I
SALINAI{
,
KEPUTUSAN
I'JENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBIIK INDONES]A NOMoR
o35/u/1993
TENTANG
GEI,AR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN TINGG]
MENTERI PtrNDTD]KAN DAN KEBUDAYAAN
t'4enimbang
: bahwa sebar;ai pelaksanaan ketentuan Bab VII Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendi-dikan
Tinggi
Mengingat
dipandang perlu menetapkan gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi;
: 1, Undang-undarrq Nomor 2 Tatrun I9B9; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990; 3. Keputusan Presiden Republik fndonesia : a. Nomor 44 Tahun L914; b. Nomor 15 Tahun 7984t yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden
Republik
lndonesia Nomor 67 Tahun 7992t c. Nomor 54lM Tahun 1988; .
S. I(eputusan Menteri Pendldikan dan Kebudayaan a. Nomor 0222c/A/L980 tanggal 11 September 1980; b. Nomoi o616/u/1991 tanggal 20 Desember 1991; Memper:hatlkan : 1. Sural- Dlrektur Jenderal Pendldikan Tinggi Nomor 113 /D/T/1993 tanggal 25 ilanuari L993;
2. Hasil Rapat Kerja Nasional Rektor /Ketta/Direktur Perguruan Tlnggi Negeri dan Koordinator Koordinasi Pergruruan Tinggi Swasta di 1i-ngkungan Departemen Pendi-dikan dan Kebudayaan se Indonesia tanggal 1B sampai dengan tanggal 20 November 1992 dl Jakarta. MEMUTUSKAN: t4enetapkan
;
KEPUTUSAN I4ENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK ]NDONESIA TEL]TANG GELAR DAN SEBUTAN LULUSAN PERGURUAN
T]NGGI
,
BAB
I
KETENTT]AN UMUM
VI
Pasal Dafam Keputusan
1
ini yang dimaksud dengan
:
1. Gelar akaclemik adalah gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarbkan pendidikan akademik' 2. Sebutan profeslona1 adalah sebutan yang diberikan kepada -Iulusan perguruan tingqi yang menyelenggarakan pendidikan profesionaf . 3. Sebutan profesi adalah sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memifiki gelar akademik yang telah menyelesaikan program keahlian atau profesi bidang tertentu' 4. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan. 5. Pendidikan profesional adalah pendidlkan yang dlarahkan pada kesiapan penerapan keahLian tertentu
5. Program studi adalah kesatuan fencana belajar sebagal pedontan
Penye
lenggaraan pendidikan akademik dan/ atau profesional yang di sei- engga-
rakan atas dasar suatu kurikulum yanq ditujukan agar mahasiswa dapat menquasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
7. Menteri adafah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. B, Dlrektur Jencleral adalah Direktur,Jencleral PendidTlihri-Tih$qi.' Pasal 1)
2
. Penetapan jenis gelar akademik, sebutan profesional- dan sebutan profesl didasarkan atas bidang keahlian.
2). Bidang keahlian sebagaimana dimaksud clalam ayat (1) untuk gelar akadenrik rnerupakan program studi dan/atau pengelompokan program s
tudi-
,
3). Bidang keahlian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) unt.ul( sebutan profesional merupakan program studi Pasal
3
1). GeIar alcademik, sebutan profesional dan sebutan profesi yang diberi kan kepacla lufusan perguruan tinggi dicantumkan dafam ijazah. 2). Dalam ijazah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicanturnkan pula rlama bldanq keahlian dan program studi yang belsangkutan secara lenqkap
,
BAB 1I
?
GELAR AKADEMIK, SEBUTAN PROEES]ONAL DAN SEBUTAN PROFBSI
Pasal
4
1). yang berhak rnenggunakan gelar akademik adafah lulusan pendidlkan akademik dari sekolah Ti-nggi, Instltut atau universitas. Zl. yang berhak menqgunakan sebutan profesionaf adalah lu1usan Pendldikan profesionat dari Akademi,Politeknik,Sekolah Tj-nqgi, lnstitut atau Universitas. 3). yang berhak memberj-kan sebutan profesi adal-ah seseorang yang memiliki gelar akademlk dan tefah meriyelbsaikan program keahflan atau profesi dalam bidang tertentu' Pasal
5
1). Yang berhak memberikan gelar akademlk adal-ah Sekolah Tinggi, lnstitut atau Universitas yang memenuhi persyaratan, sesuai dengan keLentuan perundang-undangan yang berlaku. 2\. Yang berhak meriberlkau sebutu., p.of.uional adafah Akademi, pofiteknik, sekolah Tlnggi, Institut dan unlversitas yang memenuhi persyaratan, sesuai dengart ketentuan perundang-undangan yang berfaku. BAB
IlI
JENIS GELAR AKADEMIK
PasaI Gel-ar akademik terdlri
6
atas Sarjana,Magister dan Doktor. Pasaf
7
(1) Jenis gelar akademik Sarjana dan bidang keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan j.ni. 12) Jenis qelar akademik Magister dan bldang keahlian serta singkatannya adalah sebagaimana tercaltturn dal,am Lampiran II Keputusan ini.
(3) Jenis gelar akademik dan bidang keahlian serta singkatannya yang belum tercantum dalam Lampiran I dan I1, akan ditetapkan olel-l Direktur Jenderaf. Pasaf
B
penggunaan gefar akademik dan bidang keahlian untuk sariana dart [4agi
ster
dalam ber-rtuk singkatan dltempatkan di belal
Pasal v''
.9
Gelar akadernlk Doktor disingkat Dr. ditempatkan di depan nama yang berhak aIas qe]-ar yang bersangkutan. BAB IV
.]ENIS SEBUTAN PROFESIONAI
Pasaf
10
atas sebutan profesional untuk lulusan Sebutan profesionaf terdiri Program DipJ-oma dan sebutan profesional untuk lulusan Program Spesialls.
Pasaf 11 Penggunaan sebutan profesionaf dalam bentuk singkatan dltempatkan dibelakang nama yang berhak atas sebutan profesional yang bersangkutan.
Pasal
12
(1) Sebutan profesional -Iufusan Program Diploma terdiri 1. 2. 3. 4.
Ahli Ahli Ahli AhIl
atas:
Pratama untuk Program Dlpfoma I dlsingkat A.P. untuk Program Diploma II disingkat A.Ma. Madya untuk Progtram Diploma I,II disingkat A.Md. untuk Program Diploma IV disingkat A. Muda
(2) Sebutan profesio.,al 1u.l-usan Program Spesialis terdirl atas ialis disingkat Sp untuk fulusan Program Spesialis f dan Spesialis disingkat Sp.U untuk.fu-lusan Program Spesialis II.
Spes
Utama
(3) Singkatan sebutan profesional dan nama bidang keahlian sebagaimana dirnaksrrd dalam ayat (1) dan (21 dltempatkan dl belakang nama yang berhak atas sebutan tersebut. 14) Bidang keahlian sebagaimana dimaksud ddlam ayat (3) adalah sama dengan nama program studi yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Pendi.dikan Tinggi. BAB V
JENIS SEBUTAN'PROEES]
'Pasaf
13
(1) Seorang Sarjana yang telah menyelesaikan program pendidikan keahlian untuk profesi tertentu,berhak menggunakan sebutan profesi. (21 Jenis sebutan profesi La.i.n III,
sebagaimana tercantum dalam lampiran
(3) Jenis sebutan profesi dan bidang keahlian yang belum tercantum pada
larnpiran fIf akan dlterapkan oleh Dlrektur rfenderal- dengan memperhatikan usuf dan pertimbangan prganisasi profesi yang diakui Pemerintah.
L
(4) Penggunaan sebutan profesi dimaksud dalam ayat (21 ayat (3) ditempatkan setelah""b-g.r*"na gelar akademlk Sarjana.
dan
BAB VT' SYARAT PEMBERTAN GELAR
AKADEI{IK DAN SEBUTAN PROFES]ONAL
Bagian Pertana
Syarat Pemberlan Gelar Akademik dan Sebutan Profesional Pasal
14
Syarat pemberian gelar akademj-k, sebutan profesional dan sebutan
profes i
adalah: 1. Telah menyelesaikan semua kewali_ban dan,/atau tuqas yang
dibebankan dal-am mengikuti suatu program studi baik rjntuk pendidikan akademik maupun pendldlkan profesionaf sesuai dengan ketentuan yang berl-aku;
2. Tel-ah meuyelesaikan kewajiban admlnlstrasi dan keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai- ketentuan yanq ber]aku,. 3. Te-Iah dinyatakan lufus dari perguruan tinggi'*iin"* menye
--
lenggarakan
pendidikan akademik dan/atau profesional. BAB VTI GELAR DOKTOR KEHORI'4ATAN
Pasaf
15
Gelar Doktor Kehormatan (Doctor Honoris Causa) dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa fuar biasa bagi ilmu
pengetahuan, t eknologi-, kebudayaan, kemasyarakatan dan,/atau kemanusiaan. Pasa-L 16
(1) Syarat bagi calon penerima gelar Doktor Kehormatan adalah: 1. ltiemiliki gelar akademik sekurang-kuranqnya Sarjana. 2. Berjasa l-uar blasa da-Iam pengembangan suatu dislplln ilmu pengetahuan, teknologi-, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan.
(2) Syarat perguruan tinggi yang dapat memberikan gelar Doktor Kehormatan adalah universiEas dan institut yang memiliki wer,renang menyelenggarakan Program Pendldlkan Doktor berdasarkan surat Keputusan Menteri.
i"1
Pasal 17 , (1) Pemberian gelar Doktor Kehornratan dapat diusufkan oleh senat yang fakuftas dan dlkukuhkan oleh senat universitas/institut memlfiki wewenang, l2l
pemberian ge.Iar Doktor I(etrormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) dlajukan oleh Rektor kepada Menteri dengan disertai pertimbangan lengkap atas karya atau jasa yang bersangkutan,untuk memperoleh persetujuan Menteri. UsuJ-
(3) Usul dan pertimbangan pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagalmana dirnaksud dalam ayat (2) berslfaL rahasia. Pasal
1B
(1) Pemberian gelar Dokl-or Kehormatan hanya dapat dilakukan apabila men-
dapat persetujuan Menteri.
12\ Pemberian gelar Doktor Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di-Iaksanakan sesuai derigan tatacara yang berlaku di Univers itas / j-nstitut yang bersanqkutan Pasal-
19
GeIar Doktor Kehormatan, dlslrigkat Dr (H.C) ditempatkan dldepan penerima hak atas gelar tersebut.
nama
BAB VI]T KETENTUAN LAIN
Pasaf
20
Pergur:uan Tinggi yang tidak memenuhi persyaratan sesuai clengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dibenarkan memberikan
sebutan profesl dan,/atau gelar
gelar akademik, sebutan profesional, doktor kehormatan, Pasal-
21
(1) Gel,ar akademik dan/atau sebutan profesional yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dicabuL atau ditiadakan oleh slapapun. (2) I{eabsahan perolehan gelar akademik dan/atau sebutan profesiona} sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditlnjau kem}afi karena alasan akademlk.
t t F
I i
t.,
(3) Pelaksanaan ketentuan sebaqaimana dimaksud daram ayat (2) diatur ofeh Direktur Jenderal. pasal
22
Penggunaan geJ-ar akademik dan/atau sebutan profesional yang tidak sesuai dengan Keputusan inj- dlkenakan ancaman pidana seperti dimaksud dalam Pasa] 55 dan Pasa-r 56 undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Naslonaf.
pasal
23
(1) Gel-ar akademik dan sebutan profesionar yang di-berikar-r of eh perguruan binggi di luar neqeri digunakan sesuai pola dan cara pemakaian yang berlaku di negara yang bersangkutan dan tidak dibenar:kan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan menjadi gerar akademik dan,/atau sebutan profesiona] sebagairnana diatur dalam Keputusan ini, (2) Gelar akaderni-k dan sebutan profesional yang diberikan oreh
pergurual)
cinggi di luar negeri perlu pengesahan dari Departemen pendldikan dan Kebudayaan (3) Gelar akademik dan sebutan profesionaf fulusan perguruan tinggi dl rndonesia tidak dibenarkan untuk disesuaikan dan/atau diterjemahkan men;adi gelar akademik dan/atau sebutan profesional yang diberikan oleh perguruan tinggl dl fuar negeri. P
asal
24
Gelar akademik dan sebutan profesional yang dapat diberikan oJeh perguruan tlnggl di lingkungan Departemen PerLahanan dan Keamanan dj-tetapkan dalam ketentuan tersendlri. BAB IX KETENTUAN PERALTHAN
Pasal
25
(1) Gerar akademik dan sebutan profesional seperti diatur dalam
Keputus-
an 1ni berlaku sejak clitetapkan. l2l Gefar akademik yang diberikan ol-eh perguruan tinggi d-i- dalam negeri seberum Keputusan 1ni- berlaku dapat tetap dipakai sebagaimana
adanya,
Pasal
26
Keputusan 1ni mufai berlaku pada tanggal ditetapkan
t T
t t i. i! I
i I
:
Ditetapkan di Jakarta
.;t1
pada tanqga_I 9 Februarl 1993
I I
I\TENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
I
trd. Euad Hasan
Salinan keputusan ini disampaikan kepacla
:
1. sekretaris Jenderar Departemen pendidlkan dan Kebudayaan, - fnspektur Jenderaf Departemen pendidikan dan Kebudayaan, 3. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen pendidikan 2
Kebudayaan,
4
'
5.
dan
Kepara Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaa. Departemen pendidikan dan I(ebudayaan, semua sekretaris Dlrektorat .renderal , rnspektorat ,Jencleral. dan
Badan
6' 1. B' 9. 10. 11.
Pene-rltian dan pengembangan pendidika, dan Kebudayaan. Kepala Kantor w-itayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dl Propinsi_ , Semua Koordinator Kgordinasl perguruan Tingqi Swasta, semua Rektor universitas, Tnstitut, Ketua s"tol.r, Tinggi, Direktur Akademi- daran tingku,gan Departemen pendidlkan aan renuoayaan, semua Kepala Bird, rnspektur, Direktur dan Kepala pusat oi rinqkungan Departemen pendidikan dan Kebudayaan, Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat f dl fropinsi, Komisi IX DpR-Rf. Semua
.
Safinan sesuai denqan aslinya Biro Ilukum dan Hubungan l4asyarakat Departemen Pendldlkan dan Kebudayaan Kepala Baglan Penyusunan Rancangan Peraturan perundang-undangan Mard-iah
NrP 130344753
LAMP]RAN ] KEPUTUSAN MENTER] PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 036/U/1993 TANGGAL 9 FEBRUART 1993
.]ENIS GELAR AKADEI'IIK SARJANA
No.
KeJ-ompok Program
Studi
Gelar Akadernik
Sing katan
Urut 1.
Sastr:a
2..
Hukum
3. 4.
Ekonomi
q
5.
1. B.
9,
10. 11.
,Sastra
Kedokteran Kesehatan Masyarakat
Sarj Sarj Sarj Sarj Sarj Sarj Sarj Sarj
I(edokteran Gigi Pertanian Teknologi Pertanian
Sarj ana Kedokteran Gigi Sarj ana Pertanian Sarj ana Teknologl Perta-
Ifmu Polltik Ifmu Sosial Psi kologi
ana
ana Hukum ana Ekonorni ana Ilmu Politik ana Ilmu Sosial ana Psikologi ana Kedokteran ana Kesehatan Masya-
rakat
S. S. S. H . S. E ,
S. I . P. S. Sos . S. Psi. S. Ked. S.K,M.
s. K.
G.
CD
s. T. P.
ni-an 12. 1?
74. aJ.
76. 7'/
.
18.
19. 20. 27.
Pe t ernakan Peri kanan Kehutanan Kedokteran Hewan Ivlatematikan dan f fmu Pengetahuan Afam Te kni k Komputer dan Informatika Senl Pendidikan
Agama
S.Pt. S.Pi.
Sarj Sarj Sarj Sarj Sarj
ana ana ana ana ana
Peternakan Perikanan Kehutanan Kedokteran Sains
Sarj Sarj Sarj Sarj Sarj
ana ana ana ana ana
Teknl k Komputer Seni Pendidikan
S. Sn. S. Pd.
Agama
s.Ag.
S. Hut Hewan
,
S,K.H.
S,Si. s. T. S.
Kom.
Daftar jenis gelar akademik Sarjana ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pasal 7 ayat (3) Keputusan ini MENTERI. PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
rrd Fuad Flassan
Salinan sesuai dengan asfinya Biro Hukum dan Hubungan lilasyarakat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan Mardiah
NlP 130344?53
