DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENGADILAN UMUM (Studi Analisa isi pada harian Jawa Pos dan Kompas, edisi JanuariMaret 2006)
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Oleh RAUDHOTUL MUFIDA Nim 01.400.039
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2007
DUALISME PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI ANTARA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DAN PENGADILAN UMUM (Studi Analisa isi pada harian Jawa Pos dan Kompas, edisi JanuariMaret 2006)
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI
Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum
Oleh RAUDHOTUL MUFIDA Nim 01.400.039
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG FAKULTAS HUKUM 2007
SURAT PERNYATAAN Orisinalitas Penulisan Hukum/Skripsi
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Raudhotul Mufida NIM : 01.400.039
Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini adalah benar benar karya saya, dan dalam penulisan hukum/sripsi ini tidak ada karya orang lain yang telah dipublikasikan, juga bukan karya orang lain dalam rangka mendapatkan gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, selain yang diacu dalam kutipan dan atau dalam daftar pustaka. Demikian surat pernyataan ini saya buat, jika di kemudian hari terbukti karya ini merupakan karya orang lain baik yang dipublikasikan maupun dalam rangka memperoleh gelar kesarjanaan di Perguruan Tinggi, saya sanggup dicabut gelar kesarjanaan saya.
Malang, 19 Januari 2007 Yang menyatakan
Raudhotul Mufida
KATA PENGANTAR
Assalamu’Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Alhamdulilah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmad dan karuniaNya, sehingga skripsi yang berjudul “Dualisme Penanganan Tindak Pidana Korupsi Antara Komisi Pemberantsan Korupsi dan Pengadilan Umum” ini dapat diselesaikan setelah melalui proses usaha keras yang memerlukan segenap tenaga dan pikiran. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Sarjana Hukum. Dalam penyusunan Skripsi ini banyak sekali pihakpihak yang ikut terlibat membantu. Pada kesempatan ini, ijinkan penulis untuk menyatakan rasa terima kasih yang terdalam atas segala bantuan yang telah diberikan secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini bisa selesai. Rasa terima kasih penulis sampaikan kepada : 1.
Sidik Sunaryo, SH. M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
2.
Haris Thofly, SH. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta nasehat yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
3.
Fifik Wiryani, SH. M.Si. M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen Wali kelas A angkatan 2001 yang telah memberikan bimbingan dan masukannya yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
4.
Semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini Penulis menyadari bahwa karya tulis ini masih jauh dari sempurna dengan segala keterbatasan yang ada. Untuk itu, kritik dan saran yang sangat membanguin sangat penulis harapkan guna menjadikan karya ini menjadi baik lagi. Di akhir kata mudah mudahan karya ini akan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.
Wassalamu’Alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Malang, 19 Januari 2007
Penulis
DAFTAR ISI Lembar Judul…………………………………………………………………………… i Lembar Pengesahan……………………………………………………………………. ii Surat Pernyataan…………………………………………………………………….…. iii Kata Pengantar…………………………………………………………………………. iv Persembahan……………………………………………………………………………. v Daftar Isi…………………………………………………………………………….…. vii Abstraksi…………………………………………………………………………….….. ix
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang……………………………………………………………... 1 B. Rumusan Masalah…………………………………………………………. 7 C. Tujuan Penelitian…………………………………………………………… 7 D. Kegunaan Penulisan………………………………………………………… 7 E. Metode Penelitian…………………………………………………………… 8 F. Sistematika Penulisan………………………………………………………. 10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi 1. Pengertian Korupsi……………………………………………………. 12 2. Pengertian Tindak Pidana Korupsi……………………………………. 12 3. Pembagian Tindak Pidana Korupsi……………………………….…… 16 B. Proses Penanganan Tindak Pidana Korupsi……………………………….. 30 C. Lembagalembaga Yang Berwenang Menangani Tindak Pidana Korupsi… 37
BAB III ANALISA DAN PEMBAHASAN A. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia……………………………………….. 43 B. Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 1. Penanganan Tindak Pidana Korupsi melalui Komisi Pemberantasan Korupsi………………………………………………………………… 47
2. Penanganan Tindak Pidana Korupsi melalui Pengadilan Umum…….. .. 56 C. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia……………………………………………………….. 81
BAB IV PENUTUP A. Kesimpulan………………………………………………………………… 85 B. Saran……………………………………………………………………….. 87
Daftar Pustaka………………………………………………………………………….. 89
DAFTAR PUSTAKA Abdullah Yazid, 2006, Perlu Undangundang dengan Efek Jera, Jawa Pos, 13 Februari, Halaman 4 Chazawi, Adami, 2003, Hukum Pidana Materiil dan Formiil Korupsi di Indonesia, Malang, Bayumedia Publishing Dawan, Prinst, 2002, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, PT. Ciitra Aditya Bakti Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika Masyhudi Ridwan, 2006, Bebas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jawa Pos, 22 Februari, Halaman 3 Moeljatno, Kitab Undangundang Hukum Pidana, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika Purwodarminto, 2002, Kamus Bahasa Indonesia, cetakan tujuh, Jakarta, Erlangga Rahardjo, M. Dawam, 2003, Menyingkap Korupsi, cetakan kesatu (1), Malang, Penerbit Itrans Soewartojo, Junaidi, 1995, Korupsi: Pola Kegiatan dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan dalam Penanggulangannya, Jakarta, Restu Agung Terkendala Gengsi Antar Lembaga, Jawa Pos, 2 Maret 2006, halaman 9 Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Citra Umbara Undangundang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN, Bandung, Citra Umbara Undangundang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Citra Umbara
