TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS SKRIPSI

1

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH :

ASIDORO SABAR PARSAULIAN NIM : 020 – 200 - 074

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008 Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

2

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

SKRIPSI Diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

DISUSUN OLEH :

ASIDORO SABAR PARSAULIAN NIM : 020 – 200 - 074

DEPARTEMEN HUKUM EKONOMI

Disetujui Oleh : Ketua Departemen Hukum Ekonomi

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH.MH NIP. 131 570 445

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH.MH NIP. 131 570 445

Dr. Mahmul Siregar, SH.M.Hum NIP.

Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

3

KATA PENGANTAR

Syukur Penulis ucapkan ke Hadirat Allah SWT yang telah mengkaruniai kesehatan dan kelapangan berpikir kepada Penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul : “TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN

KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS”. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Departemen Hukum Ekonomi. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada : 1.

Bapak Prof. Dr. Runtung, SH. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

2.

Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH.MH selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum USU.

3.

Bapak Syafruddin, SH.MH selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum USU.

4.

Bapak M. Husni, SH.M.Hum selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum USU.

5.

Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH.MH selaku Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum USU, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini.


4

6.

Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama proses penulisan skripsi ini.

7.

Bapak/Ibu para dosen dan seluruh staf administrasi Fakultas Hukum USU dimana penulis menimba ilmu selama ini.

8.

Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum USU yang tidak dapat Penulis sebutkan satu-persatu. Semoga persahabatan kita tetap abadi. Demikian Penulis sampaikan, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat untuk

menambah dan memperluas cakrawala berpikir kita semua.

Medan, Penulis,

Nopember 2008

Asidoro Sabar Parsaulian


5

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR……………………………………………………………………. ABSTRAK.......………………………………………………………………………… … iii DAFTAR ISI.……………………………………………………………………………... v BAB I

PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………………….. B. Rumusan Masalah……………………………………………………. 6 C. Tujuan dan Manfaat Penulisan……………………………………….. 6 D. Keaslian Penulisan……………………………………………………. 7 E. Tinjauan Kepustakaan………………………………………………… 8 F. Metode Penelitian…………………………………………………….. 17 G. Sistematika Penulisan…………………………………………………. 19

BAB II

TINJAUAN MENGENAI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DI DALAM PERSEROAN A. Organ-Organ Perseroan Secara Umum………………………………. 22 B. Prinsip-Prinsip Umum Mengenai Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi ………………………………………………………… 26 C. Prinsip-Prinsip Umum Mengenai Kedudukan dan Tanggung Jawab Komisaris……………………………………………………… 45

BAB III

RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA PERSEROAN


i

1

6

A. Rencana Kerja Perseroan……………………………………………… 53 B. Laporan Tahunan……………………………………………………… 54 C. Pengaturan dan Penggunaan Laba…………………………………….. 58 BAB IV

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS A. Pengaturan mengenai Laba Bersih Perseroan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007………………………………………………. 62 B. Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007…… 63 C. Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pembagian Dividen Interim Menurut UU No. 40 Tahun 2007………. 66 D. Pokok-Pokok Perbedaan antara UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 dan No. 40 Tahun 2007……………………………………………… 69

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…………………………………………………………… 82 B. Saran…………………………………………………………… …….. 83

DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………………………… LAMPIRAN

85


7

ABSTRAK Perseroan Terbatas memiliki beberapa organ, seperti RUPS, direksi, komisaris Dan sebagainya. Perseroan terbatas sebagai subjek hukum mandiri adalah suatu artificil person, yang membutuhkan organ-organnya sebagai wakilnya. Direksi dan komisaris merupakan organ perseroan, dengan tugas masing-masing melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, sedangkan dewan komisaris sebagai salah satu organ perseroan lainnya, bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Salah satu tanggung jawab direksi dan dewan komisaris adalah mengenai pembagian laba (dividen). Dividen adalah pembagian aktiva perusahaan pada para pemegang saham perusahaan. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum skunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan analisa hukum perdata khususnya terhadap peraturan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam hal pembagian dividen interim di perseroan. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum ekonomi khususnya yang terkait dengan masalah tanggung jawab direksi dan dewan komisaris mengenai pembagian dividen interim berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pada umumnya Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sekarang tidak mengatur dengan lengkap tentang pembagian dividen interim, maka kalau mau membuka kemungkinan dibagikan dividen interim, hal ini harus diatur dalam penyesuaian Anggaran Dasar, karena Pasal 72 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib dan mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Apabila ternyata pada akhir tahun Perseroan mengalami kerugian maka dividen interim yang telah dibagikan diminta untuk dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Direksi atau Dewan Komisaris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. Oleh karena itu, Direksi atau anggota Dewan Komisaris suatu Perseroan agar berhati-hati jika akan membagikan dividen interim. Dalam hal ini adalah memastikan bahwa keadaan keuangan Perseroan benar-benar memungkinkan pembagian dividen interim. Karena jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas kerugian Perseroan. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

8

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Perkembangan perekonomian dewasa ini, tidak terlepas dari peran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan perekonomian secara global. Bentuk usaha yang saat ini paling banyak melakukan kegiatan usaha adalah usaha berbentuk perseroan terbatas yang terus berkembang seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Perkembangan perseroan terbatas tersebut juga tidak terlepas dari regulasi yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka memberikan kemudahan dan tanggung jawab pada perseroan terbatas sebagai badan hokum untuk lebih mudah dalam proses pendirian dan bertanggung jawab terhadap bidang social dan berperan aktif dalam kemajuan di lingkungan usahanya. Dari berbagai bentuk perusahaan yang hidup di Indonesia, seperti firma, persekutuan komanditer, koperasi dan lain sebagainya, bentuk perusahaan Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut PT) merupakan bentuk yang paling lazim, bahkan sering dikatakan bahwa PT merupakan bentuk perusahaan yang dominan. Dominasi PT tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Terkait dengan hal tersebut, Cheeseman menyatakan corporations are the most dominant form of business organization in the United States, generating over 85 percent of the country’s gross business receipts. 1 Perseroan Terbatas sangat menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya, bahkan PT sudah menarik hampir seluruh perhatian dunia 1

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003),

hal. 1. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

9

usaha pada tahun-tahun belakangan ini dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam hidup perekonomian di banyak negara. Dengan dominasi yang besar di Indonesia, PT telah ikut meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia, baik melalui Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), sehingga PT merupakan salah satu pilar pekonomian nasional. Lebih dipilihnya PT sebagai bentuk perusahaan dibandingkan dengan bentuk yang lain ini dikarenakan oleh dua hal, pertama, PT merupakan asosiasi modal, dan kedua, PT merupakan badan hukum yang mandiri. Sebagai asosiasi modal maka ada kemudahan bagi pemegang saham Perseroan Terbatas untuk mengalihkan sahamnya kepada orang lain, sedangkan sebagai badan hukum yang mandiri berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menentukan bahwa pertanggungjawaban pemegang saham PT hanya terbatas pada nilai saham yang dimiliki dalam PT. Secara ekonomis, unsur pertanggungjawaban terbatas dari pemegang saham PT tersebut merupakan faktor yang penting sebagai umpan pendorong bagi kesediaan para calon penanam modal untuk menanamkan modalnya dalam PT. Pendapat senada juga disampaikan oleh Kenny Wiston, bahwa : generally, people prefer to choose limited liability company as a corporate body for their new established company since they confide that shareholders have not personally hold responsibilities for the company’s financial loss, except what are stated in their nominal shares. Berdasarkan uraian tersebut, cukup jelas kiranya bahwa status badan hukum PT itu cukup penting.

2

Dalam ilmu hukum ada dikenal dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Mengenai definisinya, badan hukum atau legal entity atau legal person dalam

2

Kenny Winstont dalam Hasnati, ”Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance”, Jurnal Hukum Bisnis, (Vol. 22, No. 6, Tahun 2003), hlm. 16. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

10

Black’s Law Dictionary dinyatakan sebagai : “a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents”.

3

Sementara dalam kamus hukum versi Bahasa Indonesia, badan hukum diartikan dengan organisasi, perkumpulan atau paguyuban lainnya di mana pendiriannya dengan akta otentik dan oleh hukum diperlakukan sebagai person atau sebagai orang. Pengaturan dasar dari badan hukum itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1654 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: “Semua perkumpulan yang sah adalah seperti halnya dengan orang-orang preman, berkuasa melakukan tindakan-tindakan perdata, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan umum, dalam mana kekuasaan itu telah diubah, dibatasi atau ditundukkan pada acaraacara tertentu”. PT memiliki beberapa organ, yakni RUPS, direksi, dan dewan komisaris. PT sebagai subjek hukum mandiri adalah suatu artificia person, yang membutuhkan direksi sebagai wakilnya. Dapat dikatakan bahwa perseroan terbatas tidak dapat berfungsi menjalankan hak dan kewajibannya tanpa bantuan direksi. Direksi merupakan organ yang mewakili kepentingan perseroan selaku subjek hukum mandiri. Tugas dan tanggung jawab

pengurusan dan perwakilan yang dimiliki direksi itu

bersumber pada dua hal, yaitu kebergantungan perseroran pada direksi dipercayakan dengan kepengurusan dan perwakilan perseroan dan perseroan adalah sebab badi keberadaan (raison d’etre) direksi, apabila tidak ada perseroan, juga tidak ada direksi. Karena itu, tepat dikatakan bahwa antara perseroan dan direksi terdapat fiduciary relationship (hubungan kepercayaan) yang melahirkan

fiduciary duties bagi para

anggota direksi . Di samping itu, pengurusan dan perwakilan perseroan yang dilakukan 3

Henry Black Campbell, 2000, dalam Widjaya, I.G. Ray, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, (Jakarta : Megapoin Kesaint Blanc, 2002), hal. 12. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

11

direksi juga berpedoman pada kemampuan dan kehati-hatiannya dalam bertindak (duty of skill and care). 4 Selanjutnya dewan komisaris, misalnya bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi. Pasal 114 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 mengatur bahwa setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atau secara tanggung renteng jika anggota Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 1 orang, atas kerugian Perseroan jika yang bersangkutan lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Dalam praktek banyak dijumpai Anggaran Dasar suatu Perseroan yang memberikan kewenangan kepada Presiden Komisaris atau suatu jumlah tertentu anggota Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan kepada Direksi untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Penyesuaian Anggaran Dasar dapat mencantumkan bahwa untuk tindakan hukum tertentu disyaratkan persetujuan Dewan Komisaris. Kemudian diatur bagaimana Dewan Komisaris mengambil keputusan. 5 Terkait dengan laba bersih di dalam Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007 dalam pasal 71 ayat (2) menjelaskan bahwa seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Di dalam Penjelasan Pasal 70 ayat (2) dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ laba

4

Fred B.G. Tumbuan, Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, Newsletter No. 23, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2001), hal. 3-4. 5 Kartini Muljadi, ”Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha Mengenai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas”, diakses dari situs : http://www.tmk.co.id/portal tanggal 28 Juli 2008, hal. 15. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

12

bersih” adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya. Selanjutnya dalam ayat (3) diatur bahwa dividen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Di dalam Penjelasan ayat (3) dinyatakan bahwa dalam hal laba bersih Perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian Perseroan dari tahun buku sebelumnya, Perseroan tidak dapat membagikan dividen karena Perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif. Berbicara tentang laba/dividen, khususnya dividen interim, Pasal 72 No. 40 Tahun 2007 mengatur tentang dividen Interim. Pada umumnya Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sekarang tidak mengatur dengan lengkap tentang pembagian dividen interim, maka kalau mau membuka kemungkinan dibagikan dividen interim, hal ini harus diatur dalam penyesuaian Anggaran Dasar, karena Pasal 72 ayat (1) UPB menetapkan bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha yang juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris suatu Perseroan agar berhati-hati jika akan membagikan dividen interim. Supaya dipastikan bahwa keadaan keuangan Perseroan benar-benar memungkinkan pembagian dividen interim. Hal ini adalah sehubungan dengan Pasal 72 ayat (5) dan (6) UUPT yang menentukan bahwa jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut, maka direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara renteng atas kerugian Perseroan. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

13

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas mengenai tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam pembagian dividen interim berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. Perumusan Permasalahan Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan saya bahas di dalam skripsi ini adalah, sebagai berikut : 1.

Bagaimana pengaturan mengenai laba bersih perseroan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.

2.

Bagaimana pembagian dividen interim berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.

3.

Bagaimana pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam pembagian dividen interim menurut UU No. 40 Tahun 2007.

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat, adalah sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui pengaturan mengenai laba bersih perseroan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.

2.

Untuk mengetahui pembagian dividen interim berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007.

3.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam pembagian dividen interim menurut UU No. 40 Tahun 2007. Selanjutnya, penulisan skripsi ini juga diharapkan bermanfaat untuk :

1. Manfaat secara teoretis. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

14

Penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk dapat memberikan masukan sekaligus

menambah khasanah ilmu pengetahuan dan

literatur dalam dunia akademis, khususnya dengan

tentang hal-hal yang berhubungan

pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pembagian

Dividen Interim menurut UU No. 40 Tahun 2007. 2. Manfaat secara praktis Secara praktis

penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi

pengetahuan tentang pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pembagian Dividen Interim menurut UU No. 40 Tahun 2007. Sebagaimana diketahui, direksi dan dewan komisaris merupakan organ perseroan yang memiliki tugas dan wewenang di dalam perseroan. Ketentuan di dalam peraturan perundangundangan menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain, meliputi pengurusan sehari-hari perseroan. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pembagian Dividen Interim menurut UU No. 40 Tahun 2007.

D. Keaslian Penelitian Pembahasan skripsi ini dengan judul : “Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan Uu No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”,

adalah masalah yang sebenarnya sudah sering kita

dengar. Namun yang dibahas dalam skripsi ini adalah khusus mengenai tugas dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam hal pembagian dividen interim menurut UU No. 40 Tahun 2007. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

15

Permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran dari penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun dengan doktrin-doktrin yang ada, dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan apabila ternyata di kemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.

E. Tinjauan Kepustakaan a.

Pengertian Perseroan Terbatas Perseroan terbatas pada zaman Hindia Belanda dikenal dengan nama

“Naamioze Vennootschap” (NV). Naamioze berarti tanpa nama, yang maksudnya dalam hal pemberian nama perusahaan tidak memakai salah satu nama anggota persero, melainkan menggunakan nama perusahaan berdasarkan tujuan dari usahanya. 6 Sebenarnya, arti istilah Naamioze Vennootschap tidak sama dengan arti istilah perseroan terbatas. Naamioze Vennootschap, diartikan sebagai persekutuan tanpa nama dan tidak mempergunakan nama orang sebagai nama persekutuan, seperti firma, melainkan nama usaha yang menjadi tujuan dari perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan perseroan terbatas adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas sahamsaham, dan tanggung jawab persero bersifat terbatas pada jumlah nominal daripada saham-saham yang dimilikinya. Jadi, istilah perseroan terbatas lebih tepat daripada istilah Naamioze Vennootschap, sebab arti “perseroan terbatas” lebih jelas dan tepat menggambarkan tentang keadaan senyatanya, sedangkan arti istilah Naamioze Vennootschap kurang dapat menggambarkan tentang isi dan sifat perseroan secara 6

Purwosutjipto, HMN, Pengertian Pokok Hukum Dagang, (Jakarta : Djambatan, 1995), hal.

90. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

16

tepat. Ada istilah Inggris yang isinya hamper mendekati istilah perseroan terbatas, yaitu Company Limited by Shares”. Perseroan terbatas ini di Jerman, Austria dan Swiss disebut Aktiengensellschaft dan di Prancis disebut Societe Anonyme . 7 Dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang mengatur mengenai perseroan terbatas, tidak ditemukan pengertian perseroan terbatas. Akan tetapi, dari Pasal-Pasal 36, 40, 42 dan 45 KUHD dapat disimpulkan bahwa suatu perseroan terbatas mempunyai unsur-unsur, sebagai berikut : a. Adanya kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi masing-masing pendiri perseroan terbatas (pemegang saham) dengan tujuan untuk membentuk sejumlah modal sebagai jaminan bagi semua perikatan perseroan terbatas. b. Adanya pemegang saham (persero) yang tanggung jawabnya terbatas pada jumlah nilai nominal saham yang dimilikinya. Para pesero ini tergabung dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perseroan terbatas yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, yang berwenang mengangkat, memberhentikan sementara atau

memberhentikan Direksi atau

Komisaris,

menetapkan kebijakan umum perseroan terbatas yang akan dijalankan oleh Direksi, dan menetapkan kewenangan atau hal-hal lainnya yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. c. Adanya pengurus, yang dinamakan dengan Direksi dan Pengawas, yang dinamakan Komisaris yang juga merupakan organ perseroan terbatas, yang tugas, kewenangan dan kewajbiannya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atau Keputusan RUPS. 8

7

Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, (Bandung : Alumni, 2004), hal. 47. 8 Ibid, hal. 48. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

17

Bila diperhatikan lebih lanjut unsur-unsur perseroan terbatas di atas, menurut KUHD Perseroan Terbatas juga badan hukum. Berbeda dengan UU No. 40 Tahun 2007, yang dalam Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian perseroan terbatas sebagai berikut : “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”. Dari bunyi Pasal 1 angka 1 UU No. 40 Tahun 2007, dapat disimpulkan bahwa badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas merupakan badan hukum. Namun, tidak berarti setiap badan hukum adalah perseroan terbatas. Di sini UU No. 40 Tahun 2007 secara tegas menyatakan bahwa perseroan terbatas merupakan suatu badan hkum, yaitu suatu badan hukum yang bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya. KUHD tidak secara tegas menyatakan perseroan terbatas sebagai badan hukum. Namun, bila kita perhatikan dalam Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (1) KUHD, perseroan terbatas juga merupakan badan hukum. Pasal 40 ayat (2) KUHD menyatakan bahwa : ”para pemegang saham tidak bertanggung jawab untuk lebih daripada jumlah penuh saham-saham itu”. Kemudian Pasal 45 ayat (1) KUHD menyatakan bahwa : ”tanggung jawab para pengurus adalah tak lebih daripda untuk menunaikan tugas yang diberikan kepada mereka, dengan sebaik-baiknya, merekapun karena segala perikatan dari perseroan, dengan diri sendiri tidak terikat kepada pihak ketiga”. Dengan demikian, baik menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maupun KUHD ciri utama sautu badan hukum yang berbentuk perseroan Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

18

terbatas adalah adanya harta kekayaan yang dipisahkan antara harta kekayaan perseroan dan harta kekayaan pribadi para pemegang saham (persero). Persero tidak bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan juga tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang telah dimasukkannya. Prinsip ini dalam hukum perseroan dinamakan dengan the doctrine of separate legal personality of a company atau the principle of the company’s separate legal personality, yang disingkat

dengan sebutan doctrine of separate corporate

personality. 9 Sebagai badan hukum atau artificial person, perseroan terbatas mampu bertindak melakukan perbuatan hukum melalui ”wakilnya”. Untuk itu ada yang disebut ”agent”, yaitu orang yang mewakili perseroan serta bertindak untuk dan atas nama perseroan. Karena itu, perseroan juga merupakan subjek hukum, yaitu subjek hukum mandiri atau personastandi in judicio. Dia bisa mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum sama seperti manusia biasa atau natural person atau natuurlijke persoon, dia bisa menggugat maupun digugat, bisa membuat keputusan dan bisa mempunyai hak dan kewajiban, utang-piutang, mempunyai kekayaan seperti layaknya manusia. 10

b. Organ-Organ Perseroan Direksi perseroan merupakan organ perseroan yang melaksanakan kegiatan dan kepengurusan perseroan. Ketentuan ini menugaskan direksi untuk mengurus perseroan yang antara lain meliputi pengurusan sehari-hari dari perseroan. Direksi menjalankan

9

Soedjono Dirdjosisworo, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, (Bandung : Mandar Maju, 1997), hal. 52. 10 Ibid. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

19

pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas ini dan/atau anggaran dasar. Yang dimaksud dengan ”kebijakan yang tepat” adalah kebijakan yang antara lain, didasarkan pada keahlian, peluang yang tersedia, dan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. Direksi perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpuan dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Dalam hal direksi terdiri atas 2 (dua) anggota direksi atau lebih, pembagian tugas dan wewenang

pengurusan di antara anggota direksi ditetapkan

berdasarkan keputusan RUPS, jika tidak ditetapkan RUPS tersebut, pembagian tugas dan wewenang anggota direksi ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. Direksi sebagai organ perseroan yang melakukan pengurusan perseroan memahami dengan jelas kebutuhan pengurusan perseroan. Oleh karena itu, jika RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota direksi, sudah sewajarnya penetapan tersebut dilakukan oleh direksi sendiri. 11 Direksi diangkat dan diberhentikan berdasarkan syarat-syarat yang diatur di dalam UU No. 40 Tahun 2007. Secara umum, direksi bertanggung jawab atas pengurusan

11

perseroan.

Pengurusan

perseroan

sebagaimana

dimaksud,

wajib

Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


20

dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, yaitu dengan memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Selanjutnya dewan komisaris sebagai salah satu organ perseroan lainnya, bertugas melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi. Pengawasan dan pemberian nasihat ini dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Dewan komisaris terdiri atas satu orang anggota atau lebih. Dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari satu orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri tetapi berdasarkan keputusan dewan komisaris. Perseroan yang kegiatan usahana berkaitan dengan menghimpun dana/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakutan utang kepada masyarakat atau perseroan terbuka wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. 12 Yang dimaksud ”untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud tujuan perseroan”, adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu, tetapi untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. 13 Berbeda dari direksi yang memungkinkan setiap anggota direksi bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas direksi, setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri dalam menjalankan tugas dewan komisaris, kecuali

12

Pasal 108 UU ayat (5) No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Jamin Ginting, Hukum Perseroan Terbatas(UU No. 40 Tahun 2007), (Bandang : Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 130. 13


21

berdasarkan keputusan dewan komisaris. Perseroan yang kegiatan usahanya menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, atau perseroan terbuka memerlukan pengawasan dengan jumlah anggota komisaris yang lebih besar karena menyangkut kepentingan masyarakat. c. Pengertian Dividen Dividen adalah pembagian aktiva perusahaan pada para pemegang saham perusahaan. Dividen dapat dibayar dalam bentuk uang tunai (kas), saham perusahaan ataupun aktiva lainnya. Semua dividen haruslah diumumkan oleh dewan direksi sebelum dividen tersebut menjadi kewajiban perusahaan. 14 Istilah dividen biasanya dipahami sebagai distribusi kas oleh perseroan kepada pemegang sahamnya. Dividen dinyatakan sebagai jumlah spesifik per lembar saham biasa. Dividen kas adalah pembagian laba oleh perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jumlah yang diterima sebagai dengan banyak jumlah lembar saham yang dimilikinya. Biasanya terdapat kondisi yang patut oleh perusahaan untuk membayar dividen kas, yaitu saldo laba yang mencukupi, kas yang memadai dan tindakan formal oleh dewan direksi. Jumlah saldo yang besar tidak berarti perusahaan mampu membayar dividen. Dana kas perlu pula tersedia dengan jumlah memadai yang melebihi

kebutuhan-kebutuhan

operasi

normal.

Dewan

direksi

tidak

wajib

mengumumkan dividen setiap tahun, bahkan walau terdapat saldo kas yang cukup besar untuk membagikan dividen. Salah satu kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan adalah apakah laba yang diperoleh perusahaan selama satu periode akan dibagi semua atau dibagi 14

Henry Simamora, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, (Jakarta : Salemba IV, 2000), hal.. 423. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

22

sebagian untuk dividen dan sebagian lagi tidak dibagi dalam bentuk laba ditahan. Apabila perusahaan memutuskan untuk membagi laba yang diperoleh sebagai dividen berarti akan mengurangi jumlah laba yang ditahan yang akhirnya mengurangi sumber dana intern yang akan digunakan untuk mengembangkan perusahaan. Sedangkan apabila perusahaan tidak membagikan labanya dalam bentuk dividen, akan bisa memperbesar sumber dana intern perusahaan dan akan meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mengembangkan perusahaan. 15 Kurangnya dana atau posisi kas yang sangat ketat dapat memaksa direksi perusahaan mengurangi atau bahkan meniadakan dividen. Keputusan distribusi itu haruslah dipikirkan masak-masak karena dividen sering menjadi elemen kunci dalam imbalan yang diharapkan oleh para pesero dari modal yang dimiliknya. Harga pasar saham kerap jatuh secara dramatis pada saat deklarasi dividen ternyata lebih kecil daripada yang diprediksikan sebelumnya. Sebagian besar perusahaan mencoba mempertahankan catatan pembayaran dividen yang stabil dalam upaya membuat saham mereka kelihatan memikat bagi para pemodal. Dividen dapat dibayarkan sekali setahun atau setiap semester. Rasio pembayaran dividen (dividen payout ratio) menentukan jumlah laba yang dapat ditahan sebagai sumber pendanaan. Semakin besar laba yang ditahan semakin sedikit jumlah laba yang dialokasikan untuk pembayaran dividen. Alokasi penentuan laba ditahan dan pembayaran dividen merupakan aspek utama dalam kebijakan dividen. Pengertian dividen di dalam peraturan perundang-undangan lain dapat dilihat dalam dalam penjelasan Pasal 4 Ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang 15

Soetrisno, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, (Yogyakarta : Ekonisia FE UI, 2003), hal. 303.


23

Pajak Penghadilan. Di bagian tersebut ditegaskan bahwa dividen merupakan bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Ditegaskan pula bahwa termasuk dalam pengertian dividen juga adalah : 1. pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun; 2. pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor; 3. pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham; 4. pembagian laba dalam bentuk saham; 5. pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran; 6. jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham-saham oleh perseroan yang bersangkutan; 7. pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun-tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah; 8. pembayaran sehubungan dengan tanda-tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda laba tersebut; 9. bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi; 10. bagian laba yang diterima oleh pemegang polis; 11. pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi;


24

12. pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. Nampak sekali bahwa pengertian dividen ini sifatnya sangat luas tidak terbatas pada pembagian dividen yang sifatnya formal saja. Apalagi di bagian terakhir penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g ini juga ditambahkan pengertian dividen terselubung yang pada intinya ada pembagian laba namun mengambil bentuk lain supaya tidak terlihat seperti dividen. Contoh dividen terselubung misalnya dalam hal pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. Apabila terjadi hal yang demikian maka selisih lebih antara bunga yang dibayarkan dengan tingkat bunga yang berlaku di pasar, diperlakukan sebagai dividen. Bagian bunga yang diperlakukan sebagai dividen tersebut tidak boleh dibebankan sebagai biaya oleh perseroan yang bersangkutan.

F.

16

Metode Penelitian

1. Sifat/Bentuk Penelitian Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif. Langkah pertama dilakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum skunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan analisa hukum perdata khususnya terhadap pengaturan pertanggungjawaban direksi dan dewan komisaris dalam hal pembagian dividen interim diperseroan. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan yang berkaitan dengan persoalan ini.

16

Pajak Penghasilan atas Dividen, diakses dari situs : http://www.dudiwahyudi.com/?p=53.


25

Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum ekonomi khususnya yang terkait dengan masalah tanggung jawab direksi dan dewan komisaris mengenai pembagian dividen interim berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. D a t a Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (Library Research) untuk mendapatkan konsep-konsep, teoriteori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik yang berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Sumber data kepustakaan diperoleh dari : 1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari : a. Norma atau kaedah dasar ; b. Peraturan dasar ; c. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perseroan terbatas beserta peraturan-peraturan terkait lainnya. 2. Bahan Hukum Sekunder, seperti : hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. 3. Bahan Hukum Tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan dan dapat dipergunakan untuk


26

melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini.

17

Selanjutnya Situs Web

juga menjadi bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. 3.

Tehnik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka

penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (Library Research), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. 4. Analisis Data Seluruh data yang sudah diperolah dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tanggung jawab direksi dan dewan komisaris dalam pembagian dividen interim berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klassifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pada bagian akhir, data yang berupa peraturan perundang-undangan ini diteliti dan dianalisis secara induktif kualitatif yang diselaraskan dengan hasil dari data

17

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakrta 1998, hal. 195, sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 41. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

27

pendukung sehingga sampai pada suatu kesimpulan yang akan menjawab seluruh pokok permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut : BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Keaslian Penulisan, Tujuan dan Manfaat Penulisan, Tinjauan Kepustakaan dan diakhiri dengan Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

TINJAUAN MENGENAI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DI DALAM PERSEROAN Pada bab ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan Organ-Organ Perseroan Secara Umum, Prinsip-Prinsip Umum Mengenai Tanggung Jawab Direksi, sepert Pengangkatan Direksi Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, Kewenangan Direksi, Kewajiban Direksi, Pemberhentian Direksi dan sebagainya, serta dan Dewan Komisaris, seperti Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris, Tanggung Jawab Dewan Komisaris, Kewajiban Dewan Komisaris, Kewenangan Dewan Komisaris dan Komisaris Independen dan Komisaris Utusan.


28

BAB III

RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA PERSEROAN Pada bab ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan Rencana Kerja Perseroan, Laporan Tahunan, Kewajiban Laporan Untuk Dividen oleh Akuntan Publik, Pertangggungjawaban terhadap Kebenaran Laporan Tahunan dan Pengaturan dan Penggunaan Laba yang terdiri dari pembahasan mengenai Pengaturan tentang Laba Bersih, Pencatatan Akuntasi atas Pendapatan Dividen, Pembagian Dividen Interim dan Dividen yang tidak diambil

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Pada bab ini dibahas megnenai Pengaturan mengenai Laba Bersih Perseroan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007, Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pembagian Dividen Interim Menurut UU No. 40 Tahun 2007 dan Pokok-Pokok Perbedaan antara UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 dan No. 40 Tahun 2007

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN Pada Bab ini dibahas mengenai kesimpulan dan saran sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian skripsi ini secara keseluruhan.


29

BAB II TINJAUAN MENGENAI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DI DALAM PERSEROAN

D. Organ-Organ Perseroan Secara Umum 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Kendati kedudukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sangat penting dalam perseroan terbatas, KUHD tidak banyak mengaturnya. Bahkan, mengadakan


30

RUPS saja tidak diharuskan. 18 Padahal organ perseroan terbatas lainnya, yakni direksi dan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Walaupun demikian, karena dirasa amat pentingnya keberadaan RUPS ini, keharuskan untuk melaksanakan RUPS tersebut dalam praktik biasanya diatur secara rinci dalam akta pendirian atau anggaran dasar perseroan terbatas yang bersangkutan. Karena itu, kekuasaan, kewenangan, kewajiban dan tugas RUPS serta hal lainnya yang berkaitan dengan RUPS dapat dijumpai pada akta pendirian atau anggaran dasar perseroan terbatas tersebut. 19 RUPS merupakan organ perseroan terbatas yang kedudukannya sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas, sehingga sangat penting kehadiran dan kedudukannya. Karena itu, penyelenggaraan RUPS merupakan suatu keharusan dan wajib dilakukan. Secara tegas kedudukan hukum RUPS dinyatakan dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan : “Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar”. Dari bunyi Pasal 1 angka (4) UU No. 40 Tahun 2007 tersebut, dapat diketahui bahwa RUPS merupakan perseroan terbatas yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Dengan melihat bunyi kalimat “memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris” sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka (4) UU No. 40 Tahun 2007. Di dalam Pasal 75 ayat (2) dinyatakan juga bahwa dalam forum RUPS, pemegang

18

PUrwosutjipto, Op.cit, hal. 129. A. Chadary ADP, Beberapa Catatan Mengenai Pengaturan Perseroan Terbatas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Majalah Orientasi Pembinaan dan Pengembangan Hukum dan Kemasyarakatan Nomor 4 Tahun XXII, (Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat). 19


31

saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. Selanjutnya di dalam Pasal 75 ayat (3) dinyatakan bahwa RUPS dalam acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan, kecuali pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui mata acara rapat dan keputusan terhadap mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulan (Pasal 75 ayat (4). Jadi, RUPS tidak dapat melakukan lingkup tugas dan wewenang yang telah diberikan undang-undang dan anggaran dasar kepada direksi dan komisaris. Direksi atau komisaris mempunyai wewenang yang tidak dapat dipengaruhi oleh RUPS. Tugas, kewajiban, wewenang dan dari setiap organ termasuk RUPS sudah diatur secara mandiri (otonom) di dalam UU No. 40 Tahun 2007. Setiap organ diberi kebebasan bergerak asal semuanya dilakukan demi tujuan dan kepentingan perseroan terbatas. Instruksi dari organ lain, dapat saja tidak dipenuhi oleh direksi, meskipun diangkat oleh RUPS, sebab pengangkatan direksi oleh RUPS tidak berarti bahwa wewenang yang dimiliki direksi merupakan pemberian kuasa atau bersumber dari pemberian kuasa dari RUPS kepada direksi, melainkan wewenang yang ada pada direksi bersumber dari undang-undang dan anggaran dasar. Oleh karena itu, RUPS tidak dapat mencampuri tindakan pengurusan perseroan sehari-hari yang dilakukan direksi sebab tindakan direksi semata-mata untuk kepentingan perseroan, bukan untuk RUPS. Paham klasik yang berpendapat bahwa lembaga RUPS merupakan kekuasaan tertinggi perseroan terbatas dalam arti segala sumber kekuasaan yang ada dalam suatu perseroan terbatas


32

tidak lain bersumber dari RUPS kiranya sudah ditinggalkan oleh UU No. 40 Tahun 2007. 20 Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa masing-masing organ perseroan terbatas bersifat mandiri, masing-masing mempunyai kekuasaan dan wewenang yang bersumber pada undang-undang perseroan maupun anggaran dasar. Karena itu, RUPS, direksi maupun komisaris tidak boleh melampaui kekuasaan dan kewenangan yang dipunyai, apalagi mencampuri kekuasaan dan kewenangan dari organ perseroan lainnya. Masing-masing organ perseroan terbatas harus berada dalam koridor kekuasaan dan kewenangannya sebagaimana sudah ditentukan oleh undang-undang perseroan terbatas maupun anggaran dasar. Kekuasaan dan kewenangan masing-masing organ perseroan terbatas itu tidak dapat dilakukan oleh organ perseroan terbatas lainnya. Sebagaimana telah diungkapkan, bahwa perseroan terbatas merupakan kumpulan atau asosiasi modal, yang oleh UU No. 40 Tahun 2007 diberi status sebagai badan hukum. Dengan demikian, pada hakikatnya perseroan terbatas itu adalah wadah kerjasama dari para pemilik modal atau pemegang saham yang dijelmakan dalam RUPS. Karena itu, wajarlah jiak RUPS selaku organ perseroan terbatas memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tertinggi yang tidak dimiliki atau diserahkan kepada organ perseroan lainnya dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang perseroan terbatas maupun anggaran dasarnya. INilah yang dinamakan dengan wewenang ekslusif (exlusive authorities) RUPS. RUPS juga berhak utnuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan atau komisaris. 21

20

Agus Budiarto, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 58. 21 Rahmadi Usman, Op.cit, hal. 129. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

33

Wewenang ekslusif RUPS yang ditetapkan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tidak dapat ditidakan selama tidak ada perubahan undang-undang perseroan terbatas. Sedangkan wewenang ekslusif RUPS dalam anggaran dasar semata-mata berdasarkan kehendak RUPS yang disahkan dan disetujui oleh Menteri Kehakiman yang dapat diubah melalui perubahan anggaran dasar sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas. 22 Bila disimak pasal-pasal UU No. 40 Tahun 2007, dapat dijumpai sejumlah kewenangan RUPS yang diberikan oleh undang-undang, yaitu : 1. penetapan perubahan anggaran dasar (Pasal 19 ayat (1)). 2. pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan perseroan terbatas atau pengalihannya (Pasal 37 ayat (1)). 3. penetapan penambahan

(Pasal 41 dan 42) dan pengurangan modal perseroan

terbatas (Pasal 44 s/d 47). 4. persetujuan laporan tahunan dan pengesahan perhitungan tahunan (Pasal 69 ayat (1)). 5. penetapan penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan perseroan terbatas (Pasal 71 ayat (1)). 6. pengangkatan, pemberhentian dan pembagian tugas wewenang direksi dan komisaris perseroan terbatas (Pasal 92 s/d 121) 7. persetujuan atas penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan terbatas (Pasal 125 ayat (4) dan Pasal 127 ayat (1)). 8. penetapan pembubaran perseroan terbatas (Pasal 142 ayat (1) huruf a).

22

Abdul Kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 65-66. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

34

Wewenang RUPS tersebut terwujud dalam bentuk jumlah suara yang dikeluarkan dalam setiap rapat. Hak suara dalam RUPS dapat digunakan untuk berbagai maksud dan tujuan diantaranya ialah menyetujui atau menolak :

23

a. rencana perubahan anggaran dasar. b. rencana penjualan asset dan pemberian jaminan utang. c. pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan/atau komisaris. d. laporan keuangan yang disampaikan direksi. e. pertanggungjawaban direksi. f. rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. g. rencana pembubaran perseroan.

E. Prinsip-Prinsip Umum Mengenai Kedudukan dan Tanggung Jawab Direksi a. Pengangkatan dan Persyaratan menjadi Anggota Direksi Yang dapat diangkat menjadi anggota direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah : (a). dinyatakan pailit. (b). menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabka nsuatu perseroan dinyatakan pailit, atau (c). dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan, yang dimaksud dengan sektor keuangan, antara lain, lembaga keuangan bank dan non bank, pasar modal, dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat. 23

Rachmadi Usman, Op.cit, hal. 131.


35

Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan ini dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan. 24 Jangka waktu lima tahun terhitung sejak yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyebabkan perseroan pailit atau apabila dihukum terhitung sejak selesai menjalani hukuman. Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota direksi yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan yang ditentukan tersebut dan dimungkinkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari instansi yang berwenang sesuai persyaratan yang dibutuhkan. Anggota direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) berdasarkan ketentuan yang diatur dalam ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan anggaran dasar perseroan. Kewenangan RUPS dalam hal ini tidak dapat dilimpahkan kepada organ perseroan lainnya atau pihak lain. Untuk pertama kali, pengangkatan anggota direksi dilakukan oleh pendiri dalam akta pendirian diatur dalam Pasal 94 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu tertenu dan dapat diangkat kembali. Anggaran dasar mengatur tata cara pengangkatan, penggantian dan pemberhentikan anggota direksi dan dapat juga mengatur tentang tata cara pencalonan anggota direksi. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan, 24



36

penggantian dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan saat mulai berlakunya

pengangkatan,

penggantian

dan

pemberhentian

anggota

direksi,

pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi tersebut mulia berlaku sejak ditutupnya RUPS. Dalam hal terjadi pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota direksi, direksi wajib memberitahukan perubahan anggota direksi kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS tersebut. Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud belum dilakukan, Menteri menolak setiap permohonan yang dijaukan atua pemberitahuan yang disampaikan kepada Menteri oleh direksi yang belum tercatat dalam daftar perseroan. Pemberitahuan tersebut tidak termasuk pemberitahuan yang disampaikan oleh direksi

baru atas pengangkatan dirinya

sendiri. 25 Pengangkatan direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan undang-undang perseroan, batal karena hukum sejak saat anggota direksi lainnya atau dewan komisaris mengetahui tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. Dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak diketahui, anggota direksi lainnya atau dewan komisaris harus mengumumkan pengangkatan

batalnya

anggota direksi yang bersangkutan dalam surat kabar dan

memberitahukannya kepada Menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan. 26 Perbuatan hukum yang telah dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, sebleum pengangkatannya batal, tetap mengikat dan menjadi tanggung jawab perseroan. Perbuatan hukum yang 25 26

Pasal 94 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 92 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


37

dilakukan untuk dan atas nama perseroan oleh anggota direksi setelah pengangkatannya batal adalah tidak sah dan menjadi tanggung jawab pribadi anggota direksi yang bersangkutan.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Menurut KUHD pengurus perseroan terbatas yang lazimnya disebut direksi merupakan salah satu organ perseroan terbatas yang harus ada dengan tugas melakukan kepengurusan serta mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Pasal 44 KUHD menentukan bahwa setiap perseroan harus diurus oleh beberapa pengurus yang harus diangkat oleh para pemegang saham untuk masa jabatan tertentu. Artinya, pengurus perseroan terbatas tidak boleh diangkat selama-lamanya. Pada umumnya, jabatan anggota direksi ditetapkan untuk jangka waktu paling lama lima tahun dengan hak untuk dipilih dan diangkat kembali berdasarkan keputusan RUPS. Direksi ini bisa berasal dari pemegang saham atau bisa orang lain. Bahkan, dalam hal tertentu jabatan direksi sekaligus dipegang oleh pemegang saham.

27

Menurut teori organisme dari Otto von Gierke, pengurus adalah organ atau alat perlengkapan dari badan hukum. Seperti halnya manusia mempunyai organ-organ seperti kaki, tangan, panca indera dan karena setiap gerakan organ-organ itu dikehendaki atau diperintahkan oleh otak manusia, berarti setiap gerakan atau aktifitas pengurus badan hukum dikehendaki atau diperintahkan oleh oleh badan hukum itu sendiri. Sebaliknya, menurut Paul Scholten, pengurus mewakili badan hukum. Berdasarkan analog pendapat Gierke dan Paul Scholten, direksi bertindak mewakili

27

Rachmadi Usman, Op.cit, hal. 163-164.


38

perseroan sebagai badan hukum. Hakikat dari perwakilan bahwa seseorang melakukan sesuatu perbuatan untuk kepentingan orang lain atas tangung jawab dari orang itu. 28 Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Ketentuan ini merupakan penyempurnaan rumusan Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 92 ayat (1) jo Pasal 1 ayat (5) UUPT dapat diketahui bahwa tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi adalah mengurus Perseroan (beheer van daden), antara lain pengurusan sehari-hari Perseroan. Kata “pengurusan sehari-hari Perseroan“ ini sejalan dengan pandangan para ahli di bidang hukum bisnis yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pengurusan atau dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah “beheer van daden“ adalah tiap-tiap perbuatan yang perlu atau termasuk golongan perbuatan yang biasa dilakukan untuk mengurus atau memelihara perserikatan perdata. 29 Demikian tentunya tidak berbeda jika bentuk perusahaan tersebut adalah Perseroan Terbatas. Lingkup norma hukum perbuatan “mengurus“ Perseroan itu pada dasarnya ada dua yaitu: beheer van daden dan beschikking van daden. Yang biasanya dirumuskan dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas adalah kaedah “beschikking daden“ dengan kaedah “larangan”. Di dalam UUPT yang baru juga terdapat rumusan “beschikking daden“ sebagaimana dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 102 ayat (1)

28

Nindyo Pramono, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Hukum di Bidang Ekonomi dan Usaha Melikuidasi KUHD secara Keseluruhan, Makalah disajikan pada Seminar Regional Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas bagi Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, Banjarmasin, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNLAM bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, 1995, hal. 8). 29 Nindyo Pramono, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus Pt (Bank) Menurut Uu No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 3, Desember 2007, hal. 15 Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

39

yang mengatakan bahwa Direksi wajib meminta persetujuan RUPS seperti untuk mengalihkan kekayaan Perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan, yang merupakan lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 30 Direksi selaku organ dalam perseroan, mempunyai tanggung jawab masingmasing. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan. Pengurusan perseroan sebagaimana dimaksud, wajib dilaksanakn setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.Yang dimaksud dengan “penuh tanggung jawab” adalah memperhatikan perseroan dengan seksama dan tekun. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan jika yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab dan tidak beritikad baik. Dalam hal direksi terdiri atas dua anggota direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud, berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota direksi. Anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan : a. Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Yang dimaksud dengan “mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan 30

Prasetya,Rudh y, Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban dari Perseroan Terbatas, (Surabaya : Airlangga University Press, 1983), hal. 67. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

40

berlanjutnya kerugian” termasuk juga langkah-langkah untuk memperoleh informasi mengenai tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat direksi. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan. Ketentuan anggota direksi tidak dapat diminta pertanggungjawaban tersebut, tidak mengurangi hak anggota direksi lain dan/atau anggota dewan komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama perseroan. 31 Dalam hal tindakan direksi merugikan perseroan, pemegang saham yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang perseroan terbatas, dapat mewakili perseroan untuk melakukan tuntutan atau gugatan terhadap direksi melalui pengadilan. Peran direksi dalam perseroan terbatas dapat diumpamakan dengan peran para pemain dalam suatu kesebelasan sepakbola, yang berposisi sebagai pemain penyerang, pemain pertahanan dan penjaga gawang. Peran direksi sebagai pemain penyerang adalah mengaplikasikan segala macam strategi bisnis guna meraih keuntungan finansial sebesar mungkin. Keuntungan finansial yang telah diraih merupakan goal atau sasaran final yang telah direncanakan dalam rancangan sebelumnya. Peran direksi sebagai pemain pertahanan adalah mempertahankan keuntungan finansial yang telah diraih dan menyusun strategi bisnis berikutnya agar keuntungan finansial yang telah diraih semakin bertambah besar dan tidak berkurang sedikitpun. Penyusunan strategi bisnis 31



41

senantiasa berubah karena kondisi bisnis yang selalu fluktuatif. Selama rancangan strategi bisnis kondusif dengan iklim bisnis, selama itu pula perseroan atau perusahaan meraih keuntungan, sehingga perseroan semakin berkembang pesat dan pada akhirnya menjadi perusahaan raksasa (besar). Sedangkan peran direksi sebagai penjaga gawang adalah mengamankan dan menjaga keutuhan aset-aset perseroan terbatas agar tidak ada secuilpun yang keluar atau terlepas dari ruang lingkup penguasaan perseroan yang membawa kerugian terhadap perseroan terbatas. 32 Gugatan yang diajukan dewan komisaris adalah dalam rangka tugas dewan komisaris melaksanakan fungsi pengawasan atas pengurusan perseroan yang dilakukan oleh direksi. Untuk mengajukan gugatan tersebut, dewan komisaris tidak perlu bertindak bersama-sama dengan anggota direksi lainnya dan kewenangan dewan komisaris tersebut tidak terbatas hanya dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan. Saat ini di dunia hukum perusahaan yang ada teori yang disebut dengan teori Business Judgement Rule, suatu doktrin yang menetapkan bahwa direksi suatu perusahaan tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dari suatu tindakan pengambilan keputusan apabila tindakan direksi tersebut didasari itikad baik dan sifat hati-hati. Dengan prinsip ini, direksi mendapatkan perlindungan sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan. 33 Menurut

Sutan Remy Sjahdeini, berdasarkan Business Judgement Rule,

pertimbangan bisnis para anggota direksi tidak dapat ditantang atau diganggu gugat

32

Anisitus Amanat, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan Penerapannya dalam Akta Notaris, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 128. 33 Jamin Ginting, Op.cit, hal. 119. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

42

atau ditolak, baik oleh pengadilan maupun pemegang saham. Para anggota direksi tidak dapat dibebani tanggung jawab atas akibat-akibat yang timbul karena telah diambilnya suatu pertimbangan bisnis oleh anggota direksi yang bersangkutan sekalipun pertimbangan itu keliru, kecuali dalam hal-hal tertentu. Selanjutnya, dikatakan bahwa Business Judgement Rule adalah : a presumption that in making a business decision, the directors of corporation acted on an informed basis in good faith and in a honest belief that the action was taken in the best interest of the company”. 34 Berdasarkan hal tersebut di atas, Business Judgement Rule pada pokoknya mengasumsikan bahwa dalam membuat suatu keputusan bisnis, direksi dari suatu perusahaan bertindak atas dasar informasi yang dimilikinya dengan itikad baik dan dengan keyakinan bahwa tindakan yang diambil adalah semata-mata untuk kepentingan perusahaan. Doktrin ini pada prinsipnya mencegah campur tangan judusial terhadap tindakan direksi yang didasari itikad baik dan kehati-hatian dalam rangka mencapai tujuan perusahaan yang sah menurut hukum. Business Judgement Rule dimaksudkan untuk memberikan dorongan bagi direksi agar dalam melakukan tugasnya tidak perlu takut terhadap ancaman tanggung jawab pribadi. Dengan kata lain, Business Judgement Rule mendorong direksi untuk lebih berani mengambil resiko

daripada terlalu hati-hati. Prinsip tersebut juga

mencerminkan asumsi bahwa pengadilan tidak dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam bidang bisnis ketimbang direksi. Hal ini disebabkan para hakim pada umumnya tidak memiliki keterampilan kegiatan bisnis dan baru mulai mempelajari permasalahan setelah terjadi fakta-fakta. Namun Business Judgement Rule hanya berlaku pada pertimbangan atau keputusan bisnis, termasuk keputusan untuk tidak 34

Sutan Remy Sjahdeini, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Jurnal Hukum Bisnis Volume 14, (Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001), hal. 12. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

43

bertindak. Prinsip tersebut tidak dapat diterapkan dalam hal tidak ada keputusan bisnis yang diambil. Akan tetapi sejauh mana Business Judgement Rule dapat diterapkan oleh pengadilan di luar konteks pengambilan keputusan , hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dapat dipastikan. 35 Penerapan Business Judgement Rule dalam konteks pengambilan keputusan oleh direksi dapat mengundang kontroversi. Lebih-lebih lagi, terhadap penerapannya pada isu-isu yang terkait dengan pengendalian perusahaan. Sebagai contoh, pengadilan Delaware, Inggris telah menetapkan bahwa Business Judgement Rule dapat diterapkan sekalipun dalam transaksi-transaksi mendasar perusahaan, seperti pengambilan (takeover) . Dewan direksi dari City Investing Company menolak tender over atas sahamnya, yang dilakukan oleh Tamco Enterprises. Kemudian, pemegang saham mengajukan derivative action terhadap direksi dengan dalil bahwa direksi tersebut tidak mempunyai tujuan bisnis yang tepat dalam menolak tender offer tersebut, tetapi hanya mendasarkan keputusan pada keinginan utnuk tetap bertahan sebagai direksi sehingga karenanya melanggar “fiduciary duty” . Dalam permasalahan ini, Mahkamah Agung Delaware (1984)

menolak gugatan pemegang saham tersebut dengan menerapkan

Business Judgement Rule.

36

Jadi, direksi tidak perlu takut mengambil keputusan bisnis

sepanjang keputusan itu diambil berdasarkan itikad baik dan tidak melanggar fiduciary duty serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas perseroan sendiri kepada pengadilan niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004

35

Jamin Ginting, Op.cit, hal. 120-121. Taqyuddin Kadir, dalam situs : http://www.taqlawyer.blogspot.com/2006_09_01_archive.html). 36


44

tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Permohonan pengajuan pailit dilakukan

pada pengadilan niaga. Dalam hal kepailitan terjadi

tehradap perseroan karena kesalahan atau kelalaian direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota direksi dalam jangka waktu lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Anggota direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan perseroan apabila dapat membuktikan : a. Kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. b. Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh tanggung jawab untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. c. Tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan, dan d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Keseluruhan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, berlaku juga bagi direksi dari perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

37

c. Kewenangan Direksi

37



45

Direksi mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam hal anggota direksi terdiri atas lebih dari satu orang, yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang perseroan terbatas, anggaran dasar, atau keputusan RUPS. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar perseroan.

38

UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pada dasarnya menganut sistem perwakilan kolegial yang berarti tiap-tiap anggota direksi berwenang mewakili perseroan. Namun, untuk kepentingan perseroan, anggaran dasar dapat menentukan bahwa perseroan diwakili oleh anggota direksi tertentu. Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan undang-undang”, misalnya RUPS tidak berwenang memutuskan bahwa direksi dalam mengagunakan atau mengalihkan sebagian besar aset perseroan cukup dengan persetujuan dewan komisaris atau persetujuan RUPS dengan kuorum kurang dari tiga perempat. Yang dimaksud “tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar”, misalnya, anggaran dasar menentukan bahwa untuk peminjaman uang di atas Rp. 1.000.000.000,direksi harus mendapatkan persetujuan dari dewan komisaris. RUPS tidak berwenang mengambil keputusan bahwa untuk peminjangan uang di atas Rp. 500.000.000,- direksi harus memperoleh persetujuan dewan komisaris tanpa terlebih dahulu mengubah ketentuan anggaran dasar tersebut. Anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan, apabila : 38



46

1. Terjadi perkara di pengadilan antara perseroan dan anggota direksi yang bersangkutan. 2. Anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Direksi tidak berwenang mewakili perseroan tersebut, yang berhak mewakili perseroan, adalah : 39 1. Anggota direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. 2. Dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. 3. Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalm hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Beberapa kewengan direksi dapat dirumuskan dengan singkat sebagai berikut : 1. Pihak yang berhak mewakili suatu Perseroan Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar adalah Direksi. Sedang yang berhak mewakili Perseroan diatur lebih lanjut menurut UU No. 40 Tahun 2007, sebagai berikut : 1. Pasal 98 menyatakan : a. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan; 39



47

b. Dalam hal anggota Direksi lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Artinya bahwa dalam pengambil keputusan Direksi menganut sistem perwakilan kolegial, yang berarti tiap-tiap anggota Direksi berwenang mewakili perseroan. Akan tetapi anggaran dasar perusahaan dapat menentukan bahwa perseroan dalam melakukan perbuatan hukum di luar atau di dalam pengadilan diwakili oleh anggota Direksi tertentu, misalnya oleh Direktur Utama; c. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh UU ini (UU No. 40 Tahun 2007), anggaran dasar, atau keputusan RUPS, Namun Keputusan RUPS tidak boleh bertentangan dengan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar Perseroan. 2. Pasal 99 menyatakan : a. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila : (1) Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau (2) Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan. b. Dalam hal anggota direksi tidak berwenang mewakili, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah : (1) Anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;


48

(2) Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau (3) Pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

2. Pihak yang berhak menandatangani perjanjian/kontrak untuk kepentingan Perseroan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya, tidak menyebutkan dengan jelas dan tegas mengenai siapa yang berhak mewakili Perseroan dalam hal menandatangani perjanjian atau kontrak. Menunjuk Pasal 1 angka 5 dan Pasal 98 UU No. 40 Tahun 2007 menyatakan, bahwa Direksi merupakan organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan dan untuk kepentingan perseroan, mewakili perseroan, di dalam atau di luar pengadilan, dan dalam mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan Direksi mempunyai kewenangan tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh anggaran dasar atau keputusan RUPS. Selanjutnya Pasal 92,

menyatakan bahwa Direksi mempunyai tugas

menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai maksud dan tujuan perseroan. Dalam menjalankan tugasnya, Direksi diberi kewenangan menjalankan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat dalam batas yang ditentukan oleh UU tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perseroan. Dengan demikian sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar dan keputusan RUPS, maka yang berhak menandatangani perjanjian/kontrak adalah Direksi.


49

3. Pihak terafiliasi Pengertian mengenai pihak terafiliasi tidak ditemukan pengaturannya dalam UU No. 40 Tahun 2007 dan memang dalam undang-undang ini tidak memberikan pengertian ataupun penjelasan mengenai afiliasi, dan pihak terafiliasi. Pengertian afiliasi dapat ditemukan dan diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan Afiliasi adalah : a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari Pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau f.

hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. Dengan demikian yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah pihak-pihak

yang memiliki kaitan dengan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Penjelasan Pasal 1 angka 1 UU No. 8 Tahun 1995, sebagai pihak

terafiliasi

adalah : 1.

Pihak yang ada hubungan keluarga karena perkawinan dengan Direksi, Komisaris atau Pegawai/Karyawan, sebagai berikut :


50

a.

suami atau istri;

b.

orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak (derajat I vertikal);

c.

kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu (derajat II vertikal);

d.

saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan (derajat II horizontal);

e. 2.

suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

Pihak yang ada hubungan keluarga karena keturunan dengan Direksi, Komisaris atau Pegawai/Karyawan, sebagai berikut : a.

orang tua dan anak (derajat I vertikal);

b. kakek dan nenek serta cucu (derajat II vertikal); c.

saudara dari orang yang bersangkutan (derajat II horizontal).

3.

Pihak yang mempunyai hubungan dengan pegawai, direktur atau komisaris.

4.

Perusahaan lain yang mempunyai satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama dengan perusahaan yang bersangkutan.

5.

Anak perusahaan atau Induk perusahaan.

6.

Dua anak perusahaan yang berada di bawah kendalikan oleh pihak yang sama.

7.

Pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki sekurangkurang 20% hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh BPPM.

d. Kewajiban Direksi Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

51

Direksi mempunyai kewajiban-kewajiban umum, antara lain : a. Membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat direksi. Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Risalah RUPS dan risalah rapat direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat. 40 b. Membuat laporan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang perseroan dan dokumen keuangan perseroan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang dokumen perusahaan. c.

41

Memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan persroan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b di atas dan dokumen perseroan lainnya. Seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perseroan dan dokumen perseroan

lainnya, sebagaimana dimaksud di atas, disimpan di tempat kedudukan perseroan. Yang dimaksud dengan dokumen perseroan lainnya, antara lain risalah rapat dewan komisaris dan perizinan perseroan. Atas permohonan tertulis dari pemegang saham, direksi memberi izin kepada pemegang saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan laporan tahunan, serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan laporan tahunan. Daftar pemegang saham dan daftar khusus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, risalah RUPS dan risalah rapat direksi memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat. 42 Selanjutnya direksi juga mempunyai kewajiban lainnya, seperti : 1. Melaporkan saham yang dimilikinya dan keluarganya.

40

Pasal 50 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 66 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 42 Pasal 100 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 41


52

Anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai saham yang dimiliki anggota direksi yang bersangkutan dan/atau keluarganya dalam perseroan dan perseroan lain untuk selanjutnya dicatat dalam daftar khusus. Anggota direksi yang tidak melaksanakan kewajiban melaporkan saham tersebut dan menimbulkan kerugian bagi perseroan, maka direksi tersebut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan tersebut. 43 2. Mengalihkan kekayaan perseroan dan menjadikan jaminan utang Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk : a). mengalihkan kekayaan perseroan, yaitu semua barang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud yang merupakan milik perseroan. b). menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak. 3. Pemberian kuasa mewakili perseroan atas nama direksi. Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada satu orang karyawan perseroan atau lebih, atau kepada orang lain untuk dan atas nama perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa. 44 Pemberian kuasa berdasarkan isi surat kuasa di luar sehingga kuasa harus bersifat khusus, yaitu melakukan tindakn hukum tertentu, tidak dapat melakukan semua tugas yang menjadi tugas direksi, kecuali diatur lain dan dengan persetujuan RUPS.

e. Pemberhentian Direksi 43 44

Pasal 101 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas P asal 103 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


53

Anggota direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Keputusan untuk memberhentikan anggota direksi tersebut diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam RUPS. Dalam keputusan untuk memberhentikan anggota direksi sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan keputusan di luar RUPS, sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, anggota direksi yang bersangkutan diberi tahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan pemberhentian. Pembelaan ini dilakukan secara tertulis oleh direksi yang bersangkutan. Pemberian kesempatan untuk membela diri tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut. 45 Mengingat pemberhentian anggota direksi oleh RUPS memerlukan waktu untuk pelaksanaannya, sedangkan kepentingan perseroan tidak dapat ditunda, maka dewan komisaris sebagai organ pengawas wajar diberikan kewenangan untuk melakukan pemberhentian sementara. Hal ini demi kepentingan perseroan untuk menghindarkan tindakan anggota direksi lebih lanjut yang dapat merugikan kepentingan perseroan lebih besar lagi. RUPS dalam rangka pemberhentian direksi ini, didahului dengan panggailan RUPS yang dilakukan oleh organ perseroan yang memberhentikan sementara tersebut.

C. Prinsip-Prinsip Umum Mengenai Ke dudukan dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris 45

Jamin Ginting, Op.cit, hal. 126-127.


54

a. Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Keberadaan komisaris dalam KUHD dalam suatu perseroan terbatas bukan suatu keharusan, yang tugasnya mengawasi pengurusan perseroan terbatas. Pasal 44 ayat (1) KUHD menyatakan, bahwa : “tiap-tiap perseroan terbatas harus diurus oleh beberapa pengurus, kawan-kawan peserta atau lain-lainnya yang semua itu harus diangkat oleh pesero, dengan atau tidak dengan mendapat upah, dan dengan atau tidak dengan diawasi oleh beberapa komisaris”. Dari kata-kata terakhir Pasal 44 ini, yaitu : “dengan atau tidak dengan diawasi”, keberadaan komisaris dalam suatu perseroan bukan sesuatu yang diharuskan atau d diwajibkan. Dengan kata lain, suatu perseroan menurut KUHD dapat mempunyai komisaris atau tidak. Jika ada, biasanya tugas, wewenang dan kewajibannya diatur dalam anggaran dasar perseroan. Karena KUHD tidak mengatur lebih lanjut mengenai komisaris. Dalam praktiknya, di bawah KUHD bagi perseroan terbatas yang go public sesuai dengan kebijakan Badan Pelaksana Pasar Modal diwajibkan mempunyai Dewan Komisaris yang diharapkan dapat melakukan pengawasan secara efektif

terhadap

tindakan pengurusan direksi. Demikian dalam KUHD tidak diatur mengenai komisaris utusan. Namun, dalam praktik pengurusan perseroan terbatas, karena kebutuhan sering diperlukan, mengingat bahwa anggota dewan komisaris biasanya mempunyai jabatan atau pekerjaan lain di luar perseroan terbatas yang bersangkutan, sehingga ia tidak dapat menjalankan tugasnya secara aktif dalam pengawasan terhadap pengurusan direksi atas perseroan terbatas. Untuk itu anggota dewan komisaris tersebut menunjuk seorang sebagai komisaris utusan dengan mendelegasikan wewenangnya. Hal ini


55

diperbolehkan dengan tidak mengurangi kekuasaan rapat dewan komisaris untuk mengadakan pembatasn sesuai dengan anggaran dasarnya. 46 Bagi perusahaan-perusahaan besar dan BUMN yang pada umumnya dipimpin oleh suatu direksi yang terdiri atas orang-orang yang profesional dan pemegang saham tidak ikut campur dalam manajemen, rasanya suatu hal yang mutlak bahwa pemegang saham atau pemilik perlu mengangkat atau

menermpatkan orang-orangnya selaku

komisaris yang merupakan pengawas daripada direksi. Sedangkan bagi perusahaanperusahaan kecil, pemegang saham atau pemilik sendiri yang memimpin atau menjadi direksi perseroan, dalam arti kata direksi perseroan adalah sebagai pemegang saham, kurang pas apabila diangkat komisaris yang mengawasinya. Direksi yang notabene adalah pemegang saham juga. Dalam hal yang demikian yaitu pemegang saham juga. Dalam hal yang demikian yaitu pemegang saham merangkapt sebagai direksi, cukup relevan apabila jabatan komisaris sementara tidak diisi. 47 Khusus untuk perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai dewan komisaris, juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah sebagaimana dimaksud terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih, yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia. Dewan pengawas syariah sebagaiaman dimaksud bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah. 48

46

Rachmadi Usman, Op.cit, hal. 191-192. Sutjipto, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pengurus Perseroan Terbatas. Makalah disajikan pada Seminar Regional Prediksi Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas bagi Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, Banjarmasin, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNLAM bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, 1995, hal. 2. 48 Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 47


56

Selanjutnya yang dapat diangkat menjadi anggota dewan komisaris adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatannya pernah : 1). Dinyatakan pailit. 2). Menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit. 3). Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang dimaksud dengan “sektor keuangan”, antara lain, lembaga keuangan bank dan non bank, pasar modal dan sektor lain yang berkaitan dengan penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat. Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud tidak mengurangi kemungkinan instansi teknis yang berwenang menetapkan persyaratan tambahan berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud

dibuktikan dengan surat yang disimpan oleh perseroan (Pasal 110). Yang dimaksud dengan “surat” adalah surat pernyataan yang dibuat oleh calon anggota dewan komisaris yang bersangkutan berkenaan dengan persyaratan-persyaratan yang ditentukan dan surat dari instansi yang berwenang berkenana dengan ketentuan yang dipersyaratkan tersebut.

b. Tanggung Jawab Dewan Komisaris Dewan komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007. Setiap anggota dewan komisaris

wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam

menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi sebagaimana Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

57

dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Setiap anggota dewan komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas. Dalam hal dewan komisaris terdiri atas dua anggota dewan komisaris atau lebih, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota dewan komisaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabial dewan komisaris. Ketentuan ini menegaskan bahwa apabial dewan komisaris bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sehingga mengakibatkan kerugian pada perseroan Karen pengurusan yang dilakukan oleh direksi anggota dewan komisaris tersebut ikut bertanggung jawab sebatas dengan kesalahan atau kelalaiannya. Anggota dewan komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud di atas apabila dapat membuktikan : a. Telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan dansesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. b. Tidak mempunyai kepentingan pribadi, biak langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang mengakibatkan kerugian, dan c. Telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Atas nama perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit satu persepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota dewan komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada perseroan ke pengadilan negeri. 49 49



58

Dalam hal terjadi kepailitan disebabkan kesalahan atau kelalaian dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengurusan yang dilaksanakan oleh direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan akibat kepailitan tersebut, setiap anggota komisaris secara tanggung renteng ikut bertanggung jawab dengan anggota direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Tanggung jawab tersebut berlaku juga bagi anggota dewan komisaris yang sudah tidak menjabat lima tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.

c. Kewajiban Dewan Komisaris Dewan komisaris wajib : 50 1). Membuat risalah rapat dewan komisaris dan menyimpan salinannya. 2). Melaporkan kepada perseroan

mengenai kepemilikan sahamnya

dan/atau

keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain, dan 3). Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS. Risalah rapat dewan komisaris memuat segala sesuatu sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat tersebut. Yang dimaksud dengan “salinan” adlah salinan risalah rapat dewan komisaris karena asli risalah tersebut dipelihara direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa setiap perubahan dalam kepemilikan saham tersebut wajib juga dilaporkan. Yang dimaksud dengan “keluarganya”, dengan ketentuan dalam dewan direksi sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 50 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Laporan dewan komisaris mengenai hal ini dicatat 50



59

dalam daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

d. Kewenangan Dewan Komisaris Dalam anggaran dasar, dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada dewan komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud, tanpa persetujuan atau bantuan dewan komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beriitikad baik. 51 Yang dimaksud

dengan “memberikan persetujuan” adalah memberikan

persetujuan adalah memberikan persetujuan secara tertulis dari dewan komisaris. Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan dewan komisaris mendampingi direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Pemberian persetujuan atau bantuan oleh dewan komisaris kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu yang dimaksud Pasal 117 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bukan merupakan tindakan pengurus. Yang dimaksud dengan “perbuatan hukum tetap mengikat perseroan” adalah perbuatan hukum yang dilakukan tanpa persetujuan dewan komisaris sesuai dengan ketentuan anggaran dasar tetap mengikat perseroan, kecuali dapat dibuktikan pihak lainnya tidak beritikad baik. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat ini dapat mengakibatkan tanggung jawab pribadi anggota direksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan anggaran dasar atau keputusan RUPS, 51



60

dewan komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Dewan komisaris yang dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu melakukan tindakan pengurusan sebagaimana dimaksud berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang dan kewajiban direksi terhadap perseroan dan pihak ketiga (Pasal 118). Ketentuan ini dimaksud untuk memberikan wewenang kepada dewan komisaris untuk melakukan pengurusan perseroan dalam hal direksi tidak ada. Yang di maksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain, keadaan sebagaimana dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu”, antara lain, keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b dan Pasal 107 huruf c UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal direksi tidak berwenang mengurus perseroan, maka dewan komisaris dalam hal seluruh anggota direksi mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota direksi atau dewan komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan, maka dewan komisaris dapat melakukan pengurusan perseroan. Ketentuan mengenai pemberhentian anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mutadis mutandis berlaku bagi pemberhentian anggota dewan komisaris. 52

e. Komisaris Independen dan Komisaris Utusan. Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang komisaris utusan. Komisaris independen yang ada 52



61

di dalam tata kelola perseroan yang baik (code of good corporate governance) adalah “komisaris dari pihak luar”. Komisaris

indenpenden

sebagaimana

dimaksud,

diangkat

berdasarkan

keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Komisaris utusan sebagaimana dimaksud

merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk

berdasarkan keputusan rapat dewan komisaris. Tugas dan wewenang komisaris utusan ditetapkan dalam anggaran dasar perseroan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan tugas dan wewenang dewan komisaris dan tidak mengurangi tugas pengurusan yang dilakukan direksi. 53 Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dewan komisaris dapat membentuk komite yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota dewan komisaris. Yang dimaksud dengan “komite”, antara lain, komite audit, remunerasi dan nominasi. Komite sebagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

54

BAB III RENCANA KERJA, LAPORAN TAHUNAN DAN PENGGUNAAN LABA PERSEROAN

A. Rencana Kerja Perseroan Rencana kerja di sebuah perusahaan disusun oleh direksi. Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, rencana kerja 53 54

Pasal 120 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 121 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


62

sebagaimana dimaksud memuat juga anggaran tahunan perseroan untuk tahun buku yang akan datang . 55 Rencana kerja sebagaimana dimaksud disampaikan kepada dewan komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh direksi dan harus mendapat persetujuan dewan komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah dewan komisaris. Yang dimaksud dengan “kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundangundangan”, adalah peratuan perundang-undangan menentukan bahwa persetujuan atas rencana kerja diberikan oleh RUPS, maka anggaran dasar tidak dapat menentukan rencana kerja disetujui oleh dewan komisaris atau sebaliknya. Demikian juga, apabila peraturan perundang-undangan menentukan bahwa rencana kerja harus mendapat persetujuan dari dewan komisaris atau RUPS, anggaran dasar tidak dapat menentukan bahwa rencana kerja cukup disampaikan oleh direksi kepada dewan komisaris atau RUPS. 56 Dalam hal direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan. Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundangundangan. 57

55

Pasal 63 UU No. 40 TAhun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 64 UU No. 40 TAhun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 57 Pasal 65 UU No. 40 TAhun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 56


63

B. Laporan Tahunan Laporan tahunan disampaikan oleh direksi kepada para pemegang saham dalam RUPS sebagai gambaran kinerja perseroan dan perkembangan perseroan selama satu tahun. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Laporan tahunan harus memuat sekurang-kurangnya : 1. Laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut. 2. Laporan mengenai kegiatan perseroan, termasuk laporan tentang hasil atau kinerja perseroan. 3. Laporan pelaksana tanggung jawab social dan lingkungan. 4. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruh kegiatan usaha perseroan, termasuk sengketa atau perkara yang melibatkan perseroan. 5. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau. 6. Nama anggota direksi dan anggota dewan komisaris. 7. Gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau. Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada point (1), disusun berdasarkan standar akuntansi

keuangan. Standar akuntansi keuangan yang ditetapkan oleh


64

Organisasi Profesi Akuntan Indonesia adalah yang diakui pemerintah Republik Indonesia. Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada point (1)

bagi perseroan yang wajib diaudit, harus

disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 58 Laporan tahunan tersebut ditandatangani oleh semua anggota direksi dan semua anggota dewan komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Yang dimaksud dengan penandatangan laporan tahunan adalah bentuk pertanggungjawaban anggota direksi dan dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal laporan keuangan, perseroan diwajibkan diaudit oleh akuntan public, laporan tahunan yang dimaksud adalah laporan tahunan yang memuat laporan keuangan yang telah diaudit. Dalam hal terdapat anggota direksi ataupun anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan, yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis atau alas an tersebut dinyatakan oleh direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan tersebut dan tidak memberi “alasan secara tertulis”, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Yang dimaksud dengan “alasan secara tertulis” adalah agar RUPS dapat menggunakannya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam memberikan penilaian terhadap laporan tersebut.

58

Pasal 66 UU No. 40 TAhun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


65

Anggota direksi atau anggota dewan komisaris yang tidak memberikan alasan, antara lain, karena yang bersangkutan telah meninggal dunia, alasan tersebut dinyatakan oleh direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada laporan tahunan. 59

1). Kewajiban Laporan Untuk Dividen oleh Akuntan Publik Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit, apabila : a). Kegiatan usaha perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat, seperti bank, asuransi dan reksa dana. b). Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat, antara lain, obligasi. c). Perseroan merupakan perseroan terbuka. d). Perseroan merupakan persero. e). Perseroan mempunya asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000,- atau f). Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud tidak dipenuhi, laporan keuangan tidak disahkan oleh RUPS. Laporan atas hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud disampaikan

secara tertulis kepada RUPS melalui direksi. Neraca dan

laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam satu surat kabar. Maksud pengumuman tersebut adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan kepada masyarakat. Pengumuman neraca dan laporan laba rugi sebagaimana tersebut dilakukan 59



66

paling lambat tujuh hari setelah mendapat pengesahan RUPS. Pengurangan besarnya jumlah nilai sebagaimana dimaksud pada huruf

e ditetapkan dengan peraturan

pemerintah. 60 Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan public untuk diaudit timbul dari sifat perseroan yang bersangkutan. Adapun kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat

tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya

dengan perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.

2). Pertangggungjawaban terhadap Kebenaran Laporan Tahunan Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan

serta

laporan tugas pengawasan dewan komisaris dilakukan oleh RUPS. Keputusan atas pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan ketentuan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar. Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota direksi dan anggota dewan komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan. Laporan keuangan yang dihasilkan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dari aktiva, kewajiban, modal dan hasil usaha dari perseroan. Direksi dan dewan komisaris mempunyai tanggung jawab penuh akan kebenaran isi laporan keuangan perseroan. Anggota direksi dan anggota dewan komisaris dibebaskan dari tanggung jawab apabila terbukti bahwa keadaan tersebut bukan karena kesalahannya. 61

60 61

Pasal 68 UU No. 40 TAhun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 69 UU No. 40 TAhun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


67

C. Pengaturan dan Penggunaan Laba 1). Pengaturan tentang Penggunaan Laba Bersih Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif, yaitu apabila laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan yang telah menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan dimaksud, yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Perseroan membentuk cadangan wajib dan cadangan lainnya. Cadangan yang dimaksud adalah cadangan wajib. 62 Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan oleh peseroan setiap tahun buku yang digunakan untuk menutup kemungkinan kerugian perseroan pada masa yang akan datang. Cadangan wajib tidak harus selalu berbentuk uang tunai, tetapi dapat berbentuk asset lainnya yang mudah dicairkan dan tidak dapat dibagikan sebagai dividen. Sedangkan yang dimaksud dengan “cadangan lainnya” adalah cadangan di luar cadangan wajib yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan perseroan, misalnya, untuk perluasan usaha, untuk pembagian dividen, untuk tujuan sosial dan sebagainya. Ketentuan paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dinilai sebagai jumlah yang layak untuk cadangan wajib. 62



68

Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana tersebut, diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, dibagikan kepda pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

63

Keputusan RUPS dalam ketentuan ini harus memperhatikan kepentingan perseroan dan kewajaran. Berdasarkan keputusan RUPS tersebut, dapat ditetapkan sebagian atau seluruh laba bersih digunakan untuk pembagian dividen kepada pemegang saham, cadangan, dan/atau pembagian lain, seperti tansiem untuk anggota direksi dan dewan komisaris serta bonus untuk karyawan. Pemberian tansiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja perseroan telah dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Yang dimaksud dengan “seluruh laba bersih” adalah seluruh jumlah laba bersih dari tahun buku yang bersangkutan setelah dikurangi akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya. Dalam hal laba bersih perseroan dalam tahun buku berjalan belum seluruhnya menutup akumulasi kerugian perseroan dari tahun buku sebelumnya, perseroan tidak dapat membagikan dividen karena perseroan masih mempunyai saldo laba bersih negatif.

2). Pembagian Dividen Interim Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Pembagian dividen interim ini dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih perseroan tidak menajdi lebih kecil 63

Pasal 71 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


69

daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan perseroan. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan direksi setelah memperoleh persetujuan dewan komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada perseroan. Direksi dan dewan komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim

jika perseroan mengalami kerugian akibat membagikan dividen interim

tersebut. 64 Contoh dividen interim yang harus dikembalikan, misalnya dividen interim yang telah dibagian sebesar Rp. 1.000,- per saham. Perseroan menderita kerugian dan tidak mempunyai saldo laba positif sehingga tidak ada dividen yang dibagikan. Oleh karena itu, yang harus dikembalikan adalah Rp. 1.000,- per saham. Seandainya perseroan menderita kerugian, tetapi perseroan mempunyai laba ditahan (retained earning) dan saldo laba positif sehingga, misalnya, RUPS menetapkan dividen sebesar Rp. 200,- per saham. Karena itu, saham yang harus dikembalikan adalah Rp. 1.000,- dikurangi Rp. 200,- menjadi Rp. 800,-.

3). Dividen yang tidak diambil Dividen yang tidak diambil setelah lima tahun terhitung sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. 64



70

RUPS mengatur tata cara pengambilan dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus tersebut dan dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus tersebut dan dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus dan tidak diambil dalam jangka waktu sepuluh tahun, akan menjadi hak perseroan. Pengambilan dividen ini adalah jumlah nominal dividen, tidak termasuk bunga. Jumlah dividen yang tidak diambil dan menjadi hak perseroan dibukukan dalam pos pendapatan lain-lain dari perseroan. 65

BAB IV TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

65



71

E. Pengaturan mengenai Laba Bersih Perseroan Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Selain laporan tahunan dan penggunaan laba, UU menambahkan Rencana Kerja Tahunan yang harus disusun oleh Direksi sebelum dimulainya tahun buku yang baru. Muatan laporan tahunan yang sekurang-kurangnya dimuat dalam UU No. 1 / 1995 Pasal 56 telah disempurnakan dalam Pasal 66 UU dan laporan keuangannya disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Penyampaian laporan tahunan telah ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir dan harus disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Dalam hal ada anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani dan tidak memberi alas an secara tertulis maka ditegaskan bahwa yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan; Laporan Tahunan yang wajib diaudit akuntan publik selain yang ditentukan dalam pasal 59 ayat (1) UU No. 1 / 1995 ditambah dengan Perseroan Persero, Perseroan yang mempunyai asset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah) atau perseroan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Pasal 68 UU). Kewajiban penyisihan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan wajib yang semula dalam UU No. 1 / 1995 ditetapkan sampai mencapai 20 % (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor tidak disetujui DPR kalau diturunkan menjadi paling sedikit 10 % (sepuluh persen).

F. Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

72

Kebijakan dividen adalah budaya perusahaan. Perusahaan publik di Amerika Serikat memiliki kebiasaan mengumumkan dividen setiap triwulan. Jangan keliru. Pengumuman itu bisa beirisi pembayaran dividen, - yang bisa naik atau turun dibandingkan dengan deividen triwulan lalu - atau pengumuman bahwa perseroan tidak membayar dividen. Dividen memang bukan kewajiban suatu perseroan, walau pun merupakan hak pemegang saham. Ia baru menjadi kewajiban atau hutang setelah Kebijakan dividen adalah budaya perusahaan. Perusahaan publik di Amerika Serikat memiliki

kebiasaan

mengumumkan

dividen

setiap

triwulan.

Jangan

keliru.

Pengumuman itu bisa beirisi pembayaran dividen, yang bisa naik atau turun dibandingkan dengan deividen triwulan lalu atau pengumuman bahwa perseroan tidak membayar dividen. Dividen memang bukan kewajiban suatu perseroan, walau pun merupakan hak pemegang saham. Ia baru menjadi kewajiban atau hutang setelah diputuskan dan diumumkan. Sebelum pengumuman resmi, perusahaan publik di AS tersebut biasanya akan menyebarkan rilis kepada para pemegang saham sebagai signaling process. Dalam rilis semacam itu, biasanya termuat kondisi perseroan terkini, laba per saham triwulanan, naik atau turun dibandingkan triwulan lalu, sebab-sebab kenaikan atau penurunan, perkiraan kinerja triwulan yang akan datang, dan perkiraan dividen yang akan segera diumumkan. Dengan budaya seperti itu, maka besarnya dividen perusahaan publik di Negara ini bukan sesuatu yang sulit untuk diprediksikan. Di Indonesia, perusahaan publik memang diwajibkan Otoritas Pasar Modal untuk menjelaskan Kebijakan Dasar Dividen (KDD) dalam prospektus yang mereka terbitkan dalam rangka initial public offering. Ada perusahaan yang menetapkan KDD stabil dalam rupiah, ada pula yang menetapkan KDD stabil pay out ratio (nisbah antara Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

73

dividen dan laba tahun berjalan) - ini dianut sebagian besar perseroan tbk di sini - dan ada segelintir yang dengan berani menetapkan KDD dengan pertumbuhan stabil dalam rupiah. Otoritas hanya mewajibkan perseroan menjelaskan KDD, teknis bagaimana proses pengambilan keputusan, besarnya, dan cara pembayarannya, diserahkan untuk diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan atau kebijakan perseroan lainnya. Sampai di sini, kebijakan dividen masih merupakan bagian dari budaya perusahaan. Karena itu perusahaan publik di Indonesia, pada umumnya mengumumkan dividen dua kali setiap tahun anggaran. Kebiasaan semacam itu pula yang kemudian menjadi terminologi sendiri di pasar modal, yaitu dengan dikotomi "dividen interim" dan "dividen final". Dividen interim biasanya diputuskan oleh Rapat Direksi di tengahtengah perjalanan tahun anggaran, setelah melihat kinerja perseroan selama semester pertama tahun anggaran. Bagi perseroan terbuka yang tahun anggarannya berakhir 31 Desember setiap tahun, biasanya dividen interim dibayarkan pada triwulan terakhir tahun berjalan. Dividen final diputuskan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan memperhitungkan dividen interim yang telah dibayarkan sebelumnya. Jadi kalau RUPS memutuskan dividen per saham sebesar Rp 250,- dan telah dibayar Rp 100,- sebagai dividen interim, maka dalam dividen final, setiap pemegang saham akan memperoleh sisanya, Rp 150,- per saham. Mayoritas anggaran dasar perusahaan publik yang tahun anggarannya berakhir 31 Desember menetapkan bahwa RUPS Tahunan wajib diselenggarakan sebelum akhir Juni tahun berikutnya. Otoritas Pasar Modal mewajibkan perseroan terbuka itu menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit paling lambat 31 Maret tahun berikutnya, setelah tahun buku perseroan berakhir. Itu sebabnya, dividen final pada Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

74

umumnya diputuskan pada RUPS Tahunan yang diselenggarakan pada bulan-bulan April - Mei - Juni setiap tahun, namun UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas sebagai pengganti UU No. 1 Tahun 1995 mengatur bahwa dividen interim hanya boleh dibayarkan kalau direksi perseroan yakin bahwa perseroan akan memperoleh laba untuk tahun buku yang sedang berjalan. Kalau perkiraan itu meleset, maka dividen yang telah dibayarkan wajib dikembalikan oleh para pemegang saham, dan kalau pemegang saham tidak dapat mengembalikan maka direksi wajib mengganti secara tanggung renteng. Pada umumnya Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sekarang tidak mengatur dengan lengkap tentang pembagian dividen interim, maka kalau mau membuka kemungkinan dibagikan dividen interim, hal ini harus diatur dalam penyesuaian Anggaran Dasar, karena Pasal 72 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha yang juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris suatu Perseroan agar berhati-hati jika akan membagikan dividen interim. Supaya dipastikan bahwa keadaan keuangan Perseroan benar-benar memungkinkan pembagian dividen interim. Hal ini adalah sehubungan dengan Pasal 72 ayat (5) dan (6) UU No. 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebutt, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas kerugian Perseroan.


75

Penegasan dalam Pasal 71 ayat (3), Dividen hanya boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positip. Kemungkinan Perseroan membagikan dividen interim diatur dalam Pasal 72 UU yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No.1 / 1995 dengan ketentuan

kemungkinan untuk membagikan deviden interim diatur dalam

anggaran dasar. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila : a. jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib; b. tdak

mengganggu

atau

menyebabkan

Perseroan

tidak

dapat

memenuhi

kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. c. apabila ternyata pada akhir tahun Perseroan mengalami kerugian maka dividen interim yang telah dibagikan diminta untuk dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Direksi atau Dewan Komisaris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

G. Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris dalam Pembagian Dividen Interim Menurut UU No. 40 Tahun 2007 UU No. 40 Tahun 2007 banyak membawa perombakan besar. Undang-undang ini mengganti UU 1 Tahun 1995 dengan jumlah pasal hampir 160 pasal. Mulai dari pendirian, misalnya. Pengusaha dan notaris perlu memperhatikan jangka waktu pengajuan status badan hukum. Permohonan tersebut dilayangkan kepada Departemen Hukum dan HAM (Dephukham). Jika perusahaan hendak mengubah anggaran dasar (AD) perseroan harus dilakukan dengan membeberkan alasan yang kuat. Misalnya, apakah akan menjadi PT Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

76

Terbuka (Tbk). Sebuah PT Tbk sendiri memiliki beberapa kriteria, misalnya dimiliki oleh 300 pemegang saham serta punya Rp3 miliar modal. Satus Tbk ini efektif sejak didaftarkan ke Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan (Bapepam-LK Depkeu). Kriteria terbuka ini juga bisa dengan cara penawaran saham (offering). Kalau ternyata offering tak dilakukan, perseroan tersebut kembali ke status tertutup. UU No. 40 Tahun 2007 ini juga melarang pengeluaran saham (issue) untuk dimiliki sendiri. Demikian pula oleh anak perusahaannya. Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki oleh perusahaan yang secara langsung maupun tak langsung dimiliki oleh PT tersebut. Ketentuan ini tak susah diterapkan. Memang, menelusuri silsilah perusahaan bagai mengurai benang ruwet. Namun, secara akuntansi, hal tersebut tak mustahil. Semua akan muncul dalam laporan keuangan konsolidasi. UU No. 40 Tahun 2007 ini juga membongkar ketentuan tentang pembelian kembali saham (buy-back). UU lawas masih membolehkan buy-back. Asal, tidak boleh menguasai lebih dari 10 persen dari saham yang dikeluarkan. Lagian, sumber dana buy-back kudu dari laba bersih. UU No. 40 Tahun 2007 UU No. 40 Tahun 2007 ini menambahkan, saham buyback tidak berhak atas suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Saham ini juga tak berhak atas dividen. Selain itu, saham buy-back hanya boleh digenggam oleh perseroan selama tiga tahun. Jika tidak dijualke lain pihak, maka perusahaan harus mengurangi modalnya (penghapusan saham buy-back). Sama halnya dengan Pasal 33 ayat (1) UU Penanaman Modal (UU PM), UU No. 40 Tahun 2007 ini mengharamkan nominee arrangement. Artinya, tidak akan dikenal saham atas tunjuk. “Yang ada hanya saham atas nama. Tak boleh pemegang Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

77

saham menunjuk pihak lain menguasai sahamnya. Dengan kata lain,

siapa yang

memiliki sahamnya, dialah yang diakui sebagai pemegang saham. Selain itu, dewan direksi wajib memperkenalkan rencana kerja kepada pemegang saham. Artinya, mereka wajib menyajikan laporan keuangan setelah 6 bulan tahun buku terakhir di hadapan pemegang saham. Seperti normalnya, UU No. 40 Tahun 2007 ini membolehkan klasifikasi saham. Artinya, perusahaan berhak menerbitkan saham dengan seri berbeda, dalam nominal yang berbeda pula, jadi boleh saja menerbitkan saham seri A, B, C, dan seterusnya. Jenis saham ini hanya ada dua, yaitu saham berhak suara dan saham tak pakai hak suara. Satu saham hanya berlaku satu suara. Jadi tidak ada hak suara terbatas atau saham dengan hak suara istimewa. Semangatnya adalah UUD 1945 Pasal 33. Semua pihak punya kesempatan yang sama, sehingga tak ada hak suara terbatas. Kalaupun memiliki hak khusus, itu hanya untuk pencalonan anggota direksi dan komisaris. Hak istimewa ini bukannya hak veto. Di dalam Pasal 46 ayat (4) UU No. Tahun 1995 dikenal beberapa klassifikasi saham dalam berbagai jenis, yaitu : 66 1. Saham dengan hak suara yang : a.

khusus

b. bersyarat c. terbatas, atau d. tanpa hak suara 2. Saham yang setelah jangka waktu tertentu dapat : a. ditarik kembali. 66

Rachmadi Usman, Op.cit, hal. 104-105.


78

b. ditukar dengan klassifikasi saham yang lain. 3. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima : a. pembagian dividen secara kumulatif. b. pembagian dividen secara non kumulatif. 4. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen dan sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi. Pemegang saham berhak atas dividen. Dividen tersebut disisihkan dari saldo laba bersih positif. Pembagian dividen dapat dilakukan jika sudah balik modal. Artinya, jika akumulasi rugi dari total tahun berjalan bisa ditutup, barulah perusahaan bisa membagi dividen. UU No. 40 Tahun 2007 ini juga mengakui dividen yang dibagi di tengah tahun buku (interim). Dividen interim ini bisa dibagikan asal bisa diprediksi bakal terjadi laba positif di akhir tahun. Kalau ternyata merugi, dividen tersebut wajib dikembalikan. Jika tidak dikembalikan, direksi dan komisaris harus tanggung renteng.

H. Pokok-Pokok Perbedaan antara UU Perseroan Terbatas No. 1 Tahun 1995 dan No. 40 Tahun 2007 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur lebih tegas tentang tanggung jawab direksi dan dewan komisaris. Bahkan UU itu memungkinkan direksi maupun komisaris untuk digugat ke pengadilan oleh pemegang saham, bila keduanya terbukti melakukan kesalahan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Setidaknya, Anda bisa membaca klausulnya dalam tabel di bawah.


79

Sebenarnya, ketentuan tentang tanggung jawab direksi dan komisaris yang ada dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tak jauh beda dengan UU PT yang lama (UU No. 1 Tahun 1995). Namun, dalam UU PT yang baru ini, tanggung jawab itu dipertegas dan disempurnakan. Tujuannya supaya direksi dan komisaris itu tidak main-main dalam menjalankan usaha. Seperti diketahui, lebih dari 13 klausul dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang mengatur tentang tanggung jawab direksi dan komisaris. Walaupun mengatur tanggung jawab secara tegas, namun masih ada pasal lain yang memberi ruang gerak bagi direksi dan komisaris untuk membela diri. Salah satunya diatur dalam Pasal 97. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengatur : Pasal 97 Ayat (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi. Ayat (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan


80

gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan. Pasal 114 Ayat (3) Setiap anggota Dewan Komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ayat (6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat menggugat anggota Dewan Komisaris yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan ke pengadilan negeri. Dalam pasal itu, direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan, apabila dia dapat membuktikan salah satu dari 4 hal yang dikecualikan. Pertama, kerugian yang ditimbulkan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, kedua, direksi telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Ketiga, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan keempat telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Demikian pula dengan tanggung jawab direksi dalam hal terjadinya kepailitan di perusahaan yang dia pimpin, direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab membayar seluruh kewajiban perusahaan yang diputus pailit, asalkan dia bisa membuktikan tidak bersalah dan tidak lalai dalam menjalankan roda perusahaan. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 104, mengatur :


81

Ayat (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut. Ayat (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan. Lantas, apakah semua anggota direksi bisa melakukan perbuatan yang mewakili perseroan? Pada prinsipnya dapat. Hal ini berlaku juga dengan tanggung jawabnya. Semua anggota direksi, bertanggung jawab dan tidak bisa saling menyalahkan bila ada kerugian perusahaan. Komisaris juga harus bertanggungjawab seperti halnya direksi. Pengaturan tentang tanggung jawab komisaris ini adalah hal yang baru, yang sebelumnya tidak diatur dalam UU No. 1/1995. Sama halnya dengan direksi, dalam Undang-Undang No. 40

Tahun

2007

dimungkinkan

juga

bagi

komisaris

untuk

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan atas kerugian perusahaan. UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 114, mengatur : Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

82

Ayat (5) Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan: a. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan Direksi yang mengakibatkan kerugian; dan c. telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. UU No. 40 Tahun 2007 bahkan mengatur adanya komisaris utusan. Sebenarnya komisaris utusan ini sudah lama dikenal di negara lain. Tugas dari komisaris utusan hampir mirip dengan compliance director, yang ada dalam ranah perbankan. Sehingga setiap perusahaan harus mengatur komisaris utusan di dalam anggaran dasar masingmasing. komisaris utusan seperti halnya komisaris yang lain. Bedanya, komisaris utusan lebih rutin di kantor, sehingga dia bisa mengontrol lebih efektif. Oleh karena itu, rapat dewan komisaris menentukan, salah satu diantara mereka untuk menjadi komisaris utusan. Tugasnya, melaksanakan fungsi dari dewan komisaris from day to day. Hanya saja, komisaris ini tidak bisa menindak dalam melakukan pengawasan. Sebab, menurutnya, keputusan mengenai penindakan tetap pada dewan komisaris. Menurut Partomuan, ketentuan lebih lanjut tentang komisaris utusan ini juga akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP). Selain komisaris utusan, dalam UU No. 40/2007 juga dimungkinkan dibentuk komite oleh dewan komisaris dalam melakukan pengawasan. Komite ini meliputi komite audit, komite remunerasi dan komite nominasi. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

83

UU No. 40 Tahun 2007 Pasal 121, mengatur : Ayat (1) Dalam menjalankan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, Dewan Komisaris dapat membentuk komite, yang anggotanya seorang atau lebih adalah anggota Dewan Komisaris. Ayat (2) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada dewan komisaris.

Penjelasan Pasal 121 ayat (1) UU No. 40/2007, meyatakan bahwa yang dimaksud dengan komite, antara lain komite audit, komite remunerasi, dan komite nominasi Aturan yang lebih ketat tentang tanggung jawab direksi dan komisaris ini, ditujukan supaya jelas pakem yang harus dilakukan keduanya, jika dikemudian hari perusahaan yang mereka pimpin kolaps. Berikut ini beberapa perbedaan peraturan mengenai perseroan terbatas berdasarkan KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 dan UU No. 40 Tahun 2007. Perbedaan Peraturan antara KUHD, UU No. 1 Tahun 1995 dan UU NO. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. No

1

2

HAL

KUHD PT adalah tiap tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan suatu perusahaan tidak di bawah satu nama bersama

Undang undang No 1 tahun 1995

PT adalah badan Definisi PT hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian , melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham Tidak ada Tidak ada Tanggung jawab ketentuan tentang ketentuan tentang

Undang undang No. 40 tahun 2007 Badan Huku yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian, melakuka kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham Adanya tanggung jawab social dari


84

social lingkungan

3

dan tanggung jawab social dan lingkungan yang harus dilakukan oleh PT

tanggung jawa social dan lingkungan yang harus dilakukan oleh PT

Kedudukan Rapat Pemeriksaan dan Rapat Umum Umum Pemegang pengesahan Pemegang Saham Saham (RUPS) Perseroan merupakan organ terbatas tertinggi dalam dilakukan oleh Perseroan Terbatas para persero

Dalam KUHD ataupun dalam Anggaran Dasar tidak mengharuskan adanya organ Komisaris. Kalaupun ada Komisaris merupakan organ Perseroan Terbatas yang bertugas mengawasi pengurus saja

Komisaris merupakan organ perseroan Terbatas yang melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada Direksi.

4

Komisaris

5

Perubahan Anggaran Dasar

Tidak ada ketentuan tentang perubahan Anggaran Dasar.

Perubahan Anggaran Dasr Perseroan Terbatas harus mendapatkan persetujuan menteri

6

Stuktur Permodalan

Tidak ada ketentuan tentang jumlah modal dasar. Modal yang ditempatkan

Modal dasar Perseroan Terbatas paling sedikit Rp. 20.000.000,- (pasal 25 ayat (1)). Modal yang

perusahaan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya Rapat Umum pemegang Saham mempunyai kedudukan yang sama dengan Direksi dan Komisaris dalam Perseroan Terbatas. Komisaris merupakan bagian dari Dewan Komisaris. Di mana Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan terbatas yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Direksi

Perubahan Anggaran Dasar perseroan yang telah dinyatakan Pailit, tidak dapat dilakukan. Kecuali dengan persetujuan Kurator. Modal dasar Perseroan terbatas paling sedikit Rp. 50.000.000,- (pasal 32 ayat(1)). Modal yang


85

7

Jangka waktu kewenangan Komisaris dalam hal Penambahan modal

8

Ketentuan Saham tanpa nilai Nominal

9

Temapat diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham ( RUPS)

10

Permintaan penyelenggaran

paling sedikit 20% dari modal dasar. Modal yang di setor paling sedikit 10% dari modal yang ditempatkan. Tidak ada ketentuan tentang jangka waktu ( RUPS) dapat menyerahkan kewennangan kepada komisaris dalam hal Penembahan modal Tidak ada ketentuan tentang saham tanpa nilai nominal

ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal yang disetor paling sedikit 50% dari modal yang ditempatkan.

ditempatkan paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal yang disetor paling sedikit 100% dari modal yang ditempatkan

RUPS dapat menyerahkan kepada Dewan Komisaris dalam hal Penambahan modal untuk jangka waktu paling lama 5 tahun

RUPS dapat menyerahkan kepada Dewan Komisaris dalam hal Penambahan modal untuk jangka waktu paling lama 1 tahun

Saham tanpa Kemungkinan nominal tidak bisa pengeluaran saham di keluarkan tanpa nilai nominal di dalam peraturan perundang undangan di bidang pasar modal. Tempat diadakan RUPS diadakan di Rapat Umum tempat kedudukan Pemegang Saham ( Perseroan, tempat RUPS) di tempat perseroan kedudukan melakuakn perseroan/ tempat usahanya, ditempat perseroan kedudukan di mana melakuakn saham perseroan di dan kegiatan usahanya. catatkan tempat diadakan dapat di manapun di wilayah Indonesia jika seluruh pemegang saham menyetujuinya secara bulat

Pemberitahuan segala keuntungan atau kerugian dsapat dilakuka dalam suatu rapat umum, baik dengan mengirimkan suatu daftar untung/ rugi terhadap tiap tiap persero ( pemegang saham )/ atau membuat daftar perhitungan sementara dan di umumkan kepada semua persero Para pengurus Pemegang saham Dewan harus tiap tiap dapat meminta dapat

Komisaris meminta


86

11

12

13

Rapat Umum tahun sekali Pemegang Saham memberitahuka ( RUPS) segala keuntungan dan juga kerugian yang di peroleh kepada semua persero

penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi atau Komisaris

penyelenggraan rapat Umum Pemegang Saham kepada Direksi

Dalam hal Pengambilan Pengambilan keputusan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tecapai, maka keputusan di ambil berdasarkan suara terbanyak dari pada pemegang saham Orang yang tidak Tidak ada dapat menjadi ketentuan tentang Anggota Direksi Orang yang tidak dapat menjadi Anggota Direksi. Anggaran Dasar menentukan bahwa yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia KUHD tidak menyebutkan secara tegas bahwa PT didrikan berdasarkan perjanjian, dan PT didirikan oleh Dasar pendirian 2 (dua) orang Perseroan atau lebih. Dalam Terbatas praktek yang berlaku KUHD

Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak biasa dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah

Dalam hal Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Keputusan adalah sah jika di setujui lebih dari ½ bagian dari jumlah saham yang dikeluarkan

Orang yang pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dalam waktu 5 tahun sebelum pengangkatan tidak dapat dijadikan Direksi

Orang yang pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara

Dalam undang undang ini disebutkan secara jelas bahwasannya PT didirikan berdasarkan perjanjian ( Pasal 1 ayat 1). PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih ( pasal 7 ayat (1) ). Undang

Dalam undang undang ini disebutkan secara jelas bahwasannya PT didirikan berdasarkan perjanjian ( Pasal 1 ayat 1). PT didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih ( pasal 7 ayat (1) ). Undang


87

menganut prinsip perjanjian pada waktu pendirian PT, sehingga harus didirikan oleh 2 (dua) orang , sedangkan setelah PT disahkan dianut prinsip institusi sehingga pemegang sahamnya dapat menjadi 1 ( satu) orang ( pemegang saham tunggal)

undang ini scara konsisten mempertahankan komposisi tersebut, dalam hal setelah PT disahkan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang , dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. Dalam hal setelah lewat 6 (enam) bulan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi BUMN

undang ini scara konsisten mempertahankan komposisi tersebut, dalam hal setelah PT disahkan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang , dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain. -Dalam hal setelah lewat 6 (enam) bulan pemegang saham kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan atau kerugian perseroan dan pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas permohonan pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih, tidak berlaku bagi Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Negara atau perseroan yang


88

mengelola bursa efek, lembaga kliringdan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian , dan lembaga lembaga lain sebagai mana di atur dalam Undang Undang tentang pasar modal. 14

15

PT Tertutup dan PT Terbuka

Dalam KUHD dan Anggaran Dasar perseroan tidak mengatur

untuk menutup kerugian, Penggunaan Laba Perseroa dapat membentuk dana cadangan ( Pasal 48 KUHD), akan tetapi KUHD dan Anggaran Perseroan tidak menetukan secara tegas jumlah minimal penyisihan laba bersih untuk cadangan. Pembagian keuntunga dibagi menurut cara yabg ditentukan

Dalam Undang Undang ini mengatur walaupun tidak secara tegas bahwa PT dibagi atas Pt Tertutup dan PT Terbuka. Dan untuk PT Terbuka setelah “ nama Perseroan” ditambah singkatan kata “Tbk”. Dalam Undang Undang ini, setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. penyisihan dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang kurangnya 20 % dari modal yang ditempatkan. penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk

Dalam Undang Undang yang baru mengatur walaupun tidak secara tegas bahwa PT dibagi atas Pt Tertutup dan PT Terbuka. Dan untuk PT Terbuka setelah “ nama Perseroan” ditambah singkatan kata “Tbk”.

Dalam Undang Undang yang baru, setiap tahun buku, Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan. Kewajiban penyisihan berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif penyisihan dilakukan sampai cadangan mencapai sekurang kurangnya 20 % dari modal yang


89

16

Penggabungan, Peleburan , Pengambilalihan dan pemisahan

oleh rapat Umum Tahunan pemegang Saham . Keuntungan yang dibagikan sebagai Deviden yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayar, menjadi milik Perseroan. Pembagian keuntungan dibagi menurut cara yang ditentukan oleh Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham

cadangan di putuskan oleh RUPS. Setelah lima tahun Deviden yang tidak di ambil di masukan ke dalam cadangan yang diperuntukan untuk itu.

ditempatkan. penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan di putuskan oleh RUPS. Setelah lima tahun Deviden yang tidak di ambil di masukan ke dalam cadangan khusus.

KUHD tidak mengatur. Dalam anggaran Dasar, tata cara yangdipakai dalam praktek berpedoman kepada: Surat Bank Indonesia tanggal 12 desember 1972 No. 5/04/UUPB. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 25 maret 1989 No. 278/ KMK-01/1989. UndangUndangNo. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam Undang Undang ini mengatur mengenai masalah Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan. Penggabungan dan Peleburan yang terjadi karena hukum yang kita kenal dengan istilah Juridische fusie atau Juridical merger diatur dalam pasal 107 ayat (2). Pelaksanaan lebih lanjut di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Dalam Undang Undang ini mengatur mengenai masalah Peleburan, Penggabungan dan Pengambilalihan. Tetapi tidak mengatur tentang pemisahan. Pengambilalihan sahan Perseroan lain langsung dari pemegang saham tidak perlu didahului dengan membuat rancangan pengambilalihan, ttetapi dilakuka langsung melalui perundunga dan kesepakatan oleh pihak yang aka mengambil alih


90

Peraturan mengenai Modal.

17

18

Tanggung jawab pemegang saham dan penerobosan tameng badan hukm (piercing the corporate veil)

Pasar

KUHD mengatur bahawa pemegang saham tidak bertanggung jawa untuk lebih daripada jumlah penuh saham saham itu (Pasal 40 ayat (2)). KUHD tidak mengatur tentang penerobosan tameng badan hukum. Bubar demi hukum karena perseroan menderita kerugian sebesar 75% ( pasal 47). Di bubarkan oleh Pembubaran dan Menteri likuidasi kehakiman emi Perseroan kepentingan Terbatas umum dalam hal pengesahan Perseroa di gantungkan pada suatu syarat ( pasal 37 ayat (3)) dan apabila pengesahan Perseroan diberikan dengan tak bersyarat. Pembubaran oleh menteri kehakiman dapat di lakuakan

Selain bertanggung jawab pemegang saham yang terbatas sampai dengan nilai jumlah saham yang telah di ambilnya ( pasal 3 ayat (1)) juga penerobosan tersebut dengan lasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2).

Pasal 114 mengatur tentang dengan jelas pembubaran perseroa karena: Keputusan RUPS. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir. Penetapan pengadilan. Menteri kehakiaman juga tidak dapat membubarkan Perseroan, yang dapat membubarkan Perseroan adalah Badan Peradilan.

engan pemegang saham dengan tetap memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan yang diambil alih. Selain bertanggung jawab pemegang saham yang terbatas sampai dengan saham yang telah di milikinya ( pasal 3 ayat (1)) juga penerobosan tersebut dengan lasan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 ayat (2).

Pasal 142 mengatur tentang dengan jelas pembubaran perseroa karena: Keputusan RUPS. Jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah berakhir. Penetapan pengadilan. Putusan Pengadila Niaga. Karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan Pailit berada dalam keadaan Insolvensi. Dicabutnya izin usaha Perseroan.


91

setelah mendengar pendapat Mahkamah Agung. Dalam KUHD diatur tiap perseroan yang dibubarkan harus di bereskan oleh pengurusnya, kecuali dalam akta telah diatur suatu tata cara pemberesan yang lain (pasal 56).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Kesimpulan yang dapat disampaikan dalam skripsi ini adalah : 1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan, laba bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. Kewajiban penyisihan untuk cadangan berlaku jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif, yaitu apabila laba bersih perseroan dalam tahun buku Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

92

berjalan yang telah menutup akumulasi

kerugian perseroan dari tahun buku

sebelumnya. Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor. Cadangan dimaksud, yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud, hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain. Perseroan membentuk cadangan

wajib dan cadangan lainnya.

Cadangan yang dimaksud adalah cadangan wajib.

Penggunaan laba bersih

termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana tersebut, diputuskan oleh RUPS. Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan, dibagikan kepda pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Dividen hanya boleh dibagikan apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

2.

Pada umumnya Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku sekarang tidak mengatur dengan lengkap tentang pembagian dividen interim, maka kalau mau membuka kemungkinan dibagikan dividen interim, hal ini harus diatur dalam penyesuaian Anggaran Dasar, karena Pasal 72 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 menetapkan bahwa Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila : a. jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;


93

b. tdak mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. c. apabila ternyata pada akhir tahun Perseroan mengalami kerugian maka dividen interim yang telah dibagikan diminta untuk dikembalikan dan apabila tidak dikembalikan maka Direksi atau Dewan Komisaris yang bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

3.

Tanggung jawab direksi dan komisaris sehubungan dengan pembagian dividen interim diatur Pasal 72 ayat (5) dan (6) UU No. 40 Tahun 2007 yang menentukan bahwa jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas kerugian Perseroan.

B. Saran Saran yang dapat dikemukakan dalam skripsi ini, adalah : 1.

Seluruh organ perseroan terbatas khususnya direksi dan dewan komisaris agar benar-benar

mengetahui

seluk-beluk

peraturan

perundang-undangan

yang

berkaitan dengan perusahaan, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, agar direksi dan komisaris tidak salah dalam merumuskan kebijakan perusahaan, sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. 2.

Direksi atau anggota Dewan Komisaris suatu Perseroan agar berhati-hati jika akan membagikan dividen interim. Dalam hal ini adalah memastikan bahwa keadaan


94

keuangan Perseroan benar-benar memungkinkan pembagian dividen interim. Karena jika setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Jika pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim tersebut, maka Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara renteng atas kerugian Perseroan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU/MAKALAH ADP, A. Chadary,

Beberapa Catatan Mengenai Pengaturan Perseroan Terbatas

dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Majalah Orientasi Pembinaan dan


95

Pengembangan Hukum dan Kemasyarakatan Nomor 4 Tahun XXII, Banjarmasin : Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Amanat,

Anisitus, Pembahasan Undang-Undang Perseroan Terbatas 1995 dan

Penerapannya dalam Akta Notaris, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996. Black, Henry Campbell, 2000, dalam Widjaya, I.G. Ray, Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Edisi Revisi, Jakarta : Megapoin Kesaint Blanc, 2002. Budiarto, Agus, Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002. Dirdjosisworo, Soedjono, Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-Bentuk Perusahaan (Badan Usaha) di Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1997. Fuady, Munir, Perseroan Terbatas Paradigma Baru, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003. Ginting, Jamin, Hukum Perseroan Terbatas(UU No. 40 Tahun 2007), Bandang : Citra Aditya Bakti, 2007. Hasnati, Analisis Hukum Komite Audit Dalam Organ Perseroan Terbatas Menuju Good Corporate Governance, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22, No. 6, Tahun 2003. Muhammad, Abdul Kadir, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993. Pramono, Nindyo, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Dalam Kaitannya Dengan Peraturan Hukum di Bidang Ekonomi dan Usaha Melikuidasi KUHD secara Keseluruhan, Makalah disajikan pada Seminar Regional Pelaksanaan UndangUndang Perseroan Terbatas bagi Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, Banjarmasin, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNLAM bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, 1995. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

96

--------------------------, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Pengurus PT (Bank) Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 3, Desember 2007. Prasetya, Rudhy,

Kedudukan Mandiri dan Pertanggungjawaban dari Perseroan

Terbatas, Surabaya : Airlangga University Press, 1983. Purwosutjipto, HMN, Pengertian Pokok Hukum Dagang, Jakarta : Djambatan, 1995. Simamora, Henry, Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis, Jakarta : Salemba IV, 2000. Sjahdeini, Sutan Remy,

Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Jurnal

Hukum Bisnis Volume 14, Jakarta : Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2001. Soetrisno, Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Yogyakarta : Ekonisia FE UI, 2003. Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitan Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998. Sutjipto, Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme Pengurus Perseroan Terbatas. Makalah disajikan pada Seminar Regional Prediksi Pelaksanaan Undang-Undang Perseroan Terbatas bagi Perkembangan Dunia Usaha di Indonesia, Banjarmasin, Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UNLAM bekerjasama dengan Ikatan Notaris Indonesia Cabang Kalimantan Selatan, 1995. Tumbuan, Fred B.G., Fiduciary Duties Direksi Perseroan Terbatas Menurut UndangUndang No. 1 Tahun 1995, Newsletter No. 23, Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum, 2001. Usman, Rachmadi,

Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, Bandung :

Alumni, 2004. Asidoro Sabar Parsaulian : Tanggung Jawab Direksi Dan Dewan Komisaris Dalam Pembagian Dividen Interim Berdasarkan UU NO. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, 2008. USU Repository © 2009

97

B. INTERNET Muljadi, Kartini Hal-Hal Yang Perlu Diketahui Pelaku Usaha Mengenai UU No. 40 Tahun

2007

tentang

Perseroan

Terbatas,

diakses

dari

situs

:

http://www.tmk.co.id/portal tanggal 28 Juli 2008. Pajak Penghasilan atas Dividen, diakses dari situs : http://www.dudiwahyudi.com/?p=53. Taqyuddin Kadir, Perseroan Terbatas di Indonesia diakses dari situs : http://www.taqlawyer.blogspot.com/2006_09_01_archive.html).

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) UU Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal


TANGGUNG JAWAB DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DALAM PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM BERDASARKAN UU NO. 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS SKRIPSI

Recommend Documents