SOSIALISASI DAN PENERAPAN SNI PRODUK KERAMIK Drs. Suwardi MBA Kepala Bidang Pengembangan Jasa Teknis BALAI BESAR KERAMIK
POKOK PAPARAN 1. PENDAHULUAN 2. STANDAR DAN STANDARDISASI 3. SNI WAJIB 4. PROSEDUR SERTIFIKASI PRODUK PENGGUNAAN TANDA (SPPT) SNI
1. PENDAHULUAN Produksi No.
Items
Total company
Capacity 2005 (ton)
Utilization 2005 (%)
1.
Floor, Wall & Roof Tiles
39
5.232.000
76
2.
Table wares
17
76.571
73
3.
Sanitary wares
3
58.300
97
Source: ASAKI
Pemasaran Domestic ( 2005 ) Tile Tableware Sanitary
Export ( 2005 ) Tile Tableware Sanitary
Source: ASAKI
Volume ( ton ) 3.342.288 25.006 36.850
Volume ( ton ) 612.027 31.675 18.800
Value ( Juta Rupiah ) 7.233.610 820.965 597.753
Value ( US$ 000 ) 107.200 76.500 28.700
m illio n m / y e a r
Produsen terbesar ke 6 di dunia
Total export dunia adalah 1.63 million meter, Indonesia diurutan ke 5
Indonesia India Brazil Italy Spain China
500.00
1,000.00
1,500.00
2,000.00
2,500.00
Indonesia India
Source: ASAKI
Brazil Italy Spain China 0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
25.00
%
0.00
30.00
35.00
40.00
Data Importasi Keramik ( US$ )
BM Uraian Barang
BPS
NAB
Selisih = Ilegal
No. HS 2004
2005
2004
2005
2004
2005
2004
2005
Tile dan Sanitary
69
5%
20%
28.026.000
24.780.000
43.200.000
64.050.000
15.174.000
39.270.000
Tableware
69
5%
30%
23.874.000
10.620.000
36.800.000
27.450.000
12.926.000
16.830.000
51.900.000
35.400.000
80.000.000
91.500.000
28.100.000
56.100.000
Jumlah
BM = Bea Masuk, BPS = Badan Pusat Statistik, NAB = Negara Asal Barang
Source: ASAKI
Permasalahan Industri Keramik 1. 2.
3.
Bahan Baku Bahan baku penolong seperti pigmen masih diimpor. Komposisi Bahan baku utama sering tidak stabil. Bahan Bakar Bahan bakar yang digunakan adalah gas bumi yang diperoleh dari PT. Perusahaan Gas Negara (Persero)Tbk dengan harga US$ 3,4/mmbtu + Rp. 600,- (toll fee). Gas bumi yang disalurkan melalui pipa distribusi seringkali mengalami gangguan dalam bentuk pressure drop sehingga mempen garuhi kualitas produksi. Impor ilegal Sejak awal Januari 2005 telah ditetapkan kenaikan Tarif Bea Masuk keramik yaitu 30% untuk tableware, 20% untuk ubin dan saniter (China 18%, Malaysia 30%, Filipina 15%, Thailand 30%, Vietnam 45%, Kamboja 7%, Laos 5%)
PERTUMBUHAN INDUSTRI 2011
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9
LAPANGAN USAHA
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Makanan, Minuman dan Tembakau Tekstil, Brg. kulit & Alas kaki Brg. kayu & Hasil hutan lainnya. Kertas dan Barang cetakan Pupuk, Kimia & Barang dari karet Semen & Brg. Galian bukan logam
2,75
7,21
5,05
2,34
11,22
2,73
7,29
1,31
1,23
-3,68
-3,64
0,60
1,74
8,63
-0,92
-0,66
-1,74
3,45
-1,38
-3,50
0,88
2,39
2,09
5,79
-1,48
6,34
1,64
2,26
8,77
4,48
5,69
4,46
1,64
4,67
4,18
3,81
0,53
3,40
-1,49
-0,51
2,16
7,19
-3,70
4,73
1,69
-2,05
-4,26
2,56
15,03
12,38
7,55
9,73
9,79
-2,87
10,35
7,01
2,61 5,86
3,62 5,27
-2,82 5,15
-0,96 4,05
3,19 2,56
2,98 5,09
4,59 6,49
Logam Dasar Besi & Baja Alat Angk., Mesin & Peralatannya Barang lainnya
10 Industri Non Migas
ENAM AREA KEBIJAKAN
Implementasi Kebijakan
Strategi Akselerasi Industrialisasi
2. Standar dan Standardisasi Products and services meet our expectations Products :
Unaware of the role of standards
poor quality, do not fit, incompatible with equipment that we already have, unreliable dangerous.
When products, systems, machinery and devices work well and safely, it is often because they meet standards Standards ensure desirable characteristics of products and services such as quality, environmental friendliness, safety, reliability, efficiency and interchangeability
Definisi
PP No. 102 Th.2000
Standard is a document established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. (ISO/IEC Guide 2)
Badan Standardisasi Nasional Keputusan Presiden No. 13 Tahun 1997 Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Tugas pokok : mengembangkan dan membina kegiatan standardisasi di Indonesia. Badan ini menggantikan fungsi dari Dewan Standardisasi Nasional – DSN.
Data SNI Per 27 April 2012
No
Status
Total
1. N (Penetapan Baru)
6191 SNI
2. R (SNI Revisi )
1054 SNI
3
A (SNI Amendemen) Total SNI yang di Abolisi
16 SNI 7261 SNI 1717 SNI
ACUAN Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 tentang Standar Nasional Indonesia; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1991 tentang Penyusunan Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Keputusan Kepala BSN No. 3401/BSN-I/HK.71/ 11/2001 Tentang Sistem Standardisasi Nasional Keputusan Kepala BSN No. 99.A/KEP/BSN/11/2007 Tentang Sistem Standardisasi Nasional
Globalisasi integrasi ekonomi melalui aliran modal, investasi dan perdagangan, interaksi politik, serta teknologi komunikasi dan informasi.
WTO Untuk mengurangi hambatan perdagangan melalui pengaturan penurunan tarif dan instrumen non tarif : TBT and SPS (Sanitary dan Phytosanitary untuk mengatur perlindungan terhadap kehidupan dan kesehatan manusia, hewan, dan tanaman). Indonesia meratifikasi pembentukan WTO melalui UU No 7 Th.1994
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia; Peraturan Kepala BSN No. 135/PER/BSN/12/2010 Tentang Sistem Standardisasi Nasional
PP No. 102 Tahun 2000 tentang Standar Nasional Indonesia;
Peraturan Kepala BSN No. 135/PER/BSN/12/2010 Tentang Sistem Standardisasi Nasional
Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU), Instansi Teknis, PEMDA, BSN, Instansi Teknis, PEMDA, BSN, KAN, PT, Lembaga Lit Pantek/sub-pantek, Lembaga bang, dan Komite Inovasi Litbang, PT, Mirror Committee, Nasional (KIN) Mjmt Tek Pengemb dan Penerapan standar, Lemb. Penilaian Kesesuaian, Pelakuk usaha, Konsumen, MASTAN, Komite Ekonomi Nasional dan KIN.
KAN, Instansi Teknis, LPK, KSNSU, ALSI, PT, Lembaga Litbang, Pelaku usaha, Mjmt Tek Penerapan Standar,
3. SNI WAJIB
4. Prosedur Sertifikasi Produk PEMOHON Informasi formulir
KONTRAK
LEMBAGA SERTIFIKASI
ASESMEN SISTEM MUTU/VERIFIKASI SISTEM MUTU
PENGAMBILAN CONTOH
LAB PENGUJIAN HASIL ASESMEN/VERIFIKASI
HASIL UJI EVALUASI O/MANAJER OPERASIONAL RAPAT TIM TEKNIS KEPUTUSAN TIM TEKNIS PENERBITAN SERTIFIKAT
PENANDATANGANAN PERJANJIAN SERTIFIKASI& PENYERAHAN SERTIFIKAT
Terimakasih
