SKRIPSI PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN LANGKAT OLEH NIM :

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA FAKULTAS EKONOMI MEDAN SKRIPSI PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN LANGKAT

OLEH NAMA

: NUR ZALINA

NIM

: 040503033

DEPARTEMEN

: AKUNTANSI

Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi 2009

Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul : “ Pengaruh Sistem Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat ” Adalah benar hasil karya saya sendiri dan judul dimaksud belum pernah dimuat, dipublikasikan atau diteliti oleh mahasiswa lain dalam konteks penulisan skripsi level program S-1 departemen akuntansi fakultas ekonomi universitas sumatera utara. Semua sumber data dan informasi yang diperoleh telah dinyatakan dengan jelas benar apa adanya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar saya bersedia menerima sanksi yang ditetapkan oleh universitas.

Medan, 23 februari 2009 Yang membuat pernyataan

Nur Zalina NIM : 040503033


KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.

Tidak lupa juga shalawat serta salam untuk Nabi Besar

Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya. Ayahanda Ibnu dan ibunda saya Kamaliah yang telah memberikan dukungan, do’a serta menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak menerima bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : 1. Bapak Drs. Jhon Tafbu Ritonga, M.Ec, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 2. Bapak Drs. Arifin Akhmad, M.Si, Ak, selaku ketua Departemen Akuntansi dan Fahmi Natigor Nst, SE, M.Acc, Ak, selaku Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara. 3. Bapak Drs. Arifin Lubis, MM, Ak, selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pemikiran dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 4. Bapak Drs. Syamsul Bahri TRB, MM, Ak selaku dosen pembanding I dan Bapak Syahrurrahman, SE, Ak, selaku dosen pembanding II dan juga sebagai dosen wali penulis yang memberikan saran dan kritik dalam penyempurnaan skripsi ini dan terima kasih buat bimbingannya. Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

5. Seluruh staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara khususnya pada Departemen Akuntansi beserta seluruh pagawai dan staf. 6. Pimpinan dan seluruh staf Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat karena telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. 7. Buat Kakak dan Adik ku Nora dan Dedek, terima kasih buat semangat dan dukung yang telah kalian berikan. Juga terima kasih buat abang-abang aku Iyong dan Ayang telah memberi dukungan dan do’a. 8. Buat sahabat-sahabat aku Yani, Via, Yuni, Deva, Dewi M, Endry, Andre, Kiki, dan buat teman-teman seperjuangan di Akuntansi Angkatan 2004, yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih buat dukungan dan semangatnya, semangat !!!! 9. Terima kasih juga buat anak-anak dupan Andong, Dani, Eel, Salma, Rahma, Mala, Lisa, K’Leni, K’Beta, isma, Peny, Tika, Popi, Rahmi dan Anjani. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dimasa yang akan dating. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Medan, 24 Februari 2009 Penulis,

Nur Zalina NIM : 040503033


ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sistem pemungutan pajak daerah dan variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Penelitian ini dilakukan dipemerintah Kabupaten Langkat tepatnya di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat yang berlokasi dijalan T. Imam Bonjol No.1 Stabat. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Langkat belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Banyak wajib pajak yang susah untuk membayar pajak. Dapat juga dilihat dari kontribusi pajak daerah menunjukkan bahwa kabupaten langkat belum dapat menjalankan otonomi secara konsekuen karena masih tergantung dari penerimaan lain diluar penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Sistem Pemungutan, Pajak Daerah, dan Pendapatan Asli Daerah


ABSTRACT

This research has a purpose to know as big the influence of local tax assessment system on local own revenue.

Independent variables used in this

research was the local tax assessment system, and It’s dependent variable was local own revenue. This research was carrid out in the Pemerintahan Kabupaten Langkat to be precise in the Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat that was located in Jalan T.Imam Bonjol No.1 Stabat. The analyzing method that is used is the cualitatif descriftif.

Keywords : Assessment System, Local Tax, and Local Own Revenue


DAFTAR ISI Halaman PERNYATAAN ……………………………………………………………

i

KATA PENGANTAR ……………………………………………………

ii

ABSTRAK ………………………………………………………………..

iii

ABSRTACT ………………………………………………………………..

iv

DAFTAR ISI ……………………………………………………………….

v

DAFTAR TABEL …………………………………………………………

vi

DAFTAR GAMBAR ………………………………………………………

viii

DAFTAR LAMPIRAN…………………………………………………….

ix

BAB I

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah ………………………………..

1

B. Batasan dan Perumusan Masalah ………………………..

8

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ……………………….....

8

TINJAUAN PUSTAKA A. Pajak Daerah ……………………………….........................

10

1. Defenisi Pajak Daerah …………………………......….

10

2. Jenis-jenis Pajak Daerah …………………………........

12

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah………………….

15

4. Objek Pajak Daerah……………………..........................

17

5. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah ………..

19

6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah…….............................

21

7. Perhitungan Pajak Daerah …………….............................

26

8. Bagi Hasil Pajak Daerah………………...........................

30


B. Pendapatan Asli Daerah

BAB III

BAB IV

1. Defenisi Pendapatan Asli Daerah ……...............................

31

2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah…................................

32

a) Pajak Daerah …………………............................

33

b) Retribusi Daerah……………...............................

33

c) Bagian Laba Usaha Daerah..................................

33

d) Lain-lain Pendapatan yang Sah ...........................

34

C. Kerangka Konseptual……………..........................................

35

METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian…………………............................................

37

B. Jenis dan Sumber Data…………………................................

37

C. Teknik Penentuan Data…………………...............................

38

D. Metode Analisis Data…………………..................................

38

E. Jadwal dan Lokasi Penelitian…………..................................

38

PEMBAHASAN A. Data Penelitian……………….................................................

39

1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat.

39

2. Pajak Daerah Kabupaten Langkat.....................................

46

3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat....................

55

B. Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat……........................................................

57


BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan…………............................................................

65

B. Saran………….......................................................................

66

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………….

68

LAMPIRAN


DAFTAR TABEL TABEL Tabel 1.1

JUDUL

HALAMAN

Daftar Penerimaan Daerah Kabupaten Langkat Periode 2004-2006…………………………………….....

Tabel 1.2

Daftar Perkembangan Sumber-sumber PAD di Kabupaten Langkat Periode 2003-2007…………………

Tabel 4.1

56

Daftar Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Pemkab Langkat Periode 2003-2007……………………………….

Tabel 4.4

53

Daftar Target dan Realisasi PAD Pemkab Langkat Periode 2003-2007………………………………………..

Tabel 4.3

7

Daftar Data Penerimaan Pajak Daerah pada Pemkab Langkat Periode 2003-2007……………………………...

Tabel 4.2

6

58

Daftar Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Kabupaten Langkat Periode 2003-2007………………………………..

60


DAFTAR LAMPIRAN LAMPIRAN

JUDUL

1

Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Pemkab Langkat

2

Daftar Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah periode 2003-2007

3

Surat keterangan penelitian dari kantor bapeda pada pemkab Langkat


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya pajak merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Dari pajak ini yang mana akan digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang pemungutan pajak dipisahkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yang dipungut oleh pemerintah pusat, terdiri dari pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dasar dilakukan pemungutan oleh pemerintah daerah sesuai dengan UndangUndang Nomor 25 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah mengatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat di daerah dipersilahkan mengurus rumah tangganya sendiri secara bertanggung jawab.

Pemerintah Pusat tidak lagi mendominasi

mereka. Peran Pemerintah Pusat dalam konteks Desentralisasi ini adalah melakukan supervisi, memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka pemerintah daerah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Langkah – langkah yang perlu diambil dengan cara menggali segala kemungkinan sumber keuangannya sendiri sesuai dengan dan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk

merealisasikan

pelaksanaan

Otonomi

Daerah

maka

sumber

pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan PAD. Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan penerimaan yang berasal dari daerah sendiri sehingga akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan.

Dengan ini akan semakin memperbesar

keleluasaan daerah untuk mengarahkan penggunaan keuangan daerah sesuai dengan rencana, skala prioritas dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Sumber-sumber penerimaan daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Namun, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua daerah memiliki kekayaan alam. Hal ini tentu akan membuat daerah yang kaya akan potensi daerah yang dimiliki akan semakin maju yang mana tentunya bertolak belakang bagi daerah yang memiliki potensi yang kurang. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, Lain-lain PAD yang sah. Pendapatan Asli Daerah sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaan Otonomi Daerah dimana peranan PAD diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat mengupayakan peningkatan Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Dengan demikian akan memperbesar tersedianya keuangan daerah yang dapat digunakan untuk berbagai kegiatan pembangunan yang bersifat mandiri. Kabupaten Langkat sebagai bagian dari Propinsi Sumatera Utara tentunya memerlukan

dana

yang

cukup

besar

dalam

menyelenggarakan

kegiatan

pembangunan daerah di berbagai sektor. Dana pembangunan tersebut diusahakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah dan bersumber dari penerimaan pemerintah daerah Kabupaten Langkat itu sendiri. Sumber pembiayaan kebutuhan pemerintah yang mana biasa dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari pengolahan sumber daya yang dimiliki daerah di samping penerimaan dari pemerintah propinsi, pemerintah pusat serta penerimaan daerah lainnya.

Sejalan

dengan upaya untuk mengingkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat berusaha secara aktif untuk meningkatkan serta menggali sumber-sumber penerimaan daerah terutama penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.

Hal ini perlu dilakukan untuk

mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat dalam pembiayaan pembangunan daerah. Jenis-jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dan dapat dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam upaya menghimpun dana guna meningkatkan kualitas maupun kuantitas pembangunan daerah saat ini terdiri dari beberapa Pajak Daerah (Dispenda Langkat), antara lain Pajak Penginapan dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame atau iklan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dan Pajak Parkir.


Untuk dapat memungut pajak tersebut pemerintah menggunakan sistem pemungutan melalui Self assessment system, official assessment system dan Joint collection system . Berdasarkan pada perkembangan realisasi pajak sebenarnya pemerintah dapat meningkatkan target penerimaan pajaknya. Hal ini dapat dikatakan bahwa pemerintah tidak mengetahui potensi yang dimiliki oleh daerahnya tersebut Kemampuan keuangan daerah di dalam membiayai kegiatan pembangunan didaerah merupakan pencerminan dari pelaksanaan otonomi di daerah. Untuk melihat kemampuan Pemeritah Kabupaten Langkat dalam menghimpun penerimaan daerah baik penerimaan yang berasal dari sumbangan dan bantuan pemerintah pusat maupun penerimaan yang berasal dari daerah sendiri. Hal ini dapat dilihat dalam APBD yang biayanya bersumber dari PAD dengan tingkat kesesuaian yang mencukupi pengeluaran pemerintah daerah. Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia telah membawa dampak bagi sektor swasta dan juga sektor publik ( pemerintah ) mengalami dampak yang negatif. Berbagai dampak negatif yang terjadi seperti pengangguran dan peningkatan kemiskinan. Pengaruh negative krisis moneter juga membawa dampak yang negative terhadap APBN yang secara otomatis juga berdampak pada APBD. Sector pendapatan sangat labil atau factor ketidakpastian akan penerimaan dari pemerintah pusat menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut lebih memprihatinkan pada daerah yang PAD nya rendah. Dengan PAD rendah berarti ketergantungan kepada pemerintah pusat lebih tinggi. Upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari peranan masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah. Komponen yang Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

ada seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba perusahaan milik daerah, penerimaan dinas-dinas serta penerimaan daerah lainnya. Ini merupakan beberapa komponen yang menjadi sumber penerimaan daerah dimana tentunya akan terus digali baik yang sudah ada maupun sumber penerimaan baru yang potensial. Pajak yang menjadi komponen utama dari PAD juga terpengaruh akibat terjadinya krisis ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat akibat adanya krisis ekonomi menyebabkan terganggunya penerimaan masyarakat yang kemudian mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah yang mengakibatkan pendapatan daerah menjadi lebih rendah dan tidak menentu. Sehubungan dengan tujuan otonomi daerah, yaitu menuntut kemandirian daerah maka upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai sumber pendanaan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dengan meningkatkan jumlah PAD yang berasal dari pajak daerah. Melihat kenyataan yang ada, sebenarnya sangat sulit bagi kabupaten/kota untuk bisa menjalankan otonomi daerah secara konsekuen. Hal ini dikarenakan salah satu factor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan daerah adalah kemampuan keungan daerah yang memadai. Begitu juga kabupaten langkat, dalam berotonomi daerah masih sangat bergantung pada transfer dana daari pemerintah pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya sumber Pendapatan Asli Daerah yang belum mampu digali secara optimal. Hal ini dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :


TABEL 1.1 DAFTAR PENERIMAAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT PERIODE 2004-2006 TAHUN

URAIAN

2004

2005

2006

PENDAPATAN ASLI DAERAH

15.751.995.370,80

15.884.493.635,87

18.640.503.288,44

Pajak Daerah

10.596.729.653,36

10.192.647.783,00

9.640.258.663,60

4.339.469.564,00

4.284.075.162,00

4.344.634.675,00

815.796.153,44

1.407.770.690,87

4.655.609.949,84

Retribusi Daerah Lain-lain Pendapatan yang Sah Dana Perimbangan

367.909.463.915,00 402.321.825.665,00 645.263.024.866,00

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

82.676.463.915,00

Dana Alokasi Umum

93.538.404.273,00 128.013.866.166,00

273.583.000.000,00 293.755.000.000,00 484.070.000.000,00

Dana Alokasi Khusus

11.400.000.000,00

12.995.344.606,00

29.699.138.700,00

250.000.000,00

2.073.076.786,00

3.480.000.000,00

Lain-lain Penerimaan Yang Sah

45.349.696.000,00

15.380.000.000,00

-

Bantuan Dana ADHOC dari pemerintah

45.349.696.000,00

15.380.000.000,00

-

Bantuan Keuangan

TOTAL PENERIMAAN

429.011.155.285,80 433.586.319.300,87 663.903.528.154,44

Sumber : Bagian Keuangan Setdakab Langkat, 2007 TABEL 1.2 PERKEMBANGAN SUMBER-SUMBER PAD DI KABUPATEN LANGKAT PERIODE TAHUN 2003-2007 JENIS PENERIMAAN TAHUN

Pajak Daerah

Retribusi

Lain-lain PAD

Daerah

Yang Sah

Total PAD

2003

9.154.799.278,60 4.037.916.820,50 2.116.677.741,24 15.309.393.840,34

2004

10.596.729.653,36 4.339.469.564,00 1.569.907.672,40 16.506.106.889,76

2005

10.192.647.783,00 4.284.075.162,00 3.278.517.713,03 17.755.240.658,03

2006

9.640.258.663,60 4.344.634.675,00 4.655.609.949,84 18.640.503.288,44

2007

12.636.888.524,00 3.750.162.701,50 5.298.890.524,02 21.685.941.749,52

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Berdasarkan data pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk Kabupaten Langkat selama periode 2003-2007, yaitu pajak daerah memperlihatkan peningkatan walaupun peningkatannya relatif kecil kecuali untuk tahun 2005 dan 2006 pajak daerah mengalami penurunan. Dari beberapa macam pajak yang ada yang menjadi perhatian adalah penerimaan pajak. Pada penerimaan pajak ini nilai realisasi yang tercapai tidak terlalu besar dibandingkan dengan pajak yang lainnya. Dari dasar ini dapat diketahui bahwa dari sektor pajak daerah belum terlalu memberikan pemasukan dari sistem pemungutannya. Dasar ini yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian terhadap sistem pemungutan yang dilakukan terhadap sektor pajak daerah. Sehingga penulis membahasnya dalam skripsi yang diberi judul “Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat.”

B. Batasan dan Perumusan Masalah 1. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang

diatas maka dapat dirumuskan

permasalahannya yaitu : apakah sistem pemungutan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Langkat. 2. Batasan Masalah Permasalahan dalam penelitian ini akan dibatasi pada penerimaan pajak daerah saja dengan batasan periode yang diteliti yaitu dari mulai tahun 2003 sampai dengan tahun 2007. Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah sistem pemungutan pajak daerah berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada kabupaten langkat.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Secara akademik untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai studi program strata satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.. 2. dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menambah bahan pustaka penelitian yang telah ada serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi pengembangan penelitian-penelitian selanjutnya. 3. bagi peneliti, penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah kedalam praktek yang sesungguhnya serta digunakan sebagai syarat selesainya jenjang S-1. 4. bagi universitas, sebagai tambahan bahan pustaka serta sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca atau mahasiswa yang memerlukan informasi mengenai penerimaan daerah khususnya pendapatan asli daerah. 5. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah

dalam

mengambil

kebijaksanaan

dalam

usahanya

untuk


meningkatkan Pendapatan Asli Daerah guna membiayai pembangunan daerah khususnya penerimaan yang berasal dari pajak daerah. Diharapkan sebagai bahan dan informasi bagi peneliti selanjutnya terhadap masalah dan tempat yang sama dengan kajian yang lebih mendalam untuk meningkatkan penerimaan pajak di Kabupaten Langkat.


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. PAJAK DAERAH 1. Defenisi Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2003:1) pajak secara umum adalah “ iuran wajib anggota masyarakat kepada Negara karena undang-undang dan atas pembayaran tersebut pemerintah tidak memberikan balas jasa yang langsung dapat ditunjuk”.

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah.

Marihot P.Siahaan (2005:7) memberikan defenisi pajak daerah sebagai berikut:

Pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terhutang oleh wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pajak daerah sebagai salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan


daerah, untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonom, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Meskipun beberapa jenis pajak daerah sudah ditetapkan dalam undang-undang Nomor 34 tahun 2000, daerah kabupaten/kota diberi peluang dalam mengali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi criteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Kriteria

pajak daerah selain yang ditetapkan undang-undang bagi

Kabupaten/Kota :

1. Bersifat pajak dan bukan pajak 2. Objek pajak terletak atau terdapat diwilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat diwilayah kabupaten/kota yang bersangkutan. 3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak

bertentangan dengan kepentingan

umum. 4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak Provinsi dan atau objek pajak pusat. 5. Potensinya memadai 6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif 7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat 8. Menjaga kelestarian lingkungan.

2. Jenis-jenis Pajak Daerah


Jenis pajak provinsi terdiri dari :

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Yaitu pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Kendaraan diatas air adalah semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan yang digunakan diatas air.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

Yaitu pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor


Yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau diaggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan diatas air.

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

Yaitu pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan atau air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat. Air bawah tanah adalah air yang berada diperut bumi, termasuk mata air yang

muncul secara

alamiah diatas permukaan tanah. Air permukaan adalah air yang berada diatas permukaan bumi, tidak termasuk air laut.

Jenis pajak Kabupaten/kota terdiri dari :

1. Pajak Hotel

Yaitu pajak atas pelayanan hotel.

Hotel adalah bangunan yang khusus

disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran.

b. Pajak Restoran

Yaitu pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.


c. Pajak Hiburan

Yaitu pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permaianan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apa pun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga.

d. Pajak Reklame

Yaitu pajak atas penyelenggaraan reklame, yaitu benda, alat perbuatan, atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh semua kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.

e. Pajak Penerangan Jalan

Yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa diwilayah daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C


Adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Pajak Parkir

Adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

3. Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah a. Subjek kendaraan bermotor dan kendaraan di Atas air adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan /atau menguasai kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. b. Subjek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air. c. Subjek Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan kendaraan bermotor. d. Subjek Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil, atau


memanfaatkan, atau mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan/atau air permukaan.

Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang

mengambil dan memanfaatkan air bawah tanah dan /atau air permukaan. e. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada hotel. Wajib pajaknya adalah pengusaha hotel. f. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajaknya adalah pengusaha restoran. g. Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan.

Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau

badan yang menyelenggarakan hiburan. h. Subjek

Pajak

Reklame

adalah

orang

pribadi

atau

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame.

badan

yang

Wajib pajaknya

adalah orang pribadi. i.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik.

Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau

badan yang menjadi pelanggan listrik dan atau pengguna tenaga listrik. j.

Subjek Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian golongan C.

wajib pajaknya

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan pengambilan bahan galian golongan C. k. Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran atas tempet parkir. Wajib pajaknya adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. 4. Obejek Pajak Daerah Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

a. Objek Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah penyerahaan kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air. c. Objek Pajak Bahan Kendaraan Bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di atas air. d. Objek Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan adalah :

1) Pengambilah air bawah tanah dan/atau air permukaan 2) Pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan 3) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan/atau air permukaan

e. Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan hotel dengan pembayaran termasuk :

1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek. 2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. 3) Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel.


f. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. g. Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. h. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. i.

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, di wilayah daerah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah.

j.

Objek Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C.

k. Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. 5. Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Daerah a. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dihitung sebagai perkalian dari 2 unsur pokok, yaitu :

1) Nilai Jual Kendaraan Bemotor 2) Bobot yang mencerminkan secara relative kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,5% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan besar. Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Dasar pengenaan Pajak Kendaraan di Atas Air dihitung berdasarkan nilai jual kendaraan di atas air. Tarif ditetapkan sebesar 1,5%.

b. Dasar pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air adalah nilai jual kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebagai berikut :

1) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama : 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 10% untuk kendaraan bermotor umum, dan 3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 2) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan kedua dan selanjutnya : 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. 3) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan karena warisan : 0,1% untuk kendaraan bermotor bukan umum, 1% untuk kendaraan bermotor umum, dan 0,3% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atas penyerahan pertama ditetapkan 5% untuk penyerahan kedua dan selanjutnya sebesar 1%, dan untuk penyerahan karena warisan ditetapkan sebesar 0,1%.


c. Dasar Pengenaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor. Tarifnya ditetapkan sebesar 5%. d. Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10% e. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Tarifnya ditetapkan paling tinggi 10%. f. Dasar Pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. g. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa reklame.

Tarifnya

ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. h. Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah nilai jual tenaga listrik. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%. i.

Dasar Pengenaan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C. Tarifnya ditetapkan paling tinggi sebesar 20%.

j.

Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Tarifnya ditetapkan

paling tinggi sebesar 20%.

.

6. Sistem Pemungutan Pajak Daerah


Tata cara pemungutan pajak daerah atau system pemungutan pajak daerah berdasarkan ketentuan dalam pasal 7 undang-undang pajak daerah yang menegaskan mekanismenya sebagai berikut, yaitu :

a. Pajak Daerah terhutang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah (official assessment system).

Dalam mekanisme pertama, pajak dibayar oleh wajib pajak setelah ditetapkan oleh kepala daerah melalui surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang disamakan dengan itu, seperti karcis atau nota perhitungan. Mekanisme ini dalam pemungutan pajak dikenal sebagai cara official assessment system, yaitu sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang ditentukan oleh fiskus/aparat pajak. Wajib pajak bersifat pasif menunggu surat ketetapan pajak dari fiskus.

Wajib

pajak

memenuhi

kewajibah

pajak

yang

dipungut

dengan

menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen yang disamakan dengan itu.

Wajib pajak yang jumlah pajaknya ditetapkan oleh kepala daerah,

pembayarannya menggunakan surat ketetapan pajak daerah atau dokumen yang disamakan yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Ciri-ciri dari official assessment system adalah :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada pihak aparat pajak 2) Wajib pajak bersifat pasif


3) Hutang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh aparat pajak.

b. Pajak Daerah terhutang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assessment system)

Dalam mekanisme kedua pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak mendaftarkan diri, menghitung, memperhitungkan, membayar/menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang dengan surat pemberitahuan pajak daerah.

Dalam sistem pemungutan pajak, sistem ini dikenal sebagai cara self assessment system, dalam sistem ini wajib pajak harus bersifat aktif dan fiskus bersifat pasif, yakni hanya melakukan penyuluhan, pengawasan, dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan wajib pajak atas jumlah pajak yang terutang. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban pembayaran pajak dengan cara membayar sendiri / menggunakan sistem self assessment, diwajibkan melaporkan pajak yang terhutang dengan menggunakan surat pemberitahuan pajak daerah.

Apabila dalam pelaksanaan pemungutan pajak ternyata wajib pajak yang diberi

kepercayaan

untuk

menghitung,

memperhitungkan,

menyetor,

dan

melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, maka atas dasar tersebut dapat diterbitkan surat ketetapan pajak daerah kurang bayar dan atau


surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan sebagai sarana untuk melakukan penagihan pajak yang terhutang.

Ciri-ciri dari self assessment system adalah :

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ada pada wajib pajak sendiri 2) Wajib pajak aktif 3) Pihak aparat perpajakan tidak ikut campur melainkan hanya mengawasi

c. With Holding System

Selain dari kedua sistem diatas, sebenarnya dalam sistem pemungutan pajak yang terdapat dalam perpajakan di Indonesia, masih terdapat satu lagi sistem pemungutan pajak, yaitu with holding system. Sistem ini adalah sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ciri-ciri dari with holding system adalah kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terhutang ada pada pihak ketiga yang bukan wajib pajak dan bukan aparat pajak.

Dalam ketentuan pajak daerah, ketentuan tentang pemotongan pajak daerah atau pemungut pajak daerah belum semua diakomodasi dalam undang-undang pajak


daerah, baru sebatas dalam peraturan pelaksanaan yakni dalam peraturan pemerintah. Seharusnya hal ini perlu diantisipasi, mengingat dalam kenyataannya, terdapat pajak-pajak daerah yang pelaksanaan mekanisme pemungutannya menggunakan with holding system, seperti pajak penerangan jalan, yakni pihak perusahaan listrik Negara (PLN) sebagai penyelenggara pengadaan listrik bertindak sebagai pihak ketiga yang melakukan pemotongan/pemungutan pajak.

Demikian juga mekanisme yang terjadi dalam pajak daerah lain. Seperti, untuk pajak hotel dan restoran, sebenarnya lebih tepat bila menggunakan mekanisme with

holding

system

pemotongan/pemungutan

dimana

pengusaha

pajak,

termasuk

hotel

dan

restoran

penyetoran

dan

melakukan

pelaporannya.

Pemotongan/ pemungutan dilakukan terhadap para orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran terhadap hotel atau restoran, sehingga wajib pajak daerah untuk pajak hotel dan pajak restoran bukan pengusaha hotel dan restoran seperti yang berlaku saat ini, tetapi orang yang melakukan pembayaran, sedangkan pengusaha hotel dan restoran bertindak sebagai pemotong dan pemungut pajak.

Namun, kensekuensi sebagai pemotong/pemungut pajak, perusahaan listrik Negara,

dan

pengusaha

hotel

dan

restoran,

wajib

melakukan

pemotongan/pemungutan terhadap pajak yang terhutang, dan melakukan pelaporan dan penyetoran atas pajak yang terhutang. Pemerintah daerah sebagai pengawas wahib

melakukan

pengawasan

dan

pemeriksaan

terhadap

pelaksanaan

pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh PLN, pengusaha hotel dan restoran. Dalam praktiknya, bila pemotong/pemungut yang telah memotong dan memungut pajak terhutang ternyata melanggar peraturan maka harus dikenakan sanksi. Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Sebelum mekanisme ini dijalankan perlu pembenahan terhadap perangkat undangundang dan peraturan pelaksanaan di daerah.

Diluar pajak penerangan jalan, hotel, dan restoran, masih ada lagi pajak daerah yang dalam penerapannya menggunakan with holding system, seperti pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Bila dicermati, pajak ini juga menggunakan mekanisme pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga. Untuk itu, pemerintah pusat perlu melakukan revisi undang-undang pajak dalam rangka penerapan with holding taxes terhadap pajak-pajak daerah dan ternyata banyak sekali yang menggunakan sistem tersebut dalam penerapannya.

Pada pemerintahan daerah kabupaten langkat dalam sistem pemungutan pajak daerahnya menggunakan sistem with holding system yaitu sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh pejabat. Sehingga baik fiskus maupun wajib pajak bersifat pasif. Pihak ketiga melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Perhitungan Pajak Daerah

Untuk mempermudah menyusun laporan

pajak maka ada cara-cara

perhitungan yang harus diikuti. Perhitungan pajak dapat dilakukan berdasarkan dari jenis-jenis pajak, karena tarif yang dikenakan untuk masing-masing pajak ditetapkan berdasarkan jenis-jenisnya. Besarnya pokok pajak daerah yang terhutang untuk


masing-masing jenis pajak daerah dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajaknya.

a. Pajak Hotel

Pemungutan pajak hotel dapat dilakukan dengan official assessment system yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Atau, secara self assessment system yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang

dilakukan kepada hotel.

Pajak hotel terutang = penghasilan bruto dalam 1 bulan x tarif pajak

b. Pajak Restoran

Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengna dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran

Pajak restoran terutang = penghasilan bruto dalam 1 bulan x tarif pajak

c. Pajak Hiburan


Untuk menghitung pajak hiburan didasarkan atas objek pajak hiburan yang terdiri dari pertunjukan film, pertunjukan kesenian dan sejenisnya, pergelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klub malam, permainan billiard, permainan ketangkasan dan sejenisnya, panti pijat dan mandi uap, pertandingan olah raga, taman wisata, dan sejenisnya. Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengna dasar pengenaan pajak. Besarnya pokok pajak restoran yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengna dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran

Pajak hiburan terhutang = jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan x tarif pajak hiburan

d. Pajak Reklame

Besarnya pokok pajak reklame yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tariff pajak dengan dasar penggenaan pajak. Dasar pengenaan pajak reklame adalah nilai sewa reklame.

Pajak reklame terutang = nilai sewa x tarif pajak

Nilai sewa = menjumlahkan nilai strategis dan nilai jual objek pajak


Nilai strategis adalah tempat yang sudah ditentukan nilai jualnya/meter persegi berdasarkan tabel yang ditetapkan oleh kepala daerah

e. Pajak Penerangan Jalan

Besarnya pokok pajak penerangan jalan yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah nilai jual tenaga listrik.

Pajak penerangan jalan terhutan = tarif pajak x nilai jual tenaga listrik

f. Pajak Bahan Galian Golongan C

Beberapa daerah di Indonesia ada yang membedakan jenis penambang yang melakukan pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C, yakni pengusaha tambang dan penambang rakyat tradisional. Pembedaan itu terkait dengan tarif pajak yang ditetapkan, yakni untuk menambang pengusaha dikenakan 20%, jika penambang rakyat tradisional biasanya dikenakan tarif dibawah dari 20%. Sedangkan pemungutan yang dilakukan dipungut dengan official assessment system, yakni berdasarkan penetapan kepala daerah melalui penerbitan surat ketetapan pajak daerah. Atau, secara self assessment system yakni dibayar sendiri oleh wajib pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Besarnya pokok pajak bahan galian golongan C yang terhutang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

Dasar pengenaan pajak bahan galian golongan C

adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.


Pajak bahan galian golongan C = tarif pajak x nilai jual hasil pengambilan bahan galian golongan C

g. Pajak Parkir

Besarnya pokok pajak parkir terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak daerah. Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

Pajak Parkir terhutang = tarif pajak x jumlah pembayaran yang dibayar untuk pemakaian tempat parkir

8. Bagi Hasil Pajak Daerah a. Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota

1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kenderaan Diatas Air diserahkan kepada daerah Kabupaten/Kota di provinsi yang bersangkutan paling sedikit 30%. 2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan diserahkan kepada Kabupaten/Kota di propinsi yang bersangkutan paling


sedikit 70%. Penggunaan bagian daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten kepada Desa

Hasil penerimaan pajak kabupaten diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa diwilayah kabupaten yang bersangkutan. Bagian desa ini ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar desa. Penggunaan bagian desa ditetapkan sepenuhnya oleh desa yang bersangkutan.

B. PENDAPATAN ASLI DAERAH 1. Defenisi Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah

yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. Pendapatan asli daerah merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD, semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh pendapatan asli daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah daerah.


Pendapatan asli daerah hanya merupakan salah satu komponen sumber penerimaan keuangan negara disamping penerimaan lainnya berupa dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah juga sisa anggaran tahun sebelumnya dapat ditambahkan sebagai sumber pendanaan penyelenggaraan pemerintahan didaerah. Keseluruhan bagian penerimaan tersebut setiap tahun tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. Meskipun PAD tidak seluruhnya dapat membiayai APBD, sebagaimana dikatakan oleh Santoso (1995:20) bahwa proporsi PAD terhadap total penerimaan tetap merupakan indikasi keuangan suatu pemerintah daerah.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan secara maksimal, namun tentu saja dalam koridor perundang-ungangan yang berlaku khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan didaerahnya melalui pendapatan asli daerah. Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyakanya kewenagan pemerintah yang dilimpahkan kepada daerah itu sendiri.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004, pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Pendapatan asli daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali didaerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.


2. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132), “ pendapatan asli daerah adalah penerimaan daerah dari sector pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut undang-undang No. 33 tahun 2004 pasal 6, sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari :

a) pajak daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah-daerah restribusi daerah.

b) retribusi daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan


hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup :

a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta/kelompok

d) lain-lain pendapatan yang sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut diatas. Jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan sebagai berikut :

1) hasil penjualan asset daerah yang tidak dipisahkan 2) jasa giro 3) pendapatan bunga 4) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah 5) penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang dan jasa oleh daerah


6) penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing. 7) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan 8) Pendapatan denda pajak 9) Pendapatan denda retribusi 10) Pendapatan eksekusi atas jaminan 11) Pendapatan dari pengembalian 12) Fasilitas sosial dan umum 13) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan 14) Pendapatan dari anggaran/cicilan penjualan.

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Penerimaan daerah adalah semua penerimaan daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran bersangkutan.

Berdasarkan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa penerimaan daerah dikelompokkan menjadi :

a. pendapatan asli daerah b. dana perimbangan c. lain-lain penerimaan daerah yang sah


Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi

empat jenis, yaitu :

a. pajak daerah b. retribusi daerah c. bagian laba usaha daerah d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Sumber utama Pendapatan Asli Daerah adalah berasal dari sektor pajak daerah.

Sedangkan dari sistem pemungutannya melalui tiga cara yaitu official

assessment system, self assessment system dan with holding system. Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka hubungan antara variable dalam penelitian ini dapat digambar dalam kerangka konseptual penelitian sebagai berikut: Kabupaten Langkat

Sistem Pemungutan Pajak

Pendapatan Asli Daerah (Y)


BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang merumuskan dan menafsirkan data yang ada sehingga memberikan gambaran yang jelas melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data sehingga dapat diketahui gambaran umum instansi yang sedang diteliti.

B. Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari : 1. Data Primer, Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber utama. Contohnya: data yang diperoleh sebagai hasil wawancara yang merupakan Tanya jawab langsung dengan pimpinan dan pegawai yang ada di Dinas Pendapatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pajak daerah seperti apa saja yang menjadi kendala dalam pengutipan pajak daerah di Kabupaten Langkat. 2. Data Sekunder, Yaitu data yang telah diolah dan telah menjadi dokumentasi di perusahaan. Contohnya, sejarah singkat pemerintah Kabupaten Langkat, Struktur Organisasi, Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Langkat dan kelengkapan lainnya.

C. Teknik Penentuan Data


Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut : 1. Teknik Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan data sekunder yang telah terdokumentasi pada di Dinas Pendapatan di kabupaten Langkat. 2. Teknik wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pegawai yang ada di Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat. 3. Teknik Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek yang diteliti.

D. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan , mengolah dan menginterprestasikan yang diperoleh sehingga memberikan keterangan yang benar dan lengkap untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

E. Jadwal dan Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan oleh penulis sejak bulan agustus 2008 sampai dengan selesai. Penelitian dilakukan oleh penulis di kantor pemerintahan kabupaten langkat distabat pada bagian Dispenda (Dinas Pendapatan Asli Daerah). Adapun jadwal penelitian sebagai berikut :


BAB IV PEMBAHASAN

A. Data Penelitian 1. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Kab.Langkat Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat adalah unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Langkat dibidang pendapatan daerah.

Dinas pendapatan Daerah

Kabupaten Langkat dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat terletak pada 3 º 14 º - 4 º 13 ¹ Lintang Utara 97 ° 52 ¹ 98 º 45 ¹ Bujur Timur dan mempunyai luas ±6263,29 Km² dengan batas-batas sebagai berikut : 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Aceh Timur dan Selat Sumatera 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara / Tanah Alas Dinas

Pendapatan

Daerah

Kabupaten

Langkat

mempunyai

tugas

melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendapatan daerah dan keuangan daerah serta tugas-tugas yang lain yang diserahkan oleh Kepala Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat mempunyai fungsi antara lain : a. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, perencanaan, koordinasi, teknis dan tugas-tugas bidang pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

b. Melakukan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, perencanaan koordinasi teknis dan tugas-tugas bidang keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Melakukan tugas perencanaan dan pengegndalian operasional dibidang pendapatan, penetapan, pembukuan pelaporan penerimaan atas pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah lainnya serta pengelolaan dan pengembangan pasar. d. Membantu melakukan pekerjaan pendapatan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh Kirektorat Jendral/ Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib Pajak. e. Membantu menyampaikan SPT, SKP, STP dan sarana Administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dinas Pajak kepada wajib pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP PBB yang dibuat oleh Dirjen Pajak serta koordinasi penagihan PBB yang dilimpahkan Menteri Keuangan kepada daerah, kepada petugas pemungut pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB. f. Melakukan penyuluhan mengenai pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta PBB. g. Melakukan tugas kesekretariatan / tata usaha. h. Menyusun serta menyiapkan Rencana-rencana Strategis dan Rencana Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat.


Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat yang dikepalai oleh seorang Kepala Dinas didukung oleh 1 Kepala Tata usaha dan 4 Sub Dinas 9 Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional, serta 18 Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) yang terdiri dari : 1. Bagian Tata Usaha 2) Sub Bagian Umum 3) Sub Bagian Tata Laksana 2. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan 1) Seksi Pendataan 2) Seksi Penetapan 3. Sub Dinas Penagihan 1) Seksi Penagihan Retribusi b) Seksi Penagihan Pajak c) Seksi Penerimaan Dana Perimbangan d) Seksi Pelaporan 4. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan 1) Seksi Perizinan 2) Seksi Pembinaan Pengembangan Pasar 3) Seksi Perencanaan Pengendalian Operasional (PPO) 5.

Para Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Daerah yang berada di tiap Kecamatan. Adapun tugas pokok dari masing-masing unsure yang terdapat didalam

Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan pasal 7 sampai dengan pasal 33 Peraturan Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Daeerah No. 30 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat adalah : a. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas pemerintahan kabupaten dibidang pengelolaan keuangan daerah serta tugas pembantuan yang ditetapkan oleh kepala daerah melalui:sekretaris daerah. b. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administratif, melaksanakan dan menghimpun perencanaan, program evaluasi dan laporan dari Sub Dinas-Sub Dinas, melaksanakan kegiatan urusan umum, urusan keuangan, urusan ketata laksanaan serta merumuskan perencanaanm program, evaluasi, laporan kegiatan dari seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah. Bagian Tata Usaha terdiri : 1) Sub Bagian Umum Sub Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji karyawan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan, perlengkapan dan urusan keuangan. 2) Sub Bagian Tata Laksana Sub bagian tata laksana mempunyai tugas pokok melaksanakan penataan organisasi, menghimpun perencanaan, melaksanakan evaluasi, akuntabilitas kerja dan membuat laporan. Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

3) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan adalah unsure pelaksana dibidang pendataan dan penetapan. Sub Dinas Pendapatan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas yang menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 4) Sub Dinas pendataan dan penetapan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan wajib pajak daerah, pendapatan objek pajak daerah, dan Penetapan jumlah pajak daerah serta membantu melaksanakan pendataan objek dan subjek PBB yang dilaksanakan oleh direktorat jendral pajak. Seksi pendataan mempunyai tugas

pokok melaksanakan kegiatan

pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah serta pendataan objek pajak daerah dan membantu melaksanakan pendataan objek pajak dan subjek pajak yang dilaksanakan oelh dirjen pajak. Seksi penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan perhitungan dan penetapan jumlah pajak daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas pemohon wajib pajak daerah serta menata usaha jumlah ketetapan PBB yang penagihannya dilimpahkan kepada daerah berdasarkan surat pemberitahuan pajak terhutangan (SPPT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB. 5) Sub Dinas Penagihan adalah merupakan unsur pelaksana dibidang penagihan dan dikepalai oleh seorang Kepala Sub Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak daerah yang melampaui batas waktu, jatuh tempo, melayani keberatan Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumbersumber pendapatan asli daerah lainnya diluar pajak daerah, dana perimbangan dan penerimaan dari pajak daerah propinsi serta melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi dan tunggakan pajak daerah, dana perimbangan dan PBB serta pengelolaan benda-benda berharga. Sub Dinas Penagihan terdiri dari : a) seksi penagihan pajak mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan pajak daerah yang melampaui batas, jatuh tempo, melayani keberatan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumbersumber pendapatan asli daerah lainnya dalam kategori pajak daerah. b) seksi penagihan retribusi mempunyai tugas pokok melaksanakan penagihan retribusi daerah yang melampaui batas, jatuh tempo, melayani keberatan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber pendapatan asli daerah lainnya dalam kategori retribusi daerah. c) Seksi Penerimaan Dana Perimbangan

mempunyai tugas pokok

melaksanakan penagihan dan mengolah pajak-pajak yang bersumber dari dana perimbangan serta penerimaan dari pajak daerah provinsi. d) Seksi Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak dan retribusi daerah dan PBB serta pengelolaan benda berharga. 6. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan adalah unsur pelaksana dalam bidang pembinaan dan pengawasan dan dipimpin oleh seorang Kepala Sub


Dinas yang dalam menjalankan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas. 7. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan mempunyai tugas pokok melaksanakan

perencanaan,

pengendalian

pendapatan

daerah

dan

pembinaan, pengawasan, ketertiban dan keamanan serta pengembangan pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Langkat. Sub Dinas Pembinaan dan Pengawasan terdiri dari : 1) Seksi Perizinan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah kabupaten langkat dibidang perizinan pedagang baik didalam maupun diluar pasar. 2) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pasar yang mempunyai tugas pokok dibidang pasar, menangani pembinaan dan pengembangan pasar berdasarkan

kebijaksanaan

yang

ditetapkan

oleh

Kepala Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat. 3) Seksi

Perencanaan

dan

Pengendalian

Operasional

(P2O)

yang

mempunyai tugas pokok di bidang perencanaan dan pengendalian pasar. 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pendapatan Daerah.

Unit

Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Dinas Pendapatan Daerah yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

melaksanakan sebagian besar tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat sesuai bidang keahliannya.

2. Pajak Daerah Kabupaten Langkat. Adapun jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut: a. Pajak Hotel Pajak ini diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 11 Tahun 2002. yang menjadi objek dalam pajak hotel ini adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran dihotel, fasilitas penginapan antara lain : 1) Gubuk Pariwisata, 2) Hotel, 3) Wisma, 4) Penginapan, 5) Persinggahan, 6) Home Stay, 7) Losmen, 8) dan termasuk Rumah Kos dengan jumlah kamar 15 atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti rumah penginapan. Tarif pajak ini ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan dihotel. b. Pajak Restoran Pajak ini diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2002, yang menjadi objek dalam pajak restoran ini adalah setiap pelayanan yang Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

disediakan dengan pembayaran direstoran atau rumah makan yaitu tempat menyantap makanan dan minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran antara lain : 1) Rumah makan, 2) Bar, 3) Cafetaria, 4) Warung/Kedai nasi, 5) Coffee Shop, 6) Kantin. Tarif pajak ini ditetapkan 10% dari jumlah pembayaran yang dilakukan direstoran. c. Pajak Hiburan Pajak ini diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Langkat Nomor 13 Tahun 2002, yang menjadi objek dalam pajak hiburan ini adalah penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran seperti : 1) Tontonan film, 2) Kesenian, 3) Pergelaran musik dan Tari, 4) karaoke, 5) permainan bilyard, 6) permainan ketangkasan, dan 7) pertandingan olah raga. Tarif pajak untuk masing-masing jenis hiburan adalah sebagai berikut :


1) untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film dibioskop ditetapkan : 1.1) Gol A II Utama 35% 1.2) Gol A II sebesar 31% 1.3) Gol A I sebesar 25% 1.4) Gol B II sebesar 5% 1.5) Gol B I sebesar 23% 1.6) Gol C sebesar 20% 1.7) Gol D sebesar 17% 1.8) Jenis Keliling dan penyewaan kaset video dan sejenisnya sebesar 13% 2) untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional. Pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan, pasar malam ditetapkan dasar 25% 3) untuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 15% 4) untuk karaoke ditetapkan sebesar 20% 5) untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 20% 6) untuk permainan dan ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% 7) untuk pertandingan olah raga ditetapkan 5% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan. d. Pajak Reklame Pajak ini diatur dalam peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2002, yang menjadi objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame antara lain: Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

1) reklame papan/billboard, 2) reklame kain, 3) reklame merekat (stiker), 4) reklame selebaran, 5) reklame berjalan, 6) reklame udara, 7) reklame suara, 8) reklame peragan, 9) reklame film/slide. Tarif pajak ditetapkan sebesar 25% dari Nilai Sewa Reklame. e. Pajak Penerangan Jalan Pajak ini diatur dalam peraturan daerah Nomor 15 tahun 2002, yang menjadi objek pajak penerangan jalan adalah semua pengguna tenaga listrik bolak balik dari PLN atau bukan PLN. Tarif pajak ditetapkan 10% dari nilai jual tenaga listrik ( jumlah tagihan biaya beban ditambah dengan biaya pemakaian KWh yang ditetapkan dalam rekening listrik ). f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak ini diatur dalam peraturan daerah Nomor 16 Tahun 2002, yang termasuk objek pajak pengambilan bahan galian golongan C adalah semua kegiatan eksploitasi pengambilan, penjualan, pengangkutan, dan pemakaian bahan galian golongan C yang dilaksanakan oleh perorangan maupun badan usaha. Pajak pengambilan bahan galian golongan C meliputi : 1) asbes, 2) batu tulis, Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

3) batu setengah permata, 4) batu kapur, 5) batu apung, 6) batu permata, 7) bentonit, 8) dolomite, 9) feldspar, 10) garam batu, 11) grafit, 12) granit, 13) gips, 14) kalsit, 15) kaolin, 16) leusit, 17) magnesit, 18) mika, 19) marmer, 20) nitrat, 21) opsidien, 22) oker, 23) pasir dan kerikil, 24) pasir kuarsa, 25) perlit, 26) phospat, Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

27) talk, 28) tanah serap, 29) tanah diatome, 30) tanah liat, 31) tawas, 32) tras, 33) yarosif, 34) zeolit, 35) basal, dan 36) trakkit. Tarif pajak ditetapkan sebesar 20% dari nilai jual hasil eksploitasi bahan galian golongan C.

g. Pajak Parkir Pajak ini diatur dalam peraturan daerah nomor 10 Tahun 2002, yang termasuk objek pajak parkir adalah semua penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran. Tarif pajak ditetapkan sebesar 10% dari jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir. Jumlah penerimaan jenis pajak daerah yang telah dijelaskan diatas dapat dilihat dalam tabel berikut ini :


TABEL 4.1 Data Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemkab Langkat Periode 2003-2007 Tahun Jenis pajak daerah 2003

2004

2005

2006

2007

Pajak hotel

27.122.000,00

13.900.000,00

15.400.000

21.100.000,00

21.000.000

Pajak restoran

51.915.000,00

49.813.600,00

78.976.493

111.543.644,00

268.788.234

Pajak hiburan

5.126.420,00

3.910.000,00

3.710.000

3.985.000,00

6.820.080

Pajak reklame

37.291.572,00

58.815.312,00

91.094.210

137.944.814,00

145.862.185

8.730.131.733,60

10.175.304.889,56

9.468.967.079

8.705.722.585,60

11.528.187.462

300.182.953,00

293.035.851,80

531.925.926

657.862.995,00

663.606.563

3.029.600,00

1.950.000,00

2.574.075

2.099.625,00

2.624.000

9.154.799.278,60

10.596.729.653,36

10.192.647.783

9.640.258.663,60

12.636.888.524

Pajak penerangan jalan Pajak bahan galian golongan C Pajak Parkir Total Pajak Daerah

Sumber : Dinas Pendapatan Kabupaten Langkat

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan dan penurunan terhadap total penerimaan dari pajak daerah dimana untuk pajak hotel terjadi penurunan penerimaan pada tahun 2004 bila dibandingkan dengan penerimaan pajak ini pada tahun 2003. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan jumlah tamu yang menginap dihotel akibat dari terjadinya bencana alam banjir dan kondisi perekonomian yang semakin sulit juga kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak.

Hal yang sama juga menjadi penyebab terjadinya penurunan

penerimaan pajak restoran pada tahun 2004 bila dibandingkan dengan penerimaan pajak ini pada tahun 2003.


Penerimaan pajak hiburan dari tahun 2003 sampai tahun 2005 mengalami penurunan yang terjadi secara terus menerus.

Hal ini disebabkan akibat dari

banyaknya objek pajak hiburan yang tutup karena tidak mampu bersaing dalam perekonomian yang sulit, dan juga masih rendahnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya, juga hal ini dapat disebabkan karena masih rendahnya pengawasan terhadap pajak hiburan ini.

Pajak penerangan jalan mengalami

penurunan penerimaan pada tahun 2005 sampai tahun 2006 apabila dibandingkan dengan tahun 2004, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya dan kurangnya pengawasan dalam penerimaan pajak ini. Pajak bahan galian golongan C mengalami penurunan penerimaan pada tahun 2004 bila dibandingkan pada tahun 2005 hal ini disebabkan karena menurunnya jumlah subjek dan objek pajak ini akibat dari habisnya sumber daya alam galian golongan C tersebut. Dan hal yang sama juga terjadi pada pos pajak parkir dimana pada tahun 2004 dan tahun 2006 mengalami penurunan apabila dibandingkan pada tahun sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar kewajibannya dan kurangnya pengawasan dalam penerimaan pajak ini.

3. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat Berdasarkan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 dinyatakan bahwa sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang Sah. Sumber penerimaan daerah di Kabupaten Langkat juga bersumber dari tiga komponen yang tersebut diatas. Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat terdiri dari : a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah Lain-lain pendapatan yang sah yang ada dipemerintah Kabupaten Langkat terdiri dari : 1) Hasil Pendapatan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan 2) Jasa Giro 3) Penerimaan Lain-lain 4) Sumbangan Pihak Ketiga Dengan semangat otonomi, keuangan daerah jangan tergantung pada keuangan pusat maupun pinjaman daerah.

Sumber keuangan asli daerah harus

menjadi andalan utama bagi pembiayaan Aggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendapatan Asli Daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Langkat yang menjadi sumber utama berasal dari sektor pajak daerah. Data target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah serta pertumbuhannya pada Pemerintah Kabupaten Langkat dapat dilihat pada tabel dibawah ini:


TABEL 4.2 TARGET DAN REALISASI PAD PEMKAB LANGKAT TAHUN 2003-2007 TAHUN

TARGET ( RP )

REALISASI (RP )

PERSEN (%)

2003

14.384.323.000

15.309.393.840,34

106,43%

2004

16.259.082.000

16.506.106.889,76

101,52%

2005

17.034.943.000

17.755.240.658,03

104,23%

2006

20.664.590.000

18.640.503.288,44

90,21%

2007

11.743.300.000

12.636.888.524,00

103,74%

Rata - rata

101,23%

Sumber : Data Olahan, 2008

Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Langkat dari tahun 2003-2007 rata-rata 101,23% ( over target ) pencapaian target penerimaan PAD yang terendah diperoleh pada tahun 2006 (90,21%) sedangkan pencapaian target tertinggi diperoleh pada tahun 2007( 106,43% ). Walaupun demikian bila dilihat dari pertumbuhan dalam pencapaian target, pertumbuhan dari tahun ke tahun mengalami penurunan.

Pertumbuhan

pencapaian tertinggi terjadi pada tahun 2003 (106,43%) dan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2007 (90,21%). Hal ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak daerah masih belum dilakukan secara optimal. Ada beberapa kemungkinan yang dapat dikemukakan berkaitan dengan hal tersebut, yaitu :


1) Belum diketahuinya potensi sesungguhnya yang dapat dicapai. 2) Dasar penentuan target ang masih kurang tepat, masih berdasarkan pada data histories ( realisasi APBD pada tahun sebelumnya). 3) Sumber daya untuk menggali sumber-sumber penerimaan tersebut belum tersedia dengan baik. 4) Sarana dan prasarana penunjang masih kurang memadai. 5) Pelaksanaan pengawasan yang kurang efektif.

B. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat. Untuk mengetahui berapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak daerah terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat, maka dibandingkan antara realisasi penerimaan pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah.

analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah di kabupaten Langkat, dengan membandingkan hasil analisis tersebut dari tahun ketahun selam 5 tahun akan mendapatkan hasil analisis yang berfluktuasi dari kontribusi tersebut dan akan diketahui kontribusi yang terbesar dan yang terkecil dari tahun ke tahun, sehingga dapat membuktikan peranan pajak dan retribusi mempunyai kontribusi yang besar atau kecil terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Langkat. Apabila pengaruh kenaikan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah semakin tinggi, maka akan mendorong peningkatan PAD hal ini akan membawa dampak yang baik bagi PAD.

Bila yang terjadi


sebalikna maka perlu dilakukan peningkatan terhadap usaha-usaha untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah.

Dalam era otonomi daerah sekarang inim daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sejalan dengan kewenangan tersebut.

Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali

sumber-sumber keuangan khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah. Adapun kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

TABEL 4.3 KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PENERIMAAN PEMKAB 2003-2007 Tahun

Pendapatan Asli Daerah

Kontribusi %

2003

15.309.393.840,34

18,44%

2004

16.506.106.889,76

15,3%

2005

17.755.240.658,03

13,78%

2006

18.640.503.288,44

9,55%

2007

12.636.888.524,00

10,03%

Rata-rata Kontribusi

13,42%

Sumber : Data Olahan,2008


Dari tabel 4.3 dapat dilihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terdapat total penerimaan daerah sangat rendah sekali yaitu rata-rata memberikan kontribusi 13,42%. Hal ini juga mengidentifikasikan bahwa Kabupaten Langkat meskipun sudah dikatakan daerah yang otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya masih sangat tergantung pada pemerintah pusat. Dan ini juga mengidentifikasikan bahwa Kabupaten Langkat belum mampu untuk meningkatkan kemampuan keuangannya melalui sumber-sumber penerimaan yang berasal dari daerah tersebut dan juga ini mengidentifikasikan bahwa Pendapatan Asli Daerah belum dapat digali secara optimal. Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, maka sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal dan tentu saja didalam koridor peraturan perundangundangan yang berlaku termasuk diantaranya adalah pajak daerah memang telah sejak lama menjadi unsur Pendapatan Asli Daerah yang utama. Data kontribusi pajak daerah terhadap total Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini :


TABEL 4.4 KONTRIBUSI PAJAK DAERAH TERHADAP TOTAL PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2003-2007 TAHUN

PAJAK DAERAH

KONTRIBUSI %

2003

9.154.799.278,60

26,4%

2004

10.596.729.653,36

26,3%

2005

10.192.647.783,00

24,1%

2006

9.640.258.663,60

23,3%

2007

12.636.888.524,00

58,3%

Rata-rata Kontribusi

31,68%

Sumber : Data Olahan, 2008

Dari tabel 4.4 dapat dilihat bahwa kontribusi dari tahun 2003-2007 menunjukkan bahwa pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu rata-rata 31,68 %. Berdasarkan kondisi diatas dapat kita ketahui bahwa belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Langkat khususnya pajak daerah. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah khususnya pada pos Pajak Daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu : a. Faktor penyebab langsung Yang dimaksud faktor penyebab langsung ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini siatasi maka akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran.


Faktor-faktor ini meliputi : 1) Masih belum realistisnya didalam penentuan target Pendapatan Asli Daerah yaitu pajak daerah 2) Masih tingginya tingkat kebocoran dan kelolosan 3) Berkurangnya objek penerimaan b. Faktor penyebab tidak langsung Yang dimakud faktor penyebab tidak langsung ini adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi secara tidak langsung terhadap pencapaian sasaran, oleh karena itu apabila faktor ini diatasi maka tidak akan mempunyai pengaruh langsung terhadap pencapaian sasaran, namun akan mempunyai pengaruh kepada akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab yang diatasi tersebut. Faktor-faktor ini meliputi : 1) Sistem penentuan target yang didasarkan pada data histories 2) Belum efektifnya pemberlakuan sangsi 3) Pelayanan operasional di lapangan masih belum dilaksanakan secara prima 4) Terbatasnya sumber daya atau petugas pelaksana operasional dilapangan 5) Adanya birokrasi dalam pelayanan pemungutan pajak daerah 6) Kurangnya sarana dan prasarana untuk operasional dilapangan 7) Belum efektifnya sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan sesuai dengan faktor-faktor penyebab langsung maupun tidak langsung yang diuraikan diatas, maka upaya yang dapat dilakukan untuk dapat mengatasinya guna


mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah adalah sebagai berikut : a. Pemecahan masalah terhadap faktor penyebab langsung adalah : 1) Mengupayakan agar dalam penentuan target Pendapatan Asli Daerah dilakukan secara lebih realistis. 2) Mengeliminir tingkat kebocoran dan kelolosan 3) Mengupayakan agar jenis objek penerimaan yang berasal dari pajak daerah yang jumlahnya berkurang dapat ditingkatkan kembali b. Pemecahan masalah terhadap faktor penyebab tidak langsung adalah : 1) Mengupayakan agar metode yang digunakan dalam penentuan target seharusnya tidak didasarkan pada data histories 2) Mengefektifkan pemberlakuan sangsi 3) Mengupayakan tersedianya pelayanan yang prima terhadap masyarakat dalam pemungutan pajak 4) Mengupayakan tidak adanya birokrasi terhadap pelayanan pemungutan pajak daerah 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai untuk operasional dilapangan 6) Mengefektifkan sistem pengendalian dan pengawasan dilapangan

Selain upaya yang telah disebutkan diatas, upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan atau mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari pajak Daerah adalah sebagai berikut : a. Upaya Intensifikasi Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah suatu tindakan usaha-usaha untuk memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat, ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek ketatalaksanan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya meliputi : 1)

memperbaiki dan menyesuaikan aspek kelembagaan/organisasi Dinas Pendapatan Daerah, berikut perangkatnya sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang

2)

memperbaiki/menyesuaikan

aspek

ketatalaksanaan,

baik

administrasi maupun operasional yang meliputi : 3)

pengawasan dan pengendalian yang meliputi pengawasan dan pengendalian yuridis, teknis dan penatausahaan

4)

peningkatan sumber daya manusia pengelola Pendapatan Asli Daerah, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan pelatihan, kursus, dan juga program-program pendidikan yang berkaitan dengan hal tersebut

5)

meningkatkan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

b. Upaya Ekstensifikasi Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah adalah usaha-usaha menggali sumbersumber Pendapatan Asli Daerah yang baru, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pokok nasional, yaitu pungutan pajak daerah yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga melaksanakan fungsi fiscal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari hasil analisa dan pembahasan mengenai pengaruh sistem pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Kabupaten Langkat dapat disimpulkan bahwa Realisasi PAD pada pajak daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat selama tahun 2003-2007 melebihi dari target yaitu rata-rata 101,23%. Dari Sistem Pemungutan Pajak daerah Pada Pemerintahan Kabupaten Langkat menggunakan sistem with holding system untuk setiap jenis-jenis pajak daerah Dimana dengan menggunakan sistem ini memudahkan pemerintah daerah untuk melakukan pemungutan pajak daerah with holding system merupakan sistem pemungutan pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terhutang ditentukan oleh pihak ketigayang ditunjuk oleh pajabat pemerintah.

Kontribusi pajak daerah

terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat sebesar 31,68%. Sedangkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah menunjukkan rata-rata 13,42%, dilihat dari aspek kemampuan keuangan daerah belum mampu melaksanakan otonomi karena masih tergantung pada penerimaan diluar Pendapatan Asli Daerah. Pajak daerah dapat dikembangkan karena pajak daerah merupakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang berpotensi karena memberikan kontribusi yang cukup besar.

Kendala-kendala yang menyebabkan

belum optimalnya penerimaan pajak daerah berasal dari faktor penyebab langsung maupun tidak langsung.


B. Saran Dalam penelitian ini, penulis telah berusaha menyajikan yang terbaik sesuai dengan kemampuan penulis. Akan tetapi, mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan.

Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal demi

kesempurnaan penelitian selanjutnya sebagai berikut : 1. Penulis menyarankan untuk penelitian mengambil jangka waktu yang lebih lama untuk diteliti dan jika memungkinkan kurun waktu yang digunakan adalah perbulan 2. penulis juga menyarankan untuk melakukan penelitian yang menerangkan perbedaan untuk menentukan sistem mana yang lebih baik digunakan untuk menentukan pemungutan pajak daerah 3. penulis menyarankan untuk meneliti pengaruhnya secara terpisah menurut jenis pajak daerah yang ada pada pemerintahan tersebut. 4. penulis menyarankan agar tidak menjadikan analisis penelitian ini sebagai satusatunya alat analitis dalam usaha meningkatkan pendapatan asli daerah pemkab Langkat karena analisis ini hanya sebagai bahan masukan bagi pemkab Langkat, sebaiknya dilakukan pula dengan model analisis lainnya. Dalam penelitian ini juga penulis menyarankan beberapa hal yang mungkin menjadi bahan masukan bagi Pemerintah daerah Kabupaten Langkat dalam meningkatkan penerimaan PAD khususnya pada pos pajak daerah yaitu sebagai berikut : 1. Menjelaskan penyebab belum optimalnya penerimaan pajak daerah dengan mengatasi faktor-faktor penyebab yang langsung maupun tidak langsung seperti yang telah dijelaskan penulis dalam bab sebelumnya Nur Zalina : Pengaruh Sistem Pemungutan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Kabupaten Langkat, 2009. USU Repository © 2009

2. Melakukan upaya intensifikasi pajak daerah sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan PAD di Pemerintah Kabupaten Langkat 3. Melakukan upaya ekstensifikasi pajak daerah sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan PAD di Pemerintahan Kabupaten Langkat.


DAFTAR PUSTAKA

Boediono,B,2000, Perpajakan Indonesia : teori Perpajakan, Kebijaksanaan Perpajakan, dan Pajak luar Negeri,Diadit Media, Jakarta Brata Kusumah, Deddy, 2001, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Gramedia, Jakarta. Dosen Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, 2004, Buku Petunjuk Teknis Penulisan Proposal Penelitian dan Penulisan Skripsi, USU Press, Medan. Erlina, Sri mulyani,2007, Metodologi Penelitian Bisnis , USU Press, Medan. Halim, Abdul, 2001, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta. Halim, Abdul, 2007, Akuntasi Keuangan Daerah edisi 3, Salemba Empat, Jakarta Kurniawan,Agus purwanto, 2004, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia, Bayu Media, Malang. Mardiasmo,2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penetbit Andi, Yogyakarta. Samudra,Azhari A, 2005, Perpajakan di Indonesia : Keuangan, Pajak dan Retribusi, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta. Saragih, Juli Panglima, 2003, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan daerah dalam Otonomi, Ghalia Indonesia, Jakarta. Siahaan, Marihot P. 2005, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta. Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004, Tentang Otonomi Daerah, Fokusmedia, Bandung. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


SKRIPSI PENGARUH SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA KABUPATEN LANGKAT OLEH NIM :

Recommend Documents