemahaman yang cukup mengenai praktek manajemen risiko, dan secara berkesinambungan mengembangkan budaya risiko kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi.

With the increasing complexity of the risk of the current banking operations, the Bank Kalbar management seeks to instill a culture of risk awareness at all employees of every level. In an effort to instill a culture of risk referred to, has to be disseminated to all levels of risk culture of risk taking units to ensure that the employees have sufficient understanding of the risk management practices, and continuously develop a risk culture to all employees at every level of the organization.

Selain melaksanakan sosialisasi, Bank Kalbar juga menyertakan para pegawai yang menduduki suatu jabatan dalam Program Sertifikasi Manajemen Risiko baik Level 1 hingga Level 5. Dengan mengikuti program sertifikasi tersebut, pegawai memperoleh peningkatan kemampuan terkait dengan pemahaman risiko, pengendalian risiko serta berbagai kompetensi pengelolaan risiko lainnya.

In addition to the dissemination, Bank Kalbar also include employees who occupy a position in both the Risk Management Certification Program Level 1 to Level 5. By following the certification program, employees gain increased understanding of the capabilities associated with risk, risk control and other risk management competencies.

352

b. Quality of risk management is compositely adequate. Neverthelessthere are minor flaws, and these flaws need management attention.




Pada Tahun 2013, Bank Kalbar telah mempunyai pegawai yang bersertifikasi manajemen risiko dengan rincian sebagai berikut :



In the year 2013, the Bank of West Kalimantan has had a certified employee risk management with the following details :

Pejabat dan Pegawai yang Bersertifikasi Manajemen Risiko Tahun 2013 Officials and Employees who are Certified Risk Management in 2013

Jabatan Position

Level

Jumlah Total

I

II

III

IV

V

Dewan Komisaris Board of Commissioners

-

3

-

1

-

4

Direksi Board of Directors

-

-

-

-

4

4

Kepala Divisi Head of Division

-

-

2

7

3

12

Kepala Satuan Kerja Head of Unit

-

-

-

2

-

2

Pemimpin Cabang Branch Leader

-

2

9

7

1

19

Wakil Pemimpin Cabang/Kepala Bidang Deputy Branch Leader/Head of Field

13

17

14

4

-

48

Kepala Bagian/Auditor Madya Head/Associate Auditor

4

5

3

-

-

12

Pemimpin Capem/Auditor/Analis Senior/Analis/Kepala Seksi Sub Branch Leader/Senior Analyst/Analyst/Section Head

29

11

-

-

-

40

Jumlah Total


141

353





SISTEM PENGENDALIAN INTERN INTERNAL CONTROL SYSTEM

STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN

INTERNAL CONTROL STRUCTURE

Struktur pengendalian intern Bank Kalbar meliputi kecukupan kebijakan dan organisasi, prosedur, sumber daya manusia, perencanaan, pelaporan dan audit intern, yang bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan kehandalan data akuntansi, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen yang telah digariskan. Adapun struktur pengendalian intern dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bank Kalbar’s internal control structure include the adequacy of policies and organization, procedures, human resources, planning, reporting and internal audit, which aims to secure the property, believing the accuracy and reliability of accounting data, optimizing the utilization of resources economically and efficiently, and encourage compliance management policies that have been outlined. The internal control structure can be described as follows :

Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

Supervision by Management and Control Culture

Terbagi atas pengawasan oleh manajemen (management oversight), yaitu Dewan Komisaris yang mempunyai tanggung jawab antara lain mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha, memahami risiko dan menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir (risk tolerance), mengesahkan struktur organisasi, dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan pengendalian intern.

Divided into supervision by Management (Management Oversight), the Board of Commissioners has the responsibility, among others approve and periodically review the policies and strategies of the business, understand the risks and establish a tolerable level of risk (risk tolerance), endorsed the organizational structure, and ensure that the Directors have monitored the effectiveness of internal control.

Sedangkan Direksi memiliki tanggung jawab antara lain melakukan kebijakan dan strategi yang telah disetujui Dewan Komisaris, mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab, dan hubungan pelaporan yang jelas, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten, menetapkan kebijakan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

While the Directors have responsibilities include conduct policies and strategies that have been approved by the Board of Commissioners, to develop procedures to identify, measure, monitor and control the risks faced by the Bank, maintain an organizational structure that reflects the authority, responsibilities, and reporting relationships clear, ensure that the delegation of authority to effectively supported by the consistent application of accountability, sets policy and the effectiveness of internal control systems.

Identifikasi dan Penilaian Risiko

Identification and Risk Assessment

Merupakan serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh Direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi Bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Identifikasi dan penilaian risiko yang berkesinambungan merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang efektif.

Is a series of actions taken by the Board of Directors in order to identify, analyze and assess the risks faced by the Bank to achieve defined business objectives. Identification and risk assessment is part of a continuous system of effective internal control.

354






Metodologi penilaian risiko menjadi tolak ukur dalam membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data yang bisa dikinikan secara periodik. Penilaian mencakup semua risiko yang dihadapi, baik oleh risiko individual maupun secara keseluruhan (aggregate) yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik dan risiko kepatuhan.

Risk assessment methodology as a benchmark in making risk profile in the form of documentation of data that can be updated periodically. Assessment covers all risks faced by both individual and overall risk (aggregate) covering credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk and compliance risk.

Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Accounting Systems, Information and Communication

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang memadai dimaksudkan agar dapat mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Accounting system, adequate information and communication are intended to identify problems that may arise and are used as a means of exchange of information in accordance with the discharge of their respective responsibilities.

Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi bank. Sedangkan sistem informasi menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi.

Accounting system includes methods and records in order to identify, classify, analyze, classify, record/kill-do and report transactions of the Bank. While the information system generates reports on business activities, financial condition, risk management and compliance provisions that facilitate the task of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Control and Separation of Functions

Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktik yang memberikan keyakina pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan operasional sesuai struktur organisasi, meliputi kaji ulang manajemen, kaji ulang kinerja, pengendalian sistem informasi, pengendalian aset fisik dan dokumentasi.

Control activities include policies, procedures and practices that provide keyakina officials and employees of the Bank that the direction of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Bank has been effectively implemented. Control activities implemented at all operational levels appropriate organizational structure, including management review, a review of the performance, management information systems, physical asset control and documentation.

Pemisahan fungsi (seggregation of duties) dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi.

Separation of functions (seggregation of duties) is intended to ensure that everyone in the office does not have the opportunity to perform and conceal errors or irregularities in the execution of their duties at all levels of the organization.


355





Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Monitoring and Corrective Action Deviation

Bank melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern, dan mengevaluasi kecukupan sistem pengendalian intern berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta meningkatkan kapasitas sistem pengendalian intern. Bank melakukan langkah-langkah dalam melakukan kegiatan pemantauan yang efektif, antara lain :

Bank continuously monitors the overall effectiveness of the internal control implementation, and evaluate the adequacy of the internal control system related to the internal and external conditions change and improve the capacity of the internal control system. Banks take steps to conduct effective monitoring of activities, among others :

1. Memastikan bahwa fungsi pemantauan telah ditetapkan secara jelas dan terstruktur. 2. Menetapkan satuan kerja yang ditugaskan memantau efektivitas pengendalian intern. 3. Menetapkan frekuensi yang tepat untuk kegiatan pemantauan. 4. Mengintegrasikan sistem pengendalian intern kedalam kegiatan operasional. 5. Melakukan kaji ulang terhadap dokumentasi dan hasil evaluasi dari satuan kerja/pegawai yang ditugaskan untuk melakukan pemantauan.

1. Ensure that the monitoring function has been clearly defined and structured. 2. Sets the unit assigned to monitor the effectiveness of internal control. 3. Assign the appropriate frequency for monitoring activities. 4. Integrating internal control system into operational activities. 5. Conduct a review of the documentation and the results of the evaluation unit/employee assigned to monitor.

Divisi Audit Intern menyelenggarakan kegiatan audit yang efektif dan menyeluruh terhadap sistem pengendalian intern. Divisi Audit Intern melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Internal Audit Division conducting an effective and thorough audit of the internal control system. Internal Audit Division conduct an independent assessment of the adequacy of and adherence to policies and procedures have been established.

Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang di identifikasi oleh satuan kerja operasional, maupun oleh Divisi Audit Intern dilaporkan dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada Dewan Komisaris.

Weaknesses in internal control, both in the identification by operating unit, or by the Internal Audit Division reported and concern authorized officer or the Board of Directors. Material internal control weaknesses should also be reported to the Board of Commissioners.

356






EVALUASI DAN REKOMENDASI DIVISI AUDIT INTERN TERHADAP SISTEM PENGENDALIAN INTERN BANK KALBAR TAHUN 2013

EVALUATION AND RECOMMENDATIONS OF INTERNAL AUDIT DIVISION SYSTEM OF INTERNAL CONTROL BANK KALBAR IN 2013

Evaluasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Evaluation of Internal Control System

Secara umum Sistem Pengendalian Intern cukup efektif, yang terlihat dari telah dicapainya ketiga kategori tujuan perusahaan, dengan kondisi :

Generally quite effective Internal Control System, which is visible from all three categories have achieved company goals, with the condition :

1. Direksi dan manajemen memahami akan arah pencapaian tujuan perusahaan yang meliputi pencapaian tujuan atau target perusahaan, termasuk juga kinerja, tingkat profitabilitas, dan keamanan sumber daya (aset) perusahaan. 2. Laporan keuangan yang dipublikasikan Bank Kalbar handal dan dapat dipercaya. 3. Prosedur dan peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan sudah memadai, ditaati dan dipatuhi dengan semestinya.

1. Directors and management will understand the direction of achievement of corporate goals that include achieving the company’s goals or targets, as well as the performance, profitability, and safety resources (assets) of the company. 2. Published financial statements of Bank Kalbar reliable and trustworthy. 3. Procedures and rules set by the company are adequate, properly adhered to and complied with.

Rekomendasi Terhadap Sistem Pengendalian Intern

Against the recommendations of the Internal Control System

Beberapa rekomendasi terhadap sistem pengendalian intern oleh Divisi Audit Intern antara lain sebagai berikut :

Some of the recommendations of the internal control system by the Internal Audit Division are as follows :

1. Direkomendasikan agar kantor cabang dan divisi pada kantor pusat menindaklanjuti temuan (THA), dimana masih terdapat temuan baik ekstern maupun intern yang belum terselesaikan. 2. Direkomendasikan kepada unit kerja terkait untuk menyusun kebijakan dan prosedur tentang unit kerja penghimpunan dana, termasuk wewenang dan tata cara operasionalnya. 3. Direkomendasikan melakukan review terhadap SOP yang belum dikinikan. 4. Direkomendasikan agar ada petugas yang melakukan monitoring terhadap laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia (LBU dan SID), dan agar disusun kebijakan dan prosedur pelaporan LBU dan SID yang disahkan penggunaannya dengan SK Direksi. 5. Direkomendasikan agar melakukan penyusunan blue print atau rencana strategis pengembangan sumber daya manusia yang selaras dengan rencana strategis perusahaan (corporate plan).

1. It is recommended that branches and divisions at headquarters to follow up the findings (THA), where there are both external and internal findings that have not been resolved.


2. Recommended to related units to develop policies and procedures of the work unit fund raising, including the authority and operational procedures. 3. Recommended conducting a review of the SOPs have not been updated. 4. It is recommended that any officials monitoring the statements submitted to Bank Indonesia (LBU and SID), and that the policies and procedures for reporting compiled LBU and SID are approved for use with SK Board of Directors. 5. It is recommended that the preparation of a blue print or do a strategic plan human resource development that is consistent with the company’s strategic plan (corporate plan).

357





PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI IMPORTANT CASE ARE FACED

Pada tahun 2013 tidak terdapat perkara penting yang sedang dihadapi yang berpengaruh terhadap kondisi perusahaan ataupun sanksi administrasi yang dikenakan kepada Bank Kalbar.

358

In 2013 there are important matters at hand that affect the condition of the company or administrative sanctions imposed on Bank Kalbar.






AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN ACCESS TO INFORMATION AND DATA COMPANY

Bank Kalbar senantiasa memelihara hubungan komunikasi dengan stakeholders melalui penyediaan informasi tentang perusahaan, yang dapat diakses melalui internet dengan alamat website www. bankkalbar.co.id yang memuat antara lain profil perusahaan, jaringan kantor dan ATM, produk dan jasa, laporan keuangan serta kegiatan penting lainnya.

Bank Kalbar always maintain communication links with stakeholders through the provision of information about the company, which can be accessed via the Internet at www.bankkalbar. co.id websites containing, among others, company profiles, network offices and ATMs, products and services, financial reports and important activities other.

Selain melalui website Bank Kalbar, penyediaan informasi kepada stakeholders juga dilakukan melalui media cetak dan elektronik, khususnya yang terkait dengan publikasi laporan keuangan dan kegiatan promosi Bank Kalbar.

In addition to the Bank’s website through the ordinance, the provision of information to stakeholders is also done through the print and electronic media, especially in relation to the publication of the financial statements and promotional activities of the Bank Kalbar.

Untuk informasi terkait keperluan internal bank maupun berbagi pengetahuan kepada sesama pegawai, setiap Hari Senin dan Jumat dilaksanakan pertemuan pagi yang mempertemukan manajemen dengan karyawan/karyawati Bank Kalbar di Kantor Pusat, serta para pejabat dengan pegawai di masing-masing Kantor Cabang. Selain itu setiap tahunnya Bank Kalbar menerbitkan media internal dalam bentuk Majalah SmartNews. Kemudian juga disediakan portal intranet Bank Kalbar dalam rangka permintaan data antara Kantor Pusat dengan Kantor Cabang.

For information related to the Bank’s internal purposes and to share knowledge to fellow employees, every Monday and Friday morning held meetings that bring together management and employees/employee Bank Kalbar at the Head Office, as well as officials with the employees at each branch office. Besides Bank Kalbar published annually in the form of internal media SmartNews Magazine. Then the Bank Kalbar’s intranet portal is also provided in order to request data between the Head Office and Branch Office.


359





KODE ETIK

CODE OF ETHICS

KEBERADAAN KODE ETIK

EXISTENCE OF CODE

Kode etik Bank Kalbar secara nyata tercermin pada perilaku setiap pegawai. Dalam hal inilah Bank perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etis yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau diwajibkan bagi seluruh individu di Bank Kalbar. Pernyataan tertulis tentang nilai-nilai tersebut dibakukan dalam Buku Pedoman Perilaku.

Code of Conduct Bank Kalbar significantly reflected in the behavior of every employee. In this case the Bank needs to state in writing the values into policies and ethical standards of behavior expected or required for all individuals in the Bank Kalbar. A written statement about the values codified in the Code of Conduct Book.

Keberadaan Pedoman Perilaku Bank Kalbar telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor SK/86/DIR Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007. Pedoman Perilaku merupakan sarana penting bagi Bank Kalbar untuk menentukan sikap dan perilaku individu dalam Bank Kalbar yang mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai.

The existence of the Code of Conduct Bank Kalbar has been regulated in the Decree Directors No. SK/86/DIR of 2007 dated June 28, 2007. Code of Conduct is an important means for the Bank Kalbar to determine the attitudes and behavior of individuals in the Bank Kalbar which includes the Board of Commissioners, Directors and Employees.

Di dalam Pedoman Perilaku Bank Kalbar telah dimuat dan diatur mengenai nilai-nilai dan norma insan bank yaitu sebagai berikut :

In the Code of Conduct Bank Kalbar has been loaded and set the values and human norms bank is as follows :

1. Nilai-Nilai Utama Bank, meliputi : a. Pernyataan visi dan misi; b. Nilai-nilai dasar; c. 5 (lima) bilah budaya perusahaan; d. 9 (sembilan) perilaku budaya perusahaan.

1. Values of the Bank, include : a. Vision and mission statement; b. Basic values; c. 5 (five) blades corporate culture; d. 9 (nine) behavior of corporate culture.

2. Norma Insan Bank, mencakup : a. Kepatuhan terhadap hukum dan perundangundangan; b. Menjaga nama baik Bank Kalbar; c. Menjaga rahasia informasi; d. Benturan kepentingan; e. Harta benda Bank Kalbar; f. Kegiatan politik; g. Larangan penggunaan minuman keras, obatobat terlarang dan perjudian.

2. Insan Norma Banks, include : a. Compliance with laws and regulations;

Pedoman Perilaku Bank Kalbar senantiasa di sosialisasikan kepada seluruh pegawai, mulai dari level operasional hingga top management dengan harapan dapat menciptakan perilaku seorang pegawai yang profesional, bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam melakukan hubungan bisnis dengan para nasabah, mitra kerja maupun sesama pegawai Bank Kalbar.

Code of Conduct Bank Kalbar always socialized to employees, ranging from the operational level to the top management in the hope of creating the behavior of a professional employee, responsible and trustworthy in doing business relationships with customers, partners and fellow employees of the Bank Kalbar.

360

b. c. d. e. f. g.

Maintain the good name of Bank Kalbar; Keep the information confidential; Conflicts of interest; Bank Kalbar possessions; Political activities; Ban the use of alcohol, drugs and gambling.






BUDAYA PERUSAHAAN

CORPORATE CULTURE

Budaya perusahaan Bank Kalbar merupakan serangkaian anggapan-anggapan, nilai-nilai dan norma-norma sebagai hasil penggalian jati diri Bank Kalbar yang diharapkan mampu membimbing dan memberi arah serta membangun perilaku pegawai yang dapat membawa Bank Kalbar ke arah keberhasilan usahanya.

Corporate culture Bank Kalbar is a set of assumptions, values and norms as a result of excavation identity Bank Kalbar are expected to guide and give direction and build employee behaviors that can carry Bank Kalbar towards its business success.

Budaya perusahaan Bank Kalbar memiliki statemen “Bersama Membina Kinerja” dimana di dalamnya terdapat bilah-bilah dan butir-butir perilaku budaya perusahaan yang dapat memberikan arah yang jelas kepada pegawai dalam bertindak dan bersikap di Bank Kalbar.

Bank Kalbar has a corporate culture statement “Together We Fostering Performance” which included the blades and beads of cultural behavior that companies can provide clear direction to employees to act and behave in the Bank Kalbar.

Bilah-Bilah Budaya Perusahaan

Blades of Corporate Culture

1. Bank Kalbar adalah Bank Umum milik daerah berstatus perseroan terbatas. 2. Bank Kalbar selalu berupaya membina hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan mitra usahanya dengan menitik beratkan pada kegiatan usaha ekonomi kecil dan menengah. 3. Bank Kalbar selalu berupaya meningkatkan kontribusinya dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berorientasi pada pembangunan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. 4. Bank Kalbar mengakui peran serta dan menghargai kepentingan setiap pegawai untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta kemampuan kerjanya agar mampu mengelola Bank secara profesional dengan prinsip kehati-hatian. 5. Bank Kalbar selalu mengutamakan semangat keterbukaan dan semangat kebersamaan dengan prinsip saling mengingatkan (asah), saling menghargai (asih) dan saling membimbing (asuh).

1. Bank Kalbar is local state owned Bank with a corporation status. 2. Bank Kalbar always build a mutual relationship with customers and business partners, focusing on small and medium economic scale activities.


3. Bank Kalbar always make serious effort in increasing its contribution to Original Local Government Revenue with development oriented in supporting economic growth. 4. Bank Kalbar recognize for participation and also esteem on every officer interest in increasing skill and knowledge and also work ability, so that can manage Bank professionally along with prudent principal. 5. Bank Kalbar always consider transparancies and togetherness spirit as most important with basic principle of mutually reminding, esteeming and supervising.

361





Butir-Butir Perilaku Budaya Perusahaan

Butir-Butir Perilaku Budaya Perusahaan

Perilaku 1 Setiap pegawai melaksanakan tugas dan kewajibannya secara tulus dan ikhlas dengan berlandaskan pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Perilaku 1 Every officer execute the obligation and duty heart feltly candid and with base at believe and god fearing to The God.

Perilaku 2 Setiap pegawai harus selalu menjunjung tinggi dan mentaati Kode Etik Bankir Indonesia.

Perilaku 2 Every officer have to always respect and adhere Indonesian banker code of ethics.

Perilaku 3 Setiap pegawai selalu tanggap terhadap permintaan pasar dan berorientasi kepada program pembangunan Daerah maupun Nasional.

Perilaku 3 Every officer always listen carefully to request of market and orient to development program of Area and also National.

Perilaku 4 Setiap pegawai harus selalu berupaya memberikan pelayanan yang unggul dengan pendekatan yang proaktif dan bersahabat kepada masyarakat, nasabah dan mitra usaha.

Perilaku 4 Every officer have to always cope to give preeminent service with approach which pro active and fraternize to public, effort partner and client.

Perilaku 5 Setiap pegawai melaksanakan tugas dan kewajibannya atas dasar dan prioritas dan rencana dengan standar mutu yang tinggi dan realistis serta peduli terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan kerjanya.

Perilaku 5 Every officer execute the obligation and duty on the basis and plan and priority with standard quality of realistic and high and also caring to problems happened in the work environment.

Perilaku 6 Setiap pegawai selalu melaksanakan pengawasan melekat dan menindak lanjuti hasilnya.

Perilaku 6 Every officer always execute observation of sticking and folow up the result.

Perilaku 7 Setiap pegawai harus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta kemauan kerjanya.

Perilaku 7 Every officer have to increase ability and knowledge and also willingness of the job.

Perilaku 8 Setiap pegawai harus selalu melaksanakan komunikasi terbuka dan mengembangkan semangat kebersamaan dengan prinsip dasar saling asah, saling asih dan saling asuh.

Perilaku 8 Every officer have to always execute open communication and develop spirit of togetherness with elementary principle is each other sharpening, is each other asih and is each other mothering.

Perilaku 9 Setiap pegawai selalu menjadi teladan yang baik bagi lingkungannya.

Perilaku 9 Every officer always become good example which both for the environment.

362






WHISTLEBLOWING SYSTEM WHISTLEBLOWING SYSTEM

Whistleblowing system merupakan pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan Bank oleh pelapor pelanggaran.

Whistleblowing system is an act of violation or unlawful acts the disclosure, unethical/immoral or other actions that could hurt the bank by reporting violations.

Kebijakan mengenai whistleblowing system Bank Kalbar diatur dalam Buku Pedoman Perusahaan (BPP) Strategi Anti Fraud dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Direksi Nomor SK/111/DIR/Tahun 2012 tanggal 7 Juni 2012.

Policy regarding to Bank Kalbar’s whistleblowing system regulated in the Company Handbook (BPP) Anti Fraud Strategy and established by Decree of Directors No. SK/111/DIR/Year 2012 dated June 7, 2012.

Pelaporan pelanggaran melalui whistleblowing system diatur dengan mekanisme sebagai berikut :

Reporting violations through the whistleblowing system governed by the following mechanisms :

1. Pelapor dari pihak internal dapat dilakukan melalui aplikasi anti fraud awareness yang dapat diakses melalui intranet perusahaan. Selain itu, pelaporan juga dapat dilakukan melalui SMS, email, telepon, kotak saran ataupun disampaikan secara langsung kepada Divisi Audit Intern selaku pihak yang mengelola pengaduan. 2. Pelapor dari pihak eksternal dapat dilakukan melalui mekanisme pelaporan keluhan nasabah yang berlaku di Bank Kalbar.

1. Rapporteur of the internal parties can be done through the anti fraud awareness applications that can be accessed via the company intranet. In addition, the reporting can also be done via SMS, email, telephone, or suggestion boxes delivered directly to the Internal Audit Division as those who manage complaints.

Setiap pelaporan pelanggaran akan dilakukan identifikasi awal, analisis sampai dengan keputusan status pelaporan apakah berpotensi fraud, telah terjadi peristiwa fraud atau tidak berdampak fraud. Setiap hasil identifikasi awal akan disampaikan kepada pejabat berwenang untuk dimintakan keputusannya dengan ketentuan :

Reporting any violations will be identified early, decision analysis to reporting status is potentially fraud, fraud incident has occurred or no impact fraud. Each initial identification results will be submitted to the authorities to be asked their decision by the requirements :

1. Jika terlapor adalah pegawai selain Pengurus Bank, Pejabat Eksekutif dan Dewan Komisaris maka akan disampaikan kepada Kepala Divisi Audit Intern; 2. Jika terlapor adalah Pejabat Eksekutif dan Dewan Komisaris maka akan disampaikan kepada Direktur Utama; 3. Jika terlapor adalah Direksi maka akan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

1. If the reported are an employee except Bank Management, Executive Officers and Board of Commissioners so they will be reported to the Head of the Internal Audit Division; 2. If reported was the Executive Officer and the Board of Commissioners, so they will be reported to the President Director; 3. If reported, was the Directors so they will be reported to the Board of Commissioners.


2. Rapporteur of external parties can be done through the mechanism of the complaints reporting customer in the Bank Kalbar.

363





Laporan dari whistleblower yang terbukti benar akan mendapatkan penghargaan (reward), sedangkan yang pengaduannya tidak benar dan mengganggu budaya kerja akan dikenakan sanksi yang ditetapkan dengan surat keputusan Direksi tersendiri.

Reports of whistleblower proved correct will get a reward, while the complaint is not true and disturbing work culture will be penalized as stipulated by decree its own Directors.

Setiap pelapor pelanggaran akan mendapat jaminan perlindungan dari perusahaan dalam bentuk sebagai berikut :

Each reporting violations will be guaranteed protection of the company are as follows :

1. Perlindungan secara internal meliputi : a. Kerahasiaan identitas pelapor; b. Bantuan pendampingan hukum; c. Perlakuan yang merugikan secara internal seperti pemecatan yang tidak adil, penurunan jabatan atau pangkat, pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuknya dan catatan yang merugikan dalam file data pribadinya (personil file record).

1. Protection of internally include : a. Anonymity of complainant; b. Help legal assistance; c. Internally adverse treatment as unfair dismissal, demotion, harassment or discrimination in all its forms and records adverse to personnel record file.

2. Perlindungan eksternal, mengacu pada undangundang terkait perlindungan sanksi dan korban meliputi : a. Perlindungan dari tuntutan pidana dan/atau perdata; b. Perlindungan atas keamanan pribadi dan/ atau keluarga pelapor dari ancaman fisik dan/atau mental; c. Perlindungan terhadap harta pelapor; d. Perahasiaan dan penyamaran identitas pelapor; e. Pemberian keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor pada setiap tingkat pemeriksaan perkara dalam hal pelanggaran tersebut masuk pada sengketa pengadilan.

2. External protection, refer to the relevant laws related to protection sanctions and victim include : a. Protection from criminal prosecution and/or civil; b. Protection of personal safety and/or family reporting of threats of physical and/or mental; c. Protection of property reporting; d. Concealment and disguise the identity of the reporting; e. Giving of information without face to face with the level reported at any examination of the case in terms of the case entered the court dispute.

Selama tahun 2013, tidak terdapat laporan pelanggaran melalui jalur whistleblowing system.

During the year 2013, there were no reports of violations through the whistleblowing system.

364






TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

TRANSPARANCY OF FINANCIAL AND NON FINANCIAL INFORMATION

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Share Ownership of Board of Commissioners and Board of Directors

Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak memiliki saham dengan jumlah 5% atau lebih dari modal disetor baik pada Bank Kalbar maupun pada bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Anggota Direksi baik sendiri-sendiri atau bersama-sama tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan.

All members of the Board of Commissioners and the Board of Directors do not hold shares in the amount of 5% or more of either the Bank’s paidup capital of West Kalimantan and in banks and other companies domiciled in and outside the country. Members of the Board of Directors either individually or jointly have more than 25% of the paid up capital of another company that is evidenced by a statement.

Share Option

Share Option

Share option adalah opsi untuk membeli saham oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif yang dilakukan melalui penawaran saham atau penawaran opsi saham dalam rangka pemberian kompensasi yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank, dan yang telah diputuskan dalam RUPS dan/atau Anggaran Dasar Bank. Untuk periode Januari-Desember 2013, bank tidak melakukan share option terhadap saham yang telah diterbitkan.

Share option is an option to purchase shares by members of the Board of Commissioners, Directors, and Executive Officers conducted through stock offerings or stock options in order to offer compensation that is awarded to members of the Board of Commissioners, Directors and Executive Officers of the Bank, and which have been decided in the AGM and/or the Articles of Association of the Bank. For the period January to December 2013, the Bank does not undertake share options to shares that have been issued.

Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Ratio Highest and Lowest Salary

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut status perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas status pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Informasi di bawah ini menjelaskan perincian rasio gaji tertinggi dan terendah pada tahun 2013, dalam skala perbandingan sebagai berikut :

Salary is right employee received and expressed in terms of money as compensation from the company or employer to the employee determined and paid according to the status of labor agreements, agreements or legislation, including benefits for employees and their families on the status of the work and/or services that have been done. The information below explains the details of the ratio of the highest and lowest salary in 2013, in comparison the following scale :


365





Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Tahun 2012-2013 Ratio of Highest and Lowest Salaries in 2012-2013

Keterangan Description

Gaji Tertinggi Highest Salary

Gaji Terendah Lowest Salary

2012

2013

2012

Pegawai Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Employee

22.403

24.534

3.577

Direktur Tertinggi dan Terendah Director Highs and Lows

69.400

73.480

Komisaris Tertinggi dan Terendah Commissioner Highs and Lows

41.260

Direktur Tertinggi dan Pegawai Tertinggi Highest Director and Highest Employee

69.400

2013

Rasio Gaji Salary Ratio 2012

2013

3.567

6,26 kali

6,86 kali

58.340

62.353

1,19 kali

1,18 kali

46.576

36.346

42.783

1,14 kali

1,09 kali

73.480

22.403

24.534

3,10 kali

3,00 kali

Penyimpangan Internal

Internal Fraud

Internal fraud adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (honorer dan outsourcing) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan.

Internal fraud is irregularities/fraud committed by management, permanent and non-permanent (honorary and outsourcing) associated with work processes and operations Banks that affect the Bank’s financial condition significantly.

Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp100 juta.

Referred to affect the Bank’s financial condition significantly impacts if the deviation is more than Rp100 million.

Jumlah internal fraud yang telah diselesaikan, yang sedang dalam proses penyelesaian di internal Bank, yang belum diupayakan penyelesaiannya dan yang telah ditindaklanjuti melalui proses hukum selama tahun 2013, adalah sebagai berikut :

The number of internal fraud that has been completed, which is in the process of internal bank settlement, the settlement has not been sought and who were followed up through the legal process during 2013, are as follows :

366






Penyimpangan Internal Tahun 2013 Internal Fraud in 2012-2013

Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh Number of Cases Performed Penyimpangan Internal dalam 1 Tahun Internal Fraud in 1 Year

Pengurus Management

Pegawai Tetap Permanent Employee

Pegawai Kontrak Contract Employee

2012

2013

2012

2013

2012

2013

Jumlah Fraud Total Fraud

-

-

1

4

1

4

Telah diselesaikan Has Completed

-

-

-

2

1

4

Dalam proses penyelesaian di internal bank In the internal process

-

-

-

1

-

-

Belum diupayakan penyelesaiannya Not to attempt will be made solved

-

-

-

-

-

-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum Have been followed up through legal process

-

-

1

1

-

-


367

TATA KELOLA PERUSAHAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Recommend Documents