STUDI KEUANGAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur
(Skripsi)
Oleh DIKI THANTAWI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
ABSTRAK
STUDI KEUANGAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur
Oleh DIKI THANTAWI
Pemerintahan desa merupakan lembaga pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan di Indonesia, dan karena hal tersebut selama ini kewenangan pemerintah desa banyak dibatasi, bahkan beberapa pemerintah desa hanya menjadi lembaga pelayanan administrasi saja. Salah satu kewenangan vital yang seharusnya dimiliki oleh sebuah lembaga pemerintahan adalah kewenangan pengelolaan keuangan, karena keuangan sebuah lembaga pemerintahan adalah modal penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri, tetapi selama ini kewenangan untuk mengelola sumber keuangan yang cukup seperti yang dimiliki pemerintah provinsi atau kabupaten tidak dimiliki oleh pemerintah desa, tidak ada distribusi fiskal ke desa menyebabkan pemerintah desa tidak berdaya untuk menjalankan fungsi pemerintahan. Tidak berjalannya fungsi pemerintahan desa menyebabkan pembangunan di desa terganggu bahkan berhenti, dan kondisi tersebut menyebabkan aktifitas kehidupan di desa juga ikut terganggu, termasuk tingkat perekonomian masyarakat desa yang kemudian menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan di desa.
Rumusan masalah penelitian ini adalah : “Bagaimana keterbatasan keuangan desa dan implikasinya terhadap pembangunan desa ?”. Tujuan penelitian ini adalah
i
untuk mendeskripsikan penyebab keterbatasan keuangan desa dan menganalisis implikasi keterbatasan keuangan desa terhadap pembangunan desa.
Tipe penelitian ini adalah kualitatif dan jenis penelitiannya adalah deskriptif. Informan dari penelitian ini adalah Sekretaris Desa Labuhan Maringgai, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lampung Timur, Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur, Kepala UPKPNPM Mandiri Kecamatan Lampung Timur dan Masyarakat Desa Labuhan Maringgai.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab keterbatasan keuangan desa selama ini terjadi karena tidak ada kebijakan yang memberikan pemerintah desa sumber pendanaan yang cukup seperti dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa juga tidak diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan asli desa secara mandiri, yang dapat meningkatkan keuangan desa. Keterbatasan keuangan desa tentunya berimplikasi kepada pembangunan di desa, karena tidak ada sumber keuangan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan maka pembangunan di desa banyak yang tidak berjalan dengan baik, yang berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat desa. Secara mendasar ketersediaan keuangan desa yang cukup adalah faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa, karena dengan adanya keuangan desa yang cukup sebagai modal pembangunan maka pembangunan di desa akan berjalan dengan baik. Kata Kunci : Keuangan Desa, Kewenangan Desa
ii
ABSTRACT STUDY OF FINANCIAL IMPLICATIONS OF THE VILLAGE AND RURAL DEVELOPMENT A Case Study in the village of Labuhan Maringgai, District Labuhan Maringgai, East Lampung Regency By Diki Thantawi
The village administration is an institution in the lowest administrative structure of government in Indonesia, and because it has been the government's authority restricted many villages, even some village governments only become an institution of administrative services only. One authority vital that should be owned by a government agency is authorized financial management, due to financial government body is the capital of governance itself, but for this authority to manage financial resources are quite like those of the provincial or district is not owned by the village government , there is no fiscal distribution to the village cause the village government was powerless to conduct government functions. The ineffectiveness of government functions in the development of rural villages led disturbed even stopped, and the condition causes the activities of life in the village was also disrupted, including the economic level of rural communities which then led to increasing poverty in the village.
The problems of this research is: "How does the village of financial constraints and their implications for rural development?". The purpose of this study was to describe the causes of the financial limitations of the village and analyze the implications of the financial limitations of the village the village development.
iii
This type of research is qualitative and what kind of research is descriptive. The informant of this study was the village secretary Labuhan Maringgai, Head of Community Empowerment and East Lampung Regency Village Government, Head of Statistics East Lampung District, Head of UPK-PNPM Mandiri District of East Lampung and the Village Community Labuhan Maringgai.
The results of this study indicate that the cause of the financial constraints the village for this to happen because there is no policy that gives the village government funding sources are sufficient as balance funds received by the district and the city, and village governments were also given the authority to manage sources of revenue the village independently , which can improve rural finance. Financial limitations village certainly has implications for development in the village, because there are no financial resources that can be used as development capital in the development of many villages that are not going well, that has disrupted the lives of villagers. Fundamentally sufficient availability of village finances is a major factor in the implementation of rural development, because of the presence of a pretty village finances as the development of capital construction in the village will go well.
Keywords: Rural Finance, Rural Authority
iv
STUDI KEUANGAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBANGUNAN DESA Studi Kasus di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur
Oleh DIKI THANTAWI
Skripsi Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA ILMU PEMERINTAHAN Pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2016
RIWAYAT HIDUP Penulis lahir di Labuhan Maringgai 7 juni 1993 sebagai anak pertama dari pasangan Hairun Nada M.M dan Rosdiana. Menempuh jenjang pendidikan pertama di Taman Kanakkanak PTPN VII tahun 1998, kemudian melanjut ke SD N 2 Sukabumi dari tahun 1999-2005, SMP N 4 Bandar Lampung dari tahun 2005-2008, SMA N 5 Bandar Lampung dari tahun 2008-2011, dan S1 di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dari tahun 2011-2016. Penulis juga pernah menjabat di beberapa organisasi diantaranya, Bendahara MPK SMA N 5 Bandar Lampung priode 2008-2009, Ketua MPK SMA N 5 Bandar Lampung priode 2009-2010, Sekretaris Bidang Minat dan Bakat BEM FISIP Unila 2012, Kepala Bidang Minat dan Bakat BEM FISIP Unila 2013, Ketua Umum UKMKomunitas Integritas Unila 2013-2015 dan Ketua Dewan Ambalan Adi Dharma Satya 2012-2015. Selain jabatan di organisasi penulis juga selama menempuh pendidikan di Universitas Lampung beberapa kali dipercaya mewakili Universitas Lampung dalam acara Nasional diantaranya, sebagai delegasi dalam acara Youth Integrity Camp oleh Transparance Internasional Indonesia di Jakarta, delegasi pada acara Anti-Coruption Film Festival di Gelanggang Remaja Bulungan Jakarta Selatan, delegasi pada Indonesia Youth Confrance di Wisma Nusantara Anex Room Jakarta Pusat dan sebagai Observers Confrence Open Government Partnership di Bali.
MOTTO
Barang siapa yang naik mimbar tanpa persiapan Maka ia akan turun tanpa kehormatan (Marcus Tulius Cicero 106-43 SM)
Kalau hidup hanya sekedar hidup babi di hutan juga hidup Kalau bekerja hanya sekedar bekerja kera juga bekerja (Buya Hamka1908-1981)
Pemikiran adalah sebuah seni seni menakhlukan bumi dan seni merealisasikan mimpi (Diki Thantawi)
Pencapaian tertinggi bukan saat kesuksesan terbesar Namun saat cita dan asa tersampaikan (Diki Thantawi)
PERSEMBAHAN
Skripsi ini saya persembahkan serta saya dedikasikan Untuk :
Kedua orang tua saya Hairun Nada M.M dan Rosdiana yang selalu memberikan dukungan baik secara materi ataupun support semangat selama proses penyelesaian pendidikan saya di Universitas Lampung Kedua adik saya Riana Pratiwi Bunayyah dan Muhammad Hafiz yang selalu menjadi motivasi dalam proses penyelesaian penelitian ini
Organisasi Tempat saya bernaung dan mempraktekan keilmuan saya : Ambalan Adi Dharma Satya UKM-Komunitas Integritas
Rekan sekaligus Adik Tini Aprilia Sari yang mendampingi dalam proses penyelesaian skripsi ini
Dan Almamater Tercinta Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
SANWACANA
Alhamdulillahirobbil’ alamin segala puji dan sukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi yang berjudul “Studi Keuangan Desa Dan Implikasinya
Terhadap Pembangunan Desa Studi Kasus Di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.” Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana ada jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selama penyusunan skripsi ini penulis menyadari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki, sehingga penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, baik keluarga, dosen, maupun teman-teman. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin mnegucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Ayahanda dan Ibunda penulis, Hairun Nada M.M dan Rosdiana yang memberikan dukungan dalam berbagai hal yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena akan sangat banyak untuk dicatat, dari awal kehidupan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Terima kasih yang tidak terhingga dan dedikasi yang sangat besar untuk kedua orang tua penulis, yang penulis anggab sebagai manusia super.
2. Alm.Paman dan Alm.Kakek penulis, yang walaupun perjumpaan dengan mereka terhitung sangat singkat namun, mereka sangat berperan dalam pembentukan pondasi karakter penulis diawal kehidupan. 3. Bapak Drs.Agus Hadiawan M.Si. selaku Dekan FISIP Unila, Pembina, Guru serta penguji skripsi penulis yang selalu memberikan masukan kepada penulis tidak hanya dalam penyusunan skripsi ini namun juga dalam berorganisasi. 4. Bapak Dr.Syarief Makhya selaku pembimbing penulis, yang banyak memberikan masukan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 5. Bapak Drs.Piping Setiya Priangga M.Si selaku guru logika dan filsafat pertama penulis yang mengenalkan kepada penulis dunia logika dan filsafat. 6. Bapak Drs.Denden Kurnia Indrajat M.Si. sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unila. 7. Bapak Drs.Sigit Krisbiantoro M.I.P sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip Unila. 8. Bapak ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Unila yang tidak dapat penulis tuliskan satu per satu. 9. Adinda Riana Pratiwi Bunayyah dan Adinda Muhammad Hafiz yang selalu jadi perusuh dan pemacu semangat. 10. Rekan rekan di UKM-KOIN Unila Hafiz,Adit, Ridho, Miranti, Aprilia, Cibi, Berry, Fajar, Ipul, Sugeng, Adit, Yudit dan angkatan III-V. 11. Rekan rekan Dewan Ambalan Adi Dharma Satya, Hafiz, Ridho, Levo, Adrio, Deri, Yasser, Zulfikar, Nur Amalia, Nayank Ragilia, Mutiara Rona, Tini Aprilia Sari, Rizky, Amel, Memes, Astri, Anggita.
12. Alumni SMA N 5 B.Lampung Miranti, Lia, Agung, Icha, Juna, Kiyai, Irvan, Farid dan Eja. 13. Teman treveler Aprilia, Hestika Dwi Ningrum, Wahyu Wahedi, Nurkholis Oji, Fajrie Amin. 14. Rekan BEM FISIP 2012-2013 Bang Fahmi Maghrieza Halim, Bang Dodi, Bang Guruh, Wahyu, Oji, Loy, Ridho, Aden. 15. Mantan Pimpinan Forkom UKM tingkat Universitas Lampung Yusuf, Erwanto, Denis, Rio, Faris dan Beni. 16. Senior Pramuka SMP N 4 B.Lampung yang selalu memberikan nasehat bijaknya Rudi Dharmawan S.E. dan Sigit Novianto. 17. Senior Komunitas Integritas Unila Ridhal Muhammad, Bangun Susilo, Lian Ifandri, Ramadhan Nawawi, Virda Altaria P, Wira Wirawan, Gusti Ari, Yusi dan Diah Ayu Sagita. 18. Koprok Rio, Imam, Eko, Yoga, Rendra, Meta, Dio, Ade, Agus, Delsen dan Ejiz. 19. Teman KKN Tematik 2014 Ikhwan, Riski, Nanang, Imam, Muflikha, Intan, Hani dan Kemala. 20. Dan masih banyak lagi pendukung yang membantu penulis dalam menyelesaikan studi yang tidak bisa penulis cantumkan satu persatu. 21. Patner, Rival, Adik dan Tim dari SMA hingga di Universitas Tini Aprilia Sari Biologi 2012.
Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena Salim Haji Said seorang jurnalis senior mengatakan bahwa buku yang sempurna adalah buku yang tidak pernah ditulis. Wabillah hi taufiq walhidayah wassalamualaikum wr.wb.
Bandar Lampung, 5 April 2016 Penulis
DIKI THANTAWI NPM.1116021209
DAFTAR ISI Halaman ABSTRAK .............................................................................................................. i LEMBAR PENGESAHAN .................................................................................... vi PERNYATAAN...................................................................................................... viii RIWAYAT HIDUP ................................................................................................. ix MOTTO .................................................................................................................. x PERSEMBAHAN ................................................................................................... xi SANWACANA ....................................................................................................... xii DAFTAR ISI .......................................................................................................... xiv DAFTAR TABEL ................................................................................................... xix DAFTAR GAMBAR ............................................................................................. xx I.PENDAHULUAN A. B. C. D.
Latar Belakang ............................................................................................ 1 Rumusan Masalah ....................................................................................... 9 Tujuan Penelitian ........................................................................................ 10 Manfaat Penelitian ...................................................................................... 10
II. TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan tentang Pemerintah Desa.............................................................. 11 1. Pengertian Pemerintah Desa ................................................................. 11 2. Kewenangan Pemerintah Desa ............................................................. 12 3. Fungsi Pemerintah Desa........................................................................ 14 B. Tinjauan Tentang Keuangan Desa .............................................................. 15 1. Pengertian Keuangan Desa ................................................................... 15 2. Sumber Keuangan Desa ........................................................................ 15
3. Fungsi Keuangan Desa .......................................................................... 16 C. Tinjauan tentang Kebijakan Keuangan Desa .............................................. 18 1. Kebijakan Keuangan Desa .................................................................... 18 2. Fungsi Kebijakan Keuangan Desa ....................................................... 20 3. Dana Alokasi Desa (DAD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) ................ 21 D. Tinjauan tentang Pembangunan Desa ........................................................ 21 1. Pengertian Pembangunan ...................................................................... 23 2. Pembangunan Desa .............................................................................. 25 E. Kerangka Pikir ............................................................................................ 28
III. METODE PENELITIAN A. B. C. D. E. F.
Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian............................................................ 31 Fokus Penelitian .......................................................................................... 32 Informan ...................................................................................................... 33 Teknik Pengumpulan Data ......................................................................... 34 Teknik Analisis Data .................................................................................. 36 Teknik Validasi Data .................................................................................. 38
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN A. B. C. D. E. F.
Kondisi Geografis Desa Labuhan Maringgai .............................................. 40 Keadaan Jumlah Penduduk ......................................................................... 41 Keadaan Sosial Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk ....................... 43 Pemerintahan Desa Labuhan Maringgai ..................................................... 44 Infrastruktur di Desa Labuhan Maringgai ................................................... 45 Keadaan Kelembagaan Masyarakat Desa Labuhan Maringgai .................. 46
V. PEMBAHASAN A. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa oleh Pemerintah Desa Labuhan Maringgai ............................................................................ 48 1. Kewenangan Pengelolaan Keuangan oleh Pemerintah Desa Labuhan Maringgai Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa........................................................ 55 2. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa Labuhan Maringgai Berdasarkan Penugasan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Pusat ...................................................................................................... 58 3. Subtansi dari Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah
Desa Labuhan Maringgai dan Penerapannya ........................................ 65 B. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Maringgai ................... 70 1. Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Maringgai ...................................................................... 72 2. Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Maringgai ...................................................................... 74 3. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Maringgai .............................................................................................. 78 C. Pembangunan Infrastruktur di Desa Labuhan Maringgai ........................... 87 1. Pembangunan untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat Desa Labuhan Maringgai .................................................. 92 2. Fokus Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa ................................. 94
D. Implikasi Keterbatasan Keuangan Desa Labuhan Maringgai terhadap Pembangunan Desa Sebelum Diberlakukannya Kebijakan Keuangan Desa............................................................................................ 97 1. Kondisi Keuangan Desa Labuhan Maringgai Sebelum Diberlakukannya Kebijakan Keuangan Desa........................................ 98 2. Pembangunan di Desa Labuhan Maringgai Sebelum Diberlakukannya Kebijakan Keuangan Desa........................................ 100 3. Kondisi Desa Labuhan Maringgai Sebelum Diberlakukannya Kebijakan Keuangan Desa .................................................................... 102 VI. PENUTUP A. Simpulan ..................................................................................................... 105 B. Saran ............................................................................................................ 107 DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1 Jumlah Kepala Keluarga dan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin........ 41 Tabel 2 Pendidikan Perangkat Desa Labuhan Maringai ......................................... 42 Tabel 3 Jumlah Pengajuan Alokasi Dana Desa dan Dana Alokasi Desa oleh Pemerintah Desa Labuhan Maringgai Tahun Anggaran 2015 ........... 56 Tabel 4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Maringgain Tahun Anggaran 2014 ................................................................................ 72 Tabel 5 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Maringgain Tahun Anggaran 2015 ................................................................................ 72 Tabel 6 Sumber Keuangan Desa Labuhan Maringgaio tahun Anggaran 2015 ....... 76 Tabel 7 Pengalokasian Dana Alokasi Desa untuk Belanja Desa tahun Anggaran 2015 ................................................................................. 79 Tabel 8 Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Belanja Desa tahun Anggaran 2015 ................................................................................. 85 Tabel 9 Data Pembangunan Desa lAbuhan Maringai tahun Anggaran 2014 ......... 89 Tabel 10 Penggunaan Dana Desa untuk Pembangunan dalam hal Pemenuhan Kebutuhan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Labuhan Maringgai tahun 2015 ......................................... 92
DAFTAR GAMBAR Halaman Gambar 1 Kerangka Fikir........................................................................................ 30 Gambar 2 Struktur Pemerintahan Desa Labuhan Maringgai .................................. 43 Gambar 3 Pasar di Desa Labuhan Maringgai ......................................................... 75 Gambar 4 Keterangan tentang Pengelolan Pasar Desa Labuhan Maringgai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur ........................................ 76 Gambar 5 Poskesdes Desa Labuhan Maringgai di Dusun VIII .............................. 90 Gambar 6 Gedung Paud Desa Labuhan Maringgai di Dusun VII .......................... 90 Gambar 7 Kondisi Jalan yang akan di Dibangun .................................................... 94 Gambar 8 Kondisi Jembatan Sebelum Dipugar ...................................................... 95 Gambar 9 Keterangan Pada Irigasi di Dusun Tegal Asri/Dusun 1 ......................... 101 Gambar 10 Keterangan Pada Irigasi di Dusun Telung Pasik/Dusun 12 ................. 101 Gambar 11 Kondisi Irigasi di Dusun Tegal Asri/Dusun 1 ...................................... 101
I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Desa merupakan entitas sosial yang memiliki peran penting dalam proses bernegara, karena desa merupakan penyangga prekonomian nasional. Sebagai penyangga perekonomian nasional, desa berperan sebagai penyedia kebutuhan dasar bagi proses produksi persusahaan-perusahaan asing atupun lokal, seperti tenaga kerja dan bahan mentah. Kedudukan perusahaan-perusahaan ini dalam perekonomian nasional adalah sebagai investor, dan keberadaannya menjadi sumber pendapatan bagi negara. Sehingga jika investor adalah sumber pendapatan dan perekonomian negara, maka desa merupakan kunci untuk mendapatkan sumber tersebut, karena desa sebagai penyedia kebutuhan dasar yang diperlukan oleh para investor. Selain sebagai daerah penyangga desa juga memiliki peran sebagai pasar strategis bagi hasil produksi perusahaanperusahaan tersebut.
Namun sayangnya, kedua peran strategis desa ini tidak lantas menjadikan desa sebagai pusat perhatian pemerintah dalam konteks pembangunan. Desa justru terkesan seperti daerah marjinal yang hanya dieksploitasi sumber dayanya, tanpa ada perhatian
khusus
dan konsisten
terhadap pembangunan.
Berdasarkan data sensus penduduk 2010 oleh Badan Pusat Statistik, jumlah
2
penduduk pedesaan mencapai 119.321.070 jiwa (50,21%) dan penduduk perkotaan mencapai 118.320.256 jiwa (49,79%). Hasil sensus tersebut menegaskan jumlah penduduk desa lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk kota, tetapi beberapa fakta di lapangan menunjukkan pembangunan justru hanya terfokus pada perkotaan dan tidak merata hingga ke pedesaan. Sebagai contoh jalan-jalan di pedesaan terutama diluar pulau jawa masih banyak yang tidak layak, padahal jalan adalah salah satu infrastruktur utama dalam proses mobilitas perekonomian. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan jalan dengan kondisi baik untuk mendukung proses perekonomian. Jika tidak, maka sangat wajar apabila desa sulit untuk berkembang, tidak seperti perkotaan. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut akan memunculkan kesenjangan antara desa dan kota, terutama kesenjangan dalam hal pembangunan.
Tersendatnya pembangunan di desa sebenarnya bukan masalah baru, namun tidak adanya regulasi kebijakan yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan, menyebabkan permasalahan ini menjadi permasalahan klasik, yang selalu dikeluhkan oleh pemerintah atau masyarakat desa dari masa ke masa. Permasalahan pembangunan desa adalah permasalahan dunia ketiga, dimana dalam permasalahan tersebut sumber keuangan adalah penyebab utamanya. Selama ini sumber pendanaan desa sangat kecil, karena pos anggaran untuk desa sudah diurusi oleh lembaga sektoral yang ada. Maka tidak jarang untuk merespon berbagai permasalahan yang terjadi di desa, pemerintah desa di kebanyakan desa mensiasatinya dengan melakukan
3
pendanaan secara swadaya, karena tentunya pemerintah pusat dan lembaga sektoral yang ada tidak dapat merespon permasalahan tersebut dengan cepat akibat dari peoses birokrasi yang panjang, sedangkan permasalahan yang terjadi harus segera diatasi. Menurut Sudjatmiko (2014:09) bahwa : Anggaran untuk desa kecil, 72.944 desa di Indonesia, alokasi APBN (2013) hanya 2,6% dengan rincian sebagai berikut : - 1.600 Trilyun APBN 2013 - Dana untuk desa keseluruhan hanya 42 T (2,6% APBN), dialokasikan melalui kementrian-kementrian sektoral sebanyak 32 T. Alokasi langsung ke desa hanya 10 T, melalui program PNPM. Artinya 72.944 desa mendapat <1% APBN langsung ke desa. Jika kita mengacu pada pendapat Sudjatmiko tersebut, maka rata-rata per desa hanya memeroleh kurang lebih Rp.137.000.000,- angka yang sangat kecil untuk menunjang pembangunan desa dan sangat tidak sebanding dengan dana perimbangan yang diterima oleh pemerintah kabupaten/kota. Jika kita rataratakan menggunakan data realisasi APBN 2014, satu kabupaten/kota dapat menerima hingga satu trilyun untuk satu tahun anggaran, angka yang sangat jauh jika dibandingkan dengan dana untuk desa. Kemudian dari seratus persen dana perimbangan yang dapat mencapai satu trilyun tersebut, sebanyak tujuh puluh lima koma nol lima persen nya digunakan hanya untuk belanja pegawai, berarti hanya lima belas koma Sembilan puluh lima persen yang digunakan untuk belanja bagi hasil kepada provinsi, kabupaten, kota dan desa. Tentunya jumlah lima belas persen itu tidak diterima utuh oleh pemerintah desa karena harus dibagi dengan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota (DJPK:2014).
Sumber keuangan yang digunakan sebagai modal pembangunan adalah permasalah utama, karena selama ini sumber keuangan desa hanya bertumpu
4
kepada program-program yang dibuat oleh pemerintah pusat, kedudukan desa dalam program-program tersebut hanya sebatas objek pengelolaan bukan subjek dari pengelolaan sumber keuangan tersebut. Sehingga pemerintah desa hanya menerima sebuah program jadi yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan pemerintah desa itu sendiri.
Hal tersebut menyebabkan
pembangunan di desa selama ini tersendat dan sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan kota, karena pemerintah pusat menempatkan desa sebagai objek dari kebijakan tersebut bukan sebagai subjek, maka dalam perencanaannya pemerintah pusat seperti memukul rata kebutuhan semua desa. Sedangkan kebutuhan setiap desa tidak lah sama antara satu dengan yang
lainnya.
Permasalahan
tersebut
terjadi
karena
dalam
proses
perencanaannya, desa tidak diikutsertakan secara aktif. Sehingga pemerintah pusat hanya berasumsi tentang kebutuhan setiap desa, tidak melihat secara nyata kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh desa. Sehingga dalam realisasinya kebijakan tersebut tidak menjawab kebutuhan desa secara utuh.
Pada dasarnya keinginan untuk melakukan pemerataan pembangunan hingga ke desa sudah dituangkan dalam sebuah kebijakan, yaitu kebijakan otonomi daerah, dengan mendesentralisasikan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota diharapkan kabupataen/kota dapat mandiri, dan dengan luas wilayah yang lebih sempit dalam prosesnya dapat dengan cepat merespon permasalahan yang terjadi hingga kelapisan masyarakat terendah yaitu desa. Kebijakan otonomi daerah juga diiringi dengan kebijakan desentralisasi fiskal atau sering disebut dengan dana perimbangan, yang
5
penerapannya diharapkan dapat menjadi modal pembangunan di daerah terutama pembangunan di desa. Namun kenyataannya saat ini justru bertolak belakang dengan tujuan awal dari kebijakan tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dana perimbangan bukannya difungsikan sebagai modal pembangunan namun sebagai sumber pendanaan belanja pegawai, yang seharusnya didanai dari pendapatan asli daerah. Sehingga dalam prosesnya bukan pembangunan yang dapat diraih justru kemiskinan.
Salah satu dari daerah otonom yang terbentuk akibat kebijakan otonomi daerah adalah Kabupaten Lampung Timur, yang dimekarkan dari Kabupaten Lampung Tengah. Menurut data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lampung Timur adalah kabupaten termiskin ke dua di Provinsi Lampung setelah Kabupaten Lampung Utara, sedangkan sumber keuangan melalui dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat mencapai satu koma nol tujuh trilyun setiap tahunnya, tetapi tidak membawa pembangunan yang berarti terutama untuk pembangunan desa. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur 2013, angka kemiskinan di daerah tersebut tahun 2013 mencapai 18,59 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 900.000 jiwa, dengan daerah termiskin di Kabupaten Lampung Timur terdapat di Kecamatan Labuhan Maringggai yaitu Desa Muara Gading Mas dan Desa Labuhan Maringgai, Desa Labuhan Maringgai adalah desa terluas di Kecamatan Labuhan Maringgai dengan luas wilayah 3.340 Ha, dengan jumlah penduduk menurut sensus 2010 adalah 10.716 jiwa dan mayoritas bekerja sebagai petani.
6
Permasalahan kemiskinan yang terjadi di Desa Labuhan Maringgai tidak dapat lepas dari permasalahan pembangunan yang berjalan dengan lambat, hal tersebut terjadi karena kecilnya sumber pendanaan yang dapat digunakan sebagai modal pembangunan desa. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2013, Desa Labuhan Maringgai hanya mendapat Rp.349.571.000,- dana bantuan pembangunan desa, dengan rincian alokasi dana desa sebesar Rp.138.682.000,- program gema melati sebesar Rp.40.000.000,- PNPM sebesar Rp.117.018.000,- jumlah yang sangat kecil untuk modal pembangunan wilayah seluas 3.340 ha. Sedangkan banyak kebutuhan infrastruktur yang harus disediakan untuk menunjang pembangunan, seperti ketersediaan irigasi untuk menunjang proses pertanian, dari 450 ha lahan pertanian hanya sekitar 20 ha saja yang dilalui oleh jalur irigasi, yang dibangun pada tahun anggaran 1984/1985 dan 1998/1999. Sehingga saat kondisi kemarau para petani mensiasatinya dengan mengganti padinya dengan tanaman lain yang tidak membutuhkan sumber air yang banyak.
Selain itu kondisi jalan di Desa Labuhan Maringgai juga sangat meperihatinkan, jalan yang di hotmix hanya di pusat desa dan jalan lintas timur Sumatera saja, menurut data Pemerintah Desa Labuhan Maringgai 75 persen jalan di Desa Labuhan Maringgai masih onderlagh, sedangkan jalan adalah fasilitas penunjang yang utama dalam mobilitas perekonomian. Oleh sebab itu dalam mobilitas perekonomian seperti mengangkut pupuk ataupun menjual hasil pertaniannya, para petani di Desa Labuhan Maringgai harus
7
mengeluarkan uang lebih untuk menyewa mobil pengangkut lebih dari satu. Jika di desa yang fasilitas jalannya mendukung, mobil besar dapat masuk sehingga dapat mengangkut jumlah yang lebih banyak, sedangkan untuk kondisi jalan yang masih onderlagh mobil dengan kapasitas angkut besar tidak mungkin digunakan, karena jika dipaksakan dapat menimbulkan permasalahan baru, seperti terguling atau mengalami kerusakan roda, maka untuk melakukan mobilitasnya petani hanya bisa menyewa mobil pick up yang kapasitasnya lebih kecil dari pada mobil truk atau fuso.
Kedua hal di atas adalah sebagian dari beberapa permasalahan pembangunan di Desa Labuhan Maringgai yang terjadi karena keterbatasan sumber keuangan desa, keterbatasan sumber keuangan desa menyebabkan Pemerintah Desa Labuhan Maringgai tidak dapat memenuhi kebutuhan infrastruktur penunjang perekonomian, yang kemudian berdampak pada rendahnya tingkat perekonomian
masyarakat,
sehingga
menyebabkan
tingginya
tingkat
kemiskinan di Desa Labuhan Maringgai. Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Timur hasil survei 2013, pendapatan perkapita Masyarakat Desa Labuhan Maringgai hanya Rp.291.410,- per bulan. Lambatnya pembangunan di Desa Labuhan Maringgai mennyebabkan desa ini menjadi salah satu desa termiskin di Kabupaten Lampung Timur yang menjadi kabupaten termiskin kedua setelah Kabupaten Lampung Utara, menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung 2013.
8
Keterbatasan sumber keuangan menjadi masalah utama dalam pembangunan desa, karena banyaknya kebutuhan desa yang harus dipenuhi tidak dapat ditunjang dengan sumber pendanaan yang kecil. Oleh karena itu untuk memenuhi
kebutuhan
tersebut
pemerintah
desa
harus
mengajukan
permohonan ke lembaga sektoral yang pemenuhan kebutuhan tersebut tidak dapat ditentukan kapan akan terealisasi. Kondisi tersebut berimplikasi pada pertumbuhan ekonomi di desa, yang jika pertumbuhan ekonominya rendah akan menyebabkan tingkat kemiskinannya naik. Desa adalah lapisan masyarakat terendah, namun posisinya adalah lapisan pertama yang harus diperhatikan, karena sebagian besar penduduk Indonesia hidup di desa.
Desa Labuhan Maringgai adalah satu diantara banyak desa miskin di Indonesia, yang disebabkan karena tidak mampunya pemeriantah desa untuk memenuhi kebutuhan infratruktur masyarakat desanya guna menunjang proses perekonomian, sebagai akibat dari keterbatasan sumber keuangan desa. Keterbatasan keuangan desa tentunya sangat berpengaruh pada tingkat pembangunan desa, dimana tingkat pembangunan desa akan mempengaruhi berbagai permasalahan yang terjadi didesa, tidak hanya dari permasalahan kemiskinan dan perekonomian saja, namun juga dapat berpengaruh tingkat pendidikan, harapan hidup dan permasalahan lainnya, yang akan menentukan masa depan kehidupan desa itu sendiri, bisa atau tidaknya desa itu berkembang maju dan mandiri, atau akan tenggelam ditengah derasnya arus peradaban yang semakin maju.
9
B. Rumusan Masalah
Desa adalah wilayah terluas di Indonesia dengan lima puluh persen lebih penduduk Indonesia hidup di dalamnya, namun selama ini proses pembangunan di desa yang lambat menjadi permasalahan klasik yang menghalangi proses kemajuan desa, sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan dan sosial. Lambatnya
pembangunan
di
desa
dapat
berdampak
pada
tingkat
pengangguran, kemiskinan, angka harapan hidup dan tentunya kemajuan desa. Pembangunan desa yang lambat, dipengaruhi oleh minimnya sumber keuangan desa yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan desa, dalam hal pendanaan desa selama ini, pemerintah desa hanya ditempatkan sebagai objek dari program keuangan desa yang diberikan oleh pemerintah pusat, sehinga tidak dapat menjawab kebutuhan desa secara utuh dan menyeluruh.
Sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan permasalahan yang terjadi akibat dari keterbatasan keuangan desa, maka harus dipahami terlebih dahulu dampak apa saja yang ditimbulkan dari keterbatasan keuangan desa terhadap pembangunan desa. Berdasarkan latar belakang tersebut rumusan masalah penelitian ini adalah : Bagaimana
keterbatasan
pembangunan desa ?
keuangan
desa
dan
implikasinya
terhadap
10
C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk: 1. Untuk mendeskripsikan penyebab keterbatasan keuangan desa. 2. Untuk menganalisis implikasi keterbatasan keuangan desa terhadap pembangunan desa.
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut : 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang
keterbatasan
keuangan
desa
dan
implikasinya
terhadap
pembangunan desa serta implementasi dari kebijakan keuangan desa yang dapat dijadikan sebagai sumber referensi dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa. 2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber refrensi bagi pengamat dan praktisi pedesaan, serta sumber koreksi bagi institusi yang menangani urusan desa terkait program dan kebijakan keuangan desa, sebagai upaya mengatasi keterbatasan keuangan desa agar terciptanya pembangunan yang merata di desa, sehingga desa dapat maju dan berkembang.
III. METODE PENELITIAN
A. Tipe Penelitian dan Jenis Penelitian
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif, karena penelitian ini dilakukan pada objek yang alamiah yaitu pemerintahan dan masyarakat desa dengan tidak memanipulasi atau mempengaruhi dinamika yang ada. Kemudian alasan lain mengapa tipe penelitian ini adalah kualitatif karena, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterbatasan keuangan desa dan implikasinya
terhadap
pembangunan
desa,
untuk
memotret
dan
mengontruksikan situasi sosial yang terjadi dan realitas di lapangan yang harus dilihat secara utuh, dengan dinamika yang kompleks dan dinamis, serta kedua variabel dari penelitian ini bersifat interaktif.
Sedangkan jenis penelitian yang akan peneliti gunakan adalah jenis penelitian deskriptif, karena penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi dan mengklarifikasi mengenai fenomena keterbatasan keuangan desa dan implikasinya terhadap pembangunan desa. Maka dari beberapa alasan yang sudah penulis jelaskan sebelumnya, penelitian yang akan penulis lakukan adalah menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.
32
B. Fokus Penelitian
Fokus penelitian sangat penting keberadaannya untuk membatasi peneliti dalam melakukan penelitian, yang dimaksud membatasi peneliti adalah memberikan batas dalam pengumpulan data atau menentukan informan penelitian. Seperti yang dikemukakan oleh Moleong (2013:94), ada dua kegunaan fokus dalam penelitian yaitu : Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masukkeluar (inclusion-ekslusion criteria) suatu informasi yang baru diperoleh dilapangan. Jadi, dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang. Mengingat pentingnya fokus penelitian untuk membuat penelitian lebih terarah dan efesien, maka penulis merumuskan fokus penelitian sebagai berikut. a. Anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dan pendapatan asli desa (PADes) di Desa Labuhan Maringgai. b. Pembangunan desa, yaitu pembangunan desa secara fisik yang ditujukan untuk menunjang pembangunan desa secara menyeluruh dari berbagai segi. c. Kewenangan Pemerintah Desa Labuhan Maringgai dalam pengelolaan keuangan desa.
33
C. Informan Informan atau narasumber adalah istilah yang digunakan untuk menyebut sampel dalam penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif tidak dikenal populasi atau sampel seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2011:216), Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualittatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru . maka mengacu pada pendapat tersebut penulis telah menentukan informan dalam penelitian ini, dan untuk menentukan informan dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling, yang dimaksud dengan purposive sampling adalah teknik yang digunakan apabila anggota sampel yang dipilih secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.
Adapun yang menjadi informan adalah semua stakeholder yang terkait dalam implementasi kebijakan keuangan desa, di Desa Labuhan Maringgai, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, sebagai berikut : 1. Bapak Leo Saputra sebagai Sekretaris Desa Labuhan Maringgai, karena pemerintah desa yang akan mengimplementasikan kebijakan keuangan desa yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dan dikarenakan Kepala Desa Labuhan Maringgai mengalami gangguan kesehatan selama penulis melakukan penelitian maka yang mewakili Kepala Desa adalah Sekretaris Desa Labuhan Maringai.
34
2. Drs.M.Saleh sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Kabupaten Lampung Timur, sebagai pengawas dan pendamping dari proses implementasi kebijakan keuangan desa tersebut. 3. Erli Yanti sebagai Kepala Urusan Keuangan (Bendahara Desa) Desa Labuhan Maringgai. 4. Andi Sapri S.H. sebagai Kepala UPK-PNPM Mandiri Kecamatan Labuhan Maringgai. 5. Bapak Mukarom sebagai Kepala Dusun I tegal asri Desa Labuhan Maringgai. 6. Fahrusu Rozi sebagai ketua Badan Permusyawaratan Desa, Desa Labuhan Maringgai. 7. Sarbini sebagai tokoh pemuda Desa Labuhan Maringgai. 8. M.Tohir sebagai Kepala Urusan Pembangunan Desa Labuhan Maringgai. 9. Ibu Masturoh sebagai salah satu kader Pos Kesehatan Desa Labuhan Maringgai. 10. Zainudin Ali sebagai RT 2 Dusun III waybandar Desa Labuhan Maringgai.
D. Teknik Pengumpulan Data
Pengumpulan data adalah langkah paling strategis dalam suatu penelitian, karena pengumpulan data adalah langkah kunci untuk mendapatkan data yang menjadi penentu hasil dari sebuah penelitian, karena pada hakikatnya tujuan dari sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data yang kemudian
35
akan diolah dan dianalisis sehingga mendapatkan sebuah hasil penelitian. Seperti yang sudah penulis kemukakan diawal bahwa, untuk mendapat pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti, maka teknik pengumpulan data bersifat trianggulasi, yaitu menggunakan berbagai teknik pengumpulan data secara gabungan/simultan.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi, dengan tujuan untuk memudahkan peneliti dalam menguji validitas data, karena dalam menguji validitas data penulis juga akan menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik pengumpulan data secara gabungan dari beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara
dan
dokumentasi,
dari
semua
teknik
tersebut
berikut
penjelasannya : 1. Observasi atau pengamatan adalah cara yang dilakukan peneliti untuk mencari kebenaran secara utuh dari sumber data. Tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh keyakinan mendalam terhadap data yang diperoleh dengan berdasarkan pengamatan langsung atau dengan kata lain peneliti mengalami langsung peristiwanya, Moleong (2013:174). 2. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2013:186), menyatakan tujuan dari wawancara adalah : mengkonstruksikan mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan.
36
Merekontruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu. Memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang. Memverivikasi, mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh. 3. Guba
dan
Lincoln
(dalam
Moleong
2013:216)
mendefinisikan
dokumentasi atau record adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristiwa atau menyajikan akunting.
E. Teknik Analisis Data
Analisis data adalah langkah yang dilakukan setelah mendapatkan data, dengan tujuan mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola ataupun kategori sehingga data yang diperolah dapat terstruktur dengan baik, sehingga dapat dirumuskan sebuah sebuah hipotesis sesuai dengan data yang diperoleh.
Dalam penelitian ini, penulis sejalan dengan pendapat Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2011:246), yang menjelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, karena penelitian kualitatif tidak menyimpulkan hasil penelitian dari analisis data yang bersifat angka, namun menggali secara mendalam dan menyeluruh permasalahan yang sedang diteliti.
37
Aktivitas dalam analisis data yaitu, reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan. Penjelasan mengenai teknik analisis data menurut miles dan huberman terkait langkag reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan adalah sebagai berikut 1. Reduksi data adalah sebuah proses untuk menganalisis data yang bertujuan menyaring atau merangkum data yang diperoleh, karena dalam penelitian kualitatif yang waktu penelitiannya memakan waktu lebih lama dari penelitian kuantitatif, dengan waktu penelitian yang lama data yang diperoleh pun akan banyak, maka diperlukan langkah reduksi data untuk memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 2. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah memahami apa yang terjadi, jika dalam penelitian kuantitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk table, grafik dan lain lain yang menggambarkan caracara statistik, dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 3. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2011:252) langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Verifikasi terhadap kesimpulan sementara merupakan satu kesatuan dalam penarikan kesimpulan, karena seperti yang diungkapkan Miles dan Huberman kesimpulan awal masih bersifat sementara dan jika pada tahap pengumpulan data berikutnya ditemukan bukti yang berbeda maka kesimpulan dapat berubah, namun jika pada tahap pengumpulan data berikutnya, ditemukan bukti-bukti valid dan konsisten yang mendukung kesimpulan awal, maka kesimpulan awal dapat dikatakan kredibel.
38
F.
Teknik Validasi Data
Teknik validasi data adalah untuk mengetahui data yang diperoleh dari pengumpulan data valid atau tidak, sehingga hasil dari penelitian itu tingkat kebenarannya tidak diragukan. Seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:267), validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Maka data yang valid adalah data yang tidak berbeda anatara data yang dilaporkan oleh peneliti dan data yang sesungguhnya terjadi.
Banyak cara yang bisa dilakukan dalam menguji validitas data untuk mendapat data yang kredibel, seperti yang dikemukakan oleh Sugiyono (2011:270), macam-macam cara menguji validitas data yaitu, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, trianggulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negative dan Membercheck. Dari keenam cara yang dikemukakan
oleh
Sugiyono,
penulis
pemilih
trianggulasi,
dengan
pertimbangan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah trianggulasi, akan lebih memudahkan penulis, jika dalam uji validitas data tetap menggunakan teknik trianggulasi, yang dimaksud teknik trianggulasi dalam validitas data menurut Sugiyono (2011:273), adalah sebagai berikut : Trianggulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat trianggulasi sumber, trianggulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Trianggulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data
39
diperoleh dengan wawancara, dokumentasi atau kuesioner.
lalu
dicek
dengan
observasi,
Dengan demikian maka teknik validasi data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah trianggulasi teknik pengumpulan data, untuk memudahkan peneliti karena teknik pengumpulan data dilakukan secara trianggulasi, maka saat melakukan pengumpulan data secara otomatis penulis secara bersamaan melakukan validitas data yang peneliti peroleh.
IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
A. Kondisi Geografis Desa Labuhan Maringgai
Desa Labuhan Maringgai adalah salah satu desa di Kecamatan Labuhan Maringgai yang berdiri sejak tahun 1889, terletak dipesisir pantai Lampung Timur dengan luas wilayah 3.040 ha. Desa Labuhan Maringgai adalah daerah dataran rendah dengan ketinggian ±150 mdpl. intensitas hujan di Desa Labuhan Maringgai mencapai 250 mm pertahun.
Jarak Desa Labuhan Maringgai dengan Ibu Kota Kecamatan Labuhan Maringgai, Ibu Kota Kabupaten Lampung Timur dan Ibu Kota Provinsi Lampung adalah sebagai berikut : Jarak dengan pusat kota kecamatan ±250 M Jarak dari pusat kabupaten ±56 Km Jarak dari pusat provinsi ± 90 Km.
Kemudian Desa Labuhan Maringgai memiliki bentang wilayah yang terdiri dari : a. Lahan pertanian
: 450 ha
b. Perkebunan
: 487 ha
41
c. Persawahan
: 409 ha
d. Pemukiman dan Perkantoran
: 902 ha
e. Lahan Ladang
: 372 ha
f. Sarana Transportasi
: 300 ha
g. Pertambangan
: 300 ha
h. Lain-lain
: 320 ha
Desa Labuhan Maringgai memiliki batas-batas wilayah yaitu sebagai berikut : Sebelah Utara
: Desa Sriminosari
Sebalah Timur
: Desa Muara Gading Mas
Sebelah Selatan
: Desa Maringgai
Sebelah barat
: Desa Tulung Pasik
B. Keadaan Jumlah Penduduk
Jumlah penduduk di Desa Labuhan Maringgai mencapai 10.652 Jiwa, dengan jumlah penduduk laki laki sebanyak 5.380 Jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.272 jiwa, sedangkan total jumlah kepala keluarga di Desa Labuhan Maringgai sebanyak 3.099 kepala keluarga yang tersebar di 13 dusun, berikut adalah data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan jumlah kepala keluarga yang tersebar di 13 dusun di seluruh Desa Labuhan Maringgai.
42
Tabel 1. Jumlah Kepala Keluarga dan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Jiwa Jumlah Jumlah LakiKK Laki Perempuan 1 Dusun 1 443 787 784 1571 2 Dusun 2 180 261 264 525 3 Dusun 3 191 327 384 711 4 Dusun 4 159 306 279 585 5 Dusun 5 161 284 250 534 6 Dusun 6 215 428 381 809 7 Dusun 7 385 692 627 1319 8 Dusun 8 334 496 639 1135 9 Dusun 9 370 609 574 1183 10 Dusun 10 162 284 249 533 11 Dusun 11 118 219 193 412 12 Dusun 12 168 285 283 568 13 Dusun 13 213 402 365 767 Jumlah 3099 5380 5272 10652 Sumber : data pemerintah Desa Labuhan Maringgai berdasarkan sensus 2010 No
Dusun
Kemudian berdasarkan laporan pertanggung jawaban Kepala Desa Labuhan Maringgai tahun 2014, jumlah mutasi penduduk sepanjang tahun 2014 berdasarkan kalahiran dan kematian meliputi, kelahiran sebanyak 61 jiwa, kamatian sebanyak 9 jiwa. Sedangkan mutasi penduduk 2014 berdasarkan kedatangan dan kepindahan meliputi, kedatangan sebanyak 24 jiwa dan kepindahan sebanyak 76 jiwa. Dan pertumbuhan penduduk Desa Labuhan Maringgai pada tahun 2014 mencapai 2%.
43
C. Keadaan Sosial Ekonomi dan Mata Pencaharian Penduduk
Keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Labuhan Maringgai berdasarkan angkatan kerja adalah sebagai berikut : Kelompok pra sekolah/ TK dan Paud
: 1.694 Jiwa
Kelompok Sekolah Dasar
: 1.248 Jiwa
Kelompok SLTP
: 1.652 Jiwa
Kelompok SLTA
: 1.597 Jiwa
Kelompok Angkatan Kerja
: 3.655 Jiwa
Kelompok Lansia
:
806 Jiwa
Sedangkan keadaan sosial ekonomi penduduk Desa Labuhan Maringgai berdasarkan mata pencaharian adalah sebagai berikut : Tani
: 1.535 Jiwa
Buruh Tani
: 1.656 Jiwa
Pedagang
:
240 Jiwa
Pegawai Negeri Sipil
:
75 Jiwa
Polri
:
10 Jiwa
Penjahit
:
15 Jiwa
Supir
:
53 Jiwa
Guru honor
:
125 Jiwa
Lain-lain
: 1.543 Jiwa
44
D. Pemerintahan Desa Labuhan Maringgai
Setiap pemerintahan tentu memiliki struktur pemerintahan, sebagai upaya distribusi
kewenangan
untuk
memudahkan
dalam
pelaksanaan
roda
pemerintahan. Pemerintahan di Desa Labuhan Maringgai juga memiliki struktur pemerintahan sebagai berikut : Gambar 2. Struktur Pemerintahan Desa Labuhan Maringgai Kepala Desa Sekretaris Desa Kepala Urusan
Kasi Lapangan
Kepala Dusun
Kemudian keadaan organisasi Pemerintahan Desa Labuhan Maringgai priode tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut : Tabel 2. Pendidikan Perangkat Desa Labuhan Maringgai NO Jaabatan Jml Anggota Pendidikan SD SMP SMA 1 Kepala Desa 1 1 2 Sekretaris Desa 1 1 1 3 Kepala Urusa 4 4 4 4 Kasi Lapangan 2 2 2 5 Kepala Dusun 13 13 12 6 BPD 1 11 11 Jumlah 22 32 30
Jml S1 1 1 2
1 1 4 2 13 11 32
Sumber : Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Desa Labuhan Maringgai 2014
Keadaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Labuhan Maringgai adalah sebagai berikut : Kantor Kepala Desa
: 1 unit
Balai Desa
: 1 unit
Kantor BPD
: 1 unit
45
Sekretariat LPMD
: 1 unit
Sekretariat PKK
: 1 unit
E. Infrastruktur di Desa Labuhan Maringgai
Desa Labuhan Maringgai memiliki sejumlah infrastruktur untuk menunjang kegiatan masyarakatnya, baik dari segi ekonomi, sosial-budaya dan sarana penunjang lainnya, berikut adalah data jumlah infrastruktur yang dimiliki oleh Desa Labuhan Maringgai :
1. Sarana Peribadatan Masjid
: 16 buah
Mushola
: 11 buah
Gereja
: 0 buah
Wihara
: 0 buah
Puro
: 0 buah
2. Sarana Pendidikan Gedung sekolah TK
: 5 unit
Gedung sekolah dasar negeri / MI
: 5 unit
Gedung sekolah SMP / MTS swasta
: 2 unit
Gedung sekolah SMP negeri
: 1 unit
Gedung sekolah SMA negeri
: 1 unit
Gedung sekolah PAUD
: 8 unit
46
Gedung TPA
: 6 unit
3. Sarana Kesehatan Puskesmas induk
: 1 unit
Gedung POSKESDES
: 1 unit
Posyandu
: 15 kelompok
4. Sarana Olahraga Lapangan bola kaki
: 2 tempat
Lapangan Volly
: 13 tempat
Lapangan bulu tangkis
: 1 tempat
Lapangan tenis meja
: 1 tempat
5. Sarana Pertanian Gedung GAPOKTAN
: 1 unit
Lumbung
: 2 unit
F. Keadaan Kelembagaan Masyarakat Desa Labuhan Maringgai
Keadaan kelembagaan masyarakat di Desa Labuhan Maringgai dilihat dari kelompok kesenian adalah sebagai berikut : Kuda kepang
: 1 kelompok
Pencak silat
: 2 kelompok
Orgen tunggal
: 3 kelompok
47
Sholawatan
: 5 kelompok
Khosidahan
: 1 kelompok
Arakan
: 4 kelompok
Kemudian kelembagaan organisasi sosial kemasyaraktan di Desa Labuhan Maringgai adalah sebagai berikut : Muslimat/fatayat
: 14 kelompok
Kelompok yasinan
: 13 kelompok
Risma
: 15 kelompok
Kelompok tani
: 21 kelompok
VI. SIMPULAN DAN SARAN
A. Simpulan Dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 1. Keterbatasan keuangan desa selama ini terjadi karena tidak ada kebijakan yang memberikan pemerintah desa sumber pendanaan yang cukup seperti dana perimbangan yang diterima pemerintah kabupaten dan kota, serta pemerintah desa juga tidak diberikan kewenangan untuk mengelola sumber pendapatan asli desa secara mandiri, yang dapat meningkatkan keuangan desa.
2. Berdasarkan hasil penelitian ini keterbatasan keuangan desa dapat berimplikasi kepada pembangunan di desa, karena dengan tidak adanya sumber keuangan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan maka pembangunan di desa akan terganggu atau bahkan berhenti, yang berdampak pada terganggunya kehidupan masyarakat desa. Secara mendasar ketersediaan keuangan desa yang cukup adalah faktor utama dalam pelaksanaan pembangunan di desa, karena dengan adanya keuangan desa yang cukup sebagai modal pembangunan maka pembangunan di desa akan berjalan dengan baik, sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan.
106
Namun secara mendasar walaupun pemerintah Desa Labuhan Maringgai sudah memiliki sumber keuangan yang besar, penggunaan sumber keuangan tersebut belum efektif dan efisien. Penggunaan sumber keuangan desa labuhan maringgai, belum menyentuh penyebab utama dari kemiskinan yang terjadi di Desa Labuhan Maringgai. Berdasarkan hasil dari penilitian penulis penyebab utama kemiskinan di Desa Labuhan Maringgai adalah banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan kerja yang tersedia, yang ditunjang dengan minimnya modal usaha dan rendahnya sumber daya manusia di Desa Labuhan Maringgai.
Tidak efektif dan efisiennya penggunaan kuangan Desa Labuhan Maringgai oleh pemerintah desanya, dapat dilihat melalui APBDes tahun 2015 dan RPJMDes tahun 2015-2020, penggunaan keuangan desa hanya berfokus pada belanja barang dan infrastruktur. Status keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 adalah sebagai
modal,
dan
modal
yang
diinvestasikan
seharusnya
mendatangkan keuntungan. Namun pembangunan infratruktur jalan, jembatan dan belanja barang tidak bisa menghasilkan keuntungan secara langsung, untuk masyarakat desa labuhan maringgai.
Disisi lain, pembangunan infratruktur jalan dan jembatan serta belanja barang dalam beberapa sektor, bukan jawaban dari kemiskinan yang
107
terjadi di Desa labuhan maringgai, kemiskinan di Desa Labuhan Maringgai disebabkan oleh banyaknya pengangguran dan kurangnya lapangan pekerjaan, yang ditunjang oleh minimnya modal usaha dan rendahnya sumber daya manusia di Desa Labuhan Maringgai. Maka seharusnya pengadaan program untuk peningkatan sumber daya manusia dan pemberian modal usaha, adalah fokus utama yang seharusnya diprioritaskan oleh Pemerintah Desa Labuhan Maringgai, bukan pengadaan belanja barang ataupun pembangunan infrastruktur penunjang. Oleh sebab itu penulis katakan penggunaan keuangan Desa Labuhan Maringgai belum efektif dan efisien.
B. Saran
Berdasarkan penelitian, pembahasan dan simpulan penulis maka ada beberapa saran kepada lembaga yang terkait dalam implementasi UndangUndang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa. 1. Pemerintah Desa Labuhan Maringgai, harus memahami subtansi dari kebijakan keuangan desa, sehingga dalam implementasinya tidak keluar dari tujuan yang diharapkan dengan demikian jumlah keuangan yang dianggarkan dapat berguna dan tidak sia-sia. Kemudian Pemerintah Desa Labuhan Maringgai dalam merealisasikan kebijakan keuangan desa harus fokus pada faktor penyebab kemiskinan di Desa Labuhan Maringgai, termasuk peningkatan kualitas sumber daya
108
manusia yang ada di Desa Labuhan Maringgai. Pemerintah Desa Labuhan Maringai, juga harus mengkaji ulang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) tahun 2015 – 2020, karena dalam beberapa pos anggaran penulis rasa tidak sesuai dan cenderung dipaksakan, yang jika dilanjutkan hanya akan menjadi anggaran kosong yang tidak memiliki manfaatnya dalam pembangunan Desa Labuhan Maringgai.
2. Lembaga sektoral terkait seperti Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa harus lebih aktif dalam pendampingan kepada masyarakat desa, tidak hanya menunggu perintah pusat atau hanya menjalankan prosedural yang ada. Pemerintahan desa setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa, tidak lagi sebagai penyedia layanan adminsitratif, namun fungsi dan tugasnya
lebih
kompleks,
maka
BPMPD
tidak
bisa
hanya
memonitoring, namun juga dapat mendampingi dan menjadi fasilitator pemerintah desa kedepannya.
DAFTAR PUSTAKA Buku –Buku Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta. Graha Ilmu. Albab, Ulul. 2009. A to Z Korupsi Menumbuhkan Sepirit Anti Korupsi. Jakarta: Jaring Pena. Budiman, Arief. 2000. Teori Pembangunan Dunia Ketiga. Jakarta. Gramedia Pustakan Utama. Eko, Sutoro. 2014. Desa Membangun Indonesia. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa. Faisal, Sanapiah. 2010. Format-format Penelitian Sosial. Jakarta: Rajawali Pers. Huda,Nurul Dkk. 2015. Keuangan Publik Pendekatan Instrumen Kebijakan dalam Perspektif Islam. Jakarta. Kompas Gramedia. Moeljarto. 1995. Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi. Yogyakarta. Tiarawacana. Moleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda.
Nasution, Zulkarimein. 2007. Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Nurcholis, Hanif. 2008. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Erlangga. Qisa’I, Ahmad dan tim. 2011. Orang Kampung Melawan Korupsi. Jakarta: Kemitraan Partnership. Refi, Wahyuni dan Ziyad Falahi. 2014. Desa Cosmopolitan. Jakarta: Change Publication. Sudirman, I.Wayan. 2011. Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori & Empirikal. Jakarta. Kencana. Sudjatmiko, Budiman dan Yando Zakaria. 2014. Desa Kuat Indonesia Hebat. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Sugiyono. 2011. Metode PeneilitianKuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta. Suharto, Edi. 2014. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial. Bandung. Refika Aditama. Tahir, Arifin. 2014. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bandung : Alfabeta.
Website Badan Pusat Statistik. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin 2012. Dalam http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1489. diakses 5 april 2015.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Informasi Transfer ke Daerah. Dalam http://www.djpk.depkeu.go.id/itd. diakses 5 april 2015
Forum Anti-Corruption Forum, 10-12 juni 2014, Horel Double Tree, Jakarta.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 72 tentang Keuangan Desa. Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersuber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
