STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGECUALIAN PROBLEMATIKA PELAKSANAAN INFORMASI PUBLIK

Komisi Informasi Pusat

Republik Indonesia

Disampaikan pada acara sosialisasi UU No. 14 Tahun 2008, Kementerian ESDM , Mataram 29 Agustus 2013

PEMILUKADA DI INDONESIA

Oleh: DONO PRASETYO,

POKOK BAHASAN A. Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP B. Klasifikasi Informasi C. Cara Melayani Informasi D.PPID: Struktur & Tupoksi E. Peran Komisi Informasi

A. A

A. Kerangka Hukum Pelaksanaan UU KIP UU 43/2009 (Kearsipan)

UU 25/2009 (Pelayanan Publik)

UU 11/2009 (ITE)

UU KIP

PERKI No 1/2010 (Standar Layanan Informasi)

PERKI No 2/2010 (Prosedur PSI)

UU Sektoral PP dan peraturan lainnya

PP 61/2010 ttg Masa Retensi dan Ganti Rugi

Catatan: UU KIP ditetapkan 30 April 2008, dilaksanakan 30 April 2010. Mempersyaratkan 2 PP (masa retensi dan ganti rugi), juklak dan juknis, serta prosedur penyelesaian sengketa informasi. Semuanya sdh ada, tinggal dilaksanakan.

Tujuan UU KIP Pasal 3  Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana, proses dan alasan pengambilan suatu keputusan publik;  Mendorong partisipasi masyarakat;  Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik,  Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau  meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik

Perubahan Mendasar SEBELUM UU KIP

SESUDAH UU KIP PRINSIP DASAR

•

Seluruh Informasi tertutup selain yang diijinkan untuk terbuka o

•

Badan publik menerapkan positive list

Seluruh informasi terbuka selain yang dikecualikan o

Badan publik menerapkan negative list

•

Penolakan cukup dengan alasan rahasia negara

•

Penolakan berdasarkan pengujian atas konsekuensi yang timbul

•

Jangka waktu kerahasiaan bersifat permanen

•

Jangka waktu kerahasiaan tidak permanen

KEPASTIAN LAYANAN •

Tidak ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi

•

Ada batasan waktu untuk merespon dan melayani permohonan informasi

•

Sikap proaktif hanya berdasarkan inisiatif badan publik, tidak ada kewajiban minimum.

•

Diatur jenis informasi yang harus diumumkan berkala, serta merta dan tersedia setiap saat, selain berdasarkan permintaan.

SANKSI •

Sanksi hanya untuk aparat yang membocorkan dan pihak yang dinilai telah menyalahgunakan informasi

•

Sanksi juga diterapkan kepada pihak yang menghambat memberikan informasi yang tidak dikecualikan berdasarkan undangundang (informasi terbuka)

Indonesia Masuk 89 Negara Kategori FREE di 2011 [N = 193]

Kewajiban Badan Publik BADAN PUBLIK • • • •

Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, dan Badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau • Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK: a. Menunjuk dan mengangkat PPID. b. Menetapkan standar prosedur operasional. c. Menyediakan dan memberikan informasi:  secara berkala,  serta merta,  tersedia setiap saat, dan  berdasarkan permintaan. d. Menyediakan sarana dan prasarana. e. Menetapkan standar biaya. f. Menyediakan anggaran. g. Menanggapi keberatan. h. Membuat dan mengumumkan laporan pelayanan informasi.

Apa yg harus disiapkan Badan Publik ? 1. Peraturan Pimpinan Badan Publik tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BP [SPO Layanan Info Publik = SPOLIP); 2. Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan BP; 3. Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan BP; 4. Keputusan Pimpinan BP ttg Standar Biaya Perolehan Informasi Publik; 5. Menyiapkan anggaran; 6. SOP Melayani Informasi; SOP Menangani Keberatan dan Sengketa Informasi; 7. Membentuk KI Provinsi bagi Pemprov

Tujuan Peraturan SPOLIP    

Memberikan standar di Badan Publik (BP) dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; Meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan BP untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dan diharapkan UU KIP.

Hal-hal yang Perlu Termuat dalam Peraturan SPOLIP    

Kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID; Kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi; Kejelasan pembagian tugas, tanggungjawab, dan kewenangan PPID dalam hal terdapat lebih dari satu PPID; Kejelasan tentang pejabat yang menduduki kedudukan sebagai atasan PPID yang bertanggungjawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;

LANJUTAN   

Standar layanan informasi publik Tata cara pengelolaan keberataan di lingk internal BP; Tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan informasi publik.

B. KLASIFIKASI INFORMASI A. A

Prinsip Dasar Informasi di Lingkungan BP

1

… seluruhnya terbuka selain yang dikecualikan Pasal 2 UU KIP a. Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik. b. Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. c. Informasi Publik yang dikecualikan: • bersifat rahasia • sesuai dengan UndangUndang, • sesuai kepatutan, & kepentingan umum o didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat; serta o setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

Terbuka Kerahasiaan Politik dan Birokrasi

Uji konsekuensi & uji kepentingan publik

Kerahasiaan Derivatif Dikecualikan

(Pasal 6 dan Pasal 17) Kerahasiaan Mendasar

TERBUKA

INFORMASI PUBLIK

DIKECUALIKAN

DIUMUMKAN BERKALA

Pasal 9 UU KIP

DIUMUMKAN SERTA MERTA

Pasal 10 UU KIP

TERSEDIA SETIAP SAAT

Pasal 11 UU KIP

BERDASARKAN PERMINTAAN

Pasal 22 UU KIP

RAHASIA NEGARA

Pasal 6 ayat (3) huruf a UU KIP

RAHASIA PRBADI

Pasal 6 ayat (3) huruf b UU KIP

RAHASIA BISNIS

Pasal 6 ayat (3) huruf c UU KIP

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK MENURUT UU 14 TAHUN 2008

Kategori Informasi Publik A. Informasi berkala B. Informasi C. Informasi D. Informasi

yang wajib disediakan dan diumumkan secara yang wajib diumumkan secara serta merta yang wajib tersedia setiap saat yang dikecualikan

Kategori-1  Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;  Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik;  Informasi mengenai laporan keuangan;  Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan Cakupan & Kedalamanya diatur dalam PERKI No 1/2010 menjadi 10 jenis informasi

Kategori-2 Informasi yang kalau tidak diberikan dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Jenisnya 1. Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum a. Bencana alam seperti kekeringan, kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemik, wabah, kejadian luar biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; b. Keadaan bencana non-alam seperti kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; c. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; d. Jenis, persebaran dan daerah yang menjadi sumber penyakit yang berpotensi menular; e. Racun pada bahan makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat; f. Rencana gangguan terhadap utilitas publik;

2. Mengumumkan dan mewajibkan pihak penerima izin atau perjanjian kerja untuk melaksanakan pengumuman informasi serta merta yang sekurangkurangnya meliputi a. Potensi bahaya dan/atau besaran dampak yang dapat ditimbulkan; b. Pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik c. Prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat terjadi; d. Tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat terjadi; e. Cara menghindari bahaya dan/atau dampak yang ditimbulkan; f. Cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;

Kategori-3 1. Daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan; 2. Hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya; 3. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya; 4. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik; 5. Perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga; 6. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum; 7. Prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau 8. Laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.

Cakupan & Kedalamanya diatur dalam PERKI No 1/2010 menjadi 17 jenis informasi

Kategori-4 



Informasi yang bersifat rahasia, yang tidak dapat begitu saja diumumkan atau diberikan kepada pemohon dengan alasan tertentu sebagaimana diatur dalam UU KIP. Tata cara pengecualiannya diatur dengan melihat tatacaranya dalam PERKI No 1/2010 pasal 16 – 18.

Pengecualian Informasi di BP Pasal 6 UU KIP:

✔

Pengecualian Atas Prosedur

✔

• • •

RAHASIA NEGARA RAHASIA BISNIS RAHASIA PRIBADI

The True Secrecy

Pengecualian Atas Substansi

Agar tidak meluas diuraikan di pasal 17

1. Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 3. Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hakhak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Struktur Pengecualian dalam UU KIP Pasal 2

o Bersifat rahasia, o Sesuai dengan UU o Sesuai kepatutan, & Kptg umum:

Asas

• Uji Konsekuensi • Uji Kepentingan Publik

Pasal 6 ayat 3 huruf a-c Pasal 17 huruf a-i (Konsekuensi)

Keterangan: RN = Rahasia Negara RB = Rahasia Bisnis RP = Rahasia Pribadi

Jenis Kerahasiaan

Konsekuensi yang ditimbulkan

Jenis Kerahasiaan dalam UU KIP, ……. Satu Informasi yang dikecualikan bisa mengandung lebih dari satu jenis kerahasiaan (multiple secrecy)

RAHASIA NEGARA • 17a • 17c-f • 17i

RAHASIA BISNIS • 17b

RAHASIA PRIBADI • 17g • 17h

Tahapan Uji Konsekuensi

Konsekuensi adalah akibat yang diduga akan timbul jika informasi diberikan sehingga bisa menggagalkan tujuan dari pengecualian (prejudice based exemption). Konsekuensi ditetapkan pada pasal 17 UU KIP.

1.

Mengidentifikasi informasi dan melakukan klarifikasi: Untuk memperjelas tujuan dan informasi apa yang sesungguhnya mereka minta, sehingga dapat diketahui dokumen mana yang dapat digunakan untuk memenuhi tujuan tersebut.

2.

Menganalisa konsekuensi yang ditimbulkan. Mengidentifikasi ketentuan legal yang mengatur pengecualian dan menelusuri konsekuensi yang ditimbulkan berdasarkan pasal 17 UU KIP. Beberapa hal penting yang termasuk dalam tahapan ini adalah: a. menguraikan pernyataan kerahasiaan derivatif dan multiple secrecy. b. memanfaatkan pendapat ahli jika diperlukan.

3.

Mengidentifikasi ketentuan korektif (jika ada). Dalam beberapa hal suatu informasi masuk kategori dikecualikan namun terdapat perlakuan khusus untuk subjek hukum atau situasi tertentu berdasarkan ketentuan yang berlaku. Ketentuan tersebut dapat disebut sebagai pengecualian atas pengecualian.

4.

Merumuskan kesimpulan. Kesimpulan dari hasil analisis mencakup dua hal: a. informasi tersebut termasuk informasi yang dikecualikan atau sebaliknya. b. alasan legal yang menjadi dasar hukum.

Rahasia Negara Penegakan Hukum

17a

Pertahanan dan Keamanan

17c

Sumberdaya Alam

17d

Ketahanan Ekonomi Nasional

17e

Hubungan Internasional

17f

Surat-surat Badan Publik

17i

•

Informasi yang apabila diberikan dapat: – menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; – mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; – mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; – membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau – membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.


17a


17c

Sumberdaya Alam

17d

• Apabila informasi diberikan dapat mengungkap: –

–

–


17e


17f


17i

– –

– –

informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer; data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; sistem persandian negara; dan/atau sistem intelijen negara.


17a


17c

Sumberdaya Alam

17d


17e


17f


17i

• Apabila dibuka dapat mengungkap kekayaan alam Indonesia.


17a


17c

• Apabila dibuka dapat mengungkap: –

Sumberdaya Alam

17d

–


17e


17f


–

– – – –

17i

rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya; rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; rencana awal investasi asing; proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau halhal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.


17a


17c

Sumberdaya Alam

17d


17e


17f

Suarat-surat Badan Publik

17i

• Apabila dibuka dapat mengungkap: – posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; – korespondensi diplomatik antar negara; – sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau – perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri


17a


17c

Sumberdaya Alam

17d


17e


17f


17i

• Apabila dibuka dapat: - mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan; - menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur; - mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

Rahasia Pribadi Akta Otentik dan Wasiat Seseorang

17g

Data Pribadi

17h

Apabila diberikan dapat mengungkap: • Akta otentik dan wasiat seseorang. • Riwayat dan kondisi anggota keluarga. • Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. • Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. • Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau • Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Pasal 18 ayat (2): Tidak termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila : a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatanjabatan publik

Rahasia Pribadi Akta Otentik dan Wasiat Seseorang

17g

Data Pribadi

17h

Apabila diberikan dapat mengungkap: • Akta otentik dan wasiat seseorang. • Riwayat dan kondisi anggota keluarga. • Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang. • Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang. • Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelek-tualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau • Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

Rahasia Bisnis Kekayaan Intelektual 17b & Persaiangan Usaha

Apabila diungkap dapat: • Mengganggu perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI). • Mengganggu perlindungan persaingan usaha yang sehat (rahasia dagang).

C. PPID: Struktur & Tupoksi A. A

Tanggungjawab, Tugas, dan Wewenang PPID       

Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi; Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yg berlaku; Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik; Pengujian konsekuensi; Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahannya; Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sbg informasi publik yang dapat diakses; dan Penetapan pertimbangan tertulis atau setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik

• PPID 1. PPID bertugas dan bertanggungjawab melakukan pelayanan informasi yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi. 2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, PPID berwenang: a. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; b. Memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak; c. Menolak permohonan informasi secara tertulis apabila informasi yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut. d. Menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan daftar informasi secara berkala sekurang-kurangnya satu kali dalam sebulan dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi;

... lanjutan Pimpinan Badan Publik List inf. Yg dikecualikan

Penetapan (Tim Pertimbangan?)

PPID Utama

Pimpinan Satuan Kerja PPID pelaksana List inf. Yg dikecualikan

• Melakukan uji konsekuensi • Menyusun kebijakan pengelolaan informasi BP • Bertanggung jawab atas kinerja pelayanan informasi di lingkungan BP • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker

Pimpinan Unit Pelayanan PPID pelaksana

• Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan

Contoh Model-1 Menteri/ Wk Menteri Sekjen (PPID Utama)

Tim Pertimbangan

Pusat data dan Informasi

Biro Hukum

Kepala Satuan Kerja PPID Pelaksana Di Satker

Humas (PPID Pelaksana)

PPID Utama: • Mengkordinir seluruh kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi • Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan atas persetujuan pimpinan badan Publik Tim Pertimbangan • Menyepakati daftar informasi yang dikecualikan sebagai acuan PPID dalam melaksanakan tugasnya PPID Pelaksana • Mengelola pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja/unit pelayanan teknis masing-masing • Dibantu oleh petugas informasi sesuai kebutuhan. • Hanya mengelola informasi yang terbuka Pusat Data dan Informasi: • Memberikan dukungan sistem informasi

Kepala UPT PPID Pelaksana Di UPT

Biro Hukum: • Memberikan dukungan teknis pelaksanaan uji konsekuensi • Mewakili badan publik dalam penyelesaian sengketa

PPID Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Model-1 Versi Lain: STRUKTUR PENGELOLAAN & PELAYANAN INFORMASI

PEMBINA

Tim Pertimbangan

[Menteri]

PPID Utama [Sesmen]

Atasan PPID Pelaksana [Inspektorat]

PPID Pelaksana [Ses Inspektorat]

Pelaksana [Kabag/Kabid & Pejabat Fungsiona]

Atasan PPID Pelaksana [Deputi/Dirjen]

Atasan PPID Pelaksana [Kepala Badan]

PPID Pelaksana [Ses Deputi/Dirjen]

PPID Pelaksana [Ses Badan]



Atasan PPID Pelaksana [Setmen]

PPID Pelaksana [Ka Biro]


Model-2 : STRUKTUR PENGELOLAAN & PELAYANAN INFORMASI

MENTERI SESMENTERI / Atasan PPID

PPID UTAMA [Eselon II]

Tim Pertimbangan

TINGKAT KEMENTERIAN

Pelayanan Info

Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Info

Pengelolaan Info

Dok dan Arsip

PPID Pelaksana

TINGKAT UNIT Pelayanan Info

Pengelola -an Info

Pengaduan & Penyelesaian Sengketa Info

Dok dan Arsip

D. Cara Melayani Informasi A. A

Prinsip Layanannya 1. CMA = Cepat, Murah, Akurat. 2. Bisa sentralisasi dan/atau desentralisasi menurut tingkatan kompleksitas badan publiknya; Cara BANK memberikan layanan jasa perbankan dapat dicontoh bagaimana Badan Publik memberikan layanan jasa informasi;

Infrastruktur yang Diperlukan PUBLIC INFORMATION SERVICE CENTER (PUSAT LAYANAN INFORMASI PUBLIK) 1. Meja (Desk) Informasi, lengkap dengan form2nya (form permohonan informasi, form pengajuan keberatan, buku register permohonan informasi, buku register pengajuan keberatan pemohon informasi) 2. Petugas Informasi yang cukup 3. Papan Pengumuman 4. Website

2

Cara Mendapatkan Informasi

…untuk layanan informasi berdasarkan permintaan Pasal 22 ayat (1)

Pasal 22 ayat (2-6)

Permohonan Informasi

PEMOHON

Pendaftaran & Klarifikasi Pertimbangan Tertulis

Maks. 10 + 7 hari kerja

Dok-1

Pasal 7 ayat (4) Dok-2

Pasal 22 ayat (7) & (8)

Pemberitahuan Tertulis

T

Pasal 6 ayat 3?

Dok-5

Y Uji Konsekuensi (Pasal 17 a-i)

Pasal 19 Dok-3

Pasal 6 ayat (1) & (2)

T

Penolakan Informasi Dok-4

Y

Terbukti?

Tata Cara Memperoleh Informasi Publik Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

Permohonan Informasi Publik Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

E. Peran Komisi Informasi A. A

Komisi Informasi

3

… diperlukan jika terjadi dispute Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Komisi Informasi substansi

prosedur

Ajudikasi

Mediasi tidak sepakat

Putusan Ajudikasi Komisi Informasi:

• Menutup sebagian atau keseluruhan informasi, atau • Membuka sebagian atau keseluruhan informasi

?

Putusan Mediasi Komisi Informasi: • Kersepakatan yang berifat FINAL dan MENGIKAT

Sengketa informasi terbuka Sengketa informasi yang dikecualikan

Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Pengabaian terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi terhitung 14 hari kerja sejak diputuskan sama dengan menerima putusan.

Tugas dan Kewenangan Komisi Informasi Pasal 26 ayat (1) Komisi Informasi bertugas : a. Menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini; b. Menetapkan kebijakan umum pelayanan Informasi Publik; dan c. Menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis

Pasal 27 ayat (1) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang: a. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa; b. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik; c. Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik; d. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi nonlitigasi penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan e. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi.

Dasar Pengajuan Sengketa

Sengketa didaftarkan ke Komisi Informasi oleh pemohon jika terjadi penolakan atas keberatan atau keberatan tidak ditanggapi.

Pasal 35 UU KIP

Penyelesaian Melalui Ajudikasi

✔

Penyelesaian Melaui Mediasi

✔

(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut: a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; b. Tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi; d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta; e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi; f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam UndangUndang ini. (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.

Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi

Penyelesaian Sengketa Informasi di Pengadilan Diadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

Transparansi Sektor Migas • Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 yang menjadi landasan bagi Indonesia untuk menerapkan Prakarsa Transparansi Penerimaan Industri Ekstraktif ( Extractive Industries Transparency Initiative/EITI) sebuah standar global yang diterapkan di 37 Negara • EITI mendorong pelaporan oleh para produsen migas, mineral dan batubara atas apa yang telah mereka bayarkan kepada pemerintah • Sebaliknya pemerintah melaporkan penerimaan negara dari perusahaan Minerba.

Laporan Ke Publik • Hingga saat ini sebagian besar rakyat indonesia masih tidak menyadari jumlah penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang mengalir ke Pemerintah daerah. • Lebih dari itu,data tentang berapa besar penerimaan tahunan atas bagi hasil pemerintah daerah dari satu perusahaan tertentu belum pernah di laporkan secara publik • Masyarakat yang tinggal disekitar area operasi produksi migas, mineral dan batubara berada dlm posisi yang lemah untuk menuntut pelayanan publik dari pemerintah daerah

Laporan Ke Publik • Hingga saat ini sebagian besar rakyat indonesia masih tidak menyadari jumlah penerimaan dari sumber daya alam (SDA) yang mengalir ke Pemerintah daerah. • Lebih dari itu,data tentang berapa besar penerimaan tahunan atas bagi hasil pemerintah daerah dari satu perusahaan tertentu belum pernah di laporkan secara publik • Masyarakat yang tinggal disekitar area operasi produksi migas, mineral dan batubara berada dlm posisi yang lemah untuk menuntut pelayanan publik dari pemerintah daerah

EITI Indonesia telah mengubah situasi • EITI Indonesia mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi dan kabupaten di Riau telah menerima hampir dua pertiga dari satu juta miliar dollar AS penerimaan negara yang dibayarkan oleh KKS penghasil minyak terbesar di Indonesia (Blok Rokan Chevron) • Kaltim menikmati lebih dari seperempat miliar dollar AS penerimaan negara dari KKS penghasil Gas Bumi terbesar di Indonesia (Blok Mahakam Total dan Inpex) • Papua lebih dari 100 juta dollar AS pembayaran royalti dari perusahaan tambvang dan emas terbesar, Freeport Indonesia, telah diserahkan kepemerintah Propinsi dan Kabupaten

Bentuk Implementasi UU KIP • Laporan kerja EITI merupakan hak atas informasi yang dimiliki rakyat Indonesia • Laporan tersebut juga di pergunakan sebagai alat akuntabilitas pemerintahan • Sebelumnya kita hanya memiliki hak mengetahui, kini hak itu bisa diwujudkan dengan menerima informasi secara transparan • # Disadur dari opini Erry Riyana Hardjapamekas, “Transparansi Sektor Minerba” Kompas, 24 Mei 2013

4

Sanksi dalam UU KIP •

•

•

•

Sengaja menggunakan informasi secara melawan hukum dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 51) Sengaja tidak menyediakan informasi yang harus diumumkan berkala, tersedia setiap saat, dan serta merta yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun kurungan dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 52)

•

•

Sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, menghilangkan dokumen yang dilindungi negara dan/atau terkait dengan kepentingan umum dipidana 2 tahun penjara dan/atau denda maksimal 10 juta; (Pasal 53) Sengaja dan tanpa hak mengakses/memperoleh/memberikan informasi yang dikecualikan dipidana 2 th penjara dan denda maksimal 10 juta serta 3 tahun penjara dan denda maksimal 20 juta untuk kerahasiaan pertahanan dan keamanan dan ketahanan ekonomi nasional; (Pasal 54) Sengaja membuat informasi yang tidak benar atau menyesatkan yang mengakibatkan kerugian orang lain dipidana 1 tahun penjara dan/atau denda maksimal 5 juta; (Pasal 55) Delik pidana dalam UU KIP adalah delik aduan.

TerimaKasih

STANDAR LAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN PENGECUALIAN INFORMASI PUBLIK

Recommend Documents