KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
INSTRUKSI DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR :
INST 001 TAHUN 2017 TENTANG
PENINGKATAN KEWASPADAAN DALAM MENGHADAPI MUSIM HUJAN DAN KONDISI VISIBILITY BELOW MINIMA DI BANDAR UDARA SERTA PENANGANAN DAMPAK SEBARAN ABU VULKANIK TERHADAP OPERASI PENERBANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
Menimbang:
a.
bahwa
dalam
penerbangan visibility
rangka
guna
below
meningkatkan
menghadapi
minima
dan
musim
keselamatan hujan,
tanda-tanda
kondisi
sebaran
abu
vulkanik, dipandang perlu melakukan langkah-langkah peningkatan kewaspadaan terhadap gangguan (hazard); b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf
Jenderal
a,
perlu
Perhubungan
Kewaspadaan
Dalam
dikeluarkan
Udara
Menghadapi
Instruksi
tentang Musim
Direktur
Peningkatan Hujan
Dan
Kondisi Visibility Below Minima Di Bandar Udara Serta
Penanganan
Dampak Sebaran Abu Vulkanik Terhadap
Operasi Penerbangan;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan
Pemerintah
Nomor 77
Tahun
2012
tentang
Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
4.
Peraturan
Presiden
Kementerian
Nomor
Perhubungan
40
Tahun
(Lembaran
2015
tentang
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2011
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 171 (Civil Aviation Safety Regulation Part 171) Penyelenggara
Pelayanan
(Aeronautical sebagaimana
Telekomunikasi
Telecommunication telah
diubah
Penerbangan
Service
terakhir
tentang
Provider)
dengan
Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 38 Tahun 2014; 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2009
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil 170 (Civil Aviation Safety Regulation Part 170) tentang Peraturan
Penerbangan Lalu Lintas Penerbangan (Air Traffic Rules); 7.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011
tentang Organisasi dan Tata kerja Kantor Otoritas Bandar Udara;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulation Part 174) tentang
Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information
Service)
sebagaimana diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2016;
9.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (Civil Aviation Safety Regulation Part 139) tentang Bandar Udara (Aerodrome); 10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 94 Tahun 2015
tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 91 tentang Pengoperasian Pesawat Udara (General Operation and Flight Rules; 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi
Perhubungan
dan
sebagaimana
Tata diubah
Kerja
Kementerian
terakhir
dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 86 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 22 Tahun 2015
tentang Peningkatan Fungsi Pengendalian dan Pengawasan oleh Kantor otoritas Bandar Udara;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2016 tentang Tatanan Navigasi Penerbangan Nasional; 14. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP
39
tahun
2015
tentang Standar Teknis
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil -
Dan
Operasi
Bagian 139
(Manual Of Standard CASR - Part 139) Volume I Bandar Udara (Aerodromes);
MENGINSTRUKSIKAN :
Kepada
1.
Penyelenggara Bandar Udara;
2.
Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan;
3.
Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara;
4.
Pimpinan
Unit
Pelayanan
Informasi
Meteorologi
Penerbangan; dan
5.
Pimpinan unit Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.
Untuk
PERTAMA
Dalam
rangka meningkatkan
keselamatan penerbangan
guna menghadapi musim hujan, kondisi visibility below minima dan tanda-tanda sebaran abu vulkanik, dipandang
perlu melakukan kewaspadaan terhadap gangguan (hazard) yang ditimbulkan berupa : a.
terjadinya perubahan arah dan kecepatan permukaan angin secara cepat;
b.
genangan air (water pounding) di permukaan runway;
c.
berkurangnya kekesatan runway (runway friction);
d.
kondisi visibility below minima;
e.
asap akibat bencana kebakaran;
f.
sebaran abu vulkanik (volcanic ash).
KEDUA
:
Pelaksanaan
peningkatan
sebagaimana
dimaksud
keselamatan dalam
penerbangan
DIKTUM
PERTAMA,
melakukan langkah-langkah sebagai berikut : a.
Penyelenggara Bandar Udara : 1.
Segera
melaporkan
kepada
Direktur
Jenderal
Perhubungan Udara bila terjadi gangguan cuaca berupa kondisi low visibility yang berdampak pada penundaan penerbangan (delayed flight), pembatalan penerbangan (cancelled flight) dan perubahan tujuan (diverted);
2. Senantiasa keselamatan
mematuhi
peraturan
penerbangan
dan
dibidang
melaksanakan
Standard Operating Procedures (SOP) sesuai dengan bidang pelayanan yang diberikan secara konsisten; 3.
Melakukan pemeriksaan kondisi runway, taxiway,
apron dan drainase terkait adanya genangan air, rubber deposit, serta meningkatkan inspeksi diluar jadwal yang sudah ada jika diperlukan; 4.
Menginformasikan runway
kepada
penerbangan
keberadaan personel
untuk
air di
pemandu
disampaikan
permukaan lalu
lintas
kepada
pilot
sebagai bahan pertimbangan braking action (good, medium,
poor)
pada
saat
pendaratan,
dengan
terminologi sebagai berikut : a)
DAMP (perubahan warna permukaan yang karena kelembaban);
b)
WET
(permukaan
basah
tetapi
tidak
ada
STANDING WATER); dan c)
STANDING WATER (untuk operasional pesawat udara, lebih dari 25 persen dari luas permukaan
runway (baik di area yang terisolasi atau tidak) tertutup oleh air dengan kedalaman lebih dari 3 mm).
5. Segera menginformasikan kepada personel pemandu lalu lintas penerbangan terkait adanya standing water di permukaan runway, sebelum pesawat udara melakukan pendaratan;
6.
Menyampaikan informasi melalui Notice to Airmen (NOTAM) jika hasil pengukuran kekesatan runway
(runway friction) tidak memenuhi ketentuan; 7. Melakukan
penutupan
dan
penghentian
operasi
bandar udara bila terjadi kondisi standing water di permukaan runway.
b. Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan : 1. harus segera menyampaikan informasi kepada pilot apabila terjadi perubahan cuaca yang signifikan,
khususnya bila saat kondisi low visibility sesuai informasi dari unit pelayanan informasi meteorologi penerbangan.
2.
harus segera menyampaikan informasi keberadaan
air di permukaan runway kepada pilot sebagai bahan pertimbangan braking action (good, medium, poor)
pada
saat
pendaratan
sesuai
informasi
dari
penyelenggara bandar udara.
c. Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara : harus selalu memperhatikan
dan
mentaati
ketentuan
peraturan
perundang-undangan pada saat melakukan lepas landas dan mendarat apabila kondisi visibility below minima. d. Pimpinan
Unit
Pelayanan
Informasi
Meteorologi
Penerbangan agar segera menyampaikan hasil laporan
pengamatan cuaca kepada penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan untuk disampaikan kepada pilot sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan operasi penerbangan.
KETIGA
:
kepada BMKG, PVMBG, penyelenggara bandar udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan dan badan usaha angkutan udara untuk mengantisipasi dampak sebaran
abu
vulkanik
terhadap
operasi
penerbangan
sebagai
akibat
dari
aktivitas
gunung
berapi
dengan
memperhatikan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :
a.
Pimpinan
unit
Pusat
Vulkanologi
dan
Mitigasi
Bencana Geologi, Badan Geologi Kementerian ESDM agar:
1.
Melakukan pengamatan terhadap aktivitas pra
letusan gunung berapi yang berpengaruh dan letusan gunung berapi; dan
2.
Menyampaikan informasi dalam bentuk Volcano
Observatory Notice for Aviation (VONA) kepada Meteorological Watch Office (BMKG), Volcanic Ash
Advisory
Centre,
Unit
Air
Traffic
Services
terdampak dan instansi terkait lainnya apabila
diperlukan melalui media surat elektronik. b.
Meteorological Watch Office (BMKG) agar : 1.
Melakukan
pengamatan
menerus
yang
kondisi
cuaca
mempengaruhi
terus
operasi
penerbangan dalam wilayah tanggung jawabnya; 2.
Menyiapkan Significant Meteorological Information dan
informasi
terkait lainnya
dalam wilayah
tanggung jawabnya; 3.
Memberikan informasi Significant Meteorological
Information dan informasi lain kepada unit Air Traffic Services; 4.
Menyebarkan informasi Significant Meteorological Information;
5.
Memberikan informasi mengenai aktivitas pra
letusan gunung berapi, letusan gunung berapi dan
awan
Significant
abu
gunung
berapi
Meteorological
pada
Information
saat
belum
diterbitkan, kepada unit - unit dibawah ini:
a)
Direktorat (Direktorat
Jenderal
Perhubungan
Navigasi
Udara
Penerbangan
Kantor Otoritas Bandar udara Setempat); b)
Unit Area Control Centre;
c)
Unit Approach Control terkait;
dan
d)
Unit Kartografi terkait;
e)
Unit Air Traffic Flow Management terkait;
f)
NOTAM Office;
g)
Volcanic
Ash
Advisory
Centre
yang
berwenang;
6.
h)
Penyelenggara bandar udara terkait; dan
i)
Badan usaha angkutan udara.
Memberikan informasi adanya pelepasan bahan
radio aktif ke atmosfer yang memuat informasi berisi
lokasi,
pelepasan
tanggal
material
dan
waktu
radioaktif
terjadinya
dan
prakiraan
sebaran material radioaktif di wilayahnya atau wilayah yang berbatasan kepada unit area control centre/flight
information
centre
terkait,
berdasarkan perjanjian kerjasama antara unit pelayanan informasi meteorologi dan unit air
traffic services, serta kepada unit aeronautical information services.
c.
Penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan agar: 1)
Air Traffic Services Unit Terkait (Unit Area Control Centre):
a)
Melakukan pengamatan pada ruang udara terdampak
(airspace
observation)
berdasarkan air report dan visual report; dan b)
Menyampaikan meteorologi/
air report kepada stasiun unit
pelayanan
informasi
meteorologi di aerodrome. 2)
Unit
flow
control
(Unit
Air
traffic
Flow
Management) melakukan kajian Air Traffic Flow Management vulkanik
sebagai
pada
ruang
dampak udara
sebaran
abu
berkoordinasi
dengan Unit Area Control Centre, badan usaha
bandar udara dan badan usaha angkutan udara;
3)
NOTAM Office agar: a)
Menginformasikan
kondisi
ruang
udara
terdampak volcanic ash dan disampaikan
melalui
publikasi
NOTAM
dan/atau Ash
Notice to Airmen (ASHTAM); b)
Harus segera menerbitkan NOTAM sesuai dengan arahan Dirjen Hubud/Menteri; dan
c)
Membuat terdampak
peta
prakiraan
abu
vulkanik
ruang
udara
berdasarkan
informasi awal dari Volcanic Ash Advisory Centre Darwin dan stasiun meteorology/Unit Pelayanan
Informasi
Penerbangan/ setempat
meteorologi
Meteorological Watch Office
(sehingga
pesawat
dapat
menghindari atau reroute dari ruang udara terdampak volcanic ash).
4)
Unit Kartografi membuat alternate air traffic services route (contingency) melalui koordinasi dengan
unit
area
menginformasiannya NOTAM
setelah
control kepada
menerima
centre
dan
user
melalui
informasi
aktivitas
gunung api dari Meteorological Watch Office dan peta prakiraan
ruang udara terdampak abu
vulkanik yang disampaikan oleh NOTAM Office. d.
Penyelenggara Bandar Udara agar : 1)
Melakukan pengamatan lapangan (visual report)
dengan menggunakan perangkat paper test; dan 2)
Menginfromasikan hasil visual report kepada pihak terkait.
e.
Badan usaha angkutan udara agar: 1)
Membuat
safety
risk
assessment
di
jalur
penerbangan dimana terdeteksi abu vulkanik;
2)
Membuat kajian/standard operating procedure saat
penerbangan
di
malam
hari
apabila
terindikasi melalui jalur/wilayah kontaminasi; dan
3)
Melakukan inspeksi pada pesawat udara dan pelaporan Air Report.
f.
Direktur Navigasi Penerbangan: 1)
Melakukan kajian /telaahan atas data - data dukung
berupa
aerodrome
observation
dan
airspace observation; 2)
Memberikan
usulan
rekomendasi
keputusan
terhadap dampak abu vulkanik dan aerodrome
pada ruang udara kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan hasil kajian; 3)
Menginstruksikan
NOTAM
Office
untuk
menerbitkan NOTAM sesuai keputusan Direktur Jenderal; dan
4)
Menyampaikan dan mengkoordinasikan hasil keputusan tersebut kepada stakeholder terkait.
KEEMPAT
Melaporkan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq.
para Direktur di lingkungan
Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara di wilayah masing -
masing atas setiap kondisi
bandar udara yang dapat membahayakan keselamatan operasi penerbangan.
KELIMA
Kepada para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara agar senantiasa melaksanakan pengawasan terhadap
tingkat keselamatan operasi penerbangan di bandar udara sesuai peraturan dan ketentuan.
KEENAM
Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi ini akan diatur lebih lanjut sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
KETUJUH
:
Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal
01 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA ttd
Dr. Ir. AGUS SANTOSO, M.Sc.
Salinan Instruksi ini disampaikan kepada :
1. 2. 3. 4.
Menteri Perhubungan; Menteri Badan Usaha Milik Negara; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
5.
Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6.
Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
7.
Pimpinan unit penyelenggara pelayanan informasi meterologi penerbangan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
8.
Pimpinan
unit
Pusat
Vulkanologi
dan
Mitigasi
Kementerian ESDM;
9. 10. 11.
Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara; Direktur Utama PT. Angkasa Pura I (Persero); Direktur Utama PT. Angkasa Pura II (Persero);
12. 13.
Direktur Utama Perum LPPNPI; dan Pimpinan Badan Usaha Angkutan Udara.
Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
Pembina / (IV/a) 19680704 199503 2 001
Bencana
Geologi,
