STRATEGI PENINGKATAN KINERJA SOSIAL DAN KETENAGAKERJAAN DI KABUPATEN PEMALANG.
SPM Bidang Sosial 1. Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial; 2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Sosial; 3. Penanggulangan Karban Bencana; dan 4. Pelaksanaan dan Pengembangan Jaminan Sosial.
2
SPM daerah kabupaten/kota memiliki 7 (tujuh) sub kegiatan, terdiri atas: 1. pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS); 2. pelaksanaan kegiatan pemberdayaan sosial bagi skala kabupaten/kota; 3. penyediaan sarana dan prasarana panti sosial; 4. penyediaan sarana dan prasarana pelayanan luar panti; 5. bantuan sosial bagi korban bencana; 6. evakuasi korban bencana; dan 7. penyelenggaraan jaminan sosial. 3
Strategi Bidang Sosial : 1. Penyediaan Shelter yang layak 2. Data PMKS on line. 3. Kampung Siaga Bencana. 4. UPSK.
4
Program ketenagakerjaan : 1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 2. Perluasan kesempatan Kerja 3. Hubungan Industrial 4. Perlindungan Tenaga Kerja
5
Kebijakan Lattas : •pelatihan •sertifikasi •penempatan
3 in 1 6
Strategi Pelatihan Kerja Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja
• Optimalisasi LPK (pemerintah, perusahaan dan swasta) • Konsisten pelatihan berbasis kompetensi • Standart Kompetensi • Sertifikasi yang diakui pasar kerja • Peningkatan kapasitas pelatihan dan internasionalisasi • Spesialisasi, bidang profesi dan kompetensi tertentu • Membangun relasi dengan Asosiasi Profesi, Asosiasi Perusahaan, Instansi Teknis
7
Sertifikasi : •Mengoptimalkan Peran LSP •Membangun TUK •Melaksanakan Uji Kompetensi Standar untuk mengukur kemampuan teknis. 8
Aspek Perluasan Kesempatan Kerja : 1. Industri Kreatif dan penerapan TTG 2. Perluasan kesempatan kerja pasar luar negeri (skilled labour) 3. Orientasi Entrepreneur
9
Strategi Perluasan Kesempatan Kerja :
1. Penerapan Manajemen Mutu ISO 9001 Bidang Penempatan Tenaga Kerja yaitu pelayanan IPK (Informasi Pasar Kerja). 2. Bursa Kerja On Line.
10
KONDISI UMUM KETENAGAKERJAAN * Jumlah Penduduk : 31.522.517 orang * Jmlah Angkatan Kerja : 11.102.763 orang Tk Partisipasi AK : 94,62% * Tingkat Pengangguran Terbuka : 55,864 orang
Jumlah Penganggur
Jumlah LPK
2013
2014
2015
2013
2014
2015
224.735
240.069
278.779
32
38
40
Penempatan TKI 2015 AKL dan AKAD
9.044
Data Perusahaan 2015 TK SP/SB
AKAN
ABK
217
190 Jumlah TKA
TK
2013
2014
2015
3
4
4
PERMASALAHAN KETENAGAKERJAAN PERENCANAAN TENAGA KERJA
KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS
PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA
PEMBANGUNAN TDK BERPEDOMAN PADA PERENCANAAN TENAGA KERJA TERBATAS DATA DAN INFORMASI KURANGNNYA TENAGA PERENCANA
KOMPETENSI RENDAH PRODUKTIVITAS RENDAH DAYA SAING LEMAH PENGANGGURAN MASIH TINGGI
INVESTASI <<<< KEWIRAUSAHAAN << KK DI LN BELUM DIOPTIMALKAN
UMK HAK NORMATIF BELUM TERPENUHI PERSELISIHAN HI PEMOGOKAN JAMSOS << PERLINDUNGAN TK <<
IMPLIKASINYA PENDAYAGUNAAN TENAGA KERJA TIDAK OPTIMAL KUALITAS & DAYA SAING TENAGA KERJA RENDAH PENGANGGURAN TINGGI KESEJAHTERAAN RENDAH
TERJADINYA POTENSI KONFLIK HORISONTAL DAN VERTIKAL YANG DAPAT MENGGANGGU STABILITAS NASIONAL
12
Percepatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja Percepatan Sertifikasi Komptensi Tenaga Kerja
Pengendalian Tenaga Kerja Asing
STRATEGI PENYIAPAN SDM YANG KOMPETEN
DIKLAT
16
Harmonisasi standarisasi attitude
knowledge
skill
Dilakukan melalui sosialisasi, rakornis, bimtek : - Sislatkernas, KKNI SKKNI,dan - Melaksanakan dan mengembangkan MRA - Standarisasi lembaga pelatihan - Standarisasi Sarana dan prasarana - Sandarisasi SDM Diklat - Standarisasi program dan modul pelatihan - Standarisasi Manajemen Pengelolaan
KEBIJAKAN
UPAYA
REPOSISI LPK
• Pemilihan kejuruan Unggulan dan Kat Kapasitas Melatih • Harmonisasi standarisasi dg stakeholders
REVITALISASI LPK
• Peningkatan kualitas program pelatihan • Peningkatan Kompetensi instruktur dan pengelola • Peningkatan peralatan dan Mesin • Peningkatan Manajemen Pengelolaan, termasuk Akreditasi
IMPLEMENTASI CBT
• • • • •
Gerakkan Penerapan KKNI,SKKNI Penyiapan Program & Modul Peningkatan kualitas dan kuanttas SDP Pelaksanaan TNA Penerapan Program CBT sesuai dengan level kualifikasi kerja di LPK 19
KEBIJAKAN PERCEPATAN SERTIFIKASI
UPAYA • Desiminasi sertifikasi profesi • Penyiapan Infra Struktur Sertifikasi Kat Pembentukan TUK di LPK,BLK,LLP, dan LP Kat Assesor dari berbagai bidang keahlian Kat Manajemen Pengelolaan Kat layanan sertifikasi oleh LSP • Pelaksanaan Uji kompetensi lulusan BLK,LPK,LP • Penerapan sertifikasi di industri • Memberikan fasilitasi UJK dan sertifikasi kepada masyarakat /tk
PENINGKATAN PRODUKTIVITAS • Harmonisasi standarisasi Produktivitas DAN DAYA SAING TK • Pembinaan Kelembagaan Produktivitas
• Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja 1. 2. 3. 4.
Gerakan /kampanye produktivitas Pelatihan Produktivitas Pengukuran Produktivitas Pemeliharaan Produktivitas
20
PENGENDALIAN TKA attitude
knowledge
skill
Penerapan Permenaker 12 /2013 (ps 26) - Memiliki pendidikan sesuai dg jabatan, - Memiliki kompetensi (sertifikasi) - Dapat berkomunikasi dlm bhs Indonesia - Bersedia mengalihkan keahiannya kpd TKI pendamping Penerapan jabatan yang tidak dibolehkan - 19 Jabatan (kepmenaker 40/2012) - Pengelolaan SDM,Pengembangan SDM Keselamatan SDm dan Perekrutan SDM
Pengendalian jabatan TKA
PENGETATAN PENDAMPINGAN
PENGENDALIAN TKA
PROSES ALIH TEKNOLOGI -Bahasa Indonesia bagi TKA _ Sertifikasi Bahasa Indonesia bagi TKA
Expose dengan perusaan pengguna TKA Berhubungan dengan hal hal yang normatif -Upah --BBJS ketenagakerjaan dan kesehatan - dll
HARMONISASI Dg Stake Holders
