SOSIALISASI FINANCIAL SECTOR ASSESSTMENT PROGRAM (FSAP) KEPADA INDUSTRI JASA KEUANGAN. OTORITAS JASA KEUANGAN Jakarta, 3 November 2015

SOSIALISASI

FINANCIAL SECTOR ASSESSTMENT PROGRAM (FSAP) KEPADA INDUSTRI JASA KEUANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN Jakarta, 3 November 2015

AGENDA I

PENJELASAN UMUM FSAP & HASIL FSAP 2009/2010

II

PENJELASAN INTERNATIONAL STANDARDS

III PENJELASAN KERANGKA STABILITAS SISTEM KEUANGAN (SSK) IV SHARING EXPERIENCE ASSESSOR FSAP V

PERSIAPAN IJK TERKAIT FSAP

VI Q&A

Sosialisasi FSAP - OJK

2

I A. PENJELASAN UMUM FSAP


3

PENJELASAN UMUM FSAP Pelaksanaan Financial Sector Assesment Program (FSAP) pada tahun 2016 merupakan komitmen Indonesia sebagai anggota G-20 untuk melaksanaan FSAP secara rutin setiap 5 tahun. Financial Sector Assesment Program (FSAP): • Merupakan joint program IMF dan World Bank yang dimulai tahun 1999, sebagai suatu mekanisme untuk menilai stabilitas dan perkembangan sektor keuangan suatu negara secara komprehensif. • Merupakan program rutin & berkesinambungan sebagai lesson learned dari krisis keuangan, adanya contagion effect dimana krisis keuangan suatu negara dapat berimbas kepada kondisi kinerja sektor keuangan dan ekonomi negara lain. • Bertujuan menilai stabilitas & perkembangan sektor keuangan suatu negara secara komprehensif & keterkaitannya dengan negara lain dalam rangka menjaga stabilitas keuangan global


4

PENJELASAN UMUM FSAP Stabilitas sektor keuangan dinilai berdasarkan: • Kesehatan dan ketahanan sektor perbankan dan non-perbankan; • Stress test dan analisa keterkaitan antar lembaga keuangan termasuk cross borders; • Kualitas pengawasan perbankan, asuransi dan pasar modal berdasarkan standar internasional; dan • Kemampuan pengawas, otoritas pembuat kebijakan dan jaring pengaman finansial untuk merespon secara efektif pada saat terjadi systemic stress. Perkembangan sektor keuangan dinilai berdasarkan: • Kualitas framework hukum dan infrastruktur pasar keuangan seperti payment and settlement system; • Permasalahan yang mempengaruhi kompetisi dan efisiensi dari sektor keuangan; dan • Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.


5

MANFAAT FSAP 1. Identifikasi kerentanan utama di sektor jasa keuangan yang berpotensi menyebabkan krisis, bermanfaat untuk: • Meningkatan kualitas & kapasitas Pemerintah & otoritas dalam rangka pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. • Memformulasikan kebijakan yang tepat untuk antisipasi krisis 2. Penerbitan & upload hasil FSAP dalam website IMF dan World Bank, bermanfaat untuk: • Meningkatkan pemahaman atas kondisi sektor jasa keuangan Indonesia oleh berbagai pihak di Indonesia dan level global yang berkepentingan dengan Indonesia • Meningkatkan kepercayaan masyarakat baik domestik maupun internasional terhadap Sektor Jasa Keuangan Indonesia • Berpotensi meningkatkan investasi termasuk capital inflowke Indonesia • Memberikan kemudahan bagi industri jasa keuangan Indonesia untuk bertransaksi dengan pihak luar negeri dan pengembangan bisnisnya ke luar negeri


6

ASPEK PENILAIAN PEMENUHAN STANDARD INTERNASIONAL POWER

PRACTICE

PROOF PLAN


Kewenangan OJK berdasarkan UU OJK, termasuk untuk mengeluarkan ketentuan dan kebijakan.

Praktik pelaksanaan yang dilakukan oleh OJK dalam rangka melaksanakan amanat UU OJK.

Bukti pelaksanaan kewenangan OJK, khususnya tugas pengawasan (data, dokumen, notulen rapat, dll). Rencana kerja/pengembangan yang akan dilakukan OJK ke depan dalam rangka pelaksanaan kewenangannya. 7

I B. HASIL FSAP INDONESIA 2009/2010


8

HASIL FSAP INDONESIA 2009/2010 • Perekonomian dan sistem keuangan Indonesia telah pulih dari krisis keuangan global. Hal ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan makroekonomi, ketentuan prudensial sektor perbankan, dan kebijakan neraca perusahaan yang sehat dengan risiko mata uang yang rendah. Respon kebijakan Pemerintah yang cepat dan tepat waktu telah dapat meringankan krisis likuiditas di sistem keuangan dan memberikan stimulus bagi pertumbuhan. Pengakuan atas fundamental makroekonomi Indonesia yang kuat tercermin pula pada peningkatan sovereign rating Indonesia dua kali dalam 12 bulan terakhir menjadi satu notch di bawah investment grade.

• Meskipun demikian, persepsi risiko pasar tetap tinggi, terutama terkait risiko politik, lemahnya penegakan supremasi hukum, dan keterbatasan kerangka governance. Hukum, peraturan, dan lembaga yang diperlukan bagi berfungsinya pasar keuangan telah ada namun terhambat implementasinya terutama karena tidak adanya perlindungan hukum bagi regulator sektor keuangan dan pengawas, sehingga dikhawatirkan akan adanya campur tangan politik yang dapat memperlambat proses pengambilan keputusan pengawasan.


9

HASIL FSAP INDONESIA 2009/2010 • Fundamental perbankan menguat dengan peningkatan modal, likuiditas dan profitabilitas. Stress test menunjukkan risiko kredit sebagai penyebab utama kerentanan sektor perbankan. Risiko likuiditas menjadi penyebab utama pada beberapa bank menengah dengan LDR tinggi. Risiko suku bunga adalah sumber risiko lain akibat ketergantungan bank yang tinggi pada call deposits untuk pendanaan jangka panjang. Sebaliknya, risiko pasar dan contagious risk terjaga karena keterbatasan kepemilikan sekuritas dan penggunaan hedging instrumen, serta rendahnya eksposur internasional. • BI perlu memantau peningkatan eksposur kredit bank kepada sektor retail dan UKM. Risiko ini dapat dikurangi dengan memperbaiki kualitas informasi kredit, serta meningkatkan kerangka akuntansi, audit, dan manajemen risiko kredit bank. • Penilaian sektor perbankan yang baik masih dibayangi oleh peraturan permodalan bank, khususnya terkait kualitas modal dasar bank, ketahanan sistem terhadap guncangan, dan transparansi. Otoritas perlu mempertimbangkan penggunaan moral suasion dan ketentuan prudensial untuk meningkatkan pertumbuhan kredit, karena dapat mempengaruhi kualitas neraca bank dan stabilitas sistem perbankan.


1

HASIL FSAP INDONESIA 2009/2010 • Pengawasan sistem keuangan telah membaik sejak krisis Asia, al. melalui penetapan kerangka kerja pengawasan dan metodologi yang sesuai dengan standard internasional dan penguatan kompetensi SDM pengawas sehingga meningkatan respect dan kredibilitas di lingkungan keuangan Indonesia dan regional. • Meskipun demikian, penguatan hukum atas mandat untuk melakukan prompt correction action (PCA), akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan terlindung dari gangguan yang tidak diinginkan sehingga dapat mempercepat penanganan bank bermasalah. Perlu diterbitkan UU Jaring Penganan Sektor Keuangan untuk memastikan pengambilan keputusan yang cepat di masa krisis. Crisis Management Protocol (CMP) perlu memiliki dasar hukum untuk memastikan respon yang tepat waktu di saat krisis dan melindungi para pembuat kebijakan dan pengawas dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.


1

HASIL FSAP INDONESIA 2009/2010 • Pemerintah sedang mempertimbangkan untuk memperbaiki struktur pengaturan sektor keuangan. Berdasarkan UU BI yang diamandemen pada tahun 1999, Indonesia harus membuat sebuah lembaga (OJK) yang mampu melakukan pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, pasar modal dan IKNB. Sebelumnya, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia sedangkan pengaturan dan pengawasan sektor pasar modal dan IKNB dilakukan oleh Bapepam-LK.

• Otonomi keuangan Bank Indonesia dan efektivitas operasi kebijakan moneter dapat ditingkatkan dengan cara memperkuat neraca Bank Indonesia. Penggantian SBI dengan SUN akan memperkuat kodisi keuangan BI dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi BI untuk menjalankan kebijakan moneter. Selain itu, governance BI juga dapat ditingkatkan dengan perampingan dalam pemilihan top manajemen.


1

HASIL FSAP INDONESIA 2009/2010 • Banyak hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pasar modal Indonesia dan memanfaatkan potensial pasar modal untuk mendukung sektor ekonomi riil, antara lain untuk membantu menyeimbangkan risiko yang dihasilkan dari sektor perbankan sebagai sumber pendanaan. UU Pasar Modal perlu diamandemen untuk memberikan kewenangan bagi Bapepam-LK untuk menangani berbagai kasus malpraktek yang terjadi di pasar modal. • Meskipun relatif kecil, terdapat banyak tekanan pada industri asuransi, sementara kewenangan pengawasan untuk melakukan intervensi dan menyelesaikan perusahaan bermasalah terbatas dan tidak lengkap. Sebagai prioritas utama, pemerintah perlu mengambil tindakan cepat untuk menyelesaikan perusahaan-perusahaan besar yang mengalami kesulitan keuangan dan menyampaikan RUU Asuransi kepada DPR. Selanjutnya instrumen pengawasan dan kewenangan regulator asuransi perlu ditingkatkan.


13

HASIL FSAP INDONESIA 2009/2010 •

BCP (Banking Supervision) Grading Compliant (C) Largerly Compliant (LC)

Materially Noncompliant (MNC) Noncompliant (NC)

•

Amount 6 18

Principle Principle 4; 5; 8; 11; 12; 21; 25; 26; 27 Principle 1; 3; 9; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 22; 23; 24; 28; 29 Principle 2; 7; 10; 16; 20; Principle 6; 30

Amount 9 14 5 2

4 2

IOSCO (Secutiries) Grading Fully Implemented (FI) Broadly Implemented (BI) Partly Implemented (PI) Not Implemented (NI) Not Applicable (N/A)

•

Principle Principle 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 2; 4 Principle 3; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24 Principle 1.5; 1.6; 9; 25 Principle 12; 16;

CPSS-IOSCO (Securities Settlement System) Grading Observed (O) Broadly Observed (BO) Partly Observed (PO) Not Observed (NO) Not Applicable (N/A)


Principle Principle 2; 5; 6; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17 Principle 3; 4; 16; 18 Principle 1; 7; 8 Principle 9; 19

Amount 10 4 3 2

14

HASIL FSAP INDONESIA 2009/2010 •

Monetary Policy Transparency Codes Grading Observed (O)

Broadly Observed (BO) Partly Observed (PO) Not Observed (NO) Not applicable (N/A)

•

Principle Principle 1.1; 1.2; 1.3; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4.1; 4.2; 4.3; 4.4 Principle 2.1 -

Amount 16

1 -

CPSS (Payment System) Grading Observed (O) Broadly Observed (BO) Partly Observe (PO) Not Observed (NO) Not applicable (N/A)


Principle Principle 2; 3; 4; 6; 7; 8; responsibility A Principle 1; 9; 10; responsibility B; responsibility D Responsibility C Principle 5

Amount 7 5 1 1

15

II. PENJELASAN INTERNATIONAL STANDARD A. BASEL CORE PRINCIPLES (BCP)


16


1

Gambaran Umum

2

Prinsip-prinsip BCP

3

Penilaian/Grading BCP

17

GAMBARAN UMUM •

Basel Core Principles (BCP) merupakan standar minimum praktek pengawasan dan pengaturan bank dan sistem perbankan yang sehat.

•

BCP digunakan sebagai acuan/standar – untuk menilai efektifitas praktek dan kualitas sistem pengawasan bank – untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai praktek pengawasan yang sehat.

•

BCP diterbitkan pertama kali oleh Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) di tahun 1997 dan beberapa kali mengalami revisi. Revisi terakhir dilakukan pada Oktober 2006.

•

Pada Maret 2011, BCBS mulai melakukan review atas BCP posisi Oktober 2006 dengan mempertimbangkan perkembangan di pasar keuangan dan pelajaran dari krisis global untuk menciptakan sistem pengawasan bank yang sehat. Dokumen final New BCP terbit September 2012.


18

NEW BASEL CORE PRINCIPLES (2012) Core Principles (CPs) • Jumlah CP meningkat dari 25 menjadi 29 • CP 1 (versi 2006) menjadi 3 CPs • CP 22 (versi 2006) menjadi 2 CPs • Terdapat 1 CP baru yaitu CP mengenai Corporate Governance

Assessment criteria untuk setiap CPs terdiri dari Essential Criteria (EC) dan Additional Criteria (AC) • Jumlah assessment criteria pada BCP 2012 adalah 247, dengan jumlah EC adalah 231 (dari sebelumnya 201) dan AC adalah 16 (dari sebelumnya 46). • Terdapat 34 EC baru dan 5 AC baru • Terdapat 34 AC pada BCP 2006 yang meningkat menjadi EC di BCP 2012

Beberapa aspek yang juga dimasukkan dalam BCP 2012 yang mengacu pada krisis global, mis. SIBs, macroprudential and systemic risk, crisis management dll. Sosialisasi FSAP - OJK

19

PRINSIP-PRINSIP BCP BROADLY CATEGORISED INTO 2 GROUPS

Focus on supervisory powers, responsibilities and functions (CP 1 to 13)


Focus on prudential regulations and requirements for banks (CP 14 to 29)

20

PRINSIP-PRINSIP BCP


21

PRINSIP-PRINSIP BCP


22

PRINSIP-PRINSIP BCP Supervisory Powers, Responsibilities and Functions: CP 1 - 13 • CP 1: responsibilities, objectives and powers • Beberapa kriteria yang akan dinilai: apakah tanggung jawab dan tujuan OJK dinyatakan secara jelas di dalam UU? Apakah OJK selalu melakukan update atas regulasi agar sejalan dengan perkembangan industri keuangan? Apakah sebelum penerbitan regulasi-regulasi baru, OJK melakukan public consultation? • CP 2: Independence, accountability, resourcing and legal protection for supervisors • Beberapa kriteria yang akan dinilai: Apakah akuntabilitas, independensi OJK sebagai pengawas dinyatakan secara jelas di dalam UU? Apakah OJK memiliki kewenangan penuh didalam melakukan supervisory action? Apakah dalam melaksanakan tugasnya OJK terbebas dari intervensi pihak manapun? • Potential Question for the Industry • Meskipun fokus CP 1 – 13 adalah pada mandat, tanggung jawab dan fungsi OJK sebagai otoritas pengawas bank, terdapat potensi pertanyaan dari assessor kepada industri yang terkait dengan CP 1 – 13 tersebut, misalnya bagaimana pandangan industri terhadap pelaksanaan tugas dan pengawasan perbankan di OJK selama ini?


23

PRINSIP-PRINSIP BCP Prudential Regulation and Requirements • CP 14: Corporate Governance • Corporate Governance merupakan principle baru. • Beberapa kriteria yang akan dinilai: apakah regulasi telah mengatur tugas dan tanggung jawab dari Dewan Komisaris dan Direksi? Apakah OJK melakukan penilaian secara reguler atas kebijakan, praktek dan implementasi corporate governance di perbankan? • Potential question for the industry: bagaimana pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi atas tugas dan tanggung jawabnya? Bagaimana pemahaman Dewan Komisaris dan Direksi atas struktur bank dan banking grup serta risiko yang dihadapi? Bagaimana proses pengelolaan dan mitigasi risiko yang dilakukan? • CP 16: Capital Adequacy • Permodalan bank merupakan indikator utama untuk menentukan bank yang sehat. Permodalan juga akan digunakan untuk analisa kerentanan sistem keuangan dalam FSAP, misalnya melalui pelaksanaan stress testing. • Beberapa kriteria yang akan dinilai: apakah regulasi telah mengatur persyaratan komponen modal sesuai dengan kerangka Basel? Apakah regulasi telah mensyaratkan bank untuk melakukan perhitungan modal sesuai kerangka Basel? • Potential questions for the industry: Bagaimana implementasi perhitungan modal di perbankan? Bagaimana bank melakukan pengelolaan terhadap permodalan di bank? • Implementasi kerangka permodalan di Indonesia telah dilakukan dengan mengakomodir standar internasional melalui penerbitan PBI No. 15/12/PBI/2013. Dalam waktu dekat juga akan diterbitkan beberapa aturan baru terkait capital buffer.


24

PRASYARAT PENGAWASAN YANG EFEKTIF  Di dalam menilai efektifitas dari pengaturan dan praktek pengawasan perbankan (menilai 29 CPs diatas), terdapat beberapa faktor, yang sebagian besar berada di luar kendali otoritas pengawas, yang perlu mendapat perhatian.  Agar efektifitas dari fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dapat tercapai, maka perlu dipastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai otoritas yang terkait.


Sound and sustainable macroecono mic policies Well established framework for financial stability policy formulation

Effective market discipline

Pengawasan yang Efektif Appropriate level of systemic protection (or public safety net)

Clear framework for crisis management, recovery & resolution

Well developed public infrastructure

25

PENILAIAN/GRADING BCP Compliant

• A country will be considered compliant with a Principle when all essential criteria applicable for this country are met without any significant deficiencies. There may be instances, of course, where a country can demonstrate that the Principle has been achieved by other means. Conversely, due to the specific conditions in individual countries, the essential criteria may not always be sufficient to achieve the objective of the Principle, and therefore other measures may also be needed in order for the aspect of banking supervision addressed by the Principle to be considered effective.

Largely Compliant

• A country will be considered largely compliant with a Principle whenever only minor shortcomings are observed that do not raise any concerns about the authority’s ability and clear intent to achieve full compliance with the Principle within a prescribed period of time. The assessment “largely compliant” can be used when the system does not meet all essential criteria, but the overall effectiveness is sufficiently good, and no material risks are left unaddressed.

Materially noncompliant

• A country will be considered materially non-compliant with a Principle whenever there are severe shortcomings, despite the existence of formal rules, regulations and procedures, and there is evidence that supervision has clearly not been effective, that practical implementation is weak, or that the shortcomings are sufficient to raise doubts about the authority’s ability to achieve compliance. It is acknowledged that the “gap” between “largely compliant” and “materially non-compliant” is wide, and that the choice may be difficult. On the other hand, the intention has been to force the assessors to make a clear statement.

Noncompliant

• A country will be considered non-compliant with a Principle whenever there has been no substantive implementation of the Principle, several essential criteria are not complied with or supervision is manifestly ineffective.


26

II. PENJELASAN INTERNATIONAL STANDARD IOSCO B. IOSCO PRINCIPLES


27


1

Gambaran Umum

2

Prinsip-prinsip IOSCO

3

Penilaian/Grading IOSCO

28

GAMBARAN UMUM  IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation (IOSCO principles) merupakan pedoman dalam mengembangkan dan mengimplementasikan regulasi, pengawasan dan penegakan hukum di bidang Pasar Modal yang diakui secara internasional.  Diterbitkan oleh The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), saat ini terdapat 38 prinsip yang dikelompokkan dalam 10 kategori, dengan 3 tujuan pengaturan: 1. Melindungi investor 2. Memastikan industri berjalan secara wajar, efisien, dan transparan 3. Mengurangi risiko sistemik  Kategori penilaian prinsip IOSCO: (1) Fully Implemented, (2) Broadly Implemented, (3) Partly Implemented, (4) Not Implemented, (5) Not Applicable


29

GAMBARAN UMUM  IOSCO Principles pertama kali digunakan pada tahun 1998, dikembangkan pada tahun 2003, kemudian di reissued tahun 2008.  Pada tahun 2010 dilakukan perubahan atas prinsip IOSCO, antara lain dengan menambahkan beberapa prinsip terkait • pengelolaan risiko sistemik; • pemantauan peraturan; • Auditor, Pemeringkat dan Penyedia Jasa Informasi • pengawasan hedge fund


30

PRINSIP – PRINSIP IOSCO

A

Regulator (Prinsip 1-8) Panduan mengenai tanggung jawab, independensi, kewenangan, dan standar profesional Regulator;

B

Self Regulatory Organization (SRO) (Prinsip 9) Panduan mengenai pengawasan terhadap SRO

C

Penegakan Hukum (Prinsip 10-12) Panduan mengenai kewenangan pengawasan, inspeksi, dan investigasi; efektifitas dan kredibilitas pengawasan

D

Kerja Sama (Prinsip 13-15) Panduan mengenai kewenangan dan dengan regulator asing

E

Emiten (Prinsip 16-18) Panduan mengenai keterbukaan informasi, perlakuan setara kepada pemegang saham, dan standar akuntansi


akuntabilitas,

mekanisme sharing information

31

PRINSIP – PRINSIP IOSCO

F

Auditor, Pemeringkat, penyedia jasa informasi (Prinsip 19-23) Panduan mengenai pengawasan dan independensi Auditor, standar audit, Pemeringkat Efek, penyedia jasa informasi

G

Skema Investasi Kolektif (Prinsip 24-28) Panduan tata kelola pengelola Skema Investasi Kolektif, perlindungan aset nasabah, pengawasan Hedge Fund

H

Market intermediaries (Prinsip 29-32) Panduan mengenai persyaratan market intermediaries, pengendalian internal, prosedur menghadapi kegagalan

I

Pasar Sekunder (Prinsip 33-37) Panduan mengenai sistem perdagangan, deteksi manipulasi pasar, pengaturan large exposures, default risk dan market disruption

J

Kliring dan settlement (Prinsip 38) Panduan mengenai sistem penyelesaian yang adil, efektif dan efisien


32

CONTOH PENILAIAN PRINSIP IOSCO Prinsip IOSCO 2010 (d/h prinsip IOSCO 2008)

Rekomendasi assesor tahun 2010

Tindakan yang telah dilakukan OJK

Terkait Regulator

2 (d/h prinsip 2) Regulator bekerja independen dan akuntabel dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya

3 (d/h prinsip 3) Regulator memiliki kewenangan, sumber daya, dan kapasitas yang memadai untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya


Perlu adanya peraturan mengenai masa jabatan dan pemberhentian Pimpinan Regulator Pasar Modal

Telah diterbitkan UU OJK tahun 2011 yang mengatur: 1. Masa jabatan Dewan Komisioner OJK (5 tahun), dan dapat ditunjuk kembali 1 periode berikut 2. Tata cara pemberhentian Dewan Komisioner OJK, diantaranya karena meninggal, mengundurkan diri, melanggar kode etik, dsb.

Perlu adanya kewenangan bagi regulator Pasar Modal untuk dapat mengenakan denda kepada pihak yang tidak mendapatkan izin dari regulator Pasar Modal

• •

Sebelum UU OJK, regulator Pasar Modal hanya dapat mengenakan sanksi pada Pihak yang memiliki izin di OJK. Dengan terbitkannya UU OJK tahun 2011, OJK dapat mengenakan sanksi setiap Pihak yang melanggar peraturan perundangan sektor keuangan, termasuk Pihak yang tidak memiliki izin / persetujuan / pendaftaran dari OJK (Pasal 9).

33

CONTOH PENILAIAN PRINSIP IOSCO Prinsip IOSCO 2010 (d/h prinsip IOSCO 2008) 15 (d/h prinsip 13) Sistem regulasi harus memungkinkan regulator untuk memberikan bantuan kepada regulator asing yang membutuhkan dalam pelaksanaan fungsi dan wewenangnya


Rekomendasi assesor tahun 2010 Untuk dapat menjadi penandatangan IOSCO MMoU, regulator Pasar Modal perlu memiliki peraturan yang memungkinkan regulator memberikan bantuan bagi regulator asing dalam kegiatan penegakan hukumnya

Tindakan yang telah dilakukan OJK •

Dengan diterbitkannya UU OJK tahun 2011, dimana pada Pasal 47 disebutkan bahwa “OJK dapat melakukan kerja sama dengan otoritas pengawas Lembaga Jasa Keuangan di negara lain serta organisasi internasional dan lembaga internasional lainnya, ...”, maka OJK telah memenuhi standar internasional dalam kerja sama dengan regulator asing.

•

Pada Januari 2014, OJK telah menjadi penandatangan IOSCO MMOU.

34

CONTOH PENILAIAN PRINSIP IOSCO Prinsip IOSCO 2010 (d/h prinsip IOSCO 2008)



Terkait Emiten 17 (d/h prinsip 15)

Pemegang Efek dalam suatu perusahaan harus diperlakukan secara adil dan setara


Perlu terdapat keterbukaan mengenai Interkoneksi antar pemegang saham dan pemegang saham utama / pengendali

Telah terdapat Peraturan X.K.6 tahun 2012 tentang Penyampaian Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, dimana pada poin 2.e.11 mewajibkan keterbukaan informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten/ Perusahaan Publik sampai ke pemilik individu.

35

CONTOH PENILAIAN PRINSIP IOSCO Prinsip IOSCO 2010 (d/h prinsip IOSCO 2008) 18 (d/h prinsip 16) Standar akuntansi yang digunakan oleh Emiten untuk membuat laporan keuangan harus berkualitas tinggi dan dapat diterima secara internasional



konvergensi IFRS perlu • dipercepat

•

Konvergensi ke IFRS Tahap 1: Seluruh PSAK yang berlaku per 1 Januari 2012, PSAK sudah converged dengan IAS/IFRS yang berlaku per 1 Januari 2009. Konvergensi ke IFRS Tahap 2: Sebagian besar PSAK yang berlaku per 1 Januari 2015, sudah converged dengan PSAK yang perlaku per 1 Januari 2014

Terkait Skema Investasi Kolektif

27 (d/h prinsip 20) Peraturan harus memastikan bahwa ada penilaian aset dan harga dan penjualan unit penyertaan KIK


metode penilaian surat hutang perlu direview dan dimodifikasi agar NAB tidak dimanipulasi

•

•

OJK telah merevisi peraturan terkait (IV.C.2) , dimana diatur Manajer Investasi wajib menggunakan harga acuan dari Lembaga Penilai Harga Efek (LPHE). Telah dibentuk Indonesian Bond Pricing Agency (IBPA)

36

CONTOH PENILAIAN PRINSIP IOSCO Prinsip IOSCO 2010 (d/h prinsip IOSCO 2008) 36 (d/h prinsip 28) Peraturan harus dirancang untuk dapat mendeteksi dan mencegah manipulasi dan praktek-praktek perdagangan yang tidak adil lainnya

Rekomendasi assesor tahun 2010 Perlu peningkatan secara terus menerus terkait dokumentasi dan pengawasan perdagangan yang dilakukan investor.


Tindakan yang telah dilakukan OJK Untuk meningkatkan pengawasan perdagangan dan dana investor, pada Desember 2010 telah diterbitkan Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek, yang mengatur: • Ketentuan mengenai pembuatan nomor tunggal identitas pemodal (SID) untuk setiap nasabah Broker/Dealer • Pemisahan aset nasabah dengan aset perusahaan • Perusahaan Perantara Pedagang Efek diwajibkan membuka rekening dana pada bank untuk masing-masing nasabah (Rekening Dana Nasabah – RDN) Dengan adanya SID dan RDN, nasabah dapat memonitor langsung aset dan dananya secara real time.

37

II. PENJELASAN INTERNATIONAL STANDARD IOSCO C. PRINCIPLES FOR FINANCIAL MARKET INFRASTRUCTURE (PFMI)


38


1

Gambaran Umum PFMI

2

Prinsip-prinsip PFMI

3

Penilaian/Grading PFMI

39

GAMBARAN UMUM  Principles for Financial Market Infrastructure (PFMI) merupakan standar internasional bagi Financial Market Infrastructure, yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi FMI, membatasi risiko sistemik, mendorong transparansi dan stabilitas keuangan.  Financial Market Infrastructure (FMI) adalah sistem multilateral antara beberapa lembaga partisipan, termasuk operator (lembaga) nya sendiri, yang digunakan untuk melakukan kliring, penyelesaian, atau pencatatan atas pembayaran, efek, derivatif atau transaksi keuangan lainnya.

 FMI dimaksud dalam PFMI mencakup: • Payment system (di Indonesia BI RTGS) • Central Securities Depository (di Indoneia BI-SSSS untuk SBN, dan C-Best di KSEI untuk Efek Korporasi), • Securities Settlement System (di Indonesia : E-Clears dan CBest untuk Efek korporasi), • Central Counterparty (di Indonesia E-Clears oleh KPEI untuk Transaksi Bursa) • Trade Repository (Pusat Pelaporan Data Transaksi)


40

GAMBARAN UMUM  PFMI diterbitkan oleh Committee on Payment & Settlement System (di bawah Financial Stability Board) dan Technical Committee IOSCO.  PFMI 2012 adalah transformasi dari 3 standard yang telah ada sebelumnya, yaitu : (1) Core Principle for Payment System (2001), (2) Recommendation for Settlement System (2001); dan (3) Recommendation for Central Counterparty (2004), yang digabung dan diperluas, antara lain dengan penambahan prinsip terkait kliring OTC derivatives, pelaporan transaksi (Trade repositories), dan pengelolaan risiko.  Kategori penilaian PFMI: 1. Observed: 2. Broadly Observed 3. Partly Observed 4. Not Observed  PFMI terdiri dari 24 Prinsip bagi FMI dan 4 Tanggung jawab regulator. Setelah FSAP 2010, tahun 2014 dan 2015 telah dilakukan assesment terhadap Indonesia atas Tanggung jawab regulator


41

PRINSIP-PRINSIP FMI A B

Organisasi Umum (Prinsip 1 – 3) Panduan mengenai dasar hukum, tata kelola, dan kerangka FMI.

manajemen risiko

Manajemen risiko kredit dan likuiditas (Prinsip 4 – 7) • Panduan pengukuran, monitoring, dan pengelolaan eksposure kredit dan risiko liuiditas • Panduan penerimaan jaminan. • Panduan penggunaan sistem margin bagi CCP untuk menutup eksposure kreditnya terhadap partisipan

C

Penyelesaian (Prinsip 8 – 10) • Panduan mengenai penyelesaian final (finalilty settlement) • Panduan mengenai money settlement • Panduan mengenai pengiriman Efek secara fisik dan pengelolaan risiko terkait

D

Kustodian Sentral dan sistem penyelesaian (Prinsip 11 – 12) • Panduan bagi Kustodian Sentral untuk memastikan integritas penerbitan Efek dan mengelola risiko terkait transfer dan penyelesaian Efek • Panduan pengelolaan risiko dalam penyelesaian dua kewajiban yang saling terkait.


42

PRINSIP-PRINSIP FMI E

Manajemen kegagalan (default management) (Prinsip 13 – 14) Panduan mengenai kebijakan dan prosedur FMI untuk mengelola partisipan yang gagal.

F

Manajemen risiko bisnis dan operasional (Prinsip 15 – 17) Panduan mengenai pengukuran, monitoring, dan pengelolaan riisiko bisnis dan operasional

G

Akses (Prinsip 18 – 20) Panduan mengenai akses yang terbuka dan fair terhadap FMI, dari partisipan langsung, partisipan tidak langsung, dan FMI lain.

H

Efisiensi (Prinsip 21 – 22) Panduan mengenai pelaksanaan fungsi pembayaran, kliring, penyelesaian dan pencatatan yang efektif dan efisien

I

Transparansi (Prinsip 23- 24) Panduan mengenai keterbukaan peraturan, prosedur-prosedur inti dan data pasar.


43

TANGGUNG JAWAB REGULATOR A

Peraturan, pengawasan, dan pemeriksaan terhadap FMI Panduan mengenai pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan yang memadai dan efektif dari bank sentral, regulator pasar, dan otoritas terkait lain, terhadap FMI.

B

Kewenangan dan sumber daya untuk kegiatan pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan Panduan mengenai kewenangan dan sumber daya yang harus dimiliki sentral bank, regulator pasar dan otoritas terkait lain, untuk dapat menjalankan tanggung jawab pengaturan, pengawasan dan pemeriksaan terhadap FMI secara efektif.

C

Keterbukaan atas kebijakan terhadap FMI Panduan mengenai kewajiban bank sentral, regulator pasar dan otoritas terkait lain, untuk memiliki dan mempublikasikan kebijakan terkait dengan FMI.

D

Aplikasi dari prinsip-prinsip bagi FMI Panduan bagi kewajiban bank sentral, regulator pasar dan otoritas terkait lain untuk mengadopsi dan mengimplementasikan secara konsistem prinsip-prinsip bagi FMI.

E

Kerjasama dengan Otoritas Lain Panduan bagi bank sentral, regulator pasar dan otoritas terkait lain untuk bekerjasama (domestik dan internasional) dalam rangka mendorong keamanan dan efisiensi FMI.


44

CONTOH PENILAIAN PFMI Prinsip PFMI2012 (d/h prinsip IOSCO 2008)



Prinsip 9 (d/h prinsip 8) Penyelesaian sebaiknya dilakukan melalui Central Bank. Jika tidak, maka kontrol kredit lebih diperketat

Penggunaan BI RTGS untuk penyelesaian transaksi

Pada juni 2015, dengan persetujuan OJK, telah dilakukan kerjasama antar BI dan KSEI mengenai penggunaan BI RTGS untuk tahap awal dilakukan oleh bank kustodian

Prinsip 12 (rec 7) CSD harus menghilangkan risiko principal dengan melink-kan transfer efek dengan transfer dana sehingga terjadi DVP

Penggunaan DVP harus mendapatkan legal basis

Tahun 2014 OJK telah menyetujui peraturan KSEI mengenai DVP dan FOP.


45

CONTOH PENILAIAN PFMI Prinsip PFMI2012 (d/h prinsip IOSCO 2008)



Prinsip 8: FMI harus menyediakan penyelesaian final yang jelas dan pasti (finalilty settlement)

Agar status finalnya suatu penyelesaian transaksi Efek (efek dan uang) didokumentasikan dalam UU atau peraturan lain.

OJK sedang dalam proses merevisi peraturan III.A. 10 tentang Transaksi Efek, yang salah satunya adalah menambahkan ketentuan mengenai kapan suatu transaksi dinyatakan final dan tidak dapat dibatalkan. Pengaturan juga akan dilakukan melalui peraturan KSEI.


46

II. PENJELASAN INTERNATIONAL STANDARD IOSCO D. INSURANCE CORE PRINCIPLES (ICP)


47


1

Gambaran Umum ICP

2

Prinsip-prinsip ICP

3

Penilaian/Grading ICP

48

GAMBARAN UMUM ICP




IAIS (International Association of Insurance Supervisor)  Merupakan asosiasi dari regulator asuransi yang beranggotakan lebih dari 200 yurisdiksi di hampir 140 negara.  Tujuan: untuk mempromosikan pengawasan yang efektif dan konsisten serta mengembangkan dan memelihara keamanan dan kestabilan pasar asuransi demi perlindungan pemegang polis.  Menerbitkan Insurance Core Principles (ICPs).



ICPs adalah prinsip-prinsip termasuk standard pengaturan dan pengawasan dengan hierarki tertinggi di IAIS yang menjadi acuan bagi anggotanya.



ICPs terakhir terbit Oktober 2013 merevisi ICPs-2003. Perubahan: peningkatan efektifitas pengawasan dengan menambah ICP terkait tatakelola, manajemen risiko, dan kerjasama pengawasan 49

REVISI ICP- OKTOBER 2013 ICP 2003 ICP 2013

Keterangan

Jumlah ICP

28

26

4 ICP ditambah Sementara 6 ICP di gabungkan dengan ICP lain

Jumlah Halaman

52

399

Penambahan halaman terjadi karena adanya penambahan guideline dan standar yang lebih banyak

Kriteria Penilaian

219 Kriteria Utama

232 Standard

Standar bisa merupakan gabungan dari beberapa kriteria utama akan tetapi lebih luas dalam cakupan untuk setiap standarnya


50

ICP ASSESSMENT METHODOLOGY Observed

Largely Observed

Partly Observed Not Observed Not Applicable Sosialisasi FSAP - OJK

when all the standards are considered to be observed or when all the standards are observed except for a number that are considered not applicable.

when only minor shortcomings exist which do not raise any concerns about the supervisor’s ability to achieve full observance with the ICP. when despite progress, the shortcomings are sufficient to raise doubts about the supervisor’s ability to achieve observance.

when no substantive progress toward observance has been achieved.

---

51

PROSES FSAP Menilai:    

kesesuaian terhadap 26 ICPs (2011/13) efektifitas pengawasan (dan enforcement), praktik serta pengaturan independence, accountability dan sumber daya dari pengawas framework secara menyeluruh, bukan hanya badan pengawasnya

Mempertimbangkan: “Preconditions” – seperti standar akuntansi, jaring pengaman (safety net), dll.


52

PROSES PENILAIAN Mereview undang-undang, peraturan pemerintah /peraturan OJK, peraturan turunan lainnya, dll.

Wawancara dengan pegawai (pejabat dan staf)

Mereview sampel dokumen (aplikasi perizinan, hasil analisis keuangan, laporan hasil pemeriksaan, dll) Mendapatkan gambaran peran ilmu Statistik dan Aktuaria dalam bisnis asuransi,dana pensiun, dan jaminan sosial

Rapat/diskusi dengan perusahaan asuransi, asosiasi industri, kementerian terkait etc.


53

PENGELOMPOKAN 26 ICP 1. SUPERVISORY POWERS, RESPONSIBILITIES AND FUNCTION ICP 1 Objectives, Powers and Responsibilities of the Supervisor ICP 2 Supervisor ICP 3 Information Exchange and Confidentiality Requirements ICP 4 Licensing ICP 5 Suitability of Persons ICP 6 Changes in Control and Portfolio Transfers ICP 9 Supervisory Review and Reporting ICP 10 Preventive and Corrective Measures ICP 11 Enforcement ICP 12 Winding-up and Exit from the Market ICP 23 Group-wide Supervision ICP 24 Macroprudential Surveillance and Insurance Supervision ICP 25 Supervisory Cooperation and Coordination ICP 26 Cross-border Cooperation and Coordination on Crisis Management


2.

PRUDENTIAL REGULATION AND REQUIREMENTS FOR INSURANCE

ICP 7 Corporate Governance ICP 8 Risk Management and Internal Controls ICP 13 Reinsurance and Other Forms of Risk Transfer ICP 14 Valuation ICP 15 Investment ICP 16 Enterprise Risk Management for Solvency Purposes ICP 17 Capital Adequacy ICP 18 Intermediaries ICP 19 Conduct of Business ICP 20 Public Disclosure ICP 21 Countering Fraud in Insurance ICP 22 Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism

54

CONTOH ASSESSMENT ICP • ICP 2 : • ICP 4 : • ICP 20 :


Supervisor Licensing Public Disclosure

55

ICP 2: SUPERVISOR Standar  Regulator harus menjalankan tugas secara independen, akuntabel dan transparan.  Regulator harus menjaga dan melindungi informasi rahasia.  Regulator harus memiliki perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya.  Regulator harus memiliki sumberdaya dan infrastruktur yang cukup. Regulator harus memenuhi standar professional yang tinggi.

Penilaian  Secara umum dengan adanya UU OJK dan UU Asuransi terbaru, serta perubahan metode pengawasan dengan Risk Based Supervision, sebagian besar kriteria sudah bisa dipenuhi.  Beberapa kriteria yang masih harus dipenuhi antara lain meliputi perlindungan hukum bagi pengawas, pengaturan mengenai kerahasiaan data dan kewajiban bagi pengawas atau pihak lain yang ditunjuk dalam menjaga kerahasiaan data, hubungan kelembagaan antara OJK dengan lembaga lainnya yang terkait..


56

ICP 2: SUPERVISOR Rencana Perbaikan  Perlu dibuat usulan pengaturan mengenai perlindungan hukum bagi regulator.  Pengaturan internal mengenai kerahasiaan data yang lebih detail  Penyusunan kerjasama atau MOU OJK dengan lembaga lain yang terkait.  Pengaturan mengenai penggunaan pihak ketiga dalam menjalankan pengawasan


57

ICP 4: LICENSING Standar  ICP ini mengatur bahwa sebuah badan hukum yang bermaksud untuk menjalankan kegiatan usaha perasuransian di dalam yurisdiksi tertentu, harus memperoleh izin terlebih dahulu. Persyaratan dan prosedur perizinan harus jelas, obyektif, dipublikasikan, dan diaplikasikan secara konsisten

Penilaian  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, sebuah badan hukum wajib terlebih dahulu mendapat izin dari OJK untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perasuransian.

 Saat ini peraturan pelaksanaan dari UU tersebut masih dalam proses penyusunan, sehingga pelaksanaan kewenangan OJK terkait perijinan didasarkan pada Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.


58

ICP 4: LICENSING Penilaian (lanjutan)  Dalam ICP ini, dinyatakan bahwa Perusahaan Perasuransian yang akan melakukan penyertaan langsung ke luar negeri wajib memperoleh izin dari regulator. Hingga saat ini tidak terdapat ketentuan OJK yang mewajibkan pemenuhan persyaratan perizinan tersebut.  Namun demikian, OJK telah menetapkan batasan jumlah investasi di luar negeri (termasuk dalam bentuk penyertaan langsung) untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin muncul dari kegiatan investasi tersebut, terhadap kondisi kesehatan keuangan Perusahaan

Rencana Perbaikan  OJK saat ini tengah mengembangkan mekanisme perizinan terintegrasi termasuk didalamnya e-licensing untuk lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi pelayanan perijinan bagi pelaku jasa keuangan.  OJK saat ini tengah menyusun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait Perijinan Usaha Asuransi yang mengakomodasi amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.


59

ICP 20: PUBLIC DISCLOSURES Standar  ICP ini mengatur bahwa pengawas harus mensyaratkan perusahaan asuransi untuk menyajikan informasi yang relevan, comprehensive dan mencukupi secara regular untuk memberikan informasi kepada pemegang polis dan pelaku usaha mengenai aktifitas bisnis, kinerja dan posisi keuangan perusahaan.

Penilaian  OJK telah mempersyaratkan banyak laporan yang harus disampaikan perusahaan kepada OJK. OJK juga sudah meminta agar perusahaan asuransi melakukan publikasi laporan keuangan tahunan pada harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas. OJK juga meminta agar perusahaan asuransi harus melakukan publikasi laporan dalam situs perusahaan. Namun demikian tidak semua laporan yang disampaikan ke OJK tidak dapat di akses oleh seluruh pelaku pasar dan pemegang polis.

Rencana Perbaikan  Perlu dibuat kajian mengenai jenis laporan yang bisa dipublikasikan untuk para pelaku pasar dan pemegang polis


60

III. PENJELASAN IOSCO KERANGKA STABILITAS SISTEM KEUANGAN


61


1

Gambaran Umum

2

Pengawasan Terintegrasi

3

Protokol Manajemen Krisis

62

GAMBARAN UMUM Tujuan, Tugas, dan Fungsi OJK Tujuan OJK (Pasal 4, UU No.21 Tahun 2011) OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan c. Mampu melindungi kepentingan Konsumen dan Masyarakat Tugas OJK (Pasal 6, UU No.21 Tahun 2011)

Melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: a. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan; b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan c. Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. Fungsi OJK (Pasal 5, UU No.21 Tahun 2011)

OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.


63

GAMBARAN UMUM Peran OJK dalam memenuhi pra-syarat Pengawasan yang Efektif sebagaimana diatur dalam Basel Core Principles (BCP) Kebijakan Makroekono mi yang sehat dan berkelanjutan

Efektifitas Disiplin Pasar

Kecukupan tingkat pelindungan sistemik (atau jaring pengaman publik)

Basel Core Principles Kemapanan Kerangka Penyusunan Kebijakan Stabilitas Keuangan

Pengawasan Efektif


Infrastruktur Umum yang berkembang

Kejelasan Kerangka Manajemen Krisis, pemulihan dan resolusi.

Kerangka dalam pengawasan dan perumusan kebijakan stabilitas keuangan harus ditetapkan otoritas untuk: • mengidentifikasi risiko sistemik dan risiko yang ada dalam sistem keuangan; • pemantauan dan menganalisis pasar dan faktor-faktor keuangan dan ekonomi lainnya yang dapat menyebabkan akumulasi risiko sistemik; • merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang tepat; • menilai bagaimana kebijakan tersebut dapat mempengaruhi bank dan sistem keuangan. Hal ini juga harus mencakup mekanisme untuk kerja sama yang efektif dan koordinasi antar instansi terkait.

Peran OJK Menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan

64

GAMBARAN UMUM Peran OJK dalam memenuhi pra-syarat Pengawasan yang Efektif sebagaimana diatur dalam Basel Core Principles (BCP) Kebijakan Makroekonomi yang sehat dan berkelanjutan Efektifitas Disiplin Pasar

Kecukupan tingkat pelindungan sistemik (atau jaring pengaman publik)


Pengawasan Efektif Kejelasan Kerangka Manajemen Krisis, pemulihan dan resolusi.

Basel Core Principles Kemapanan Kerangka Penyusunan Kebijakan Stabilitas Keuangan

Infrastruktur Umum yang berkembang

Kerangka manajemen krisis yang efektif, pemulihan, dan resolusi dapat membantu dalam meminimalisir potensi gangguan terhadap stabilitas keuangan yang timbul dari bank dan lembaga keuangan yang mengalami kesulitan dan/atau gagal. Otoritas diharapkan memiliki wewenang serta tools yang tepat terkait penanganan kondisi dari suatu lembaga keuangan.

Peran OJK Protokol Manajemen Krisis

65

GAMBARAN UMUM Pemenuhan Pengawasan yang Efektif pada akhirnya akan mendukung tercapainya Stabilitas Sistem Keuangan *) Financial Intermediaries Bank

NonBank

Surplus Units

Deficit Units

 Penabung  Investor  Pengirim Dana

Pasar Uang

 Peminjam  Pengusaha  Penerima Dana

Pasar Modal

Financial Markets

STABILITAS SISTEM KEUANGAN Macroprudential oleh BI

Microprudential oleh OJK

Prudential Regulation

Market Conduct & Consumer Protection

*) Stabilitas Sistem Keuangan adalah kondisi sistem keuangan yang berfungsi efektif dan efisien serta mampu bertahan dari gejolak yang bersumber dari dalam negeri dan luar negeri


66

PENGAWASAN TERINTEGRASI Grup Konglomerasi Industrial/ Komersial

Pemegang Saham Pengendali Terakhir/Pengendali

Real Estate/Property

Konglomerasi Keuangan

Bank

Sekuritas

Asuransi

Perusahaan Pembiayaan

Lainnya

Cakupan pengawasan terintegrasi adalah Lembaga Jasa Keuangan yang berada dalam satu grup atau kelompok karena keterkaitan kepemilikan dan/atau pengendalian (Konglomerasi Keuangan).


67

PENGAWASAN DAN PENGATURAN TERINTEGRASI Pasal 5 UU OJK OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Pengawasan Terintegrasi

Siklus Pengawasan Terintegrasi

Pengaturan Terintegrasi

Manajemen Risiko Terintegrasi Tata Kelola Terintegrasi

Permodalan


68

PRINSIP PENGAWASAN TERINTEGRASI Kewenangan dan Otoritas Pengawasan (Supervisory Powers and Authority) • Pengawasan Group Secara Komprehensif (Comprehensive group-wide supervision) • Kerjasama dan Pertukaran Informasi (Cooperation and information sharing) • Independensi dan Akuntabilitas (Independence and accountability) • Sumber Daya (Resources)

Tanggung Jawab Pengawasan (Supervisory Responsibility) • Pengawas pada Level Grup (Group-level Supervisor) • Kerjasama, Koordinasi, dan Pertukaran Informasi (Supervisory cooperation, coordination and information sharing) • Ketentuan Kehati-hatian dan Cakupannya (Prudential standards and coverage) • Pengawasan (Monitoring and supervision) • Kerangka Pengawasan dan Tindak Lanjut (Supervisory tools and enforcement)


69

PRINSIP PENGAWASAN TERINTEGRASI JOINT FORUM Penerapan Corporate Governance Konglomerasi Keuangan • Kerangka Corporate Governance Konglomerasi Keuangan • Struktur Konglomerasi Keuangan • Dewan Komisaris, Direksi, dan Pejabat Eksekutif Konglomerasi Keuangan • Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi dari Konglomerasi Keuangan • Remunerasi

Permodalan dan Likuiditas (Capital Adequacy and Liquidity) • Kecukupan dan Manajemen Permodalan • Manajemen Likuiditas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi (Integrated Risk Management) • Kerangka Manajemen Risiko Terintegrasi • Budaya Manajemen Risiko • Kebijakan Risk Appetite dan Toleransi Risiko secara Terintegrasi • Pengembangan Bisnis Baru • Kegiatan Outsourcing • Penerapan Stress and Scenario Testing • Agregasi Risiko • Konsentrasi risiko dan Transaksi dan eksposur intra-group


70

PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS Pengertian Pedoman dan tata cara dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan/atau penanganan Kondisi Tidak Normal.

Tujuan Landasan hukum dan pedoman yang jelas, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan/atau penanganan Kondisi Tidak Normal.

Ruang Lingkup • • • •

Kegiatan Surveillance, antara lain menggunakan Stress Test *). Pencegahan dan/atau penanganan Kondisi Tidak Normal Koordinasi dengan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) Pengkomunikasian respons kebijakan.

Stress test merupakan piranti penting dalam melakukan surveillance untuk memastikan ketahanan sektor jasa keuangan dalam menghadapi perubahan dan shock kondisi makroekonomi. *)


71

PROTOKOL MANAJEMEN KRISIS Implementasi Basel III

UU OJK No 21 Tahun 2011 Mengemban amanat UU OJK menjaga stabilitas sistem keuangan di Indonesia.

RUU Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Protokol Manajeme n Krisis

Menjaga stabilitas sistem keuangan melalui PMK tiap instansi dalam menangani krisis, contohnya D-SIB *).

*)

Domestic Systemically Important Bank (D-SIB) adalah bank yang karena ukuran aset, modal dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal (UU OJK pasal 39 penjelasan huruf e).


72

IV. SHARING EXPERIENCE IOSCO ASSESOR FSAP


73

V. PERSIAPAN IJK TERKAITIOSCO FSAP


74

TIMELINE PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN FSAP (tentative)

FebApr 2015 • Gap analysis & issues mapping (Board Seminar) • Pembentuka n Task Force FSAP OJK • Pembentuka n Tim Kerja Nasional FSAP

2017

2016

2015 MeiDes 2015

JanMar 2016

AprMei 2016

Jun-Jul 2016

Ags 2016

• Penetapan tgl • Scope FSAP • Jwb atas • Self • Misi FSAP • Assessment kedatangan datang di Jkt ditetapkan kuesioner dikirim ke • Pembahasan Misi FSAP (2 minggu) • Kuesioner • Penetapan Misi FSAP Stress testing • Aidediterima dari anggota Misi Misi FSAP utk• Usulan & Memoire/ pembagian FSAP DARs dijwb (koord jadwal • tugas Subtim • Pembahasan Tim Kerja Nas pertemuan diterima dari Stress Test scope & Misi FSAP utk FSAP & IJK) dikirim ke lembaga/IJK direview jadwal Misi • Translasi terkait FSAP Ketentuan • Sosialisasi • Follow up hasil self kpd IJK assessment • Penetapan ketua Misi FSAP


AgsSep 2016

OktNov 2016

Des 2016

JanFeb 2017

Komentar • Semua dok • Tim IMF • Penyiapan atas Aideselesai datang di Jkt dok utk IMF Memoire/ direview & utk Article IV Board DARs dikirim difinalisasi Consulation Meeting ke Misi FSAP oleh Misi FSAP Dok lain • Penerbitan (Tech/ background hasil FSAP notes , FSSA, (FSSA, FSA, FSA, ROSC) ROSCs, diterima dari Tech/backgr Notes) Misi FSAP • utk direview Penyiapan bhn Article IV Consultation

75

PERSIAPAN IJK MENGHADAPI FSAP Komitemen yang besar dari seluruh pelaku IJK untuk ikut mengawal pelaksanaan FSAP, yaitu antara lain melalui: • Komunikasi dan koordinasi antara IJK dengan OJK untuk menciptakan persepsi yang sama demi mencapai hasil FSAP yang terbaik untuk berkontribusi signifikasn terhadap sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. • Dukungan dalam proses FSAP al.: penyediaan data & informasi pendukung, penunjukan PIC yang fluent berbahasa Inggris dan memahami peraturan/ketentuan, translator (apabila diperlukan)


76


77


78

SOSIALISASI FINANCIAL SECTOR ASSESSTMENT PROGRAM (FSAP) KEPADA INDUSTRI JASA KEUANGAN. OTORITAS JASA KEUANGAN Jakarta, 3 November 2015

Recommend Documents