SKANDAL BESAR MINYAK KELAPA SAWIT

SKANDAL BESAR MINYAK KELAPA SAWIT PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN DI BELAKANG NAMA-NAMA MEREK BESAR

2 SKANDAL BESAR MINYAK KELAPA SAWIT: PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN DI BELAKANG NAMA-NAMA MEREK BESAR

Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan lebih dari 7 juta orang yang memperjuangkan dunia yang mana hak asasi manusia dinikmati semua orang. Visi kami agar setiap orang menikmati semua hak yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan standar HAM internasional lainnya. Kami independen dari pengaruh pemerintahan, ideologi politik, kepentingan ekonomi, atau agama apapun dan dibiayai terutama oleh anggota kami dan sumbangan masyarakat.

© Amnesty International 2016 Except where otherwise noted, content in this document is licensed under a Creative Commons (attribution, non-commercial, no derivatives, international 4.0) license. https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode For more information please visit the permissions page on our website: www.amnesty.org Where material is attributed to a copyright owner other than Amnesty International this material is not subject to the Creative Commons lisence. First published in 2016 by Amnesty International Ltd Peter Benson House, 1 Easton Street London WC1X ODW, UK

amnesty.org

Index: ASA 21/5184/2016 Original language: English Printed by Amnesty International, International Secretariat, UK

Perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas pada sebuah perkebunan milik perusahaan pemasok Wilmar, menyemprotkan bahan-bahan kimia tanpa perlengkapan perlindungan © Amnesty International

SKANDAL BESAR MINYAK KELAPA SAWIT: PELANGGARAN KETENAGAKERJAAN DI BELAKANG NAMA-NAMA MEREK BESAR

3

DAFTAR ISI 1. RINGKASAN EKSEKUTIF

4

2. METODOLOGI

13

3. LATAR BELAKANG

17

4. KUOTA UNTUK EKSPLOITASI

22

5. PEKERJA LEPAS, DISKRIMINASI, DAN PELANGGARAN ATAS HAK KESEHATAN

51

6. WILMAR DAN PEMASOKNYA: PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

70

7. MEMUNGKINKAN PELANGGARAN: CELAH DALAM HUKUM DAN PENEGAKKANNYA DI INDONESIA

81

8. MELACAK PERGERAKAN MINYAK KELAPA SAWIT DARI PERKEBUNAN KE PEMBELI

88

9. PARA PEMBELI WILMAR DAN KEGAGALAN MEREKA DALAM MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

93

10. KESIMPULAN DAN REKOMANDASI

105

AMNESTY INTERNATIONAL NOVEMBER 2016, INDEX: ASA 21/5184/2016


Tampak dari udara perkebunan sawit PT Perkebunan Milano di Sumatera Utara. Perusahaan ini adalah anak perusahaan Wilmar Internasional. © Amnesty International

Dalam merespon kritik atas dampak buruk lingkungan

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

hidup dan sosial atas kelapa sawit, Perjanjian Meja Bundar untuk Minyak Sawit Berkelanjutan (the Roundtable on Sustainable Palm Oil/RSPO) dibentuk pada tahun 2004. Tujuan yang tertuang dalam lembaga ini agar memungkinkan industri minyak sawit beroperasi secara berkelanjutan,

Minyak kelapa sawit dan bahan-bahan berbasiskan sawit

tanpa berdampak buruk terhadap lingkungan hidup atau

ditemukan di hampir 50% produk konsumen umum.

eksploitasi. Minyak sawit disertifikasi oleh RSPO ditandai

Selain kegunaannya sebagai minyak memasak, minyak

sebagai minyak sawit berkelanjutan, termasuk dalam

kelapa sawit ditemukan di banyak produk makanan seperti

produk konsumen yang mana banyak menjadi hasil akhir

roti dalam kemasan, sereal sarapan, margarin, coklat, es

minyak tersebut.

krim, biscuit, dan makanan cemilan. Minyak sawit juga digunakan dalam deterjen rumah tangga, shampo, krim,

Laporan ini menginvestigasi eksploitasi ketenagakerjaan

sabun, lipstick, dan di bahan bakar bio untuk kendaraan

di sektor perkebunan di Indonesia yang menyediakan

dan pembangkit tenaga listrik.

kelapa sawit kepada Wilmar, yang merupakan pemroses dan pelaku niaga terbesar minyak sawit (dan laurat) di

Produksi global minyak sawit telah melipat ganda dalam

dunia dan mengontrol lebih dari 43% perdagangan minyak

dekade terakhir dan para ahli memperkirakan akan berlipat

kelapa sawit global. Laporan ini juga melacak minyak sawit

ganda lagi pada 2020. Indonesia adalah penghasil minyak

yang diproduksi di Indonesia untuk Wilmar hingga ke

sawit terbesar di dunia dan memproduksi 35 juta ton

perusahaan barang konsumen yang menggunakan minyak

minyak sawit per tahun. Perkembangan pesat perkebunan

sawit di produk mereka. Investigasi ini berdasarkan baik

sawit di Indonesia didorong oleh meningkatnya permintaan

kerja lapangan di Indonesia maupun riset di belakang

global untuk minyak berbahan dasar tanaman untuk

meja. Periset kami mewawancarai 120 pekerja perkebunan,

penggunaan di makanan dan bukan makanan, termasuk

termasuk pekerja yang mempunyai peran pengawas, pada

bahan bakar bio. Perkebunan kelapa sawit telah

perkebunan yang dimiliki langsung oleh anak perushaan

dikembangkan dengan menggunduli hutan dan akibat

Wilmar dan perkebunan yang dimiliki oleh tiga perusahaan

penggundulan ini berkaitan dengan masalah lingkungan

yang menyediakan minyak sawit ke penyulingan Wilmar

hidup serius, termasuk hancurnya habitat orang utan dan

di Indonesia. Kedua anak perusahaan Wilmar adalah PT

harimau Sumatera.

Perkebunan Milano (PT Milano) dan PT Daya Labuhan Indah.



Ketiga pemasok adalah PT Sarana Prima Multi Niaga

segar dari pohonnya, yang bisa setinggi 20 meter. Untuk

(SPMN), PT Abdi Budi Mulia (ABM) dan PT Hamparan

pohon kelapa sawit yang lebih kecil hingga setinggai tiga

Masawit Bangun Persada (PT Hamparan), bagian dari

meter, pemanen menggunakan tiang yang lebih pendek

BEST Group, yang memasok Wilmar. Wilmar, SPMN, dan

dengan pemotong besar (dodos) diujungnya. Tandan buah

semua kecuali satu pembelinya yang dihubungi Amnesty

segar dimasukkan ke gerobak dan dibawa ke titik pengumpul,

International, adalah anggota RSPO.

seringnya melalui jalanan yang tidak rata.

5

Amnesty International menemukan pelanggaran hak asasi manusia berat di perkebunan Wilmar dan pemasoknya. Ini termasuk kerja paksa dan pekerja anak, diskriminasi jender, serta praktik kerja eksploitatif dan berbahaya yang berisiko terhadap kesehatan pekerjanya. Pelanggaran yang teridentifikasi bukanlah insiden yang terisolasi namun

KERJA, UPAH, DAN HUKUMAN DI ANAK PERUSAHAAN WILMAR DAN PEMASOKNYA

akibat dari praktis bisnis sistematik oleh anak perusahaan Wilmar dan pemasoknya, terutama terkait rendahnya upah,

Hukum Indonesia menetapkan batasan jam kerja (40 jam

penggunaan target dan ‘upah borongan’ (yang mana pekerja

per minggu) dan lembur (maksimum tiga jam per hari atau

dibayar berdasarkan kerja yang diselesaikan ketimbang

14 jam per minggu). Hukum juga menyatakan berapa yang

jam kerja), dan penggunaan sistem hukuman finansial

harus diterima pekerja untuk kerja lembur (satu setengah

dan lainnya yang kompleks. Pekerja, terutama perempuan

hingga tiga kali upah per jam). Gubernur setiap provinsi

dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja lepas, yang

di Indonesia menetapkan upah minimum tiap provinsi

membuat mereka rentan terhadap pelanggaran.

dan tiap kota serta menetapkan upah minimum untuk sektor bisnis tertentu. Upah minimum yang diterapkan di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah, yang mana

PEMANENAN DAN PEMROSESAN MINYAK KELAPA SAWIT

perkebunannya berlokasi, cukup rendah. Upahnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sebuah keluarga, terutama karena perkebunan berjarak jauh dari perkotaan dan barang kebutuhan hidup berharga lebih mahal.

Pohon kelapa sawit bisa tumbuh hingga setinggi 20 meter dan memiliki angka harapan hidup rata-rata 25 tahun.

Perusahaan yang diinvestigasi Amnesty International

Pohon mulai menghasilkan tandan buah segar (fresh fruit

menggunakan sistem kompleks dalam menghitung upah

bunches/FFB) setelah tiga tahun dan mencapai tingkat

pekerja berdasarkan jam kerja dan hasil setiap pekerja.

produksi tertinggi antara tahun keenam dan kesepuluh.

Perusahaan menetapkan target hasil kerja untuk pekerja

Tandan buah segar bisa berisikan antara 1.000 hingga

selesaikan. Pemanen (selalu laki-laki) diberikan target

3.000 satuan buah (sebesar buah plum kecil), yang

berupa berat total tandan buah segar yang mereka perlu

bersama beratnya sekitar 10 hingga 25 kg. Tandan buah

kumpulkan. Misalnya, ABM, pemasok Wilmar di Indone-

segar harus dikirim ke pabrik pengolahan minyak sawit

sia, menetapkan target pekerja pemanen sebesar 950 kg

dalam kurun waktu 24 jam dari panen untuk memulai

per hari untuk pohon yang ditanam tahun 2006 (target

pemrosesan buah yang dipanen. Minyak yang diambil

pemanen ditetapkan berdasarkan umur dan produktifitas

dikirim ke kilang penyulingan untuk diproses lebih lanjut.

yang diharapkan dari pohonnya). Jika pemanen memenuhi

Wilmar memiliki perkebunan dan pabriknya sendiri serta

targetnya, ia menerima upah dasar bulanannya. Jika ia

memiliki 15 kilang penyulingan di Indonesia. Kilang

tidak memenuhi target, perusahaan mengurangi sepertujuh

penyulingan ini juga mengambil minyak sawit dari pabrik

gajinya, terlepas dari berapa jam yang telah dia habiskan

yang bukan dimiliki Wilmar (Wilmar menyebut mereka

untuk bekerja. Pemanen menerima bonus untuk setiap

sebagai pemasok pihak ketiga).

tandan buah segar yang mereka kumpulkan melebihi target.

Pekerjaan dalam memanen kelapa sawit menuntut kerja fisik yang sangat berat. Pemanen menggunakan tiang besi

Pekerja di unit perawatan tanaman (kebanyakan perempuan)

panjang (egrek) dengan sepucuk sabit diujungnya, yang

diberikan target berdasarkan jumlah karung pupuk yang

beratnya mencapai 12 kg, untuk memotong tandan buah

harus mereka sebar, jumlah tangki bahan kimia yang



mereka perlu semprot pada barisan tanaman yang mereka

dimiliki oleh dua anak perusahaan Wilmar (PT Daya

perlu siangi, dan sebagainya. Misalnya, di PT Milano, anak

Labuhan Indah, PT Milano) dan tiga pemasok Wilmar

perusahaan Wilmar, pekerja harus menyemprot Sembilan

(ABM, SPMN, dan PT Hamparan). Pekerja yang dipekerjakan

tangki bahan kimia setiap hari. Pekerja lainnya memiliki

oleh perusahaan ini memberitahu periset Amnesty

target menyebar 15-17 karung pupuk. Jika mereka tidak

International bahwa mereka melihat anak bekerja di

memenuhi target, ia akan tetap dibayar upah hariannya

perkebunan, membantu orang tua mereka. Karena takut

namun kerja yang belum diselesaikan ditambahkan ke

bisa kehilangan pekerjaan jika membahas isu ini, para

target hari berikutnya.

orang tua menjadi gugup ketika diwawancarai tentang pekerja anak. Periset mewawancarai lima anak yang

Target yang harus dicapai pekerja ditentukan oleh masing-

membantu ayah mereka dan juga mewawancarai ayah

masing perusahaan dan sepertinya ditetapkan secara

mereka. Mereka mewawancarai lima orang ayah lainnya,

sewenang-wenang untuk memenuhi kebutuhan perusahaan

yang merupakan pemanen, dan mereka mendeskripsikan

ketimbang berdasarkan kalkulasi realistik berapa banyak

bagaimana anak mereka bekerja membantu di perkebunan.

yang seorang pekerja bisa lakukan dalam jam kerja mereka. Konsekuensi tidak memenuhi target beragam dalam anak

Beberapa anak mulai bekerja dari usia delapan tahun

perusahaan Wilmar yang berbeda serta pemasoknya yang

dan semua berusia di bawah 15 tahun. Kebanyakan anak

diinvestigasi Amnesty International dan tergantung sektor

membantu orang tua mereka di sore hari, setelah jam

kategori pekerja. Pekerja bisa mendapati upah mereka dikurangi bila gagal memenuhi target mereka, dalam beberapa kasus mengakibatkan upah mereka jatuh di bawah upah minimum, atau hilangnya pembayaran ‘bonus’ walau jam kerja telah melebihi batasan waktu kerja. Pekerja jarang dibayar lembur untuk kerja lebih yang dilakukan.

sekolah, dan pada akhir pekan atau saat liburan. Namun, beberapa anak putus sekolah dan bekerja di kebanyakan hari. Anak-anak mengangkat beban berat, karena mereka harus mengangkut karung berisi biji sawit dan beberapa anak menggunakan gerobak penuh berisi tandan buah segar yang berat melalui jalanan yang tidak rata dan jembatan sempit. Mereka beresiko cedera akibat gerakan

PEKERJA ANAK Dalam rangka memenuhi target mereka, serta mendapatkan bonus dan menghindari hukuman, pekerja di semua perkebunan yang diinvestigasi Amnesty International mengatakan mereka mendapatkan bantuan dari pasangan

yang berulang-ulang, mengangkat beban berat dan bekerja di lingkungan yang mana mereka terpapar bahan kimia. Periset Amnesty International mewawancara B, yang berusia 14 tahun. Ayahnya bekerja di anak perusahaan Wilmar. B mengatakan pada periset: “Saya telah membantu ayah saya setiap hari selama dua tahun [sejak B berusia 12

mereka, anak, atau lainnya dalam memenuhi pekerjaan

tahun]. Saya belajar hingga kelas enam di sekolah. Saya

tertentu.

putus sekolah untuk membantu ayah karena dia tidak bisa bekerja sendirian lagi, Saya khawatir karena belum selesai

Hukum Indonesia melarang siapapun mempekerjakan atau

sekolah. ... saya ingin kembali sekolah, saya keluar karena

melibatkan anak (setiap orang berusia di bawah 18 tahun)

ayah saya sakit dan saya harus membantu.”

dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan. Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan bagi anak termasuk jam kerja yang

C, anak berusia 10 tahun, putus sekolah seteleh kelas dua

berbahaya bagi kesehatan, keamanan atau moral anak; ini

dan membantu ayahnya bekerja di perusahaan pemasok

diatur dalam Keputusan Menteri. Anak berusia antara 13

Wilmar. Ia telah membantu ayahnya sejak berusia delapan

dan 15 diperbolehkan melakukan ‘kerja ringan’, yang tidak

tahun. Ayahnya, K, berkata: “Saya dapat bonus dari buah

mengganggu perkembangan fisik, mental, atau sosial

brondolan yang jatuh karenanya anak-anak bantu saya.

mereka. Usia minimum untuk bekerja adalah 15 tahun

Saya tidak bisa memenuhi target bila tidak laukan ini...

namun semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan,

mandor melihat anak saya membantu. Mandor berkata

keselamatan, atau moral anak dilarang hingga usia 18 tahun.

bagus anak membantu saya. [Manajer senior] ... datang ketika anak saya membantu dan ia tidak mengatakan

Amnesty International mendokumentasikan bukti

apapun. Ia tidak keluar dari mobilnya, Ia meneriakkan

keterlibatan anak di kerja berbahaya di perkebunan yang

perintah dari dalam mobilnya ke mandor.”



Keterlibatan anak dalam pekerjaan ini bertentangan dengan

Praktik-praktik kerja anak perusahaan dan pemasok Wilmar,

hukum hak asasi manusia Indonesia dan internasional,

terutama penerapan target tinggi dan penalti, telah

termasuk pelarangan melibatkan anak berusia di bawah 18

mengakibatkan anak bekerja. Dengan mempekerjakan

tahun dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak,

anak berusia di bawah 15 tahun perusahaan diduga

serta melanggar kebijakan perusahaan Wilmar itu sendiri.

melakukan pelanggaran hukum sebagaimana tertuang

7

dalam Pasal 185 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Amnesty International menulis surat kepada semua

Perusahaan juga telah melanggar Pasal 74 dan karenanya

perusahaan tersebut dan memberikan bukti organisasi

melakukan pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 183 UU

atas adanya pekerja anak. Wilmar merespon Amnesty

Ketenagakerjaan karena pelibatan anak berusia di bawah

International dengan mengatakan: “Pekerja anak tidak

18 tahun dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan

memiliki tempat di operasi Wilmar, dan merupakan

dan keselamatan mereka.

persyaratan yang tidak bisa ditawar oleh pemasok kami”. Perusahaan mengatakan “kurangnya akses atas pendidikan dan pengasuhan anak adalah alasan utama kenapa ini terjadi” dan menunjukkan investasinya dalam menyediakan

KERJA PAKSA

pendidikan dasar dan fasilitas pengasuhan anak. Ia menyatakan pengawas perkebunan dan manajer mendirikan

Indonesia adalah negara pihak dalam Konvensi Kerja Paksa

pengumuman yang menyatakan pekerja anak dilarang, dan

International Labour Organization (ILO) dan telah

menjalankan patroli rutin untuk memantau pekerja anak.

mengadopsi Konvensi tersebut dalam legislasi nasional.

“Ketika kehadiran pekerja anak terdeteksi, terutama saat

Kerja paksa didefinisikan oleh Konvensi dan Hukum

Liburan sekolah, saat para pekerja membawa anak mereka

Indonesia sebagai “segala bentuk kerja dan jasa yang

ke perkebunan karena tidak ada yang menjaga mereka di

dilakukan seseorang di bawah ancaman sanksi atau

rumah, peringatan keras diberikan kepada pekerja untuk

hukuman yang mana pekerja tidak memiliki kebebasan

tidak membawa anak ke lokasi kerja. Tindakan disipliner

untuk menyepakati pelaksanaan pekerjaan tersebut secara

diberikan kepada pelanggar berulang.”

sukarela.”

Tanggapan Wilmar kepada Amnesty International

Perusahaan bisa menghukum pekerja karena gagal

mengabaikan sepenuhnya peran yang dimainkan Wilmar

memenuhi target, melakukan pekerjaan tertentu untuk

dalam praktik bisnisnya dalam menciptakan dan

kesalahan di pekerjaan mereka (misalnya, karena memanen

melanggengkan kondisi yang mengarah kepada adanya

buah yang belum matang). Dalam kebanyakan kasus,

pekerja anak di perkebunannya. Wilmar tidak mengakui

penalti memiliki dimensi finansial dan pekerja bisa

dampak upah rendah dan penggunaan target serta

menghadapi pengurangan upah atau bonus tahunan atau

hukuman untuk kerja tertentu sebagai faktor penyebab

harus merelakan jatah kerja sehari atau jatah cuti. Pekerja

yang membuat para orang tua membawa anak untuk

harian lepas terutama sekali rentan karena mereka bisa

bekerja dengan mereka. Perusahaan malah berusaha

diskorsing (berhenti bekerja selama sehari atau lebih atau

memindahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada orang

dilepas selamanya) jika mereka gagal memenuhi target.

tua. Tanggapan Wilmar juga gagal mengakui para staf

Sebagian besar penalti, yang bisa diberikan berdasarkan

pengawas membolehkan keberlangsungan pekerja anak

diskresi perusahaan, serta kurang jelasnya informasi

dan perusahaan mendapat untung dari pekerjaan yang

dan transparansi tentang pengurangan upah, membuat

dilakukan para anak. Bukti yang dikumpulkan Amnesty

pekerja rentan terhadap tekanan dari pengawas, yang bisa

International mendemonstrasikan bagaimana Grup Wilmar

memaksakan kerja dengan ancaman kehilangan upah atau

bertanggungjawab dalam pelibatan anak dalam bentuk-

kehilangan pekerjaan.

bentuk terburuk pekerjaan di perkebunan yang dimiliki oleh Grup Wilmar.

Amnesty International mendokumentasikan kasus-kasus para mandor mengancam pekerja perempuan di unit

TSH Resources, perusahaan induk dari SPMN, adalah

perawatan tanaman dengan ancaman tidak dibayar atau

satu-satunya pemasok Wilmar yang menanggapi namun

mengurangi upah mereka dalam rangka memaksakan kerja

tidak membahas bukti-bukti yang disajikan oleh Amnesty

terhadap mereka. U bekerja sebagai pekerja harian leaps

International.

di unit perawatan tanaman di PT Milano. Ia mengatakan:



“Targetnya [menyebar pupuk] 15-17 karung... jika aku

premi (bonus). Saya harus menyelesaikan semua karung

jika hujan turun dalam kurun waktu tertentu dalam sehari. Semua perusahaan karenanya diduga melanggar Pasal 90 UU Ketenagakerjaan, yang melarang perusahaan membayar di bawah upah minimum, dan k arenanya telah melakukan

sebelum bisa pulang. Sekitar tiga bulan lalu, temanku dan

pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 185.

tidak mencapai target, mereka terus memintaku bekerja namun tidak membayar jam kerja tambahan atau diberikan

aku mengatakan pada mandor kami kelelahan and ingin pulang. Mandor mengatakan kepada kami jika tidak mau bekerja, pulanglah dan jangan kembali lagi.” Periset Amnesty International menemukan SPMN dan PT Hamparan, pemasok Wilmar, mewajibkan pekerja bekerja diluar jam kerja normal dan melebihi batasan jam lembur yang diatur dalam hukum Indonesia, hanya agar bisa mendapatkan upah minimum mereka. Komite ahli ILO mengatakan jenis praktik kerja seperti ini masuk kategori kerja paksa.

DIBAYAR DI BAWAH UPAH MINIMUM DAN SECARA SEWENANGWENANG TIDAK DIUPAH Pasal 17 dari Keputusan Menteri Tenaga kerja No. 7/2013 menyatakan Tenaga Kerja ‘Borongan’ tidak boleh dibayar di bawah upah minimum harian atau bulanan yang berlaku. Sebagaimana ditekankan di atas, dua pemasok Wilmar, SPMN dan PT Hamparan menggunakan sistem kerja borongan. Misalnya, H, yang bekerja untuk SPMN, diberikan target mengumpulkan 24 karung buah sawit brondolan dalam rangka mendapatkan upah Rp 84.116 (US$6). Ia mengatakan: “ketika mengumpulkan buah jatuh, paling banyak bisa kumpulkan 18 karung jadi hanya dibayar 3.300 Rupiah per karung... sulit mengumpulkan satu karung buah brondolan... pinggangku sakit karena membungkuk mengambil buah tersebut”. Walau melakukan pekerjaan sehari penuh ia hanya dibayar Rp 59.400 (US$4), sangat jauh di bawah upah minimum harian sebesar Rp 84.116. Pekerja lain juga mengkonfirmasi mereka dibayar di bawah upah harian atau bulanan minimum ketika tidak memenuhi target mereka. Pekerja yang terlibat dalam pekerjaan penyemprotan tanaman tidak dibayar sama sekali atau dibayar setengah hari, jika turun hujan di waktu tertentu, walau pekerjaan mereka hampir selesai saat itu. Amnesty International menemukan bukti bahwwa anak perusahaan Wilmar, PT Milano dan PT Daya Labuhan Indah, dan para pemasoknya ABM, SPMN dan PT Hamparan tidak membayar pekerjanya upah minimum harian jika mereka tidak memenuhi target yang ditetapkan perusahaan tau


BATASAN JAM KERJA DAN LEMBUR Di semua anak perusahaan dan pemasok Wilmar yang diinvestigasi Amnesty International, pemanen bekerja dengan jam kerja yang panjang, melebihi batasan 40 jam per minggu yang ditetapkan berdasarkan hukum Indonesia. Pada masa puncak musim panen, setelah hujan, pekerja bekerja lama untuk mendapatkan bonus. Di musim ketika buahnya jarang, terutama ketika musim kemarau, pekerja bekerja lebih lama untuk memenuhi target namun tidak mendapatkan cukup. Pemanen yang dipekerjakan anak perusahaan Wilmar mengatakan mereka bekerja hingga 10-11 jam sehari, sedangkan mereka yang bekerja untuk pemasok wilmar mendeskripsikan bekerja 10-12 jam per hari. Jam kerja panjang ini adalah kekhawatiran besar, terutama memperhatikan sifat kerja oleh pemanen yang berat secara fisik. Beberapa pekerja juga bekerja di hari minggu dalam upaya mendapatkan uang untuk cukup bertahan hidup atau menutup target yang belum tercapai. Amnesty International mendokumentasikan kasus pekerja bekerja 12 jam sehari, tujuh hari seminggu, untuk pembayaran di bawah upah minimum legal. Pemanen yang dipekerjakan PT Milano, anak perusahaan Wilmar, menawarkan tambahan bayaran, dikenal sebagai kontanan, untuk bekerja di hari minggu. Mereka dibayar Rp 40.000 (US$ 3) per ton tandan buah segar yang mereka kumpulkan ketimbang membayar upah lembur, seperti disyaratkan oleh hukum Indonesia. Investigasi Amnesty International mengungkap lima perusahaan tersebut diduga melanggar Pasal 78 UU Ketenagakerjaan. Ini mensyaratkan perusahaan membayar upah lembur tertentu untuk bekerja di luar jam kerja, untuk membatasi jumlah lembur yang bisa dilakukan pekerja, dan untuk memenuhi kondisi tertentru terkait lembur. Pemanen bisa mendapatkan bonus yang bagus ketika musim panen, khususnya, ketika buah banyak. Walau bonus untuk melebihi target bisa menjadi kondisi yang positif dan yang banyak dihargai oleh para pekerja, hal ini tidak menutupi risiko pelanggaran yang terjadi karena penerapan target tersebut dan telah didokumentasikan Amnesty International. Mereka juga bisa menutupi fakta bahwa pekerjaan ini membutuhkan dua orang pekerja, karena pemanen sering mendapatkan bantuan dari istri atau anak. Bonus terkait target seharusnya menjadi tambahan dan tidak menggantikan upah lembur.


PELANGGARAN TERHADAP HAK KESEHATAN DAN KESELAMATAN DAN KONDISI KERJA YANG SEHAT Perkebunan minyak kelapa sawit menggunakan serangkaian pestisida dan herbisida untuk mengontrol hama dan tanaman hama. Perkebunan menggunakan sejumlah besar pupuk untuk memperbaiki hasil. Organisasi lingkungan hidup telah menekankan risiko kontaminasi ke tanaman lain, tanah dan air tanah akibat bahan kimia dalam produk tersebut. Satu bahan kimia kontroversial semacam itu, yang digunakan sebagai herbisida (untuk mengontrol tanaman hama), adalah paraquat diklorida (paraquat). Paraquat adalah bahan kimia sangat beracun, yang memaparkan risiko ancaman kesehatan serius. Paraquat memiliki satu dari nilai racun akut tertinggi di antara herbisida komersial dan bisa mengakibatkan keracunan setelah pencernaan, penghirupan atau pemaparan terhadap kulit; penggunaannya telah dilarang di Uni Eropa dan dibatasi di beberapa negara lainnya.Kementerian Pertanian Indonesia mengatur paraquat sebagai pestisida untuk penggunaan terbatas. Hanya orang yang telah mendapat pelatihan khusus dan tersertifikasi yang boleh menggunakan paraquat. Pada tahun 2008, Wilmar berkomitmen menghapus secara bertahap penggunaan paraquat di operasinya dan menyatakan telah mencapainya pada tahun 2011. Ia mensyaratkan pemasoknyan berhenti menggunakan paraquat pada akhir tahun 2015. Periset Amnesty International menemukan bukti penggunaan herbisida berbasis paraquat oleh pemasok Wilmar, terutama SPMN. Penilaian sertifikasi RSPO dari SPMN yang dilakukan pada Juli 2015 mengkonfirmasi

9

Investigasi Amnesty International mengungkap celah besar dalam penyediaan dan perawatan peralatan keselamatan personal untuk pekerja yang menyemprotkan cairan kimia atau menyebar pupuk. Beberapa perusahaan gagal menyediakan peralatan, sementara yang lainnya tidak mengganti perlengkapan, seperti sepatu bot, masker, sarung tangan, apron, dan kacamata, ketika perlengkapan ini sudah usang. Sebagai tambahan, Amnesty International menemukan pekerja yang berurusan dengan atau menyemprotkan bahan kimia tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang bahan kimia yang mereka kelola atau risiko kesehatan khusus yang terkait dengan bahan kimia ini. Pekerja mendeskripsikan efek negatif kesehatan setelah terpapar bahan kimia tersebut. Amnesty International mendokumentasikan beberapa cedera serius pada pekerja, termasuk kasus Yohanna yang bekerja di SPMN dan mukanya terciprat Gramoxone, mengakibatkan kerusakan serius di mata dan syaraf penglihatannya. Yohanna mengatakan kepada para periset: ”Saya tidak bisa melihat melalui mata, Saya mengalami pusing di sebagian kepala, ketika ini terjadi, matanya terasa bengkak. Saya masih sedikit pusing”. Keterlambatan dalam mendapatkan perawatan yang dibutuhkan Yohanna memperburuk kondisinya. Kebanyakan anak perusahaan dan pemasok Wilmar menyediakan pemeriksaan darah bagi pekerja yang terpapar dengan bahan kimia namun hasilnya tidak dibagikan kepada para pekerja. Pekerja yang hasil pemeriksaan darahnya menunjukkan anomali diberitahu ada masalah dengan darahnya namun tidak diberikan salinan hasil pemeriksaan. Mereka yang menunjukkan kelainan hanya dipindahkan ke pekerjaan lain tanpa mengetahui arti hasil darah mereka. Ini mengakibatkan para pekerja sangat khawatir dengan kesehatan mereka.

perusahaan tersebut menggunakan paraquat namun pihak manajemen perusahaan menyatakan rencana pengurangan penggunaannya. Periset kami mengkonfirmasi melalui

DISKRIMINASI JENDER

foto-foto yang baru diambil pada bulan Oktober 2016 and wawancara bahwa SPMN terus menggunakan paraquat.

Laporan ini menekankan adanya pola diskriminasi

Dalam tanggapannya ke Amnesty International, TSH

mempekerjakan perempuan sebagai pekerja harian lepas,

Resources, perusahaan induk SPMN, tidak menyangkal

tidak menjadikannya pekerja tetap dan menyangkal mereka

penggunaan paraquat atau gramoxone (herbisida berbasis

dari manfaat seperti jaminan keamanan seperti asuransi

paraquat). Staf di PT Hamparan, pemasok Wilmar lainnya,

kesehatan dan pension. Pekerja di unti perawatan

mengatakan perusahaan menggunakan Gramoxone dan

tanaman, yang hampir seluruhnya perempuan, terus

herbisida berbasis paraquat lainnya. Seorang pekerja di

menjadi pekerja lepas walau telah bekerja di perusahaan

ABM, yang mencampur bahank kimia yang disemprot para

selama bertahu-tahun. Anak perusahaan dan pemasok

pekerja, menyatakan perusahaanya menggunakan Gramoxone.

Wilmar mempekerjakan beberapa pekerja harian lepas



sebagai pemanen, namun sebagian besar pemanen – yang

mendokumentasikan beberapa pelanggaran serius

hampir seluruhnya laki-laki- dipekerjakan dengan kontrak

ketenagakerjaan. Agrupación de Fabricantes de

sebagai pekerja tetap.

AceitesMarinos (AFAMSA), Colgate-Palmolive, Elevance

Amnesty International menanyakan kepada semua pekerja di semua perusahaan dan para staf pengawas yang diwawancarainya terkait apakah ada perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja tetap oleh perusahaan. SPMN hanyalah perusahaan yang mempekerjakan

Renewabe Sciences, The Kellogg Company (Kellogg’s), Nestlé, dan Reckitt Benckiser mendapatkan minyak sawit dari kilang penyulingan yang asal minyak sawitnya berasal secara langsung, atau setidaknya, dicampur dengan minyak sawit dari perkebunan yang kedapatan ada

perempuan dengan kontrak tetap dan bekerja di

pelanggaran berat hak ketenagakerjaan. Sangat besar

perkebunan dan dalam kapasitas sebagai pengawas.

kemungkinan Unilever dan Procter &Gamble, yang

Periset berulangkali diberitahu oleh semua pekerja dari

mengkonfirmasi mereka mendapatkan minyak sawit dari

semua perusahaan bahwa perempuan hanya dipekerjakan

operasi Wilmar di Indonesia, mendapatkan minyak sawit

sebagai pekerja harian lepas dan bekerja di perawatan

dari kilang penyulingan yang mana minyak sawitnya

tanaman. Ada beberapa pengecualian tertentu, termasuk

dipasok langsung, atau setidaknya, dicampur dengan

perempuan yang dipekerjakan di kantor administrasi sebagai pekerja tetap. Staf pengawas di beberapa perusahaan yang diwawancarai Amnesty International mengkonfirmasi bahwa perempuan

minyak sawit dari perkebunan yang kedapatan ada pelanggaran berat hak ketenagakerjaan. Semua kecuali satu dari perusahaan ini menjadi anggota Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), dan mereka mengaku

yang bekerja di lapangan tidak menjadi pekerja tetap. N,

menggunakan “minyak sawit berkelanjutan” di website

yang bekerja sebagai pengawas di pemasok Wilmar

atau label produk mereka. Tidak satupun perusahaan

mengatakan: “Saya tidak tahu kenapa ini. Beberapa

yang dikontak Amnesty International menyangkal

perempuan di kantor adalah pekerja tetap. Pekerja di

pelanggaran terjadi, namun tidak satupun menyediakan

lapangan bekerja lebih keras dari yang bekerja di kantor

contoh tindakan yang dilakukan dalam mengatasi

karenanya saya tidak tahu kenapa mereka tidak dijadikan

pelanggaran hak ketenagakerjaan dalam operasi Wilmar.

pekerja tetap.” Wilmar, ABM dan PT Hamparan belum menyediakan penjelasan yang masuk akal dan objektif atas kegagalan mereka menyediakan pekerjaan tetap bagi mayoritas pekerja perempuan yang bekerja di perkebunan mereka.

Sebagai pembeli minyak dari Wilmar, perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memastikan jalur rantai pasokannya bebas dari pelanggaran seperti pekerja anak dan kerja paksa. Ini adalah standar internasional yang sudah diterima luas. Amnesty International menghubungi

PERUSAHAAN MANUFAKTUR MEREK BESAR YANG MEMBELI MINYAK SAWIT WILMAR DARI INDONESIA

setiap pembeli untuk menanyakan tanggapan mereka atas temuan organisasi ini dan mencari informasi uji tuntas (due diligence) apa yang telah mereka lakukan untuk atas pasokan minyak sawit mereka. Tidak satupun dari perusahaan tersebut sadar adanya pelanggaran tersebut hingga dihubungi Amnesty International, yang dengan sendirinya menunjukkan uji tuntas mereka tidak memadai.

Menggunakan data ekspor dan informasi yang

Risiko pelanggaran ketenagakerjaan di perkebunan sawit

dipublikasikan oleh Wilmar, Amnesty International

di Indonesia sudah diketahui; LSM telah menyediakan

melacak minyak sawit dari perkebunan yang diinvestigasinya

informasi yang terpublikasi dan Wilmar sendiri menyatakan

dari kilang penyulingan Wilmar di Indonesia lalu ke

bahaw kebijakan “Tanpa Eksploitasi” belum tercapai pada

sembilan perusahaan makanan dan barang rumah tangga

akhir 2015. Mengetahui risiko tersebut hadir, adalah tugas

global. Archer Daniels Midland Company (ADM) membeli

pembeli untuk memeriksa apakah minyak sawit yang

minyak sawit dari pabrik yang mendapatkan pasokan dari perkebunan tempat Amnesty International


mereka beli diproduksi dalam kondisi yang eksploitatif. Setiap perusahaan menyediakan sejumlah informasi


tentang proses uji tuntas mereka namun tidak ada yang bisa menjelaskan kenapa proses mereka tidak bisa mendeteksi pelanggaran yang terdokumentasi ini.

11

KEGAGALAN ROUNDTABLE ON SUSTAINABLE PALM OIL

Kelemahan dalam proses uji tuntas melampaui kegagalan dalam mendeteksi pelanggaran nyata; tidak

RSPO memiliki kriteria yang dianggapnya sebagai minyak

ada dari perusahaan ini mengidentifikasi faktor-faktor

sawit berkelanjutan- yaitu minyak sawit yang diproduksi

berisiko seperti upah borongan dan sistem penalti. Bila

tanpa mengeksploitasi pekerja, tanpa deforestasi dan

mereka telah teridentifikasi maka praktik ini bisa menjadi peringatan keras bagi pembeli, layak diinvestigasi atas dampaknya. Beberapa dari perusahaan tersebut menolak tuduhan Amnesty International bahwa mereka gagal melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang memadai. Teks lengkap respon perusahaan tersebut bisa ditemukan sebagai lampiran laporan ini.

tanpa dampak buruk ke lingkungan hidup dan sosial. Wilmar dan sebagain besar pembelinya sangat mengandalkan keanggotaan dan sertifikasi RSPO sebagai bukti uji tuntas dan penghormatan HAM. Investigasi Amnesty International mengungkap RSPO berlaku sebagai perisai yang memantulkan pemeriksaan lebih luas bagi Wilmar dan praktik perusahaan lainnya. Implementasi dan pengawasan kriteria RSPO sangat lemah dan berdasarkan sistem penilaian yang dangkal. Amnesty International juga menemukan

Sebagai tambahan kegagalan menjalankan uji tuntas yang

perusahaan yang membeli dari Wilmar terlalu mengandalkan

memadai, perusahaan barang konsumsen yang membeli

sistem sertifikasi RSPO, terutama untuk memeriksa kondisi

minyak sawit Wilmar mendemonstrasikan kurangnya

di tingkat perkebunan. Tiga dari lima penanem kelapa

transparansi. Amnesty International mengirim daftar

sawit yang diinvestigasi Amnesty International disertifikasi

produk konsumen yang memasukkan minyak sawit sebagai

sebagai memproduksi minyak sawit “berkelanjutan”

komponen, dan menanyakan apakah barang-barang

berdasarkan RSPO, walaupun para periset menemukan

tersebut berunsurkan minyak sawit dari operasi Wilmar di

pelanggaran berat di perkebunan mereka. Sementara

Indonesia. Reckitt Benckiser mengkonfirmasi bahan dari sawit bersumber dari Wilmar digunakan untuk membuat sabun batangan. Kellog mengkonfirmasi minyak sawit yang bersumber dari kilang penyulingan Wilmar yang teridentifikasi digunakan untuk membuat keripik Pringles yang dibuat dan didistribusikan di Cina oleh perusahaan

perusahaan barang konsumen besar mengaku minyak sawit yang mereka gunakan di produknya sebagai “berkelanjutan”, investigasi Amnesty International menyangkal klaim ini. Keanggotaan RSPO dan penilaian sertifikasi tidak bisa dan seharusnya tidak dijadikan bukti kepatuhan terhadap hak asasi manusia para pekerja.

gabungannya dengan Wilmar. Colgate-Palmolive dan Nestlé mengatakan tidak ada dari produk yang ada di daftar Amnesty International berisikan minyak sawit dari

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

operasi Wilmar di Indonesia. Mereka tidak mengatakan produk mana yang menggunakannya, walau kedua

Wilmar, beserta anak perusahaannya PT Milano dan PT

perusahaan mengakui menerima minyak sawit dari kilang

Daya Labuhan Indah, serta para pemasoknya, ABM, SPMN

penyulingan yang oleh Amnesty International ditemukan

dan PT Hamparan telah melanggar hak pekerja atas

terkait dengann perkebunan yang diinvestigasi di laporan ini. Dua perusahaan lainnya (Unilever dan Procter & Gamble) tidak mengkonfirmasi dari daftar produk yang berisikan minyak sawit dari operasi Wilmar di Indonesia namun mereka tidak memperbaiki daftar tersebut. Perusahaan konsumen lainnya memberikan tanggapan yang tidak jelas atau tidak sama sekali. Kurangnya

kondisi kerja, kesehatan dan jaminan sosial yang adil dan menguntungkan. Wilmar, dan perusahaan yang membeli darinya, tidak mempunyai proses uji tuntas memadai untuk mengidentifikasi, mencegah, memitiasi serta mempertanggungjawabkan bagaimana mereka akan mengatasi dampak buruk HAM yang terkait dengan operasi bisnis mereka. Wilmar gagal menjalankan uji tuntas yang memadai bagi pemasoknya. Semua pembeli yang

transparansi terkait produk konsumen ini mengkhawatirkan,

diinvestigasi gagal melakukan uji tuntas HAM yang layak

menunjukkan perusahaan tidak menghargai hak konsumen

terkait dengan minyak sawit yang berasal dari Wilmar.

dalam membuat keputusan terinformasi dan berusaha

Semua perusahaan mendapatkan keuntungan dari, dan

melindungi diri mereka sendiri dari produknya dari

berkontribusi atas, pelanggaran serius ketenagakerjaan di

pemeriksaan yang sah.

rantai produksi minyak kelapa sawit mereka.



Indonesia memiliki kerangka hukum umum yang relative

Pendekatan berbasiskan kepatuhan pada sertifikasi RSPO

kuat tentang hak pekerja, namun pemerintah perlu secara

tidaklah memadai dalam memastikan penghormatan atas

mendesak mengatasi celah yang kritis dalam perlindungan

hak asasi manusia para pekerja. Perusahaan harus bisa

terkait kerja paksa, pekerja lepas, dan isu-isu lain yang

menjalankan pemeriksaan fisik - tidak hanya mengandalkan

diidentifikasi oleh Amnesty International. Berdasarkan

jaminan pihak lain, sebuah proses yang tidak menyediakan

informasi yang dikumpulkan oleh Amnesty International,

mereka tingkat pengetahuan dan jaminan demi membuat

beberapa perusahaan diduga melanggar hukum Indonesia

komitmen kepada pelanggannya.

dan berpotensi melakukan serangkaian tindak kriminal. Pemerintah gagal mengawasi secara memadai dan

Baik perusahaan yang memproduksi barang konsumen

menegakkan hukum ketenagakerjaannya untuk mencegah

yang menggunakan minyak sawit dan pemerintahan di

dan memulihkan pelanggaran. Indonesia melanggar

negara yang produknya dijual harus memastikan konsumen

kewajibannya untuk melindungi rakyatnya dari pelanggaran

bsia membeli barang berlabelkan minyak kelapa sawit

atas hak-hak mereka.

“tersertifikasi” atau “berkelanjutan” dengan keyakinan penuh. Kini konsumen diminta untuk mengandalkan

Mengatasi pelanggaran hak ketenagakerjaan yang berat

skema sukarela yang tidak meyakinkan. Perusahaan harus

dan sistematik di perkebunan kelapa sawit membutuhkan

jauh lebih transparan dan pemerintah harus bertindak

komitmen luas oleh Wilmar, pemasoknya, dan perusahaan

berdasarkan kepentingan konsumen dengen mensyaratkan

yang membeli dari Wilmar. Praktik kerja yang berlangsung

transparansi. Sebuah industri minyak kelapa sawit yang

di perkebunan yang dijalankan oleh anak perusahaan

benar-benar transparan hanya bisa tercapai jika perusahaan

Wilmar dan pemasoknya, seperti penggunaan upah borongan,

- dari pemilik perkebunan hingga mereka yang membuat

penalti, pengaturan kerja lepas, penggunaan bahan kimia

hasil akhir produk untuk dijual ke konsumen– menjalankan

berbahaya yang menciptakan risiko bagi keselamatan

semua tindakan yang dibutuhkan untuk memenuhi tantangan

pekerja, harus dihapus atau diperbaiki secara substansial

yang dihadapi industri. Pelanggaran ketenagakerjaan

dalam rangka menghapus pelanggaran HAM yang

berat dan sistematik yang didokumentasikan Amnesty

teridentifikasi di laporan ini. Wilmar harus memastikan

International telah terjadi di perkebunan minyak kelapa

perubahan ini dilakukan secepatnya.

sawit di Indonesia selama bertahun-tahun. Ini adalah hasil langsung dari bagaimana bisnis dijalankan. Dominasi

Perusahaan yang membeli minyak kelapa sawit dari Wilmar

Wilmar di sektor minyak sawit berarti perusahaa memiliki

harus mengatasi kekurangan berat dalam proses uji tuntas

kekuatan besar untuk mengatur parameter produksi

mereka. Tidak satupun mengidentifikasi pelanggaran

minyak sawit dan memastikan kondisi yang melindungi

ketenagakerjaan yang terdokumentasi dalam laporan ini

dari pelanggaran. Selaras dengan ini, pembeli Wilmar –

sebelum dihubungi oleh Amnesty International. Perusahaan

banyak dari mereka perusahaan merek konsumen

yang ingin mengakhiri pelanggaran harus secara mendasar

terkenal- telah, secara individual dan kolektif, memiliki

mengubah cara berpikir dan praktik mereka. Perubahan

kekuatan untuk mensyaratkan Wilmar menjalankan

tersebut termasuk melakukan pengawasan dan investigasi

perubahan di perkebunannya dan mereka yang dari

yang didesain untuk mendeteksi pelanggaran ketenagakerjaan.

perusahaan lain yang memasoknya.



2. METODOLOGI Amnesty International menyelidiki kondisi kerja di perkebunan kelapa sawit milik anak-anak perusahaan Wilmar International (Wilmar) serta oleh beberapa pemasoknya. Amnesty International memilih Wilmar sebagai fokus investigasi karena perusahaan ini menguasai lebih dari 43% dari perdagangan minyak sawit global. Wilmar merupakan pengolah dan penjual minyak kelapa sawit dan minyak laurat (kernel sawit) di seluruh dunia, serta merupakan penyuling minyak sawit terbesar di Indonesia dan Malaysia. Wilmar mengadopsi 'Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Eksploitasi (selanjutnya disebut sebagai Kebijakan) pada bulan Desember 2013. Kebijakan ini berlaku pada Wilmar sendiri serta pada semua pemasok yang menjual minyak sawitnya pada Wilmar atau pada semua pihak yang memiliki hubungan perdagangan dengan Wilmar. Wilmar bersama banyak perusahaan barang konsumsi besar yang membeli minyak sawit darinya telah berkomitmen untuk menghasilkan dan menggunakan minyak sawit berkelanjutan, yaitu suatu proses yang tidak mengeksploitasi pekerja. Amnesty International menyelidiki pelanggaran atas tenaga kerja yang bekerja di perkebunan milik dua anak perusahaan Wilmar di Sumatera Utara serta pada tiga pemasok di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah di Indonesia.Para peneliti menyelidiki apakah dua anak perusahaan Wilmar berikut tiga pemasoknya tersebut telah mematuhi hukum Indonesia dan hak asasi manusia internasional dan standar ketenagakerjaan. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO/Kesepakatan Meja Bundar Mengenai Minyak Kelapa Sawit Berkelanjutan) adalah suatu kesepakatan para pemangku kepentingan global yang melibatkan para produsen kelapa sawit dan pedagang, produsen barangbarang konsumsi, penjual eceran, bank, investor, dan LSM. RSPO telah mengembangkan seperangkat kriteria lingkungan dan sosial yang harus dipatuhi suatu perusahaan demi menghasilkan 'Minyak Kelapa Sawit Bersertifikat Berkelanjutan’.1 Investigasi Amnesty International mencoba untuk mencari sejauh mana Kebijakan Wilmar serta keanggotaannya pada RSPO memengaruhi penghormatannya pada hak asasi manusia para pekerja. Para peneliti berkonsultasi dengan berbagai LSM nasional dan internasional yang telah berkecimpung di sektor minyak

1.

13

kelapa sawit untuk mengidentifikasi perkebunan dan wilayah geografis tertentu demi memusatkan penelitian. Amnesty International mengunjungi Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah pada Februari, Oktober, dan November 2015. Dikarenakan adanya kemungkinan pelecehan dan pembalasan terhadap para pekerja kelapa sawit, Amnesty International hanya mewawancarai para pekerja selama tidak membahayakan keselamatan mereka. Para peneliti mewawancarai 120 orang dewasa dan anak-anak yang bekerja di perkebunan; termasuk 13 orang yang kini atau dulunya pernah bekerja dalam kapasitas sebagai pengawas. Investigasi Amnesty International terutama difokuskan pada para pemanen dan tenaga pemeliharaan tanaman sawit. Para peneliti mewawancarai beberapa pemuat (yang memuat buah sawit ke kendaraan yang akan mengangkutnya ke pabrik), supir (yang membawa buah sawit ke pabrik dan minyak yang telah diekstraksi ke kilang), serta para penjaga keamanan. Para peneliti juga bertemu dan mewawancarai para aktivis dan staf LSM. Wawancara dilakukan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan bantuan penerjemah. Demi melindungi keselamatan orang-orang yang diwawancarai Amnesty International, nama asli mereka tidak digunakan dalam laporan. Ketika menuliskan pernyataan seseorang mengenai kasus yang sangat sensitif, maka nama-nama perusahaan, lokasi wawancara, berikut tanggal wawancara juga tidak diungkapkan untuk menjamin keamanan seseorang tersebut. Para peneliti melihat dan mengumpulkan salinan slip gaji pekerja dan dokumen lain, seperti rujukan medis, dan laporan. Para peneliti ini juga melihat perlengkapan pelindung badan yang digunakan oleh pekerja dan foto-foto bahan kimia yang digunakan oleh perusahaan. Para peneliti ini mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik kerja perusahaan. Sejak kunjungan ke daerah-daerah tersebut, Amnesty International menerima berita terbaru mengenai penelitian melalui telepon dan email. Untuk melacak di mana tujuan minyak sawit dari suatu perkebunan yang telah diselidiki, Amnesty International mengambil langkah dalam bentuk identifikasi pelanggan Wilmar dan juga pelacakan ekspor. Amnesty International menugaskan Profundo, suatu konsultan riset ekonomi, untuk membantu penelitian tahap awal. Profundo menggunakan data yang terbuka bagi publik untuk menyusun suatu daftar berisi perusahaan-perusahaan yang memiliki koneksi ke Wilmar. Dari daftar ini, Amnesty International

Untuk informasi lebih lanjut lihat: www.rspo.org.



mengambil prioritas pada besar perusahaan-perusahaan barang konsumsi yang merupakan anggota RSPO. Untuk penelitian awal, para peneliti memilih lima negara utama di mana perusahaan-perusahaan barang konsumsi anggota RSPO tersebut memiliki pabrik atau membuka kantor dengan tujuan untuk melacak ekspor ke lima negara tersebut. Di dalam situs internetnya, Wilmar membuka data mengenai kilang penyulingan serta daftar pabrik pengolahan kelapa sawit yang memasok setiap kilang penyulingan tersebut. Amnesty International telah mengidentifikasi pabrik mana yang dipasok langsung oleh perkebunan yang diselidiki oleh para peneliti. Profundo mendapatkan data ekspor dari bea cukai Indonesia dan data Amerika Serikat untuk melacak ekspor perusahaan-perusahaan Wilmar melalui pelabuhan yang paling dekat dengan kilang penyulingan menuju lima negara yang dipilih. Amnesty International sendiri juga memeroleh dan menganalisis beberapa data ekspor tambahan. Hanya sedikit ekspor ke pelanggan Wilmar yang dapat terkonfirmasi dengan menggunakan data ekspor karena Wilmar cenderung untuk mengirimkan barang melewati badan usaha milik Wilmar lain, bukan langsung ke pembeli. Amnesty International melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan data terbaru yang diterbitkan oleh Wilmar dan menemukan kilang penyulingan milik Wilmar mana saja yang menerima minyak sawit dari pabrik yang dipasok oleh perkebunan kelapa sawit yang tengah diselidiki. Melalui informasi dan ekspor data ini, Amnesty International menelusuri perpindahan minyak kelapa sawit dari perkebunan yang tengah diselidiki menuju kilang penyulingan dan pelabuhan hingga sampai ke sejumlah negara di mana perusahaan yang teridentifikasi memiliki koneksi ke Wilmar telah membangun fasilitas pabrik. 12 perusahaan yang terpilih melalui penelitian dan analisis awal ekspor adalah: Agrupación de Fabricantes de AceitesMarinos (AFAMSA), Archer Daniels Midland Company (ADM), Colgate-Palmolive, ConAgra, Elevance Ilmu Terbarukan (Elevance), Kellogg Perusahaan (Kellogg), Mars, Mondelēz International, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, dan Unilever. Amnesty International mengirimkan surat kepada masing-masing perusahaan tersebut yang berisi permintaan untuk mengkonfirmasi apakah benar mereka adalah pelanggan Wilmar yang pabrik dan/atau perkebunannya selama ini memasok minyak sawit yang mereka beli serta nama-nama pelabuhan yang mereka gunakan untuk menerima pengiriman minyak kelapa sawit dari Wilmar. Jika perusahaan-perusahaan ini mengakui bahwa mereka adalah pelanggan dari Wilmar dan menggunakan minyak kelapa sawit yang bersumber dari Indonesia, Amnesty International akan meminta mereka untuk mengkonfirmasi apakah mereka menggunakan


minyak kelapa sawit dari salah satu kilang penyulingan yang dipasok langsung oleh pabrik yang mengambil bahan mentah dari perkebunan yang tengah diselidiki. Para peneliti melakukan tinjauan terperinci pada dokumendokumen perusahaan yang terbuka bagi masyarakat termasuk di antaranya kebijakan, keberlanjutan dan laporan kemajuan lainnya, serta laporan penilaian sertifikasi RSPO pada perkebunan yang tengah diselidiki. Amnesty International menjalin komunikasi dengan Wilmar, para pemasok, serta 12 perusahaan yang terdaftar mengenai temuan dari penyelidikan Amnesty International. Wilmar, AFAMSA, ADM, Colgate-Palmolive, ConAgra, Elevance, Kellogg, Mars, Mondelēz International, Nestlé, Procter & Gamble, Reckitt Benckiser, dan Unilever telah memberikan tanggapan pada upaya komunikasi Amnesty International. Sedangkan dari tiga pemasok, hanya TSH Resources Berhad yang menanggapi Amnesty International. Tanggapan dari para perusahaan ini dicantumkan dalam Lampiran I dan dalam website Amnesty International. Dengan bantuan dari konsultan hukum, Amnesty International mengidentifikasi dan menilai ketentuan hukum tenaga kerja Indonesia yang berlaku pada perkebunan kelapa sawit. Amnesty International telah membagikan temuannya pada pemerintah Indonesia. Amnesty International berterima kasih kepada Sawit Watch, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah, Organisasi Penguatan dan Pengembangan UsahaUsaha Kerakyatan (OPPUK), dan Rainforest Action Network (RAN) untuk saran dan bantuan mereka. Amnesty International juga ingin berterima kasih kepada semua pekerja yang telah mau diwawancarai oleh para penelitinya.

Tanda pengumuman di perkebunan sawit Wonosari PT Daya Labuhan Indah di Sumatera Utara. PT Daya Labuhan Indah adalah anak perusahaan Wilmar. © Amnesty International


15

PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG MENJADI FOKUS PENYELIDIKAN AMNESTY INTERNATIONAL Wilmar International Limited (Wilmar), yang bermarkas di Singapura, menyebut dirinya sebagai “grup agribisnis terdepan di Asia”.2 Per Desember 2015, Wilmar dilaporkan sebagai salah satu pemilik perkebunan kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas area penanaman 240.956 hektar, 69% di antaranya berada di Indonesia. Wilmar adalah penyuling minyak kelapa sawit terbesar di Indonesia dan Malaysia.3 Wilmar adalah anggota dari Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Hingga sekarang, Wilmar telah melakukan diversifikasi dari minyak sawit ke komoditas lain termasuk kilang penyulingan minyak yang dapat dimakan lainnya, gula, serta penggilingan beras dan tepung. Wilmar juga memproduksi produk konsumsi, lemak khusus, oleokimia (senyawa kimia yang berasal dari minyak seperti gliserin), biodiesel (bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari minyak nabati atau lemak), dan pupuk. Bisnis Wilmar adalah 'model bisnis terintegrasi' yang berarti Wilmar mengawasi seluruh rantai pasokan mulai dari budidaya hingga pengolahan, penjualan sampai pembuatan. Menurut Wilmar, model adalah kunci kesuksesannya.4 Saat ini, Wilmar terdaftar di bursa saham Singapura dengan kapitalisasi pasar US $ 20,92 Milyar. Wilmar memiliki lebih dari 500 pabrik dan menjual dan mendistribusikan produk-produknya melalui jaringan distribusi yang luas di lebih dari 50 negara.5 PT Perkebunan Milano (PT Milano), anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Wilmar di Indonesia, adalah perusahaan yang menanam kelapa sawit serta memproduksi minyak sawit.6 Perusahaan ini masuk dalam daftar anak perusahaan yang dianggap penting dalam Laporan Tahunan Wilmar. Perusahaan ini adalah salah satu dari delapan anak Indonesia yang disebutkan dalam Laporan Tahunan Wilmar. PT Milano memiliki empat lahan perkebunan kelapa sawit dan pabrik di Sumatera Utara. PT Perkebunan Milano telah disertifikasi oleh RSPO. PT Daya Labuhan Indah, anak perusahaan Wilmar di Sumatera Utara, adalah perusahaan yang menanam kelapa sawit serta memproduksi minyak kelapa sawit.7 Wilmar memiliki 95% saham PT Daya Labuhan Indah.8 PT Daya Labuhan Indah memiliki pabrik dan dua perkebunan di Sumatera Utara. PT Daya Labuhan Indah ini telah disertifikasi oleh RSPO. PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN), yang berbasis di Kalimantan Tengah, merupakan anak perusahaan Indonesia dari TSH Resources Berhad. Perusahaan ini menanam kelapa sawit dan memproduksi minyak kelapa sawit. TSH Resources Berhad (TSH) adalah perusahaan Malaysia yang juga anggota RSPO. TSH memiliki 90% saham PT SPMN9, yang juga telah disertifikasi oleh RSPO. SPMN memiliki pabrik dan perkebunan. Wilmar telah mengkonfirmasi PT SPMN sebagai pemasok dalam dokumen terbuka di situs internetnya yang berisi penelusuran rantai pasokan. PT Abdi Budi Mulia (ABM), yang berbasis di Sumatera Utara, adalah perusahaan milik perorangan yang menanam kelapa sawit, dan yang juga memproses serta memproduksi minyak sawit.10 Wilmar telah mengkonfirmasi bahwa ABM ini adalah salah satu pemasoknya. PT Hamparan Masawit Bangun Persada (PT Hamparan), yang terletak di Kalimantan Tengah, adalah perusahaan yang menanam kelapa sawit.11 Perusahaan ini adalah satu dari empat perusahaan penanam kelapa sawit di Indonesia yang dimiliki oleh BEST Group. Baik PT Hamparan maupun BEST Group terdaftar sebagai pemasok Wilmar, tetapi dalam surat balasan pada Amnesty International, Wilmar menegaskan bahwa mengambil minyak kelapa sawit dari PT Batara Elok Semesta Terpadu, salah satu kilang penyulingan di Indonesia yang dimiliki oleh BEST Group. PT Batara Elok Semesta Terpadu adalah anggota RSPO dan dipasok oleh perkebunan yang dimiliki oleh BEST Group.12

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Wilmar International, Wilmar in Asia: Annual Report (Wilmar di Asia: Laporan Tahunan) 2015, hlm. 1. Wilmar International, Wilmar in Asia: Annual Report 2015, hlm. 14, 32. Wilmar International, Wilmar in Asia: Annual Report 2015, hlm. 16. Wilmar International, Wilmar in Asia: Annual Report 2015, hal . 1, 5. BPS-Statistics Indonesia, Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2015, hlm. 39, 88 dan 94. BPS, Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2015, hlm. 38. Wilmar International, Wilmar in China: Annual Report 2009, hlm. 173. TSH memiliki 90% saham kepemilikan di PT Sarana Prima Multi Niaga, dan memegang saham melalui perusahaan Induk (holding), berbasis di Singapura, Jatoba International Pte. Ltd. TSH menyatakan dalam laporan tahunannya bahwa 10% dari PT Sarana Prima Multi Niaga dimiliki oleh pemegang kepentingan yang tidak mempunyai kontrol. Lihat TSH Resources Berhad, Annual Report 2015, hlm. 128. 10. BPS, Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit 2015, hlm. 87. 11. BPS, Direktori Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit, hlm. 294. 12. Lihat http://bestindustrygroup.com/news.php?id=1 (diakses terakhir pada 22 November 2016).



Di dalam sebuah pasar swalayan. Kira-kira 50% dari produk-produk umum yang dijual memiliki minyak sawit dan bahan-bahan berasal dari minyak sawit. © Amnesty International

Produksi minyak sawit global telah meningkat dua kali

3. LATAR BELAKANG

lipat dalam kurun waktu satu dekade terakhir, dan diperkirakan bahwa jumlah ini akan berlipat ganda pada tahun 2020.14 Indonesia adalah produsen minyak sawit terbesar di dunia dengan hasil produksi 35 juta ton minyak,

MINYAK KELAPA SAWIT DAN PERANNYA DALAM KEHIDUPAN KITA SEHARI-HARI Minyak sawit dan bahan-bahan berbasis minyak sawit ditemukan pada sekitar 50% dari produk konsumen umum.13 Selain dimanfaatkan sebagai minyak goreng, minyak sawit juga bisa ditemukan dalam banyak produk makanan seperti roti kemasan, sereal sarapan, margarin, cokelat, es krim, biskuit, dan makanan ringan. Ia juga digunakan dalam deterjen rumah tangga, shampo, krim, sabun, lipstik, dan bahan bakar bio untuk mobil dan pembangkit listrik.

diikuti oleh Malaysia, yang memproduksi minyak sawit sebesar 21 juta ton.15 Kelapa sawit dianggap sebagai tanaman penghasil minyak unggulan karena ia tak memerlukan lahan yang luas dan membutuhkan lebih sedikit pupuk dan pestisida. Sektor kelapa sawit adalah sumber pendapatan yang signifikan bagi pemerintah Indonesia, khususnya melalui pajak ekspor.16 Namun, ekspansi perkebunan kelapa sawit yang pesat di Indonesia telah mengakibatkan meluasnya deforestasi yang dapat membahayakan spesies satwa liar.17 Ekspansi ini didorong oleh meningkatnya permintaan global atas minyak nabati untuk digunakan sebagai bahan makanan dan selainnya, termasuk sebagai bahan bakar bio.18

13. Green Palm, ‘What is palm oil used for’, http://greenpalm.org/about-palm-oil/what-is-palm-oil/what-is-palm-oil-used-for (diakses 23 Oktober 2016). 14. The Guardian, ‘From rainforest to your cupboard: the real story of palm oil’, www.theguardian.com/sustainable-business/ng-interactive/2014/nov/10/palm-oil-rainforest-cupboard-interactive. 15. Sumber: IndexMundi, www.indexmundi.com/agriculture/?commodity=palm-oil, (diakses 23 Oktober 2016). 16. K. Obidzinski, ‘Fact File – Indonesia world leader in palm oil production’, 8 Juli 2013, CIFOR, http://blog.cifor.org/17798/fact-file-indonesia-world-leader-in-palm-oil-production?fnl=en. Fact file menyatakan: “Sektor kelapa sawit, khususnya produksi CPO, adalah sumber penting bagi pendapatan Negara. Sumber utama pemasukan dari sektor ini adalah pajak ekspor; yang meliputi 0 persen (jika harga acuan ekspor kurang dari $ 500 per ton) hingga 25 persen (ketika harga acuan domestik lebih dari $ 1300 per ton), menurut World Bank.Pada tahun 2008, CPO telah menghasilkan $12.4 miliar dari hasil ekspor; pada tahun yang sama, pemerintah mendapat pemasukan sekurangnya $1 miliar dari pajak ekspor.” 17. Friends of the Earth, Greasy palms: The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia, Friends of the Earth, Januari 2005. 18. World Bank and International Finance Corporation, The World Bank Group Framework and IFC Strategy for Engagement in the Palm Oil Sector, 31 Maret 2011, hlm. 11 - 13, tersedia di: http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/industry_ext_content/ifc_external_corporate_site/agribusiness/reSumbers/palmoil_strategydocument (diakses 17 November 2016).



Perkebunan Kelapa sawit dikembangkan dengan cara

LSM. Pada tahun 2007, RSPO mengembangkan satu

membabat hutan dan ditanam di atas lahan gambut,

perangkat kriteria lingkungan dan social yang digunakan

mengakibatkan kerugian besar keanekaragaman hayati

sebagai sertifikasi produsen minyak sawit. RSPO memiliki

dan pelepasan emisi gas rumah kaca.19 Sebuah penelitian

pengaruh yang signifikan terhadap pembeli minyak sawit,

yang diterbitkan dalam jurnal Science pada tahun 2013

terbukti dengan disuspensinya perusahaan Malaysia, IOI

mencatat bahwa pada tahun 2000 hingga 2012, Indonesia

Group, pada bulan April 2016 karena tak memenuhi kriteria

kehilangan lebih dari enam juta hektar hutan primer – area

lingkungan RSPO.25 Banyak perusahaan multinasional

setengah ukuran Inggris.

terkemuka menyingkirkan IOI Group dari daftar pemasoknya

20

Pada tahun 2014, sebuah

penelitian yang diterbitkan dalam Nature Climate Change

setelah itu.26 Namun, beberapa LSM menunjukkan bebera-

menemukan bahwa Indonesia memiliki angka tertinggi

pa kelemahan kriteria dan sistem sertifikasi RSPO. Mereka

hilangnya hutan primer tropis di dunia.21 Greenpeace

juga menunjukkan keengganan RSPO untuk benar-benar

menganalisis peta Kementerian Perhutanan Indonesia tahun 2013 dan menyatakan bahwa sektor kelapa sawit adalah penyebab tunggal terbesar dari deforestasi antara tahun 2009 dan 2011. Deforestasi ini mengancam hutan yang menjadi habitat kunci bagi harimau sumatera dan

17

menegakkan standarnya secara ketat.27 Anggota RSPO terhitung berjumlah sekitar 40% dari produksi minyak sawit global.28 RSPO telah menyertifikasi 11.45 juta ton (17%) dari minyak sawit yang diproduksi di seluruh dunia.29

orangutan di Sumatera dan Kalimantan.22 Beberapa LSM juga telah membeberkan dampak negatif pengalihan lahan hutan menjadi perkebunan kelapa sawit bagi para Masyarakat Adat (Indigenous People) dan komunitas pelosok lainnya,23 serta kasus-kasus kekerasan terhadap buruh migran dan pekerja lainnya di perkebunan kelapa sawit Malaysia dan Indonesia.24 The Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) dibuat untuk merespon kritik terhadap industri minyak sawit atas dampak negatif lingkungan, sosial, dan HAM yang mengiringinya. Ia meliputi produsen dan pedagang minyak, produsen barang konsumen, penjual, bank, investor, dan

Pohon-pohon kelapa sawit muda. © Amnesty International

19. P. Pacheco, ‘Zero deforestation in Indonesia: Pledges, politics and palm oil’, http://blog.cifor.org/39085/zero-deforestation-in-indonesia-pledges-politics-and-palm-oil?fnl=en, 7 Januari 2016 (diakses 17 November 2016). 20. M. C. Hansen, P. V. Potapov, et. al., ‘High-Resolution Global Maps of 21st-Century Forest Cover Change’, Science, 15 November 2013, Volume 342, Edisi 6160, hlm. 850 – 853 dan N. Sizer, M. Hansen, dan R. Moore,‘New High-Resolution Forest Maps Reveal World Loses 50 Soccer Fields of Trees Per Minute’, www.wri. org/blog/2013/11/new-high-resolution-forest-maps-reveal-world-loses-50-soccer-fields-trees-minute, 14 November 2013 (diakses 17 November 2016). 21. B. A. Margano, P. V. Potapov, S. Turubanova, F. Stolle, dan M. C. Hansen, ‘Primary forest cover loss in Indonesia over 2000 – 2012’, Nature Climate Change, diterbitkan daring 29 Juni 2014, tersedia di: www.umdrightnow.umd.edu/sites/umdrightnow.umd.edu/files/nclimate2277-aop_2.pdf (diakses 17 November 2016). 22. Greenpeace, Licence to Kill: How deforestation for palm oil is driving Sumatran tigers towards extinction, Greenpeace, Oktober 2013, hlm. 4 – 7. 23. Lihat M. Colchester dan S. Chao (eds.), Conflict or Consent? The oil palm sector at a crossroads, Forest Peoples Programme, Sawit Watch and TUK Indonesia, November 2013. 24. Lihat misalnya, Tenaganita and Pesticide Action Network (PAN) Asia and the Pacific, Poisoned and Silenced: A Study of Pesticide Poisoning in the Plantations, Maret 2002, E. B. Skinner, ‘Indonesia’s Palm Oil Industry Rife With Human-Rights Abuses’, http://www.bloomberg.com/news/articles/2013-07-18/indonesiaspalm-oil-industry-rife-with-human-rights-abuses, 20 Juli 2013, International Labour Rights Forum (ILRF) dan Sawit Watch, Empty Assurances: The human cost of palm oil, 14 November 2013, OPPUK, Rainforest Action Network dan ILRF, The Human Cost of Conflict Palm Oil, Juni 2016. 25. RSPO, ‘Notice to RSPO Members on the suspension of IOI Group’s Certification, 1 April 2016, tersedia di: www.rspo.org/news-and-events/announcements/noticeto-rspo-members-on-the-suspension-of-ioi-groups-certification. Pencekalan Grup IOI dihapuskan pada 8 Agustus 2016. Lihat RSPO, ‘Update on the status of IOI Group’s Certification’, 5 Agustus 2016, tersedia di: www.rspo.org/news-and-events/announcements/update-on-the-status-of-ioi-groups-certification, (diakses 18 November 2016). 26. J. Murray, ‘Multinationals drop palm oil supplier as sustainability certifications start to bite’, Business Green, 6 April 2016, tersedia di:http://www.businessgreen. com/bg/analysis/2453623/multinationals-drop-palm-oil-supplier-as-sustainability-certifications-start-to-bite (diakses 19 November 2016). 27. Environmental Investigation Agency (EIA) and Grassroots, Who watches the Watchmen? Auditors and the breakdown of oversight in the RSPO, November 2015, Greenpeace, Certifying Destruction: Why consumer companies to go beyond the RSPO to stop forest destruction, September 2013. Lihat juga P. Castka, dan D. Leaman (eds), Certification and Biodiversity – How voluntary certification standards impact biodiversity and human livelihoods, Policy Matters, Issue 21, September 2016,International Union for Conservation of Nature and Natural Resource. 28. Greenpeace, Certifying Destruction: Why consumer companies to go beyond the RSPO to stop forest destruction, September 2013, hlm. 1. 29. RSPO, ‘Impacts’,http://www.rspo.org/about/impacts, diperbaharui pada 30 September 2016, (diakses pada 19 November 2016).



APA ITU MINYAK SAWIT DAN BAGAIMANA IA DIPROSES? Tanaman kelapa sawit (Elaeis guineensis) berasal dari Afrika Barat, namun ia dikembangkan dalam skala besar sebagai tanaman perkebunan di Asia Tenggara pada abad ke 20.30 Tanaman kelapa sawit dapat tumbuh setinggi 20 meter dengan masa hidup rata-rata 25 tahun.31 Pohon kelapa sawit mulai menghasilkan tandan buah segarnya (fresh fruit bunches/FFB) setelah tiga tahun dan mencapai hasil terbanyaknya antara tahun keenam dan kesepuluh. Satu tandan buah segar dapat berisi 1.000 hingga 3.000 buah sawit (seukuran buah plum kecil), dan dapat mencapai berat antara 10 hingga 25 kilogram. Lahan kelapa sawit perhektarnya dapat menghasilkan sekitar 10 hingga 35 ton buah.32

Tandan buah segar di dalam kereta sorong pada sebuah perkebunan di Sumatera Utara. © Amnesty International

Buah kelapa sawit. © Amnesty International

Semua bagian dari buah sawit digunakan: minyak sawit mentah (CPO) diekstrak dari daging buah, minyak kernel mentah (CPKO) diekstrak dari biji buah (biji yang terdapat di dalam tiap-tiap buah sawit), dan ampasnya dipadatkan Pohon-pohon kelapa sawit di dalam sebuah perkebunan di Sumatera Utara. © Amnesty International

menjadi palm kernel meal or expeller (minyak ampas biji kelapa sawit).33 Tandan buah segar harus dipindah ke

30. Food and Agriculture Organization (FAO), ‘Oil Palm’, www.fao.org/docrep/005/Y4355E/y4355e03.htm, (diakses terakhir pada 17 November 2016). Minyak sawit membutuhkan iklim tropis basah dengan temperatur andtara 24 hingga 32 derajat celsius sepanjang tahun. Ini berarti pertumbuhannya secara umum terbatas pada sekitar lintang 10 derajat ke utara dan selatan dari garis khatulistiwa, pada ketinggian di bawah 700 meter. 31. GreenPalm, ‘What is palm oil?’, http://greenpalm.org/about-palm-oil/what-is-palm-oil(diakses terakhir pada 17 November 2016). 32. J. W. van Gelder, Greasy Palms: European buyers of Indonesian palm oil, Friends of the Earth, Maret 2004, hlm. 4. 33. GreenPalm, ‘What is palm oil?’, http://greenpalm.org/about-palm-oil/what-is-palm-oil(diakses terakhir pada 17 November 2016).



pabrik pengolahan sawit dalam jangka 24 jam setelah

dikirim ke tempat penggerusan untuk menghasilkan CPKO.

dipanen untuk segera diproses. Oleh karena itulah biasanya

Sisa buah sawit kemudian diperas untuk diambil minyak

lokasi pabrik pengolahan dekat dengan perkebunan sawit.

mentahnya. Minyak ampas biji ini digunakan dalam industri

Di pabrik, tandan buah segar disterilkan dan ditebah, dan

pakan ternak. Lihat diagram 1 untuk ringkasan sistem

buah sawit dipisahkan dari bijinya. Biji sawit kemudian

proses pembuatan minyak sawit.

Pabrik minyak kelapa sawit. © Amnesty International

19

Para pekerja memuat tandan buah segar. © Amnesty International

Diagram 1: Sistem pemerosesan minyak kelapa sawit.

Minyak Ampas Biji Kelapa Sawit

PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

INDUSTRI PAKAN TERNAK

Tempat Penggerusan

Biji-biji buah sawit

Minyak Kernel Mentah (CPKO)

Kilang Penyulingan

RBD PKO

INDUSTRI KIMIA DAN LAINNYA

Tempat Pemerosesan Minyak Sawit

TANDAN BUAH SEGAR (FFB)

Sterilisasi, Pengirikan, Pemerasan (pabrik atau kilang penyulingan minyak sawit mentah/CPO)

Tempat pemerosesan oleokimia

Asam Lemak, Asam Alkohol, Ester, Gliserin, AO

Kilang Penyulingan

Minyak Sawit Mentah (CPO)

Minyak Sawit yang Murni, Bersih, dan Tidak Berbau

INDUSTRI DETERJEN DAN KOSMETIK

RBD Steirin

INDUSTRI MAKANAN RBD Olein

Sumber informasi: Profundo



CPO dan CPKO diangkut ke kilang penyulingan dimana

‘Identitas terjaga’ (identity preserved), minyak sawit yang

minyak diproses lebih lanjut menjadi minyak goreng;

sumbernya disertifikasi dan dapat diidentifikasi dipisahkan

lemak khusus (digunakan dalam coklat, kembang gula,

dari minyak sawit biasa dalam seluruh rantai pasokan. Jika

kosmetik dan produk lainnya); oleokimia (senyawa kimia

sebuah perusahaan tak menerapkan minyak sawit yang

yang berasal dari minyak seperti gliserin); dan biodiesel

memiliki ‘identitas terjaga’, ia akan menerima minyak sawit

(bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari minyak nabati

dari berbagai perkebunan dan pabrik kilang penyulingan.

atau lemak).34

Kilang penyulingan minyak sawit Wilmar dan kilang-kilang dari perusahaan turunannya kebanyakan disertifikasi

Wilmar, dengan apa yang disebutnya sebagai “vertically

sebagai ‘Jumlah Seimbang’ (mass balance) dan ‘Catat dan

integrated business model” (model bisnis terintegrasi

klaim (book & claim).39

vertikal),35 beroperasi di setiap tahapan sistem proses dan distribusi minyak sawit. Wilmar memiliki perkebunan dan pabrik pengolahannya sendiri dimana tandan buah sawit segar diproses. Wilmar memiliki kilangnya sendiri di

PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT

Indonesia dimana CPO dan CPKO diproses lebih lanjut. Kilang-kilang ini juga menangguk CPO and CPKO dari

Menurut World Bank Group pada tahun 2011, sektor

pabrik non-Wilmar (yang disebut oleh Wilmar sebagai

kelapa sawit menyerap tenaga kerja sebanyak enam juta

pemasok pihak ketiga). Lokasi kilang penyulingan minyak

orang di seluruh dunia dan sekitar dua hingga tiga juta

biasanya dekat dengan pelabuhan dimana minyak sawit

pekerja di Indonesia.40 Akibat rendahnya mekanisasi,

bisa langsung dikirim ke tujuan berikutnya. Wilmar memiliki

perkebunan kelapa sawit yang besar menyerap lebih banyak

perusahaan pengiriman seperti Yihai Kerry International

pekerja dibanding perkebunan skala besar lainnya.41

Trading Co. Ltd yang melakukan pengiriman minyak sawit

Kebanyakan pekerjaan yang berhubungan dengan industri

dan produk minyak sawit lainnya ke seluruh dunia.

kelapa sawit biasanya berkutat di penanaman dan pemanenan

Perusahaan ini memiliki kilang penyulingan di belahan

buah, dibanding pemerasan dan kilang penyulingan (lihat

dunia lainnya dimana minyak sawit dapat diolah lebih

diagram 1). Membersihkan dan mempersiapkan lahan

lanjut.

untuk pembibitan, penanaman, pemupukan dan mengatur

36

Wilmar menjual minyak sawit dan sejenisnya ke

banyak perusahaan lain dan ia juga memproduksi dan

tanaman dan pepohonan, serta memanen buah sawit adalah

memasarkan produk konsumsi seperti minyak goreng,

pekerjaan padat karya. Kebanyakan dari pekerjaan ini

sabun, dan deterjen.37

dilakukan oleh para pekerja secara manual.42

Karena minyak sawit adalah komoditas cair, ia diramu

Perkebunan sawit yang besar terletak di tempat terpencil

dalam berbagai tahapan proses. The Roundtable on

dan pelosok Indonesia. Wilayah perkebunan terbesar

Sustainable Palm Oil mengidentifikasi empat model rantai

berada di pulau Sumatera dan Kalimantan. Perusahaan-

pasokan.

perusahaan yang bergerak di perkebunan sawit sangat

38

34. 35. 36. 37. 38.

39. 40. 41.

42.

Pada salah satu model rantai pasokannya, yakni

Untuk informasi lebih lanjut lihat http://www.wilmar-international.com/our-business/tropical-oils/manufacturing/tropical-oils-products/. Wilmar International, Wilmar in Asia: Annual Report 2015, hlm. 15. Lihat Wilmar International, Sustainability Report 2015, hlm. 27 – 28. Untuk informasi lebih lanjut lihat Wilmar International, Wilmar in Asia: Annual Report 2015, hlm. 9 – 17. Keempat model adalah: 1) Identitas terjaga (Identity preserved): Minyak kelapa sawit berkelanjutan dari satu sumber teridentifikasi dan tersertifikasi disimpan terpisah dari minyak kelapa sawit biasa di sepanjang rantai pasokan; 2) Terpisah (Segregated): Minyak kelapa sawit berkelanjutan dari berbagai sumber yang tersertifikasi disimpan terpisah dari minyak sawit biasa di sepanjang rantai produksi; 3) Jumlah seimbang (Mass balance): Minyak kelapa sawit berkelanjutan dicampur dengan minyak kelapa sawit biasa di sepanjang rantai produksi; serta 4) Catat dan Klaim (Book & claim): Rantai pasokan tidak dimonitor tentang kehadiran minyak kelapa sawit berkelanjutan. Untuk informasi lebih lanjut lihat http://www.rspo.org/certification/supply-chains (diakses terakhir pada 17 November 2016). RSPO, “Members - Wilmar International Ltd - RSPO Annual Communications of Progress 2014”, tersedia pada: www.rspo.org/file/acop2014b/submissions/wilmar%20international%20ltd-ACOP2014b.pdf, (diakses terakhir pada 17 November 2016). World Bank and International Finance Corporation, The World Bank Group Framework and IFC Strategy for Engagement in the Palm Oil Sector, 31 Maret 2011, hlm. 4 and 14. World Bank and International Finance Corporation, The World Bank Group Framework and IFC Strategy for Engagement in the Palm Oil Sector, 31 Maret 2011, hlm. 14. See also, WWF, FMO, and CDC, Profitability and Sustainability in Palm Oil Production: Analysis of Incremental Financial Costs and Benefits of RSPO Compliance, WWF, Maret 2012, hlm. 4, yang menyatakan “industry ini secara inheren padat karya, secara rata-rata membutuhkan lima pekerja per hektar. Panen tanaman minyak lainnya sering membutuhkan sekitar satu pekerja untuk setiap 200 hektar”. Accenture, Exploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry, Prepared by Accenture for Humanity United, no date, hlm. 19, tersedia pada: http://humanityunited.org/pdfs/Modern_Slavery_in_the_Palm_Oil_Industry.pdf (diakses terakhir pada 3 August 2016).



bergantung pada pekerja migran dalam negeri dari daerah lain. Banyak dari pekerja migran domestik ini yang dibawa ke Sumatera dan Kalimantan sebagai bagian dari program

jatuh dari pohon dan menaruhnya ke tempat pengumpulan untuk kemudian dikirim ke pabrik. 3. Transportasi – pengangkut dan supir mengambil

transmigrasi pemerintah Indonesia yang kontroversial.

tandan buah segar yang telah dipanen, mengangkutnya

Di bawah program ini, yang pada awalnya dimulai oleh

secara manual ke truk kecil dan mengirimnya ke

pemerintah kolonial Belanda namun berlanjut hingga saat

pabrik dimana mereka akan diproses. Pabrik-pabrik

ini dalam skala yang lebih kecil, jutaan warga yang tak

ini biasanya terletak dekat perkebunan sawit. Supir

memiliki tanah dibayar oleh pemerintah untuk pindah ke

mengirim CPO dan CPKO yang sudah diekstrak ke

pulau-pulau yang penduduknya sedikit. Kebanyakan dari

kilang penyulingan dimana minyak tersebut akan

warga ini berasal dari Jawa dan Bali dan disebut sebagai

diproses lebih lanjut untuk membuatnya menjadi

“transmigran”. Pekerja migran baru maupun lama sering-

minyak goreng.

43

21

kali bekerja di perkebunan sawit, khususnya di Kalimantan Tengah, provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling

Buruh juga bekerja di pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit

sedikit di Indonesia.

dalam perkebunan, namun pengolahan adalah proses yang

44

Pekerjaan alternatif sangatlah

terbatas di wilayah terpencil ini, yang didominasi oleh

sangat terotomatisasi,46 dan seperti yang telah disinggung

perkebunan sawit.

sebelumnya, mayoritas pekerja di perkebunan kelapa sawit dipekerjakan untuk menanam dan memanen buah sawit.

JENIS PEKERJAAN YANG DILAKUKAN BURUH DI KEBUN SAWIT Tiap-tiap perkebunan mengatur pekerja menjadi beberapa divisi, tergantung luas kebun. Pekerja kemudian dibagi dalam unit berdasarkan tipe pekerjaan yang mereka lakukan. Unit utama yang berhubungan dengan penanaman dan pemanenan sawit adalah:45 1. Perawatan tanaman – pekerja di bagian ini, banyak di antaranya adalah perempuan yang menjadi fokus penelitian Amnesty International, bertanggung jawab untuk menanam dan merawat tanaman. Dibanding tugas lainnya, pekerjaan ini menuntut mereka untuk menaburkan pupuk dan menyemprotkan bahan kimia pada tanaman untuk mengontrol binatang hama, penyakit, dan tanaman gulma. 2. Pemanen – pekerja jenis ini, yang selalunya adalah pekerja lelaki, bertanggung jawab untuk memanen tandan buah segar dari pohon sawit. Mereka memotong tandan buah dari pohon menggunakan galah dengan pisau diujungnya, mengumpulkan berondolan yang

Memanen buah kelapa sawit dengan dodos (gagang pendek dengan pahat yang digunakan untuk memanen buah-buah dari pohon-pohon yang tingginya hingga tiga meter). © Amnesty International

43. World Bank, Independent Evaluation Group, ‘Transmigration in Indonesia’, http://lnweb90.worldbank.org/oed/oeddoclib.nsf/DocUNIDViewForJavaSearch/4B8B0E0 1445D8351852567F5005D87B8 (diakses terakhir pada on 3 August 2016). 44. L. Potter, ‘Oil Palm and the New Transmigration in Indonesia: Examples from Kalimantan’, tersedia pada: https://crawford.anu.edu.au/rmap/pdf/seminars//seminar_paper_6091.pdf, tanpa tanggal. 45. Wawancara Amnesty International dengan staf pekerja dan pengawas di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, pada Februari, Oktober, dan November 2015. 46. Accenture, Exploitative Labor Practices in the Global Palm Oil Industry, Prepared by Accenture for Humanity United, no date, hlm. 23, tersedia pada: http://humanityunited.org/pdfs/Modern_Slavery_in_the_Palm_Oil_Industry.pdf (diakses terakhir pada 3 August 2016).



STATUS PEKERJA Di bawah hukum Indonesia, buruh dapat dipekerjakan baik secara permanen maupun di bawah kontrak kerja berjangka waktu.47 Perusahaan juga dapat menyewa pekerja sebagai

kontrak harian semacam ini biasanya disebut sebagai buruh harian lepas atau BHL.48 Buruh harian lepas, dimana mayoritasnya adalah perempuan yang diwawancara oleh Amnesty International, tidak diberikan jaminan sosial seperti asuransi kesehatan atau

buruh harian untuk pekerjaan tak tetap dan dengan gaji

pensiun. Status pekerjaan mereka sangatlah tidak aman

yang berdasarkan kedatangan, selama mereka tak bekerja

dan mereka tak memiliki jaring pengaman jika sewaktu-

lebih dari 21 hari sebulan. Buruh yang bekerja di bawah

waktu dipecat.

Para pekerja memuat tandan buah segar. © Amnesty International

47. Pasal 56, Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 1, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.100/Men/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 48. Pasal 10, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep.100/Men/VI/2004.



23

Tampak dari udara perkebunan sawit PT Perkebunan Milano di Sumatera Utara. Perusahaan ini adalah anak perusahaan Wilmar Internasional. © Amnesty International

4. KUOTA UNTUK EKSPLOITASI

SISTEM KOMPLEKS DAN TIDAK JELAS YANG MEMUNGKINKAN TERJADINYA EKSPLOITASI Perusahaan-perusahaan yang diselidiki Amnesty International menggunakan satu sistem kompleks untuk menghitung

Amnesty International menyelidiki pelanggaran pada hak-hak

upah pekerja dengan berdasar pada waktu bekerja serta

buruh di perkebunan milik dua anak perusahaan Wilmar

keluaran per pekerja. Perusahaan menetapkan target

di Sumatera Utara, yaitu PT Perkebunan Milano (PT

keluaran untuk tugas-tugas yang harus diselesaikan

Milano) dan PT Daya Labuhan Indah. Para peneliti juga

pekerja dengan berdasar baik pada volume maupun pada

menyelidiki praktik kerja di perkebunan-perkebunan milik

area lahan yang harus dikerjakan. Pemanen mendapat

tiga perusahaan yang memasok minyak sawit ke Wilmar;

target berat total tandan buah segar yang mereka perlu

PT Sarana Prima Multi Niaga (SPMN) dan PT Hamparan

kumpulkan. Bobot masing-masing tandan buah sawit

Masawit Bangun Persada

segar bervariasi berdasarkan usia pohon sehingga target

49

(PT Hamparan), yang berbasis

di Kalimantan Tengah, dan PT Abdi Budi Mulia (ABM)

yang ditetapkan berkaitan juga dengan usia pohon yang

yang berbasis di Sumatera Utara. Bab ini menjelaskan

dipanen. Misalnya, PT ABM, salah satu pemasok Wilmar,

target keluaran dan upah borongan yang ditetapkan oleh

menetapkan target pemanen untuk mengumpulkan 950 kg

perusahaan kelapa sawit bagi para pekerjanyaserta memeriksa

per hari (total 23.750 kg per bulan) dari pohon yang

pelanggaran hak asasi manusia yang diakibatkan oleh

ditanam pada tahun 2006. Target pemanen ditetapkan

penetapan target keluaran dan penentuan upah borongan.

dengan memperhatikan usia pohon karena berkaitan

49. PT Hamparan adalah satu dari empat penanam buah kelapa sawit yang dimiliki oleh BEST Group. Baik PT Hamparan mau pun BEST Group tidak tercatat sebagai pemasok Wilmar, namun dalam surat menanggapi Amnesty International, Wilmar mengkonfirmasi ia mendapatkan minyak sawit dari PT Batara Elok SemestaTerpadu, sebuah kilang penyulingan di Indonesia yang dimiliki oleh BEST Group. PT Batara Elok Semesta Terpadu menerima minyak kelapa sawit dari perkebunan yang dimiliki BEST Group berdasarkan informasi dari laman web BEST Group, lihat http://bestindustrygroup.com/news.php?id=1 (diakses terakhir pada 22 November 2016).



dengan produktivitas yang diharapkan pada pohon-pohon usia tertentu. Jika pemanen bisa memenuhi targetnya, maka ia akan menerima upah pokok bulanannya. Sedangkan jika ia tidak bisa memenuhi targetnya, maka perusahaan memotong sepertujuh dari gajinya, terlepas dia telah bekerja jam kerja atau lebih sepanjang bulan.50 Pemanen menerima bonus Rp 37 (US $ 0,003)51 per kilogram untuk setiap tandan buah segar yang mereka kumpulkan di atas target (berapa pun di atas 950 kg per hari). Pekerja di unit pemeliharaan tanaman diberikan target untuk jumlah karung pupuk yang harus mereka sebar, jumlah tangki bahan kimia yang perlu mereka semprotkan atau jumlah baris tanaman yang perlu mereka siangi, dan lain-lain. Sebagai contoh, di PT Milano, salah satu anak perusahaan Wilmar, pekerja harus menyemprotkan sembilan tangki bahan kimia setiap hari. Setiap tangki berisi 12 liter dan lingkup kerja para pekerja ini adalah area seluas lima hektar. Pekerja ditarget untuk menyebarkan 15 sampai 17 karung pupuk. Jika pekerja tidak mampu memenuhi target, maka dia akan dibayar upah harian tapi beban pekerjaan

Tandan buah segar yang disimpan untuk pengambilan pada sebuah perkebunan di Kalimantan Tengah. © Amnesty International

yang belum dia selesaikan akan ditambahkan pada target harian di hari berikutnya. Maka di hari berikutnya, dia harus memenuhi target harian normal ditambah kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan yang tersisa dari target hari sebelumnya.52

Gubernur masing-masing provinsi di Indonesia menetapkan upah minimum provinsi dan tiap-tiap kota juga dapat menentukan upah minimum untuk sektor usaha tertentu.56 Ada perbedaan yang besar mengenai besaran upah minimum

Sedangkan target kerja pada supir dan pemuat ditetapkan

di seluruh wilayah Indonesia. Misalnya, pada tahun 2015

dengan mengacu pada berat buah-buahan yang mereka

upah minimum di Jakarta adalah Rp 2,7 juta (US $ 199),

muat atau mereka angkut.53

dua setengah kali lebih besar dari Jawa Tengah, provinsi dengan upah minimum terendah pada tahun itu.57

UPAH MINIMUM DAN UPAH LEMBUR

Gubernur Kalimantan Tengah menetapkan upah minimum pada tahun 2015 pada angka Rp 1.896.367 Indonesia

Hukum Indonesia menetapkan batasan atas jam kerja (40

(US $ 139) per bulan dan upah minimum untuk sektor

jam seminggu) dan lembur (maksimal tiga jam per hari atau

perkebunan pada angka Rp 1.999.185 (US $ 147). Kedua

14 jam per minggu.

besaran upah minimum yang ditetapkan oleh Gubernur

54

Hukum Indonesia juga menentukan

pembayaran yang harus diterima oleh pekerja untuk pekerjaan

ini lebih rendah dari angka yang oleh dewan pengupahan

lembur (satu setengah sampai tiga kali upah per jam).

provinsi,58 ini dianggap sebagai jumlah uang yang diperlukan

55

50. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Sumatera Utara, Oktober dan November 2015. 51. Semua nilai tukar mata uang dalam laporan ini dari Rupiah Indonesia ke Dollar Amerika Serikat dihitung menggunakan www.xe.com/ucc, nilai tukar per tanggal 23 November 2016. 52. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Sumatera Utara, Oktober dan November 2015. 53. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja dan staf pengawas, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015. 54. Pasal 77 dan 78, UU Ketenagakerjaan. 55. Pasal 11, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. 56. Pasal 88 dan 89, UU Ketenagakerjaan. 57. The Economist, ‘Stage set for stormy minimum-wage negotiations’, 1 Oktober 2015, tersedia pada: http://country.eiu.com/Pasal.aspx?Pasalid=1153548699&Country=Indonesia&topic=Economy (diakses terakhir pada 17 November 2016). 58. Pasal 89 dan 98, UU Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2/2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.



bagi seseorang untuk mendapatkan 'standar minimum

fakta bahwa satu keluarga dengan dua anak menghabiskan

kebutuhan hidup yang layak’: angkanya adalah Rp

sekitar Rp 1,8 juta (US $ 132) hanya untuk biaya makan

2.254.000 (US $ 166) per bulan.

seluruh anggota keluarga. Dia juga mencatat bahwa harga

59

Upah minimum harian

adalah Rp 84.611 (US $ 6).

25

makanan di toko-toko perkebunan 40% - 50% lebih mahal dibandingkan dengan harga di kota.61

Di Sumatera Utara, upah minimum tahun 2015 adalah Rp1.625.000 (US $ 120) sedangkan upah minimum sektoral adalah Rp 2.250.000 (US $ 167).

KONSEKUENSI ATAS TIDAK TERPENUHINYA TARGET

Pada semua perusahaan yang diselidiki Amnesty Interna-

Ada perbedaan konsekuensi atas tidak terpenuhinya target

tional, para pekerja unit perawatan tanaman dan pemanen

pada berbagai anak perusahaan Wilmar dan pada pemasok

jarang mendapatkan bayaran kerja lembur untuk tamba-

yang diteliti oleh Amnesty International serta pada kategori

han jam kerja mereka. Perusahaan membayar pemanen

pekerja. Para pekerja bisa mendapatkan pemotongan gaji

dengan dasar target bobot tandan buah segar yang mereka

jika gagal memenuhi target, yang dalam beberapa kasus

perlu kumpulkan dan memberikan 'bonus' jika para

menyebabkan gaji para pekerja ini jatuh di bawah upah

pekerja bisa memenuhi atau melampaui bobot tersebut.

minimum, atau penghapusan 'bonus' meskipun jam kerja

Target yang ditetapkan oleh masing-masing perusahaan

yang panjang lebih dari batas jam kerja.

dan, secara umum, target harian dan bulanan diatur sedemikian rupa sehingga pekerja perlu mencapai target

Di SPMN, salah satu pemasok Wilmar, para pemanen dan

harian dan bulanan tersebut agar bisa mendapatkan upah

pekerja yang bekerja di pemeliharaan tanaman dibayar

minimum. Pihak keluarga sangat bergantung pada 'bonus'

dengan menghitung upah borongan untuk pekerjaan yang

yang diterima pemanen saat ia bisa melebihi target agar

dilakukan. Upah borongan terjadi ketika pekerja dibayar

bisa memeroleh cukup uang untuk memenuhi kebutuhan

berdasarkan unit pekerjaan yang dilakukan (misalnya jumlah

keluarga. Jika dalam keluarga para pekerja ini hanya ada

pohon dipangkas) bukannya dibayar berdasarkan waktu

salah satu atau dua orang dengan penghasilan senilai upah

yang dihabiskan untuk pekerjaan tersebut.62 Misalnya,

minimum yang tidaklah cukup untuk memenuhi biaya

setiap pekerja memiliki target penyebaran 18 karung

hidup seluruh anggota keluarga, maka para pekerja kelapa

kotoran (pupuk) per hari. Jika ia selesai menyebarkan

sawit ini akan berjuang sungguh-sungguh demi memenuhi

semua karung, maka sang pekerja dibayar sesuai upah

target. Pekerja yang tinggal di salah satu perkebunan yang

minimum harian di Kalimantan Tengah. Jika ia tidak selesai

diselidiki oleh Amnesty International mengatakan bahwa

melakukan target pekerjaannya, maka perusahaan akan

harga bahan pokok di toko-toko di dalam atau di dekat

mengurangi jumlah bayarannya berdasar setiap karung yang

perkebunan lebih mahal karena posisinya jauh dari pasar

belum ia sebarkan (dia hanya akan dibayar pro rata untuk

utama.60 Misalnya, salah satu perkebunan yang diteliti

karung yang telah ia sebar). Jika seorang pekerja berhasil

oleh Amnesty International berjarak sekitar 100 km dari

melebihi target dan menyebar karung kotoran dalam jumlah

kota terdekat. Para pekerja membutuhkan waktu sekitar

yang lebih banyak dari target hariannya, maka ia akan

dua setengah jam dengan mengendarai sepeda motor

dibayar sejumlah uang untuk setiap karung tambahan yang

untuk sampai ke kota. Salah seorang aktivis yang meng-

telah disebar.63 Sedangkan pada jenis pekerjaan tertentu

umpulkan informasi mengenai biaya hidup keluarga yang

seperti membersihkan jalur tanaman, pekerja di SPMN

bekerja di perkebunan di Kalimantan Tengah menemukan

menerima upah harian tetap.

59. 60. 61. 62.

Lihat www.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/1212 (diakses terakhir pada 17 November 2016). Wawancara Amnesty International dengan para pekerja di Kalimantan Tengah, November 2015. Informasi dibagikan kepada Amnesty International melalui email, November 2016. Lihat www.ilo.org/global/topics/wages/minimum-wages/definition/WCMS_439067/lang--en/index.htm untuk informasi lebih lanjut atas kebutuhan regulasi tentang upah borongan untuk memastikan pekerja tetap mendapatkan upah layak (diakses terakhir pada 22 November 2016). 63. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah, Februari and November 2015. Amnesty International mendapatkan surat edaran, per tanggal 12 Juni 2014, dari asisten General Manager yang menetapkan tingkat upah yang akan dibayarkan kepada pekerja untuk menabur pupuk, mengangkut tandan buah segar, dan perawatan. Edaran tersebut menyebutkan, misalnya, pekerja akan dibayar Rp 20.000 per hektar untuk menaburkan pupuk dengan dosis 0,5-1 kg (tingkat upah tergantung dosis). Mereka akan dibayar Rp 18.000 per hektar untuk menyemprot bahan kimia menggunakan penyemprot tetesan terkontrol (controlled droplet applications/CDA) dan Rp 10.000 per ton untuk mengangkut tandan buah segar.



angka acak yang didasarkan pada jam kerjanya pada hari tersebut. Pekerja di pemeliharaan tanaman dibayar melalui upah borongan.65 PT Milano, salah satu anak perusahaan Wilmar, memotong upah yang seharusnya diterima seorang pemanen yang mengambil buah sawit yang berjatuhan jika ia tidak memenuhi targetnya. Selain mengumpulkan tandan buah segar dari pohon, seorang pemanen juga diharuskan untuk mengambil buah yang jatuh ke tanah dan ia menerima bayaran tambahan untuk per kilogram untuk buah jatuh yang ia kumpulkan. Namun pembayaran untuk buah atuh yang telah ia kumpulkan oleh perusahaan dikurangi berdasarkan angka yang tidak jelas demi mengisi kekurangan ketika sang pekerja belum bisa memenuhi targetnya.

Sebuah kopi surat edaran dengan tanggal 12 Juni 2014, dari Asisten Manajer Umum kepada para pekerja di SPMN, yang menetapkan besaran upah borongan yang diterima para pekerja untuk menyebarkan pupuk dan menyemprot pupuk. © Amnesty International

ABM, salah satu perusahaan pemasok Wilmar lain, memotong upah pemanen jika ia gagal memenuhi targetnya. Pemanen memiliki target mengumpulkan 950 kg tandan buah segar per hari untuk pohon yang ditanam pada tahun 2007. Jika pemanen tidak mampu memenuhi target bulanannya, maka gaji bulanan sang pemanen dipotong sepertujuh (tidak ada dasar yang melandasi penentuan angka pemotongan ini). Pekerja pemeliharaan tanaman bisa kehilangan upah untuk satu hari penuh atau upah untuk setengah hari jika ia tidak bisa memenuhi targetnya.64 PT Hamparan, bagian dari BEST Group yang memasok Wilmar, memotong gaji seorang pekerja jika ia tidak bisa memenuhi targetnya dan sang pekerja hanya dibayar dengan

64. 65. 66. 67. 68. 69.

Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara

Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty

Jika seorang pekerja bagian pemeliharaan tidak memenuhi targetnya, maka pekerjaan yang ia belum selesaikan akan ditambahkan oleh supervisornya pada target hari berikutnya.66 Di PT Daya Labuhan Indah, anak perusahaan lain Wilmar, pekerja bagian pemeliharaan tidak akan dibayar jika ia tidak bisa memenuhi targetnya. Ia dapat mengerjakan pekerjaan lebih untuk hari berikutnya tetapi jika dalam dua hari itu ia hanya bisa memenuhi satu target harian, maka sang pekerja hanya akan dibayar untuk pekerjaan satu hari. Pemanen yang tidak memenuhi targetnya akan menerima peringatan lisan.67 Target tampaknya ditetapkan secara sewenang-wenang demi memenuhi kebutuhan perusahaan dan bukan berdasarkan perhitungan yang realistis tentang seberapa beban kerja yang mampu ditanggung seorang pekerja di jam kerjanya. Seorang karyawan pemasok Wilmar pada bagian pengawasan berkata pada para peneliti: "Perusahaan melihat jumlah tanaman dalam satu area dan kemudian memutuskan berapa banyak orang yang diperlukan untuk mengumpulkan buah dan jumlah ini digunakan untuk menentukan berapa banyak buah yang harus dikumpulkan oleh para pekerja”.68 Seorang pengawas lainnya pada pemasok Wilmar yang berbeda mengatakan: "Saya khawatir jika para pekerja secara konsisten melampaui target, maka perusahaan akan menaikkan target. Perusahaan akan meningkatkan target ketika mereka beralih ke sistem upah borongan”69. Target tidak mengalami perubahan pada waktu musim paceklik (ketika hasil sawit lebih rendah dari biasanya) dan hal ini memindahkan beban perusahaan karena buruknya hasil sawit atau buruknya kondisi cuaca pada para pekerja yang harus bekerja berjam-jam lebih

International dengan para pekerja, Sumatera Utara, Oktober 2015. International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah, Februari and November 2015. International dengan para pekerja, Sumatera Utara, November 2015. International dengan para pekerja, Sumatera Utara, Oktober dan November 2015. International, rincian dirahasiakan untuk melindungi identitas. International, rincian dirahasiakan untuk melindungi identitas.



banyak demi memenuhi target yang sama meskipun hanya ada lebih sedikit buah yang bisa dikumpulkan. Seperti dibahas lebih rinci di bawah, pekerja bagian perawatan tanaman dihitung tidak mendapatkan bayaran harian jika pada hari tersebut turun hujan dari pagi hari dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terjadi karena seolah-olah hujan telah membersihkan atau menawarkan bahan kimia yang telah disemprotkan pada tanaman dan cara seperti ini tampaknya akan diterapkan pada pekerja yang tidak mampu memenuhi target mereka. “Apa yang kami inginkan adalah bahwa jika kami bekerja selama tujuh jam, maka kami akan dibayar sesuai upah harian namun jika kami bekerja lebih dari itu maka mereka membayar kami untuk [tambahan] kerja yang kita lakukan. Sekarang bahkan jika kami bekerja 10 jam atau sepanjang hari, kami tidak bisa mendapatkan upah harian ... jika kami menyemprot sampai jam 11 dari pagi hari dan kemudian turun hujan –maka kami tidak akan mendapatkan bayaran untuk hari itu karena apa yang telahkami semprotkan telah encer dan sia-sia. Kami tidak bisa memprediksi alam. Jika kami bekerja sampai 12 siang dan lalu turun hujan, maka kami tidak akan dibayar karena racun tidak akan efektif atau kurang efektif. Kami harus melakukan pekerjaan itu lagi dan baru kami akan dibayar. Kami tidak dibayar tambahan untuk bekerja lebih, kami hanya mendapat upah harian. Pemanen harus memenuhi berbagai kriteria: jumlah tandan buah segar - 185ffb untuk tanaman yang 2005/2006 [185 (ffb - fresh fruit branches) tandan buah segar untuk pohon yang ditanam pada tahun 2005 atau 2006] - untuk mendapatkan Rp 80.000 [upah harian]. Jika mereka tidak bisa memenuhi target itu, maka gaji mereka akan dipotong dan beberapa orang bekerja lebih hingga sore hari. Perusahaan akan melihat jumlah tanaman dalam satu are dan kemudian memutuskan berapa banyak orang yang diperlukan untuk mengumpulkan buah dan jumlah ini digunakan untuk menentukan berapa banyak buah yang harus dikumpulkan oleh pekerja (ini disebut tingkat frekuensi panen). Jika mereka tidak mendapatkan jumlah buah yang seharusnya mereka, maka mereka akan mendapatkan pemotongan gaji. Jumlah buah yang dapat mereka kumpulkan didasarkan pada hasil, jika hasilnya rendah, maka diperlukan waktu lebih lama untuk mengumpulkan buah. Apa yang kami inginkan adalah bahwa kami dibayar upah harian untuk jam kerja yang kami lakukan. Di pabrik, orang dibayar lebih jika mereka bekerja lembur "-. B, yang bekerja untuk PT Hamparan,

27

bagian dari BEST Group yang merupakan perusahaan pemasok Wilmar. – B, who works for PT Hamparan, part of the BEST Group which supplies Wilmar.70

PEKERJAAN FISIK YANG BERAT Pekerjaan yang dilakukan para pemanen dan pekerja pemeliharaan tanaman adalah pekerjaan fisik yang sangat berat. Para pemanen menggunakan tiang panjang baja (egrek) dengan sepucuk sabit pada ujungnya dengan berat sekitar 12 kg, untuk memotong daun dan cabang pohon sawit, dan kemudian memotong tandan buah sawit, dari pohon yang mungkin tingginya mencapai 20 meter. Untuk pohon-pohon sawit kecil dengan tinggi tiga meter, pemanen menggunakan tiang pendek dengan pahat besar (dodos) di ujungnya. Setiap tandan buah sawit dapat memiliki berat mulai 15 sampai 25 kg sedangkan pemanen harus memuat tandan buah segar ke atas gerobak dan lalu membawanya ke tempat pengumpulan. Para pemanen ini harus sering menjalankan gerobak berat yang penuh dengan buah sawit di medan yang tidak rata serta di jembatan sempit yang menghubungkan daerah-daerah panen dengan jalan raya. E, seorang pemanen yang bekerja pada salah satu perusahaan pemasok Wilmar mengatakan: "Pekerjaan ini benar-benar sulit bagi saya dikarenakan kondisi lapangan. Selama musim hujan, baris tanaman terisi dengan air dan kami tidak bisa membawa buah dengan gerobak dorong dan saat berjalan, kaki kami terjebak oleh gambut dan sangat sulit bagi kami untuk berjalan. Kami harus memanen buah dan mengumpulkan buah yang jatuh. Jika daerah di sekitar pohon bersih, maka akan lebih mudah bagi kita, jika ada rumput, maka akan sulit bagi kami untuk mengumpulkan buah. Kami harus memotong tandan buah dekat dengan batang, dan hal itu sulit sekali. Kami harus membawa buah ke titik pengumpulan. Sangat sulit untuk memanen buah jika tandan buah dikelilingi oleh cabang. Saya harus memotong cabang-cabang pohon untuk bisa mencapai buah. Saya harus meletakkan semua cabang yang telah saya potong dengan berjajar. Saya harus memotong daun dan menempatkan dedaunan tersebut sejajar. Saya mengumpulkan buah sawit ke dalam karung dan lalu menempatkannya dalam gerobak serta membawanya ke titik pengumpulan. Titik pengumpulan berada 150 meter dari pohon terjauh. Wilayah kerja saya seluas dua hektar.”71

70. Wawancara Amnesty International dengan B, Kalimantan Tengah, tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas. 71. Wawancara Amnesty International dengan E, Kalimantan Tengah, November 2015.



Pemanen menggunakan dodos (gagang pendek dengan pahat yang digunakan untuk memanen buah-buah dari pohon-pohon yang tingginya hingga tiga meter). © Amnesty International

Egrek. © Nama dirahasiakan


Egrek – gagang baja panjang dengan sebuah celurit diujungnya, bisa seberat sekitar 12 kg, digunakan para pemanen untuk memotong tandan buah sawit dari pohon-pohon tinggi. © Nama dirahasiakan


29

TUGAS TAMBAHAN DAN HUKUMAN Ada sejumlah tugas yang perlu dilakukan pemanen di samping tugas-tugas inti mereka untuk memanen dan mengumpulkan tandan buah segar. Antara lain: 1. Menebang daun sawit besar dari pohon, memotong setiap pelepahnya menjadi dua dan menempatkannya di tumpukan khusus antara pohon; 2. Pemotongan batang utama pada setiap tandan buah sawit menjadi bentuk 'V'; 3. Menebang tanaman kecil yang tumbuh di kulit atau di sekitar pohon sawit; 4. Mengumpulkan biji buah yang jatuh dari pohon, membersihkan dan lalu menempatkannya dalam karung; dan 5. Menata tandan buah segar di lokasi pengumpulan setelah selesai mengangkut tandan tersebut ke sana menggunakan gerobak.

Seorang perempuan menyebarkan pupuk pada sebuah perkebunan yang diselidiki Amnesty International di Sumatera Utara, nama perusahaan dirahasiakan demi keamanan pekerja. © Nama dirahasiakan

Para pekerja dapat menghadapi sanksi keuangan atau hukuman lainnya seperti menerima peringatan lisan atau tertulis jika mereka gagal menyelesaikan tugas-tugas ini.74

Pekerja bagian pemeliharaan tanaman menyiangi rumput, menyebar pupuk, dan menyemprot bahan kimia pada tanaman, dan juga melakukan tugas-tugas lainnya. Semua pekerjaan para pekerja ini adalah pekerjaan manual yang memakai fisik. Pekerja membawa karung pupuk yang berat untuk menyebarkan isinya. Peralatan pelindung yang perlu mereka pakai saat menangani bahan kimia juga tidak nyaman dipakai saat cuaca panas. Literatur mengenai gangguan muskuloskeletal pada pekerja pertanian menunjukkan tinggi kemungkinan gangguan muskuloskeletal pada para buruh perkebunan sawit.72 Sebagian besar penelitian menunjukkan kemungkinan gangguan muskuloskeletal terjadi karena melakukan gerakan yang berulang, postur tubuh yang canggung, karena mengangkat beban berat dan menggunakan alatalat manual untuk memotong tandan buah segar.73 Hanya ada sedikit penelitian yang memfokuskan pada kerja yang dilakukan oleh perempuan.

Tangki yang digunakan untuk penyemprotan pestisida. © Amnesty International

72. Sebagai contoh lihat, Y. Guan NG, et. al., ‘The prevalence of musculoskeletal disorder and association with productivity loss: A preliminary study among labour investing manual harvesting activities in palm oil plantations’, Industrial Health, Volume 52, 2014. 73. Sebagai contoh lihat, E. H. Sukardarin, et. al., ‘Investigation of Ergonomics Risk Factors for Musculoskeletal Disorders among Oil Palm Workers using Quick Exposure Check (QEC)’, Advanced Engineering Forum, Volume 10, 2013. 74. Wawancara Amnesty International dengan pekerja dan staf pengawas, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015.



CONTOH SANKSI YANG DIHADAPI PEMANEN Para pemanen yang bekerja di anak perusahaan Wilmar di Sumatera Utara dapat menerima peringatan jika mengerjakan salah satu hal berikut: • Tidak mengambil buah yang jatuh • Membuang buah yang jatuh • Tidak menempatkan buah yang jatuh ke dalam karung • Tidak menata daun sawit dengan benar • Meninggalkan batang pada setumpuk pohon sawit atau tidak memotong batangnya menjadi bentuk 'V' • Karena melepas sepatu saat panas • Tidak hadir bekerja sebanyak dua hari dalam satu bulan tanpa catatan sakit Jika seorang pekerja mendapat surat peringatan alih-alih peringatan lisan, maka bonus tahunan75 mereka bisa jadi akan dipotong. Setelah surat peringatan ketiga, seorang pekerja dapat dipindah ke posisi lain atau dipecat.76 Hukuman tambahan yang diterapkan oleh anak perusahaan dan pemasok Wilmar termasuk:77 • Jika seorang pekerja memanen buah sawit yang masih mentah, maka anak perusahaan Wilmar dan SPMN, pemasok Wilmar, akan mengurangi Rp 5.000 (US $ 0,4) dari total upah sang pekerja. Sedangkan ABM, pemasok Wilmar lain, memberikan potongan Rp 10.000 (US $ 0,7). • Pekerja ABM dapat didenda Rp 5.000 (US $ 0,4) jika mereka tidak mengumpulkan biji buah sawit yang jatuh. • Pada anak perusahaan Wilmar, pekerja mungkin diminta untuk menyerahkan jatah cutinya sebanyak satu hari atau jika ia adalah buruh harian lepas, maka ia akan diminta menyerahkan hitungan kerja seharian, jika seorang pekerja tidak memotong tanaman yang tumbuh di batang pohon sawit. Jika seorang pekerja datang terlambat untuk menerima pengarahan pagi sebanyak tiga kali berturut-turut, maka ia akan dipulangkan dan kehilangan gaji satu hari. Seperti yang akan dibahas kemudian di bab ini, berbagai hukuman yang dapat jatuh sesuai keinginan majikan membuat para pekerja rentan terhadap tekanan dari pengawas mereka yang juga bekerja di bawah ancaman kehilangan upah atau pekerjaan.

Kopi sebuah slip gaji seorang pemanen yang dipekerjakan oleh SPMN, sebuah perusahaan pemasok Wilmar, Oktober 2016. Sejak Agustus, SPMN memotong gaji para pemanen untuk membayar upah para pekerja lain yang mengumpulkan buah sawit brondolan. Pemotongan ini ditunjukan dalam slip gaji sebagai buah-buah sawit yang tidak diambil dan upah pemanen ini dipotong sebesar Rp 232.611. © Amnesty International

75. Anak perusahaan Wilmar memberikan pekerjanya bonus tahunan. 76. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Sumatera Utara, Oktober dan November 2015. 77. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015.



31

karena kami takut bonus kami dikurangi. Inilah alasan mengapa saya membawa istri saya ke tempat kerja untuk membantu saya bekerja ekstra. ... Istri saya membantu saya ketika dia ada waktu, sekarang dia membantu saya setiap hari karena gaji saya tidak mencukupi. ...Istri saya membantu mengambil buah yang jatuh. Kadang-kadang saya tidak bisa memenuhi target dan kemudian mandor dan manajer marah dengan saya. Saya kehilangan bonus buah jatuh saya. Saya merasa kesal dengan perusahaan karena kondisi ini tidak disebabkan oleh saya sendiri tetapi dikarenakan oleh ketersediaan buah, kenapa mereka memotong upah saya karena target yang tidak dipenuhi oleh buah? Karena saya takut kehilangan upah itu maka saya bekerja lebih lama, itu sebabnya saya mengajak istri saya.”81 Seorang perempuan mengumpulkan brondolan buah sawit. © Amnesty International

PEKERJA YANG TAK DIBAYAR DAN PEKERJA ANAK Untuk memenuhi target mereka, demi mendapatkan bonus dan agar terhindar dari hukuman, pekerja pada semua perkebunan yang diselidiki oleh Amnesty International mengatakan bahwa mereka dibantu oleh anggota keluarga yang lain seperti suami atau istri, serta anak-anak mereka atau orang lain untuk mengerjakan pekerjaan tertentu.78 Pemanen dari seluruh perkebunan mengkonfirmasi bahwa mereka meminta istri mereka dan dalam beberapa kasus, seperti yang dibahas secara lebih rinci di bawah, mereka juga meminta anak-anak mereka untuk membantu mengerjakan pekerjaan seperti mengambil buah yang jatuh.79 J, seorang pekerja yang bekerja pada satu anak perusahaan Wilmar di Sumatera Utara, mengatakan: "bergantung pada panen, jika saatnya panen, maka kami akan bekerja tujuh hari. Pada hari Minggu kami bekerja demi mendapatkan kontanan [pembayaran tunai untuk pekerjaan tambahan]. Jika kami ingin mendapatkan bonus, maka kami harus bekerja lebih lama. Karena istri saya membantu saya maka saya mendapatkan 2,7 juta rupiah80. Kami bekerja ekstra

78. 79. 80. 81. 82. 83.

TT, yang bekerja pada bagian pemeliharaan tanaman untuk perusahaan pemasok Wilmar, mengatakan: "Suami saya adalah pemanen dan saya membantunya. ... Berdasarkan jenis pupuk yang ada, saya perlu menyebar 14 atau 15 karung. Saya mencoba menyelesaikan secepat mungkin dan kemudian membantu suami saya sehingga kami bisa mengumpulkan uang sebanyak mungkin. Kami tidak berasal dari sini, kami berasal dari Jawa Tengah. Jika ada banyak buah, maka kami bekerja tujuh hari seminggu dan tidak cuma enam hari. Hari kerja kami bergantung pada panen, kadang-kadang saya selesai di jam 12 siang, sedang pada hari-hari lain saya bekerja sampai jam 3 atau 4 sore. Kami mengambil istirahat untuk makan siang dan kembali ketika ada banyak buah untuk dikumpulkan.”82 T dan perempuan lain yang membantu suami mereka bisa bekerja sampai 10 hingga 12 jam hari ketika setelah mereka menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri, mereka membantu suami mereka sore harinya. Namun para istri ini tidak dibayar oleh perusahaan atas pekerjaan yang mereka lakukan bersama suami mereka. Kontribusi mereka adalah berpengaruh pada gaji yang diterima suami mereka dan serta untuk membantu suami mereka menghindari hukuman akibat tidak mampu menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Wilmar tidak mengakui adanya pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh perempuan dalam setiap laporan mereka mengenai kepatuhan pada kebijakan perusahaan. Wilmar juga tidak membahas masalah pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh perempuan ini saat menanggapi bahasan Amnesty International tentang tingginya jumlah pekerja perempuan yang tidak tetap.83

Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015. US$ 199. Wawancara Amnesty International dengan J, Sumatera Utara, Oktober 2015. Wawancara Amnesty International dengan T, lokasi dan tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas. Surat Wilmar International kepada Amnesty International, per tanggal 17 Oktober 2016.



Beberapa pekerja perempuan juga mengatakan bahwa

setelah pukul dua siang, Anda bisa melihat istri para

mereka meminta suami atau pekerja laki-laki lainnya

pemanen 'membantu mereka untuk mengumpulkan buah

untuk membantu mereka mencapai target mereka agar

agar jumlah buah yang mereka kumpulkan semakin banyak.

mereka tidak kehilangan gaji, meskipun kasus ini jarang

Bisa jadi istri bekerja di bagian pemeliharaan tetapi ia

terjadi. Misalnya, E, yang bekerja pada salah satu anak

akan datang dan membantu suami setelah menyelesaikan

perusahaan Wilmar sebagai buruh harian lepas di unit

jam kerjanya. Jarang sekali mereka tidak membantu suami

pemeliharaan tanaman mengatakan bahwa dia membayar

mereka. Selama satu tahun, mereka tidak membantu

sejumlah uang rokok pada seorang pekerja laki-laki untuk

suami mereka hanya selama tiga sampai empat bulan,

membantunya memenuhi target saat suaminya sedang

ketika ketika pohon-pohon sawit kurang berbuah [para

tidak bisa membantu.

istri membantu suami mereka sepanjang tahun, selain tiga

84

sampai empat bulan di panen rendah] ... Jelas terlihat N, mantan pengawas yang bekerja pada salah satu

pada akhir bulan bahwa orang-orang yang mendapatkan

perusahaan pemasok Wilmar mengatakan: "Biasanya

bantuan memperoleh upah lebih.”85

HIRARKI DIANTARA STAFF PENGAWAS Manajer umum Manajer Petugas Lapangan (Field Officer - FO) Asisten Lapangan (Field Assistant - FA) Mandor (Foreman) Kerani [petugas yang memeriksa dan membuat catatan mengenai jumlah atau bobot buah]

PEKERJA ANAK Hukum Indonesia melarang siapapun untuk mempekerjakan dan melibatkan anak-anak (setiap orang di bawah usia 18)

di suhu ekstrim atau pekerjaan dengan zat-zat kimia berbahaya; dan pekerjaan yang melibatkan usaha secara manual untuk mengangkat atau membawa beban berat. Definisi Keputusan ini meliputi setiap pekerjaan yang melibatkan usaha secara manual untuk mengangkat dan

dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk.86 Bentuk-bentuk

membawa beban yang lebih dari 12 kg (jika seorang anak

pekerjaan terburuk untuk anak termasuk pekerjaan yang

laki-laki) atau 10 kg (jika seorang anak perempuan).88

berbahaya bagi kesehatan, keselamatan, atau moral

Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk

anak-anak; ketentuan itu diatur dalam Keputusan Menteri.87

Pekerjaan Terburuk untuk Anak, yang berdasarkan Keputusan

Keputusan Menteri mendefinisikan jenis pekerjaan yang

Presiden Nomor 59 Tahun 2002, menyatakan bahwa

meliputi: pekerjaan menggunakan yang beberapa jenis alat

definisi bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di Indonesia

atau mesin; pekerjaan di lingkungan yang berdebu; pekerjaan

termasuk anak-anak yang dipekerjakan di perkebunan.89

84. 85. 86. 87. 88.

Wawancara Amnesty International dengan E, lokasi dan tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas. Wawancara Amnesty International dengan N, lokasi dan tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas. Pasal 74, UU Ketenagakerjaan. Pasal 74 (2) (d) and (3), UU Ketenagakerjaan. Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi No. Kep-235/Men/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak. 89. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak.



Pasal 68 UU Ketenagakerjaan menyatakan pengusaha tidak

Amnesty International mendokumentasikan bukti-bukti

boleh mempekerjakan anak-anak (didefinisikan dalam Pasal

tentang adanya pekerja anak, termasuk pekerjaan yang

1 sebagai orang di bawah usia 18 tahun). Pengecualian

bisa memenuhi definisi bentuk pekerjaan terburuk bagi

dibuat untuk pekerjaan ringan dan pengusaha diizinkan

anak, di perkebunan milik PT Daya Labuhan Indah, PT

untuk mempekerjakan anak-anak berusia antara 13 dan

Milano, ABM, SPMN, dan PT Hamparan.

33

15 tahun untuk pekerjaan ringan, yang tidak mengganggu perkembangan fisik, mental atau sosial. Pekerjaan ringan

Pekerja yang dipekerjakan oleh semua perusahaan-

tersebut tidak boleh lebih dari tiga jam sehari dan tidak

perusahaan ini mengatakan kepada para peneliti bahwa

boleh mengganggu sekolah anak-anak.

mereka melihat anak-anak yang bekerja di perkebunan

90

Namun Hukum

Indonesia juga telah mengadopsi undang-undang No

untuk membantu orang tua mereka. Karena takut mereka

20/1999 (di mana Indonesia meratifikasi ILO Konvensi

bisa kehilangan pekerjaan jika mereka berbicara tentang

Usia Minimum, No. 138) dan undang-undang tersebut

masalah ini, para orang tua ini gugup saat diwawancarai

mendefinisikan usia minimum untuk bekerja adalah 15

tentang pekerja anak-anak. Namun peneliti mewawancarai

tahun. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

lima anak yang membantu ayah mereka sekaligus

No. 235/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang

mewawancarai ayah mereka. Para peneliti ini mewawancarai

Membahyakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak

lima orang ayah lainnya, para pemanen, yang menggambarkan

juga menyatakan bahwa anak-anak berusia 15 ke atas

bagaimana anak-anak mereka bekerja bersama dengan

diperbolehkan bekerja, selain dalam pekerjaan yang dapat

mereka di perkebunan. Semua wawancara ini harus

membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak-

dilakukan dengan hati-hati mengingat risiko yang bisa

anak yang terlarang bagi mereka sampai usia 18 tahun.

menimpa pekerja dan keluarganya. Beberapa anak mulai

91

bekerja sejak usia delapan tahun dan seterusnya. Sebagian Kebijakan perusahaan Wilmar menyatakan bahwa perusahaan,

besar anak-anak membantu orang tua mereka saat sore hari,

pemasok atau sub-kontraktor secara sadar tidak boleh menggunakan

setelah mereka pulang dari sekolah, dan pada akhir pekan

atau mempromosikan penggunaan pekerja anak dan harus mengambil

serta pada saat hari libur. Namun, beberapa anak-anak

tindakan yang tepat untuk mencegah penggunaan tenaga kerja tersebut

berhenti sekolah untuk membantu orang tua mereka dan

dalam kaitannya dengan aktivitas mereka.

bekerja sepanjang hari atau pada sebagian besar hari.

92

Seorang anak laki-laki berusia delapan tahun mengumpulkan brondolan buah sawit untuk membantu ayahnya, sepulang dari sekolah, pada siang hari. Nama perusahaan dan tempat dirahasiakan untuk keselamatan. © Amnesty International

90. Pasal 69, UU Ketenagakerjaan. 91. Pasal 3, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235/2003. 92. Wilmar International, No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy, 5 Desember 2013.



BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK Indonesia merupakan negara peratifikasi Konvensi Bentuk Terburuk Pekerja Anak, 1999 (No. 182) Organisasi Buruh Internasional (ILO), yang mengharuskan pemerintah untuk mengambil tindakan segera dan efektif untuk menjamin pelarangan dan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.93 Anak-anak didefiniskan sebagai semua orang yang berusia di bawah 18 tahun,94 sedangkan 'bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak' antara lain adalah, "pekerjaan yang, karena sifat atau keadaan di mana ia dilakukan, dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak-anak.”95 ILO telah mengidentifikasi berbagai bahaya yang terkait dengan pekerjaan umum di bidang pertanian, termasuk di antaranya potensi masalah kesehatan akibat membawa beban berat atau karena menyiangi rumput dan waktu panen, risiko penggunaan alat tajam, dan terpapar cuaca ekstrim.96 Kebanyakan penelitian terbaru berpusat pada dampak kesehatan dari paparan pestisida. Catatan ILO: "Meskipun tidak diteliti dengan baik, paparan pestisida jangka panjang pada tingkat rendah telah dikaitkan dengan masalah kesehatan kronis pada anak-anak, seperti kanker dan masalah kesehatan reproduksi ... Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah studi yang menunjukkan bahwa perkembangan saraf anak-anak dipengaruhi oleh paparan pestisida.”97 ILO juga telah mengidentifikasi bahaya keamanan dan kesehatan tertentu dalam kaitannya dengan anak-anak yang bekerja di perkebunan kelapa sawit. Di antarnya termasuk risiko tertimpa cabang buah; luka akibat alat pemotong; lecet kulit karena kontak dengan buah kelapa sawit dan duri; kerusakan mata karena kejatuhan dedaunan sawit; keracunan dan efek kesehatan jangka panjang dari penggunaan pestisida atau karena terpapar pestisida; cedera muskuloskeletal karena gerakan berulang dan mengangkat atau membawa beban berat atau canggung; tingginya tingkat paparan sinar matahari yang dapat menyebabkan kanker kulit dan kelelahan akibat panas; jam kerja yang panjang; stres; dan risiko racun ular dan gigitan serangga (terutama nyamuk dan ulat api, hama kelapa sawit). Penggunaan dodos dan egrek untuk memanen tandan buah memberikan banyak tekanan pada sistem muskuloskeletal.98 Menteri Indonesia Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan penelitian percontohan mengenai bentuk-bentuk berbahaya pada pekerja anak di sektor perkebunan kelapa sawit. Menteri mewawancarai 75 pekerja anak berusia antara sembilan hingga 17 tahun. Di antara temuan lainnya, para pekerja anak ini menyampaikan bahwa: beban rata-rata adalah 10 kilogram dan dibawa pada jarak lebih dari 250 meter; hampir 75% tidak memiliki sarung tangan, dan sebagian besar telah menderita luka, goresan dan lecet; hampir 90% tidak memiliki pelatihan sebelum bekerja; 68% mengalami kelelahan akibat panas pada "tingkat stres akibat panas yang berat"; dan waktu kerja rata-rata lebih dari empat jam per hari, tanpa waktu istirahat yang teratur.99

ANAK YANG PUTUS SEKOLAH UNTUK BEKERJA X, bekerja sebagai pemanen pada salah satu anak perusahaan Wilmar. X mengatakan: "Anak saya yang berusia 14 tahun membantu saya. Ia telah membantu saya selama dua tahun terakhir. Ia tidak lagi bersekolah karena saya sering merasa tidak enak badan sehingga saya tidak dapat

93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

memenuhi target saya dan saya memintanya untuk membantu saya. Anak saya mengumpulkan buah dan ketika saya lelah, ia memanen dan mengangkut buah tersebut ke tempat pengumpulan. Dia juga menyiangi rumput. Saya punya dua orang anak lainnya yang berusia 10 dan 12 tahun dan mereka membantu saya setelah jam sekolah seperti halnya istri saya.”100

Pasal 1, Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182). Pasal 2, Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182). Pasal 3 (d), Konvensi ILO tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak, 1999 (No. 182). ILO, Children in Hazardous work: What we know, what we need to do, 2011, hlm. 21 - 22, tersedia pada: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@ dcomm/@publ/documents/publication/wcms_155428.pdf (diakses terakhir pada 14 September 2016). ILO, Children in Hazardous work: What we know, what we need to do, 2011, hlm. 23, tersedia pada: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@ publ/documents/publication/wcms_155428.pdf (diakses terakhir pada 14 September 2016). ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour Safety and Health Fact Sheet: Hazardous Child Labour in Agriculture – Oil Palm, Maret 2004, hlm. 1. ILO, ‘Child labour in plantation’, tersedia pada: www.ilo.org/jakarta/areasofwork/WCMS_126206/lang--en/index.htm (diakses terakhir pada 14 September 2016). Wawancara Amnesty International dengan X, Sumatera Utara, tanggal dan nama perusahaan dirahasiakan untuk melindungi keselamatan pekerja.



35

X dan keluarganya yang membantu pekerjaannya sebagai pemanen pada sebuah anak perusahaan Wilmar. Anak laki-lakinya yang berusia 14 tahun, B telah putus sekolah untuk membantunya secara penuh. Anak-anaknya yang berusia 10 dan 12 tahun, J dan M, membantunya pada siang hari setelah pulang dari sekolah. © Amnesty International

Para peneliti Amnesty International mewawancarai keluarga

Saya bekerja dari pukul 08:00 sampai 16:00. Kami

X saat ia dibantu oleh B anaknya yang berusia 14 tahun

bekerja dari Senin sampai Sabtu. Saya memotong buah

yang telah putus sekolah demi membantu X dan juga oleh

dengan menggunakan dodos [tiang pendek dengan pahat],

J dan M, anaknyayang berusia 10 dan 12 tahun. B, anak

saya mengangkut buah menggunakan gerobak dorong, lalu

yang berusia 14 tahun, mengatakan: "saya telah membantu

saya mengumpulkan buah yang jatuh, saya membuang

ayah saya setiap hari selama sekitar dua tahun [sejak B

cabang-cabang, saya menata buah di tempat pengumpulan.

berusia 12 tahun]. Saya bersekolah sampai kelas enam.

Pekerjaan ini melelahkan. Menggunakan dodos itu sulit

Saya meninggalkan sekolah untuk membantu ayah saya

sekali, saya belajar menggunakannya dari ayah saya.

karena dia tidak bisa bekerja lagi. Dia sakit. Saya bingung

Telapak tangan saya sakit dan lengan saya lelah dan juga

karena saya belum menyelesaikan sekolah. ... Saya ingin

sakit. Mandor setiap hari bertanya pada saya apakah blok

kembali ke sekolah, saya putus sekolah karena ayah saya

saya selesai atau tidak. Pada saat saya mulai bekerja,

sakit dan saya harus membantunya.

mandor memerintahkan saya untuk menempatkan buah yang jatuh ke dalam karung. Kerani setiap hari menanyai

Saya membantu ayah dari pagi sampai malam. Saya

saya berapa banyak buah yang telah saya kumpulkan? Mereka

bergabung dengan pengarahan pagi pada pukul 7. Saya

tidak pernah bertanya mengapa saya tidak bersekolah. Ada

bertemu mandor di sana. Mandor satu, asisten dan

anak-anak lain seusia saya yang mengikuti pengarahan

manajer semua datang untuk pengarahan pagi ketika aku

pagi. Saya telah mengikuti pengarahan pagi setiap hari

berada di sana. Mandor, mandor satu, asisten dan [petugas

[kerja] selama dua tahun terakhir.

yang memeriksa dan membuat catatan dari jumlah atau bobot buah] kerani datang setiap hari. Manajer datang

Saya menyesal putus sekolah. Saya ingin kembali bersekolah

setiap minggu.

agar lebih cerdas. Saya ingin menjadi guru.”101

101. Wawancara Amnesty International dengan B, Sumatera Utara, tanggal dan nama perusahaan dirahasiakan untuk melindungi keselamatan anak.



Anak K yang lain juga kadang-kadang bekerja dengan dia. K mengatakan kepada Amnesty International bahwa putrinya yang berusia 14 tahun membantu dia saat sore dan C, anaknya berusia 10 tahun, membantu dia di pagi hari dan kadang-kadang juga di sore hari. Putrinya membawa tandan buah dengan menggunakan gerobak ke tempat pengumpulan. K juga bekerja di bagian pemeliharaan waktu sore untuk mendapat uang tambahan dan ia mengatakan bahwa putrinya membantu ia menyiangi rumput.103

PEKERJAAN BERBAHAYA BAGI ANAK-ANAK

Ayahnya, K, mengatakan: "Saya dapat bonus (premi) dari buah brondolan yang jatuh karenanya anak-anak bantu saya. Saya tidak bisa memenuhi target bila tidak laukan ini... mandor melihat anak saya membantu. Mandor berkata bagus anak membantu saya. [Manajer senior] ... datang ketika anak saya membantu dan ia tidak mengatakan apapun. Ia tidak keluar dari mobilnya, ia meneriakkan

Anak-anak di perkebunan kelapa sawit digambarkan pada para peneliti Amnesty bekerja tanpa peralatan keselamatan, bahkan tanpa sarung tangan, dalam lingkungan di mana mereka rentan terhadap cedera akibat proses penanganan buah (yang berduri serta kemungkinan adanya cacing) dan bahaya akibat dahan yang jatuh. Seperti pembahasan dalam bab berikutnya, semua perkebunan kelapa sawit menggunakan berbagai bahan kimia, termasuk pestisida bagi rumput, pestisida bagi serangga, dan pupuk di mana anak-anak yang terkena bahan-bahan kimia ini ketika mereka bekerja saat panen atau saat pemeliharaan tanaman. Semua anak-anak di perkebunan sawit ini digambarkan membawa beban yang berat karena mereka harus membawa karung berisikan buah yang jatuh, dengan berat sekitar 25 hingga 30 kg jika penuh dan 12 sampai 15 kg jika terisi setengah. Beberapa anak membawa gerobak penuh tandan buah sawit yang berat di atas medan yang tidak rata dan melalui jembatan sempit. Bahkan anak-anak yang bersekolah memiliki jam kerja yang lebih lama daripada situasi yang diperbolehkan di mana anak-anak terlibat dalam pekerjaan ringan dalam keadaan aman (maksimal tiga jam sehari). Anak-anak seperti B yang menggunakan tiang panjang untuk memanen buah sawit sangat beresiko atas cedera muskuloskeletal tetapi semua anak menghadapi risiko cedera muskuloskeletal akibat melakukan gerakan berulang dan mengangkat serta membawa beban berat atau karena postur yang canggung.104 Anak-anak ini tidak diberi pelatihan dan tidak mendapatkan perlindungan dari kecelakaan atau cedera. Sifat pekerjaan yang dilakukan anak-anak ini di perkebunan milik anak perusahaan dan perusahaan pemasok Wilmar adalah berbahaya dan bertentangan dengan larangan keterlibatan anak-anak di bawah usia 18 dalam bentuk pekerjaan terburuk bagi

perintah dari dalam mobilnya ke mandor."

tenaga kerja anak.

K bekerja sebagai pemanen bagi sebuah perusahaan pemasok Wilmar. C, anak laki-lakinya yang berusia 10 tahun, putus sekolah untuk membantunya bekerja. Nama perusahaan dan tempat dirahasiakan untuk keselamatan. © Amnesty International

C, seorang anak berusia 10 tahun, putus sekolah saat kelas dua dan lalu membantu ayahnya yang bekerja di salah satu perusahaan pemasok Wilmar. Ia telah membantu ayahnya sejak berusia delapan tahun. Ia berkata: "Saya membantu ayah saya mulai pukul enam pagi hingga pukul dua belas siang setiap hari dari Senin sampai Sabtu. Saya tidak bersekolah ... Saya hanya mengambil buah yang jatuh. Saya membawa karung berisi buah yang jatuh sendiri namun saya hanya mampu membawanya setengah penuh. Sulit untuk membawanya karena karung itu berat. Saya tetap melakukannya saat hujan dan tetap kesulitan. Saya mengumpulkan 2-5 karung penuh. Hal yang paling sulit adalah saat mengumpulkan buah yang jatuh karena buah ini berat. Tangan saya sakit dan tubuh saya nyeri. Mandor berbicara dengan saya. Saya melihat anak-anak lain membantu orang tua mereka.”102

102. Wawancara Amnesty International dengan C, lokasi, tanggal dan nama perusahaan dirahasiakan demi keselamatan. 103. Wawancara Amnesty International dengan K, lokasi, tanggal dan nama perusahaan dirahasiakan untuk keselamatan pekerja. 104. ILO, International Programme on the Elimination of Child Labour Safety and Health Fact Sheet: Hazardous Child Labour in Agriculture – Oil Palm, Maret 2004, hlm. 1.



37

Seorang anak membawa kereta sorong penuh dengan buah sawit yang berat melewati sebuah jembatan sempit pada sebuah perusahaan yang diselidiki di Sumatera Utara. Nama perusahaan dan tempat dirahasiakan untuk keselamatan. © Amnesty International

E bekerja pada perusahaan pemasok Wilmar sebagai pemanen. Ia mengatakan: "Umum sekali melihat anakanak bekerja. Saya telah melihat anak-anak 10 tahun ke bawah bekerja. Setelah dianggap mampu bekerja, orang tua akan membawa anaknya ke perkebunan. Pada sore hari anak-anak membantu saya setelah mereka selesai sekolah. Anak saya yang laki-laki berusia 12 tahun sedangkan anak yang perempuan berusia sembilan tahun. Setelah pukul satu siang, saya membawa mereka ke ladang. Jika anak-anak saya tidak sedang malas, saya akan membawa mereka ke kebun setiap hari tetapi jika mereka sedang merasa malas, saya akan meninggalkan mereka. Mereka membantu saya mengumpulkan buah jatuh dari pukul dua hingga lima sore. Mereka lalu menyelesaikan pekerjaan rumah mereka sebelum listrik padam di malam hari. Ada anak-anak yang membantu orang tua mereka di pagi hari dan tidak bersekolah. Di divisi saya, ada anak laki-laki sekitar 12 tahun yang membantu ayahnya. Mandor melihat anak ini bekerja di pagi hari dan dia tidak melakukan apa-apa. Jujur, terlalu sulit bagi kami untuk bisa memenuhi target, itu sebabnya kami mengajak anak-anak kami untuk bekerja. Jika kami bisa mendapatkan target kami sendiri, tentu kami tidak akan mengajak anak-anak.”105

E bekerja sebagai pemanen bagi sebuah perusahaan pemasok Wilmar. D, anak laki-lakinya berusia 12 tahun, membantunya mengumpulkan brondolan buah sawit di siang hari, sepuland dari sekolah. Nama perusahaan dan tempat dirahasiakan untuk keselamatan. © Amnesty International

105. Wawancara Amnesty International dengan E, lokasi, tanggal dan nama perusahaan dirahasiakan untuk melindungi keselamatan pekerja.



D, anak E yang berusia 12 tahun mengatakan pada Amnesty International: "Saya bersekolah dan saya sekarang kelas enam. Saya membantu ayah setiap hari mulai dari Senin sampai Sabtu, mulai pukul dua hingga enam sore. Ayah saya bekerja sampai pukul enam sore untuk mengambil buah yang jatuh. Pekerjaan mengambil buah tidaklah sulit tapi ada cacing kecil (fireworm) yang menggigit saya. Saya meletakkan buah ke dalam karung dan membawanya ke tempat pengumpulan. Saya tidak bisa membawa karung penuh jadi saya membawa setengah karung. Dengan akhirnya saya bisa mengumpulkan 10 karung penuh. Pekerjaan yang paling sulit adalah untuk mengumpulkan semua buah yang jatuh yang tersebar di mana-mana. Saya tidak memakai sarung tangan dan rasanya sakit sekali saat mengambil buah-buah yang jatuh itu. Saya tidak memakai sepatu, saya memakai sandal. Saya tetap bekerja saat hujan dan licin sekali. Saya pernah terpeleset saat membawa karung. Kadang-kadang saya jatuh dan badan saya memar namun tidak ada perdarahan atau luka. Saya mengerjakan PR (pekerjaan rumah) saya setelah pulang. Saya mengerjakannya sekitar setengah jam. Saya merasa sangat lelah waktu malam. Saya tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Saya ingin memiliki lebih banyak waktu. Saat liburan Idul Fitri, saya pulang kampung. Pada waktu libur sekolah lainnya, saya membantu ayah sepanjang hari lain. Ada anak-anak lain yang membantu orang tuanya. Ada beberapa anak yang tidak bersekolah sama sekali. Mandor melihat saya membantu ayah saya sehari-hari tetapi dia tidak mengatakan apapun. Saya ingin menjadi seorang polisi ketika saya besar nanti. Tampaknya keren juga menjadi polisi dan saya suka senjata.”106 E mengatakan kepada Amnesty International bahwa ia tidak berpikir bahwa ia mampu membiayai pendidikan anaknya agar anaknya bisa menjadi seorang polisi.107 J dan M, saudara B (B telah diceritakan di atas, ia putus sekolah demi membantu ayahnya untuk bekerja penuh waktu), mengatakan kepada para peneliti bahwa mereka membantu ayah mereka, X, yang bekerja sebagai pemanen pada anak perusahaan Wilmar, setiap hari sepulang sekolah. J dan M berkata bahwa mereka mengumpulkan buah yang jatuh, membantu X membuang cabang, serta membawa buah sawit ke tempat pengumpulan dengan menggunakan gerobak dorong.

106. 107. 108. 109. 110. 111.

Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara

Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty

International International International International International International

dengan dengan dengan dengan dengan dengan

J, seorang anak berusia 10 tahun, mengatakan: "Saya membantu dia [ayahku] sampai jam empat atau lima sore. Tangan saya terasa sakit saat saya mendorong gerobak. Saya telah bertemu dengan mandor dan dia berkata bahwa kamu baik karena kamu bekerja mengambil buah yang jatuh. Kami mengakhiri sekolah pukul dua belas siang dan kami pergi membantu ayah. Kami juga membantu ayah saat akhir pekan. ... Kami melewatkan sekolah selama dua minggu untuk membantu ayah kami bekerja saat ia jatuh sakit. Guru memperingatkan kami dan bertanya mengapa kamu tidak bersekolah? Saya bilang pada mereka kalau saya bekerja.”108 M, yang berusia 11 tahun, mengatakan: "Saya mengerjakan PR saya saat malam hari atau saat larut malam. Pekerjaan di kebun tidak sulit tetapi kadangmelelahkan. Pekerjaan membuang cabang adalah pekerjaan yang paling sulit karena cabang memiliki duri. Punggung saya sakit ketika saat saya memakai gerobak dorong. Saya telah bertemu mandor hampir setiap minggu”.109 O, yang bekerja sebagai pemanen di salah satu perusahaan pemasok Wilmar berkata pada peneliti bahwa anaknya telah membantunya bekerja di pagi hari selama dua tahun terakhir. Anaknya putus sekolah setelah sampai di kelas delapan untuk membantunya bekerja. Anak-anaknya yang lebih muda yang berusia antara 10 dan 12 tahun pergi bersekolah saat pagi dan siangnya kemudian membantu istrinya, yang bekerja di bagian pemeliharaan, selama lima jam untuk memenuhi target hariannya. Mereka membantunya setiap hari untuk mengerjakan pekerjaan seperti memotong rumput. O mengatakan: "Perusahaan senang jika kami membawa anak-anak ke kebun karena mereka dapat mengumpulkan buah yang jatuh. ... Sang... manajer ... datang bulan ini dan ia melihat saya bekerja dengan anak-anak saya dan lalu berkata ‘bagus kalau kamu membawa anak-anakmu untuk membantumu”.110 Beberapa pemanen enggan mengakui bahwa mereka dibantu anak-anaknya. P, pemanen yang bekerja untuk salah satu anak perusahaan Wilmar, mengatakan bahwa ia membawa empat orang anaknya yang berusia antara 5-8 tahun sekali atau dua kali dalam satu bulan. Ia mengatakan anak-anaknya bermain dengan buah yang jatuh meskipun rekan-rekannya mengatakan bahwa P membawa anak-anaknya secara teratur untuk membantunya mengumpulkan buah yang jatuh.111

D, lokasi dan tanggal dirahasiakan demi keselamatan. E, lokasi dan tanggal dirahasiakan demi keselamatan. J, lokasi dan tanggal dirahasiakan demi keselamatan. M, lokasi dan tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas. O, lokasi, tanggal dan nama perusahaan dirahasiakan demi keselamatan. P dan pekerja lainnya, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas.



Pekerja lain yang diwawancarai oleh Amnesty International menegaskan bahwa bahwa mereka ada di lokasi saat staf bagian pengawasan serta pihak manajemen berkunjung dan melihat anak-anak yang bekerja satu bagian dengan orang tua mereka lantas para staf ini tidak mengambil tindakan apapun. B, yang bekerja sebagai pengawas pada salah satu perusahaan pemasok Wilmar, mengatakan: "Dalam hampir setiap perkebunan, anak-anak membantu orang tua melakukan pekerjaan mereka, setiap hari. Mereka tidak dibayar tetapi mereka membantu orang tua mereka. Saya di perkebunan ... dan masih ada anak-anak membantu orang tua mereka memanen ... Seorang pekerja dibantu oleh anaknya yang berusia 10 tahun ... Si anak itu tidak bersekolah ... Mandor tahu bahwa si anak membantu orang tuanya.”112 Seorang perempuan yang bekerja di bagian pemeliharaan tanaman pada salah satu perusahaan pemasok Wilmar lainnya mengatakan bahwa ia melihat seorang anak berusia 14 tahun tengah membantu pemanen lain saat ia sedang membantu suaminya yang merupakan seorang pemanen saat di sore hari. R, yang bekerja sebagai pemanen pada salah satu anak perusahaan Wilmar berkata pada peneliti: "Setiap hari, ada [dua atau tiga] pekerja [di unit saya] membawa anak-anak mereka [menurut perkiraannya, anak-anak ini berusia sekitar 17 tahun] bahkan di pagi hari, meskipun mereka tidak ikut pengarahan pagi. Jika ada tamu, mereka diberitahu oleh mandor untuk menyembunyikan diri mereka. Salah seorang asisten pernah melihat anak-anak ini tetapi ia pura-pura tidak tahu. Saya ada di lokasi ketika seorang asisten datang dan melihat anak-anak bekerja dengan orang tua dan lalu ia tidak mengatakan apa-apa. Ada beberapa papan peringatan di perkebunan ini yang mengatakan bahwa anak-anak tidak boleh bekerja.”113 Seorang pemanen di salah satu anak perusahaan Wilmar lain juga mengatakan bahwa teman-temannya membawa anak-anaknya pada hari-hari kerja untuk membantu mengumpulkan buah-buahan yang jatuh. Ia berkata bahwa ia melihat orang membawa anak-anaknya untuk membantu mereka tiap akhir pekan. Ia juga menyatakan bahwa para mandor dan asisten lapangan melihat anak-anak itu bekerja tapi mereka tidak mengatakan apa-apa.114

dan jika terjadi kecelakaan, maka perusahaan tidak akan bertanggung jawab. G juga mengatakan bahwa perusahaan tidak meminta pekerja agar membawa istri atau anak-anak mereka, tetapi perusahaan juga tidak menghentikan pekerja yang membawa anak istrinya. Ia mengatakan bahwa istrinya yang bekerja sebagai buruh harian lepas di bagian pemeliharaan tanaman telah membantunya mengumpulkan buah yang jatuh tapi ia tidak membawa putrinya untuk bekerja karena pekerjaan di kebun ia anggap berbahaya.115

G, seorang pemanen yang dipekerjakan oleh salah satu anak perusahaan Wilmar berkata pada para peneliti bahwa ia mendengar seorang mandor memberitahu pekerja bahwa perusahaan tidak memperbolehkan pekerja untuk membawa anak-anak di bawah usia minimum ke kebun

Wilmar menanggapi Amnesty International dan berkata: "Pekerja anak tidak memiliki tempat dalam operasi Wilmar, dan merupakan persyaratan mutlak bagi perusahaan pemasok kami". Wilmar menunjukkan "kurangnya akses ke pendidikan dan perawatan anak adalah salah satu alasan

112. 113. 114. 115.

Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara

Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty

International International International International

dengan dengan dengan dengan

39

Anak-anak berusia hingga delapan tahun yang bekerja di perkebunan yang dimiliki dan dioperasikan oleh anak perusahaan dan pemasok Wilmar berada jauh di bawah usia minimum kerja di Indonesia. Dari lima anak yang diwawancarai Amnesty International telah memulai bekerja di perkebunan saat sebelum mereka berusia 15 tahun. Amnesty International juga diberitahu mengenai keberadaan anak-anak lain berusia di bawah dan di atas 15 tahun yang bekerja di perkebunan. Anak-anak yang saat ini berusia antara 15 sampai 18 tahun tidak boleh terlibat dalam pekerjaan di perkebunan karena adanya bahaya dan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan anak-anak ini. Pekerjaan yang dilakukan di perkebunan kelapa sawit benar-benar tidak dapat dianggap termasuk dalam pengecualian bagi pekerjaan ringan untuk anak-anak berusia 13 sampai 15 tahun berdasarkan Pasal 69 UU Ketenagakerjaan. Keterlibatan anak-anak bertentangan dengan hukum Indonesia dan hak asasi manusia internasional, termasuk larangan keterlibatan anak-anak di bawah usia 18 dalam bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, serta kebijakan perusahaan Wilmar sendiri.

TANGGAPAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN KEPADA AMNESTY INTERNATIONAL Amnesty International mengirimkan surat kepada Wilmar berserta ketiga pemasoknya dan menyampaikan ringkasan temuannya secara terperinci. Hanya Wilmar dan TSH Resources, perusahaan induk SPMN yang menanggapi.

B, lokasi, tanggal dan nama perusahaan dirahasiakan untuk keselamatan. R, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. para pekerja, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas. G, Sumatera Utara, Oktober 2015.



utama mengapa hal ini terjadi" dan Wilmar berinvestasi dalam hal penyediaan pendidikan dasar serta fasilitas perawatan anak. Wilmar menyatakan bahwa pengawas perkebunan dan manajer telah memasang papan peringatan yang berisi larangan pada pekerja anak, dan melakukan patroli rutin untuk memantau keberadaan pekerja anak. "Saat kehadiran anak terdeteksi, khususnya pada saat liburan sekolah ketika beberapa pekerja membawa anak-anak mereka ke perkebunan karena tidak ada yang menjaga anak-anak mereka di rumah, peringatan keras telah diberikan kepada para pekerja untuk tidak membawa anak-anak ke tempat kerja. Tindakan disipliner akan diambil terhadap pelanggar yang mengulanginya.”116 Tanggapan Wilmar pada Amnesty International sepenuhnya mengabaikan praktik bisnis Wilmar dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi yang menyebabkan adanya pekerja anak di perkebunannya. Wilmar tidak mengakui adanya dampak dari rendahnya tingkat upah minimum, dikombinasikan dengan penggunaan target dan hukuman untuk tugas-tugas tertentu, yang merupakan faktor penyebab orang tua membawa anak-anaknya untuk membantu mereka. Wilmar alih-alih mencoba untuk melimpahkan tanggung jawab hanya pada orang tua, laki-laki dan perempuan, yang bekerja untuk Wilmar dengan bayaran yang rendah dan dengan ancaman kehilangan upahnya jika target kerja tidak terpenuhi. Tanggapan Wilmar juga tidak mengakui bahwa staf pengawas turut membolehkan para pekerja anak terus bekerja dan perusahaan juga telah mendapatkan manfaat dari hasil kerja yang telah dilakukan para pekerja anak.

Wilmar seharusnya tidak menghukum orang tua atas kegagalan perusahaan itu sendiri. Perusahaan perlu bertanggung jawab atas tindakan dan kelalaiannya sendiri dan mengatasi faktor-faktor penyebab sehingga orang tua tidak perlu membawa anak-anak mereka untuk turut bekerja demi mendapatkan uang yang cukup bagi keluarga. TSH Resources, perusahaan induk SPMN, adalah satusatunya di antara perusahaan pemasok Wilmar, yang memberikan tanggapan pada Amnesty International. Perusahaan ini menyatakan bahwa hanya tenaga kerja yang berusia di atas 18 tahun ke atas yang dipekerjakan, bahwa ada pengawasan sehari-hari untuk memastikan bahwa tidak ada anak-anak bekerja di lapangan, dan bahwa larangan ini juga dikomunikasikan secara teratur saat pengarahan pagi.117 TSH Resources tidak membahas bukti yang disajikan oleh Amnesty International.

POTENSI PELANGGARAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN Amnesty International mengajukan bukti yang terdokumentasi bahwa ada anak-anak di bawah usia 15 tahun bekerja di perkebunan milik PT Daya Labuhan Indah, PT Perkebunan Milano, PT Abdi Budi Mulia, PT Sarana Prima Multi Niaga, dan PT. Hamparan Masawit BangunPersada. Praktik kerja perusahaan-perusahaan ini khususnya dalam hal penggunaan target tinggi serta adanya hukuma telah mengakibatkan adanya pekerja anak. Amnesty Internationaljuga mendokumentasikan bukti

Usaha yang dilakukan Wilmar untuk mencoba melimpahkan tanggung jawab perusahaan untuk mencegah adanya pekerja anak di perkebunannya kepada orang tua bertentangan dengan standar internasional tentang bisnis dan hak asasi manusia yang mewajibkan perusahaan untuk mengenali dampak dari praktik bisnis mereka. Usaha ini juga menunjukkan kurangnya niat Wilmar untuk bertindak bahkan saat dihadapkan pada bukti.

bahwa staf pengawas menyadari adanya pekerja anak.

Terlepas dari upaya untuk membingkai ulang masalah ini, bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Amnesty International menunjukkan bahwa Wilmar Group bertanggung jawab atas keterlibatan anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk pekerja anak di perkebunan milik Wilmar Group.

bukti yang menunjukkan bahwa mereka tidak bekerja.

116. 117. 118. 119.

Adanya pekerja anak ini bertentangan dengan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melarang 'pengusaha' untuk mempekerjakan anak-anak (di bawah usia 18 tahun menurut Undang-Undang dan di bawah usia 15 tahun menurut Keputusan Menteri118). Ketentuan Pasal 73 ini menunjukkan bahwa hubungan kerja harus diasumsikan jika anak-anak ditemukan di tempat kerja kecuali ada Perusahaan-perusahaan ini diduga melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 185 UU Ketenagakerjaan.119 Perusahaanperusahaan ini juga mungkin telah melanggar Pasal 74 karena keterlibatan anak-anak di bawah usia 18 tahun di

Surat Wilmar International kepada Amnesty International, per tanggal 17 Oktober 2016. Tanggapan TSH Resources Berhad kepada Amnesty International, diterima pada 18 November 2016. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 235/2003. Pasal 185 menyatakan “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam” Article 68: “dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimum Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah)” [US$7.369 – US$29.451].



pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan

mendefinisikan tanggung jawab 'pengusaha' yang dapat

mereka dan perusahaan-perusahaan tersebut telah

menjadi individu, kemitraan atau perusahaan, yang

melakukan suatu kejahatan berdasarkan Pasal 183 UU

didefinisikan sebagai setiap bentuk usaha yang

Ketenagakerjaan

mempekerjakan pekerja.121 Pelanggaran didefinisikan

.

120

41

sebagai 'barang siapa melanggar' ketentuan tertentu di Suatu badan hukum perusahaan dapat dikenakan pidana

bawah Undang-Undang dan karenanya mencakup individu

di bawah hukum yang ada di Indonesia meskipun KUHP

pengusaha maupun individu bisnis.122 Sehingga sebuah

(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) yang ada hanya

perusahaan dapat dikenakan pidana di bawah Undang-

mencakup individu. Undang-undang Ketenagakerjaan

Undang Ketenagakerjaan.

HAK DI TEMPAT KERJA Pasal 7 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial ,dan Budaya menjamin hak semua orang untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Hak-hak ini antara lain meliputi: • • • • • •

Remunerasi yang memberikan upah yang adil bagi seseorang; Remunerasi yang sama untuk pekerjaan yang bernilai sama, tanpa diskriminasi; Remunerasi yang memberikan kehidupan yang layak bagi semua pekerja dan keluarga mereka; Keamanan serta kesehatan kondisi kerja; Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi, tanpa adanya pertimbangan apapun selain senioritas dan kemampuan; dan Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar dan liburan dengan gaji berkala, serta remunerasi untuk hari libur umum.

Hak ini juga dijamin di bawah berbagai Konvensi yang diadopsi oleh ILO yang menetapkan standar terperinci sehubungan dengan upah minimum, kesehatan dan keselamatan kerja, jam kerja dan istirahat, kerja paruh waktu, perlindungan saat kehamilan, dan lain-lain.123

PEMBAYARAN DI BAWAH UPAH MINIMUM DAN PENOLAKAN PEMBAYARAN SECARA SEMENAMENA

Pasal 17 dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7/2013 mengatur bahwa pekerja yang dengan upah borongan tidak boleh mendapatkan bayaran di bawah upah minimum harian atau bulanan yang berlaku. Seperti dijelaskan sebelumnya, SPMN, salah satu perusahaan pemasok Wilmar, beralih pada sistem kerja dengan pemupah borongan mulai tahun 2014. Ini berarti karyawan SPMN

Kebijakan perusahaan Wilmar menjelaskan perusahaan serta

hanya dibayar secara pro rata untuk pekerjaan yang mereka

perusahaan pemasok/sub-kontraktor harus menjamin semua pekerja

lakukan seperti pemanenen tandan buah segar atau

dibayar upah yang sama dengan atau melebihi standar upah minimum.124

penyemprotan bahan kimia.125 Untuk beberapa jenis

120. Pasal 183 menyatakan: “(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).” 121. Pasal 1(5) (6) dan (15). Pasal 1(4) mendefinisikan pemberi kerja sebagai "orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.” 122. Sebagai contoh lihat Pasal 185, dijabarkan di atas. 123. Ini termasuk, menyebut beberapa diantaranya: Konvensi Keselamatan dan Kesehatan di sektor Agraria (the Safety and Health in Agriculture Convention), 2001 (No, 184), Kovensi Sistem Penentuan Upah Minimum (Minimum Wage-Fixing Machinery Convention), 1986 (No. 26), Konvensi Penentuan Upah Minimum (Minimum Wage Fixing Convention), 1970 (No. 131), Konvensi Kerja Paruh Waktu (Part-Time Work Convention), 1994 (No. 175), dan Konvensi Perlindungan Ibu Hamil (Maternity Protection Convention) 2000 (No. 183). 124. Wilmar International, No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy, 5 Desember 2013. 125. Wawancara Amnesty International dengan pekerja, Kalimantan Tengah, Februari and November 2015. Amnesty International mendapatkan salinan surat edaran, per tanggal 12 June 2014, dari Asisten General Manager yang menyatakan upah pekerja dibayar berdasarkan kerja menaburkan pupuk, mengangkut tandan buah segar dan perawatan.



pekerjaan, pekerja SPMN masih menerima upah harian

Kenyataan ini dikonfirmasi oleh pekerja bidang pemeliharaan

tetap. H, seorang pekerja tetap di unit pemeliharaan

lain yang menggambarkan bagaimana mereka dibayar di

tanaman SPMN mengatakan pada peneliti Amnesty

bawah upah minimum harian atau bulanan ketika mereka

International bahwa sebelum tahun 2014 ia dibayar sesuai

tidak bisa memenuhi target.128 F, adalah seorang pekerja

upah minimum bulanan provinsi Kalimantan Tengah. Ia tidak ditugaskan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu dan mandor akan menunjukkan padanya tugas apa yang perlu ia lakukan pada hari itu, mulai

tetap SPMN yang bekerja di bagian pemeliharaan tanaman. Ia menggambarkan bagaimana ia hanya dibayar Rp 1,6 juta per bulan karena ia kerap tidak bisa memenuhi targetnya. Ini berarti bahwa F dibayar Rp 500.000 lebih rendah dari upah minimum bulanan provinsi Kalimantan Tengah,

mengumpulkan buah yang jatuh hingga menyemprotkan

meskipun dia bekerja penuh selama sebulan. F juga

bahan kimia atau menyebarkan pupuk. Karena sistem

menjelaskan bagaimana ia harus mencari air untuk

telah berubah, ia menggambarkan bagaimana ia mendapat

dicampur ke dalam bahan kimia untuk menyemprot tanaman

di bawah upah minimum harian saat dia ditugaskan untuk

(pekerja diberikan bahan kimia dalam botol kecil tapi

mengumpulkan buah yang jatuh. Ia diberikan target untuk

harus menemukan air sendiri sebagai campuran bahan

mengumpulkan 24 karung berisi buah yang jatuh dengan bayaran Rp 84.116. Ia berkata: "ketika saya mengambil buah yang jatuh, maksimal saya hanya bisa mengumpulkan 18 kantong jadi saya hanya dibayar Rp 3.300126 per kantong.

kimia tersebut). Ia mengambil air dari parit di ladang, dan ia menghadapi kesulitan untuk menemukan air ketika musim kering. F berjuang untuk bertahan hidup dengan gaji yang didapat dan ia harus mengambil pekerjaan tambahan. F mengatakan bahwa: "Biasanya saya menghabiskan lebih

... Sangat sulit bagi saya untuk mengumpulkan satu

banyak, sekitar Rp 500.000 atau Rp 600.000129 untuk

karung penuh buah yang jatuh. ... Punggung bawah saya

makan, sisanya saya habiskan untuk biaya pendidikan

sakit saat saya harus membungkuk untuk mengambil buah

anak bungsu saya. Gaji saya sekarang tidak lagi cukup

yang jatuh". Meskipun bekerja sehari penuh, ia hanya

bagi saya dan keluarga jadi saya mengambil pekerjaan

dibayar Rp 59.400 (US $ 4), jauh di bawah upah

sampingan seperti mencuci dan memasak untuk keluarga

minimum harian Rp 84.116 (US $ 6) pada tahun 2015.127

lain. Saya juga melakukan praktik pijat sehingga saya bisa mendapatkan cukup uang untuk hidup selama satu bulan.130 PT Hamparan, bagian dari BEST Group yang memasok Wilmar, juga membayar pekerja dalam pemeliharaan tanaman melalui sistem upah borongan dimana pekerja dibayar pro rata untuk pekerjaan yang mereka selesaikan. P adalah seorang buruh harian lepas di bagian pemeliharaan tanaman di PT Hamparan. Ia mengatakan pada peneliti: "Per hari saya harus mengerjakan lima sampai enam blok. Jika saya tidak memenuhi target, maka hari tersebut tidak akan dihitung sebagai hari kerja dan saya hanya mendapatkan Rp 9.000 – Rp 10.000 untuk satu harinya. Saya tidak pernah memenuhi target, jadi saya paling cuma mendapatkan Rp 600.000 pada bulan tersebut." P dibayar Rp 10.000 (US $ 0.7) ketika ia tidak memenuhi targetnya meskipun upah minimum harian adalah Rp 84.116 (US $ 6) pada

Pekerja-pekerja perempuan yang bekerja sebagai pekerja borongan bagi sebuah perusahaan pemasok Wilmar. Nama perusahaan dan tempat dirahasiakan untuk keselamatan. © Nama dirahasiakan

126. 127. 128. 129. 130.

tahun 2015. Pekerja lain juga menegaskan upah yang dibayarkan PT Hamparan bagi pekerja bagian pemeliharaan tanaman sangatlah rendah, jauh di bawah upah minimum

US$ 0.2. Wawancara Amnesty International dengan H, Kalimantan Tengah, November 2015. Wawancara Amnesty International dengan workers, Kalimantan Tengah, Februari and November 2015. US$37 – US$44. Wawancara Amnesty International dengan F, Kalimantan Tengah, November 2015.



yang berlaku di provinsi Kalimantan Tengah.131 Kasus-kasus ini menggambarkan target tidak realistis yang ditetapkan PT Hamparan membuat pekerja rentan menghadapi pelanggaran seperti upah jauh di bawah upah minimum. Pekerja SPMN dan PT Hamparan menggambarkan bagaimana mereka tidak dibayar sama sekali atau hanya dibayar setengah hari untuk pekerjaan yang mereka lakukan jika terjadi hujan pada waktu tertentu dalam sehari. Hal ini tampaknya terjadi karena hujan dianggap membersihkan atau mencairkan bahan kimia yang telah semprotkan pada tanaman dan kebijakan ini tampaknya akan diberlakukan pada pekerja yang tidak bisa memenuhi target atau tidak melakukan pekerjaan sama sekali. H yang bekerja di SPMN mengatakan: "Pengarahan pagi dilakukan pada pukul lima pagi dan kami mulai bekerja pada pukul enam pagi. Jika turun hujan pada pukul sepuluh pagi atau setelahnya, maka kami akan dibayar untuk apa yang telah kami lakukan. Dan jika turun hujan sebelum waktutersebut, maka kami tidak akan dibayar”. Amnesty International diberitahu oleh para pekerja dan staf pengawas bahwa adalah tugas asisten lapangan untuk memutuskan apakah pekerja dibayar atau tidak pada saat turun hujan. Jadi misalnya, F yang bekerja di SPMN berkata pada peneliti bahwa ia dibayar upah kerja setengah hari saat turun hujan tapi H dan pekerja lainnya mengatakan bahwa mereka tidak dibayar sama sekali.132 ILO memberikan penekanan: "Agar adil dan efektif, sistem upah borongan harus transparan, memberikan penghargaan pada pekerja sesuai dengan kesulitan dan kualitas pekerjaan mereka, dan memastikan bahwa pekerja termotivasi untuk mendapatkan bayaran yang secara substansial lebih dari upah minimum. Jika mayoritas pekerja tidak berhasil memeroleh upah minimum, berarti tingkat upah borongan diatur terlalu rendah, dan usaha para pekerja dihargai terlalu rendah.”133 Tingkat upah borongan SPMN dan PT Hamparan ditetapkan pada tingkat yang membuat pekerja mendapat bayaran di bawah upah minimum, yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 17 Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 7/2013. Isu-isu ini tidak asing lagi bagi SPMN dan PT Hamparan atau hanya berhubungan dengan penggunaan sistem upah borongan oleh dua perusahaan tersebut. Praktek pada beberapa anak perusahaan dan pemasok Wilmar lainnya

43

juga berakibat pada para pekerja lepas yang dibayar sewenang-wenang. Para pekerja perempuan di bagian pemeliharaan tanaman di ABM, salah satu perusahaan pemasok Wilmar di Sumatera Utara, menggambarkan bagaimana mereka tidak dibayar sama sekali jika mereka tidak memenuhi target mereka, jika turun hujan atau jika peralatan yang mereka gunakan mengalami kerusakan di beberapa titik saat jam kerja. Z, yang bekerja sebagai buruh harian lepas di ABM, mengatakan kepada Amnesty International bahwa ia harus pulang tanpa menerima upah harian saat penyemprot yang ia gunakan rusak setelah dipakai menyemprot sebanyak 4 sampai 5 tangki. Ia tidak menerima bayaranatas pekerjaan yang telah ia lakukan dan ia justru disuruh pulang. Z mengatakan: "Keadaan seperti ini terjadi satu sampai dua kali dalam sebulan. Saat hujan, penyemprot tidak bekerja dengan baik dan setelah saya pakai menyemprot enam sampai tujuh tangki, dan kemudian penyemprot itu rusak. ... Saya merasa kesal dan patah hati karena saya telah bekerja sedemikian keras”.134 J, perempuan lain yang merupakan buruh harian lepas pada bagian pemeliharaan tanaman di ABM, mengatakan: "Jika hujan turun pukul 10:00 maka saya disuruh pulang dan saya tidak mendapatkan bayaran untuk hari itu. ... Jika saya tidak dapat mencapai target saya, maka tidak ada gaji." Menurut J, rata-rata selama enam tahun terakhir, setidaknya ada dua sampai tiga hari per bulan di mana ia bekerja tetapi tidak dibayar. J mengatakan kondisi ini bisa meningkat lebih serius menjadi dua sampai tiga hari per minggu saat musim hujan di mana ia hanya dibayar atas pekerjaan yang ia lakukan jika hujan turun setelah pukul 10:30.135 Para pekerja bagian pemeliharaan tanaman di PT Milano, anak perusahaan Wilmar di Sumatera Utara, juga mengatakan kepada para peneliti bahwa mereka tidak dibayar atas pekerjaan yang mereka lakukan jika turun hujan sebelum atau pada pukul 09:00. U, seorang buruh harian lepas, mengungkapkan pada peneliti Amnesty International: "Jika saya telah menyemprot dan hujan datang sebelum 09:00, maka saya tidak akan dibayar. ... Jika hujan turun pada pukul 09:00 sampai 12:00, maka mereka akan membayar saya tapi saya harus datang lagi hari esoknya dan lalu mengulang pekerjaan tersebut. Jika Anda tidak datang, Anda tidak akan dibayar." U lalu bertanya peneliti, "ketika kita bekerja selama satu atau dua jam, apakah kita harus

131. Wawancara Amnesty International dengan P dan pekerja lainnya, Kalimantan Tengah, Februari and November 2015. 132. Wawancara Amnesty International dengan pekerja, Kalimantan Tengah, November 2015. 133. ILO, Minimum Wage Policy Guide, undated, hlm. 10, tersedia pada: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/genericdocument/wcms_508526.pdf (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016). 134. Wawancara Amnesty International dengan Z, Sumatera Utara, Oktober 2015. 135. Wawancara Amnesty International dengan J, Sumatera Utara, Oktober 2015.



dibayar? Kami tidak tahu apa-apa, kami hanya pekerja.”136 Sebagaimana dicatat dalam contoh sebelumnya, Amnesty International mendokumentasikan keadaan di mana para pekerja PT Daya Labuhan Indah tidak dibayar atas pekerjaan harian yang mereka lakukan jika mereka tidak bisa memenuhi target untuk satu hari. Mereka harus menyelesaikan suatu pekerjaan pada hari berikutnya dan hanya dibayar untuk satu hari meskipun mereka telah bekerja selama dua hari, sehingga secara efektif mereka kehilangan upah minimum sebanyak satu hari.

TANGGAPAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN KEPADA AMNESTY INTERNATIONAL Amnesty International mengirimkan surat kepada Wilmar serta ketiga perusahaan pemasok dan menyajikan ringkasan temuan secara rinci. TSH Resources, perusahaan induk SPMN, dan Wilmar memberikan tanggapan. TSH Resources, perusahaan induk SPMN, adalah satusatunya perusahaan yang memberikan tanggapan pada Amnesty International. TSH menyatakan: "a. Sistem pembayaran borongan telah dilaksanakan sejak tahun 2011. Sistem ini adalah praktek umum di sebagian besar industri kelapa sawit tetapi satu-satunya yang menjadi pembeda adalah unit pengukuran b. Tujuan sistem upah borongan adalah untuk menghilangkan pemborosan serta untuk menghargai kinerja pekerja. Sebagai imbalannya, pekerja memiliki kesempatan untuk mendapatkan lebih atau di atas upah minimum. c. Untuk menentukan tingkat

upah borongan yang ditargetkan dalam jangka waktu jam kerja yang ditetapkan yaitu 7 jam, maka pengamatan pada gerak pekerja dan catatan produktivitas sehari-hari turut menjadi pertimbangan ... Upah borongan juga ditinjau dan diubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan upah minimum nasional. f. Upah minimum dipantau dan diperiksa setiap bulan. Pekerja yang tidak bisa memenuhi batas upah minimum akan dikonsultasikan. Alasan tidak mencapai upah minimum juga akan dicatat. g. Dalam kasus di mana pekerja tidak bisa mencapai upah minimum karena keadaan yang tidak terkendali misalnya karena hasil panen yang rendah atau cuaca yang buruk, maka biasanya pihak Manajemen lah yang akan menentukan pemenuhan bayaran bagi para pekerja.”137 Tanggapan yang dilontarkan oleh TSH Resources nampaknya mengakui adanya beberapa karyawan yang tidak mencapai upah minimum. Tanggapan TSH Resources juga menunjukkan bahwa ketika seorang pekerja belum mampu untuk mendapatkan upah minimum dengan sistem upah borongan, karena keadaan di luar kuasa mereka seperti hasil panen rendah atau cuaca buruk, mereka tidak akan dibayar dengan upah minimum harian secara otomatis. Sebaliknya, manajemen akan menentukan berapa banyak uang yang bisa mereka dapatkan. Investigasi Amnesty International menemukan bahwa tingkat upah borongan yang ditetapkan oleh SPMN membuat para pekerjanya berusaha untuk memenuhi target yang sangat tinggi demi mendapatkan upah minimum, dan menghadapkan para pekerja ini pada resiko tidak mendapatkan bayaran sesuai upah minimum, bahkan ketika mereka telah bekerja sehari penuh atau selama satu bulan.

Satu dari para pemanen yang diwawancarai oleh Amnesty International. © Amnesty International

136. Wawancara Amnesty International dengan U, Sumatera Utara, November 2015. 137. Tanggapan TSH Resources kepada Amnesty International, per tanggal 22 November 2016.



45

PENILAIAN INTERNAL WILMAR MENGENAI ISU TENAGA KERJA DI PT MILANO DAN PT DAYA LABUHAN INDAH Wilmar memberikan informasi pada Amnesty International dalam surat mereka kedua bahwa: "Pada bulan Agustus 2016, kami telah disadarkan bahwa ada masalah ketenagakerjaan di perkebunan yang sama dengan perkebunan yang tercantum dalam surat Anda, dan kami telah memulai proses kajian internal yang hingga kini masih berlangsung." Surat Wilmar juga mencantumkan waktu peninjauan yang menunjukkan bahwa penyelidikan mengenai praktek upah telah dilakukan oleh departemen sumber daya manusia sejak tanggal 12 Agustus hingga 2 September dan akan ada penilaian kedua untuk memeriksa perkembangan isu tersebut yang menurut rencana dilakukan pada November 2016. Wilmar secara jelas menunjukkan tempat-tempat yang akan dikunjungioleh tim internal Wilmar bersama BSR yang menurut rencana akan dilakukan pada bulan Desember 2016. Atas permintaan Amnesty International, Wilmar memberikan salinan laporan penyelidikan. Dokumen berjudul Laporan Penilaian Internal Mengenai Isu Hak Asasi Manusia dan Buruh di Sumatera Utara akan terbuka untuk umum.138 Laporan ini menyatakan bahwa penilaian tersebut dilakukan oleh empat orang staf Wilmar. Isu-isu yang akan diperiksa mencakup pembayaran upah yang tidak adil, upah yang kurang, pekerja anak, diskriminasi terhadap perempuan dan pekerja tidak tetap, penanganan bahan kimia berbahaya tanpa alat pelindung diri dan kurangnya akses pada air yang bisa dipindahkan. Amnesty International menghargai transparansi Wilmar yang membuka penilaian tersebut bagi masyarakat. Namun, dalam pandangan Amnesty International, fakta bahwa Wilmar perlu untuk melakukan penilaian internal mengenai pelanggaran langsung yang terkait dengan praktik dan isu-isu yang sepenuhnya di bawah kontrol perusahaan seperti upah, target, dan alat pelindung diri menunjukkan kegagalan perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia saat menjalankan perusahaan tersebut.

POTENSI PELANGGARAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN

harian dan mereka telah bekerja selama beberapa jam atau

Pasal 90 UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha membayar upah lebih rendah daripada upah minimum dan Tenaga Kerja Keputusan No. 7/2013 menjelaskan bahwa pekerja yang menggunakan sistem upah borongan tidak boleh dibayar di bawah upah minimum harian atau bulanan yang berlaku.

tidak mereka tidak mendapatkan upah minimum harian.

Amnesty International menemukan bukti bahwa PT Perkebunan Milano, PT Daya Labuhan Indah, PT Abdi Budi Mulia, PT Sarana Prima Multi Niaga, dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada tidak membayar pekerja sesuai upah minimum harian jika mereka tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh perusahaan atau jika pada suatu hari turun hujan pada waktu-waktu tertentu. PT Sarana Perdana Multi Niaga dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada menggunakan sistem upah upah borongan, yang membuat para pekerja menerima bayaran di bawah upah minimum harian saat mereka tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan perusahaan. Dalam situasi ini, para pekerja telah terdaftar untuk melakukan pekerjaan rutin

bekerja selama jam kerja mereka secara penuh, namun Karenanya, semua perusahaan tersebut mungkin telah melanggar Pasal 90 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang melarang pengusaha membayar upah lebih rendah dari upah minimum dan para perusahaan tersebut mungkin juga telah melakukan berdasarkan Pasal 185.139

Papan pengumuman pada perkebunan PT Hamparan. Salah satu menjelaskan bahwa anak-anak di bawah 17 tahun dilarang bekerja. © Amnesty International

138. Wilmar International, Internal Assessment Report on Human and Labour Rights Issues in Sumatera Utara, 16 September 2016, tersedia pada: www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2016/11/Internal-Assessment-Report-on-Human-and-Labour-Rights-Issues-in-North-Sumatra.pdf (diakses terakhir pada 22 November 2016). 139. Pasal 185 dijabarkan di atas.



Kopi dari sebuah slip gaji seorang pemanen yang bekerja di PT Milano, Sumatera Utara, Juli 2015. Upah yang dibawa pulang Rp 1.841.396. © Pribadi

Kopi dari sebuah slip gaji seorang pekerja harian lepas yang bekerja di PT Daya Labuhan Indah, Sumatera Utara. Upah yang dibawa pulang Rp 1.610.000 untuk bekerja selama 20 hari di September 2015. © Pribadi



47

Para pemanen yang bekerja di sebuah perusahaan pemasok Wilmar. Seperti hampir semua pemanen yang diwawancarai Amnesty International, ia bekerja untuk jam kerja yang panjang dan bergantung pada keluarganya untuk membantunya menyelesaikan pekerjaannya. © Amnesty International

SISTEM YANG TIDAK JELAS Para pekerja tidak mendapatkan rincian yang jelas mengenai gaji yang mereka terima berdasarkan target yang terpenuhi atau mengenai pemotongan gaji yang diberikan pada mereka. Para pekerja berulang kali mengatakan kepada Amnesty International bahwa sangat sulit bagi mereka untuk memahami bagaimana mereka dibayar karena slip gaji tidak menyertakan rincian berat buah yang telah mereka kumpulkan atau muat.140 Target bagi pemanen yang ditetapkan berdasar tahun penanaman pohon-pohon sawit dan juga berat rata-rata tandan buah. Misalnya, pada PT Milano, untuk pohon yang ditanam pada tahun 1986, para pemanen ditetapkan target untuk mengumpulkan 900 kilogram (kg) tandan buah segar per hari. Para pekerja mencoba untuk mengumpulkan 40 tandan buah segar setiap hari karena mereka diberitahu oleh mandor bahwa berat rata-rata setiap tandan buah segar adalah 22 kg. Namun, saat pihak perusahaan menimbang berat buah setelah dikumpulkan, muncul berat rata-rata sebesar 21 kg. Seorang pekerja, yang mungkin berpikir bahwa ia telah memenuhi targetnya dengan mengumpulkan 40 tandan buah segar setiap hari akhirnya tahu kalau ia belum memenuhi target sebagaimana menurut perhitungan perusahaan ia hanya mampu mengumpulkan 840 kg per hari. Maka dari itu, pekerja ini masih memiliki kekurangan 1.500 kg dari target bulanan (yang 900 kg x 25 hari), namun jumlah berat buah yang ia kumpulkan dan perhitungannya tidak dicantumkan dalam slip gajinya. Bagi pekerja lepas di beberapa perusahaan, slip gaji mereka bahkan bisa lebih sederhana dan hanya menunjukkan jumlah hari di mana mereka dibayar. Beberapa pekerja lepas juga mengatakan bahwa mereka tidak memiliki kontrak atau surat konfirmasi atas pekerjaan mereka. Mereka bahkan tidak menerima slip gaji.

140. PT Daya Labuhan Indah mempunyai praktik yang lebih baik terkait hal ini karena walau informasi tidak tertulis di slip gaji, pemanen mengatakan pada Amnesty International mereka diperbolehkan melihat catatan di buku mandor yang mencatat jumlah tandan buah segar yang dikumpulkan, berat dari yang dikumpulkan dan berat rerata bulanan dari buah tersebut.



BATAS JAM KERJA DAN LEMBUR Menurut kebijakan perusahaan Wilmar, perusahaan berikut pemasoknya/ sub-kontraktor harus memastikan bahwa para pekerjanya tidak bekerja lebih dari enam puluh (60) jam per minggu, termasuk lembur; bahwa jam lembur dikerjakan atas dasar sukarela; dan bahwa pekerja memiliki setidaknya satu hari libur dalam tujuh hari.141

KERJA MELAMPAUI BATAS JAM KERJA Pada semua anak perusahaan Wilmar serta perusahaanperusahaan pemasok yang diselidiki oleh Amnesty International, para pemanen bekerja selama dalam durasi waktu yang lama, melebihi batas 40 jam per minggu yang ditetapkan oleh hukum Indonesia.142 Pemanen mulai bekerja antara 05:30 hingga 06:20. Mereka juga harus menghadiri apel pagi, di mana mereka diberi pengarahan oleh mandor dan asisten lapangan, sebelum mereka berangkat ke wilayah kerja mereka di mana mereka memanen buah sawit. Para pemanen ini bekerja enam hari selama seminggu, yang jika mengacu pada peraturan hukum maka berarti jika mereka mulai bekerja pada 06:00, mereka hanya perlu bekerja tujuh jam setiap harinya dan mereka bisa berhenti bekerja pada pukul 13:00 (jika tidak ada istirahat apapun). Namun perusahaan menghitung jam kerja para pemanen ini dimulai pada saat mereka sampai di wilayah kerja mereka dan bukan dimulai pada saat pengarahan pagi, meskipun kehadiran di apel tersebut adalah persyaratan wajib. Oleh karena itu, jam kerja resmi dianggap mulai pukul 07:00 hingga 14:00 bagi pemanen yang bekerja di anak perusahaan Wilmar di Sumatera Utara. Para pekerja di perusahaan pemasok mengatakan bahwa mereka mulai bekerja lebih awal; pengarahan pagi mereka dimulai pada pukul 05:30. Pada musim panen raya saat musim penghujan, para pekerja akan bekerja selama berjam-jam untuk berupaya mendapatkan bonus. Di musim tatkala produksi buah kurang, terutama saat musim kemarau, pekerja bekerja lebih lama lagi demi memenuhi target mereka, namun mereka tidak mendapatkan banyak uang. Pemanen yang bekerja di anak perusahaan Wilmar di Sumatera Utara disebutkan bekerja antara 10 hingga 11 jam per hari, sedangkan pemanen yang bekerja untuk pemasok Wilmar di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah disebutkan bekerja antara 10 hingga 12 jam per hari.143 Durasi jam kerja yang panjang menjadi kekhawatiran

141. 142. 143. 144.

utama karena mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukanoleh para pemanen tersebut adalah pekerjaan fisik dan adanya risiko cedera muskuloskeletal.144

PERUSAHAAN MENGABAIKAN PERATURAN MENGENAI KERJA LEMBUR Pemanen yang bekerja di SPMN, salah satu pemasok Wilmar, mengatakan kepada peneliti bahwa mereka biasanya bekerja tujuh hari seminggu saat musim produksi buah rendah demi memenuhi target mereka. Para pemanen ini dibayar dengan menggunakan sistem upah borongan untuk tandan buah segar yang mereka kumpulkan. N mengatakan bahwa para pemanen biasanya bekerja 11 atau 12 jam setiap hari dan ia juga menyoroti rendahnya bayaran dari perusahaan. Untuk pohon-pohon sawit yang ditanam pada tahun 2005, seorang pemanen dibayar Rp 52.000 (US $ 4) per satu ton tandan buah segar yang dikumpulkan dan meningkat menjadi Rp 70.000 (US $ 5) per satu ton untuk buah-buahan dari pohon yang ditanam pada tahun 2007. Ini berarti bahwa pemanen harus mengumpulkan 1,5 ton buah yang mana merupakan jumlah yang sangat besar dari pohon yang ditanam pada tahun 2005 agar ia bisa menerima upah minimum harian. V mengatakan pada peneliti bahwa pemanen biasanya harus bekerja pada hari Minggu, yang berarti ia bekerja tujuh hari selama satu minggu, demi mendapatkan gaji minimum bulanan sebesar Rp 2,1 juta (US $ 155).145

Sistem kerja borongan bagi para pemanen di SPMN yang dibayar dengan per kg buah sawit yang mereka panen berdasarkan umur pohon yang ditanam. Para pemanen memerlukan 1,5 ton buah sawit yang dipanen dari pohon yang ditanam pada 2005 untuk memenuhi upah minimum per hari. © Pribadi

Wilmar International, No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy, 5 Desember 2013. Pasal 77, UU Ketenagakerjaan. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015. Sebagai contoh lihat, Y. Guan NG, et. al., ‘The prevalence of musculoskeletal disorder and association with productivity loss: A preliminary study among labour investing manual harvesting activities in palm oil plantations’, Industrial Health, Volume 52, 2014. 145. Wawancara Amnesty International dengan N dan V, Kalimantan Tengah, November 2015.



Para pemanen yang bekerja di PT Hamparan mengatakan bahwa mereka sering bekerja 11 sampai 12 jam untuk bisa mendapatkan Rp 80.000 (US $ 5,8). Para pemanen ini mengatakan pada peneliti bahwa mereka dulu bekerja pada hari Minggu dan mendapatkan bayaran untuk pekerjaan mereka di hari Minggu tersebut namun perusahaan telah mengubah kebijakannya pada bulan Januari 2015.146 Pemanen yang bekerja di PT Milano, anak perusahaan Wilmar di Sumatera Utara, ditawari untuk mendapatkan pembayaran tambahan yang disebut sebagai kontanan jika mereka bekerja di hari Minggu. Mereka dibayar Rp 40.000 (US $ 3) per satu ton tandan buah segar yang mereka kumpulkan dan uang kontanan ini bukanlah uang lembur. S adalah seorang pemanen di PT Milano. Ia berkata: “Saya bekerja sejak pukul 06:15 selama tujuh jam tapi jam kerja saya bergantung pada target, kadang-kadang saya bekerja sampai pukul 16:00 karena kita dipaksa untuk mendapatkan 60 TBS [tandan buah segar] per hari. Jika kami tidak bisa memenuhi target, maka buah jatuh kami [buah jatuh yang dikumpulkan oleh para pekerja] akan digunakan untuk menghitung target. ... Manajemen tidak menganggap pertambahan jam kerja saya sebagai kerja lembur. Manajemen memberitahu bahwa kami memiliki target 60 TBS dan kami tidak pernah mendapatkan catatan mengenai waktu kerja tambahan kami. ... Saya takut ketika saya tidak memenuhi sasaran maka mandor akan marah pada saya. Saya takut dipecat. Saya merasa ketika saya kehilangan bonus buah jatuh maka saya merasa seperti sedang dijajah. Saya bekerja keras untuk itu. Saya mandi keringat untuk itu. ... Jam kerja terpanjang saya bekerja adalah dari mulai pukul 06:15 sampai pukul 16:00 dengan istirahat 20 menit untuk makan siang. Saya seorang laki-laki yang sudah menikah, jadi betapa pun sulitnya, saya tetap harus melakukan pekerjaan ini. Saat bekerja di hari Minggu, saya mendapatkan Rp 50.000 untuk bekerja sepanjang hari - selama tujuh jam. Saya bekerja sejak pukul 08:00 hingga pukul 16:00. Saya tidak mendapatkan hari libur sebagai ganti kerja di hari Minggu tersebut. Perusahaan memaksa kami untuk mengambil buah jatuh [pada hari Minggu] tetapi kami tidak mendapatkan bayaran untuk itu. Bagi saya pribadi, saya ingin kesejahteraan yang lebih baik, saya ingin gaji yang layak. ... Saya ingin mendapatkan

146. 147. 148. 149. 150. 151.

49

kesejahteraan yang sama dengan orang yang bekerja di perusahaan lain. Sehingga di usia tua saya kelak, saya bisa melihat anak-anak saya mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dan tidak berakhir seperti saya”.147 S dibayar sesuai berat buah yang dikumpulkan dan ia digambarkan mendapat bayaran sekecil Rp 50.000 (US $ 3,7) untuk tujuh jam kerja di hari Minggu. Upah S di hari Minggu jauh lebih kecil dari upah yang ia terima sebagai bayaran lembur. Upah S di hari Minggu ini juga lebih rendah dari upah minimum harian. Hari Minggu adalah hari libur dalam satu pekan, menurut Menteri Transmigrasi dalam Surat Keputusan mengenai Kerja Lembur. Para pekerja seharusnya menerima dua kali gaji per jam untuk tujuh jam pertama dan tiga sampai empat kali gaji per jam untuk jam kedelapan dan kesembilan saat mereka bekerja di hari Minggu.148 Ini berarti bahwa para pekerja seharusnya menerima setidaknya dua kali upah minimum harian untuk bekerja di hari Minggu alih-alih menerima bayaran yang kurang dari upah minimum harian sebagaimana yang diterima oleh S. Seperti disebutkan sebelumnya, hukum Indonesia juga memiliki beberapa batasan pada kerja lembur. Setiap kerja lembur harus disepakati dengan pekerja secara tertulis, tidak boleh melebihi tiga jam dalam sehari atau 14 jam dalam sepekan dan pengusaha harus memberikan bayaran kerja lembur bagi para pekerjanya.149 Pengusaha diminta untuk memastikan bahwa para pekerja mendapatkan kesempatan untuk beristirahat secara cukup. Pengusaha juga harus menyediakan makanan dan minuman setidaknya sebesar 1.400 kalori jika kerja lembur dilaksanakan selama tiga jam atau lebih.150 Beberapa anak perusahaan dan perusahaan pemasok Wilmar tidak memberikan upah lembur bagi para pekerja pemanen untuk tambahan jam bekerja mereka selama seminggu. Perusahaan-perusahaan ini hanya mengandalkan sistem bonus. Untuk kerja lembur di hari Minggu, SPMN dan PT Milano memberikan bayaran sesuai dengan berat buah yang dikumpulkan dan tidak memberikan bayaran per jam sebagaimana diatur oleh hukum. Lembur tidak disetujui secara tertulis, pekerja tidak disediakan makanan atau minuman dan kerja lembur sering melebihi batasan 14 jam kerja, terutama saat para pekerja bekerja pada hari Minggu.151 Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/2004 mengatur bahwa pekerja yang bekerja berdasar sistem upah borongan

Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah, November 2015. Wawancara Amnesty International dengan S, Sumatera Utara, Oktober 2015. Pasal 11, Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor Kep.102/MEN/VI/2004 Tentang Waktu Kerja Lembur dan Upah Kerja Lembur. Pasal 78, UU Ketenagakerjaan. Pasal 6, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/2004. Pasal 7, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 102/2004. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015.



juga harus mendapatkan uang lembur. Upah bulanan bagi pekerja yang dibayar berdasar sistem upah borongan ditentukan berdasarkan upah rata-rata yang mereka terima selama 12 bulan sebelumnya dan rata-rata upah tersebut tidak boleh berada di bawah upah bulanan regional.152 Undang-undang Ketenagakerjaan mewajibkan majikan untuk memberikan periode istirahat dan cuti bagi pekerjanya berupa setengah jam masa istirahat setelah bekerja selama empat jam dalam sehari dan hari libur selama satu sampai dua dalam satu pekan berdasarkan apakah pekerja bekerja selama enam atau lima hari selama sepekan.153 Namun, para pekerja PT Milano dan SPMN yang bekerja di hari minggu tidak mendapatkan hari libur dan banyak pemanen mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka bekerja sampai tiga bulan tanpa hari libur saat musim panen raya.154 B, yang bekerja sebagai pemanen di PT Milano, mengatakan: "Kami kehabisan uang di akhir bulan dan kemudian saya melakukan kontanan. ... Saya telah diperingatkan oleh mandor bahwa pemanen tidak boleh melakukan kontanan. Ia berkata pada saya jika Anda ingin tetap bekerja di sini, ikutilah apa kata perusahaan. Saya biasanya melakukan kontanan tetapi saya merasa tidak enak badan hari itu. Periode kerja terpanjang saya adalah kerja tanpa istirahat selama tiga bulan”.155

bonus yang berbeda. Para pemuat dan pengemudi yang bekerja di anak perusahaan Wilmar menyoroti bagaimana mereka bekerja lebih lama dalam seminggu (sampai 12 jam per hari) dan juga pada hari Minggu, tanpa hari libur pengganti. Q, yang bekerja di unit transportasi PT Milano, mengatakan: "Saat musim panen raya, maka kami tetap bekerja di hari libur dan juga Minggu, jika ada buah tersisa yang harus diangkut, maka kami harus bekerja di hari Minggu. Dalam empat bulan musim panen raya ada rotasi pemanen di mana mereka kembali ke awal blok, tetapi jika rotasi pemanan itu tidak terjadi, maka kami harus melakukan kontanan. Kami sering bekerja selama empat minggu berturut-turut. Periode kerja tanpa istirahat terpanjang kami adalah tiga bulan. Perusahaan tidak menawarkan satu hari libur setelah kami bekerja sepanjang pekan. Kami belum menghitung upah per jam kami. Kami tahu bahwa hukum Indonesia hanya mengizinkan maksimal 40 jam kerja sehingga kami telah meminta perusahaan untuk memberikan upah lembur tetapi perusahaan berkata bahwa mereka tidak mau memberikan lembur dan hanya akan memberikan kontanan. Kami mengangkat masalah ini pada GM [General Manager] ketika ada pertemuan untuk perundingan bersama dan ia bilang bahwa ia tidak ingin

Pemuat dan pengemudi yang mengangkut tandan buah segar ke pabrik dan kilang penyulingan menggunakan sistem

memberi bayaran lembur. ... Peristiwa ini terjadi pada tahun 2013.156

BONUS DAN TARGET Pemanen dapat memperoleh bonus yang baik selama musim panen, khususnya, ketika produksi buah melimpah. Beberapa pemanen berkata pada peneliti bahwa mereka bisa mendapatkan hingga Rp 5 juta (US $ 368) saat musim panen raya, termasuk dengan bonus. Berdasarkan perusahaan tempat mereka bekerja dan jenis pekerjaan yang mereka lakukan, pekerja bagian pemeliharaan tanaman juga bisa mendapatkan bonus yang bagus meskipun nilainya tidak setinggi bonus yang didapatkan oleh pemanen. Ketika bonus bagi pekerja yang bisa melampaui target bisa menjadi hal positif dan salah satu hal yang dihargai lebih oleh pekerja, pemberian bonus ini tidak bisa menutupi risiko pelanggaran yang diakibatkan oleh penggunaan target yang telah dibahas panjang lebar dalam bab ini. Pemberian bonus juga dapat menutupi kenyataan bahwa beberapa pekerjaan benar-benar harus dikerjakan oleh dua orang –misalnya pemanen yang sering mendapatkan bantuan dari istri atau anak-anak mereka –agar bisa seorang pekerja bisa memenuhi target serta masih dapat melakukan semua tugas-tugas lain yang diberikan padanya. Bonus yang terkait dengan target harus merupakan bayaran tambahan belaka dan tidak boleh menggantikan upah lembur yang harus dibayar oleh perusahaan sesuai dengan peraturan nasional dan target yang diberikan oleh perusahaan. Setiap target atau upah borongan yang digunakan harus realistis, dan tidak berisiko pada kesehatan dan keselamatan pekerja atau juga membuat para pekerja ini rentan terhadap pelanggaran.

152. 153. 154. 155. 156.

Pasal 9. Pasal 79. UU Ketenagakerjaan. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Oktober, dan November 2015. Wawancara Amnesty International dengan B, Sumatera Utara, Oktober 2015. Wawancara Amnesty International dengan Q, Sumatera Utara, Oktober 2015.



POTENSI PELANGGARAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN Investigasi Amnesty International mengungkapkan bahwa kelima perusahaan mungkin telah melanggar Pasal 78 UU Ketenagakerjaan. Pasal ini mengharuskan perusahaan untuk membayar pekerja upah lembur dengan tingkatan tertentu saat seorang pekerja bekerja di luar jam kerja, untuk membatasi jumlah jam lembur yang dilakukan oleh seorang pekerja, serta untuk memenuhi persyaratan tertentu terkait jam lembur. Kelima perusahaan tersebut mungkin telah melanggar Pasal 78 (2) UU Ketenagakerjaan dan mungkin telah melakukan pelanggaran pada Pasal

51

seseorang di bawah ancaman hukuman dan ketika seseorang tersebut tidak menawarkan diri secara sukarela.”159 Komite Ahli ILO tentang Penerapan Konvensi dan Rekomendasi telah menyatakan bahwa hukuman "tidak harus berupa sanksi pidana, tapi mungkin juga berbentuk hilangnya hak atau keistimewaan”.160 Komite Ahli ILO menekankan bahwa: "suatu paksaan eksternal atau pemaksaan tidak langsung yang mengganggu kebebasan pekerja untuk" menawarkan diri secara sukarela dapat diakibatkan tidak hanya oleh tindakan pemerintah, seperti instrumen hukum, tetapi juga dari perilaku pemberi kerja”.161

187 Undang-Undang tersebut.

Seperti disebutkan sebelumnya, para pekerja perkebunan

PT Milano dan PT Sarana Prima Multi Niaga mungkin

mereka tidak bisa memenuhi target mereka. Pengusaha

kelapa sawit mungkin mendapat sanksi finansial jika

juga telah melanggar Pasal 79 UU Ketenagakerjaan karena tidak memberikan kesempatan bagi para pekerja mereka untuk mengambil waktu istirahat dan waktu cuti dan kedua perusahaan ini mungkin juga telah melakukan pelanggaran pada Pasal 187 Undang-Undang tersebut.

dapat menghukum pekerja jika mereka gagal melakukan tugas-tugas tertentu atau jika mereka melakukan kesalahan dalam pekerjaan mereka (misalnya saat memetik buah yang masih mentah). Dalam kebanyakan kasus, hukuman yang diberikan memiliki dimensi finansial dan pekerja menghadapi kemungkinan pemotongan gaji atau pemotongan bonus tahunan atau mungkin juga harus dipulangkan lebih awal di hari kerja atau diharuskan melepas jatah cuti. Buruh

KERJA PAKSA

harian lepas juga sangat rentan karena mereka dapat 'dihanguskan' dan berhenti dari bekerja untuk satu hari

Kebijakan perusahaan Wilmar menyatakan bahwa perusahaan,

atau lebih atau membiarkan pergi sama sekali jika mereka

pemasok atau sub-kontraktor tidak boleh menggunakan atau

gagal menemui sasaran.

mempromosikan penggunaan tenaga kerja paksa dan akan mengambil tindakan yang tepat demi mencegah penggunaan tenaga kerja paksa

Sejumlah besar hukuman yang dapat diterapkan sesuai

dalam aktivitas mereka. Perusahaan harus melakukan tindakan

kemauan pemberi kerja serta kurangnya kejelasan dan

pemulihan ketika ditemukan adanya kasus tenaga kerja paksa atau

transparansi tentang potongan upah membuat pekerja

perdagangan manusia untuk memastikan korban mendapatkan

rentan terhadap tekanan dari pengawas mereka yang

layanan yang ada untuk menerima bantuan dan dukungan.157

sebenarnya juga bekerja di bawah ancaman kehilangan upah atau kehilangan pekerjaan.

Indonesia merupakan negara peratifikasi Konvensi Kerja Paksa ILO, 1930, dan telah mengadopsi Konvensi

Amnesty International mendokumentasikan beberapa

tersebut dalam hukum nasional.

kasus tatkala para mandor mengancam pekerja perempuan

158

Dalam Konvensi dan

dalam hukum Indonesia, kerja paksa didefinisikan sebagai

bagian pemeliharaan tanaman tidak mendapat bayaran

"semua pekerjaan atau pelayanan yang didapatkan dari

atau mendapatkan potongan gajiatas pekerjaan mereka.

157. Wilmar International, No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy, 5 Desember 2013. 158. Staatsblad No. 261 Tahun 1933. Konvensi ini diratifikasi oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tahun 1933 dan Indonesia menerima bahwa itu berlaku bagi Indonesia. 159. Pasal 2. 160. International Labour Conference, 1979 General Survey of the Reports relating to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) and the Abolition of Forced Labour Convention, 1975, (No. 105), Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 65th Session, Geneva, 1979, Report III, paragraf 21. 161. International Labour Conference, 2007 General Survey of the Reports relating to the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29) and the Abolition of Forced Labour Convention, 1975, (No. 105), Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations, 96th Session, Geneva, 2007, Report III, Paras 38 – 40, tersedia pada: www.ilo.org/public/english/standards/relm/ilc/ilc96/pdf/rep-iii-1b.pdf (diakses terakhir pada 23 November 2016).



A yang bekerja sebagai buruh harian lepas di unit pemeliharaan tanaman di PT Milano mengatakan: "Targetnya adalah [untuk menyebar] 15 hingga 17 karung ... Jika saya tidak bisa menyelesaikan target saya, maka mereka akan meminta saya untuk tetap bekerja namun saya tidak akan dibayar atas tambahan waktu bekerja atau saya tidak akan mendapatkan premi [bonus]. Saya harus menyebar semua karung sebelum saya berangkat. Sekitar tiga bulan lalu, saya dan teman saya berkata pada mandor kalau kami sudah sangat lelah dan ingin pulang. Mandor berkata pada kami jika kalian tidak ingin bekerja, pulang saja ke rumah dan tidak usah datang lagi. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sulit karena targetnya mengerikan. Kami harus mengerjakan 17 karung. Medannya yang kami hadapi sangat sulit karena jalannya menanjak dan kami harus berjalan naik dan turun. Medan yang kami hadapi berupa lahan gambut dan ada tonggak pohon di mana-mana. Kaki, tangan, dan punggung saya sakit setelah melakukan pekerjaan tersebut”.162 Z, yang bekerja di PT Daya Labuhan Indah, salah satu anak perusahaan Wilmar, sebagai buruh harian lepas pada bagian pemeliharaan tanaman menggambarkan bagaimana ia tidak bisa memenuhi target dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya karena ada terlalu banyak pekerjaan untuk ia lakukan. Pada hari berikutnya, Z berkata kepada mandor saat pengarahan pagi bahwa ia tidak bisa menyelesaikan pekerjannya. Z berkata bahwa tidak akan ada pekerjaan baru untuk hari itu karena ia harus menyelesaikan bebean pekerjaan hari sebelumnya agar bisa mendapatkan bayaran. Ia bekerja selama dua hari tetapi hanya mendapatkan bayaran untuk satu hari.163 N bekerja sebagai buruh harian lepas pada bagian pemeliharaan tanaman di PT Hamparan. Ia mengungkapkan pada peneliti: "Mandor bilang pada saya untuk tetap bekerja jika tidak, maka kamu tidak akan dibayar. Jangan mengeluh saat kamu dapat gaji bulanan. Saya harus memenuhi target di hari berikutnya dan saya tidak akan dibayar untuk pekerjaanpad hari itu [ketika saya tidak memenuhi target]”.164 U, yang bekerja sebagai buruh harian lepas dalam pemeliharaan tanaman di ABM, mengatakan: "Saya memiliki sakit rematik dan sakit pada sendi lutut... Mandor akan meneriaki saya jika saya tidak bisa memenuhi target. Saya harus bekerja dengan menahan rasa sakit, jika tidak mandor

162. 163. 164. 165. 166.

akan menganggap saya hanya bekerja untuk setengah hari saat saya tidak bisa memenuhi target”.165 Kasus-kasus ini, serta situasi di mana pekerja harus mengulangi pekerjaan yang telah mereka lakukan karena turunnya hujan pada waktu tertentu, di bawah ancaman bahwa mereka tidak akan mendapatkan bayaran jika tidak mau mengulangi pekerjaannya, bisa berujung pada pekerjaan paksa karena pekerjaan tersebut dilaksanakan di bawah ancaman hukuman dan para pekerja tidak lagi menawarkan diri untuk bekerja secara sukarela. Komite Ahli ILO menyatakan: "Pada beberapa kasus, ketakutan akan pemecatan mendorong pekerja untuk bekerja dengan jam kerja lembur jauh melampaui apa yang diperbolehkan oleh undang-undang nasional ... Dalam kasus lain, di mana remunerasi berdasarkan pada target produktivitas, pekerja bisa diwajibkan untuk bekerja di luar jam kerja normal, karena hanya dengan demikian mereka bisa memeroleh upah minimum ... Berkenaan karena masalah ini diangkat di hadapan Komite oleh berbagai serikat pekerja, ... Komite telah mengamati bahwa meskipun pekerja secara teori dapat menolak untuk bekerja melampaui jam kerja normal, mereka tetap menghadapi kerentanan karena dalam praktiknya para pekerja ini mungkin tidak memiliki pilihan lain dan wajib bekerjamelampaui jam kerja normal demi mendapatkan upah minimum atau untuk mempertahankan pekerjaan mereka, atau keduanya. Komite menganggap bahwa dalam kasus-kasus di mana suatu pekerjaan atau layanan jasa dijalankan dengan memanfaatkan kerentanan pekerja, di bawah ancaman hukuman, pemecatan atau pembayaran upah di bawah tingkat minimum, eksploitasi seperti ini terjadi karena buruknya kondisi pekerjaan dan kondisi ini memaksakan pekerja untuk bekerja di bawah ancaman hukuman di mana kondisi ini memerlukan perlindungan dari Konvensi, yang menurut istilah 'kerja paksa atau kerja wajib' berarti semua pekerjaan atau pelayanan yang dilaksanakan oleh setiap orang di bawah ancaman hukuman dan di mana orang tersebut tidak menawarkan dirinya secara sukarela. Pada kasus tersebut, Komite telah meminta penerapan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan pada Konvensi demi melindungi pekerja di sektor yang bersangkutan, termasuk maquila, perkebunan, dan sektor pelayanan publik.”166

Wawancara Amnesty International dengan A, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. Wawancara Amnesty International dengan Z, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. Wawancara Amnesty International dengan N, Kalimantan Tengah, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. Wawancara Amnesty International dengan U, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. ILO, General Survey concerning the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), and the Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105), International Labour Conference, 96th Session, 2007, paras 133 – 134, hlm. 71, tersedia pada: www.ilo.org/ilc/WCMS_089199/lang--en/index.htm (diakses terakhir pada 23 September 2016)



Sistem pengupahan yang berbasis target, ditambah dengan berbagai hukuman yang dapat diterapkan sesuai kemauan pemberi kerja, serta ketidakjelasan sistem pembayaran, mempermudah staf perusahaan untuk mengeksploitasi kerentanan para pekerjanya. Staf perusahaan menggunakan ancaman hukuman, termasuk ancaman tersirat maupun tersurat mengenai hilangnya hak atau penggunaan ancaman pemecatan untuk membuat para pekerjanya bekerja lebih lama. X, yang bekerja sebagai pemanen di ABM, salah satu perusahaan pemasok Wilmar, berkata: "Saya takut sanksi. Upah saya telah dipotong berkali-kali, bahkan bulan ini saja upah saya sudah dipotong tiga kali. Saya bekerja lebih lama karena saya takut mereka akan memotong gaji saya. Bulan ini target meningkat ... Saya tidak berhasil [memenuhi target itu] ..., Saya tidak bisa bekerja lagi dan gaji saya dipotong [sepertujuh] ... Pada hari Rabu dan Jumat saya bekerja sampai pukul 17:00. Saya berhasil memenuhi target tapi saya dipaksa untuk bekerja lebih. Mandor bertanya apakah saya telah memenuhi target saya, saya bilang kalau saya telah bisa memenuhinya tapi ia meminta saya untuk bekerja lebih lama agar saya mendapatkan bonus. Saya harus berkata ya, jika saya berkata tidak, maka mandor itu akan mempersulit urusan saya di masa depan berkaitan dengan hal-hal seperti akses kesehatan saya. Karena saya bekerja sendiri, saya sering bekerja sampai 17:00 untuk memenuhi target. Jika saya mendapatkan sanksi, saya dipanggil ke kantor dan mandor akan memarahi saya dan mengatakan 'Saya akan mengambil jatah berasmu'167’.”168 J, yang bekerja di PT Hamparan, salah satu pemasok Wilmar, berkata pada para peneliti: "Hampir setiap hari, saya diminta untuk bekerja lebih lama untuk mendapatkan 185 tbs (tandan buah segar) dan saya akan bekerja sampai pukul 15:00 atau lebih. Mandor akan membandingbandingkan saya dengan teman-teman saya dan mengatakan bahwa mereka mengumpulkan lebih banyak sedangkan kamu tidak. Jika saya tidak mengikuti kemauan mandor, maka mereka akan memindahkan saya ke daerah rawa, tempat yang sulit untuk bekerja. Kejadian telah terjadi pada saya dan orang lain, bahwa jika kami tidak mengikuti perintah, maka mandor akan memindahkan kami untuk bekerja di daerah-daerah yang sulit. Kejadian ini terjadi dua atau tiga bulan yang lalu. Saya ragu-ragu untuk menolak. Jika saya tidak mendapatkan 185 tbs, maka saya hanya

167. 168. 169. 170.

53

akan mendapatkan upah harian bahkan ketika saya telah bekerja lebih lama.”169 Para pemanen serta para pekerja lainnya di bagian transportasi juga menggambarkan tekanan yang diberikan oleh pengawas mereka serta ancaman yang diberikan, baik secara terangterangan atau halus, agar mereka mengambil pekerjaan tambahan atau agar mereka bekerja lebih lama. E, yang bekerja di bagian transportasi PT Milano, berkata: "Kami bisa berkata tidak untuk bekerja ekstra tetapi kami akan menerima intimidasi. Jadi jika anda menolak untuk bekerja selama dua hari, mereka mungkin mengganti para pekerja pemuat. Mandor berkata saat pengarahan pagi itu jika anda tidak bekerja dengan serius, jika anda tidak mampu melakukannya, berikan kunci kontak anda atau kirimkan surat pengunduran diri. Mereka juga memerintahkan untuk menyelesaikan pekerjaan hari itu karena anda tetap harus menyelesaikan pekerjaan harian sebelum anda mengundurkan diri ". Seorang pemanen yang bekerja pada anak perusahaan yang sama, PT Milano, mengatakan bahwa: "Saya telah diperingatkan oleh mandor pekerja pemanen karena tidak melakukan kontanan [melakukan pekerjaan tambahan untuk mendapatkan bayaran tambahan secara tunai]. Mandor itu berkata jika kamu ingin tetap bekerja di sini, ikutilah kata perusahaan. Saya biasanya melakukan kontanan tetapi hari itu saya sedang merasa tidak enak badan”.170 P, yang sebelumnya sudah dibahas di atas, bekerja di PT Hamparan. Ia menggambarkan bagaimana ia bekerja dalam jam kerja yang sangat panjang, lebih dari batas jam kerja karena ia diperingatkan bahwa ia tidak akan dibayar. P mendapatkan bayaran di bawah upah minimum. P berkata: "Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sangat berat, sangat melelahkan. Ketika saya menyiangi rumput, saya juga harus menata kulit pohon. Saya juga harus mengambil buah yang jatuh dan jika saya tidak melakukannya, meskipun saya telah menyiangi rumput, mereka akan memerintahkan saya untuk tetap bekerja, karena jika tidak, maka saya tidak akan dibayar. Kalau saya tidak mampu menyelesaikan pekerjaan itu, saya harus menebus target itu di hari berikutnya. Saya mulai bekerja sejak pukul 05:30 dan karena saya bekerja berdasar target, saya baru bisa selesai bekerja pada pukul 15:00. Saya tidak mendapatkan jam istirahat resmi, saya hanya mengambil waktu istirahat selama 5 sampai 10 menit. Para mandor tidak memberikan waktu istirahat makan

Pekerja menerima beras sebagai bagian dari bayaran mereka di kebanyakan perusahaan yang diinvestigasi. Wawancara Amnesty International dengan X, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. Wawancara Amnesty International dengan J, Kalimantan Tengah, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. Wawancara Amnesty International dengan E dan pekerja lain, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas.



siang. Jika saya punya waktu, maka saya akan makan. Jika tidak, maka saya akan terus bekerja. Saya membawa kotak makan siang saat bekerja. Saya bekerja dari Senin sampai Sabtu. Saya bekerja sebulan penuh namun mereka bilang saya hanya bekerja 15 hari dan membayar saya selama 15 hari. Saya tidak tahu mengapa, saya bertanya pada mandor mengapa ia tidak menghitung semua hari kerja saya. Mandor hanya menjawab ia bersama asisten akan memeriksa catatannya. Saya bekerja enam hari seminggu, sepanjang bulan dan saya hanya dibayar 600.000 [Rupiah Indonesia].171 Per hari saya hanya mendapatkan Rp 10.000 sampai Rp 20.000.”172 Upah minimum bulanan pada tahun 2015 adalah Rp 2,1 juta (US $ 155) dan upah minimum harian adalah Rp 84.116 (US $ 6). Buku panduan ILO perihal kerja paksa bagi pengusaha dan pelaku bisnis mencantumkan pula prinsip-prinsip panduan untuk memerangi kerja paksa. Salah satu prinsip untuk memastikan tidak adanya paksaan dalam pembayaran upah adalah: "Pekerja yang mendapatkan upah yang dihitung berdasar kinerja atau berdasar upah borongan tidak akan mendapatkan kurang dari upah minimum yang diamanatkan oleh hukum”.173 Seperti dijelaskan sebelumnya, di SPMN, penggunaan sistem upah boronganbagi pekerja sangat rendah dan para pemanen tidak akan mendapatkan bayaran setara upah minimum bahkan jika mereka bisa mengumpulkan satu ton tandan buah segar. Pemanen sering bekerja 11 sampai 12 jam sehari di musim kemarau dan bekerja tujuh hari dalam sepekan agar bisa mendapatkan upah minimum bulanan. Remunerasi yang dibayarkan kepada pekerja di SPMN dan PT Hamparan didasarkan pada target produktivitas, yang mewajibkan pekerja untuk bekerja di luar jam kerja normal dan melebihi batas lembur yang ditetapkan oleh Undang-Undang Tenaga Kerja Indonesia, karena hanya dengan demikian para pekerja ini bisa memperoleh upah minimum. Sejalan dengan panduan yang diberikan oleh Komite Ahli ILO, kondisi ini bisa berakibat pada kerja paksa karena pekerjaan di perusahaan tersebut dilakukan di luar batas jam kerja, adanya eksploitasi pada kerentanan para pekerja, serta adanya ancaman bayaran di bawah upah minimum. Panduan Komite Ahli ILO juga menunjukkan keterlibatan beberapa perusahaan pemasok dan beberapa anak perusahaan Wilmar di mana ada ancaman, baik tersurat maupun tersirat, yang digunakan untuk membuat para pekerjanya bekerja lebih dari jam kerja normal, termasuk

melampaui batas jam kerja lembur menurut undang-undang Indonesia. Sistem yang dinamakan sistem kerja kontanan adalah kondisi ketika para pekerja diminta untuk bekerja di hari Minggu tapi secara pro rata, yang cenderung membuat para pekerjanya menerima bayaran di bawah upah minimum harian, dan juga di bawah bayaran lembur yang sesuai dengan undang-undang, dan kondisi ini menjadi perhatian tersendiri. Penggunaan ancaman hukuman, seperti pemecatan atau hilangnya bayaran atas hari kerja atau pemotongan upah membuat para pekerja menerima bayaran di bawah upah minimum harian untuk mengerjakan pekerjaan ekstra ini dapat berakibat pada kerja paksa. Amnesty International menemukan, selain kasus-kasus individu kerja paksa yang didokumentasikan, risiko sistemik yang lebih luas dari orang lain menjadi sasaran kerja paksa. Sistem berbasis target upah, terutama bila dikombinasikan dengan berbagai hukuman yang bisa dikenakan pada para pekerja pada kebijaksanaan staf perusahaan menciptakan risiko kerja paksa. Risiko tersebut diperburuk bagi buruh harian lepas, karena lebih mudah untuk staf perusahaan untuk mengeksploitasi status pekerjaan tidak aman mereka. Perempuan buruh harian lepas, seperti yang disorot oleh kasus kerja paksa didokumentasikan oleh Amnesty International, terutama pada risiko kerja paksa. Tak ada satu pun perusahaan yang menanggapi temuan Amnesty International tentang kerja paksa. Seperti yang dibahas sebelumnya. TSH Resources, perusahaan induk dari SPMN memberikan informasi mengenai upah borongan dan upah minimum dalam tanggapannya. Tanggapan dari TSH Resources telah dijelaskan sebelumnya dan terlampir secara penuh dalam Lampiran 1.

POTENSI PELANGGARAN PIDANA OLEH PERUSAHAAN Indonesia telah mengadopsi Konvensi Buruh Paksa ILO Paksa tahun 1930 dalam perundang-undangan nasional, namun Indonesia belum merumuskan pidana khusus untuk kasus kerja paksa di dalam KUHP (Kitab UndangUndang Hukum Pidana)-nya. Perusahaan yang didakwa melakukan kerja paksa dituntut dengan dakwaan lain seperti perdagangan manusia. Kondisi ini merupakan kegagalan serius pada peran serta pemerintah dan akan dibahas lebih lanjut di Bab 7.

171. US$44. 172. Wawancara Amnesty International dengan P, Kalimantan Tengah, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. 173. ILO, Combating Forced Labour: A Handbook for Employees & Business, Guiding Principles to Combat Forced Labour, 2nd edition, 2015, hlm. 3.



DIPAKSA UNTUK BEKERJA DALAM KABUT ASAP

55

lainnya.177 Dampak kesehatan yang tercatat akibat kebakaran hutan dan “kabut asap” antara lain meliputi peningkatan keluhan penyakit pernapasan secara signifikan, dan ada beberapa orang yang mengalami dampak serius dan

Selama bertahun-tahun, kelompok-kelompok lingkungan

meninggal karena masalah pada pernapasan.178 Efek jangka

telah menyoroti kerusakan yang disebabkan oleh penggunaan

panjang kabut asap belum dipelajari secara baik tapi satu

api oleh perusahaan kelapa sawit dan perusahaan kayu

penelitian terbaru telah memperkirakan bahwa paparan

sebagai cara yang murah untuk menyiapkan lahan untuk

polusi asap bisa menyebabkan morbiditas dan mortalitas

perkebunan monokultur di Indonesia. Meskipun ada

dini.179 Badan Nasional Penanggulangan Bencana Indonesia

komitmen dari pemerintah dan dari perusahaan-perusahaan

(BNPB) mencatat ada 556.945 orang yang menderita infeksi

Indonesia, namun tetap banyak perusahaan yang terus

saluran pernapasan akut pada tanggal 6 November 2015.180

membakar hutan dan lahan gambut, terutama saat musim kemarau tahunan mulai Mei sampai September. Perubahan pola cuaca yang dikaitkan dengan El Niño menyebabkan curah hujan di Kalimantan dan Sumatera berkurang pada tahun 2015. Menurut Badan Aeronautika dan Antariksa Amerika Serikat (NASA): "Musim kemarau ini bermasalah karena tingginya tingkat kebakaran musiman, yang sengaja dilakukan oleh petani untuk membuka lahan dan mengelola tanaman. Namun, banyak pembakaran yang lepas dari penanganan para petani ini hingga terjadi kebakaran yang tidak terkendali sepanjang September dan Oktober yang menyelimuti Indonesia dengan asap pada tingkatan berbahaya selama beberapa minggu.”174 Berdasarkan catatan satelit sejak tahun 1997, tahun 2015 dianggap sebagai tahun terburuk kedua, setelah 1997, dalam hal emisi dari pembakaran hutan di Indonesia.175 Sekelompok ilmuwan yang menganalisis asap dari kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada tahun 2015 mengatakan bahwa asap tersebut berisi karbon monoksida, sianida, ammonia, dan formaldehida. Para ilmuwan itu juga menemukan bahwa ada partikulat berat dalam konsentrasi yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia.176 Partikelpartikel ini dapat menembus jauh ke dalam paru-paru, memasuki aliran darah, dan diangkut ke jaringan tubuh

Pemanen bekerja di tengah-tengah asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 18 Oktober 2015. © Pribadi

174. NASA, ‘El Niño Brought Drought and Fire to Indonesia’, 13 Januari 2016, tersedia pada: www.nasa.gov/feature/goddard/2016/el-nino-brought-drought-and-fire-toindonesia (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016). 175. A. Morales, ‘How Indonesia’s Fires Made it the Biggest Climate Polluter’, Bloomberg, 28 Oktober 2015, tersedia pada: www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-28/how-indonesia-s-fires-made-it-the-biggest-climate-polluter (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016). 176. S. Dayne, ‘Don’t inhale: Scientists look at what the Indonesian haze is made of’, CIFOR Forest News, 21 Oktober 2015, tersedia pada: http://blog.cifor.org/36467/ dont-inhale-scientists-look-at-what-the-indonesian-haze-is-made-of (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016) 177. E. Frankenber, D. McKee, and D. Thomas, Health Consequences of Forest Fires in Indonesia, California Center for Population Research, Oktober 2004, hlm. 5, tersedia pada: http://papers.ccpr.ucla.edu/papers/PWP-CCPR-2004-030/PWP-CCPR-2004-030.pdf (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016). 178. L. K. Goodman, and K. Mulik, Clearing the Air: Palm Oil, Peat Destruction, and Air Pollution, Union of Concerned Scientists, Maret 2015, hlm. 8, tersedia pada: www.ucsusa.org/sites/default/files/attach/2015/03/clearing-the-air-ucs-2015.pdf (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016). 179. S. N. Koplitz, et. al, ‘Public health impacts of the severe haze in Equatorial Asia in September – October 2015: demonstration of a new framework for informing fire management strategies to reduce downwind smoke exposure’, Environmental Research Letters, Volume 11, Number 9 (2016). 180. OCHA, Indonesia: Haze and Forest Fire - July to Oktober 2015, 11 Desember 2015, tersedia pada: http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20151215-ochaidn_hazeforestfire_infographic-july-oct2015.pdf (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016).



dan luar ruangan bisa meningkatkan risiko kerusakan pernapasan. H yang dipekerjakan oleh salah satu anak perusahaan Wilmar berkata kepada Amnesty International: "Kami tidak diberi masker apapun saat ada kabut asap. Kami terus bekerja selama ada kabut asap. Perusahaan tidak memberitahu kami apapun tentang kabut asap ini. Beberapa pekerja mengalami kesulitan bernapas saat kabut asap dan mereka harus pergi ke klinik perusahaan”.183 C, yang bekerja di SPMN, mengatakan: "Kami harus bekerja Seorang pelajar menggunakan tutup muka sementara berjalan ke sekolah karena asap menyelimuti Sungai Ogan pada Oktober 2015 di Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia. Polusi udara atau asap telah menjadi masalah tahunan selama 18 tahun terakhir di Indonesia. Asap disebabkan oleh pembakaran hutan ilegal dan api gambut di pulau Sumatera dan Kalimantan untuk membersihkan lahan baru bagi produksi kayu, kertas, dan kelapa sawit. Singapura dan Malaysia telah menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia untuk memerangi kebakaran, sementara bayi-bayi dan ibu-ibu mereka dievakuasi untuk menghindari level polusi yang terburuk yang pernah direkam. © Ulet Ifansasti/Getty Images

meskipun kami tidak bisa melihat buah sawit di pohon [karena visibilitas begitu buruk]”.184 Z mengatakan: "Dada saya terasa berat dan sangat sulit bagi saya untuk bernapas. Saya telah pergi ke dokter sebanyak dua kali selama dua minggu terakhir dan mereka mengatakan bahwa penyebab masalah pernapasan saya adalah kabut asap. Mereka memberi saya beberapa pil di klinik perusahaan ... yang tidak terlalu berpengaruh. Saya akhirnya pergi ke rumah sakit lain di mana saya akhirnya dirawat... dan sekarang

Pembacaan PSI (Indeks Standar Polutan) untuk Kalimantan Tengah melonjak pada bulan September dan terus berada di atas angka 1.000 pada bulan Oktober. Bacaan PSI di Pekanbaru, di Sumatera bagian Timur Laut juga melampaui angka 1.000 dan menyebabkan pihak berwenang mengevakuasi bayi di bawah usia enam bulan berserta ibu mereka.181 Pada akhir September 2015, pembacaan PSI di Palangkaraya Kalimantan Tengah tercatat sebesar 2.300.

saya merasa lebih baik." Peneliti Amnesty International melihat catatan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa Z didiagnosis menderita infeksi saluran pernapasan akut serta beberapa masalah kesehatan lainnya.185 Seorang perempuan yang bekerja di PT Hamparan mengatakan: "Kami bekerja saat ada kabut asap. Mereka tidak memberi kami masker apapun. Kami harus membeli masker untuk diri kita sendiri di pasar.”

Pembacaan PSI di atas 100 sudah dianggap tidak baik bagi kesehatan dan setiap orang diminta untuk mengurangi aktivitas fisik berkepanjangan atau aktivitas fisik yang berat di luar ruangan. Bacaan PSI pada angka 300 menunjukkan adanya polusi udara pada tingkat berbahaya dan dianjurkan pada setiap orang untuk meminimalisir aktivitas luar ruangan.182 Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah mengalami tingkat polusi udara sebesar dua setengah sampai enam kali lipat dari ambang batas tingkat yang dianggap berbahaya. Pekerja yang bekerja pada anak perusahaan Wilmar serta pada ketiga perusahaan pemasok Wilmar di Sumatera Utara dan Kalimantan Tengah diminta untuk terus bekerja selama periode kabut asap ini meskipun aktivitas fisik

Para pekerja mengangkut buah-buah kelapa sawit di perkebunan SPMN, setelah kebakaran hutan di Kalimantan Tengah pada 19 Oktober 2015. © Pribadi

181. Today, ‘Indonesians in worst haze spots to be evacuated’, 23 Oktober 2015, tersedia pada: www.todayonline.com/world/asia/human-evacuation-areas-worst-hit-haze-last-resort-indonesian-minister (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016). 182. Lihat National Environment Agency, ‘PSI’, tersedia pada: www.nea.gov.sg/anti-pollution-radiation-protection/air-pollution-control/psi/psi (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016). 183. Wawancara Amnesty International dengan H, Sumatera Utara, November 2015. 184. Wawancara Amnesty International dengan C, Kalimantan Tengah, November 2015. 185. Wawancara Amnesty International dengan Z, Sumatera Utara, November 2015.



Beberapa perusahaan pemasok Wilmar memberikan masker bagi para pekerjanya. Pekerja yang bekerja di ABM mengatakan bahwa masing-masing pemanen diberi satu masker tetapi para pekerja harian lepas tidak diberi apa-apa.186 Pekerja bekerja di SPMN mengatakan bahwa mereka satu kali mendapat masker sekali pakai saat ada kabut asap. Para pekerja menunjukkan masker yang diberikan oleh SPMN pada para peneliti Amnesty International.187 Masker

57

tersebut adalah masker kertas sekali pakai biasayang dimaksudkan untuk satu kali penggunaan dan dengan tanpa filter apapun. Beberapa pekerja membeli masker bedah sendiri dengan kualitas yang lebih baik dan memakainya saat bekerja. Namun, masker bedah seperti itupun tidak cukup mampu memberikan perlindungan yang memadai dan tidak cukup mampu untuk menyaring partikel.188

Seorang pekerja menurunkan buah-buah kelapa sawit pada sebuah perkebunan di Peat Jaya, Provinsi Jambi di Sumatera pada 15 September 2015. © Wahyu Putro A/Antara Foto/ REUTERS

TANGGAPAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN Amnesty International menampilkan temuannya pada Wilmar. Dalam tanggapannya terhadap temuan Amnesty International, Wilmar menyatakan bahwa mereka telah memberikan "bantuan pada masyarakat setempat. Masker

pernapasan atau bahwa ada beberapa anak perusahaan dan perusahaan pemasok Wilmar yang memberikan masker sekali pakai pada pekerja mereka saat kabut asap yang mana masker tersebut sangat tidak memadai. Namun, dalam Laporan Keberlanjutan yang terbit pada 21 Oktober 2016, Wilmar mengklaim telah memberikan "bantuan dalam

wajah gratis dan suplemen makanan telah diberikan pada

bentuk masker wajah, suplemen makanan, tempat tinggal

hampir 13.000 penduduk desa, dan tempat tinggal serta

dan bantuan medis bagi para pekerja dan masyarakat”189

bantuan telah medis diberikan pada masyarakat yang

(penekanan ditambahkan). Amnesty International

menghadapi risiko tertinggi”. Wilmar tidak membahas

menindaklanjuti masalah ini dalam surat keduanya dan

masalah pekerjanya yang menghadapi resiko kerusakan

meminta Wilmar untuk memberikan rincian dan bukti

186. 187. 188. 189.

Wawancara Amnesty International dengan pekerja, Sumatera Utara, Oktober 2015. Wawancara Amnesty International dengan pekerja, Kalimantan Tengah, November 2015. L. K. Goodman, and K. Mulik, Clearing the Air: Palm Oil, Peat Destruction, and Air Pollution, Union of Concerned Scientists, Maret 2015, hlm. 9. Wilmar International, Sustainability Brief, Oktober 2016, section 4.3.



masker yang diberikan kepada pekerja yang bekerja di

signifikan. Walaupun pada tahun 2016 tidak terjadi kabut

perkebunan. Amnesty International juga menanyakan

asap (sampai sekarang).”190 Pernyataan ini bertentangan

apakah Wilmar telah melakukan penilaian pada bagaimana

dengan bukti yang dikumpulkan Amnesty International

para pekerja lama bisa bekerja di luar ruangan setelah

melalui beberapa wawancara bahwa sebagian besar

kebakaran hutan yang menyebabkan polusi pada tingkat

pekerja hanya menerima masker selain masker N95. TSH

yang berbahaya di Kalimantan Tengah dan Sumatera.

Resources sendiri tidak memiliki catatan berapa banyak

Amnesty International juga bertanya apakah Wilmar juga

pekerja yang mendapatkan masker berikut jenisnya, yang

telah melakukan penilaian pada jenis peralatan keselamatan

mana suatu merupakan kelalaian ketika menghadapi polusi

yang diperlukan dan Amnesty International juga meminta

dengan tingkat yang berbahaya. Dalam hal apapun, TSH

Wilmar untuk memberikan rincian dan bukti dari penilaian

Resources mengklaim telah menggunakan masker N95

yang telah dilakukan berserta langkah-langkah keamanan

karena masker ini adalah standar yang direkomendasikan

yang dilakukan. Wilmar tidak menanggapi pertanyaan-

oleh Singapura. Namun, panduan pemerintah Singapura

pertanyaan ini.

bagi perusahaan menunjukkan dengan jelas bahwa masker N95 tidak memberikan perlindungan memadai bagi pekerja

TSH Resources, perusahaan induk dari SPMN, memberikan

yang bekerja dalam kabut asap berbahaya dan bahwa

tanggapan pada Amnesty International. TSH Resources

masker pernapasan yang menutupi wajah secara penuh

mengatakan: "Untuk menghadapi kabut asap, maka

harus dipertimbangkan untuk dipakai saat melakukan

standar masker yang direkomendasikan adalah 'respirator

pekerjaan di luar ruangan secara terus menerus pada

N95'. Saya tidak bisa menemukan masker standar di

24-PSI di atas angka 400. Selain itu, tujuan utama

Indonesia tapi masker jenis ini yang dianjurkan oleh standar

panduan pemerintah Singapura itu adalah untuk mengurangi,

di Malaysia dan Singapura. Situasi kabut pada tahun

meminimalisir atau menghindari pekerjaan luar ruangan,

2015 tak terduga dan perusahaan pemasok lokal tidak

untuk melakukan penilaian risiko dan mengadopsi langkah-

memiliki persediaan N95 yang cukup. Beberapa kelompok

langkah mitigasi risiko, seperti alat bantu mekanik,

pekerja bisa saja dikeluarkan untuk bekerja dengan

memperpendek waktu yang dihabiskan di luar ruangan.191

mengenakan masker pernafasan selain masker N95. Memo

tingkat polusi di Kalimantan Tengah mencapai angka

telah dirilis dan pekerja serta penduduk sekitar telah diberi

antara antara 1000 - 2300 PSI, dan saat fase terburuk,

pengarahan saat terjadi kabut asap 2015. Para pekerja

mencapai lebih dari enam kali dari tingkat yang dimaksud

lapangan harus menggunakan masker dan karyawan

pemerintah Singapura.

bagian pengawasan harus memastikan persediaan masker selalu tersedia. Pekerja dengan masalah pernapasan

Anak perusahaan dan perusahaan pemasok Wilmar

harus tinggal dalam ruangan. Pekerja disarankan untuk

gagal menghormati hak pekerja atas kesehatan karena

mengurangi atau menahan diri untuk tidak merokok.

menghadapkan para pekerjanya pada risiko masalah

Tersedia juga dokter di klinik kesehatan dengan tujuan

kesehatan yang ditimbulkan oleh paparan polusi kabut

memantau penyakit pernapasan akibat kabut asap.

asap, dengan tidak memberi mereka peralatan keselamatan

Namun, laporan atas penyakit pernapasan pada 2015

yang dan tanpa mengambil langkah-langkah keamanan

dan 2016 tampaknya tidak mengalami perbedaan secara

lainnya.

190. Tanggapan TSH Resources Berhad kepada Amnesty International, diterima pada 18 November 2016. 191. Ministry of Manpower, Singapore, ‘Guidelines for employers on protecting employees from the effect of haze’, updated 16 September 2015, tersedia pada: www. mom.gov.sg/haze/guidelines-on-protecting-employees-from-haze (diakses terakhir pada 21 November 2016).



59

orang bekerja hanya pada bagian pemeliharaan tanaman,

5. BURUH LEPAS, DISKRIMINASI, DAN PELANGGARAN TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN

satu orang bekerja sebagai pemanen, dan satu bekerja sebagai tenaga keamanan. Anak perusahaan dan perusahaan pemasok Wilmar mempekerjakan beberapa pemanen sebagai buruh harian lepas tapi kebanyakan pemanen - yang selalu laki-laki dipekerjakan dengan kontrak kerja penuh. Pekerjaan mandor dan peran pengawasan lainnya cenderung diisi oleh tenaga kerja tetap. Selain di SPMN, salah satu perusahaan pemasok

BURUH LEPAS DAN KURANGNYA PERLINDUNGAN Amnesty International mewawancarai 32 pekerja yang terdiri dari 24 perempuan dan 8 laki-laki yang bekerja sebagai buruh harian lepas. Sebelas dari orang-orang ini telah bekerja di perusahaan tempat mereka bekerja selama 10 tahun atau lebih; tujuh lainnya telah bekerja selama lebih dari lima tahun; dan delapan telah bekerja selama lebih dari satu tahun. Semua perempuan bekerja di bagian pemeliharaan tanaman. Empat pekerja laki-laki bekerja di bagian pemeliharaan tanaman dan juga pemanenan, dua

Wilmar, semua pekerja biasa pada bagian pemeliharaan tanaman - yang mayoritas adalah perempuan dan biasanya istri dari pemanen - dipekerjakan sebagai buruh harian lepas. SPMN merekrut semua pekerja, laki-laki dan perempuan, dengan menggunakan kontrak kerja tetap sampai 2015. Wilmar melaporkan rasio tenaga kerja tetap dibanding pekerja tidak tetap dalam angkatan kerjannya di Indonesia pada tahun 2011, dan menunjukkan angka 2.011 pada tahun 2010. Laporan berkelanjutan Wilmar berikutnya tidak mencantumkan informasi tentang pekerja tidak tetap sampai pada laporannya di tahun2015. Data tersebut direproduksi dalam tabel di bawah.

La bekerja sebagai pekerja harian lepas pada sebuah anak perusahaan Wilmar, seperti hampir semua perempuan yang diwawancarai oleh Amnesty International. Status pekerjaannya tidak aman dan ia tidak dilindungi oleh skema jaminan kesehatan dan sosial lainnya dari perusahaannya. © Amnesty International



2010 Province

2011

2012

Permanent workers

Temporary workers

Permanent workers

Temporary workers

Permanent workers

Temporary workers

Sumatra

7261

7898

8655

6724

10260

3439

Central Kalimantan

6421

8372

9925

5015

14566

1351

West Kalimantan

1916

6305

1699

5907

3571

3031

Source: Wilmar International, Staying the course through challenging times: Sustainability report 2011, p. 61 and Sustainability Report 2015, p. 58 (colours added by Amnesty International).

Wilmar mencatat dalam Laporan Keberlanjutan 2011

tahun 1986, pemerintah telah mengatur penggunaan kon-

bahwa data pada pekerja tidak tetap termasuk pekerja

trak tetap yang hanya diizinkan untuk pekerjaan194:

yang baru direkrut yang dipekerjakan dengan maksud

a) yang dapat diselesaikan sekaligus atau bersifat sementara

untuk dijadikan pekerja tetap. Wilmar menyatakan bahwa,

(berlangsung selama tidak lebih dari tiga tahun);

di Indonesia, para pekerja ini diklasifikasikan sebagai

b) yang bersifat musiman oleh alam (pelaksanaan pekerjaan

pekerja tidak tetap untuk tiga bulan awal masa kerja

tergantung pada musim atau kondisi cuaca);

mereka.192 Wilmar Group telah mengurangi jumlah pekerja

c) yang terkait dengan produk baru, atau produk tambahan

tidak tetap yang dipekerjakan di Indonesia, berdasarkan

yang masih dalam percobaan atau masa percobaan (bisa

data yang dipublikasikan oleh perusahaan tersebut dalam

dimulai selama dua tahun dan diperpanjang satu tahun lagi).

Laporan Keberlanjutan tahun 2011 dan 2015. Namun pada kenyataannya, jumlah pekerja tidak tetap terus berada pada angka yang tinggi bahkan pada tahun 2015 dan, seperti yang dibahas dalam bab ini, pekerja perempuan di perkebunan secara tidak proporsional turut terpengaruh.

Perlindungan UU Ketenagakerjaan menetapkan batas pada penggunaan kontrak jangka tetap, yang disampaikan oleh Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 100/2004. Keputusan itu mengizinkan pengusaha untuk masuk ke dalam 'Perjanjian Kerja Harian Lepas'. Pihak pengusaha bisa masuk ke dalam perjanjian "pekerjaan

PERUSAHAAN YANG MEMANFAATKAN CELAH DI HUKUM INDONESIA

tertentu yang berubah-ubah dalam hal waktu dan volume pekerjaan sedangkan upah dihitung berdasarkan pada kehadiran". Perjanjian kerja tersebut berlaku kondisional pada pekerja yang bekerja kurang dari 21 hari dalam satu

Seperti disebutkan sebelumnya, di bawah perundang-

bulan. Jika pekerja bekerja selama 21 hari atau lebih selama

undangan Indonesia, seorang pekerja bisa diperkerjakan

tiga bulan atau lebih berturut-turut, maka perjanjian kerja

baik secara permanen (disebut sebagai 'Perjanjian Kerja

diubah menjadi kontrak permanen (PKWTT).195 Pekerja

untuk Waktu yang Tidak Tetap atau PKWTT) atau dalam

yang bekerja di bawah perjanjian-perjanjian harian yang

jangka yang tetap (disebut sebagai 'Perjanjian Kerja untuk

sering disebut sebagai pekerja harian lepas (buruh harian

Waktu Tetap'atau PKWT) sesuai kontrak kerja.193 Sejak

lepas atau pekerja BHL).

192. Wilmar International, Staying the course through challenging times: Sustainability report 2011 (Tetap berada di jalur di tengah masa-masa yang menantang: Laporan Keberlanjutan 2011), hlm. 60. 193. Pasal 56, UU Ketenagakerjaan. Pasal 1, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.100/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 194. Pasal 3 – 9 (Bagian II, III dan IV), Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 100/2004. 195. Pasal 10, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 100/2004.



Ada celah besar dalam UU Tenaga Kerja Indonesia karena

pekerjaan yang dibutuhkan oleh perusahaan secara

perjanjian kerja harian dibebaskan dari pengamanan yang

berkelanjutan. Kondisi ini jelas terlihat dari pola kerja

berlaku di bawah UU Ketenagakerjaan untuk kontrak

perusahaan: orang yang dipekerjakan sebagai pekerja

jangka tetap, termasuk bahwa kontrak tersebut tidak dapat

harian lepas bekerja untuk perusahaan setiap bulan,

melebihi tiga tahun.

bukan hanya selama beberapa bulan dalam setahun, dan

196

Oleh karenaitu, tidak ada batas wak-

tu yang ditetapkan oleh undang-undang untuk perjanjian

perusahaan terus mempertahankan para pekerja lepas ini

kerja harian, selama seorang pekerja tidak bekerja selama

dari tahun ke tahun. Perusahaan berhasil menghindari

lebih dari 21 hari dalam sebulan selama tiga bulan atau

kewajiban untuk menjadikan para pekerja lepas ini menjadi

lebih secara berturut-turut.

pekerja tetap dengan memenuhi kondisi di Surat Keputusan

61

No. 100/2004 dan perusahaan mempekerjakan para Pengusaha harus mendaftarkan semua pekerja, termasuk

pekerja lepas ini kurang dari 21 hari dalam sebulan atau

pekerja jangka tetap dan pekerja harian lepas, dalam

memastikan bahwa para pekerja lepas ini tidak bekerja

skema asuransi atas cedera saat bekerja dan kompensasi

lebih dari 21 hari selama tiga bulan berturut-turut.

kematian.

197

Pekerja dengan kontrak kerja jangka tetap

yang telah bekerja selama tiga bulan dan para pekerja yang

Mandor memiliki wewenang untuk memindahtugaskan

dikontrak permanen juga harus terdaftar dalam skema

pekerja pada bagian perawatan tanaman untuk mengerjakan

jaminan sosial Indonesia (termasuk asuransi kesehatan

berbagai jenis pekerjaan yang dilakukan oleh bagian tersebut

dan tunjangan pensiun).

– penyebaran pupuk, penyemprotan bahan kimia atau

198

Namun, pengusaha tidak memiliki

kewajiban untuk memberikan jaminan sosial untuk pekerja

menyiangi rumput, dll – tetapi ada kebutuhan terus-menerus

harian lepas dan mereka tidak mendapatkan jaminan

pada beberapa jenis pekerjaan. Dalam Laporan Keberlanjutan

asuransi kesehatan dan tunjangan pensiun. Menurut

2011, Wilmar menyatakan bahwa penyemprotan merupakan

sebuah studi yang dilakukan oleh ILO, pekerja harian lepas

bagian integral dari pekerjaan perkebunan.200 Namun anak

"secara implisit dikecualikan dari manfaat yang diperoleh

perusahaan dan perusahaan pemasok Wilmar memperkerjakan

dari waktu ke waktu seperti cuti tahunan dan Tunjangan

para penyemprot, yang kebanyakan adalah perempuan,

Hari Raya Keagamaan karena mereka tidak memenuhi

sebagai pekerja harian lepas dan bukan sebagai pekerja

persyaratan kelayakan (yang berupa periode kerja selama

tetap. Para pekerja yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan

12 bulan terus menerus dan tiga bulan kerja secara

lain, seperti pemanenan, transportasi, atau keamanan,

berkesinambungan)”.

oleh perusahaan tetap dipertahankan sebagai pekerja

199

harian lepas yang bekerja secara berkelanjutan, bukan Anak perusahaan berikut dua pemasoknya Wilmar, ABM

hanya untuk jangka pendek ketika perusahaan menghadapi

dan PT Hamparan, telah mengeksploitasi celah undang-

volume pekerjaan yang lebih tinggi.

undang di Indonesia ini untuk mempekerjakan perempuan, biasanya istri para pekerja, serta beberapa orang lain untuk

Amnesty International mewawancarai pekerja harian lepas

bekerja sebagai pekerja harian lepas dan bukan menjadi

yang bekerja sebagai pemanen. Ketika beberapa pemanen ini

pekerja tetap. Perusahaan harus mempekerjakan beberapa

telah dijadikan pekerja tetap setelah bekerja di perusahaan

orang sebagai pekerja permanen jika mereka membutuhkan

selama satu tahun, para pekerja di bagian pemeliharaan

kinerja para pekerja ini secara berkelanjutan dan kesepakatan

tanaman tidak diberi status pekerjaan tetap setelah

tentang pekerja lepas harian harus dibatasi pada situasi di

bekerja selama satu tahun atau lebih. Seperti disebutkan

mana perusahaan membutuhkan bantuan saat menghadapi

sebelumnya, di masa lalu, SPMN, salah satu perusahaan

volume kerja tambahan secara sementara. Namun, anak

pemasok Wilmar, mempekerjakan laki-laki dan perempuan

perusahaan dan perusahaan pemasok Wilmar mempekerjakan

sebagai pekerja tetap bahkan jika mereka bekerja di

orang sebagai pekerja harian lepas untuk melaksanakan

bagian pemeliharaan tanaman. Namun, para pekerja di

196. Pasal 11, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 100/ 2004. 197. Pasal 2, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 150/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan dan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. 198. Pasal 9, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 150/1999. 199. I. Landau, P. Mahy and R. Mitchell, The regulation of non-standard forms of employment in India, Indonesia and Vietnam, ILO, Conditions of work and employment series, No. 63, 2015, hlm. 31. 200. Wilmar International, Staying the Course through Challenging Times: Sustainability Report 2011, hlm. 52.



anak perusahaan dan pemasok Wilmar lainnya mengatakan

berlanjut hingga bertahun-tahun, bahkan mencapai

pada para peneliti bahwa perusahaan belum memberikan

puluhan tahun, pekerja harian lepas dihadapkan dalam

status pekerjaan tetap bagi siapa saja yang bekerja sebagai

situasi tidak menguntungkan di mana mereka tidak bisa

pekerja harian lepas di bagian perawatan tanaman. Karena perusahaan diharuskan untuk menjadikan seseorang menjadi pekerja tetap jika ia telah bekerja selama 21 hari atau lebih selama satu bulan selama tiga bulan atau lebih

mendapatkan upah minimum bulanan. Pekerja lepas umumnya ditawari antara 10 sampai 21 hari kerja dalam satu bulan. Mereka dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas bekerja tanpa akses ke perawatan kesehatan, pensiun

berturut-turut, perusahaan hanya menawarkan pekerjaan

dan tunjangan lainnya, termasuk cuti bersalin. Status

pada pekerja harian lepas selama 21 hari dalam sebulan.

pekerjaan mereka tidak aman dan mereka tidak memiliki

Meskipun pekerjaan pekerja harian lepas tersebut bisa

perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja.201

HAK ATAS JAMINAN SOSIAL Pasal 9 dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menjamin hak semua orang atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial. Pasal 10 dari Kovenan tersebut menyatakan bahwa "ibu yang bekerja harus mendapat cuti yang dibayar atau cuti dengan jaminan sosial yang memadai". Komite PBB pada bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya telah menjelaskan bahwa hak atas jaminan sosial "meliputi hak untuk mengakses dan memelihara manfaat, baik dalam bentuk uang maupun barang, tanpa diskriminasi untuk mengamankan perlindungan, antara lain, dari (a) kurangnya pendapatan yang berhubungan dengan pekerjaan yang disebabkan karena sakit, cacat, bersalin, kecelakaan kerja, pengangguran, usia tua, atau kematian anggota keluarga; (B) akses yang tak terjangkau pada perawatan kesehatan; (C) kurangnya dukungan keluarga, terutama pada tanggungan anak-anak dan tanggungan orang dewasa."202 Komite PBB ini juga menekankan bahwa: "Cuti hamil yang dibayar harus diberikan kepada semua perempuan, termasuk mereka yang terlibat dalam pekerjaan atipikal, dan manfaat harus disediakan untuk periode yang memadai.”203

TIDAK ADANYA DANA PENSIUN, MANFAAT LAIN SERTA ASURANSI KESEHATAN “Jika saya bisa berbicara dengan Wilmar, maka saya akan memintanya untuk membantu kami dan memberikan dana pensiun pada kami. Bagaimana bisa Anda membiarkan kita pergi begitu saja? Kami orang miskin "– N, seorang pekerja harian lepas berusia 55 tahun. N dilepas dari

tidak lagi dipekerjakan oleh salah satu anak perusahaan Wilmar setelah menginjak usia 55 tahun, tanpa menerima dana pensiun apapun. Semuanya mengatakan bahwa mereka telah bekerja untuk perusahaan tersebut antara 10 sampai 20 tahun. Aktivis dan LSM terkait memberikan konfirmasi pada Amnesty International bahwa pekerja harian lepas tidak menerima dana pensiun dalam bentuk apapun saat mereka telah berhenti bekerja, terlepas dari berapa tahun mereka telah bekerja di suatu perusahaan.

pekerjaannya ketika ia menginjak usia 55 tahun, tanpa mendapatkan dana pensiun, setelah bekerja selama 20 tahun di perkebunan milik anak perusahaan Wilmar.204

Amnesty International mewawancarai lima orang pekerja harian lepas, empat perempuan dan satu orang laki-laki, yang

Para pekerja ini mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui apa saja yang mereka butuhkan agar mendapat dana pensiun setelah mereka berusia 55 tahun dan sebelumnya mereka tidak mendaptkan pemberitahuan bahwa mereka akan diminta berhenti bekerja. Mereka diberitahu oleh

201. Namun berdasarkan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, seorang pekerja harian lepas berhak atas kompensasi jika kontraknya diputus sebelum masa berlakunya kecuali dihentikan karena salah satu alasan yang tercantum di Pasal 61. 202. Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No.19: Hak atas Jaminan Sosial (Pasal 9), UN Doc. E/C.12/GC/19, 4 Februari 2008, paragraf 2. 203. Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No.19: Hak atas Jaminan Sosial (Pasal 9), UN Doc. E/C.12/GC/19, 4 Februari 2008, paragraf 19. 204. Wawancara Amnesty International dengan N, Sumatera Utara, November 2015.



mandor saat pengarahan pagi bahwa mereka telah dibebaskan dari pekerjaan. Q, seorang perempuan berusia 53 tahun, bekerja di salah satu anak perusahaan Wilmar selama 18 tahun (ia mulai bekerja untuk perusahaan tersebut sebelum dibeli oleh Wilmar). Q mengatakan bahwa dokumen identitas dirinya mencantumkan usia yang salah karena ia dulu menikah saat ia masih sangat muda dan usia pada dokumen identitasnya diubah untuk membuatnya tampak lebih tua. "Dua hari yang lalu saya dibebastugaskan oleh mandor ... Saya tidak tahu apa-apa tentang aturan usia 55 ini ... Saya baru saja membeli sepasang sepatu baru [untuk pekerjaan saya] tapi kemudian mereka membiarkan saya pergi. Saya membeli sepatu baru itu seharga Rp 80.000.205 Sepatu tersebut masih dalam hutang. Saya belum membayar lunas sepatu tersebut. Jika saya tahu bahwa saya akan dibebastugaskan pergi, tentu saya tidak akan membeli sepatu baru”.206 T, seorang laki-laki berusia 55 tahun, bekerja sebagai pekerja harian lepas untuk salah satu anak perusahaan Wilmar selama 14 tahun tetapi ia tidak diangkat menjadi pekerja tetap. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa orang-orang berusia di atas 55 tidak bisa lagi bekerja: "Saya datang ke pengarahan pagi dan mandor saya bertanya 'Mengapa kamu datang bekerja?' Mandor itu mengatakan setiap orang di atas 55 telah dibebaskantugaskan... Sejak itu, saya tidak lagi mendapatkan bayaran dari perusahaan ... Saya pergi berkeliling mencari batang tongkat untuk dijual pada orang yang membuat sapu.”207 Dua perempuan lain yang dibebastugaskan oleh salah satu anak perusahaan Wilmar setelah mereka menginjak usia 55 berkata bahwa mereka tidak mendapatkan dana pensiun dari perusahaan atau pemerintah. Salah satu dari mereka menggantungkan hidupnya pada anak-anaknya dan sedangkan yang lainnya membuat sapu dan menjualnya. Ia mendapat Rp 100.000 (US $ 7) dalam satu sampai dua minggu.208 Untuk mengilustrasikan seberapa rendah jumlah Rp 100.000 tersebut, perspektif yang bisa dipakai adalah uang yang ia dapatkan dalam satu sampai dua minggu itu hanya sedikit lebih banyak dari apa yang diperoleh seseorang sebagai upah minimum dalam satu hari. Anak-anak perusahaan dan perusahaan pemasok Wilmar memberikan kontribusi berupa skema asuransi kesehatan nasional bagi para pekerja sektor swasta pada para pekerja tetapnya serta para pekerjanya yang memiliki kontrak lebih dari tiga bulan. Sebagian gaji setiap karyawan dikurangi

205. 206. 207. 208. 209. 210.

US$5.8. Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara

Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty

International International International International International

dengan dengan dengan dengan dengan

63

oleh pihak perusahaan untuk membiayai program ini, dengan pemotongan tambahan bagi anggota keluarga yang menjadi tanggungan sang pekerja. Pada sebagian besar perusahaan yang diselidiki, para pekerja harian lepasnya dikecualikan dari skema ini. SPMN memasukkan para pekerja harian lepasnya ke dalam skema asuransi kesehatan nasional, tetapi para pekerja mengatakan bahwa mereka hanya mendapatkan perlindungan pada tingkat minimum dan mereka mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan perawatan yang menggunakan berbagai obat-obatan dan perawatan atas penyakit. Para pekerja harian lepas perempuan yang suaminya adalah pekerja tetap dianggap sebagai tanggungan sang suami. Sedangkan pekerja harian perempuan lainnya tidak termasuk dalam skema asuransi ini, sebagaimana para pekerja harian lepas laki-laki. Pekerja harian lepas dapat mengakses klinik perusahaan tetapi mereka hanya akan mendapatkan perawatan terbatas. M, yang bekerja sebagai pekerja harian lepas di sebuah anak perusahaan Wilmar berkata pada peneliti bahwa dia tidak mendapatkan perawatan medis karena suaminya bukan pekerja tetap. M mengatakan: "Ketika saya merasa sakit, mandor menyuruh pulang, lalu klinik memberi saya obat tapi keesokan harinya mereka tidak akan memberikan perawatan apapun jika saya masih merasa sakit.”209 V, yang bekerja sebagai pekerja harian lepas untuk anak perusahaan Wilmar, menggambarkan bagaimana ia mengalami kecelakaan saat bekerja dan dirawat oleh perusahaan namun ia tidak menerima kompensasi apapun dan ia hanya mendapatkan sebagian kecil bayaran harian dari hari di mana ia tidak mampu bekerja. V mengatakan: "Saya mengendarai sebuah jonder [truk kecil yang digunakan untuk mengangkut buah sawit dan bahan lainnya], dan saya duduk di atas karung pupuk. Mandor meminta saya untuk mengendarai jonder itu ke daerah yang jauh. Saat jonder yang saya kendarai sedang berusaha melewati satu jembatan kecil dan lalu kendaraan itu terbalik hingga saya jatuh ke selokan dan kantong pupuk itu jatuh menimpa saya. Air di dalam parit terminum oleh saya dan saya merasakan sakit di sekujur tubuh. Kaki saya sakit dan saya tidak bisa berjalan. Saya mendapat pijatan dan suntikan. Dokter perusahaan datang ke rumah untuk memberikan beberapa suntikan. Saya tidak perlu membayar untuk itu. Saya tidak bisa bekerja selama tiga bulan tetapi perusahaan hanya membayar saya untuk 15 hari. Saya meminta kompensasi tetapi saya tetap tidak mendapatkan apapun.”210

Q, Sumatera Utara, November 2015. T, Sumatera Utara, November 2015. pekerja, Sumatera Utara, November 2015. M, Sumatera Utara, November 2015. V, lokasi dan tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas.



Amnesty International mencatat beberapa kasus lain saat para pekerja harian lepas perempuan terluka saat bekerja. Biaya pengobatan mereka dibayar oleh asuransi suami mereka dan suami diminta untuk membayar jumlah tertentu yang oleh perusahaan disebut tidak tercakup oleh asuransi. Kekurangan tersebut dipotongkan dari gaji bulanan para suami.211 Para pekerja harian lepas di ABM mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan cuti sakit sama sekali, sementara orang yang bekerjadi perusahaan lain mendapatkan cuti sakit yang dibayar untuk beberapa hari tertentu. Para pekerja di ABM ini juga mendapatkan cuti hamil yang dibayar. N adalah seorang pekerja harian lepas di PT Hamparan, bagian dari BEST Group yang memasok Wilmar. Ia mengatakan: "Kami tidak terdaftar untuk mendapatkan beberapa manfaat dan kami tidak mendapatkan dana pensiun. Begitu juga semua pekerja perempuan BHL [buruh harian lepas]. Ada beberapa mandor perempuan yang mungkin SKU [pekerja tetap]. Kami tidak mendapatkan cuti hamil atau cuti sakit. Perempuan yang hamil harus berhenti bekerja. Ada pekerja perempuan yang telah bekerja di sini selama lebih dari enam tahun dan ia masih BHL”.212

PENJELASAN WILMAR Wilmar memberikan pengakuan dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2009 bahwa "[a] ada proporsi yang tinggi pada para pekerja kita di Indonesia yang merupakan pekerja tidak tetap”.213 Wilmar mengacu pada pembangunan perkebunan baru di Kalimantan Tengah dan menyatakan bahwa perusahaan sangat ergantung pada pekerja kontrak selama tahap awal pembangunan perkebunan. Wilmar juga menyatakan bahwa perusahaan akan mengurangi ketergantungannya pada pekerja tidak tetap secara signifikan pada beberapa tahun yang akan datang untuk memberikan kondisi kerja yang lebih baik serta untuk menumbuhkan tenaga kerja yang stabil dan produktif.214 Dalam laporan 2011, Wilmar menyatakan bahwa jumlah pekerja dengan status tidak tetap relatif rendah di

Kalimantan Tengah karena ada sedikitnya pekerja yang berasal dari penduduk sekitar; Kalimantan Tengah adalah salah satu provinsi dengan penduduk paling sedikit di Indonesia.215 Wilmar juga menyatakan bahwa di daerah lain seperti Sumatera dan Kalimantan Barat, perusahaan telah sering menawarkan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Karena orang sering memiliki pendapatan yang sifatnya musiman, mereka lebih suka pendekatan yang fleksibel untuk bekerja "seperti pekerja lepas profesional di perkotaan yang memilih pekerjaan lepas daripada pekerjaan tetap karena fleksibilitas jadwal kerja yang disesuaikan dengan komitmen mereka sendiri." Wilmar menyatakan bahwa pihak perusahaan akan bernegosiasi dengan para pekerja harian lepas ini untuk menyetujui pengaturan kerja tidak akan lebih dari 21 hari dalam sebulan dan mempertahankan status mereka sebagai pekerja tidak tetap.216 Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam Laporan Berkelanjutan pada tahun 2011 dan 2015, Wilmar Group telah mengurangi jumlah pekerja tidak tetapnya di Indonesia,. Namun jumlah pekerja tidak tetap perusahaan ini tetap tinggi pada tahun 2015. Dalam suatu surat pada Amnesty International, Wilmar menjelaskan tentang pengurangan jumlah pekerja tidak tetap dibandingkan jumlah pekerja tidak tetap tahun 2011. Wilmar menyatakan: "Perlu dicatat bahwa kontrak kerja tidak tetap ditawarkan atas dasar kesepakatan bersama antara pekerja, yang memiliki beberapa alternatif pekerjaan dan lebih memilih untuk bekerja lepas untuk melengkapi sumber pendapatan tetap mereka, dan manajemen perkebunan. Kesepakatan ini mendapat dukungan dari serikat pekerja atau perwakilan pekerja dan Dinas Ketenagakerjaan Distrik pemerintah daerah”217 Dalam Laporan Berkelanjutan yang dirilis pada 21 Oktober 2016, Wilmar mengatakan: ”Wilmar berkomitmen untuk memberikan kesempatan kerja yang sama tanpa memandang jenis kelamin. Namun, pekerjaan perkebunan cenderung menuntut fisik, dan pasti menarik lebih banyak pekerja laki-laki. Ketika proporsi pekerja tidak tetap perempuan lebih tinggi dari pekerja laki-laki, penting untuk dicatat bahwa hampir 50% dari pekerja tidak tetap adalah istri pekerja teteap. Para istri ini lebih memilih untuk dipekerjakan secara

211. Wawancara Amnesty International dengan pekerja, Kalimantan Tengah and Sumatera Utara, Februari, Oktober and November 2015. 212. Wawancara Amnesty International dengan N, Kalimantan Tengah, November 2015. 213. Wilmar International, Sustainability Report 2009, hlm. 45, tersedia pada: www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2012/11/Wilmar-SR-2009_single.pdf (diakses terakhir pada 9 Oktober 2016). 214. Wilmar International, Sustainability Report 2009, hlm. 6 and 45. 215. Wilmar International, Staying the course through challenging times: Sustainability report 2011, hlm. 60, tersedia pada: www.wilmar-international.com/wp-content/ uploads/2012/11/Wilmar_SR2011.pdf (diakses terakhir pada 9 Oktober 2016). 216. Wilmar International, Staying the course through challenging times: Sustainability report 2011, hlm. 61. 217. Surat Wilmar International kepada Amnesty International, per 17 Oktober 2016.



lepas, dengan jam kerja fleksibel yang memungkinkan mereka untuk mengurusi rumah tangga mereka. Kontrak kerja pada pekerjaan tetap tidak memberikan kemungkinan atas jam kerja yang fleksibel.”218 Namun pernyataan Wilmar ini bertentangan dengan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Amnesty International. Para istri pekerja ini tetap tidak ditanyai apakah mereka lebih memilih kontrak kerja tetap dan hanya mendapatkan tawaran pekerjaan di bagian di mana perusahaan mempekerjakan orang sebagai pekerja harian lepas.219 Klaim Wilmar juga tidak konsisten dengan kenyataan bahwa pekerja harian perempuan lepas juga turut terlibat dalam pekerjaan fisik di bagian perawatan tanaman. Banyak dari pekerja lepas perempuan tersebut yang kemudian membantu suami mereka saat sore untuk melaksanaan pekerjaan seperti mengambil buah yang jatuh, tetapi mereka tidak mendapatkan bayaran untuk pekerjaan itu. Pernyataan Wilmar bahwa kontrak pekerjaan tidak tetap didasarkan pada kesepakatan bersama dan diberikan pada pekerja yang memiliki alternatif pekerjaan lain tidaklah sesuai dengan apa yang ditemukan Amnesty International. Semua pekerja harian lepas yang diwawancarai Amnesty International mengandalkan pekerjaan mereka di perusahaan sawit itu sebagai sumber pendapatan utama. Para pekerja lepas ini tidak bekerja musiman atau hanya selama beberapa bulan dalam setahun, tetapi mereka bekerja secara terusmenerus bagi perusahaan. Tidak ada satu pun pekerja harian lepas yang diwawancarai Amnesty International pernah diberikan pilihan oleh perusahaan tentang status pekerjaan mereka atau ditawarkan pilihan untuk menjadi pekerja tetap. Tidak ada pekerja harian lepas yang meminta perusahaan untuk membatasi pekerjaan mereka selama atau kurang dari 21 hari dalam sebulan. Sebaliknya, banyak pekerja harian lepas yang menggambarkan bagaimana mereka berulang kali menanyai mandor tentang apakah mereka dapat mendapatkan hari kerja tambahan atau menanyai mandor tentang kemungkinan mereka menjadi pekerja tetap yang mana mandor segera memberitahu mereka bahwa hal tersebut tidak mungkin karena kurangnya pekerjaan dan dana. Fakta ini dikuatkan oleh staf pengawas yang diwawancarai Amnesty International.220 Secara krusial, fakta ini tidak membenarkan tindakan Wilmar Grup yang menempatkan pekerja dalam situasi

218. 219. 220. 221.

65

kerja yang tidak aman selama bertahun-tahun, tanpa akses yang memadai pada perawatan kesehatan, dana pensiun dan tunjangan lainnya. Bahkan jika ada beberapa orang yang lebih memilih kerja paruh waktu atau pengaturan kerja yang fleksibel, perusahaan harus mengeksplorasi pilihan untuk menawarkan pengaturan soal jam tersebut dalam kontrak yang lebih aman. Wilmar belum merilis data tentang pekerja tidak tetap yang dipekerjakan oleh para perusahaan pemasoknya. TSH Resources adalah satu-satunya perusahaan pemasok Wilmar yang menanggapi permintaan Amnesty Internationalatas informasi. Perusahaan ini memberikan data mengenai jumlah total pekerja harian lepas dan pekerja tetap serta pembagian jender untuk kedua kategori ini. TSH Resources menyatakan bahwa perusahaan itu tidak memiliki pekerja kontrak (yang oleh Amnesty International dianggap sebagai semua pekerja kontrak jangka tetap, termasuk pekerja harian lepas) sebelum Maret 2015. Lalu semenjak bulan itu, tidak ada lagi pekerja kontrak yang diubah menjadi pekerja tetap. THS Resources mengklaim bahwa pekerja kontrak berhak atas "manfaat yang sama dengan manfaat yang diterima pekerja tetap yaitu perumahan, kesehatan, dll.”221 Seperti yang ditekankan sebelumnya, saat SPMN memasukkan pekerja lepas harian ke dalam skema asuransi kesehatan nasional, para pekerjanya mengatakan bahwa mereka mendapatkan perlindungan hanya minimal dan mereka menghadapi kesulitan untuk mendapatkan obat-obatan dan perawatan pada penyakit.

Truk-truk menurunkan buah-buah kelapa sawit pada sebuah pabrik. © Amnesty International

Wilmar International, Sustainability Brief, Oktober 2016, section 3.2. Wawancara Amnesty International dengan pekerja dan staf pengawas, Sumatera Utara, Oktober and November 2015. Wawancara Amnesty International dengan pekerja dan staf pengawas, Sumatera Utara, Oktober and November 2015. Tanggapan TSH Resources kepada Amnesty International, diterima pada18 November 2016.



HAK ATAS KESEHATAN DAN KONDISI KERJA YANG AMAN DAN SEHAT Pasal 7(b) dari Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengakui hak setiap orang atas kondisi kerja yang aman dan sehat. Pasal 12 Kovenan menjamin hak untuk mencapai standar tertinggi kesehatan fisik dan mental, yang meliputi perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri serta tindak pencegahan dan pengendalian penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Komite PBB dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya menjelaskan bahwa: "Perbaikan semua aspek kesehatan lingkungan dan industri ... terdiri dari... langkah-langkah pencegahan kecelakaan dan penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan; ... Pencegahan dan pengurangan pemaparan zat-zat berbahaya pada penduduk suatu wilayah seperti radiasi dan bahan kimia berbahaya atau penanggulangan kondisi lingkungan yang merugikan dan secara langsung atau tidak langsung berdampak pada kesehatan manusia. Selanjutnya, kebersihan industri dilaksanakan dengan meminimalisir penyebab bahaya kesehatan yang terdapat di lingkungan kerja, selama masih bisa dilaksanakan”.222 Pelapor Khusus PBB tentang hak atas kesehatan telah menekankan bahwa hak atas kesehatan kerja mengharuskan pengusaha menyediakan informasi yang dapat diakses mengenai semua tentang risiko kesehatan dan keselamatan, termasuk risiko yang terkait dengan input produksi berserta peralatannya, serta mesin dan bahan kimia yang digunakan di tempat kerja. "Selain itu, para pekerja juga harus diberitahu tentang semua risiko kesehatan di tempat kerja dengan cara yang bisa dipahami dengan jelas sehingga mereka dapat menentukan sendiri apakah akan terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau tidak aman”.223 Pelapor Khusus PBB tentang hak asasi manusia dan zat berbahaya dan limbah, dan Pelapor Khusus PBB tentang hak atas pangan telah menyerukan penghentian penggunaan pestisida sangat berbahaya di seluruh dunia yang karena zat ini menimbulkan kerusakan signifikan pada kesehatan manusia dan lingkungan.224

PELANGGARAN TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN SERTA KONDISI KERJA YANG AMAN DAN SEHAT

sekali melindungi. Saat tangki yang saya bawa adalah tangki yang tua,

“Penutup tangki CDA [penyemprot tetesan terkontrol] longgar dan saya

Biasanya saya menyemprotkan baik bahan kimia campuran maupun

tidak bisa menutupnya dengan benar sehingga saya menumpahkan

maka penutupnya tidak akan bisa menutup sama sekali dan punggung saya akan kembali terkena cairan kimia setiap kali saya membungkuk. Saya bekerja dengan tangki CDA selama lima tahun dan cairan di dalamnya itu menumpahi saya selama empat tahun.

Gramoxone [herbisida berbasis paraquat]. Mandor akan bilang pada

sedikit bahan kimia pada apron dan kulit saya setiap hari. Kulit saya

kami bahan kimia apa saja yang akan kami semprotkan. Ia mengatakan

lalu terbakar dan terasa gatal di bagian di mana cairan tadi menetes.

ketika ada gulma sebaiknya menggunakan bahan kimia campuran.

Baju saya digunakan saat basah. Saya lalu memberi tahu mandor

Saya juga bisa melihat jerigen yang berisi Gramoxone atau bahan

tetapi ia hanya menyuruh saya untuk mengencangkan pengaman.

kimia campuran dengan melihat tulisan yang tertera pada badan jerigen

Longgarnya penutup tangki ini terjadi ketika saya menyemprot pada

tersebut. Biasanya mandor akan membawa jerigen itu ke lapangan

tanah yang tidak rata. Kadang-kadang ketika saya tengah menyemprot,

... Saya mengatakan pada FA [asisten lapangan] bahwa badan saya

ada sedikit tumpahan cairan di punggung bawah saya yang berasal

terasa tidak enak saat saya sedang menyemprot atau memupuk. Sejak

dari dasar tangki. Apron yang saya pakai sangat tipis dan tidak sama

tahun lalu, saya merasa pusing dan mual. Saya muntah dan rasanya

222. Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No.14: Hak atas standar kesehatan terbaik yang bisa didapatkan (Pasal 12 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), UN Doc. E/C.12/2000/4, 11 August 2000. paragraf 15. 223. UN, Report of the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, Anand Grover, UN Doc. A/HRC/20/15, 10 April 2012, paras 24 – 25. 224. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, ‘States and business must prevent harm from highly hazardous pesticides, 28 September 2015, tersedia pada: www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16510&LangID=E (diakses terakhir pada 22 November 2016).



sangat pahit dan berwarna kekuningan. ... Saya melapor pada dokter perusahaan bahwa saya merasa pusing, mual, serta muntah-muntah dan lalu dia berkata oh, kamu tidak apa-apa, kamu hanya kurang berolahraga. Kondisi seperti itu semakin parah selama setahun terakhir, perut saya kadang-kadang terasa sakit dan saya tidak nafsu makan. Saya berkata pada mandor bahwa saya merasa pusing dan sakit tapi ia memerintahkan saya untuk tetap bekerja. Saya merasa pusing ketika bangun tidur di pagi hari. Saya bangun dengan badan berkeringat dan kepala terasa pusing tapi saya harus mengabaikan itu semua agar tetap bisa berangkat bekerja, karena kalau tidak, saya tidak akan dibayar." F, yang bekerja untuk SPMN, salah satu perusahaan pemasok Wilmar.225

untuk melakukan hal serupa pada akhir 2015. Wilmar melarang penggunaan paraquat di bawah kebijakan ‘Tanpa deforestasi, Tanpa Gambut, Tanpa Kebijakan Eksploitasi' miliknya. Kebijakan ini juga mengatur bahwa perusahaan, pemasok, dan sub-kontraktor harus melindungi para pekerjanya dari bahaya pada kesehatan dan keselamatan kerja yang mungkin berisiko pada cedera permanen, sakit, atau kematian, termasuk di antarnya adalah menghindarkan pekerja dari paparan bahan kimia berbahaya.

Pada tahun 2008 Wilmar berkomitmen untuk menghapus penggunaan paraquat dalam operasinya. Wilmar menyatakan bahwa mereka telah melakukan penghapusan

Salah satu bahan kimia kontroversial yang digunakan sebagai herbisida (untuk mengendalikan gulma) adalah parakuat diklorida (paraquat). Paraquat adalah bahan kimia sangat beracun yang berisiko tinggi pada kesehatan. Paraquat memiliki salah satu racun akut tertinggi di antara herbisida komersial dan dapat mengakibatkan keracunan jika masuk ke pencernaan atau masuk ke tubuh melalui paparan pada kulit.227 Penggunaan paraquat telah dilarang di Uni Eropa dan sangat dibatasi di beberapa negara lain. Menteri Pertanian Indonesia mengatur paraquat sebagai pestisida terbatas. Hanya orang-orang yang telah dilatih dan disertifikasi yang diizinkan untuk

itu pada tahun 2011 dan meminta perusahaan pemasok

menggunakan paraquat.228

Perkebunan kelapa sawit menggunakan berbagai pestisida, di antarnya pestisida rumput dan herbisida untuk mengelola hama dan gulma. Perkebunan sawit juga menggunakan banyak pupuk untuk meningkatkan hasil. Berbagai organisasi lingkungan hidup telah menyoroti risiko kontaminasi pada tanaman lain, tanah dan air tanah.226

67

Seorang pekerja harian lepas sedang menyemprotkan pestisida. © Amnesty International

225. Wawancara Amnesty International dengan F, Kalimantan Tengah, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. 226. Friends of the Earth, Greasy palms: The social and ecological impacts of large-scale oil palm plantation development in Southeast Asia, Friends of the Earth, Januari 2005. 227. W.T. Tsai, ‘A review on environmental exposure and health risks of herbicide paraquat’, Toxicological & Environmental Chemistry, Volume 95, Issue 2, 2013, hlm. 201. 228. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 24/PERMENTAN/SR.140/4/2011 Tentang Syarat dan Tata cara Pendaftaran Pestisida.



PENGGUNAAN HERBISIDA BERBASIS PARAQUAT OLEHA PARA PERUSAHAAN PEMASOK WILMAR Peneliti Amnesty International menemukan bukti mengenai penggunaan herbisida berbasis paraquat oleh perusahaan pemasok Wilmar, khususnya oleh SPMN. Pekerja dan staf yang bekerja dalam kapasitas pengawasan terbukti menggunakan herbisida berbasis paraquat, termasuk Gramoxone. Para pekerja menegaskan bahwa mereka melihat jerigen Gramoxone saat mandor membawanya ke lapangan dan akan digunakan untuk penyemprotan. Para peneliti juga menunjukkan foto-foto jerigen Gramoxone dan berbagai merek herbisida berbasis paraquat lainnya yang disimpan di dalam tempat penyimpanan kimia. Penilaian sertifikasi RSPO pada SPMN yang dilakukan bulan Juli 2015 menegaskan bahwa perusahaan ini menggunakan paraquat tetapi juga menyatakan bahwa pihak manajemen memiliki rencana untuk mengurangi penggunaannya.229 Para peneliti memastikan melalui foto-foto terbaru yang diambil pada bulan Oktober 2016 dan melalui berbagai wawancara bahwa SPMN masih terus menggunakan paraquat. Dalam tanggapan terhadap Amnesty International, TSH Resources, perusahaan induk SPMN, tidak menyangkal telah menggunaan paraquat atau Gramoxone. Staf di PT Hamparan, salah satu pemasok Wilmar lain, mengatakan bahwa perusahaan menggunakan Gramoxone dan herbisida berbasis paraquat lainnya. Seorang pekerja di ABM, salah satu pemasok Wilmar, yang bertugas mencampur bahan kimia untuk disemprotkan, juga menyatakan bahwa perusahaan ini menggunakan Gramoxone.230

Jerigen berisi Gramoxone, di dalam area penyimpanan pestisida SPMN. Foto diambil pada Oktober 2016. © Pribadi

Gramoxone, suatu herbisida paraquat. Foto diambil di dalam area gudang penyimpanan pestisida SPMN. © Pribadi

229. Controlunion, Public Summary Report: PT Sarana Prima Multi Niaga POM, TSH Resources Berhad, 2015, hlm. 28, 45. 230. Wawancara Amnesty International, Kalimantan Tengah and Sumatera Utara, Februari, Oktober and November 2015.



Wilmar mengatakan telah mengurangi penggunaan paraquat pada perkebunan sendiri. Wilmar mengajukan daftar herbisida yang digunakan dalam Laporan Keberlanjutan perusahaan.231 Termasuk di antarnya: glifosat, triclopyrbutotyl, glufosinate amonium, 2,4-D, fluroxypyr-meptyl, dan diuron yang diklasifikasikan sebagai cukup berbahaya atau sedikit berbahaya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).232 Audit RSPO tahunan pada PT Milano (dilakukan dari 23 sampai 26 Mei 2016) dan pada PT Daya Labuhan Indah (dilakukan dari 24 sampai 28 Agustus 2015) menyatakan bahwa perkebunan dua perusahaan ini menggunakan pestisida Kelas 1A atau 1B menurut standar WHO. WHO mengklasifikasikan pestisida berdasarkan tingkat bahaya (seberapa besar risikonyabagi kesehatan). Pestisida kelas 1A diklasifikasikan sebagai amat sangat berbahaya dan kelas 1B sebagai sangat berbahaya.233 Laporan audit mencatat bahwa kedua perusahaan tersebut tetap berkomitmen serta berencana untuk mengurangi penggunaan dua jenis pestisida berbahaya itu.234

PERLENGKAPAN KESELAMATAN YANG TIDAK MEMADAI Wilmar menyatakan dalam Laporan Berkelanjutannya pada tahun 2015 bahwa: "Para penyemprot diwajibkan untuk menjalani pelatihan ekstensif dan berkelanjutan dalam hal penanganan bahan kimia. Mereka diminta untuk mengenakan alat pelindung diri (Personal Protective Equipment/PPE) termasuk kacamata pelindung, masker wajah, sarung tangan dan sepatu bot. PPE harus dipakai setiap kali pekerja melaksanakan pekerjaannya. Mereka wajib mandi setelah bekerja. Pekerja harus menjalani pemeriksaan medis rutin untuk mendeteksi keberadaan setiap residu kimiawi.”235 Investigasi Amnesty International mengungkapkan kesenjangan signifikan dalam hal penyediaan alat pelindung diri bagi pekerja yang dipekerjakan oleh anak perusahaan dan pemasok Wilmar, terutama bagi mereka yang bekerja di bagian pemeliharaan tanaman. Ada pekerja yang sama sekali tidak mendapat perlengkapan pelindung yang mereka butuhkan dan ada juga pekerja yang mendapat perlengkapan pelindung pada awalnya tapi kemudian mereka tidak mendapat peralatan ganti.

69

Para pekerja yang bekerja di bagian pemeliharaan tanaman di ABM dan PT Hamparan, yang merupakan perusahaan pemasok Wilmar, mengatakan kepada para peneliti bahwa mereka tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan sama sekali. Para pemanen bekerja di ABM mengatakan bahwa perusahaan awalnya hanya menyediakan sepatu pada tahun 2015 sedangkan pekerja pada bagian perawatan tanaman sama sekali tidak diberi sepatu, masker, sarung tangan, baju terusan, atau kacamata. Para pekerja mengenakan kemeja lengan panjang atau menggunakan sarung untuk menutupi badan mereka sendiri. Para pekerja menyebar pupuk dan menyemprotkan bahan kimia tanpa mengenakan masker, baju terusan, kacamata atau sarung tangan karet. J berkata pada para peneliti bahwa ia dan banyak pekerja lain tidak memakai sepatu ketika mereka menyebar pupuk dan saat bekerja J mengenakan kaus kaki karena lebih cepat dan ia dapat mencegah agar pupuk tidak masuk ke dalam sepatu dan bergesekan langsung dengan kulitnya. Saat tengah bekerja, kakinya terluka dan akhirnya membengkak selama seminggu karena infeksi. J mengatakan sulit baginya untuk bernapas saat ia menyebar pupuk. Saat ia bernapas di tengah bubuk pupuk, paru-parunya terasa berat dan jika meludah, ia bisa melihat bubuk pupuk dalam air liurnya. J menceritakan suatu kejadian pada tahun 2014 ketika ia menyemprotkan bahan kimia dan menumpahkan cairan kimia pada ibu jarinya, dan lalu ia tidak mampu membersihkannya hingga akhirnya cairan ibu jarinya tersebut tercampur dengan pupuk. "Ibu jari saya sangat gatal sampai-sampai saya ingin memotongnya." Sejak saat itu, kukunya membusuk dan ia menunggu kukunya terlepas.236 Seorang peneliti dari Amnesty International melihat kuku J dan memastikan kondisi kukunya sesuai dengan ucapannya. Semua kukunya yang berubah warna dan salah satunya membusuk. Z, seorang perempuan lain yang bekerja di ABM, bekerja tanpa mengenakan sarung tangan karena pihak perusahaan tidak menyediakannya. Z mengatakan bahwa sarung tangan yang ia beli untuk dirinya basah dan membusuk karena bahan kimia yang ia semprotkan pada tanaman. Z menggambarkan bagaimana bahan kimia sering menetesi tangannya saat ia tengah menyemprot. Ia mengatakan: "Tangan saya terasa gatal dan saya ingin menggaruknya. Kuku jari saya membusuk dan kemudian rontok. Diawali dari tepi dan lalu membengkak, lalu keluar cairan dari kuku dalam dan lalu kuku itu terlepas.”237

231. Wilmar International, Sustainability Report 2015, hlm. 53. 232. WHO, The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2009, 2010, tersedia pada: www.who.int/ipcs/publications/ pesticides_hazard_2009.pdf (diakses terakhir pada 22 Oktober 2016). 233. WHO, The WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard and Guidelines to Classification 2009, 2010, hlm. 5. 234. TÜVRheinland, RSPO Annual Surveillance Audit Report: Wilmar International Limited, PT Perkebunan Milano, Pinang Awan Palm Oil Mill, date of audit: 23 – 27 May 2016, hlm. 28. Mutu Certification International, RSPO Assessment Report: PT Daya Labuhan Indah, 13 November 2015, hlm. 21. 235. Wilmar International, Sustainability Report 2015, hlm. 53. 236. Wawancara Amnesty International dengan J dan pekerja lainnya, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. 237. Wawancara Amnesty International dengan Z, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas.



Para penyemprot bekerja tanpa perlengkapan perlindungan pada sebuah perusahaan pemasok Wilmar. Mereka mengisi botol-botol dengan bahan-bahan kimia murni kepada setiap pekerja untuk membawanya tanpa sarung tangan atau pelindung mata. Nama perusahaan dirahasiakan untuk keamanan. © Pribadi

Para tenaga penyemprot menggunakanalat penyemprot ransel dan membawa tangki berisi bahan kimia di punggung mereka. Z dan para penyemprot lain yang bekerja di anak perusahaan dan perusahaan pemasok Wilmar menyoroti bahwa ada bahan kimia yang tumpah ke punggung mereka dari tangki, terutama tangki-tangki yang sudah tua. Z menceritakan bahwa ketika tangki penuh, bahan kimia menetes pada punggung bagian atasnya. Ketika ia berbalik, maka bahan kimia jatuh menetes di punggung bagian bawahnya. Z mengatakan bahwa bahan kimia menetes di kulitnya hampir setiap hari karena tangki yang ia bawa rusak dan bocor. Punggungnya terasa panas setelah bahan kimia mengenainya dan kemudian terasa gatal. Jika Z menggaruk kulitnya itu, maka kulitnya itu akan mengalami iritasi dan ia harus membawanya ke klinik untuk diobati. Z pergi ke satu klinik di luar perkebunan untuk berobat karena ia mengatakan bahwa untuk mendapatkan perawatan di klinik perusahaan, ia membutuhkan surat pengantar dari mandor dan sang mandor tidak akan memberikan surat itu padanya. Z harus berhenti bekerja pada beberapa hari karena merasa sangat tidak nyaman dan kemudian ia pulang tanpa mendapat bayaran apapun. Z mengatakan pada peneliti bahwa ia harus terus bekerja agar mendapatkan uang, bahkan ketika ia sakit. Para pekerja perempuan di PT Hamparan berkata pada peneliti bahwa mereka perlu membeli tangki yang akan

mereka gunakan untuk menyemprot. Para pekerja di SPMN juga mengatakan bahwa gaji mereka dipotong untuk membayar tangki semprot atau jika tidak mereka harus membeli tangki sendiri. B, yang bekerja di SPMN, mengatakan: "Biasanya asisten lapangan memberitahu kami bahwa jika kamu tidak mau membayar untuk tangki, maka kamu tidak akan mendapatkan pekerjaan". Kondisi ini dikonfirmasi oleh para pekerja perempuan lain di SPMN.238

Penyemprot bekerja tanpa perlengkapan perlindungan pada sebuah perkebunan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan pemasok Wilmar. Nama perusahaan dirahasiakan untuk keamanan. © Pribadi

238. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah, Februari and November 2015.



71

Anak perusahaan Wilmar menyediakan peralatan keselamatan bagi para pekerjanya. Namun, Amnesty International menemukan banyak kasus di mana anak perusahaan Wilmar tidak menyediakan sepatu sama sekali atau tidak memberikan sepatu pengganti saat sepatu pekerjanya rusak. Para peneliti juga mendokumentasikan adanya kesenjangan dalam hal penyediaan peralatan lainnya seperti masker, sarung tangan, baju (apron) dan kacamata. Para pekerja mengatakan pada peneliti bahwa sepatu bot dan apron paling cepat usang saat digunakan menyebarkan pupuk atau menyemprot. Dua puluh dua pekerja yang bekerja di beberapa anak perusahaan dan pemasok Wilmar bercerita pada para peneliti tentang bagaimana mereka harus membeli sepatu sendiri karena perusahaan tidak

Jari Q diamputasi setelah tertusuk duri di jarinya dan terkena infeksi. Ia tidak disediakan sarung tangan oleh anak perusahaan Wilmar di mana ia bekerja dan menggunakan sarung tangan tipis yang ia beli sendiri. © Amnesty International

mau menggantikan sepatu mereka yang rusak. Para pekerja itu lalu membeli sepatu biasa yang menghabiskan antara Rp 50.000 sampai Rp 100.000 (US $ 4 - US $ 7) dengan menggunakan uang mereka sendiri. Para pekerja penebar pupuk di beberapa anak perusahaan Wilmar mengatakan pada para peneliti bahwa mereka tidak diberi apron atau kacamata. Mereka juga menambahkan apron atau kacamata tersebut hanya diberikan pada pekerja yang menyemprotkan bahan kimia. Pedoman keselamatan bagi penggunaan pupuk menentukan adanya pakaian pelindung, seperti baju terusan tahan debu, serta pelindung mata.239

Kaca mata pelindung yang diberikan oleh sebuah anak perusahaan Wilmar. © Amnesty International

Q bekerja di salah satu anak perusahaan Wilmar. Ia bekerja pada hari Sabtu dan ada duri dari pohon sawit tertancap di jarinya. Q tidak pernah diberi sarung tangan oleh perusahaan dan ia mengenakan sarung tangan yang ia beli sendiri. Ia mengatakan pada peneliti bahwa sarung tangan yang ia punya tipis dan mudah robek. Q menambahkan bahwa ia mencoba untuk mengambil duri itu keluar tapi ia lalu berhenti dan keesokan paginya jari tangannya bengkak. Q lalu menghadiri pengarahan pagi pada pukul 05:30 di hari Senin dan ia menunjukkan jarinya yang bengkak itu ke mandor yang lalu memeriksa jarinya dengan memakai obor.Tapi pada akhirnya mandor tetap menyuruhnya bekerja. Sore harinya, Q pergi ke klinik dan menemui bidan yang lalu mencuci tangannya yang bengkak sebanyak tiga kali, namun tidak ada tanda-tanda perbaikan. Pada hari Selasa, Q menunjukkan jarinya lagi pada kedua mandor dan pengawas, tapi mereka tetap memerintahkannya untuk bekerja. Lantas Q terus bekerja selama tujuh hari hingga akhirnya ia tidak bisa lagi menahan rasa sakit. Ia pergi lagi ke klinik perusahaan lagi dan ia pun dirujuk ke rumah sakit. Dokter di rumah sakit mengatakan bahwa jarinya terinfeksi dan akhirnya diamputasi jari. Mandor mengatakan bahwa ia telah membuat kesalahan dalam hal pelaporan penyakitnya dan karena Q tidak memberitahukan penyakitnya tepat pada hari kecelakaan itu terjadi, maka sang mandor mengatakan bahwa ia tidak bisa membantu Q agar mendapatkan upah harian pada hari ketika ia sakit. Q mengatakan pada peneliti bahwa ia telah mencoba

239. ILO, Code of practice on safety and health in agriculture, 2011, paragraf 10.1.2 menekankan: “Pupuk yang merupakan bahan berbahaya bagi pekerja bisa mengakibatkan iritasi kulit dan berpotensi dampak serius pada saluran pernapasan melalui penghirupan bentuk-bentuk gas dari anhydrous ammonia. Perawatan harus dilakukan ketika menggunakan pupuk demi meminimalisir keterpaparan”. Lihat juga,sebagai contoh, lembar data keselamatan untuk pupuk tipe NPK: www. azomures.com/wp-content/uploads/2015/10/FDS_NPK_EN.pdf (diakses terakhir pada 20 November 2016).mengakibatkan iritasi kulit dan berpotensi dampak serius pada saluran pernapasan melalui penghirupan bentuk-bentuk gas dari anhydrous ammonia. Perawatan harus dilakukan ketika menggunakan pupuk demi meminimalisir keterpaparan”. Lihat juga,sebagai contoh, lembar data keselamatan untuk pupuk tipe NPK: www.azomures.com/wp-content/uploads/2015/10/ FDS_NPK_EN.pdf (diakses terakhir pada 20 November 2016).



mencari mandor untuk memberitahunya tepat di hari ia mendapatkan luka itu tetapi Q tidak bisa menemukan mandor karena hari itu adalah hari Sabtu. Para peneliti Amnesty International yang bertemu Q setelah ia keluar dari rumah sakit lalu mengambil foto tangannya. Q menderita rasa sakit setelah menjalani amputasi.240 Para peneliti Amnesty International melihat langsung dan juga melihat melalui foto berbagai peralatan keselamatan

U, yang bekerja di salah satu anak perusahaan Wilmar sebagai tenaga penyebar pupuk, mengatakan: "Perusahaan memberi kami sarung tangan dan masker kain hitam. Mereka memberi saya masker sekali atau dua kali dan tidak ada setelahnya. Saat saya kehilangan masker, mandor akan membentak saya. Saya harus membeli masker yang baru seharga Rp 5.000. Kami tidak mengenakan sarung tangan karet tapi kain sarung. Perusahaan tidak pernah memberi saya sepatu, apron atau kacamata. Saya membeli sepatu sendiri seharga Rp 80.000.”242

yang dipakai oleh para pekerja di anak-anak perusahaan Wilmar dan SPMN. Seperti yang dibahas sebelumnya, para pekerja bagian pemeliharaan tanaman di ABM dan PT Hamparan mengatakan bahwa perusahaan tidak memberi mereka perlengkapan keselamatan. Apron tidak mampu menutupi tubuh secara penuh dan membuat bagian lengan benar-benar terbuka. Apron juga tidak bisa melindungi leher dan jika ada cairan yang tumpah dari tangki, apron tidak akan mampu mencegahnya mengalir ke punggung pekerja. Masker yang digunakan oleh anak-anak perusahaan Wilmar dan SPMN adalah kain masker anti-polusi. Masker tersebut berguna untuk menyaring debu dan partikel tetapi tidak cocok bagi penyemprotan bahan kimia berbahaya yang mana para pekerja seharusnyamengenakan masker penutup wajah dengan respirator yang mampu menyaring tetesan cairan kimia yang disemprotkan.241

Masker yang diberikan oleh anak perusahaan Wilmar kepada para pekerjanya. © Amnesty International

T, yang bekerja di salah satu perusahaan pemasok Wilmar, mengatakan kepada para peneliti bahwa sangat sulit baginya untuk memakai alat pelindung, terutama sarung tangan karet, karena cuacanya sangatlah panas. Ia juga mengatakan bahwa ia tidak memakai kacamata di pagi hari karena berkabut.243 Pernyataan T ini diamini oleh para pekerja perempuan lain yang mengatakan terlalu sulit bagi mereka untuk memakai kacamata, karena berkabut. N, yang sebelumnya bekerja sebagai pengawasdi salah satu perusahaan pemasok Wilmar, mengatakan kepada para peneliti bahwa setelah ada kunjungan RSOP, para pekerja diberi masker dengan filter tapi itu karena cuaca di lapangan sangat panas, para pekerja lalu ini melepaskan maskernya. N mengatakan: "Ketika menggunakan CDA, para pekerja diminta untuk mengenakan setelan baju panjang namun baju mereka disimpan di tempat penyimpanan dan tidak diberikan pada para pekerja karena baju tersebut sangat panas ketika dikenakan." N juga menunjukkan tenaga penyemprot yang beristirahat di tempat teduh, termasuk di bawah tanaman baru disemprot.244 Pedoman perlindungan keselamatan pekerja setelah penyemprotan pestisida pada pertanian mencantumkan adanya larangan masuk dalam jangka waktu tertentu setelah penyemprotan; sesaat setelah penyemprotan adalah waktu yang terlarang untuk memasuki area penyemprotan.245 Sistem pembayaran yang berdasar target, sebagaimana dijelaskan pada Bab 4, membuat para pekerja cenderung tidak mengambil istirahat yang seharusnya mereka perlukan saat mengenakan peralatan pelindung dalam cuaca yang panas. Mereka cenderung tidak beristirahat karena mereka akan kehilangan sejumlah upahnya jika mengambil waktu istirahat. Kondisi ini juga berarti bahwa para pekerja mungkin mengisi tangki mereka penuh-penuh atau secara terburu-buru menyelesaikan pekerjaan tertentu demi

240. Wawancara Amnesty International dengan Q, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi keselamatan. 241. Sebagai contoh lihat panduan keselamatan untuk penyemprotan paraquat: www.cheminova.com.au/download/herbicides/label/paraquat_250sl_label_au.pdf (diakses terakhir pada 22 November 2016). 242. Wawancara Amnesty International dengan U, lokasi dan tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas. 243. Wawancara Amnesty International dengan T, Kalimantan Tengah, tanggal dirahasiakan demi melindungi identitas. 244. Wawancara Amnesty International dengan N, lokasi dan tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas. 245. Lihat US Environmental Protection Agency, ‘Restrictions to Protect Workers After Pesticide Applications’, https://www.epa.gov/pesticide-worker-safety/restrictions-protect-workers-after-pesticide-applications (diakses terakhir pada 22 November 2016).



memenuhi target mereka. V, yang bekerja pada salah satu anak perusahaan Wilmar mengatakan: "Ketika kami mencoba menyandang tangki ke punggung, ada tumpahan cairan kimia di tangan kami karena apron tidak menutupi tangan kita melainkan hanya menutupi bagian tubuh saja. Tangki-tangki itu masih baru tapi kami mengisinya penuh-penuh, dan itu adalah kesalahan kami sendiri, ketika ada beberapa tetes cairan kimia yang tumpah. Kami berusaha untuk memenuhi target kami dan bergegas untuk mengejar ketertinggalan kami dengan temanteman yang mungkin sudah lebih dahulu memulai”.246 Sebagaimana dibahas di atas, ada kesenjangan signifikan dalam hal penyediaan peralatan keselamatan untuk para pekerja. Namun bahkan ketika para pekerja telah mendapatkan peralatan keselamatan, adanya sistem target yang ditetapkan oleh perusahaan membuat penggunaan peralatan keselamatan tersebut menjadi tidak efektif. Ada tingkat stres yang melekat pada target tinggi yang harus dipenuhi oleh para pekerja, termasuk para penyemprot, untuk memastikan bahwa pekerja mengambil istirahat yang diperlukan serta waktu untuk memastikan keselamatan mereka sendiri, bahkan ketika ini berarti para pekerja ini mengerjakan pekerjaannya dengan lebih lambat.

EFEK KESEHATAN DAN CEDERA Para peneliti Amnesty International mewawancarai para pekerja di salah satu anak perusahaan dan pemasok Wilmar yang bercerita bahwa mereka mengalami efek negatif pada kesehatan mereka yang mungkin disebabkan oleh paparan bahan kimia. Termasuk pula para pekerja perempuan yang mengalami luka setelah terpapar bahan kimia berat. Kebanyakan dari pekerja ini merasa gugup untuk bercerita tentang luka mereka karena mungkin bisa membuat mereka teridentifikasi sehingga dapat menimbulkan risiko pada keselamatan mereka. Kebanyakan pekerja menjelaskan tentang paparan kulit terhadap bahan kimia yang terjadi karena tumpahan di punggung dan di tangan mereka yang menghasilkan sensasi terbakar pada kulit, rasa tidak nyaman dan gatal. Seperti yang dibahas sebelumnya, beberapa perempuan menceritakan bagaimana kuku mereka membusuk dan rontok. L yang bekerja di bagian pemeliharaan tanaman untuk pemasok Wilmar pernah menumpahkan sekitar dua liter herbisida di punggungnya saat tutup tangkinya terbuka waktu ia membungkuk. L mengenakan apron tetapi cairan kimia itu

73

mengalir melalui leher apron hingga sampai ke punggungnya. L terus bekerja dan ia tidak mandi setelah pulang karena waktu itu musim kemarau dan ia tidak bisa menemukan air. L mengatakan bahwa tidak ada tempat mandi untuk para pekerja. L mulai merasa pusing dan ia menemui dokter di hari berikutnya. Dokter mengatakan ia terkena Gramoxone. L menjelaskan bagaimana ia merasa mual, muntah-muntah, dan pusing selama 10 hari.247 Beberapa pekerja lain menceritakan kalau mereka muntahmuntah dan merasa pusing dan mual setelah mereka menyemprotkan cairan kimia. Seorang mandor yang bekerja di salah satu anak perusahaan Wilmar pernah mencampur bahan kimia yang akan disemprotkan oleh para pekerja. Ia melakukannya tanpa mengenakan sarung tangan karena katanya sarung tangan yang ia pakai longgar dan akhirnya jatuh. Ia menggambarkan pada peneliti waktu ia merasa pusing, penglihatannya kabur dan kepalanya terasa sakit setelah ia selesai mencampur bahan kimia dan beberapa waktu lain di hari tersebut. Mandor itu berkata bahwa para pekerja telah mengingatkannya bahwa mereka merasa pusing juga, begitu juga seorang mandor lain. Beberapa pekerja menggambarkan suatu sensasi menyengat di mata mereka setelah mereka menyemprot karena mereka bekerja tanpa mengenakan pelindung mata. Seorang pekerja perempuan menggambarkan bagaimana CDA yang ia pakai tidak bekerja dengan baik sehingga ia mencoba untuk melihat apakah apakah alat itu bekerja hingga akhirnya cairan bahan kimia tersemprot ke matanya. Pekerja ini tidak memakai kacamata pelindung. Ia telah menjalani perawatan di rumah sakit tapi matanya masih memerah hingga kini.248

Toko yang menjual pestisida di Sampit, Kalimantan Tengah. © Amnesty International

246. Wawancara Amnesty International dengan V, Sumatera Utara, November 2015. 247. Wawancara Amnesty International dengan L, lokasi dan tanggal dirahasiakan untuk melindungi keselamatannya. 248. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah and Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas mereka.



Yohanna, 45 tahun, dulu dipekerjakan sebagai ‘mandor’ dalam sebuah unit perawatan di perkebunan SPMN, perusahaan pemasok Wilmar, dan telah bekerja untuk perusahaan sejak 2004. Mukanya tersiram Gramoxone, herbisida paraquat, saat mencoba menaruh tangka ke motornya. Bahan kimianya menyebabkan erosi kornea dan peradangan di mata Yohana. Penundaan dalam mendapatkan perawatan menyebabkan infeksi yang merusak saraf matanya dan juga mempengaruhi mata lainnya. © Amnesty International

Yohanna adalah salah satu pekerja dengan luka parah yang bersedia untuk berbicara secara terbuka mengenai pengalamannya. Ia dan keluarganya yang semua bekerja untuk SPMN mengatakan bahwa mereka siap mempertaruhkan segalanya demi mendapatkan pengobatan dan dukungan yang dibutuhkan olehnya. Yohanna berusia 45 tahun. Ia bekerja sebagai 'mandor' di unit pemeliharaan tanaman di SPMN, salah satu pemasok Wilmar, dan telah bekerja di perusahaan itu sejak tahun 2004. Yohanna adalah seorang pekerja tetap. Yohanna menjelaskan pada para peneliti Amnesty International bagaimana Gramaxone terpercik di wajahnya ketika ia mencoba untuk memuat tangki di atas sepedanya. “"Pada 2 Februari 2013, saya pergi ke gudang di mana mereka menyimpan semua racun [istilah yang umum digunakan oleh pekerja dan staf untuk merujuk pestisida] sekitar pukul 07:00. Saya mencoba untuk memuat satu tangki ke sepeda saya tapi tangki itu tergelincir dan jatuh. Saya berlari untuk menangkapnya tapi cairan kimia itu terlebih dahulu keluar dari tangki dan memercik seluruh wajah saya. Untungnya hanya mata kanan saya saja yang terpengaruh sekarang. Saya lalu meninggalkan sepeda dan berlari ke depan gudang di mana ada keran dan saya mencuci muka. Muka saya rasanya seperti sedikit terbakar.


Rasanya panas seperti cabai. Saya melapor ke atasan saya – seorang asisten, seseorang yang waktu itu berada di gudang memanggil asisten lapangan untuk menceritakan apa yang terjadi. Asisten lapangan datang dan ia mengatakan bahwa saya harus membawa racun [istilah yang umum digunakan oleh pekerja dan staf untuk merujuk pestisida] ke lapangan sebelum saya pergi ke klinik. Saya pun lalu membawa racun itu ke lapangan ... Tangki berisi Gramoxone - murni ... Ketika saya pergi ke klinik setelah insiden itu, hanya ada bidan yang menemui saya, tidak ada dokter atau perawat di klinik pada waktu itu ... Saya mengatakan kepadanya bahwa mata saya terkena racun di dan bidan ini memberi saya beberapa tetes obat mata ... Mereka tidak mencuci mata saya... Awalnya saya bisa melihat melalui mata kanan tapi setelah satu bulan, mata kanan saya menjadi kabur ... Setelah beberapa hari, saya pergi ke bagian sumber daya manusia dan mereka memberiku surat rujukan dan mobil perusahaan membawa saya ke Sampit [kota terdekat dengan perkebunan] ke rumah sakit yang ada di sana, tetapi mata saya sudah terlanjur merah dan bengkak ... Dokter di rumah sakit Sampit memeriksa membersihkannya dan lalu mereka memberi saya suntikan melalui IV [infus] serta beberapa butir pil untuk saya makan. Dokter tidak memberitahu saya apa yang salah, dia


hanya berbicara dengan perawat dan menulis resep. Saya

dari pekerjaannya tapi ia menyebutkan bahwa ia harus

terus berada di rumah sakit itu selama 15 hari. Ini [mata

membayar untuk lensa di matanya, karena lensa itu tidak

saya] akan menjadi merah setiap dua minggu atau lebih

tercakup oleh asuransi. Yohanna menjelaskan pada para

terutama jika saya keluar dari rumah dan mata saya itu

peneliti bahwa harga lensa itu adalah Rp 500.000 (US

terkena cahaya - sinar matahari atau lampu. Saya merasa

$ 37) untuk sekali pakai. Dia tidak mendapatkan salinan

ada sengatan di mata dan saya merasa pusing seolah saya

catatan medis dan ia berpikir bahwa catatan itu akan

akan jatuh pingsan. Mata saya berkunang-kunang. Rasanya

dikirimkan ke departemen sumber daya manusia perusahaan.

seperti bola mata saya keluar dari kelopaknya. Saya terus

Pada bulan Agustus 2015, Yohanna berkata bahwa ada

bekerja di bagian yang sama, yaitu bagian penanganan

satu orang staf departemen sumber daya manusia dari SPMN

bahan kimia dan pemindahannya ke dalam tangki. Tidak

membawanya ke Sampit ke kantor Jamsostek [asuransi

ada pemeriksaan setelahnya. Para mandor tetap tidak

sosial untuk sektor pekerja swasta]. Ia menceritakan

mengenakan kacamata, bahkan ketika memindahkan

bagaimana staf tersebut berbicara dengan seseorang di

cairan bahan kimia.”249

kantor Jamsostek dan kemudian dia menerima Rp 12 juta

75

(US $ 887) sebagai kompensasi atas cederanya. Menurut Di bulan November 2014, keadaan mata Yohanna semakin

petugas Jamsostek, seharusnya Yohanna berhak menerima

memburuk. Ia mengatakan bahwa mata kanannya memerah

Rp 30 juta (US $ 2.216) untuk cedera yang ia derita,

dan membengkak hingga ia tidak bisa membukanya.

namun Jamsostek harus memotong sejumlah biaya yang

Yohanna mendapat arahan dari departemen sumber daya

sudah dibayarkan untuk perawatan medis Yohanna. Ia

manusia dan kembali ke dokter yang sama di rumah sakit

lalu diminta untuk menandatangani tiga tanda terima tapi

Sampit. Dokter itu memberinya obat tapi matanya tidak

tidak menerima salinan tanda terima tersebut.

juga membaik. Ia lalu kembali ke rumah sakit Sampit pada Februari 2015 di mana dia diberitahu bahwa matanya

Amnesty International mewawancarai salah satu dokter yang

terinfeksi dan lalu ia dirawat inap selama sembilan hari.

merawat Yohanna. Dokter itu menjelaskan bahwa bahan

Yohanna tidak bisa kembali bekerja dan kemudian matanya

kimia Gramaxone merusak kornea dan menyebabkan

dioperasi di rumah sakit Sampit pada bulan Maret 2015

peradangan di mata Yohanna. Ia menyatakan bahwa

untuk menghapus membran di mata kanannya untuk

penundaan pada pengobatan telah memperburuk situasi

mengurangi pembengkakan. Di bulan September pada

dan telah menyebabkan terjadinya infeksi yang merusak

tahun yang sama, ia dirujuk ke dokter di Banjarmasin,

saraf optik dan juga mempengaruhi mata lainnya.251 Para

ibukota Kalimantan Selatan, yang memasang lensa di

peneliti juga melihat salinan dari beberapa catatan medis

matanya yang harus diganti setiap bulan. Yohanna

Yohanna serta dokumen rujukan dan salinan dokumen

menceritakan: "Dokter berkata pada saya bahwa lensa itu

asuransi kecelakaan kerja Yohanna ini yang ia terima

akan melindungi mata saya dari panas tetapi tidak bisa

setelahnya.

melakukan hal lain. Sakit kepala saya disebabkan oleh saraf di sekitar mata yang terpengaruh ... Dokter mengatakan

Mikael, suami Yohanna, adalah juga seorang mandor pada

cedera itu disebabkan oleh Gramoxone yang telah merusak

bagian pemeliharaan tanaman di SPMN. Ia mengatakan

saraf mata ... Saya tidak bisa melihat melalui mata kanan

pada Amnesty International bahwa pada bulan Januari 2015,

saya. Ketika saya mencoba untuk melihat menggunakan

Yohanna dan dirinya diundang pada suatu pertemuan

mata kanan, maka saya akan mengalami sakit di bagian

dengan para anggota staf departemen sumber daya manusia

kepal dan mata saya terasa benar-benar membengkak. Saya

perusahaan. Anggota staf mengatakan kepadanya bahwa

masih merasa sedikit pusing. Saya tidak bisa membaca

perusahaan ingin menawarkan pensiun dini bagi pasangan

karena penglihatan saya kabur. Jika saya menggunakan

suami istri ini. "Saya mengatakan pada mereka bahwa

banyak tangan kanan saya, kepala saya terasa sakit. Saya

kami tidak bisa menerima begitu saja bahwa sekarang

hanya ingin berjalan stabil seperti dulu.”

istri saya masih buta dan kami ingin dia sepenuhnya pulih

250

seperti sedia kala sebelum peristiwa itu terjadi. Saya ingin Yohanna tidak dapat kembali bekerja sejak Februari 2015.

ada seorang dokter yang mengatakan bahwa ia sepenuhnya

Biaya operasi dan rawat inap dibayar oleh asuransi kesehatan

pulih dan kemudian saya akan membiarkan dia pensiun

249. Wawancara Amnesty International dengan Yohanna, Kalimantan Tengah, Februari 2015. 250. Wawancara Amnesty International dengan Yohanna, Kalimantan Tengah, November 2015. 251. Wawancara via telepon Amnesty International, nama dan detil dirahasiakan untuk melindungi identitas.



sepenuhnya... [Anggota staf sumber daya manusia] mengatakan bahwa tawaran pensiun dini itu diberikan karena Anda sudah memasuki usia pensiun itu sebabnya kami menawarkan Anda pensiun. Saya akan pensiun secara penuh karena saya sudah dekat dengan usia pensiun [Mikael berusia 52] ... [Anggota staf sumber daya manusia] mengatakan kami memensiunkan semua orang yang sakit. Saya berkata padanya bahwa istri saya sakit bukan karena sesuatu yang terjadi di rumah namun karena pekerjaannya dan saya menuntut mereka untuk merawatnya.”252

perawatan serta rehabilitasi yang dibutuhkan Yohanna dan segala macam tindakan tersebut tidak boleh dibatasi pada tindakan yang bisa ditutup oleh asuransi kesehatan suaminya saja.

Amnesty International juga mewawancarai pekerja lain yang ditawari pensiun dini setelah mengalami cedera akibat terpapar bahan kimia, alih-alih mendapat kompensasi. Staf bagian pengawasan di SPMN juga mengatakan kepada para peneliti bahwa perusahaan akan meminta pekerja yang cedera untuk mengambil pensiun dini alih-alih membayar kompensasi pada mereka.253

Peraturan Indonesia menetapkan bahwa paraquat hanya disemprotkan oleh penyemprot terlatih dan bersertifikat.255 Namun, nampaknya tidak ada satupun perusahaan pemasok Wilmar menjalankan persyaratan ini.

SPMN membayar gaji Yohanna secara penuh sampai Agustus 2015 namun kemudian mengurangi gajinya 75% dan sejak November 2015 gajinya berkurang lagi pada angka 50%. Pekerjaannya dihentikan pada bulan Februari 2016 karena perusahaan memutuskan bahwa ia tidak bisa bekerja lagi. Yohanna menerima Rp 64 juta (US $ 4.728) pada saat pemutusan kontraknya (lihat foto kwitansi dari SPMN), di mana angka ini sudah termasuk dana pensiunnya. SPMN berkata kepada Yohanna bahwa perusahaan bersedia untuk menutup biaya obat-obatan dan operasi yang oleh dokter direkomendasikan padanya, namun melalui asuransi kesehatan milik suaminya.254 Yohanna menderita cedera serius dan melemahkan yang bisa membuatnya cacat seumur hidup yang disebabkan penggunaan Gramoxone oleh SPMN yang merupakan bahan kimia beracun tinggi. Ada jangka waktu penundaan yang cukup lama bagi Yohanna untuk bisa memeroleh pengobatan yang diperlukan dan tanggapan segera perusahaan atas kecelakaan itu menurut pandangan Amnesty International adalah sebuah kelalaian. Dokter yang diwawancarai Amnesty International telah mengkonfirmasi bahwa keterlambatan dalam pengobatan memperburuk kondisi Yohanna dan menyebabkan kerusakan parah pada matanya. SPMN harus memastikan bahwa Yohanna mendapatkan perawatan medis yang ia butuhkan selama diperlukan. Perusahaan harus membayar dan mengatur

252. 253. 254. 255. 256.

KETIDAKKEPATUHAN PADA PERATURAN MENGENAI PARAQUAT DAN KURANGNYA INFORMASI YANG MEMADAI TENTANG RISIKO KESEHATAN

Amnesty International menemukan adanya perbedaan yang beragam dalam hal informasi dan pengetahuan di antara para pekerja mengenai perusahaan tempat mereka bekerja dan sikap para mandor yang mengawasi kerja mereka. Sebagai contoh, beberapa pekerja bahkan tidak mengetahui nama merek-merek bahan kimia yang mereka semprotkan, dan pekerja memiliki tingkat informasi mengenai keselamatan yang berbeda. Beberapa pekerja bekerja di anak perusahaan Wilmar mengetahui nama-nama bahan kimia yang mereka semprotkan dan nama-nama pupuk yang mereka sebar. Di salah satu perusahaan pemasok Wilmar, ada pekerja yang bekerja di bawah salah satu mandor mengatakan bahwa sang mandor memberi tahu mereka apa yang mereka semprotkan serta apa risikonya. Sedangkan para pekerja yang diawasi oleh mandor lain tidak mendapatkan informasi ini. Namun secara umum, peneliti berulang kali diberitahu oleh pekerja bahwa mereka tidak tahu atau tidak yakin apa yang ada di bahan kimia yang mereka semprot atau sebar. Para peneliti menemukan bahwa sangat sedikit dari mereka yang sadar akan risiko kesehatan tertentu yang berhubungan dengan bahan kimia yang mereka semprot.256 Di SPMN, pekerja diberitahu dalam pengarahan pagi mereka bahwa mereka harus mengenakan peralatan keselamatan mereka. Namun hanya beberapa mandor saja yang memberikan informasi tentang risiko kesehatan yang berhubungan dengan bahan kimia yang mereka tangani. Pekerja dan staf pengawas di SPMN menegaskan bahwa perusahaan telah melakukan inspeksi keselamatan biasa tetapi bentuknya hanyalah inspeksi visual pada pekerja di

Wawancara Amnesty International dengan Mikael, Kalimantan Tengah, Februari 2015. Wawancara Amnesty International dengan pekerja dan staf, Kalimantan Tengah, tanggal dirahasiakan untuk melindungi identitas. Informasi didapatkan oleh Amnesty International melalui email dan percakapan telepon. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015. Wawancara Amnesty International dengan para pekerja, Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015.



bagian perawatan tanaman untuk memeriksa apakah mereka mengenakan peralatan keselamatan. Inspeksi ini tidak secara fisik memeriksa peralatan yang digunakan pekerja. T mengatakan pada para peneliti: "Kadang-kadang kalau ada audit oleh perusahaan, mereka bertanya apa pupuk yang saya gunakan dan apakah kami mengenakan apron dan masker. Jika kami tidak memakai masker, mereka bertanya pada kami mengapa Anda tidak menggunakan masker Anda? Mereka hanya melihat kami dan mengajukan pertanyaan, mereka tidak pernah memeriksa peralatan kami. Kecuali kami memberitahu mereka bahwa peralatan kami sudah usang, mereka tidak akan pernah tahu. Saya mengatakan kepada inspektur perusahaan, dua bulan lalu, mohon mengganti peralatan saya karena sudah aus dan inspektur mengatakan, bilang pada asisten lapangan anda, jangan bilang ke saya.”257 P, bekerja pada bagian pemeliharaan tanaman di PT Hamparan. Seperti yang dibahas sebelumnya, para pekerja mengatakan kepada para peneliti bahwa PT Hamparan tidak menyediakan peralatan keselamatan. P mengatakan: "Kadang-kadang manajer datang ke perkebunan dan melihat apakah kita memakai peralatan yang tepat, seperti sabit dan karung. Jika kita tidak memiliki peralatan yang tepat, mereka akan memulangkan kami. Mereka tidak pernah peduli apakah kami memiliki peralatan keselamatan.”258 Para pekerja di salah satu anak perusahaan Wilmar diberitahu oleh kepala bagian mereka bahwa bahan kimia yang mereka semprot dan sebar itu berbahaya dan mereka harus mengenakan peralatan keselamatan. Namun sangat sedikit dari mereka yang memiliki informasi tentang risiko kesehatan tertentu yang berhubungan dengan bahan kimia yang mereka semprotkan. U berkata peneliti bahwa pada tahun 2012, seorang mandor memberi tahu para pekerja bahwa ada tamu datang dari Singapura. Tamu itu memeriksa perkebunan dan mengatakan bahwa para pekerja harus memakai peralatan keselamatan mereka dan jika mereka tidak mendapat peralatan keselamatan, maka para pekerja tidak harus bekerja. Namun, para pekerja di anak perusahaan yang sama menunjukkan bahwa tetap ada kesenjangan dalam hal penyediaan peralatan keselamatan oleh perusahaan.259 Para peneliti menganggap bahwa tidak realistis jika para pekerja bagian pemeliharaan tanaman menolak untuk bekerja jika mereka tidak mendapatkan peralatan keselamatan, mengingat rawannya posisi mereka sebagai pekerja harian lepas.

257. 258. 259. 260.

Wawancara Wawancara Wawancara Wawancara

Amnesty Amnesty Amnesty Amnesty

International International International International

dengan dengan dengan dengan

77

PEMERIKSAAN WAJIB TAPI HASILNYA TIDAK DIBAGIKAN PADA PARA PEKERJA Anak perusahaan Wilmar dan SPMN, salah satu pemasok Wilmar, menjalankan tes darah bagi orang-orang yang bekerja pada bagian pemeliharaan tanaman. Seorang perempuan yang bekerja pada ABM, salah satu anak perusahaan Wilmar, mengatakan pada peneliti bahwa perusahaan hanya sekali menyelenggarakan tes darah untuk para pekerja dalam enam tahun terakhir. Sedangkan PT Hamparan tidak menjalankan tes darah sama sekali pada para pekerjanya. Menurut para pekerja di salah satu anak perusahaan Wilmar, mereka menjalani tes darah setiap enam bulan atau setiap satu tahun. Sedangkan pekerja SPMN diperiksa setiap enam bulan. Para pekerja mengatakan pada para peneliti bahwa mereka tidak diberi informasi mengenai jenis-jenis tes yang dilakukan pada darah mereka atau mengenai tujuan pemeriksaan mereka. Para pekerja SPMN mengatakan bahwa mereka diberitahu oleh pengawas mereka bahwa setiap orang yang bekerja menyebar pupuk atau menyemprot bahan kimia harus diuji. Beberapa pekerja yang bekerja di PT Milano, salah satu anak perusahaan Wilmar, diberitahu oleh bidan atau perawat yang mengumpulkan sampel darah mereka bahwa mereka sedang dites untuk memeriksa apakah ada bahan kimia yang berdampak pada darah mereka atau apakah mereka bisa terus melakukan pemupukan. Mereka tidak diberikan informasi lebih lanjut tentang tujuan perusahaan melakukan pemeriksaan. Seorang staf SPMN mengatakan pada Amnesty International bahwa perusahaan melalukan tes ginjal, fungsi hati, dan darah lainnya.260 Pekerja tidak diberi salinan hasil tes oleh perusahaan, meskipun mereka meminta. Pengecualian ada di SPMN di mana beberapa pekerja mampu mendapatkan ringkasan hasil tes mereka berkat tekanan dari serikat pekerja. Namun secara umum, perusahaan tidak memberikan salinan hasil bagi pekerja yang darahnya telah dites. Pekerja yang tes darahnya menunjukkan suatu keanehan akan diberitahu bahwa ada masalah pada darah mereka namun tetap mereka tidak akan menerima salinan hasil tes. D, yang bekerja di salah satu anak perusahaan Wilmar, mengatakan pada para peneliti bahwa ia menjalani tes

T, Kalimantan Tengah, tanggal dirahasiakan demi keselamatan. P, Kalimantan Tengah, tanggal dirahasiakan demi keselamatan. U dan pekerja lainnya, Sumatera Utara, tanggal dirahasiakan demi keselamatan. pekerja dan staf pengawas, Kalimantan Tengah and Sumatera Utara, Februari, Oktober, dan November 2015.



pada tahun 2012 dan 2014. Setelah tes pertama, ia diberitahu oleh seorang bidan yang bekerja di klinik perusahaan bahwa ada beberapa bahan kimia dalam darahnya sehingga ia tidak lagi bisa melakukan penyemprotan. D tidak diberi salinan hasil tesnya meskipun ia meminta. Ia mengatakan: "Pertama-tama, mereka mengatakan kepada saya ada beberapa bahan kimia dalam darah Anda. Saya memberikan sautu argumen dengan bidan dan meminta hasilnya. Saya bilang saya ingin mendapatka hasil tes agar saya bisa memeriksakannya sendiri di rumah sakit supaya saya bisa diobat. Tetapi ia tidak memberi saya salinan hasil tes tersebut." Pada 2013, D bertanya pada asisten lapangan apakah ia bisa kembali ke bagian penyemprotan dan ia mendapatkan izin. Sejak saat itu, D kembali menyemprotkan bahan kimia dan ia menghadapi tes lagi pada tahun 2014. Ia tidak diberi salinan hasil tesnya tapi ia diberi suntikan vitamin setiap pekan mulai dari bulan Juli 2015. "Bidan berkata pada saya bahwa saya sedang diberikan suntikan karena ada beberapa bahan kimia dalam darah saya. Saya bertanya pada bidan mengapa Anda hanya memberi saya vitamin dan bukannya memberi pengobatan jika ada bahan kimia dalam darah saya. Saya bertanya pada bidan mengapa Anda memberikan vitamin itu hanya pada saya dan tidak pada perempuan lain yang bekerja di bagian penyemprotan? Ia tidak memberi saya penjelasan ... Saya merasa sangat emosional, saya sangat marah. Saya ingin mendapatkan hasil laboratorium tersebut. Jika mereka bilang bahwa saya

sakit, saya ingin diperiksa di rumah sakit. Saya benar-benar ingin tahu apa yang terjadi di dalam tubuh saya. Saya ingin mendapatkan hasil laboratorium langsung dari rumah sakit. Ada tanda tanya besar dalam hidup saya.”261 K bekerja sebagai pekerja harian lepas bagian pemeliharaan tanaman pada salah satu anak perusahaan Wilmar lainnya. Ia berkata bahwa darahnya diperiksa oleh perusahaan di bulan Oktober 2015 dan setelah tes tersebut, ia diberitahu oleh bidan di klinik perusahaan bahwa ia tidak bisa menyemprot lagi. K menyebutkan bahwa ia dan lima pekerja lainnya dari bagian pemeliharaan tanaman dipanggil oleh klinik. Seorang bidan yang membawa kertas berisi hasil tes memberi tahu keenam pekerja tersebut bahwa ada reaksi kimia dalam darah mereka. K diberitahu bahwa ia memiliki kolesterol tingkat tinggi dan bahan kimia telah berdampak pada darahnya. Ada seorang dokter hadir di klinik dan K meminta dokter itu untuk menjelaskan apa arti hasil tes yang mengatakan bahwa ada bahan kimia yang berdampak pada darahnya. K mengatakan bahwa dokter tersebut bilang padanya bahwa ia tidak tahu tapi K tidak memerlukan pengobatan dan harus makan lebih banyak buah. Dokter itu menyarankan agar K meminta salinan hasil tes darah pada perusahaan. K mengatakan pada para peneliti bahwa ia merasa sangat cemas setelah diberitahu bahwa ada bahan kimia yang berdampak dalam darahnya dan ia benar- benar ingin darahnya diuji di tempat lain. Namun, K tidak mampu membayar biaya untuk berkonsultasi dengan dokter lain.262

TES YANG MERENDAHKAN DIRI UNTUK MENDAPAT CUTI MENSTRUASI Undang-undang Ketenagakerjaan mengatur bahwa pekerja perempuan yang merasa sakit saat menstruasi mereka dan lalu memberitahu atasan mereka mengenai sakit ini tidak diwajibkan untuk datang bekerja pada hari pertama dan kedua haid.263 Para pekerja perempuan yang dipekerjakan oleh SPMN, salah satu perusahaan pemasok Wilmar, mengatakan pada para peneliti bahwa untuk mendapatkan cuti haid mereka harus pergi ke klinik, menggosok bagian tubuh mereka dengan sepotong kapas dan menunjukkan kapas itu pada dokter laki-laki untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar tengah mengalami menstruasi. B mengatakan: "Kami mendapatkan cuti haid selama dua hari tapi kami harus pergi klinik dan jika dokter tidak memercayai kami, maka perawat akan memberikan kapas untuk membuktikan apakah kami benar-benar mengeluarkan darah haid. Tentu saja saya marah, cara ini sungguh tidak higienis. Saya harus menyeka darah saya dan ... saya harus meletakkan kapas di tas dan kemudian pergi menunjukkannya dokter, yang adalah seorang laki-laki. Ada bidan perempuan dan mereka memercayai kami tetapi tetap kami harus menunjukkannya ke dokter".264 Hal ini dikonfirmasi oleh para pekerja perempuan lainnya di SPMN. Pada bulan Maret 2016, SPMN mengedarkan memo internal yang mengutip Pasal 8 (1) UU Ketenagakerjaan dengan penekanan pada fakta bahwa perempuan hanya bisa mendapatkan cuti haid jika mereka merasa sakit (sesuai penekanan SPMN) dan telah memberitahu pihak perusahaan. Memo tersebut menetapkan bahwa pekerja perempuan harus diperiksa oleh perawat dan mendapatkan surat pemberitahuan dari dokter (lihat foto memo dan bentuk surat pemberitahuan dokter).

261. 262. 263. 264.

Wawancara Amnesty International dengan D, tanggal dan lokasi dirahasiakan untuk melindungi identitas. Wawancara Amnesty International dengan K, tanggal dan lokasi dirahasiakan untuk melindungi identitas. Pasal 81(1), UU Ketenagakerjaan. Wawancara Amnesty International dengan B, Kalimantan Tengah, November 2015.



79

SPMN mengedarkan sebuah memo internal tentang cuti haid. Memo itu secara khusus menyatakan bahwa para pekerja perempuan harus diperiksa oleh seorang perawat dan mendapatkan surat keterangan dari dokter. © Amnesty International

Formulir untuk surat keterangan untuk cuti haid. © Amnesty International



POTENSI PELANGGARAN UNDANG UNDANG INDONESIA OLEH PERUSAHAAN Pasal 86 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja antara lain mewajibkan manajer untuk menyediakan semua peralatan pelindung diri yang diperlukan untuk pekerja dan untuk menunjukkan dan menjelaskan semua bahaya yang mungkin terjadi di

International mengungkapkan bahwa mayoritas pekerja yang oleh perusahaan ditahan agar tetap menjadi pekerja harian lepas adalah perempuan. Amnesty International menanyai beberapa pekerja di semua perusahaan serta beberapa staf pengawas yang diwawancarai tentang apakah ada perempuan yang dipekerjakan sebagai pekerja tetap oleh perusahaan. SPMN adalah satu-satunya perusahaan di mana perempuan dipekerjakan sebagai pekerja di perkebunan dengan

tempat kerja.265 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan

kapasitas sebagai tenaga pengawas. Para peneliti telah

Transmigrasi Nomor 08/MEN/VII/2010 Tahun 2010

berulang kali diberitahu bahwa perempuan hanya

tentang Alat Keselamatan menetapkan bahwa pihak

dipekerjakan sebagai tenaga harian lepas dan hanya

perusahaan harus menyediakan peralatan keselamatan

bekerja pada bagian pemeliharaan tanaman. Ada beberapa

bagi pekerja sesuai dengan standar nasional Indonesia

pengecualian terbatas, termasuk perempuan yang bekerja

atau standar yang berlaku.266

sebagai karyawan tetap di kantor administrasi.

Atas kegagalan mereka untuk menyediakan atau mengganti

Tiga pekerja harian lepas, dua orang perempuan dan

peralatan pelindung seperti dijelaskan di atas, PT Perkebunan

seorang laki-laki, yang bekerja di unit perawatan pabrik

Milano, PT Daya Labuhan Indah, PT Abdi Budi Mulia,

di salah satu anak perusahaan Wilmar mengatakan pada

PT Sarana Prima Multi Niaga dan PT HamparanMasawit

peneliti Amnesty International bahwa mereka telah meminta

BangunPersada mungkin telah melanggar Pasal 86 UU

agar diangkat menjadi pekerja tetap. Ketiga orang ini telah

Ketenagakerjaan, Pasal 14 UU No. 1/1970, dan Pasal 2

bekerja selama lebih dari dua tahun. Dua perempuan

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor

menjelaskan bahwa mandor berkata bahwa mereka hanya

08/MEN/VII/2010 Tahun 2010 tentang Peralatan

bisa bekerja sebagai pekerja harian lepas. Pekerja laki-laki

Keselamatan.

diberitahu bahwa ia harus menjadi pekerja pemanen dahulu agar bisa diangkat menjadi pekerja tetap sedangkan ia bekerja dalam pemeliharaan tanaman sehingga sulit untuk

DISKRIMINASI JENDER Di bawah kebijakan 'Tanpa Deforestasi, Tanpa Gambut, dan Tanpa Eksploitasi', Wilmar telah berkomitmen bahwa “perusahaan dan pemasoknya/sub-kontraktor harus memastikan bahwa pekerja dilindungi dari diskriminasi yang akan merupakan pelanggaran pada hak asasi manusia mereka; perusahaan dan pemasoknya/sub-kontraktor harus harus menetapkan praktik kerja yang melindungi dari diskriminasi yang melanggar hukum atau tidak etis”.

membuatnya menjadi pekerja tetap. Seorang pekerja yang bekerja di unit lain mengatakan bahwa istrinya, yang bekerja sebagai pekerja harian lepas, tidak pernah meminta untuk diangkat menjadi pekerja permanen karena: "tidak mungkin bagi seorang perempuan untuk menjadi pekerja tetap di Wilmar”. Pernyataan serupa disampaikan oleh beberapa pekerja perempuan lain yang mengatakan bahwa mereka tidak pernah meminta kontrak kerja tetap karena mereka tidak berpikir mereka

Fakta bahwa anak perusahaan Wilmar dan dua pemasoknya,

bisa mendapatkannya. S, yang bekerja di salah satu anak

ABM dan PT Hamparan, mempertahankan para pekerjanya

perusahaan Wilmar, mengatakan: "Saya tidak akan pernah

sebagai pekerja harian lepas untuk jangka waktu yang

meminta kontrak kerja tetap. Saya tidak tahu apaka saya

lama mengarah ke pelanggaran pada hak asasi laki-laki dan

berhak untuk itu. Saya hanya tahu bahwa semua penyemprot

hak-hak asasi perempuan. Namun sulit untuk mengabaikan

adalah pekerja harian lepas. Semuanya adalah perempuan

dimensi jender dari praktik ini. Investigasi Amnesty

dan semuanya adalah pekerja harian lepas.”267

265. Pasal 9 dan 14 (c). 266. Pasal 2. Pasal 3 mencantumkan daftar perlengkapan keselamatan yang diperlukan termasuk perlindungan mata dan muka, perlindungan pernapasan, perlindungan tangan dan perlindungan kaki. 267. Wawancara Amnesty International dengan S dan pekerja lainnya, tanggal dan lokasi dirahasiakan untuk melindungi identitas.



Staf pengawas di beberapa perusahaan yang telah

kesetaraan laki-laki dan perempuan, hak asasi manusia

diwawancarai Amnesty International menegaskan bahwa

dan kebebasan fundamental di bidang politik, ekonomi,

perempuan yang bekerja di perkebunan bukanlah pekerja

sosial, budaya, sipil atau lainnya.”270

81

tetap. N, yang bekerja sebagai pengawaspada salah satu perusahaan pemasok Wilmar mengatakan: "Saya tidak tahu

Bukti yang dikumpulkan oleh Amnesty International

mengapa hal ini bisa terjadi. Beberapa perempuan di kantor

menunjukkan bahwa Wilmar, ABM dan PT Hamparan

adalah pekerja tetap. Perempuan di lapangan bekerja

mengecualikan perempuan yang bekerja di perkebunan

lebih keras daripada mereka yang bekerja di kantor jadi

dari kesempatan kerja tetap. Tiga perusahaan ini memiliki

saya tidak yakin mengapa mereka tidak diangkat menjadi

pola untuk mempekerjakan perempuan di perkebunan

pekerja tetap.”

sebagai pekerja harian lepas dan ketiganya tidak menawarkan mereka kontrak kerja tetap agar mendapatkan perlakuan

Beberapa pekerja lain menegaskan bahwa tidak ada pekerja

yang berbeda. Pengecualian ini tidak hanya memengaruhi

bagian pemeliharaan tanaman yang diangkat menjadi

syarat dan ketentuan kerja bagi para pekerja perempuan

pekerja tetap terlepas dari masa kerja mereka. Hal ini

tetapi juga membatasi akses mereka pada asuransi kesehatan

merupakan masalah bagi laki-laki dan perempuan pekerja

dan jaminan sosial. Penelitian Amnesty International

yang bekerja di pada bagian perawatan tanaman. Namun

menemukan bahwa mayoritas pekerja perempuan hanya

karena kebanyakan perempuan yang bekerja di perkebunan

ditawari pekerjaan di perkebunan pada bagian di mana

direkrut untuk bekerja pada bagian perawatan tanaman,

mereka bisa bekerja sebagai pekerja harian lepas dan bukan

maka kondisi ini menghasilkan situasi di mana mayoritas

bagian di mana mereka bisa direkrut sebagai pekerja tetap

perempuan yang dipekerjakan oleh perusahaan yang tidak

atau pada bagian di mana mereka akan diangkat menjadi

pernah diberikan status pekerjaan tetap.268

pekerja tetap. Bahkan ketika tidak ada kebijakan yang jelas dalam hal ini, fakta bahwa perempuan sangat mendominasi

Amnesty International meminta Wilmar dan perusahaan

jumlah pekerja harian lepas dapat menunjukkan adanya

pemasok untuk menyebutkan jumlah perempuan yang saat

diskriminasi tidak langsung. Wilmar, ABM, dan PT Hamparan

ini bekerja sebagai pekerja tidak tetap oleh perusahaan mereka di Indonesia dan berapa banyak perempuan yang diangkat menjadi pekerja tetap sejak 2011. Wilmar tidak menyertakan informasi ini dalam tanggapannya. TSH Resources, perusahaan induk SPMN, menyatakan bahwa per Oktober 2016, ada 219 perempuan dan 792 laki-laki dipekerjakan sebagai pekerja tetap dan 25 perempuan dan 210 laki-laki sebagai pekerja kontrak (pekerja lepas/

belum bisa menyampaikan alasan yang wajar dan objektif atas kegagalan mereka untuk menawarkan kontrak kerjatetap pada mayoritas pekerja perempuan yang bekerja di perkebunan mereka. Perlakuan yang berbeda ini mengganggu hak-hak perempuan untuk bekerja dan di tempat kerja, hak atas kesehatan dan jaminan sosial yang berakhir menjadi diskriminasi pada pekerja perempuan.

buruh dengan kontrak jangka tetap). Seperti disebutkan sebelumnya, SPMN tidak punya tenaga kontrak sebelum Maret 2015. TSH Resources mengatakan bahwa sejak Maret 2015 tidak ada lagi pekerja kontrak diangkat menjadi pekerja tetap.269 Adapun ABM dan PT Hamparan tidak menanggapi permintaan Amnesty International. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan mendefinisikan diskriminasi terhadap perempuan sebagai "pembedaan, pengecualian atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang berefek atau bertujuan perusakan atau penghapusan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas dasar

Jalan di dekat sebuah perkebunan. © Amnesty International

268. Wawancara Amnesty International dengan N dan staf pengawas lain, tanggal dan lokasi dirahasiakan untuk melindungi identitas. 269. Tanggapan TSH Resources kepada Amnesty International, diterima pada18 November 2016. 270. Pasal 1. lihat juga Konvensi ILO terkait Diskriminasi di Pekerjaan dan Jabatan (ILO Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation), 1958 (Convention No. 111).



GANGGUAN PADA HAK PEKERJA UNTUK BERGABUNG SERIKAT PEKERJA PILIHAN MEREKA Amnesty International menerima bukti bahwa ABM, salah satu pemasok Wilmar, telah mengganggu hak pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka. Tujuh pekerja yang mencoba untuk mengganti serikat pekerja tempatnya bergabung pada Desember 2015 lalu diintimidasi dan diancam akan dipecat oleh manajer mereka. Pada 4 Desember 2015, empat pekerja mengirim pemberitahuan tertulis kepada serikat pekerja mereka saat ini bahwa mereka ingin meninggalkan serikatnya. Tiga hari kemudian mereka dan tiga orang lainnya dipanggil oleh manajer yang mengatakan bahwa untuk mengundurkan diri dari serikat mereka harus mengajukan permohonan melalui mandor mereka, pengawas, asisten, dan manajer yang semuanya harus diberitahu mengapa mereka mengundurkan diri. Manajer juga menanyakan apakah mereka telah bergabung dengan serikat baru karena ketika mereka dipekerjakan oleh perusahaan, mereka telah menandatangani pernyataan bahwa mereka tidak akan bergabung dengan serikat pekerja lainnya. Tiga orang istri para pekerja yang bekerja sebagai pekerja harian lepas telah dipecat oleh ABM pada 10 dan 11 Desember 2015. Pada tanggal 11 Desember, salah satu pekerja mengajukan permohonan kepada Departemen Layanan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Labuhan Batu Selatan untuk mendaftar pada serikat baru. Tujuh pekerja diminta untuk menemui manajer mereka pada tanggal 12 Desember dan diminta untuk membatalkan permintaan mereka untuk menarik diri dari serikat. Menurut bukti yang diterima oleh Amnesty International, manajer mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka bersikeras, mereka harus menemui anggota Departemen Personalia, Hukum dan Urusan Umum. Para pekerja menemui anggota staf Departemen Personalia, Hukum, dan Urusan Umum pada tanggal 17 Desember yang mengatakan bahwa mereka harus menarik diri pengunduran diri mereka. Pada 4 Januari dan 5 Januari 2016, salah satu pekerja menerima pemberitahuan melalui surat sedangkan satu lagi pekerja menerima pemberitahuan secara lisan bahwa status pekerjaan mereka akan berubah dari pekerja tetap menjadi pekerja harian lepas. Setelah peristiwa ini, pada pertengahan Januari 2016 dua pekerja sepakat untuk menandatangani pernyataan bahwa mereka akan mengundurkan diri dari serikat baru. ABM kemudian membatalkan surat yang mengubah status pekerjaan dua orang pekerja ini dan membuat mereka bisa mempertahankan status pekerjaan mereka. Ketiga perempuan yang dipecat juga kembali bekerja.271 Pasal 28 dari Undang Undang Serikat Pekerja melarang siapa pun mencegah pekerja untuk membentuk, untuk bergabung atau untuk memilih tidak menjadi anggota serikat pekerja apapun.

271. Nama sumber dirahasiakan untuk memasikan keselamatan mereka.



83

Tanggung jawab atas penghormatan HAM mensyaratkan

6. WILMAR DAN PARA PEMASOKNYA: MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA

perusahaan menghindari pelanggaran HAM orang lain dan harus mengatasi dampak buruk HAM yang mana mereka terlibat.274 Ini juga mengharuskan perusahaan untuk “Menghindari menyebabkan atau berkontribusi terhadap dampak buruk pada HAM melalui aktivitas mereka, dan mengatasi dampak tersebut bila terjadi”.275 Perusahaan memiliki tanggungjawab untuk menghindari menyebabkan

Bab ini mendeskripsikan kewajiban perusahaan atas pelanggaran ketenagakerjaan yang dijabarkan di bab-bab sebelum ini. Bab ini membahas kewajiban Wilmar atas tindakan anak perusahaannya. Bab ini juga memeriksa upaya uji tuntas (due diligence) Wilmar terkait pemasok

atau berkontribusi pada dampak buruk pada HAM memalui tindakan entitas dalam cakupan usahanya, seperti anak perusahaannya. Prinsip Pemandu PBB meminta perusahaan untuk bertindak lebih jauh dan mengatasi risiko terlibat dalam dampak buruk terhadap HAM yang dapat melibatkan mereka melalui hubungan bisnis yang lebih luas. Prinsip

pihak ketiganya. Bab ini diakhiri dengan penjelasan singkat

Pemandu PBB menyatakan perusahaan harus: “Berusaha

dan analisis prinsip-prinsip Perjanjian Meja Bundar tentang

mencegah atau memitigasi dampak buruk terhadap HAM

Minyak Sawit Berkelanjutan (Roundtable on Sustainable

yang terkait langsung dengan operasi, produk atau jasa

Palm Oil/RSPO) serta kriteria dan penilaian untuk

oleh jaringan kerjasama bisnis mereka, bahkan bila mereka

sertifikasinya.

tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut”.276

KEWAJIBAN PERUSAHAAN UNTUK MENGHORMATI

TANGGUNG JAWAB WILMAR ATAS TINDAKAN ANAK PERUSAHAANNYA

Perusahaan mempunyai tanggung jawab untuk menghormati

Sebagaimana yang dijabarkan dalam analisis di bab-bab

HAM. Cakupan dan pengertian tanggung jawab in diperjelas

terdahulu bahwa anak perusahaan Wilmar, PT Perkebunan

dalam Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi

Milano dan PT Daya Labuhan Indah, telah melanggar

Manusia (Prinsip Pemandu PBB).272

hak-hak pekerja mereka atas kondisi kerja, kesehatan, dan jaminan sosial yang adil dan menguntungkan. Perusahaan

Menurut Prinsip Pemandu PBB: “Tanggung jawab atas

tersebut juga mendiskriminasi perempuan atas dasar

penghormatan HAM adalah standar global yang atas

jenis kelamin mereka melalui praktik mempekerjakannya:

perilaku yang diharapkan bagi pelaku usaha di manapun

perempuan dipekerjakan sebagai pekerja harian lepas dan

mereka beroperasi. Tanggung jawab ini hadir secara

tidak ditawari pekerjaan tetap. Amnesty International

independen terlepas dari kemampuan negara dan atau

menemukan kasus-kasus kerja paksa dan keterlibatan

kemauannya dalam memenuhi tanggung jawab HAM

pekerja anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak dalam

mereka, dan tidak mengurangi kewajiban tersebut. Dan

operasi anak-anak perusahaan Wilmar. Anak perusahaan

tanggung jawab ini hadir lebih dan di atas kepatuhan pada

Wilmar juga bisa telah melanggar Undang-Undang Indonesia

hukum dan peraturan nasional yang melindungi HAM.”273

dan berpotensi melakukan pelanggaran pidana.

272. UN Office of the High Commissioner for Human Rights, Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations “Protect, Respect and Remedy” Framework (Prinsip Pemandu untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia: Mengimplementasikan Kerangka Kerja PBB tentang “Melindungi, Menghormati, dan Memulihkan”), UN Doc. HR/PUB/11/04, 2011 tersedia di: www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf (diakses terakhir pada 23 Oktober 2016). 273. Komentar atas Prinsip 11, Prinsip Pemandu PBB. 274. Prinsip 11, Prinsip Pemandu PBB. 275. Prinsip 13 (a), Prinsip Pemandu PBB. 276. Prinsip 13 (b), Prinsip Pemandu PBB.



Wilmar menguasai sepenuhnya PT Perkebunan Milano277 dan memiliki 95% dari PT Daya Labuhan Indah.278 Wilmar merujuk pada dirinya dan anak perusahaannya sebagai ‘Grup’ di semua materi publik mereka. Dalam bagian tata kelola korporasi di Laporan Tahunannya, Wilmar mengatakan Dewannya diharuskan mempertimbangkan isu-isu keberlanjutan (sustainability) dalam memformulasikan strategi bisnis dan kewajiban korporat Grup.279 Wilmar telah membentuk ‘Dewan Keberlanjutan’, dipimpin oleh Ketua (Chairman) dan Pejabat Eksekutif Utama (Chief Executive Organization/CEO), yang memimpin pengembangan dan eksekusi ‘Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Lahan Gambut, Tanpa Eksploitasi’. Pejabat Keberlanjutan Utama (Chief Sustainability Officer) bertanggunjawab pada strategi dan kebijakan secara keseluruhan dalam operasi Grup ini sendiri, “juga dengan memastikan kepatuhan pemasok pihak ketiga”.280 Pejabat Keberlanjutan Utama atau Direktur Utama Keberlanjutan Grup (General Manager Sustainability Group) terdaftar sebagai kontak atau perwakilan manajemen untuk penilaian sertifikasi RSPO atas anak perusahaan Wilmar.281 Sangat jelas dalam semua material ini bahwa isu ‘keberlanjutan’, yang didalamnya termasuk pencegahan eksploitasi tenaga kerja, dikelola oleh Wilmar terhadap semua anak perusahaannya serta pengambilaan keputusan dan pengawasan tersentralisasi. Anak perusahaan Wilmar telah melanggar HAM pekerja yang mereka pekerjakan secara langsung. Wilmar bertanggungjawab atas tindakan para anak perusahaan yang dimiliki penuh atau hampir penuh karena mereka memiliki kontrol atas entitas tersebut. Karenanya, Wilmar telah gagal memenuhi tanggungjawabnya untuk menghormati HAM dan telah mencederai Hak Asasi Manusia pekerja yang dipekerjakan Grup tersebut.

Masawit Bangun Persada telah melanggar hak-hak pekerja atas kondisi kerja, kesehatan, dan jaminan sosial yang adil dan menguntungkan. Amnesty International menemukan kasus-kasus kerja paksa dan keterlibatan anak-anak dalam bentuk-bentuk terburuk kerja anak dalam operasi mereka. PT Abdi Budi Mulia dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada juga mendiskriminasi terhadap perempuan berdasarkan jenis kelamin dalam praktik mempekerjakannya. PT Abdi Budi Mulia telah mengganggu hak pekerjanya dalam bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka. Ketiga perusahaan juga diduga telah melanggar Undang-Undang Indonesia dan berpotensi melakukan pelanggaran pidana. Sebagaimana dibahas dalam bab 8, Wilmar telah mengkonfirmasi dalam materi pelacakannya jika sumber minyak sawitnya berasal dari PT Abdi Budi Mulia dan PT Sarana Prima Multi Niaga. PT Hamparan Masawit Bangun Persada adalah bagian dari BEST Group dan Wilmar telah mengkonfirmasi kepada Amnesty International bahwa minyak sawitnya juga berasal dari BEST Group.282

KURANGNYA UJI TUNTAS (DUE DILIGENCE) WILMAR TERKAIT PEMASOKNYA Prinsip Pemandu PBB menyatakan perusahaan harus mempunyai: “(a) Sebuah kebijakan yang berkomitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka dalam menghormati Hak Asasi

PERUSAHAAN PEMASOK WILMAR GAGAL MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

Manusia; (b) Proses uji tuntas (due diligence) hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan bertanggungjawab atas bagaimana mereka mengatasi dampak mereka terhadap hak asasi manusia; (c) Proses agar memungkinkan pemulihan setiap dampak

Sebagaimana yang dianalisis dalam bab terdahulu, PT Abdi

buruk hak asasi manusia yang mereka sebabkan atau yang

Budi Mulia, PT Sarana Prima Multi Niaga, dan PT Hamparan

mereka berkontribusi atasnya.”283

277. Wilmar International, Wilmar in Asia: Annual Report 2015, hlm. 194. PT Perkebunan Milano termasuk dalam daftar anak perusahaan penting dalam Laporan Tahunan Wilmar. Ia merupakan satu dari delapan anak perusahaannya di Indonesia yang disebut dalam laporan tahunannya. 278. Wilmar International, Wilmar in China: Annual Report 2009, hlm. 173. 279. Wilmar International, Wilmar in Asia: Annual Report 2015, hlm. 63. 280. Wilmar International, Sustainability Report 2015, hlm. 23. 281. Lihat sebagai contoh, PT Mutagung Lestari, RSPO Certification Assessment: PT Daya Labuhan Indah, disetujui pada 13 November 2015. 282. PT Hamparan Masawit Bangun Persada maupun BEST Group terdaftar sebagai pemasok dalam materi keterlacakan Wilmar. Dalam surat yang dikirim kepada Amnesty International, tertanggal 17 Oktober 2016, Wilmar mengkonfirmasi mereka mengambil minyak sawit dari PT Batara Elok Semesta Terpadu, sebuah penyulingan yang dimiliki oleh BEST Group yang dipasok oleh perkebunan-perkebunannya. 283. Prinsip 15, Prinsip Pemandu PBB.



KEBIJAKAN Setelah kampanye oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Greenpeace, Wilmar mengadopsi ‘Kebijakan Tanpa Deforestasi, Tanpa Lahan Gambut, Tanpa Eksploitasi’ (selanjutnya disebut sebagai Kebijakan) pada Desember 2013.284 Kebijakan ini menyatakan semua ketentuannya berlaku pada semua operasi Wilmar, termasuk anak peruahaannya, dan “semua kilang penyulingan, pabrik pengolahan, atau perkebunan yang kami miliki, kelola, atau investasikan, terlepas dari kepemilikan”. Mereka juga menerapkan ini kepada pemasok pihak ketiga yang mana Wilmar membeli minyak sawit darinya atau yang memiliki hubungan dagang dengannya.285 Selain komitmen untuk menghentikan pengembangan di wilayah tertentu seperti di lahan gambut, Wilmar berkomitmen untuk ‘Tidak Mengeksploitasi Orang dan Komunitas Lokal’. Ia berkomitmen “untuk menegakkan dan mempromosikan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia bagi semua pekerja, kontraktor, masyarakat adat, komunitas lokal dan semua yang dipengaruhi oleh operasi kami dengan cakupan penuh dari kebijakan ini”.286 Kebanyakan dari komitmen yang secara persis disebut dalam Kebijakan ini, yang terkait eksploitasi pekerja telah dijabarkan dalam bab-bab sebelum ini. Wilmar telah mengimplementasikan satu prinsip operasional

KEGAGALAN WILMAR DALAM MENGIDENTIFIKASI DAN MENGATASI RISIKO DAN PELANGGARAN Investigasi Amnesty International mengungkap perempuan dan laki-laki yang bekerja di perkebunan yang dimiliki pemasok Wilmar mengalami pelanggaran atas hak asasi manusia yang bersifat sistematik dan bukan secara ad hoc. Pelanggaran ini terkait faktor-faktor seperti rendahnya tingkat upah minimum di Indonesia; penggunaan target performa atau upah borongan untuk menghitung upah; banyaknya hukuman yang bisa diterapkan berdasarkan diskresi pengusaha; penggunaan sistek kerja lepas bagi orang, terutama perempuan, yang bekerja bagi perusahaan secara terus-terusan; dan risiko terkait penggunaan bahan kimia berbahaya (yang diperburuk dengan status rentan pekerja harian lepas yang bekerja dengan bahan kimia ini). Semua ini adalah area kekhawatiran dan risiko yang nampak jelas dan bisa diprediksi. Selaras dengan ini, risiko pekerja terkait tingkat polusi udara yang membahayakan di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara di musim kemarau setalah kebakaran lahan pada tahun 2015 tampak sangat nyata. Wilmar tampaknya telah gagal mengidentifikasi dan mengatasi isu-isu tersebut terkait dengan pemasok yang diinvestigasi oleh Amnesty International. Mereka juga telah gagal menyediakan bukti kepada Amnesty International bahwa mereka telah mengidentifikasi dan mengatasi risiko-risiko tersebut di seantero rantai pasokan yang lebih luas di Indonesia.

mengindikasikan Wilmar telah gagal menerapkan sebuah

Wilmar telah menetapkan target pada dirinya sendiri agar para pemasoknya mematuhi ketentuan Kebijakan mereka per 31 Desember 2015.287 Wilmar menyatakan bahwa ia akan “mengembangkan Rencana Aksinya dan membuat rencana ini tersedia bagi publik dan akan mempublikasikan dan berlaku transparan atas laporan perkembangan yang berjalan”. Mereka menyatakan akan mencari dukungan pemasok dan “membentuk prosedur penilaian yang jelas untuk menentukan performa mereka sendiri dan para

sistem yang efektif untuk menerapkan kebijakan ini.

pemasok terkait Kebijakan ini”.288

yang disebutkan dalam Prinsip Pemandu PBB dengan mengadopsi pernyataan yang jelas tentang kebijakan menghormati HAM. Kebijakan tersebut disetujui di tingkat perusahaan paling senior dan berlaku untuk keseluruhan operasi globalnya, pemasok, dan yang memiliki hubungan dagang dengannya. Ini merupakan langkah positif. Namun, bukti yang dikumpulkan Amnesty International

85

284. Sebagai contoh lihat, Greenpeace, License to Kill, 22 Oktober 2013, tersedia di: www.greenpeace.org/international/en/publications/Campaign-reports/Forests-Reports/Licence-to-kill1/ (diakses terakhir pada 29 Oktober 2016). Lihat juga J. Elks, ‘After Years of Pressure, Wilmar International Commits to Ending Deforetation Practices’, 5 Desember 2013, tersedia di: www.sustainablebrands.com/news_and_views/behavior_change/jennifer-elks/after-years-pressure-wilmar-international-commits-endin (diakses terakhir pada 29 October 2016). Wilmar menyatakan ia tidak mengadopsi Kebijakan tersebut akibat dari tekanan LSM. “Kami tidak melakukan ini akibat tekanan dari Organisasi Non-Pemerintah (Ornop/LSM). Kami melakukannya setelah melihat memburuknya kondisi lingkungan hidup di banyak negara dan perubahan iklim global, kami merasa sesuatu perlu dilakukan dan perusahaan besar harus mengambil kepemimpinan dan bekerja sama yang tidak seperti sebelumnya. Lebih lanjut, konsumen secara global bergerak kea rah dan lebih menyukai komoditas yang diproduksi secara bertanggungjawab. Industri harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan pasar jika ingin tetap kompetitif”. Lihat Wilmar International, Sustainability Report 2013, hlm. 4. 285. Wilmar International, ‘No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy’, 5 Desember 2013, hlm. 1. 286. Wilmar International, ‘No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy’, 5 Desember 2013, hlm. 4 - 5. 287. Wilmar International, ‘No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy’, 5 Desember 2013, hlm. 8. 288. Wilmar International, ‘No Deforestation, No Peat, No Exploitation Policy’, 5 Desember 2013, hlm. 8 - 9. Wilmar juga menyatakan ia akan “berhenti melakukan bisnis dengan pemasok yang penasehat independen kami atau pemangku kepentingan lainnya menemukan pelanggaran serius atas kebijakan ini, dan tidak melakukan tindakan pemulihan secepatnya untuk mengatasi pelanggaran itu. Namun, terlepas tindakan pemulihan, kami tidak akan melakukan bisnis dengan mereka yang mengulang secara serius pelanggaran terhadap kebijakan.”



Setelah meninjau semua laporan perkembangan dan

Wilmar apa yang terjadi. Hal ini harusnya telah

keberlanjutan Wilmar dan bahan-bahan publik lainnya,

diidentifikasi sebagai isu risiko tinggi yang membutuhkan

Amnesty International berkesimpulan Wilmar tidak

pengawasan dan upaya mitigasi lebih lanjut untuk

menyediakan informasi yang bisa melacak efektifias

melindungi kesehatan pekerja yang melakukan penyemportan

tindakannya dalam mengakhiri eksploitasi di rantai

dan terus menyemprot paraquat. Wilmar tidak memberikan

pasokannya. Laporannya hanya berisi sedikit informasi

bukti bahwa ia telah meninjau dan melakukan mitigasi

tentang isu ketenagakerjaan, dan data yang ada cenderung

yang dibutuhkan atas risiko kesehatan para pekerja yang

fokus pada Grup Wilmar ketimbang pemasoknya.

terus terpapar paraquat.

Laporannya dangkal dan umumnya membahas kebijakan ketimbang memberikan informasi tentang risiko dan dampak buruk nyata pada hak asasi manusia yang telah teridentifikasi dan bagaimana mengatasinya. Misalnya, Laporan Keberlanjutan Wilmar tahun 2015 menyatakan mereka tidak mempekerjakan anak berusia di bawah 18 tahun dan berusaha “mengidentifikasi risiko pada anak di jaringan rantai pasokan kami dan mengambil langkah yang memadai untuk mengatasi setiap risiko”. Ia menyatakan: “Adalah bukan tidak wajar bagi anak untuk bekerja dalam perkebunan keluarga di operasi petani berlahan kecil. Ini diperbolehkan dalam standar RSPO selama kesejahteraan

Dalam responnya kepada Amnesty International, Wilmar menyatakan: “Wilmar mengakui ada permasalahan ketenagakerjaan yang berlangsung di jaringan rantai pasokan kami dan mereka teridentifikasi secara jelas dan diakui dalam “ “Overarching Reports” (Laporan menyeluruh) kami, sebagai bagian dari pendekatan Rencana Agregasi Transformasi Pengilangan (Aggregator Refinery Transformation/ART) yang kami luncurkan untuk mengarah pada transformasi yang berlanjut serta perubahan nyata di lapangan.”292

dan pendidikan anak tidak terganggu.”289 Tidak ada informasi lebih lanjut tertulis tentang proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi risiko pekerja anak terkait pemasoknya, risiko yang telah teridentifikasi dan tindakan nyata ketika pekerja anak ditemukan. Anehnya, laporan Wilmar yang lebih lama memasukkan informasi lebih banyak terkait hak pekerja terkait ketimbang laporan yang lebih baru.290 Tampak jelas dari investigasi Amnesty International bahwa Wilmar tidak memenuhi target memastikan semua pemasoknya mematuhi penuh ketentuan ketenagakerjaan dalam Kebijakannya pada akhir 2015. Wilmar sendiri mengakui ini terkait isu mengakhiri penggunaan paraquat oleh pemasoknya. Dalam jawabannya ke Amnesty International, Wilmar mengakui: “Hanya beberapa dari pemasok kami yang bisa memenuhi hal ini hingga kini.”291 Wilmar menyatakan sedang bekerja sama dengan pemasok untuk mendukung proses penghapusan penggunaan paraquat. Namun, ini tidak cukup dan berlangsungnya penggunaan paraquat harusnya telah menyadarkan pada

Papan pengumuman di dekat perkebunan PT Milano. © Amnesty International

289. Wilmar International, Sustainability Report 2015, hlm. 57. 290. Sebagai contoh, Laporan Keberlanjutan Wilmar tahun 2009 memasukkan persentase jumlah pekerja yang merupakan anggota serikat pekerja di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara dengan membandingkan angka tahun 2007, 2008 dan 2009. Laporan tahun 2009 juga menyatakan salah satu audit RSPO menemukan sejumlah pekerja yang mereka pekerjakan sebelum mencapai usia 18 tahun. Walau data ini bersifat parsial dan tidak mencakup pemasok Wilmar, ini memberikan sedikit lebih banyak detil ketimbang pernyataan-pernyataan umum yang ada di laporan terkini Wilmar. 291. Surat Wilmar International kepada Amnesty International, per tanggal 17 Oktober 2016. Wilmar juga menyatakan: “Banyak dari pemasok kami melakukan percobaan untuk mengidentifikasi alternatif yang bisa dipraktikan, dan Wilmar terus mendukung proses ini untuk menghapus penggunaan paraquat.” 292. Surat Wilmar International kepada Amnesty International, per tanggal 17 Oktober 2016.



87

AGREGASI TRANSFORMASI PENGILANGAN (AGGREGATOR REFINERY TRANSFORMATION/ART) Dengan pendekatan ART, Wilmar bekerja sama dengan The Forest Trust (TFT) dalam memilih pabrik pengolahan ‘prioritas tinggi’ dari semua pabrik yang memasok kilang penyulingan Wilmar. Wilmar menjelaskan: “Sebuah sistem pengambilan sampel diperlukan terkait besarnya jumlah pabrik pengolahan pemasok, karena tidak mungkin melakukan peninjauan atas semua 1000 pabrik”. Pemilihan pabrik dilakukan dengan “Proses pemprioritasan pabrik… yang berdasarkan analisis data ruang dan non-ruang terkait potensi risiko dalam radius 50km”.293 Kriteria yang digunakan untuk memprioritaskan pabrik menggunakan penilaian berdasarkan sistem informasi geografis yang melihat berbagai data lingkungan hidup. Elemen non-ruang lain yang dimasukkan dalam proses penilaian adalah apakah perusahaan tersebut memiliki kebijakan dan rencana implementasi sendiri, sertifikasi RSPO, pentingnya volume, informasi yang dilaporkan kepada publik, termasuk dari LSM, dan catatan penilaian TFT.294 Wilmar dan TFT menjalankan peninjauan lapangan pada sekitar 10% pabrik dari sampel pabrik ‘prioritas tinggi’. TFT, didukung oleh perwakilan Wilmar, juga menjalankan kunjungan lapangan ke perkebunan dan perkebunan petani berlahan kecil yang mebentuk ‘basis pasokan’ dari setiap pabrik yang dipilih. Pabrik, perkebunan dan perkebunan kecil yang dikunjungi dinilai berdasarkan kebijakan Wilmar. TFT menyatakan: “Penilaian tidak dilakukan seperti yang dilakukan auditor atau badan sertifikasi, sebaliknya, TFT menerapkan pendekatan bahwa kunjungan lapangan sebagai kesempatan menyediakan saran yang bisa membantu pemasok memenuhi harapan pasar. Tujuannya agar bekerja sama dengan pabrik, perkebunan dan perkebunan skala kecil untuk menciptakan solusi pragmatis dan kolaboratif untuk perbaikan”. Setiap entitas yang dikunjunginya diberikan laporan individual oleh TFT, yang menjabarkan secara detil temuan dan termasuk rekomendasi dan tindakan yang perlu dilakukan untuk perbaikan. Temuan umum dibagikan kepada pabrik dan penanam lainnya, yang tidak dikunjungi, untuk mengajukan tindakan yang bisa diambil untuk menyelesaikan masalah bersama.295 Pada akhir tahun 2015, menyatakan peninjauan lapangan telah dilaksanakan pada 47 pabrik dan menyediakan perwakilan kepada basis pemasok mereka di Indonesia, Malaysia, Amerika Latin, dan Ghana. 41 diantaranya merupakan pabrik eksternal (bukan dimiliki Wilmar); 26 pabrik eksternal dari Indonesia ditinjau. Mereka melakukan proses ART di Sandakan, Malaysia.296 Pada tahun 2016, Wilmar membuat tiga laporan ART lainnya tersedia di laman website mereka. Amnesty International meninjau laporan menyeluruh (overarching reports) yang disediakan Wilmar. Hanya satu sub-bagian dari tiap laporan yang fokus pada isu ketenagakerjaan; mayoritas melaporkan soal lingkungan hidup atau isu lainnya. Salah satu laporan menyeluruhnya, laporan Sandakan di Malaysia, mengangkat isu pekerja anak di beberapa perkebunannya.297 Kebanyakan laporan ini menekankan kekhawatiran terusnya penggunaan paraquat dan bahan kimia berbahaya lainnya serta kurangnya studi dampak sosial. Laporan tersebut juga menunjukkan kurangnya kebijakan dan kebutuhan untuk memperbaiki praktik manajemen kesehatan dan keselamatan kerja di beberapa perusahaan. Beberapa isu yang diangkat termasuk perlunya memastikan semua pekerja diberikan kontrak kerja yang secara jelas menjabarkan durasi kerja mereka; bahwa pekerja asing tidak memiliki paspor dan izin kerja (di Malaysia); bahwa pekerja tidak memahami kalkulasi upah atau tidak

293. Wilmar International, No Deforestation, No Peat, No Exploitation: Policy Progress Update (December 2013 – December 2015), hlm. 11. 294. TFT, Prioritizing mill visits, tersedia di www.wilmar-international.com/wp-content/uploads/2016/01/Prioritizing-Mill-Visits.pdf (diakses terakhir pada 30 October 2016). 295. Dalam sebuah surat kepada Amnesty International per tanggal 17 Oktober 2016, Wilmar mengatakan: “Temuan ini, dengan rekomendasi perbaikan kemudian dibagikan melalui pertemuan tatap muka dan lokakarya kelompok pemasok regional.” 296. Wilmar International, No Deforestation, No Peat, No Exploitation: Policy Progress Update (December 2013 – December 2015), hlm. 12. 297. TFT, Wilmar Integrated Policy Rapid Assessment: Sandakan Edible Oils Overarching Report, Sandakan, Sabah, Desember 2014, tersedia di: www.wilmar-international.com/sustainability/progress/aggregator-refinery-transformation-art/art-overarching-reports/ (diakses terakhir pada 30 October 2016).



menerima upah minimum di beberapa perkebunan (juga di Malaysia); serta kurangnya prosedur pengelolaan keluhan.298 Laporan menyeluruh menyatakan: “Sebagai bagian dari proses keterlibatan penuh, entitas yang ditargetkan akan dikunjungi lagi dalam rangka membahas implementasi tindakan yang diusulkan dan untuk membentuk rencana aksi praktis untuk pengawasan yang berjalan terus menerus.”299 Laporan individual tidak dipublikasikan, juga tidak untuk kerangka waktu untuk tindak lanjut dan pengawasan lebih lanjut. Nama perusahaan induk, pabrik, perkebunan dan perkebunan kecil yang dikunjungi tidak disebutkan. Lampiran yang dianonimkan berisikan rangkuman temuan dalam bentuk tabel dan mengindikasikan apakah entitas tersebut mematuhi elemen pokok Kebijakan Wilmar atau adanya isu potensial. Tidak ada informasi dalam laporan menyeluruh tentang laporan perkembangan Wilmar tentang tindakan korektif yang disetujui dengan entitas yang mereka kunjungi dan kemajuan yang terjadi sejak kunjungan tersebut.

Walaupun pendekatan Aggregator Refinery Transformation

secara menyeluruh juga mengidentifikasi area umum yang

bisa berguna, namun sangat terbatas dalam cakupannya

mana signifikan terhadap risiko dampak buruk. Kegagalan

dan hanya mencakup sebagian kecil basis pemasok Wilmar

Wilmar melakukan ini mengejutkan setelah menimbang

(kurang dari 5% pabrik yang dikunjungi pada tahun 2015).

upaya Wilmar untuk melacak rantai pasokannya. Wilmar,

Ia memberikan cara yang berguna untuk berinteraksi

membuat langkah tanpa preseden dengan membuat banyak

dengan pemasok dalam kerja kolaborasi mencari solusi

informasi tersedia; misalnya perusahaan ini mempublikasikan

tapi tidak mengganti kebutuhan atas proses yang lebih

nama pabrik yang menyediakan minyak kelapa sawit

komprehensif dalam mengidentifikasi risiko pelanggaran

mentah untuk kilang penyulingannya.300 Upaya Wilmar

ketenagakerjaan dalam jaringan rantai pasokan Wilmar.

untuk memastikan keterlacakan rantai pasokannya adalah sebuah hal positif. Namun, keterlacakan (traceability)

Kriteria yang digunakan dalam pemilihan pabrik untuk

adalah langkah pertama dalam rangka mencari risiko dan

ART tidak berdasarkan peninjauan awal yang memadai

pelanggaran ketenagakerjaan. Wilmar harus melakukan

tentang risiko pelanggaran hak tenaga kerja. Kebanyakan

lebih dan berusaha mengidentifikasi risiko pelanggaran

kriteria pemilihan terkait faktor lingkungan hidup dan

ketenagakerjaan dalam jaringan rantai pasokannya. Ini

yang terkait tenaga kerja didasarkan pada kerangka kerja

mengharuskan Wilmar mengumpulkan informasi tentang

perusahaan, sertifikasi RSPO dan informasi yang tersedia

praktik kerja, atau setidaknya untuk perkebunan yang

secara publik. Tidak ada peninjauan awal atas pengaturan

teridentifikasi memasok setiap pabrik pengolahan. Walau

tata kelola pekerja dari pemasok atau faktor risiko seperti

terlihat sulit untuk melakukan ini kepada perkebunan

keanggotaan serikat pekerja, target yang diberikan kepada

kecil yang memasok setiap pabrik, Wilmar setidaknya bisa

pekerja, upah borongan, dan atau jumlah pekerja harian lepas

meninjau kondisi kerja dan faktor risiko pada perkebunan

atau pekerja migran yang dipekerjakan oleh perusahaan.

yang dioperasikan oleh pemilik pabrik pengolahan dan perkebunan yang teridentifikasi lainnya. Wilmar telah

Untuk memenuhi tanggung jawab dalam menghormati

menyatakan bahwa: “Keterlacakan berguna karena

HAM, Wilmar harus menjalankan uji tuntas (due diligence)

informasi bisa digunakan untuk mengevaluasi performa

HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi

pemasok terhadap kebijakan kami, dan untuk berinteraksi

dan bertanggungjawab atas caranya mengatasi dampak

dengan basis pemasok kami untuk mencapai perbaikan

pekerja terhadap HAM dalam operasi globalnya. Ini

yang diinginkan”.301 Upaya Wilmar melacak pabriknya

mensyaratkan Wilmar secara aktif meninjau operasinya,

tidak diimbangi upayanya mengevaluasi seberapa jauh

hubungan bisnisnya, serta jaringan rantai pasokannya

para pemasok menerapkan kebijakannya.

298. LihatTFT, PT Wilmar Nabati Indonesia Gresik Refinery Overarching Report (July 2016), PT Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung and PT Multimas Nabati Asahan Paya Pasir Overarching Report (April 2016), Pasir Gudang Edible Oil Overarching Report (December 2015), and Sandakan Edible Oils Overarching Report (December 2014), tersedia di: www.wilmar-international.com/sustainability/progress/aggregator-refinery-transformation-art/art-overarching-reports/ (diakses terakhir pada 30 Ocktober 2016). 299. Sebagai contoh lihat, TFT, Wilmar Integrated Policy Rapid Assessment: PT Multimas Nabati Asahan Kuala Tanjung and PT Multimas Nabati Asahan Paya Pasir Overarching Report, Jakarta, April 2016, hlm. 6. 300. Wilmar International, ‘Traceability’, www.wilmar-international.com/sustainability/progress/traceability/ (diakses terakhir pada 30 Oktober 2016). 301. Wilmar International, No Deforestation, No Peat, No Exploitation: Policy Progress Update (December 2013 – December 2015), hlm. 6.



Amnesty International juga meminta Wilmar mendeskripsikan

dan Kalimantan Tengah maupun tindakan korektif yang

bagaimana ia memonitor kepatuhan kepada standar

telah dilakukan. Wilmar juga tidak merespon pertanyaan

ketenagakerjaan Indonesia dan Internasional pada

apakah mereka memberitahu pihak berwenang bila dalam

perkebunan yang tidak dikunjungi sebagai bagian dari

pengawasan mereka terungkap pelanggaran atas hukum

‘keterlibatan tingkat tinggi’ yang dilakukan sebagai bagian

ketenagakerjaan oleh anak perusahaan atau pemasoknya.306

89

dari proses ART. Wilmar, dalam responnya kepada Amnesty International, menunjukkan bahwa kerja ‘pengawasan

Wilmar menyatakan tidak ada pemasoknya yang ditangguhkan

rantai pasokan’ dilakukan pada lebih dari 40 perusahaan

karena isu ketenagakerjaan apapun “semua pemasok yang

kelap sawit di tingkatan perkebunan, pabrik atau grup.302

terlibat dengan kami telah menunjukkan komitmen dan

Ia tidak menyediakan informasi tentang pelanggaran atau risiko yang ditemukan, perusahaan yang dimonitor, dan tindakan korektif yang telah diambil. Dengan tiadanya informasi ini, sulit untuk berkomentar atas kemanjuran inisiatif ini. Wilmar juga merujuk kepada kolaborasinya dengan Business for Social Responsibility303 dan prosedur penanganan keluhannya304 dalam responnya kepada Amnesty International. Prinsip Pemandu PBB menekankan proses uji tuntas HAM “harus memasukkan peninjauan atas dampak

upaya yang tampak dalam memperbaiki praktik mereka”. Mereka mengatakan ingin mendorong mereka untuk meneruskan kemajuan dan hanya akan menghentikan kerja sama jika sebuah pemasok berulangkali gagal menunjukkan perbaikan atau secara tegas menolak patuh dengan Kebijakan.307 Namun, mereka tidak menjabarkan secara detil pelanggaran yang telah mereka ungkap atau tindakan yang diambil para pemasok untuk memperbaiki praktiknya. Amnesty International berkesimpulan Wilmar tidak memiliki proses uji tuntas yang memadai untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan mempertanggunjawabkan

nyata dan potensial atas HAM, mengintegrasikan dan

bagaimana ia mengatasi dampak buruk terhadap HAM.

bertindak berdasarkan temuan, melacak respon, dan

Wilmar adalah salah satu pembeli minyak sawit terbesar

mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi”.305

bagi pemasok yang diinvestigasi Amnesty International. Sebagai pihak terbesear dalam bisnis minyak sawit secara

Walaupun ditanya secara eksplisit atas informasi ini oleh

global, ia memiliki posisi unik dalam melakukan daya

Amensty International, Wilmar tidak menyediakan detil

tawar, mempengaruhi, mengontrol, terutama karena mere-

kejadian yang mereka identifikasi sebagai pelanggaran

ka adalah pembeli langsung. Kurangnya uji tuntas Wilmar

atas standar ketenagakerjaan internasional diantara

berkontribusi kepada dampak buruk HAM atas pekerja

anak perusahaan dan pemasoknya di Sumatera Utara

yang dikaryakan para pemasoknya.

302. Surat Wilmar International kepada Amnesty International, per tanggal 17 Oktober 2016. 303. Dalam suratnya kepada Amnesty International, per tanggal 17 Oktober 2016, Wilmar mengatakan: “Untuk memungkinkan melihat lebih dalam isu ketenagakerjaan kini kami mengembangkan program ketenagakerjaan untuk mengidentifikasi praktik terbaik ketenagakerjaan dan mencegah praktik eksploitatif, bekerja sama dengan Business for Social Responsibility (BSR), sebuah organisas nirlaba global berdedikasi pada keberlanjutan. Ini merupakan bagian dari proyek lebih luas yang juga bekerja sama dengan BSR dan rekan sejawat industry untuk menetapkan standar isu HAM dan ketenagakerjaan dalam industry kelapa sawit di Indonesia.” Dalam suratnya, per tanggal 11 November 2016, Wilmar merujuk kepada pernyataan pers yang dikeluarkan olehnya dan Golden Agri-Resources (GAR) pada 7 November mengumumkan kolaborasi dengan BSR. “Kolaborasi akan dimulai dengan meninjau praktik ketenagakerjaan kini di sektor kelapa sawit di Indonesia, dan bertujuan memformulasikan pendekatan praktis dalam memperbaiki praktik ketenagakerjaan.” Lihat Wilmar dan GAR, ‘GAR and Wilmar Call for Closer Collaboration to Find Solutions to Indonesian Palm Oil Sector Labour Challenges’, tersedia di: http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/16/164878/News-Release7-Nov-16-GAR-WIL-BSR-Joint-Collaboration-Final.pdf (diakses terakhir pada 12 November 2016). 304. Pada tahun 2015, Wilmar membentuk prosedur penanganan keluhan yang memungkinkan pemangku kepentingan mengangkat dugaan pelanggaran Kebijakan. Pada akhir tahun 2015, mereka telah mendaftarkan dan menginvestigasi 19 kasus. Menurut perkembangan terbaru tentang keluhan yang dipublikasikan Wilmar, dua kasus tersebut melibatkan isu ketenagakerjaan dan Wilmar sedang berinteraksi dengan perusahaan yang terlibat. Transparansi Wilmar dalam prosedur keluhannya disambut baik namun terlalu awal untuk menilai kemanjurannya. Lihat Wilmar International, Grievance List with Progress Updates, 27 Oktober 2016, tersedia di: www.wilmar-international.com/sustainability/wp-content/uploads/2016/10/161027_Grievance-update.pdf (diakses terakhir pada 31 Oktober 2016). 305. Prinsip 17, Prinsip Pemandu PBB. 306. Surat Amnesty International kepada Wilmar International, per tanggal 5 Oktober 2016. 307. Surat Wilmar International kepada Amnesty International, per tanggal 17 Oktober 2016.



BERLINDUNG DIBELAKANG RSPO: INISIATIF SUKARELA YANG LEMAH

atau pencampuran minyak sawit tersertifikasi dan yang tidak. Perusahaan anggota ini bisa mengklaim mereka menggunakan “minyak sawit bersertifikasi berkelanjutan” pada label produk mereka dan merek dagang RSPO. RSPO

“Mandor mengatakan RSPO akan datang … seseorang dari kantor

awalnya merupakan kerjasama informal antara WWF, Aar-

datang dan mengatakan pada istri saya kami harus menanam bunga

hus United UK Ltd., Migros, Malaysian Palm Oil Associa-

di rumah kami. Jika kami tidak menanam bunga, kami akan dipanggil

tion dan Unilever. Ia dibentuk secara formal sebagai asosi-

ke kantor. Ini pernah terjadi sebelumnya. Terkadang perusahaan

asi di Swiss pada tahun 2004. RSPO membawa bersama

menyediakan bunga, terkadang kami harus meminta tetangga” – B,

produsen kelapa sawit, pemroses atau pedagang, manufak-

seorang pemanen yang bekerja untuk PT Perkebunan Milano, anak

tur barang konsumsi, pedagang retail, bank, investor, dan

perusahaan Wilmar.

LSM yang bisa menjadi anggota RSPO.308

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah

RSPO adalah titik utama bagi perusahaan dalam mebgatasi

inisiatif global, sukarela, dan berisikan berbagai pemangku

dampak dari perkebunan kelapa sawit. Produsen dan

kepentingan yang menyatakan bertujuan membuat

pedagang minyak sawit seperti Wilmar dan persuahaan

minyak sawit ‘berkelanjutan’ sebagai norma. RSPO telah

yang mengambil minyak sawit dari Wilmar menekankan

mengembangkan kriteria lingkungan hidup dan sosial yang

pentingnya keanggotaan dan sertifikasi oleh RSPO.309

digunakan untuk mensertifikasi produsen kelapa sawit.

Sebagaimana dibahas pada Bab 9, partner dagang Wilmar

Perusahaan dalam jaringan rantai pasokan yang

juga menggunakan sertifikasi dan penilaian RSPO sebagai

menggunakan minyak sawit bersertifikasi berkelanjutan

bukti kepatuhan dengan standar hak asasi manusia pada

RSPO turut diaudit untuk mencegah penjualan berlebih

tingkat produksi atau perkebunan.

Papang pengumuman yang meringkas Prinsip-Prinsip RSPO di sebuah perkebunan Wilmar di Sumatera Utara. © Amnesty International

308. Lihat laman RSPO, tersedia di: www.rspo.org (diakses terakhir pada 9 November 2016). 309. Sebagai contoh lihat website Wilmar: www.wilmar-international.com/sustainability/progress/certifications/roundtable-on-sustainable-palm-oil/. Lihat juga Wilmar, Sustainability Report 2015, p. 24.



Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit

rantai pemasok. Namun ia juga mengakui ada tantangan

Berkelanjutan tahun 2013 (RSPO Principles and Criteria

besar dalam memastikan semua pasokan ke titik awal

for the Production of Sustainable Palm Oil 2013)310

produksi mereka. Karenanya, sebagai tindakan minimum,

selanjutnya disebut sebagai prinsip RSPO menyediakan

pabrik pengolahan harus mencatat pihak yang mana buah

seperangkat standar yang harus dipenuhi penanam dan

sawit segar berasal di gerbang pabrik pengolahan.”313

pengolah. Dokumen ini menyediakan indikator yang berisikan

Dengan ini tidak ada keharusan bagi perusahaan untuk

daftar bukti yang harus diterapkan untuk menunjukkan

menunjukkan mereka telah melalukan uji tuntas HAM atas

kriterianya terpenuhi. RSPO juga memasukkan beberapa

pihak ketiga yang menjadi asal minyak sawit mereka. Ini

panduan bagi penanam atau pengolah dan auditor.

akan melibatkan sebuah proses untuk mempertimbangkan

Kebanyakan dari prinsip dan kriterianya berfokuss kepada

kondisi perdagangan serta keterlacakan. Ini merefleksikan

dampak lingkungan hidup atau sosial yang lebih luas bagi

kelemahan nyata atas kriteria ini dan prinsip RSPO.

91

komunitas yang hidup berdampingan.311 Prinsip RSPO tidak secara memadai mengatasi banyak Dokumen ini mencakup satu prinsip (dari delapan) dan

isu-isu hak tenaga kerja yang sering muncul terkait sektor

seperangkat kriteria yang terbatas terkait hak pekerja.

minyak sawit. Ini, sebagaimana dibahas dalam laporan ini,

Mayoritas kriteria jatuh dalam Prinsip 6 yaitu: “Pertimbangan

termasuk faktor risiko sistemik seperti penggunaan target

yang bertanggungjawab atas pekerja, dan individu serta

dan upah borongan, penyelewengan penggunaan sistem

komunitas yang terpengaruh oleh perkebunan dan pabrik

pekerja harian lepas yang juga mengarah kepada diskriminasi

pengolahan”.

terhadap pekerja perempuan, kurangnya perlindungan dan

312

manfaat bagi pekerja harian lepas, dan risiko kesehatan Kriteria 6.13 menyatakan “Penanam dan pengolah harus

yang terkait dengan penggunaan bahan kimia seperti

menghormati hak asasi manusia”. Indikator dalam prinsip

paraquat atau polusi udara akibat pembakaran hutan.

ini terbatas dalam memeriksa apakah perusahaan memiliki

Sebagai contoh, Prinsip RSPO tidak melarang penggunaan

kebijakan untuk menghormati HAM dan apakah telah

paraquat dan bahan kimia kelas 1A dan 1B dari WHO

didokumentasikan dan dikomunikasikan kepada semua

lainnya. Mereka bahkan tidak mencegah perusahaan dari

tingkat tenaga kerja dan operasi. Indikator 4.1.4 menyatakan

menggunakan bahan kimia yang pemerintah diharuskan

pabrik pengolahan harus mencatat asal tandan buah sawit

untuk hilangkan, mengurangi penggunanya, atau untuk

segar (fresh fruit bunch/FFB) dari pihak ketiga mana. Definisi

memonitornya berdasarkan Konvensi Rotterdam dan

bagian yang disebut bahwa “Anggota RSPO mengakui

Stockholm.314 Ini adalah kelemahan besar dari Prinsip

kebutuhan atas operator yang bertanggungjawab untuk

RSPO. Mereka justru membolehkan penggunaan bahan

mempraktikan uji tuntas dalam mengambil sumber buah

kimia ini dalam ‘situasi luar biasa’. Prinsip RSPO tidak

sawit segar dari pihak ketiga demi mengurangi risiko bahwa

mengharuskan perusahaan menunjukkan bagaimana mereka

produk yang tidak berkelanjuhtan memasuki jaringan

mengelola risiko atas kesehatan pekerja sebagai bagian

310. RSPO, Prinsip s and Criteria for the Production of Sustainable Palm Oil 2013, (dalam laporan ini disebut sebagai Prinsip RSPO), tersedia di: www.rspo.org/ key-documents/certification/rspo-Prinsip s-and-criteria (diakses terakhir pada 10 November 2016). 311. Ini memasukkan beberapa ketentuan terkait menghindari dampak negatif kepada komunitas lokal, yang tidak dianalisis Amnesty International dalam laporan ini karena memfokuskan kepada hak pekerja para pekerja perkebunan kelapa sawit. 312. Kriteria terkait pekerja ada disekitar identifikasi atas dampak sosial, kesehatan dan keselamatan kerja terkait penggunaan pestisida; upah dan kondisi pekerja; hak untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja dan perundingan bersama; tidak mempekerjakan atau mengeksploitasi anak; tidak menggunakan pekerja paksa atau orang yang diperdagangkan; pelarangan diskriminasi atau pelecehan atau pelanggaran; dan perlindungan atas kesehatan reproduksi. Lihat kriteria 4.6, 4.7, 6.1, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 6.12, 6.13 dan 7.1. 313. Prinsip RSPO, hlm. 58. Pembukaan dokumen ini menyatakan: “Juga menatap kedepan, penanam dan pengolah dalam RSPO berkomitmen atas sebuah proses yang mana hasil Tandan Buah Segar bersumber dari pemasok pihak ketiga yang teridentifikasi, legal dan bertanggungjawab. Gugus Tugas Penilaian Prinsip dan Kriteria RSPO mendorong secara kuat Dewan Eksekutif RSPO untuk menyediakan sumber daya dan mendukung sebuah proses untuk mengembangkan perangkat dan metodologi yang bisa membantu mereka mencapai tujuan ini.” 314. Konvensi Rotterdam tentang Prosedur Kesepakatan yang Terinformasi Sebelumnya untuk Bahan Kimia dan Pestisida Berbahaya Tertentu di Perdagangan Internasional (The Rotterdam Convention on Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade) bertujuan untuk mempromosikan tanggung jawab bersama dan upaya kerja sama diantara Pihak dalam perdagangan internasional untuk bahan kimia berbahaya tertentu dalam melindungi kesehatan manusia dan lingkungan hidup dari potensi bahaya dan berkontribusi dalam penggunaan secara ramah lingkungan atas bahan kimia tersebut. Ada sekitar 47 bahan kimia terdaftar dalam Lampiran III dari Konvensi, 33 adalah pestisida (termasuk tiga formula pestisida yang sangat berbahaya) dan 14 bahan kimia untuk industri. Untuk daftar lengkap harap lihat www.pic.int/TheConvention/Chemicals/AnnexIIIChemicals/tabid/1132/language/en-US/Default.aspx. Konvensi Stockholm tentang Polutan Organik Persisten (The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants/POPs) berupaya menghapus atau pembatasan produksi dan penggunaan segala jenis POP yang diproduksi secara sengaja namun yang lainnya telah ditambahkan setelahnya. Untuk lebih detil lihat: http://chm. pops.int/TheConvention/ThePOPs/tabid/673/Default.aspx (diakses terakhir pada 18 November 2016).



dari proses pengambilan keputusan dalam menggunakan

penilaian secara luas hanya mengandalkan bukti dokumen

bahan kimia berbahaya. Prinsip RSPO berisi kriteria yang

ketenagakerjaan, seperti catatan bukti usia, atau contoh

umum tentang ketentuan peralatan perlindungan, pelatihan

slip gaji dan kemudian melengkapinya dengan observasi

dan pengawasan kesehatan tahunan pada operator pestisida.

visual unit kerja tertentu dan wawancara dengan pekerja.

Tidak ada persyaratan tambahan teridentifikasi untuk ‘situasi

Laporannya memberi daftar atau mendeskripsikan wawancara

luar biasa’ yang mana perusahaan bisa menggunakan

dengan pekerja dan penilaian Amnesty International

bahan kimia berbahaya secara akut.

mengindikasikan tim penilai mewawancara hanya sejumlah kecil pekerja saja.

Kriterianya cukup dangkal bahkan dalam isu-isu yang dicakupnya. Sebagai contoh, kriteria 6.5 menyatakan

Amnesty International bertanya kepada Wilmar di surat

“Upah dan kondisi pekerja dan bagi pekerja kontrak selalu

kami per tanggal 5 Oktober 2016, apakah tim penilai

memenuhi setidaknya standar minimum legal atau industri

pernah melakukan kunjungan ke perkebunan tanpa

dan cukup untuk menyediakan upah hidup layak”.

memberitahu manajer perkebunan. Wilmar tidak menjawab

Panduannya menyatakan interpretasi nasional akan digunakan

pertanyaan ini. Bukti yang dikumpulkan Amnesty International

untuk mendefinisikan upah kehidupan layak, dan jika

menunjukkan tim penilai tidak pernah melakukan inspeksi

tidak ada maka upah minimum legal akan digunakan. Ini

dadakan. Para pekerja mengatakan kepada Amnesty

membuat pekerja rentan ketika upah minimum ditetapkan

International bahwa pengawas mereka selalu memberitahu

rendah di negara atau ketika perundangan nasional terkait

mereka sebelumnya bila penilaian RSPO akan dilakukan

upah tidak memadai. Kelemahan yang sama ada dalam

dan memastikan pada hari tersebut para pekerja memiliki

menspesifikasikan ‘kondisi kerja’ yang harus disediakan

alat yang sesuai atau menjauhkan sekelompok tertentu

perusahaan karena ‘standar minimum industri’ tidak

pekerja dari para pewawancara. U, yang biasanya bekerja

terdefinisikan. Tidak ada rujukan kepada hak asasi

sebagai pekerja harian lepas di perawatan tanaman di PT

manusia atau standar ketenagakerjaan serta persyaratan

Perkebunan Milano mengatakan kepada periset “Ketika

untuk mengaitkan ke ha katas kondisi kerja yang adil dan

orang-orang RSPO datang, mandor nomor satu berkata

menguntungkan, yang memasukkan ketentuan upah adil,

kepada kami, mereka datang dan untuk sembunyi di

waktu istirahat dan atau jaminan sosial dan sebagainya.

dalam perkebunan. Ini sekitar tiga atau empat bulan lalu”. Pekerja juga berkata mereka diberitahu oleh pengawas apa

RSPO telah mengembangkan daftar audit (Audit Checklist)

yang harus mereka beritahu kepada tim pengawas ketika

untuk menilai kepatuhan terhadap prinsip RSPO.315 Daftar

ditanya. F, yang juga bekerja sebagai penyemprot untuk

audit ini sangat tidak memadai dalam cakupan pengawasan

SPMN berkata: “Sekali orang datang dari RSPO dan

yang diperlukan. Misalnya, daftar untuk kerja paksa

mereka menyuruh kami menggunakan perlengkapan

memfokuskan hampir khusus pada pekerja migran dan

keselamatan. Ketika mereka datang, obat-obatan selalu siap

tidak menilai risiko lainnya dari kerja paksa yang selaras

dan ada air bersih bagi kami untuk membilas dan peralatan

dengan panduan yang diberikan oleh Organisasi Buruh

keselamatan dalam kondisi bagus. Asisten Kebun

International (International Labour Organization/ILO).

mengatakan kepada kami ketika pengarahan pagi kalau orang RSPO akan datang dan menyuruh kami tidak bilang

Ada ketergantungan kepada bukti dokumen dengan

apa-apa”.317

keterbatasan keharusan untuk memverifikasi kondisi kerja nyata oleh tim penilai. Amnesty International meninjau

Kurangnya inspeksi dadakan juga telah diangkat sebagai

laporan sertifikasi dan penilaian yang dijalankan oleh

kekhawatiran di masa lampau oleh organisasi lain, Jika

perkebunan PT Perkebunan Milano, PT Daya Labuhan

staf pengawas tahu akan ada kunjungan oleh tim penilai,

Indah dan SPMN.

ini sangat membatasi kesempatan tim penilai dalam

316

Amnesty International menemukan

315. RSPO, RSPO P&C 2013: Audit Checklist for assessing compliance, tersedia di: www.rspo.org/key-documents/certification/rspo-Prinsip s-and-criteria (diakses terakhir pada 10 November 2016). 316. Sebagai contoh lihat , TÜVRheinland, RSPO Public Summary Report: Wilmar International Limited, PT Perkebunan Milano, Pinang Awan Palm Oil Mill, date of assessment: 29 July to 3 August 2015, TÜVRheinland, RSPO Annual Surveillance Audit Report: Wilmar International Limited, PT Perkebunan Milano, Pinang Awan Palm Oil Mill, date of audit: 23 – 27 May 2016, Mutu Certification International, RSPO Assessment Report: PT Daya Labuhan Indah, 13 November 2015, Controlunion, Public Summary Report: PT Sarana Prima Multi Niaga POM, TSH Resources Berhad, 2015. 317. Wawancara Amnesty International dengan F, U, serta pekerja lainnya di Kalimantan Tengah dan Sumatera Utara, Oktober, dan November 2015.



mengidentifikasi pelanggaran melalui observasi visual dan wawancara. Ini adalah kecacatan besar secara metodologi jika

93

bersama, dalam batasan perundangan nasional; •

seseorang ingin mengidentifikasi pelanggaran ketenagakerjaan.

Tidak boleh ada pekerjaan berbahaya (sebagaimana didefinisikan oleh ILO) yang dikerjakan oleh siapapun yang berusia di bawah 18 tahun;

Laporan penilaian sertifikasi memasukkan detil latar

•

Sebuah komite jender harus dibentuk secara khusus

belakang professional setiap anggota tim penilai.

untuk mengatasi masalah terkait perempuan;

Berdasarkan peninjauan Amnesty International atas

perwakilan manajemen yang bertanggungjawab soal

dokumen tersebut, tampaknya tim penilai tidak memasukkan

komunikasi dengan komite jender harus berkelamin

orang yang memiliki keahlian khusus atau pengalaman

perempuan;

dalam mendeteksi pelanggaran ketenagakerjaan. Kelemahan

•

Semua keluhan/pengaduan tentang pelecehan atau

dalam metodologi penilaian sertifikasi RSPO terlihat

pelanggaran harus didokumentasikan dan respon serta

nyata dari kegagalan laporan penilaian sertifikasi dalam

tindakan dipantau. Akan ada upaya nyata untuk

mengidentifikasi pelanggaran serius dan sistematik yang

mengurangi jumlah kasus pelecehan atau pelanggaran.

ditemukan Amnesty International atas kondisi di perkebunan yang sama.318

Walau ini sebuah hal yang positif ketika RSPO berusaha mengatasi celah dalam Prinsip dan Kriteria terkininya,

RSPO telah mengembangkan seperangkat kriteria ‘sukarela’

RSPO Next tidak menjawab kelemahan mendasar terkait

‘tambahan, yang lebih maju’ atas prinsip dan kriteria yang

perlindungan hak-hak pekerja. Banyak dari kriteria

sudah ada, yang anggota perusahaan bisa pilih untuk

‘tambahan’ yan diidentifikasi sebenarnya adalah persyaratan

jalankan sepanjang mereka memenuhi kriteria persyaratannya.

dasar yang harus dipenuhi perusahaan dalam memenuhi

Ini disebut sebagai RSPO Next dan bersifat sukarela tidak

tanggung jawab dalam menghormati hak asasi manusia.

seperti Prinsip RSPO yang semua penanam dan pengolah

Sangat tidak bisa diterima RSPO menganggap ini sebagai

harus patuhi dalam rangka memproduksi “minyak sawit

persyaratan ‘sukarela’ untuk minyak sawit berkelanjutan.

bersertifikat berkelanjutan”. RSPO Next memasukkan

Prinsip RSPO memasukkan kriteria bahwa penanam dan

tambahan kriteria dan indikator tentang isu-isu lingkungan

pengolah menghargai hak asasi manusia dan merujuk

hidup dan hak asasi manusia serta persyaratan akan

kepada Prinsip Pemandu PBB tentang Bisnis dan Hak

transparansi yang lebih luas. Ini ditujukan kepada perusahaan

Asasi Manusia. Namun, RSPO Next mengilustrasikan RSPO

yang telah memenuhi dan melampaui prinsip dan kriteria

tidak mensyaratkan perusahaan memenuhi kewajiban

RSPO kini. Kriteria hak asasi manusianya termasuk:

mereka untuk menghormati semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional.

•

Pelarangan penggunaan paraquat;

•

Jika tidak ada interpretasi nasional RSPO atas definisi

RSPO seharusnya sudah mengharuskan semua perusahaan

upah hidup yang layak, dokumentasi oleh perusahaan

untuk menghormati HAM seperti hak atas upah yang adil,

tentang proses perundingan bersama untuk menentukan

kebebasan berserikat, dan perundingan bersama terlepas

dan melaksanakan sebuah perjanjian yang saling

apakah negara tempat perusahaan itu bernaung merupakan

menguntungkan atas paket kompensasi yang

negara pihak dari traktat tertentu atau apakah legislasi

menyediakan kehidupan layak yang menyediakan

nasionalnya menjamin hak-hak tersebut. Ini tidak bisa

setidaknya upah minimum;

diperlakukan sebagai ‘sukarela’ dan persyaratan tambahan

Tidak ada bukti bahwa pekerja, termasuk pekerja

bagi perusahaan. Ini menekankan bahwa apapun keuntungan

migran, trans-migran dan atau pekerja kontrak yang

lain yang ditawarkan RSPO, keanggotaan RSPO dan penilaian

bisa dicegah dari membentuk atau bergabung dengan

sertifikasinya tidak bisa dan tidak boleh digunakan sebagai

serikat dan/atau berpartisipasi dalam perundingan

bukti kepatuhan terhadap hak asasi manusia para pekerja.

•

318. Penilaian mengidentifikasi apa yang mereka sebut sebagai area ketidakpatuhan kecil atau besar tapi tidak ada yang membuatnya akan mengancam sertifikasi perusahaan.



lainnya.322 Indonesia diharuskan menghapus kerja paksa323

7. MEMUNGKINKAN PELANGGARAN: CELAH DALAM HUKUM DAN PENEGAKANNYA DI INDONESIA

dan melindungi anak dari eksploitasi ekonomi dan dari menjalankan pekerjaan yang sepertinya berbahaya atau mengganggu pendidikan, kesehatan dan perkembangan anak.324 Pemerintah harus menjamin semua hak-hak ini bisa dijalankan tanpa diskriminasi apapun, untuk memastikan kesetaraan hak antara lelaki dan perempuan, dan ikut mempertimbangkan dan mengatasi permasalahan yang khusus dihadapi perempuan di pedesaan.325 Dalam rangka memenuhi kewajiban internasionalnya,

KEWAJIBAN INTERNASIONAL INDONESIA Indonesia adalah negara pihak dalam hampir semua traktat-traktat hak asasi manusia yang utama.319 Indonesia merupakan pihak bagi semua Konvensi Dasar ILO, termasuk

Indonesia diharuskan menerapkan dan menegakkan kerangka peraturan yang memadai untuk memastikan pihak ketiga, termasuk bisnis, pemberi kerja, atau individu lain tidak mengganggu hak-hak rakyat. Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah memperjelas kewajiban negara untuk melindungi: “termasuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah, menginvestigasi, menghukum, dan memulihkan akibat tindakan pelanggaran

tentang kerja paksa, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk

melalui hukum, kebijakan dan penyelesaian yang efektif.

bagi anak, pemberian upah yang sama bagi laki-laki dan

Misalnya, Negara harus memastikan hukum, kebijakan dan

perempuan, kebebasan berserikat dan hak untuk berunding

regulasi yang mengatur hak atas kondisi kerja yang adil

bersama.320 Indonesia belum menjadi negara pihak atas

dan menguntungkan, seperti kebijakan jaminan pekerjaan

beberapa konvensi kunci terkait pekerja sektor agraria,

dan kesehatan nasional, atau legislasi tentang upah minimum

inspeksi ketenagakerjaan, perbaikan upah minimum dan

dan standar kondisi kerja minimum, agar ditegakkan

yang terkait isu-isu teknis dan tata kelola.321

secara memadai dan efektif. Pihak negara harus menerapkan sanksi dan hukuman yang memadai pada pihak ketiga,

Pemerintah Indonesia berkewajiban melindungi hak

termasuk reparasi yang memadai, hukuman pidana,

semua orang untuk bekerja, penikmatan atas kondisi kerja,

tindakan terkait uang seperti denda ganti rugi, dan tindakan

jaminan kesehatan dan jaminan sosial, diantara hak-hak

administratif, dalam menghadapi pelanggaran elemen

319. Hal ini termasuk traktat-traktat berikut, yang menetapkan ketentuan khusus terkait hak-hak pekerja: Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya. Untuk daftar lengkapnya mohon lihat http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=80&Lang=EN (diakses terakhir kali pada 5 November 2016). 320. Mereka adalah Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29), Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105), Konvensi Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak untuk Berserikat, 1948 (No. 87), Konvensi Hak Berserikat dan Berunding Bersama, 1948 (No. 98), Konvensi Pemberian Upah yang sama, 1951 (No. 100), Konvensi Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, 1958 (No. 111), Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138), dan Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan terburuk bagi Anak, 1999 (No. 182). Untuk daftar lengkapnya mohon lihat http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:0::NO:11200:P11200_COUNTRY_ID:102938 (diakses terakhir kali pada 5 November 2016). 321. Untuk daftar lengkapnya mohon lihat www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11210:0::NO:11210:P11210_COUNTRY_ID:102938 (diakses terakhir kali pada 5 November 2016). Meskipun tekanan kuat untuk melakukannya, Indonesia belum menjadi anggota dalam Konvenis Pekerja Rumath Tangga, 2011 (No. 188). 322. Pasal 6 dan 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengharuskan pihak negara menjamin hak semua orang untuk bekerja dan menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Pasal 8 menjamin hak untuk membentuk serikat pekerja dan bergabung dalam serikat pekerja pilihannya sendiri dan Pasal 9 mengakui hak atas jaminan sosial. Pasal 10 mengharuskan pihak negara menyediakan perlindungan khusus bagi ibu pada sebelum dan sesudah melahirkan serta diberikan cuti melahirkan yang digaji serta Pasal 12 menetapkan kewajiban negara untuk memastikan hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas kesehatan fisik. 323. Pasal 8, Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik, Pasal 1, Konvensi Kerja Paksa, 1930 (No. 29), dan Pasal 1, Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105). 324. Pasal 32, Konvensi Hak Anak, Pasal 2 dan 3, Konvensi Usia Minimum, 1973 (No. 138), dan Pasal 1, Konvensi Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak, 1999 (No. 182). 325. Pasal 2, 11, 12 dan 14, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Pasal 2 and 3, Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Pasal 2, 3 dan 26, Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan Pasal 1 dan 2, Konvensi terkait Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, 1958 (Konvensi ILO No. 111).



hak apapun … Pihak negara harus memastikan mandat

2014, pemerintah mengadopsi ‘Peta Jalan Menuju Indonesia

pengawas ketenagakerjaan dan mekanisme investigasi dan

Bebas Pekerja Anak 2022’.331 Pendidikan adalah wajib

perlindungan lainnya mencakup kondisi kerja di pihak

hingga usia 15 tahun,332 yang selaras dengan usia minimum

swasta dan menyediakan arahan kepada pemberi kerja dan

pekerja di Indonesia. Pemerintah Indonesia baru-baru ini

perushaaan. Upaya perlindungan juga harus mencakup

mengumumkan akan memperluas pendidikan gratis dan

sektor informal”.

wajib dari sembilan menjadi dua belas tahun.333

326

Komite PBB tentang Hak Anak telah menekankan bahwa negara “bertanggunjawab atas pelanggaran hak anak yang diakibatkan atau berkontribusi pada oleh perusahaan bila telah gagal melakukan tindakan yang diperlukan, layak dan

95

CELAH YANG KRITIS DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

masuk akal untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran tersebut atau berkolaborasi dengan atau menoleransi pelanggaran”.327 Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya turut menekankan pentingnya penghapusan kerja paska dan eksploitasi ekonomi atas anak dan perlindungan

Beberapa celah yang kritis dalam hukum ketenagakerjaan telah diidentifikasi dalam serangkaian investigasi Amnesty International tentang pelanggaran dalam sektor perkebunan sawit dideskripsikan singkat di bawah ini.

pekerja di semua keadaan.328 Ia juga mendeskripsikan kewajiban negara untuk mengatasi isu-isu yang dihadapi oleh kelompok khusus pekerja, termasuk pekerja perempuan, pekerja sektor agraria, dan pekerja di sektor ekonomi informal.329

KERJA PAKSA BUKAN PELANGGARAN HUKUM Pasal 25 dari Konvensi Kerja Paksa 1930 mengharuskan negara memastikan penghapusan kerja paksa secara ilegal

Pada umumnya, Indonesia memiliki hukum ketenagakerjaan yang kuat. Ketentuan hukum ini dijabarkan dalam bab-bab terdahulu termasuk bahwa pelanggaran atas peraturan tertentu diperlakukan sebagai pelanggaran pidana. Namun, sebagaimana dibahas di bawah ini, ada beberapa celah kritis dalam kerangka hukum terkait perlindungan pekerja,

agar dihukum sebagai pelanggaran pidana dan hukuman yang tersedia berdasarkan perundangan agar memadai dan ditegakkan dengan tegas. Konvensi tersebut diratifikasi oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1933,334 dan Indonesia telah menyatakannya berlaku bagi Indonesia. Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Kerja Paksa, 1957 (No. 105) dan mempublikasikannya

serta penegakkan dan perlindungan hukum ketenagakerjaan

sebagai Undang-Undang No. 19 tahun 1999. Namun,

sangatlah lemah.

Indonesia belum menciptakan pelanggaran khusus atas kerja paksa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum

Pemerintah mengadopsi Rencana Aksi Nasional untuk

Pidana atau berdasarkan hukum ketenagakerjaannya.

Menghapus Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

Kerja lembur, tanpa persetujuan pekerja, melanggar Pasal

dengan Keputusan Presiden di tahun 2002.

78 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan bisa mencakup

330

Pada tahun

326. Komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No.23 tentang hak atas Kondisi kerja yang adil dan menguntungkan (pasal 7 Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya), UN Doc. E/C.12/GC/23, 27 April 2016, paragraf 59. 327. Komite PBB untuk Hak Anak, Komentar Umum No. 16 tentang Kewajiban negara terkait dampak sektor bisnis atas hak anak, UN Doc. CRC/C/GC/16, 17 April 2013, paragraf 28. 328. Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No.23 tentang hak atas Kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, paragraf 5 dan 6. 329. Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No.23 tentang hak atas Kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, paragraf 47. 330. Keputusan Presiden No. 59/2002. Rencana Aksi Nasional focus pada perbaikan pengumpulan data tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak; implementasi program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dengan prioritas diberikan pada sektor dan aktivitas terstentu; harmonisasi hukum dan regulasi; koordinasi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah; serta penguatan kapasitas. 331. Kementerian Tenaga Kerja, Peta Jalan Menuju Indonesia bebas Pekerja Anak pada 2022, 26 Desember 2014, tersedia di: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/---ro-bangkok/---ilo-jakarta/documents/publication/wcms_377170.pdf (diakses terakhir kali pada 7 November 2016). Peta Jalan ini berupaya mengintegrasikan perah pemerintah, sektor swasta, serikat pekerja, organisasi masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya menghapus kerja paksa dan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan bagi anak di Indonesia. 332. Pasal 6(1) UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 333. Komite PBB tentang Hak Anak, jawaban Indonesia atas daftar isu-isu, UN Doc. CRC/C/IDN/3-4/Add.1, 6 Mei 2004, paragraf 200. 334. Staatsblad No. 261 Tahun 1933.



pelanggaran pidana berdasarkan Pasal 188. Hukumannya

di perkebunan sebagai buruh harian lepas dan tidak

adalah denda minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 50 juta

menawarkan mereka pekerjaan tetap mengarah kepada

(US$369 hingga US$3696). Pemberi kerja telah dituntut

diskriminasi dan mencederai hak perempuan untuk dan

ke pengadilan karena perdagangan manusia ketika

saat bekerja, serta atas jaminan kesehatan dan sosial.

perdaganagan manusia ditujukan bagi ekspolitasi

Pelanggaran ini difasilitasi dengan lemahnya penjaminan

ketenagakerjaan, termasuk jika melibatkan kerja paksa.335

memadai berdasarkan hukum terkait ‘perjanjian kerja untuk

Namun, kerja paksa itu sendiri tidak bisa dihukum sebagai

pekerja harian lepas’, terutama tiadanya batasan waktu

pelanggaran hukum dan pihak korban tidak mendapatkan

untuk pengaturan semacam itu. Tiadanya batasan waktu

pemulihan yang efektif.

membolehkan pemberi kerja mempertahankan seseorang

Komite PBB tentang Hak Anak, dalam kesimpulan observasi tahun 2014 tentang kepatuhan Indonesia dengan Konvensi PBB tentang Hak Anak, meminta pemerintah mengubah legislasinya agar mempidanakan kerja paksa.336 Pemerintah belum menjalankan rekomendasi atau memberikan indikasi berniat menjalankannya. Tiadanya pelanggaran khusus untuk kerja paksa, serta hukuman dan penegakkannya, adalah celah serius dalam perlindungan pekerja. Dengan tidak memastikan kerja paksa bisa dihukum sebagai pelanggaran dan hukuman yang disediakan oleh perundangan memadai dan ditegakkan dengan tegas, pemerintah telah melanggar kewajibannya untuk menekan, melarang dan mencegah kerja paksa. Sebuah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sebagai pekerja harian lepas selamanya asal mereka tidak bekerja lebih dari 21 hari perbulan untuk tiga bulan atau lebih secara berturut-turut. Pengaturan kerja lepas mungkin diperlukan dalam beberapa konteks dan berguna bagi pemberi kerja dan pekerja, seperti ketika tambahan pekerja dibutuhkan dalam kerja musiman. Investigasi Amnesty International, menemukan pengaturan ini disalahgunakan secara berat oleh perusahaan. Sebuah anomali ketika kontrak kerja waktu tertentu (perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu), yang mana pekerja memiliki lebih banyak perlindungan, tidak bisa melebihi tiga tahun sementara ‘perjanjian kerja untuk pekerja harian lepas bisa berlaku selamanya.

(KUHP) baru telah diserahkan oleh pemerintah ke parlemen

Keputusan No. Kep.100/Men/VI/2004 harus diubah dengan

pada Maret 2015. Namun rancangan ini tidak memasukkan

memasukkan batasan waktu yang wajar untuk pengaturan

ketentuan apapun untuk mempidanakan kerja paksa.

kerja lepas, berkonsultasi dengan serikat pekerja dan

Pihak berwenang Indonesia seharusnya mengamandemen

para pekerja. Pembatasan waktu ini tidak boleh melebihi

KUHP dan UU Ketenagakerjaan untuk memasukan kerja

batasan yang sudah ada untuk kontrak waktu tertentu

paksa sebagai tindak pidana.

lainnya. Keputusan Menteri ini dan UU Ketenagakerjaan harus diubah untuk menyediakan panduan yang ketat atas kriteria penerapan pengaturan tersebut dan harus

KURANG MEMADAINYA PERLINDUNGAN BAGI PEKERJA LEPAS

mengecualikan kemungkinan pengaturan ini digunakan

Bab 4 dan 5 mendeskripsikan bagaimana perusahaan bisa

berbahaya harus dilindungi dengan skema jaminan asuransi

mengeksploitasi celah dalam hukum unutk mempekerjakan

kesehatan and keamanan sosial, sehingga mereka terlindungi

seseorang sebagai pekerja lepas selama berpuluh tahun,

ketika terpapar efek negatif kesehatan. Keputusan Menteri

walau mereka bekerja untuk hal yang bersifat terus

ini UU Ketenagakerjaan juga harus diubah untuk memasukkan

menerus. Amnesty International menemukan praktik ini

pengamanan eksplisit untuk memastikan tidak ada

mengarah pada pelanggaran atas hak-hak baik laki-laki

diskriminasi langsung atau tidak langsung dalam penggunaan

maupun perempuan. Pola mempekerjakan perempuan

perjanjian kerja bagi pekerja harian lepas.

untuk kerja berbahaya di perkebunan, seperti kerja menyemprot. Pekerja yang melalukan pekerjaan yang

335. Sebagai contoh lihat Penuntut Umum v. Yuki Irawan bin Suharjo Susilo, Keputusan Pengadilan Tinggi Banten, dalam kasus no. 40/PID/2014/PT.BTN, 22 April 2014. 336. Komite PBB tentang Hak Anak, Kesimpulan Observasi tentang pelaporan berkala ketiga dan keempat Indonesia, UN Doc. CRC/C/IDN/CO/3-4, paragraf 72 (b).



MEKANISME MENENTUKAN UPAH MINIMUM

97

Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya telah memperjelas: “Pihak negara harus memprioritaskan

Pada bulan Oktober 2015, Presiden Indonesia mengesahkan

adopsi peninjauan berkala upah minimum, yang mencakup

Peraturan Pemerintah No.78/2015 tentang pengupahan

setidaknya biaya hidup, dan mempertahankan mekanisme

yang memodifikasi mekanisme dan proses yang digunakan

untuk melakukan hal ini. Pekerja, pengusaha dan organisasi

untuk menentukan upah minimum. Sebelum ini, upah

perwakilannya harus berpartisipasi langsung dalam operasi

minimum ditentukan dengan partisipasi dewan pengupahan,

mekanisme tersebut … Dalam menentukan upah minimum,

yang memasukkan perwakilan pengusaha, serikat pekerja,

upah yang dibayar untuk nilai kerja yang sama di sektor

akademisi dan pakar.337 Dewan pengupahan ini menjalankan survei untuk beragam elemen yang dibutuhkan masyarakat agar mendapatkan “Kebutuhan Hidup Layak”.338 Gubernur setiap provinsi akan menentukan besaran upah minimum mempertimbangkan jumlah uang yang dibutuhkan agar seseorang bisa hidup layak, serta produktif, dan data pertumbuhan ekonomi.339 Peraturan ini mengganti Dewan Pengupahan dengan formula menentukan upah minimum berdasarkan upah minimum regional sebelumnya yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan inflasi dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB).340

yang menjadi subjek perundingan bersama soal upah adalah relevan, sama dengan tingkat upah secara umum di negara atau wilauyah bersangkutan. Kebutuhan pembangunan ekonomi dan sosial serta pencapaian tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi juga perlu dipertimbangkan, namun Komite menekankan faktor tersebut tidak boleh digunakan untuk menjustifikasi upah minimum yang tidak menjamin kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya”.343 Karena penting bagi pemerintah Indonesia untuk mempertahankan partisipasi serikat pekerja dan asosiasi penguasah dalam mekansime menentukan upah minimum dan mengubah atau mencabut Peraturan Pemerintah No.

Perubahan di dalam perundangan menyulut protes massa dan pemogokan umum oleh serikat pekerja dan para buruh. Pemerintah berargumen formula baru akan menjamin kenaikan upah lebih tinggi tiap tahun untuk pekerja dan menyediakan kepastian kepada pengusaha tentang upah

78/2015 demi terwujudnya hal tersebut. Setelah meninjau implementasi Kovenan Indonesia, Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan kekhawatirannya bahwa upah minimum ditetapkan pada tingkat kehidupan yang hanya layak bagi

yang harus mereka bayar.341 Serikat pekerja menunjukkan

pekerjanya. Ia mendorong Indonesia untuk: “Meninjau

perbedaan lebar dalam tingkatan upah minimum di

metode dalam menetapkan tingkat upah minimum sehingga

seantero negeri dan upahnya terlalu rendah untuk mencukupi

memungkinkan kehidupan layak bagi pekerja dan keluarga

kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Mereka juga

mereka, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 Kovenan

meminta agar Peraturan Pemerintah No. 78/2015 dicabut

ini”.344 Pemerintah harus menjalankan rekomendasi ini dan

dan menuntut kenaikan upah minimum.

menjamin tingkat upah minimum cukup untuk memastikan

342

Pada Desember

2015, sebuah koalisi bernama “Gerakan Buruh Indonesia

kehidupan layak bagi pekerja dan keluarganya serta tidak

(GBI)” mengajukan uji materi terhadap pasal 44 Peraturan

mencederai kemampuan mereka menikmati hak-hak

Pemerintah No. 78/2015 kepada Mahkamah Agung dengan

lainnya. Indonesia juga harus menjadi negara pihak pada

argument pasal itu melanggar Pasal 88 dan 89 UU

Konvensi ILO Mekanisme Penentuan Upah Minimum,

Ketenagakerjaan. Hingga laporan ini disusun, Mahkamah

1986 (No. 26) dan Konvensi Penentuan Upah Minimum,

Agung belum menjatuhkan keputusannya.

1970 (No. 131).

337. Pasal 88, 89 dan 98, UU Ketenagakerjaan. 338. Pasal 89 dan 98 UU Ketenagakerjaan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponendan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak. 339. Pasal 88, UU Ketenagakerjaan. 340. Pasal 44 Peraturan Pemerintah No. 78/2015. 341. Fair Labor Association, Issue Brief: Legal Minimum Wages in Indonesia, Februari 2016, hlm. 1 - 2. 342. IndustriALL, ‘IndustriALL and ITUC support Indonesian living wage struggle’, 4 Februari 2016, www.industriall-union.org/industriall-and-ituc-support-indonesian-living-wage-struggle. 343. Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Komentar Umum No.23 tentang hak atas Kondisi kerja yang adil dan menguntungkan, paragraf 20 dan 22. 344. Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kesimpulan Observasi tentang laporan awal Indonesia, UN Doc. E/C.12/IDN/CO/1, 19 Juni 2014, paragraf 15.



PEKERJA ANAK Walau Indonesia memiliki hukum yang kuat tentang pekerja anak, ada beberapa area yang mana peraturan hukum bisa diperkuat dan diharmonisasi. Komite PBB tentang Hak Anak, setelah meninjau laporan Indonesia, menyatakan pada tahun 2014 bahwa mereka mengkhawatirkan tiadanya perundangan yang mengatur kerja-kerja anak yang berusia antara 16 hingga 18 tahun. Komite mendesak pemerintah untuk mengubah perundangan yang mengatur kerja anak berusia antara 16 hingga 18 tahun. Komite juga meminta pemerintah untuk: “Menjamin tidak ada anak yang terpapar kondisi berbahaya atau bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, dan keterlibatan anak dalam ketenagakerjaan murni berdasarkan kehendak pribadi, sesuai dengan peraturan internasional, berdasarkan batasan waktu yang layak dan tidak mengganggu pendidikan mereka”.345 Diawal tahun ini, Human Rights Watch – berdasarkan investigasi mereka atas keterlibatan anak dalam kerja anak yang berbahaya di perkebunan tembakau- menyerukan kepada pemerintah untuk: “Merevisi daftar pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan moral anak-anak yang tercantum dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor 235 tahun 2003, atau menetapkan peraturan atau perundangan baru, untuk secara tegas melarang anak bekerja bersentuhan langsung dengan tembakau dalam bentuk apapun”.346

ABSENNYA NEGARA: LEMAHNYA PENEGAKKAN HUKUM

polisi, memiliki wewenang untuk menginvestigasi pelanggaran ketenagakerjaan.350 Keputusan Presiden No. 21/2010 menetapkan kerangka

Lembaga pemerintahan utama yang bertanggungjawab

kerja untuk kordinasi dan menyatakan pemerintah tingkat

mengawasi dan menegakkan peraturan ketenagakerjaan

kabupatan atau kotamadya harus melaporkan hasil

adalah Kementerian Ketenagakerjaan (sebelum 2015, dikenal

pengawasan ketenagakerjaan kepada Gubernur di setiap

sebagai Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi).347

Provinsi yang kemudan bertanggungjawab melaporkan

Pengawasan Ketenagakerjaan adalah salah satu fungsi

informasi ini kepada Menteri Tenaga Kerja.351

utama kementerian ini. Direktora Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan

Indonesia tidak menyediakan informasi secara umum

Kesehatan Kerja

tentang tingkat pendanaan yang tersedia untuk pengawasan

348

bertanggungjawab dalam mengawasi

kondisi kerja, kesehatan dan keselamatan kerja, pekerja

ketenagakerjaan, jumlah pengawas secara total dan

perempuan dan anak, serta membangun kapasitas

perprovinsi dan wilayah, jumlah inspeksi yang dijalankan,

pengawasan ketenagakerjaan diseluruh sektor termasuk

investigasi, penuntutan, penjatuhan keputusan atau

sektor agraria. Ia memiliki empat direktorat untuk

hukuman yang diterapkan. Seorang peneliti hukum

menyokong masing-masing fungsi tersebut.

Indonesia mengajukan permohonan informasi publik untuk

349

Indonesia

memiliki pengawasan ketenagakerjaan yang terdesentralisasi

data ini kepada Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian

sehingga tanggungjawab ada di tangan pemerintah provinsi

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta

dan lokal. Pengawas ketenagakerjaan, berkordinasi dengan

kepada Kepolisian Republik Indonesia. Lembaga tersebut

345. Komite PBB tentang Hak Anak, Kesimpulan Observasi Laporan Gabungan Berkala Indonesia ketiga dan Keempat, UN Doc. CRC/C/IDN/CO/3-4, paragraf 71 (b) dan 72 (a) dan (b). 346. Human Rights Watch, “The Harvest is in My Blood”: Hazardous Child Labor in Tobacco Farming in Indonesia, Human Rights Watch, Mei 2016, hlm. 112. 347. Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden No. 18/2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan. 348. Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 349. Pasal 2, 3 dan 19 dari Peraturan Presiden No. 18/2015. 350. ILO, ‘Indonesia: Labour Inspection Structure and organization’, www.ilo.org/labadmin/info/WCMS_153136/lang--en/index.htm (diakses terakhir kali pada 7 November 2016). 351. Pasal 10 dan 11.



tidak menyediakan informasi yang diminta. Karena kurangnya

anak dan mencegah 16.000 anak dari memasuki bentuk-

data resmi yang dikeluarkan pemerintah, Amnesty

bentuk terburuk kerja pada anak. Dari anak-anak yang

International menggunakan sumber sekunder, termasuk

ditarik keluar, 3.200 terlibat dalam pekerjaan perkebunan

informasi dari Asian Development Bank (ADB) dan

di Provinsi Lampung, Sumatera Utara, dan Jawa Timur.356

Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat.

Kementerian Ketenagakerjaan tidak memasukkan data

99

tentang pengawasan, investigasi, penuntutan, penjatuhan Menurut Emma Allen yang menulis laporan untuk ADB pada

keputusan atau hukuman lainnya.

tahun 2016: “Pelayanan pengawasan ketenagakerjaan kini hanya menjangkau antara 200.000 hingga 250.000

Laporan ADB juga menyinggung soal rendahnya tingkat

perusahaan pertahun … Ini membuka celah besar dalam

kepatuhan pada peraturan ketenagakerjaan. Misalnya,

penyediaan pelayanan, karena diperkirakan hanya mencakup

berdasarkan analisis data statistic nasional, tercatat

kurang dari 1% perusahaan yang mengalami pengawasan

ketidakpatuhan terhadap upah minimum telah meningkat.

ketenagakerjaan setiap tahunnya”.

“Hingga Agustus 2015 ketidakpatuhan diantara pekerja

352

Pemerintah menyatakan

Komite PBB tentang Hak Anak bahwa, pada tahun 2015,

regular meningkat hingga 47.2% [Mendekati 40% diantara

akan meningkatkan jumlah pengawas ketenagakerjaannya

2008 hingga 2013]”.357 Akademisi juga memperlihatkan

hingga 3.500.353 Namun, berdasarkan data yang dikumpulkan

kegagalan pengawasn ketenagakerjaan untuk merujuk

oleh Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat,

kepada persidangan penegakkan hukum pidana, termasuk

jumlah pengawas ketenagakerjaan justru berkurang dari

ketika pengusaha memberi upah di bawah upah minimum.358

sejumlah 2.400 di 2014 hingga ke 1.918 di 2015. Dinyatakan bahwa: “Menurut rekomendasi ILO bahwa

Komite PBB tentang Hak Anak dan Ekonomi, Sosial dan

satu pengawas diperlukan untuk setiap 15.000 pekerja di

Budaya menekankan pentingnya pemerintah Indonesia

negara kurang berkembang, Indonesia harus mempekerjakan

untuk meningkatkan jumlah pengawas ketenagakerjaan

setidaknya 8.160 pengawas dalam rangka menegakkan

dan memperkuat kapasitas mereka. Komite PBB tentang

hukum ketenagakerjaan secara memadai di seantero

Hak Anak meminta kepada pemerintah Indonesia untuk:

negeri”.

“Memastikan adanya investigasi menyeluruh dan penuntutan

354

yang kuat terhadap orang yang melanggar peraturan Kementerian Ketenagakerjaan Amerika Serikat melaporkan

ketenagakerjaan dan sanksi yang efekti secara memadai

pada tahun 2015 pihak berwenang Indonesia telah

dan sanksi pelarangan diterapkan dalam praktik”.359

memulai penuntutan terkait perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak, namun menekankan data

Walau Indonesia memiliki kerangka kerja hukum yang kuat

komprehensif tentang aktivitas penegakkan hukum terkait

secara umum, Indonesia perlu secara darurat mengatasi

bentuk-bentuk kerja terburuk bagi anak tidak tersedia.

celah yang kritis dalam perlindungan yang telah ditekankan

Kementerian Ketenagakerjaan melaporkan penerapan

di atas. Indonesia gagal menyediakan sumber daya,

Rencana Aksi Nasional tentang Penghapusan Bentuk-

mengawasi dan menegakkan peraturan perundangannya

Bentuk Terburuk Kerja Anak, termasuk data anak yang

secara memadai serta dalam mencegah pelanggaran dan

ditarik keluar atau dicegah memasuki bentuk-bentuk

memberikan pemulihan. Pemerintah melanggar kewajibannya

terburuk kerja bagi anak. Diantara tahun 2008 dan 2012,

untuk melindungi rakyat dari pelanggaran atas hak-hak

Kementerian menyatakan telah menarik keluar 6.000

mereka. Indonesia perlu secara darurat mengimplementasikan

355

352. 353. 354. 355. 356. 357. 358.

E. Allen, Analysis of Trends and Challenges in the Indonesian Labor Market, Laporan ADB Papers tentang Indonesia, No. 16, Maret 2016, ADB, hlm. 31. Komite PBB tentang Hak Anak, Jawaban Indonesia terhadap daftar isu-isu, UN Doc. CRC/C/IDN/3-4/Add.1, 6 Mei 2004, paragraf 203. Bureau of International Labor Affairs, 2015 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Indonesia, US Department of Labor, 2015, hlm. 4. Bureau of International Labor Affairs, 2015 Findings on the Worst Forms of Child Labor: Indonesia, US Department of Labor, 2015, hlm. 4 - 5. Kementerian Ketenagakerjaan, Peta Jalan menuju Indonesia bebas Pekerja Anak tahun 2022, 26 Desember 2014, bagan 7. E. Allen, Analysis of Trends and Challenges in the Indonesian Labor Market, Laporan ADB Papers tentang Indonesia, No. 16, Maret 2016, ADB, hlm. 24. Sebagai contoh lihat S. Tjandra, ‘Disputing Labour Dispute Settlement: Indonesian Workers’ Access to Justice’, Law, Social Justice & Global Development Journal, 2010, Issue 1, tersedia pada: www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/lgd/2010_1/tjandra/ dan B. Santaso dan K.H. Hassan, ‘Enforcing Minimum Wage through Criminal Sanctions: A Case of Indonesia”, International Business Management, Volume 8, Issue 1, 2014, hlm. 7 – 12. 359. Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Kesimpulan Observasi tentang laporan awal Indonesia, UN Doc. E/C.12/IDN/CO/1, 19 Juni 2014, paragraf 15 (c). Komite PBB tentang Hak Anak, Kesimpulan Observasi tentang laporan gabungan berkala ketiga dan keempat Indonesia, UN Doc. CRC/C/IDN/CO/3-4, paragraph 72 (b) dan (d).



rekomendasi lembaga pengawasan traktat PBB dan

Pemerintah juga harus mempublikasikan informasi yang

meningkatkan jumlah dan kapasitas pengawas

teragregasi tentang jumlah pengawas, tindak pengawasan,

ketenagakerjaan dalam mengawasi pelanggaran.

investigasi, penuntutan, keputusan, dan penerapan hukuman.

Truk membawa buah-buah kelapa sawit. © Amnesty International



101

buah kelapa sawit, yang dimiliki oleh BEST Group. Dalam

8. MELACAK PERGERAKAN MINYAK KELAPA SAWIT DARI PERKEBUNAN KE PARA PEMBELI

sebuah surat kepada Amnesty International, Wilmar mengkonfirmasi ia mengambil pasokan minyak kelapa sawit dari PT Batara Elok SemestaTerpadu, sebuah kilang penyulingan di Gresik, Indonesia yang dimiliki oleh BEST Group dan dipasok oleh perkebunannya. Namun, sebagaimana disebutkan sebelumnya, PT Hamparan atau PT Batara Elok SemestaTerpadu maupun BEST Group tidak terdaftar sebagai pemasok Wilmar dalam ringkasan keterlacakannya. Karenanya tidak mungkin bagi Amnesty International

ANALISIS RINGKASAN KETERLACAKAN WILMAR (TRACEABILITY SUMMARIES)

untuk melacak pergerakan minyak kelapa sawit dari PT Hamparan menggunakan ringkasan keterlacakan. Setelah memeriksa semua laporan ringkasan keterlacakan untuk kilang penyulingan Wilmar di Indonesia, periset kami menyimpulkan minyak kelapa sawit yang diproduksi

Wilmar dan The Forest Trust (TFT) telah mempublikasikan

oleh PT Milano, PT Daya Labuhan Indah, PT Abdi Budi

data sumber minyak kelapa sawit (dikenal di kalangan

Mulia dan PT Sarana Prima Multi Niaga telah memasok

industry ini sebagai informasi keterlacakan atau ‘ringkasan

secara langsung kepada kilang penyulingan Wilmar berikut

keterlacakan’). Data Wilmar dan TFT berisikan tentang

ini: PT Multimas Nabati Asahan di Kuala Tanjung; PT

tiap-tiap kilang penyulingan Wilmar, daftar pabrik dan

Wilmar Nabati Indonesia di Bagendang;363 PT Wilmar

penyulingan yang memasok fasilitas tersebut.360 Traceability

Nabati Indonesia di Padang; PT Wilmar Nabati Indonesia

summaries tidak memasukkan informasi tentang perkebunan

di Gresik; PT Wilmar Nabati Indonesia, Dumai; PT Wilmar

yang memasok pabrik pengolahan. Namun Amnesty

Nabati Indonesia, Pelintung; dan PT Multimas Nabati

International bisa mengidentifikasi pabrik pengolahan yang

Asahan, Pulo Gadung. Ketujuh kilang penyulingan ini

dipasok oleh perkebunan yang diinvestigasi, menggunakan

kemudian memasok kilang penyulingan Wilmar di Indonesia

penilaian sertifikasi RSPO

sebagai berikut: PT Wilmar Nabati Indonesia, Balikpapan;

361

dan sumber lainnya, termasuk

wawancara. Sertifikasi RSPO berisikan informasi perkebunan

PT Sinar Alan Permai, Palembang; PT Multimas Nabati

yang memasok pabrik pengolahaan yang dimiliki oleh

Sulawesi, Bitung; PT Wilmar Cahaya Kalbar, Pontianak;

sebuah entitas. Misalnya, sertifikasi RSPO DLI 2 Pabrik

PT Wilmar Cahaya Kalbar, Cikarang; dan PT Usaha Inti

Pengolahan Minyak Kelapa Sawit mengkonfirmasi ia

Padang, Padang. Draf awal laporan Amnesty International

dipasok oleh dua perkebunan yang dimiliki oleh PT Daya

ini mengidentifikasi 11 kilang penyulingan yang berhubungan

Labuhan Indah dan satu perkebunan milik PT Milano.

dengan perkebunan-perkebunan tersebut. Kami

Laporan ini juga mengkonfirmasi pabrik tersebut menerima

mengidentifikasi lebih lanjut kilang-kilang Wilmar yang

tandan buah segar dari perkebunan lain, Merbau, milik

dipasok dari pabrik-pabrik yang berhubungan dengan

PT Milano.

perkebunan-perkebunan yang diselidiki, sehingga

362

Amnesty International bisa menggunakan

laporan ini untuk mengkonfirmasi pabrik pengolahan mana

jumlahnya diperbarui pada 28 November menjadi 12

yang dipasok oleh perkebunan yang diinvestigasinya.

kilang penyulingan. PT Wilmar Nabati Indonesia, Balikpapan, yang awalnya ada di dalam daftar tersebut, dikeluarkan.

Pengecualian bagi ini adalah PT Hamparan Masawit

Lihat diagram untuk pergerakan minyak kelapa sawit dari

Bangun Persada (PT Hamparan), satu dari empat penanam

pabrik pengolahan ke kilang penyulingan.

360. Setiap laporan ringkasan berisikan penjabaran persentase sawit dan lauric yang dipasok ke penyulingan, yang bisa dilacak ke pabrik pengolahan, bisa dilacak ke perkebunan, dan seberapa besar yang tidak diketahui. Ini termasuk penjabaran jumlah dan persentasi pemasok berdasarkan kategori (Pabrik pengolahan milik Wilmar, pabrik pengolahan pihak ketiga, penyulingan Wilmar, dan sebagainya). 361. TÜVRheinland, RSPO Public Summary Report: Wilmar International Limited, PT Perkebunan Milano, Pinang Awan Palm Oil Mill, tanggal penilaian: 29 Juli hingga 3 Agustus 2015, Mutu Certification International, RSPO Assessment Report: PT Daya Labuhan Indah, 13 November 2015, Controlunion, Public Summary Report: PT Sarana Prima Multi Niaga POM, TSH Resources Berhad, 2015. 362. Mutu Certification International, RSPO Assessment Report: PT Daya Labuhan Indah, 13 November 2015, hlm. 1 – 6. 363. Wilmar International dan TFT, PT Wilmar Nabati Indonesia, Bagendang: Traceability Summary - Supplies Oktober 2014 - September 2015, menulis Pabrik Kelapa Sawit PT Sarana Prima Multi Niaga sebagai salah satu pabrik pemasok. Laporan ringkasan keterlacakan untuk periode Juli 2015-Juni 2016 tidak menulisnya lagi, tapi mencatat Multimas Nabati Asahan di Kuala Tanjung sebagai kilang penyulingan pemasok.



Diagram 2: Pergerakan dari perkebunan ke kilang penyilangan Wilmar di Indonesia.

KUNCI:

Tandan Buah Segar

Pabrik ke kilang penyulingan

Laurat

Minyak Sawit

Kilang penyulingan ke kilang penyulingan

PERKEBUNAN

PERKEBUNAN

PERKEBUNAN

PERKEBUNAN

PERKEBUNAN

PT Perkebunan Milano’s estates

PT Daya Labuhan Indah’s estates

PT Abdi Budi Mulia’s plantation

PT Sarana Prima Multi Niaga’s plantations

PT Hamparan Masawit Bangun Persada

PABRIK

Pabrik dan kilang penyulingan milik BEST Group yang memasok Wilmar (tetapi bukan yang di dalam ringkasan keterlacakannya)

PABRIK Pinang Awan mill

PABRIK Daya Labuhan Indah 2 Palm oil mill

PABRIK Abdi Budi Mulia mill

Sarana Prima Multi Niaga mill

Oktober 2014 ke September 2015

KILANG PENYULINGAN PT Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung

KILANG PENYULINGAN PT Wilmar Nabati Indonesia, Dumai

KILANG PENYULINGAN PT Multimas Nabati Asahan, Pulo Gadung

KILANG PENYULINGAN PT Multimas Nabati Asahan, Kuala Tanjung

KILANG PENYULINGAN PT Wilmar Nabati Indonesia, Gresik

KILANG PENYULINGAN PT Wilmar Nabati Indonesia, Padang

KILANG PENYULINGAN PT Wilmar Cahaya Kalbar, Cikarang


KILANG PENYULINGAN PT Wilmar Nabati Indonesia, Bagendang

KILANG PENYULINGAN PT Sinar Alam Permai Indonesia, Palembang

KILANG PENYULINGAN PT Usaha Inti Padang, Padang

KILANG PENYULINGAN PT Multimas Nabati Sulawesi, Bitung

KILANG PENYULINGAN PT Wilmar Cahaya Kalbar, Pontianak

Kilang penyulingan tanpa kontak yang terkonfirmasi

KILANG PENYULINGAN PT Sinar Alam Permai, Kumai

KILANG PENYULINGAN PT Wilmar Nabati Indonesia, Balikpapan

KILANG PENYULINGAN PT Multimas Nabati Asahan, Paya Pasir


103

Diagram 3: Pergerakan di luar Indonesia ke para pembeli.

K I LA N G P E N Y U LI N G A N

K IL A N G P EN YU L IN G AN

KIL A N G P EN YU L IN G AN

K IL A NG PE NY UL INGA N



K IL A N G PE NY UL INGAN

PT Multimas Nabati Asahan, Kuala Tanjung

PT Wilmar Nabati Indonesia, Dumai

PT Wilmar Nabati Indonesia, Padang

PT Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung

PT Multimas Nabati Sulawesi, Bitung

PT Multimas Nabati Asahan, Pulo Gadung

PT Wilmar Nabati Indonesia, Gresik

? PEMBELI Usaha Bersama di Gresik, Indonesia

KIL A N G P E N YU L IN G AN

Pringles

Kerry Speciality Fats, Shanghai, China

?

?

PEMBELI

PEMBELI

? PEMBELI

PEMBELI

?

Soap

PEMBELI

PEMBELI

Usaha Bersama di China

?

?

?

PEMBELI

PEMBELI

PEMBELI

Ringkasan keterlacakan ADM mengkonfirmasi perusahaannya mengambil sumber minyak sawit dari pabrik-pabrik ini yang menerima minyak sawit dari perkebunan-perkebunan yang diselidiki Amnesty International: pabrik-pabrik perusahaan Wilmar Pinang Awan dan Daya Labuan Indah; pabrik-pabrik perusahaan pemasok Wilmar Sarana Prima Multi Niaga dan Abdi Budi Mulia.

Unilever mengkonfirmasi mengambilnya dari Wilmar dan Indonesia, tetapi tidak mengkonfirmasi kilang-kilang penyulingan yang mana saja yang memasok mereka.

Procter & Gamble mengkonfirmasi mengambilnya dari Wilmar dan Indonesia tetapi tidak mengkonfirmasi kilang-kilang penyulingan yang mana saja yang memasok mereka.



Wilmar memiliki 15 pabrik kilang penyulingan di Indonesia

penyulingannya di Stockton, Amerika Serikat. Lihat diagram

(termasuk tujuh yang disebut di atas). Dua belas dari

yang menunjukkan pergerakan menuju negara-negara tertentu.

15 pabrik kilang penyulingan tersebut dipasok secara langsung atau tidak langsung oleh pabrik pengolahan yang dipasok oleh perkebunan yang oleh Amnesty International

ANALISIS DATA EKSPOR

ditemukan pelanggaran serius hak ketenagakerjaan. Volume minyak kelapa sawit yang diterima dari berbagai

Sebagaimana dijelaskan di bagian metodologi, Amnesty

sumber pada waktu-waktu tertentu tidak diketahui. Namun

International meminta Profundo, sebuah konsultan riset

demikian, karena minyak dicampur dari berbagai sumber

ekonomi, untuk membantu penelitian awal, termasuk

di kilang penyulingan, fakta bahwa 12 kilang penyulingan

dengan melacak ekspor. Profundo mendapatkan dan

menerima minyak kelapa sawit secara langsung atau tidak

menganalisis data ekspor dari Indonesia serta data bea

langsung dari perkebunan-perkebunan yang diinvestigasi

cukai Amerika Serikat dan ekspor yang terlacak dari

Amnesty International, merupakan hal yang sangat

perusahaan-perusahaan Wilmar dari pelabuhan terdekat

signifikan. Ini lebih karena Wilmar telah menyatakan

dari kilang penyulingan di Indonesia yang secara langsung

mayoritas minyak kelapa sawit yang ia produksi dan perdagangkan berasal dari perkebunan dan fasilitas pengolahan di Indonesia dan Malaysia. Setiap pembeli minyak kelapa sawit dari Wilmar dan Indonesia karenanya besar kemungkinan menerima minyak kelapa sawit dari kilang penyulingan yang terkait dengan perkebunan yang mana Amnesty International temukan pelanggaran ketenagakerjaan serius. Tentunya setiap perusahaan yang memberli minyak kelapa sawit dari operasi Wilmar di Indonesia akan diasumsikan menerima minyak yang dicampur dengan minyak dari sumber-sumber tersebut. Inilah yang terjadi kecuali perusahaan tersebut bisa menunjukkan hanya menerima minyak kelapa sawit dari tiga kilang penyulingan yang tidak memiliki hubungan dengannya atau menerima minyak kelapa sawit dengan status ‘identitas terjaga’ (identity preserved) atau ‘tersegregasi’ (segregated).364

atau tidak langung dipasok oleh pabrik kelapa sawit yang dipasok oleh perkebunan yang diinvestigasi oleh Amnesty International. Amnesty International mendapatkan beberapa tambahan data ekspor. Data ekspor menunjukkan perusahaan-perusahaan Wilmar mengekspor volume besar minyak kelapa sawit dan produk keturunan dari sawit dari pelabuhan terdekat dari kilang penyulingan di Indonesia yang memiliki hubungan dengan perkebunan yang Amnesty International temukan pelanggaran serius ketenagakerjaan. Minyak kelapa sawit dan produk turunan sawit diekspor ke negara-negara seluruh dunia, yang mana perusahaan pembelinya memiliki fasilitas manufaktur. Wilmar cenderung mengapalkan kiriman minyak kelapa sawit ke entitas Wilmar lain di negara impor ketimbang langsung ke pembeli akhir. Profunda menemukan delapan pengiriman minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) secara besar dari Wilmar Nabati Indonesia, anak perusahaan Wilmar, dari Dumai ke Vigo, Spanyol, pada tahun 2015.365

Amnesty International juga melacak pergerakan minyak

Pelabuhan Dumai dekat dengan PT Wilmar Nabati Indonesia,

kelapa sawit dari Indonesia ke bagian lain di dunia,

Dumai, salah satu kilang penyulingan minyak kelapa sawit

terutama ke negara yang pembelian pokok minyak kelapa

yang terkait dengan perkebunan yang diinvestigasi Amnesty

sawitnya memiliki fasilitas manufaktur. Periset kami

International dan besar kemungkinan menjadi asal kiriman

melacak minyak kelapa sawit dari 12 kilang penyulingan

tersebut. Pihak pelabuhan di Vigo, Spanyol mengkonfirmasi

Wilmar ke kilang penyulingan Wilmar, diantaranya ada di

pada Profundo bahwa importer kiriman tersebut adalah

Eropa, Amerika Utara, Cina, dan India. Ini termasuk kilang

Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, S.A.

penyulingan Wilmar di Belanda dan Jerman serta kilang

(AFAMSA), sebuah perusahaan Spanyol.366

364. Berdasarkan model rantai pasokan RSPO ‘identity preserved’, minyak kelapa sawit berkelanjutan dari satu sumber teridentifikasi yang tersertifikasi disimpan terpisah dari minyak kelapa sawit biasa disepanjang rantai pasokan. Berdasarkan model ‘segregated’, minyak kelapa sawit berkelanjutan dari sumber tersertifikasi yang berbeda disimpan terpisah dari minyak kelapa sawit biasa di sepanjang rantai pasokan. Lihat www.rspo.org/certification/supply-chains(diaksesdiakses terakhir pada terakhir pada 22 November 2016) 365. Sumber: Export Genius, “HS_151110000_JAN15_DEC15 Indonesia_export genius”, Maret 2016 (didapatkan oleh Profundo). Profundo membeli data BTBMI Code 1511.10.00.00 dari ‘ExportGenius’ (sebuah perusahaan penyedia data). Data ini berisikan semua ekspor yang tercatat oleh Indonesia berdasarkan BTBMI code 1511.10.00.00 untuk tahun 2014 dan 2015. Kode BTBMI 1511.10.00.00 adalah satu dari sebelas kode yang digunakan oleh Wilmar untuk mengekspor dari Indonesia. 366. Korespondensi email antara Profundo dan Departemen Pencatatan dan Statistik Pelabuhan Vigo (Billing and Statistics Department, Vigo Ports Authority), 26 April 2016, salinan ada bersama Amnesty International. Amnesty International mempresentasikan informasi ini kepada AFAMSA tetapi tidak menerima tanggapan.



PARA PEMBELI MENERIMA MINYAK KELAPA SAWIT DARI KILANG PENYULINGAN YANG TERKAIT DENGAN PERKEBUNAN DENGAN PELANGGARAN SERIUS ATAS HAK KETENAGAKERJAAN Archer Daniels Midland Company (ADM) adalah pembeli Wilmar satu-satunya yang diinvestigasi Amnesty International yang mempublikasikan sumber kelapa sawitnya serta hal lainnya (disebut sebagai informasi keterlacakan). ADM bersama dengan TFT mempublikasikan daftar pabrik kelapa sawit yang menjadi sumber minyak kelapa sawit untuk operasi globalnya, juga secara spesifik kilang penyulingan ADM. Sama seperti Wilmar, tingkat transparansi ini adalah sebuah nilai positif. Laporan ringkasan keterlacakan ADM mengkonfirmasi ia menerima minyak kelapa sawit dari pabrik pengolahan Abdi Budi Mulia dan Sarana Prima Multi Niaga. Dalam tanggapannya ke Amnesty International, ADM menyatakan: “Minyak kelapa sawit dari pabrik pengolahan ini ada dalam rantai pasokan kami namun tidak langsung melalui beberapa pemasok, bukan cuma dari Wilmar”.367 ADM juga mencatat pabrik pengolahan Pinang Awan milik Perkebunan Milano dan pabrik pengolahan Daya Labuhan Indah milik Wilmar sebagai salah satu pabrik pengolah yang memasok mereka.368 Sebuah analisis dari laporan ringkasan keterlacakan ADM mengungkap satu atau lebih dari kilang penyulingan tersebut memasok fasilitasnya baik di Eropa ataupun Amerika Utara.369 ADM karenanya telah mengambil minyak kelapa sawit dari pabrik pengolahan yang menerima minyak sawit dari perkebunan yang didokumentasikan oleh Amnesty International ada pelanggaran hak ketenagakerjaan sebagaimana dijabarkan di laporan ini. Amnesty International bertanya kepada semua perusahaan lain yang diidentifikasi sebagai pembeli dari Wilmar370 jika

105

mereka memasok atau mendapat pasokan minyak kelapa sawit atau produk turunan sawit secara langsung atau tidak langsung dari PT Multimas Nabati Asahan in Kuala Tanjung; PT Wilmar Nabati Indonesia in Bagendang; PT Wilmar Nabati Indonesia in Padang; PT Wilmar Nabati Indonesia in Gresik; PT Wilmar Nabati Indonesia, Dumai; PT Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung; dan PT Multimas Nabati Asahan, Pulo Gadung. Sebagaimana dibahas sebelumnya, ketujuh kilang penyulingan ini secara langsung menerima minyak kelapa sawit dari pabrik pengolahan yang dipasok oleh perkebunan yang oleh Amnesty International ditemukan pelanggaran serius hak ketenagakerjaan. Colgate-Palmolive, Nestlé, dan Reckitt Benckiser mengkonfirmasi mereka menerima minyak kelapa sawit atau produk turunan sawit dari satu atau lebih dari kilang penyulingan tersebut.371 Kellogg’s mengkonfirmasi ia mendapatkan pasokan minyak kelapa sawitnya untuk usaha bersamanya dengan Wilmar di China dari Kerry Shangai Oils/Wilmar. Ia menyatakan Wilmar/Kerry Shangai Oils mendapatkan minyak kelapa sawit dari PT Multimas Nabati Asahan, Kuala Tanjung (MNA, Kuala Tanjung), PT Wilmar Nabati Indonesia, Gresik (WINA, Gresik), PT Wilmar Nabati Indonesia, Dumai (WINA, Dumai), dan PT Multimas Nabati Sulawesi, Bitung (MNS, Bitung).372 Ketiga kilang penyulingan pertama menerima minyak kelapa sawit dari pabrik pengolahaan kelapa sawit yang dipasok oleh perkebunan yang mana Amnesty International temukan pelanggaran serius hak-hak ketenagakerjaan. PT Multimas Nabati Sulawesi, Bitung menerima secara tidak langsung minyak kelapa sawit karena ia menerima minyak sawit dari PT Wilmar Nabati Indonesia, Gresik. Elevance tidak menanggapi permintaan Amnesty International. Namun, perusahaannya mengkonfirmasi di korespondensi terdahulunya bahwa perusahaan gabungannya dengan Wilmar- sebuah kilang penyulingan biokimia yang memproduksi bahan kimia khusus- berbasis didalam fasilitas Wilmar yang lebih besar di Gresik, Indonesia dan menggunakan minyak kelapa sawit.373 Dalam laporan

367. Surat ADM kepada Amnesty International, per tanggal 15 November 2016. 368. ADM dan TFT, ADM Global: Traceability Summary – Supplies July 2015 – June 2016, tersedia di: www.adm.com/en-US/responsibility/2014CRReport/progresstracker/palmoil/Pages/SupplyChainMap.aspx (diakses terakhir padadiakses terakhir pada 22 November 2016) 369. Sebagai contoh lihat ADM dan TFT, ADM North America: Traceability Summary – Supplies July 2015 – June 2016 and ADM Europe, Czerin S.A.: Traceability Summary – Supplies July 2015 – June 2016, tersedia di: www.adm.com/en-US/responsibility/2014CRReport/progresstracker/palmoil/Pages/SupplyChainMap.aspx (diakses terakhir padadiakses terakhir pada 22 November 2016) 370. Pada awalnya Amnesty International juga berkorespondensi dengan ConAgra, Mars dan Mondelez International. Mars mengkonfirmasi mereka membeli dari Wilmar, tapi dari Malaysia. Mondelez International tidak mengkonfirmasi pada Amnesty International jika ia secara langsung atau tidak langsung membeli minyak kelapa sawit dari Wilmar (dibahas di Bab 9). ConAgra menyatakan bahwa ia “menjual bisnis perdagangan dan pemasaran, termasuk kepentingannya kepada CTG Wilmar PTY Ltd”. Amnesty International mengirim pertanyaan lanjutan untuk bertanya apakah ia membeli minyak sawit langusng atau tidak langsung dari Wilmar. ConAgra menanggapi, tapi tidak pada poin utama ini, email ConAgra email pada Amnesty International per tanggal 15 November 2016. 371. Surat Colgate-Palmolive kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016, Surat Nestlé kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016, Surat Reckitt Benckiser kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. 372. Surat Kellogg’s kepada Amnesty International, per tanggal 10 November 2016. 373. Surat Elevance Renewable Sciences kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016.



Komunikasi Perkembangan Tahunannya (Annual Communications of Progress report) kepada RSPO di tahun 2014, Elevance menyatakan bahwa: “Kilang penyulingan biokimia kami kini berlokasi dalam fasilitas Wilmar International Limted [sic] di Gresik, Indonesia yang tersertifikasi oleh RSPO”.374 Karenanya Pabrik Biokimia ini berlokasi di dalam kompleks penyulingan PT Wilmar Nabati Indonesia di Gresik. Dalam laporan Komunikasi Perkembangan Tahunannya di tahun 2015 kepada RSPO, Elevance menyatakan: “Pemasok pakan ternak satu-satunya kami, Wilmar, mensertifikasi situs JV kami pada tahun 2016 dengan 100% RSPO [minyak kelapa sawit bersertifikasi berkelanjutan] dan rencana ini terlaksana”.375 Juga perlu dicatat dalam tanggapannya pada pertanyaan lain dari RSPO tentang pengambilan minyak kelapa sawit tersertifikasi berkelanjutannya bahwa ini dikelola oleh partner usaha bersamanya, Wilmar. Dalam laporan kepada Komisi Sekuritas dan Kurs Amerika Serikat (US Securities and Exchange Commission) pada tahun 2011, Elevance menyatakan perusahaan joint venturenya akan dioperasikan oleh Wilmar.376 Wilmar bukan hanya pemasok utama minyak kelapa sawit ke usaha bersama tersebut, namun operator usaha bersama dan pabrik biokimia mereka, yang berlokasi di kilang penyulingan Wilmar. Fakta ini mengarah pada kesimpulan kilang penyulingan Wilmar di Gresik memasok usaha bersama mereka dengan minyak kelapa sawit. Sebagaimana dibahas sebelumnya, kilang penyulingan Wilmar, PT Wilmar Nabati Indonesia, Gresik mendapatkan minyak sawit dari pabrik pengolahan yang dipasok oleh perkebunan yang diinvestigasi oleh Amnesty International. Analisis data bea cukai Amerika Serikat dari tahun 2015 mengungkap Elevance menerima dua kiriman produk turunan sawit, di Illinois. Satu kiriman pengapalan berasal dari anak perusahaan Wilmar dengan alamat kirim di Sumatera Utara.377 Yang kedua dari Wilmar Elevance 2 Pte Limited, yang berdasarkan pemeriksaan alamat

pengapalannya, berasal dari kompleks penyulingan Wilmar di Gresik.378 AFAMSA tidak merespon permintaan Amnesty International namun seperti dibahas sebelumnya, Pihak Pelabuhan di Vigo, Spanyol mengkonfirmasi AFAMSA adalah importer minyak kelapa sawit dari Wilmar dari Dumai, pelabuhan terdekat dari kilang penyulingan Wilmar di Dumai.379 Unilever380 dan Procter & Gamble (P&G)381 mengkonfirmasi mereka membeli minyak kelapa sawit dari Wilmar dan dari Indonesia namun tidak memberikan informasi tentang sumber kilang penyulingan asal mereka. Unilever menyatakan Wilmar sebagai satu dari pemasok kunci minyak kelapa sawitnya dan minyak kelapa sawit yang dipasok oleh Wilmar masuk ke produk di berbagai kategori seperti makanan, perawatan rumah dan personal.382 Sangat besar kemungkinannya Unilever dan P&G mendapatkan minyak kelapa sawit dari satu atau lebih dari 12 kilang penyulingan di Indonesia yang menerima minyak kelapa sawit secara langsung atau tidak langsung dari perkebunan yang diinvestigasi Amnesty International. ADM membeli minyak kelapa sawit yang secara langsung terkait dengan pelanggaran serius hak ketenagakerjaan yang terdokumentasi di laporan ini. AFAMSA, ColgatePalmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Reckitt Benckiser mendapatkan minyak kelapa sawit dari kilang penyulingan yang mana minyak sawitnya telah secara langsung dipasok, atau setidaknya, dicampur dengan minyak kelapa sawit yang diproduksi di perkebunan yang ada pelanggaran serius hak ketenagakerjaan. Sangat besar kemungkinannya Unilever dan P&G mendapatkan minyak kelapa sawit dari kilang penyulingan yang mana minyak kelapa sawitnya telah dipasok secara langsung, atau setidaknya dicampur dengan minyak sawit yang diproduksi di perkebunan yang ada pelanggaran serius hak ketenagakerjaan. Semua perusahaan ini mengambil keuntungan dari pelanggaran serius ketenagakerjaan di jaringan rantai pasokan minyak kelapa sawitnya.

374. Elevance, RSPO Annual Communications of Progress 2014, tersedia di: http://www.rspo.org/file/acop2014b/submissions/elevance%20renewable%20sciences,%20 inc.-ACOP2014b.pdf (diakses terakhir padadiakses terakhir pada 20 November 2016). 375. Elevance, RSPO Annual Communications of Progress 2015, hlm. 2 tersedia di: www.rspo.org/file/acop2015/submissions/elevance%20renewable%20sciences,%20 inc.-ACOP2015.pdf (diakses terakhir pada diakses terakhir pada20 November 2016). 376. Elevance, Prospectus, diluncurkan pada 20 September 2011, dikirim dengan Form S-1, hlm. 47, tersedia di: https://www.sec.gov/Archives/edgar/ data/1510100/000119312511252530/d231495ds1.htm (diakses terakhir pada diakses terakhir pada20 November 2016). 377. Panjiva, Custom Shipment data of Wilmar International, www.panjiva.com, Februari 2016 (dibeli oleh Profundo). Data bea cukai ini juga berisikan catatan pengapalan dari Pt. Wilmar Nabati Indonesia dengan alamat pengiriman dari Medan kepada Elevance sebagai penerima (data tentang pelauhan tidak tercantum). 378. Panjiva, Custom Shipment data of Wilmar International, www.panjiva.com, Februari 2016 (dibeli oleh Profundo). Data bea cukai ini juga berisikan catatan pengapalan dari Wilmar Elevance 2 Pte. Ltd. dengan Elevance sebagai penerima. Alamat pengiriman adalah PT Wilmar Nabati Indonesia Jln K Darmo S 56 Jatim Gresik yang merupakan alamat kilang penyulingan Wilmar di Gresik. 379. Amnesty International mempresentasikan informasi ini kepada AFAMSA tapi tidak menerima tanggapan. 380. Surat Unilever kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016. 381. Melalui pembicaraan telepon, 31 Oktober 2016. Pada diskusi ini, perusahaan menyatakan tidak akan memberikan tanggapan tertulis untuk pertanyaan Amnesty International. Dalam email per tanggal 10 November 2016, perwakilan P&G menyatakan “Saya telah menerima email anda dengan dua lampiran dan saya tidak punya data lebih lanjut selain yang sudah saya berikan kepada anda sebelumnya. Saya harap anda memiliki kesempatan untuk melakukan pertemuan dengan Wilmar untuk membahas data yang anda temukan.” 382. Surat Unilever kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016. Ia juga menyatakan: “Wilmar adalah pemasok baik secara langsung maupun tidak langusng kepada Unilever baik untuk minyak kelapa sawit konvensional maupun yang tersertifikasi RSPO- minyak sawit yang diperdagangkan dari Wilmar juga masuk kedalam jaringan pasokan kami melalui kilang penyulingan dan pengolahan lain. Sebagai pedagang minyak sawit terbesar, Wilmar memegang sekitar 45% dari semua minyak kelapa sawit yang diperdagangkan secara global di dunia. Ketika hampir semua minyak sawit berasal dari Indonesia, minyak sawit Wilmar juga berasal dari perkebunan mereka dan pihak ketiganya di Malaysia dan Afrika”.



9. PARA PEMBELI WILMAR DAN KEGAGALAN MEREKA MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA Bab ini menganalisis tanggung jawab perusahaanperusahaanyang mengambil bahan baku kelapa sawit dari perkebunan yang diselidiki oleh Amnesty International. Bab ini menilai kelayakan tindakan yang dilakukan demi memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia. Bab ini juga mempertimbangkan kesediaan perusahaan untuk transparan sehubungan dengan praktik perdagangan minyak sawit dan minyak sawit yang terkandung dalam produk mereka.

Pasar swalayan. © Amnesty International

Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 8, ADM, AFAMSA, Colgate-Palmolive, Elevance, Kellogg, Nestlé, dan Reckitt Benckiser mengambil minyak kelapa sawit darikilang penyulingan yang mana minyak sawitnya disediakan atau, setidaknya, telah dicampur dengan minyak sawit yang dihasilkan dari perkebunan yang diteliti untuk laporan ini, yaitu perkebunan di mana pelanggaran serius pada hakhak pekerjanya telah terjadi. Sangat mungkin juga bahwa Unilever dan Procter & Gamble (P & G) mengambil minyak kelapa sawit dari perkebunan-perkebunan ini.383

107

Investigasi Amnesty International mengungkapkan bahwa perempuan dan laki-laki yang bekerja di perkebunan milik Wilmar berikut para perusahaan pemasoknya melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistemik dan bukan tanpa sengaja. Pelanggaran yang mereka lakukan ini terkait dengan faktor-faktor seperti rendahnya tingkat upah minimum di Indonesia; penggunaan target kinerja atau sistem upah borongan untuk menghitung upah; banyaknya hukuman yang dapat dilaksanakan sesuai keinginan pemberi kerja; penggunaan pengaturan kerja harian lepas pada orang-orang, terutama perempuan, yang bekerja di perusahaan secara terus-menerus; dan risiko yang terkait dengan penggunaan lanjutan dari bahan kimia berbahaya. Semua pelanggaran ini jelas mengandung risiko serta menimbulkan kekhawatiran. Namun, tidak ada satu pun perusahaan yang membeli minyak sawit dari Wilmar bisa menunjukkan kepada Amnesty International bahwa mereka telah mengidentifikasi dan menangani pelanggaran yang didokumentasikan oleh Amnesty International. Sebagaimana diuraikan di Bab 6, semua perusahaan memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia saat mereka beroperasi secara global. Semua perusahaan yang membeli minyak kelapa sawit atau produk minyak sawit dari Wilmar (disebut dalam bab ini secara kolektif sebagai "Pembeli") harus mengambil langkah-langkah yang memadai untuk mengidentifikasi risiko dan pelanggaran hak asasi manusia pada tahapa produksi minyak kelapa sawit. Identifikasi ini memerlukan pendekatan proaktif, yang dikenal sebagai uji tuntas hak asasi manusia. Risiko-risiko yang terkait dengan produksi minyak kelapa sawit sudah sangat dikenali, sedangkan langkah-langkah industri seperti RSPO (juga dijelaskan dalam Bab 6) untuk mengidentifikasi pelanggaran hak-hak buruh sebagai suatu risiko. Maka dari itu, para perusahaan pembeli minyak sawit tidak memiliki alasan untuk tidak bersungguh-sungguh mengatasi risiko pelanggaran hak-hak buruh ini. Amnesty International menghubungi para pembeli Wilmar yang disebutkan dalam Bab 8 dan meminta mereka untuk memberikan tanggapan mengenai masalah pelanggaran hak asasi manusia serius yang teridentifikasi. Semua perusahaan sepakat bahwa pelanggaran hak asasi manusia tersebut tidak dapat diterima. Sebagian perusahaan mengatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tersebut melanggar kebijakan perusahaan mengenai hak asasi

383. Pada awalnya Amnesty International juga mengirim surat kepada ConAgra, Mars dan Mondelez International. Mars mengkonfirmasi mereka membeli dari Wilmar, namun dari Malaysia. Mondelez International tidak mengkonfirmasi pada Amnesty International jika ia membeli langsung atau tidak langung minyak sawit dari Wilmar (dibahas kemudian di bab ini). ConAgra menyatakan ia “menjual bisnis perdagangan dan pemasaran, termasuk sahamnya di CTG Wilmar PTY Ltd”. Amnesty International mengirim pertanyaan lanjutan mengenai apakah ia membeli minyak sawit secara langsung atau tidak langsung dari Wilmar. ConAgra menanggapi, namun tidak pada poin spesifik ini, email ConAgra kepada Amnesty International per tanggal 15 November 2016.



manusia yang berlaku pada semua pemasok, termasuk Wilmar. Semua perusahaan mengatakan bahwa mereka memiliki suatu proses untuk memeriksa mata rantai pasokan minyak sawit mereka, dan mereka juga menggambarkan berbagai tindakan, inisiatif dan program.384 Namun, mereka tidak menjelaskan mengapa proses pemeriksaan mereka gagal menemukan adanya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana didokumentasikan oleh Amnesty International. Semua pembeli kecuali AFAMSA menyebut partisipasi perusahaan mereka dalam RSPO adalah bukti bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan. Dalam pandangan Amnesty International, semua tanggapan mereka kurang memadai. Tidak ada satu pun perusahaan yang dapat dipercaya untuk mengklaim bahwa mereka tidak menyadari adanya risiko pelanggaran hak asasi tenaga kerja. Sedangkan risiko-risiko pelanggaran hak asasi manusia tersebut telah dibuka ke masyarakat.385 Namun, tidak satu pun perusahaan yang menunjukkan keterlibatan mereka dengan Wilmar dalam hal risiko pelanggaran hak asasi manusia pada pekerjanya atau faktor-faktor lainnya sebelum menerima surat dari Amnesty International. Meskipun pengakuan publik Wilmar sendiri adalah bahwa mereka memiliki target untuk memastikan bahwa semua pemasok sepenuhnya sejalan dengan Kebijakan perusahaan terkait dengan tenaga kerja yang hingga pada akhir 2015 belum terpenuhi. Selain kegagalan para perusahaan pembeli untuk mengidentifikasi pelanggaran hak asasi manusia yang sebenarnya, tampaknya tidak ada satu pun perusahaan yang telah mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mungkin terkait dengan pelanggaran hak-hak asasi pekerja tersebut, seperti penggunaan target dan upah borongan, upah rendah, serta kerentanan yang dihadapi pekerja harian lepas. Tak satu pun perusahaan mau menunjukkan keterlibatan mereka dengan Wilmar pada faktor-faktor ini atau risiko lainnya.386 Hal ini sungguh memprihatinkan mengingat informasi tentang pelanggaran hak asasi pekerja di perkebunan Indonesia telah dibuka untuk masyarakat. Kegagalan para perusahaan pembeli Wilmar untuk mengidentifikasi baik pelanggaran yang sebenarnya terjadi pada perkebunan di mana minyak sawit yang mereka beli berasal, atau bahkan mengenai faktor risiko pada pelanggaran hak asasi pekerja menunjukkan bahwa sistem uji tuntas

mereka tidaklah efektif. Amnesty International menanyai setiap perusahaan tentang proses yang mereka miliki untuk mengidentifikasi dan mengatasi pelanggaran hak asasi manusia. Tanggapan mereka serta penilaian atas tanggapan mereka dengan menggunakan Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia sebagai kerangka kerja disajikan di bawah.

KEBIJAKAN HAK ASASI MANUSIA Semua perusahaan pembeli, kecuali Elevance dan AFAMSA, telah menerbitkan pernyataan mereka mengenai kebijakan dalam hal penghormatan terhadap hak asasi manusia.387 Perusahaan yang tidak memiliki kebijakan dalam hal hak asasi manusia menunjukkan kelemahan jelas perusahaan tersebut; mencerminkan kegagalan perusahaan-perusahaan ini untuk menunjukkan pengakuan serta tanggung jawab perusahaan pada hak asasi manusia dalam operasi kerja perusahaan. Lebih penting lagi, tanpa menyampaikan komitmen atas hak asasi manusia seperti itu, maka akan sulit bagi perusahaan-perusahaan ini untuk secara efektif menerapkan tindakan yang relevan, seperti penilaian pada hak asasi manusia pada kontrak mata rantai pemasok. Semua perusahaan lain telah menyusun kebijakan hak asasi manusia mereka sendiri dan atau mengintegrasikan standar hak asasi manusia ke dalam kode etik atau ke dalam kebijakan mata rantai pemasok minyak kelapa sawit. Semua kebijakan (kecuali untuk ADM) secara eksplisit telah mengakui prinsip pedoman PBB, standar ILO, atau perjanjian hak asasi manusia internasional tertentu. Banyak kebijakan yang terperinci dan terintegrasi ke dalam kontrak pemasok. Misalnya, sebagian besar perusahaan pembeli mengharuskan pemasok, seperti Wilmar, mematuhi undang-undang yang berlaku bagi: pekerja anak, termasuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, kerja paksa, upah minimum, kondisi kerja, dan diskriminasi. Unilever adalah satu-satunya perusahaan untuk memiliki kode tertentu untuk produk perlindungan tanaman (yang menggunakan bahan kimia) telah menetapkan bahwa peralatan penyemprot perlu "dipelihara" sesuai rekomendasi "produsen".388 Ini adalah langkah positif. Namun, berdasarkan bukti yang dikumpulkan oleh Amnesty International, para perusahaan pembeli Wilmar telah gagal melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka secara efektif, setidaknya dalam hal minyak kelapa sawit di Indonesia.

384. Ini termasuk: melacak ke pabrik pengolahan, mengaudit praktik, berinteraksi dengan pemasok, kerjasama dengan LSM, keterlacakan, pengawasan dan proyek percontohan. 385. Departemen Ketenagakerjaan Amerika Serikat telah mencantumkan produk minyak sawit dari Indonesia sebagai diproduksi menggunakan pekerja anak sejak tahun 2010, lihat US Department of Labor, List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor, tersedia pada www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/list-of-goods/ (diakses pada 20 Oktober 2016) 386. Setelah menerima surat Amnesty International per tanggal 18 Oktober 2016, Colgate-Palmolive mengatakan ia berencana bertemu dengan Wilmar. P&G juga menyatakan ia telah mengontak Wilmar dan akan kembali kepada mereka. Unilever menyatakan ia telah menghubungi Wilmar. Elevance menyatakan mereka telah menerima dan meninjau salinan tanggapan Wilmar kepada Amnesty International per tanggal 17 Oktober 2016. 387. Agrupación de Fabricantes de AceitesMarinos, S.A. (AFAMSA S.A.), http://afamsa.com/ (diakses pada7 Oktober 2016); Elevance Renewable Sciences, www. elevance.com (diakses pada9 November 2016). 388. Unilever, Sustainable Agriculture Code 2015, tersedia pada www.unilever.com/Images/sac-2015_tcm244-427050_en.pdf (diakses pada9 Oktober 2016)



AEMUA PERUSAHAAN PEMBELI GAGAL MELAKUKAN UJI TUNTAS YANG MEMADAI Amnesty International meminta setiap perusahaan untuk memberikan informasi tentang tindakan apa yang dibutuhkan atau telah dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah risiko tenaga kerja dan hak asasi manusia terkait dengan pembelian minyak kelapa sawit Indonesia dari Wilmar.389 Terkait dengan kelapa sawit, perusahaan pembeli harus menyiapkan tindakan yang memadai untuk mengidentifikasi perkebunan mana yang menjadi sumber minyak sawit mereka dan menyiapkan sarana dan prasarana untuk mencari tahu tentang kondisi tenaga kerja di perkebunan tersebut. Misalnya, para perusahaan pembeli bisa menggunakan informasi terlacak yang disediakan oleh Wilmar, untuk melacak jejak pasokan minyak sawit hingga kembali sampai padakilang penyulinganminyak dan pabrik sebagai dasar untuk mengidentifikasi risiko pelanggaran tenaga kerja dalam mata rantai pasokan dan pada tingkat perkebunan.390 Para perusahaan pembeli Wilmar ini setidaknya telah menilai kondisi dan faktor risiko di perkebunan yang dioperasikan oleh pabrik yang dimiliki Wilmar dan anak perusahaannya serta menilai kondisi dan faktor risiko di perkebunan-perkebunan teridentifikasi lainnya yang memberikan pasokan pada tiap-tiap pabrik tersebut. Jika para perusahaan pembeli Wilmar telah berusaha untuk menerapkan kebijakan mereka dengan memetakan konteks produksi minyak sawit Indonesia dan menilai risiko potensial dan aktual dalam mata rantai pasokan minyak sawit mereka, sulit untuk dibayangkan bahwa mereka tidak bisa menemukan praktik-praktik seperti pembayaran kerja per potong dan sanksi denda yang dikenakan pada

109

pekerja perkebunan –suatu “bendera merah” yang akan menjadi titik awal yang jelas bagi penyelidikan lebih lanjut. Elevance menegaskan bahwa mereka tidak melaksanakan langkah-langkah independen untuk menyelidiki risiko hak asasi manusia atau pelanggaran pada minyak sawit Indonesia yang berasal dari Wilmar. Elevance menyatakan bahwa sebagai "perusahaan kecil, dengan sumber daya terbatas" perusahaan itu "bergantung" pada organisasi RSPO dan "mengikuti kepatuhan Wilmar seperti yang dijelaskan dalam dokumen yang dipublikasikan, misalnya Laporan Keberlanjutan tahunan.”391." Namun, Prinsip Panduan PBB telah menjelaskan bahwa semua perusahaan harus melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 6, Prinsip RSPO telah gagal mengatasi berbagai masalah hak-hak buruh yang telah berulang kali terjadi pada sektor minyak kelapa sawit. Amnesty International juga menemukan kelemahan mendasar pada penilaian sertifikasi RSPO dalam hal cakupan isu yang dinilai dan metodologi yang digunakan. Sebagaimana dibahas pada Bab 6, laporan keberlanjutan Wilmar tidak memberikan cukup informasi yang dapat membantu untuk melacak efektivitas tindakan perusahaan ini untuk mengakhiri eksploitasi pada mata rantai pemasok. Berdasarkan alasan ini, sangatlah tidak memadai bagi Elevance (atau perusahaan lain) untuk mengandalkan laporan Wilmar sebagai landasan utama penilaian risiko pada kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia dalam mata rantai pemasok. Kegagalan Elevance untuk melakukan pengecekan independen pada minyak sawit yang disediakan oleh Wilmar secara lebih mencolok dilakukan oleh perusahaan patungan mereka392 di Gresik, Indonesia.393 ADM menegaskan bahwa mereka tidak melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia pada Wilmar baik sebagai mitra bisnis atau pun sebagai perusahaan pembeli. ADM mengembangkan kebijakan mengenai hak asasi manusia394 pada tahun 2013. Namun, kebijakan ADM tersebut lemah

389. Surat Amnesty International, per tanggal 18 Oktober 2016. Pertanyaan kepada setiap perusahaan termasuk: 1) untuk menjelaskan sifat hubungan bisnis mereka dengan Wilmar, 2) Uji tuntas secara spesifik yang pernah dijalankan terkait Wilmar dan minyak sawit yang bersumber dari Indonesia; dan 3) untuk memberikan transparansi terkait dari mana minyak sawit yang bersumber dari Wilmar berasal (kilang penyulingan dan pabrik pengolahan kelapa sawit) dan pada produk yang mana minyak sawit tersebut digunakan. 390. Pembeli, seperti P&G, mengkonfirmasi mereka menerima informasi keterlacakan dari Wilmar yang melacak pasokan minyak sawit hingga ke kilang penyulingan. Namun sebagaimana dibahas di Bab 6, keterlacakan sendiri tidak cukup dalam mengidentifikasi risiko dan pelanggaran ketenagakerjaan. 391. Surat Elevance Renewable Sciences kepadaAmnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016. 392. Sebuah usaha bersama joint venture (JV) adalah kerjasama tertulis antara dua atau lebih actor yang mana setuju beroperasi sebagai satu entitas dengan tujuan melakukan satu usaha bersama. Semua joint venture melibatkan hak dan kewajiban tertentu, yang detilnya dijabarkan dalam perjanjian JV. Lihat: http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Corporate+joint+venture (diakses terakhir pada 22 November 2016). 393. Sebagaimana dijelaskan pada Bab 8, Elevance mempunyai usaha bersama (joint venture) dengan Wilmar yang menggunakan minyak sawit bersumber dari fasilitas Wilmar di Gresik, PT Wilmar Nabati Indonesia. Kilang penyulingan ini mengambil sumber minyak sawit dari pabrik pengolahan yang dipasok oleh perkebunan yang diinvestigasi oleh Amnesty International. 394. Istilah ini biasa digunakan dalam bidan Pembangunan Internasional. Ini digunakan untuk menekankan kapasitas manusia harus dijadikan kriteria utama dalam menilai pembangunan sebuah negeri. Ini didefinisikan PBB sebagai “…pengukuran ringkar pencapaian rata-rata dalam dimensi-dimensi kunci pembangunan manusia.” Lihat www.hdr.undp.org.



karena berpatokan pratik kerja yang sesuai dengan Indeks

"Mengingat bahwa Wilmar memiliki kebijakan sendiri, yang

Pembangunan Manusia dan bukan berpatokan pada

mana kebijakan tersebut berkaitan erat dengan kami, dan

standar kunci hak asasi manusia internasional, misalnya,

karena adanya transparansi yang digunakan oleh Wilmar

konvensi ILO. ADM mengatakan pada Amnesty International

untuk mengatasi masalah ini, kami mempertimbangkan

bahwa: "... sebagai bagian dari penerapan kebijakan hak

untuk memberikan kepercayaan pada pendekatan, kemajuan,

asasi manusia kami yang masih terus berlangsung, fokus

dan penanganan yang mereka lakukan.”396 ADM tidak

awal kami adalah memastikan kepatuhan pada perkebunann

memberikan rincian tentang diskusi yang mungkin telah

yang dimiliki oleh perusahaan di mana kami memiliki

mereka lakukan dengan Wilmar yang membahas eksploitasi

kontrol langsung dan kami memprioritaskan upaya kami

tenaga kerja.

pada lokasi perkebunan yang dianggap berisiko terbesar (Paraguay, Afrika Selatan, dan India).”395

Jika mempertimbangkan keberadaan ADM secara global serta lamanya perusahaan ini berkecimpung di bidang

ADM juga mengatakan bahwa mereka telah menghubungi

minyak sawit397 dan usaha bersamanya (joint venture)

Wilmar sebagai bagian dari program bagi pemasok di luar,

dengan Wilmar, maka benar-benar tidak dapat diterima

namun Wilmar menyampaikan bahwa tidak diperlukan

jika ADM tidak melakukan uji tuntas hak asasi manusia

tindakan lanjutan:

pada mata rantai pemasok minyak kelapa sawit.

Para pekerja menurunkan buah-buah kelapa sawit. © Amnesty International

395. Surat ADM kepada Amnesty International per tanggal 15 November 2016. 396. Surat ADM kepada Amnesty International per tanggal 15 November 2016. 397. Total pendapatan ADM di tahun 2015 adalah $67.7 milyar dan keuntungannya sekitar $1.85 billion. ADM mempekerjakan lebih dari 32.000 orang di 160 negara dan memiliki 290 pabrik pengolahan dan 429 fasilitas pembelian bahan baku. Lihat ADM, Laporan Tahunan 2015 (Annual Report 2015), tersedia pada www. adm.com/en-US/investors/Documents/2015%20Annual%20Report.pdf (diakses pada20 November 20016) and ADM, ADM Facts, tersedia pada www.adm.com/ en-US/company/Facts/Pages/default.aspx (diakses pada20 November 2016)



111

OLENEX: USAHA BERSAMA (JOINT VENTURE) WILMAR DAN ADM ADM dan Wilmar meluncurkan Olenex, sebuah perusahaan yang bermarkas di Swiss pada tahun 2012 “untuk mengelola penjualan dan pemasaran minyak sayur dan lemak yang disuling ke area (Ekonomi) Eropa dan Swiss”.398 Pada Desember 2015, ADM dan Wilmar mengumumkan Olenex akan menjadi joint venture yang berfungsi penuh.399 Sebagai bagian dari perjanjian, setiap rekanan akan mentransfer penyulingan minyak sawit atau minyak tropis dan fasilitias khusus untuk minyak dan lemak ke joint venture tersebut. Perjanjian tersebut menyatakan minyak dan lemak dari pabrik ADM lain di Republik Ceko, Jerman, Belanda, Polandia, dan Inggris akan dipasarkan oleh Olenex.400 Pada 14 November 2016, ADM dan Wilmar mengumumkan Olenex telah bertransisi menjadi joint venture yang berfungsi penuh dengan aset-aset miliknya sendiri.401 Bahkan sebelum menjadi perusahaan patungan berfungsi penuh, Olenex telah memasarkan minyak sawit produksi Wilmar dan produksi kilang penyulingan ADM di Eropa yang, melalui kilang penyulingan lainnya di Indonesia, mengambil pasokan minyak kelapa sawit dari pabrik yang disediakan oleh perkebunan-perkebunan yang diselidiki oleh Amnesty International. Wilmar dan ADM telah memindahkan empat penyuling dan fasilitas pengolahan minyak sawit pada pabrik patungan baru mereka.402 Keempat fasilitas ini, melalui kilang penyulingan atau pemasok di Indonesia, juga menerima minyak sawit dari pabrik yang dipasok oleh perkebunan yang diselidiki oleh Amnesty International. Oleh karena itu, sejak 14 November 2016, perusahaan patungan ADM dan Wilmar telah mengoperasikan fasilitas pengolahan yang menerima minyak sawit yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia yang ditemukan Amnesty International. ADM tidak menunjukkan persentase sahamnya di perusahaan patungan baru yang sudah berfungsi penuh tersebut pada Amnesty International tapi negara-negara keputusan Komisi Eropa Direktorat Umum Kompetisi (DG Competition) menyatakan bahwa ADM memegang 37,5% saham sedangkan Wilmar menguasi 62,5% saham.403 Meskipun diminta, ADM tidak memberikan rincian setiap uji tuntas hak asasi manusia yang mereka lakukan sebelum memasuki perusahaan patungan yang dulu atau yang sekarang. Baik sebagai pembeli ataupun sebagai mitra patungan, kurangnya uji tuntas yang dilakukan oleh ADM merupakan suatu kelalaian. Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam suratnya, ADM juga merupakan pemegang saham utama dari Wilmar. ADM memegang 23% saham Wilmar. Sebagai pemegang saham, ADM juga meraih keuntungan finansial langsung dari praktik kerja Wilmar. Baik secara langsung atau melalui perusahaan patungannya dengan Wilmar, ADM telah diuntungkan oleh adanya pelanggaran berat pada para tenaga kerja dalam mata rantai pasokan minyak sawit Wilmar yang telah terjadi selama bertahun-tahun.

P&G menyatakan bahwa bahwa mereka tidak melakukan inspeksi independen apapun di tingkat perkebunan untuk mengidentifikasi risiko atau pelanggaran yang berhubungan dengan kelapa sawit Indonesia yang berasal dari Wilmar. P&G mengatakan bahwa mereka bergantung pada skema sertifikasi RSPO.404 Seperti yang dibahas sebelumnya, standar RSPO tidaklah cukup untuk mengidentifikasi dan menangani masalah tenaga kerja, sedangkan mengandalkan

audit RSPO saja tidaklah memadai untuk menghadapi risiko pelanggaran pada tenaga kerja. P&G juga menyampaikan pada Amnesty International bahwa mereka bergantung pada laporan yang dirilis sendiri oleh Wilmar mengenai masalah ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembaruan informasi kuartalan yang diberikan Wilmar pada perusahaan ini. P&G tidak menjelaskan informasi apa yang mereka perlukan dalam pembaruan kuartalan

398. Wilmar International, ‘2012’, tersedia pada: www.wilmar-international.com/who-we-are/milestones/2012-2/ (diakses terakhir pada 20 November 2016). Dalam tanggapannya kepada Amnesty International, ADM mengatakan Olenex pada awalnya sebuah organisasi pemasaran dan penjualan dengan aset sendiri. Lihat Surat ADM kepada Amnesty International, per tanggal 4 November 2016. 399. ADM, ‘Olenex to Become a Full-Function Joint Venture’, Press Release, 10 Desember 2015, tersedia pada: http://www.adm.com/en-US/news/_layouts/PressReleaseDetail.aspx?ID=696 (diakses terakhir pada 20 November 2016). 400. ADM, ‘ADM, Wilmar Receive Approvals for Olenex Joint Venture, Anticipate Launch in Coming Weeks’, Press Release, 23 September 2016, tersedia pada: www. adm.com/en-US/news/_layouts/PressReleaseDetail.aspx?ID=754 (diakses terakhir pada 20 November 2016). 401. ADM, ‘New Full-Function Olenex JV Provides Comprehensive, Integrated Capabilities in Edible Oils and Fats’, Press Release, 14 November 2016, tersedia pada: http://adm.com/en-US/news/_layouts/PressReleaseDetail.aspx?ID=766 (diakses terakhir pada 22 November 2016). 402. Lihat European Commission, DG Competition, Case M.7963 - ADM/ WILMAR/ OLENEX JV, 8 September 2016, hlm. 3, tersedia pada: http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7963_416_3.pdf (diakses terakhir pada 20 November 2016). 403. European Commission, DG Competition, Case M.7963 - ADM/ WILMAR/ OLENEX JV, 8 September 2016, hlm. 2. 404. Percakapan telepon, 31 Oktober 2016. Dalam diskusi ini, perusahaan menyatakan ia tidak akan memberikan tanggapan tertulis atas pertanyaan-pertanyaan Amnesty International. P&G juga memberikan beberapa informasi tentang rencana deforestasi namun tidak tentang bagaimana ini terkait dengan mengidentifikasi risiko dan pelanggaran ketenagakerjaan.



sehingga tidak mungkin untuk menilai sejauh mana P&G mengharuskan Wilmar untuk melaporkan pelanggaran tenaga kerja dalam laporan pembaruan tersebut. Namun pendekatan yang berdasar pada pelanggaran yang tertulis dalam laporan yang dirilis sendiri oleh Wilmar dan bukan berdasar pada bukan penilaian yang secara proaktif dilakukan oleh P&G - mencerminkan bahwa perusahaan ini berusaha mengurangi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia.405 AFAMSA, Kellogg’s, dan Colgate-Palmolive selangkah lebih maju dan mereka telah melaksanakan audit pada para perusahaan pemasok mereka. Namun, tidak satupun dari perusahaan-perusahaan ini menjelaskan apa saja yang sebenarnya diaudit, atau mengapa audit ini gagal menemukan pelanggaran tenaga kerja di tingkat perkebunan. AFAMSA belum menerbitkan kebijakan hak asasi manusia mereka. Perusahaan ini mengatakan pada Amnesty International bahwa mereka meminta informasi dari pemasok mengenai kondisi kerja para pekerja di kebun, dan kemudian informasi ini dibandingkan dengan audit yang dilakukannya. Tidak ada rincian audit yang tersediadan tidak jelas juga apakah proses audit itu bisa sampai pada pemeriksaan dokumen-dokumenmilik perusahaan pemasok. AFAMSA menunjukkan bahwa Wilmar memiliki kebijakan mengenai ketenagakerjaan serta memberikan "persyaratan mutlak bagi perusahaan pemasok mereka untuk melaksanakan penghapusan pekerja anak”. AFAMSA mengatakan bahwa Wilmar mewujudkan kebijakan ini dengan memasang tanda di perkebunan dan dengan memperkerjakan pengawas dan manajer untuk memantau perkebunan. Nampaknya AFAMSA menerima laporan Wilmar begitu saja serta sama sekali tidak mengambil langkah-langkah untuk memastikan akurasi atau keberhasilan kebijakan ketenagakerjaan Wilmar.406 Hal ini adalah kelemahan serius pada uji tuntas yang dilakukan oleh AFAMSA. Seperti yang dibahas dalam Bab 4, ada anak-anak yang terlibat dalam pekerjaan berbahaya di perkebunan Wilmar dan para staf pengawas telah memungkinkan para pekerja anak itu untuk terus lanjut bekerja. Seperti diuraikan pada Bab 6, laporan keberlanjutan Wilmar tidak memberikan informasi yang dapat membantu melacak efektivitas tindakan untuk mengakhiri eksploitasi tenaga kerja dalam mata rantai pemasok.

Kurang lebih sama, Kellogg’s juga menggunakan program audit untuk menilai fasilitas perusahaan pemasok pada kategori berisiko tinggi atau pada daerah berisiko tinggi. Namun, perusahaan ini mengungkapkan bahwa Wilmar hanya akan dinilai pada tahun 2017 sebagai bagian dari Aturan Perilaku Pemasok Global dari Kellogg’s. Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini Kellogg’s tidak melakukan uji tuntas hak asasi manusia pada Wilmar.407 Kellogg’s mengatakan: "Kami sedang mengkaji laporan ini [surat dari Amnesty International] untuk memahami tuduhan serta tindakan yang diambil oleh Wilmar untuk menyelidiki dan mengatasi masalah yang ditampilkan. Kami akan terus mendiskusikan masalah ini dengan Wilmar.”408 Colgate-Palmolive mengatakan bahwa mereka telah mulai memasukkan kilang penyulingan minyak sawit di program audit mereka, namun perusahaan ini juga menegaskan bahwa hal itu tidak dilakukan pada setiap pemantauan independen mengenai kondisi kerja di perkebunan yang berhubungan dengan mata rantai pasokan Wilmar: "Kami mengakui bahwa jangkauan Program SRSA [Supplier Responsible Sourcing Assessment– Penilaian Tanggung Jawab Pemasok] saat ini hanya berhenti pada fasilitas. Untuk menangani masalah ini, kami mulai mencari solusi yang terfokus pada suara pekerja untuk memperluas cakupan kami.”409 Colgate-Palmolive menyatakan bahwa audit mereka meliputi praktek ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan kesehatan serta keselamatan. Menurut perusahaan ini: "Audit ini menghasilkan sejumlah temuan dan semua temuan tersebut telah dibenahi oleh Wilmar”.410 Namun, Colgate-Palmolive tidak memberikan rincian mengenai metodologi yang digunakan untuk audit, mengenai temuan mereka, atau mengenai tindakan pembenahan yang diperlukandan dilaksanakan oleh Wilmar. Dimasukkannya salah satu kilang penyulingan Wilmar ke dalam program audit adalah suatu hal yang positif, namun bukan merupakan suatu uji tuntas hak asasi manusia yang cukup. Dalam laporannya, audit tersebut tidak melakukan verifikasi hingga pada tingkat perkebunan dan ruang lingkup audit itu sendiri dibatasi.

405. Dalam sebuah email per tanggal 10 November 2016, seorang perwakilan P&G mengatakan “Saya telah menerima email anda dengan dua lampirannya dan saya tidak punya data lebih lanjut untuk ditambahkan pada apa yang sudah saya bagikan kepada anda sebelumnya. Saya harap anda telah mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Wilmar untuk membahas data yang anda temukan.” 406. AFAMSA tidak membalas surat Amnesty International per tanggal 4 November 2016, yang mana temuannya dipresentasikan kepada perusahaan. 407. Sebagaimana dijelaskan pada Bab 8, Kellogg’s memiliki usaha bersama (joint venture) dengan Wilmar, disebut Yihai Kerry. Kellogg’s mengkonfirmasi usaha bersama itu menerima minyak sawit dari kilang penyulingan yang diidentifikasi Amnesty International 408. Surat email Kellogg’s, per tanggal 11 November 2016. 409. Surat Colgate-Palmolive kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016. Colgate-Palmolive mengatakan ia melakukan investigasi independen ketika persoalan spesifik muncul ke perhatiannya (seperti yang dijabarkan dalam surat Amnesty International). Walau ini suatu hal yang positif, ini merefleksikan pendekatan reaktif yang tidak memadai. Berdasarkan Prinsip Pemandu PBB, langkah proaktif diperlukan untuk mengidentifikasi dan mencegah risiko dan pelanggaran dalam praktik pembelian minyak sawitnya. 410. Surat Colgate-Palmolive kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016



Colgate-Palmolive juga mengatakan bahwa perusahaan itu mendukung upaya pelatihan bagi para pemilik pabrik yang memasok kilang penyulingan Wilmar yang telah mereka audit. Pelatihan tersebut terfokus pada "manajemen sosial dan lingkungan pada fasilitas mereka.”411 Namun, pelatihan ini bukanlah bagian dari analisis risiko tenaga kerja dan pelanggaran pada tingkat perkebunan. Colgate-Palmolive mengatakan bahwa penilaian Amnesty International atas proses uji tuntas mereka adalah "tidak akurat dan menyesatkan.”412 Namun, Colgate-Palmolive tidak bisa menunjukkan bahwa mereka telah mengidentifikasi pelanggaran berat pada para tenaga kerja pada perkebunan Wilmar berikut para perusahaan pemasok Wilmar yang terdokumentasikan dalam laporan ini. Reckitt Benckiser mengkonfirmasi bahwa mereka mengambil minyak kelapa sawit dari salah satu kilang penyulingan yang diidentifikasi oleh Amnesty International memiliki hubungan dengan perkebunan di mana pelanggaran tenaga kerja telah terjadi.413 Perusahaan ini menunjukkan bagaimana mereka mendukung atau bergantung pada Aggregator Refinery Transformation Plan (ART – Rencana Agregasi Transformasi Pengilangan), dijelaskan dalam Bab 6. Perusahaan ini menyatakan bahwa mereka telah berupaya, bersama Wilmar dan TFT, untuk melacak minyak kelapa sawit hingga sampai kembali ke pabrik untuk mengidentifikasi orang-orang yang memiliki prioritas tinggi (dikenal sebagai Proses Prioritas Pabrik). Ketika pendekatan ART mungkin berguna untuk meneliti para perusahaan pemasok, pendekatan ini sangat terbatas cakupannya. Kriteria yang digunakan pendekatan ART untuk memilih pabrik tidak didasarkan pada penilaian awal yang memadai mengenai risiko pelanggaran hak-hak pekerja. Oleh karena itu, penggunaan pendekatan ART saja tidak cukup untuk mengidentifikasi risiko tenaga kerja dan pelanggaran yang berhubungan dengan perkebunan kelapa sawit. Suatu tinjauan pada dokumen prioritas pabrik juga menunjukkan bahwa penilaian ART lebih berdasarkan pada lingkungan daripada pada kriteria tenaga kerja.414 Nestlé mengatakan pada Amnesty International bahwa mereka telah melakukan pemantauan pada Wilmar dengan

113

alasan hak asasi manusia sejak 2010. Meskipun ada klaim ini, namun Nestlé nampaknya tidak bisa mengidentifikasi pelanggaran tenaga kerja berat yang diteliti oleh Amnesty International di perkebunan milik Wilmar dan perkebunan para perusahaan pemasoknya. Nestlé mengatakan bahwa mereka telah menangguhkan sebagian perdagangan mereka dengan Wilmar sejak 2010 hingga 2012 dengan alasan tindakan Wilmar yang berhubungan dengan lingkungan.415 Dalam sebuah surat kepada Amnesty International, perusahaan ini mengatakan bahwa: "... asal muasal sejumlah minyak kelapa sawit yang disediakan [oleh Wilmar] tidak sejalan dengan RSG [Responsible Sourcing Guidelines – Pedoman Pengambilan Sumber Daya Secara Bertanggung Jawab]. Namun, setelah berdiskusi secara panjang lebar kami mendapat jaminan bahwa Wilmar akan mengubah praktiknya, sehingga hubungan komersial di antara kami akan diulangi.”416 Nestlé mengatakan bahwa antara tahun 2010 dan 2013 perusahaan ini "... juga mengumpulkan informasi tentang isu-isu hak asasi manusia selama periode ini."Sehubungan dengan Wilmar, perusahaan ini mengatakan bahwa "56,06% (25.587 ton) [minyak sawit] sedang dipantau melalui Responsible Sourcing Action Plan (Rencana Aksi Pengambilan Sumber Daya Secara Bertanggungjawab) kami”.417 Nestlé menyatakan: "Wilmar saat ini belum mematuhi semua persyaratan RSG Nestlé", Namun Wilmar "... telah membuat komitmen kebijakan dengan rencana ART yang terjadwal.”418 Seperti disebutkan di atas, lingkup rencana ART sangat terbatas. Ketika Nestlé menyatakan bahwa Wilmar adalah tidak mematuhi beberapa bagian kebijakan RSG, mereka tidak mengungkapkan apakah ketidakpatuhan Wilmar ini berhubungan dengan standar pengambilan minyak sawit. Menanggapi temuan Amnesty International, Nestlé menyatakan bahwa: "Kami percaya bahwa sistem uji tuntas kami, berdasarkan berbagai langkah yang disebutkan di atas (penilaian risiko, transparansi mata rantai pemasok, mengenai penilaian dasar dan rencana aksi dengan pemasok, yang didukung oleh penangguhan para pemasok

411. Surat Colgate-Palmolive kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. 412. Surat Colgate-Palmolive kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. 413. Surat Reckitt Benckiser kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. Reckitt Benckiser menyatakan minyak sawit yang bersumber dari PT Wilmar Nabati (Indonesia Gresik) digunakan dalam soap noodle (bahan baku sabun). Reckitt Benckiser menyatakan 8 pabrik pengolahan dipilih sebagai prioritas tertinggi untuk kilang penyulingan Wilmar Pasir Gudang Edible Oils (PGEO) berdasarkan penilaian kepatuhan detil “yang mengakar di lapangan”. 414. Surat Reckitt Benckiser kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. Perusahaan tersebut mengatakan ia melakukan “… pemetaan risiko rantai pasokan, bahwa pemasok soap noodle diidentifikasi sebagai berisiko tinggi dan bekerja dengan TFT dan pemasok kami, kami menargetkan rencana aksi diterapkan untuk mengatasi isu lingkungan hidup dan sosial spesifik dan di seantero industri ini, di Indonesia dan Malaysia.” 415. Surat Nestlé kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. 416. Surat Nestlé kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016. 417. Surat Nestlé kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. 418. Surat Nestlé kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016.



yang tidak bersedia untuk berubah) adalah salah satu uji tuntas yang kuat.”419 Namun, meskipun memberikan tanggapan terperinci, Nestlé gagal untuk menunjukkan bahwa mereka, melalui proses internal, telah mengidentifikasi risiko tenaga kerja atau pelanggaran terkait dengan pasokan minyak sawit Indonesia oleh Wilmar sebelum dihubungi oleh Amnesty International. Unilever adalah salah satu pembeli terbesar minyak kelapa sawit sekaligus pengguna akhir terbesar dari minyak kelapa sawit "secara fisik bersertifikat" (physically certified) dalam industri barang konsumsi.420 Dalam tanggapannya terhadap Amnesty International, Unilever menegaskan bahwa Wilmar adalah salah satu "pemasok kunci minyak kelapa sawit," dan bahwa Wilmar memasok mereka secara langsung dan tidak langsung. Unilever juga menegaskan

Unilever tidak memberikan penjelasan mengapa mereka memerlukan waktu yang begitu lama untuk melaksanakan proses identifikasi risiko yang signifikan pada masalah hakhak buruh dan untuk memeriksa para perusahaan pemasok mereka, terutama karena Unilever telah mengambil minyak sawit dari Wilmar selama lebih dari 10 tahun.423 Upaya mereka masih pada tahap uji coba dan potensi masa depan mereka untuk mengatasi masalah ini masih tidak pasti. Sebagai kesimpulan, Unilever sepakat bahwa industri ini "membutuhkan perubahan struktural dan berkelanjutan" dan mereka menyatakan bahwa: "Kami akan terus mendukung perubahan di industri ini demi mendapatkan visibilitas dan transparansi yang lebih jelas pada mata rantai pemasok kelapa sawit. Kami berkomitmen untuk perbaikan terus menerus dalam proses identifikasi dan pemulihan masalah sosial.”424

bahwa sebagian besar minyak sawit yang mereka terima berasal dari Indonesia.421 Unilever memiliki kebijakan yang sejalan dengan berbagai isu hak asasi manusia, termasuk diskriminasi gender, kerja paksa, dan penggunaan bahan kimia. Namun, berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Amnesty International, perusahaan ini telah gagal untuk mempraktikkan kebijakan mereka. Unilever mengatakan bahwa mereka mengembangkan peta jalan kepatuhan pemasok dengan Kebijakan Pengambilan

KETERLACAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TRANSPARANSI PRODUK Perusahaan-perusahaan yang membeli minyak sawit dari Wilmar menegaskan bahwa Wilmar memberi mereka informasi yang memungkinkan mereka untuk melacak asal muasal minyak sawit atau produk turunan terkait sawit (umumnya disebut sebagai "minyak sawit") hingga kembali sampai pada masing-masing kilang penyulingan dan kembali ke masing-masing pabrik yang memasok kilang-kilang tersebut.425

Minyak Kelapa Sawit dan memberikan beberapa rincian yang berkaitan dengan upaya verifikasi. Perusahaan ini menyampaikan bahwa: "... kami juga berusaha untuk melakukan verifikasi independen pada mata rantai pasokan minyak sawit kami, terutama pada pabrik berisiko tinggi di mana kami telah mengidentifikasi berbagai isu termasuk yang berkaitan dengan upah, jam kerja, lingkungan dan masalah kesehatan dan keselamatan. Kami telah mengembangkan sebuah program untuk memverifikasi risiko dan program ini telah diujicobakan ini melalui penilaian independen sebanyak tiga kali.”422

Seperti tercantum dalam Bab 8, Wilmar membuka data sumber minyak sawit bagi masyarakat (dikenal di industri sebagai Informasi Keterlacakan atau Ringkasan Keterlacakan'). Dari semua perusahaan pembeli Wilmar yang dinilai dalam laporan ini, hanya ada satu perusahaan, ADM, yang juga membuka informasi ini pada masyarakat. Amnesty International meminta perusahaan pembeli untuk mengungkapkan informasi Keterlacakan pada data perdagangan dan data pengiriman minyak sawit yang berasal dari Wilmar.

419. Surat Nestlé kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. Perusahaan ini lebih lanjut berkata “Faktanya, sementara kami terus meninjau risiko berdasarkan temuan kami sendiri dan informasi dari organisasi lain, kami sadar bahwa kami belum bisa mengungkap semua masalah, jadi kami menyambut baik pendapat dan temuan dari LSM dan organisasi masyarakat sipil dan akan selalu terus menginvestigasi setiap bukti dan bekerjasama untuk mencapai perubahan nyata di lapangan.” 420. Unilever, Transforming the palm oil industry, https://www.unilever.com/sustainable-living/the-sustainable-living-plan/reducing-environmental-impact/sustainable-sourcing/transforming-the-palm-oil-industry/ (diakses pada20 November 2016) 421. Surat Unilever kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016. 422. Surat Unilever kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016. 423. “Dalam deklarasi tahun 2006 kepada investor institusional, Wilmar mengumumkan pelanggan internasional utamanya termasuk Procter & Gamble, Cargill, Unilever, Nestlé dan China Grains & Oils Group Corporation.” Lihat Greenpeace, How Unilever palm oil supplies are burning up Borneo, hlm.15, tersedia pada http:// www.greenpeace.org/international/PageFiles/24549/how-unilever-palm-oil-supplier.pdf (diakses pada20 November 2016). 424. Surat Unilever kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. 425. Diskusi Amnesty International dengan P&G, 31 Oktober 2016; Surat Colgate-Palmolive kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016; Surat Kellogg’s kepada Amnesty International per tanggal 26 Oktober 2016; Surat Nestlé kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016; Surat Reckitt Benckiser kepada Amnesty International per tanggal, 26 Oktober 2016; and Surat Unilever kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016.



Nama lain dari Minyak Kelapa Sawit 1

2

3

4

5

Kimiawi yang mengandung Minyak Kelapa Sawit

PKO

14

Palm Kernel Oil (minyak laurat sawit)

15

PKO fraksinasi

16

Palm Kernel Stearin (PKs); Palm Kernel Olein (PKOo)

17

PHPKO

18

Minyak kelapa sawit yang terhidrogenasi sebagian

FP(K)O

19

Fraksinasi Minyak Kelapa Sawit

OPKO Minyak laurat sawit organik

Palmitate

Steareth -2 Steareth -20 Sodium Lauryl Sulphate Sodium lauryl sulfoacetate (kelapa dan/atau sawit)

Hydrated palm glycerides Sodium isostearoyl lactylaye (berasal dari asam stearic sayuran)

Cetyl palmitate and octyl palmitate 20

(nama-nama dengan akhiran palmitate biasanya berasal dari minyak kelapa sawit, tetapi dalam kasus Vitamin A Palmitate, sangat jarang sebuah perusahaan akan menggunakan minyak sayuran yang lain)

Vitamin A atau Asorbyl Palmitate (Catatan: Vitamin A Palmitate merupakan bahan baku sangat umum cereal sarapan pagi dan kami telah mengkonfirmasi 100% dari contoh yang telah kami investigasi berasal dari minyak kelapa sawit)

21

Minyak Sayuran

22

Lemak Sayuran

Palmate

24

Minyak Buah Sawit

Sodium Laureth Sulphate

25

Palmolein

(juga bisa berasal dari kelapa)

26

Asam Palmitic

Sodium Lauryl Sulphates

27

Palm Stearine

(juga bisa berasal dari minyak jarak)

28

Palmitoyl oxostearamide

Sodium dodecyl Sulphate

29

Palmitoyl tetrapeptide-3

(SDS atau NaDS)

30

Sodium Kernelate

11

Elaeis Guineensis

31

Sodium Palm Kernelate

12

Glyceryl Stearate

32

Octyl Palmitate

33

Alkohol Cetyl

13

Asam Stearic

34

Palmityl Alchohol

6

7 8

9

10

Seperti tercantum pada Bab 6, Reckitt Benckiser, Nestlé, Kellogg, dan Colgate-Palmolive, menegaskan bahwa mereka mengambil minyak sawit dari setidaknya satu kilang penyulingan yang dipasok oleh perkebunan yang di dalamnya telah ditemukan pelanggaran tenaga kerja yang berat oleh Amnesty International. Sebaliknya, P&G mengatakan bahwa mereka tidak bisa memberikan informasi tentang mata rantai pasokan minyak sawit mereka karena informasi ini sensitif secara komersial dan karena mereka patuh pada perjanjian

115

23

Sodium Dodecyl Sulphate (SDS atau NaDS)

kerahasiaan dengan Wilmar. P&G menegaskan bahwa Wilmar menyediakan informasi mengenai jumlah dan nama-nama kilang penyulingan dan pabrik dari mana yang menjadi asal muasal minyak sawit yang dibeli oleh P&G.426 However, P&G was unwilling to disclose this information publicly. Namun, P&G tidak mau mengungkapkan informasi ini pada masyarakat. Perusahaan ini menyatakan: "Kami memiliki perjanjian kerahasiaan dengan Wilmar, sehingga P&G tidak bisa berbagi informasi tersebut. ... Wilmar ingin merahasiakannya, mereka tidak ingin orang tahu ke mana tujuan minyak sawit mereka."

426. P&G mengatakan ia tidak mendapatkan informasi tentang volume yang bersumber dari tiap pabrik pengolahan; diskusi telepon Amnesty International, 31 Oktober 2016.



Namun dalam komunikasi lanjutan, Wilmar mengkonfirmasi Amnesty International bahwa mereka tidak mewajibkan para pembelinya untuk merahasiakan informasi tersebut: "Kami ingin memperjelas dan meyakinkan Anda bahwa Wilmar tidak membatasi pelanggan kami untuk tidak berbagi informasi Keterlacakan yang disediakan oleh Wilmar, yaitu nama-nama pabrik berikut koordinat GPS, dengan pihak lain. Kami tidak menganggap informasi Keterlacakan (dengan pengecualian pada volume) sebagai sesuatu yang sensitif secara komersial atau rahasia.”427 Elevance tidak menanggapi permintaan Amnesty International. Namun, seperti dijelaskan pada Bab 8, perusahaan patungan mereka dengan Wilmar, suatu perusahaan kilang biokimia, dipasok oleh kilang penyulingan Wilmar di Gresik yang menerima pasokan minyak sawit dari pabrik yang terkait dengan perkebunan yang diselidikioleh Amnesty International. AFAMSA tidak menanggapi permintaan Amnesty International untuk mengkonfirmasi sumber pasokan pada kilan penyulingan tersebut.428 Namun, seperti dibahas pada Bab 8, Otoritas Pelabuhan di Vigo, Spanyol, mengkonfirmasikan bahwa AFAMSA adalah pengimpor minyak sawit mentah dari Wilmar dari Dumai, pelabuhan yang paling dekat dengan kilang penyulingan Wilmar di Dumai.429 Unilever mengatakan kepada Amnesty International bahwa mereka mengambil minyak sawit Indonesia secara langsung dan tidak langsung dari Wilmar tapi tidak mengkonfirmasi dari kilang penyulingan mana minyak sawit mereka berasal. Amnesty International juga meminta para perusahaan pembeli Wilmar untuk memberikan daftar semua produk mereka yang mengandung minyak sawit yang berasal dari Wilmar.Kellogg’s menyampaikan bahwa minyak sawit berasal dari kilang penyulingan Wilmar yang teridentifikasi masuk ke dalam produk keripik Pringles yang dibuat dan didistribusikan di China oleh perusahaan patungan dengan Wilmar. Reckitt Benckiser menjelaskan bahwa produk turunan sawit (soap noodles) yang berasal dari salah satu kilang penyulingan Wilmar yang teridentifikasi digunakan untuk memproduksi sabun batangan, yang dijual secara

427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435.

global. Namun perusahaan itu tidak mengkonfirmasi nama merek sabun batangan yang menggunakan bahan produk turunan minyak kelapa sawit yang berasal dari Wilmar.430 Tidak ada perusahaan lain yang memberikan informasi mengenai produk mereka yang mengandung minyak sawit Wilmar. Amnesty International kemudian menampilkan daftar produk yang mengandung minyak kelapa sawit431 pada tiap-tiap perusahaan pembeli Wilmar dan meminta mereka untuk mengkonfirmasi produk mereka yang mana yang mengandung minyak sawit yang berasal dari Wilmar dan Indonesia. Unilever dan P&G memberikan jawaban, tetapi tidak menunjukkan koreksi apapun pada daftar produk yang dikirim pada mereka.432 Colgate-Palmolive menegaskan bahwa mereka bisa melacak kembali ke salah satu kilang penyulingan yang teridentifikasi oleh Amnesty International, tetapi tak ada satu pun dari produk yang ditampilkan oleh Amnesty International itu mengandung bahan turunan sawit dari kilang penyulingan Wilmar.433 Nestlé mengkonfirmasi bahwa produk yang ditampilkan pada mereka berbahan minyak sawit, tetapi tidak berasal dari Wilmar.434 Tetapi, Colgate-Palmolive dan Nestlé tidak menunjukkan apa saja produk mereka yang menggunakan minyak sawit yang berasal dari kilang penyulingan Wilmar tertentu. ADM memberikan tanggapan yang ambigu atas pertanyaan Amnesty International tentang produk-produk yang mengandung minyak sawit Wilmar dan berkata bahwa: "Coroli, Oilio [jenis-jenis minyak nabati] dan NovaLipid [jenis minyak rendah lemak dan mentega] adalah kategori produk yang luas. Terkadang produk-produk ini dapat mengandung minyak kelapa sawit, tapi terkadang tidak.”435 Elevance dan AFAMSA tidak menanggapi surat Amnesty International yang meminta mereka untuk mengkonfirmasi produk mereka yang mengandung minyak sawit yang berasal dari Wilmar.

Surat Wilmar International kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. Email Amnesty International kepada AFAMSA per tanggal 8 November 2016 dan email lanjutan per tanggal 20 November 2016. Amnesty International mempresentasikan informasi ini kepada AFAMSA namun tidak menerima tanggapan. Surat Reckitt Benckiser kepada Amnesty International per tanggal 26 Oktober 2016 dan 11 November 2016. Email Reckitt Benckiser kepada Amnesty International per tanggal 14 November 2016. Amnesty International menyusun daftar ini dari informasi yang tersedia secara umum di website perusahaan, brand, dan produk mereka dan dari informasi bahan yang dijabarkan di laman supermarket. Surat Unilever kepada Amnesty International per tanggal 11 November 2016; email P&G kepada Amnesty International per tanggal 10 November 2016. Surat Colgate-Palmolive kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. Surat Nestlé kepada Amnesty International, per tanggal 11 November 2016. Surat ADM kepada Amnesty International, per tanggal 15 November 2016.



Selain para perusahaan pembeli Wilmar yang disebutkan di atas, Amnesty International juga meminta Mondelēz International untuk mengkonfirmasi informasi yang berhubungan dengan asal muasal minyak sawit mereka. Perusahaan ini memberikan informasi tentang keterlibatan luas mereka dengan perusahaan pemasok serta rencana aksi kelapa sawit mereka. Mondelēz International menyatakan bahwa 90% dari minyak sawit mereka dapat dilacak hingga sampai ke parbrik namun mereka menolak untuk mengkonfirmasi bahwa minyak sawit mereka berasal dari kelapa sawit Indonesia dari Wilmar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal berbeda dengan informasi yang terbuka bagi masyarakat yang menunjukkan bahwa perusahaan Mondelēz International membeli minyak sawit dari Wilmar pada tahun 2013.436 Sehubungan dengan data keterlacakan dan informasi produk terkait, Amnesty International tidak menerima pendapat bahwa informasi ini sensitif secara komersial. Wilmar telah mengkonfirmasi bahwa mereka tidak menganggap data keterlacakan sebagai suatu hal yang sensitif dan mereka sudah menempatkan informasi ini dalam ranah publik.437 Seperti disebutkan di atas, ADM juga membuat data keterlacakan ini bisa diakes oleh masyarakat yang menunjukkan bahwa sebagai pembeli, ADM tidak menganggap informasi data keterlacakan ini sebagai suatu hal yang sensitif secara komersial. Adalah suatu kepentingan publik untuk menjaga informasi tentang asal muasal minyak sawit, dari kilang penyulingan ke pabrik (atau hingga perkebunan jika mungkin), agar tidak buram - terutama karena kelapa sawit sedang dipasarkan oleh sebagian besar Perusahaan Pembeli baik di situs internet mereka atau di kemasan produk sebagai minyak sawit bersertifikat atau minyak sawit berkelanjutan. Tanpa mengungkapkan informasi publik ini, para Perusahaan Pembeli, selain ADM, tidak bertindak sesuai dengan kepentingan umum dan kepentingan etis konsumen. Para Perusahaan Pembeli ini mengklaim kepada masyarakat bahwa produk mereka menggunakan minyak sawit bersertifikat atau minyak sawit berkelanjutan, tetapi penolakan mereka untuk membuka informasi Keterlacakan minyak sawit mereka ke domain publik membuat tidak ada satu pun pihak yang dapat memverifikasi klaim para perusahaan ini. Kurangnya transparansi ini menghalangi kemampuan kelompok konsumen, lingkungan dan hak asasi manusia untuk memeriksa apakah suatu produk

117

dibuat dengan menggunakan minyak sawit “berkelanjutan”. Kurangnya transparansi ini akan menghalangi kesempatan konsumen untuk mencari verifikasi tentang produk yang mereka beli, serta mengurangi kesempatan konsumen untuk bisa menentukan pilihan berdasar informasi. Kurangnya kemauan perusahaan-perusahaan yang membeli minyak sawit dari Wilmar untuk mengungkapkan informasi Keterlacakan ini tidak konsisten dengan klaim bahwa mereka telah menggunakan "minyak sawit berkelanjutan" dalam produk-produk mereka. Kesimpulan logis adalah jika perusahaan-perusahaan ini tidak bersedia mengungkapkan informasi Keterlacakan minyak sawit mereka pada masyarakat, maka para perusahaan ini tengah berusaha untuk melindungi diri mereka dari pengawasan publik. Kecuali perusahaan-perusahaan yang membeli dan menggunakan minyak sawit bersedia untuk mengungkap, informasi yang tersedia mengenai mata rantai pasokan minyak sawit adalah terbatas. Saat ini, tidak ada peraturan yang mengharuskan perusahaan untuk membuka informasi Keterlacakan minyak sawit mereka pada masyarakat, sebagaimana juga RSPO. Tanpa ada perusahaan, seperti yang diungkap oleh beberapa perusahaan pembeli dalam laporan ini, yang secara sukarela mengungkap informasi Keterlacakan, maka perdagangan minyak sawit bersertifikat RSPO tetaplah tidak jelas. Sangat penting bagi perusahaanperusahaan produk sawit ini untuk mengungkapkan informasi pada dua tingkatan: 1) nama-nama kilang penyulingan atau pabrik, dan 2) produk mereka yang mengandung minyak kelapa sawit yang berasal dari sumber-sumber ini.

Truk-truk menurunkan buah-buah kelapa sawit di sebuah pabrik. © Amnesty International

436. Lihat: Greenpeace, Licence to Kill: How deforestation for palm oil is driving Sumatran tigers towards extinction, Greenpeace, Oktober 2013, hlm. 26. Kraft teridentifikasi sebagai pembeli bagi Qinhuangdao Goldensea Specialty Oils & Fats Industries Co., Ltd, sebuah usaha bersama (joint venture) antara Wilmar Yihai China Holdings Pte. Ltd dan Hebei Port Group Co.,Ltd. In 2011, Kraft Foods Inc. terpisah menjadi dua perusahaan, perusahaan makanan ringan dan perusahaan bahan makanan. Perusahaan makanan ringan menjadi Mondelez International Inc., Lihat Golden Sea Industries, Company Profile, tersedia pada http://www.golden-sea.cn/yihai/en/main.html (diakses pada19 November 2016). 437. Wilmer International, Sustainability Dashboard tersedia pada http://www.wilmar-international.com/sustainability/ (diakses pada 9 Oktober 2016).



KEGAGALAN PERUSAHAAN PEMBELI UNTUK TERLIBAT SECARA EFEKTIF DENGAN WILMAR DALAM HAL RISIKO DAN PELANGGARAN

saat ini bekerja sama dengan Wilmar untuk memperbaiki praktik-praktik kerja tertentu. Selain itu, Nestlé juga mengatakan bahwa di masa lalu mereka telah menangguhkan sebagian perdagangan dengan Wilmar dan menyokong Wilmar untuk memperbaiki praktik kerja mereka. Sebagai pemegang saham utama (23%) di Wilmar, ADM

Ada beberapa faktor yang memfasilitasi kemampuan

memiliki pengaruh kuat. Namun, sejauh pengetahuan

perusahaan pembeli Wilmar untuk terlibat dan

Amnesty International, ADM belum menggunakan

mempengaruhi Wilmar dalam isu pelanggaran tenaga

pengaruhnya untuk memperbaiki praktik kerja Wilmar, baik

kerja, dengan maksud untuk menjamin pelanggaran di perkebunan milik Wilmar sendiri atau perkebunan milik para pemasoknya, bisa teridentifikasi dan segera diperbaiki. Semua perusahaan pembeli itu adalah mitra dagang konsisten Wilmar, beberapa di antaranya telah membeli dalam jumlah besar dari Wilmar.438 Banyak telah berdagang dengan Wilmar selama bertahun-tahun, dan beberapa perusahaan telah menjalin perdagangan dengan Wilmar selama satu dekade.439 Lebih penting lagi, semua perusahaan pembeli Wilmar, kecuali AFAMSA, adalah juga anggota RSPO dan beberapa di antaranya telah menjadi anggota selama bertahun-tahun. Banyak perusahaan secara terbuka menyatakan bahwa mereka telah disebut "bersertifikat minyak sawit berkelanjutan" atau "menggunakan minyak sawit berkelanjutan”.440 Banyak perusahaan pembeli yang juga menggunakan konsultan atau LSM yang sama, seperti halnya Wilmar, sebagai sumber daya untuk mengatasi

di perkebunan Wilmar sendiri maupun di perkebunan yang dioperasikan oleh perusahaan pemasoknya. Selain pengaruh individu perusahaan yang seperti dimiliki oleh Unilever, Nestlé, dan ADM, sebagian besar perusahaan pembeli Wilmar (kecuali AFAMSA) yang diselidiki oleh Amnesty International adalah anggota RSPO, seperti halnya Wilmar. Sebagaimana disebutkan di atas, banyak perusahaan menggunakan jasa konsultan atau LSM yang sama, seperti halnya Wilmar, untuk memberikan layanan perbaikan pada praktik sosial dan lingkungan. Terlihat jelas adanya jaringan yang kuat di sekitar pasar mata rantai pasokan minyak sawit itu sendiri, yang memungkinkan perusahaan pembeli untuk terlibat dengan Wilmar pada isu-isu hak asasi manusia dengan cara yang terstruktur.

risiko yang berkaitan dengan perdagangan minyak sawit.

Implikasi dari semua faktor ini adalah bahwa perusahaan

Perusahaan pembeli Wilmar telah bersedia untuk terlibat

mereka memiliki jalan untuk terlibat dengan Wilmar

dengan Wilmar untuk menangani isu-isu sosial dan

dengan cara-cara yang koheren dan terkoordinasi. Namun,

lingkungan di masa lalu. Misalnya, Unilever mengatakan

meskipun memiliki pengaruh yang signifikan, tidak ada

kepada Amnesty International bahwa: "Pada 2013, Unilever

satu pun perusahaan pembeli menunjukkan bahwa mereka

memainkan peran penting untuk membujuk Wilmar agar

telah menggunakan pengaruh mereka untuk mengatasi

merilis kebijakan minyak sawit berkelanjutan dan berkomitmen

risiko atau dampak buruk pada hak asasi manusia terkait

pada prinsip-prinsip tanpa deforestasi dan tanpa eksploitasi

dengan hubungan dagang mereka dengan Wilmar. Dengan

manusia dan masyarakat.”

demikian, masing-masing perusahaan pembeli telah

441

Pembeli memiliki pengaruh signifikan pada Wilmar dan

memberikan kontribusi atas pelanggaran pada tenaga kerja Nestlé, yang telah menjalin perdagangan dengan Wilmar

di perkebunan Wilmar dan perkebunan para perusahaan

selama lebih dari 10 tahun, mengatakan bahwa mereka

pemasok Wilmar.

438. Unilever mengkonfirmasi pada Amnesty International bahwa Wilmar adalah salah satu pemasok minyak sawit kuncinya. Reckitt Beckiser menyatakan Wilmar adalah satu dari lima besar pemasok minyak sawitnya. 439. Nestlé mengindikasi ia telah berdagang dengan Wilmar selama lebih dari sepuluh tahun; Colgate-Palmolive lebih dari lima tahun. Kellogg’s sejak 2014. “Dalam deklarasi tahun 2006 kepada investor institutional, Wilmar mengumumkan pelanggan internasional kuncinya termasuk Procter & Gamble, Cargill, Unilever, Nestlé dan China Grains & Oils Group Corporation.” lihat Greenpeace, How Unilever palm oil supplies are burning up Borneo, hlm.15, tersedia pada http://www.greenpeace.org/international/PageFiles/24549/how-unilever-palm-oil-supplier.pdf (diakses terakhir pada 20 November 2016). 440. Semua perusahaan kecuali AFAMSA. Nestlé menyatakan ia tidak mempromosikan minyak sawit dalam produknya sebagai patuh RSPO, walaupun informasi ini dipromosikan dalam website-nya. Reckitt Benckiser menyatakan pada website-nya “100% sawit yang dibeli tercakupi oleh sertifikat Sawit Hijau (Green Palm certificates)”, tersedia pada http://www.rb.com/responsibility/sourcing/ (diakses pada20 November 2016). 441. Surat Unilever kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016.



Kesimpulannya, sebagian besar perusahaan Pembeli yang

perusahaan pemasoknya. Para perusahaan Pembeli Wilmar

dibahas dalam bab ini mengambil minyak sawit mereka dari

terus-menerus menggunakan RSPO sebagai perisai

kilang penyulingan yang terkait secara langsung dengan

pembenaran dan beberapa perusahaan tetap melakukannya

perkebunan-perkebunan di mana Amnesty International

meski mereka mengakui keterbatasan RSPO.442

119

menemukan pelanggaran tenaga kerja yang berat. P&G dan Unilever menegaskan bahwa mereka membeli minyak

Semua perusahaan Pembeli Wilmar gagal melakukan uji

sawit Indonesia dari Wilmar, sehingga sangat mungkin

tuntas hak asasi manusia secara memadai dalam kaitannya

bahwa mereka mengambil minyak sawit mereka dari kilang

dengan minyak sawit Indonesia yang berasal dari Wilmar.

penyulingan yang terkait langsung dengan perkebunan-

Tak satu pun dari mereeka yang mengidentifikasi adanya

perkebunan tersebut. Kesimpulan ini didukung oleh fakta

pelanggaran tenaga kerja parah yang didokumentasikan

bahwa 12 dari 15 kilang penyulingan Wilmar di Indonesia

dalam laporan ini sebelum mereka dihubungi oleh Amnesty

dipasok langsung atau tidak langsung oleh pabrik yang

International. Jika saja para perusahaan Pembeli ini telah

dipasok oleh perkebunan-perkebunan di mana Amnesty

mengetahui risiko-risiko tersebut, maka kegagalan mereka

International menemukan adanya pelanggaran serius pada

untuk mengambil tindakan yang efektif untuk mengatasi

hak-hak pekerja.

risiko-risiko tersebut tidak bisa dijelaskan.

Sebagian besar perusahaan Pembeli (kecuali AFAMSA)

Tidak saja para perusahaan pembeli Wilmar ini gagal

memiliki jaringan yang kuat dengan Wilmar, dan beberapa

memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati

dari mereka adalah pelanggan lama minyak kelapa sawit

hak asasi manusia, namun mereka juga memberikan

Wilmar. Tak ada satu pun perusahaan-perusahaan pembeli

kontribusi dan mengambil keuntungan dari pelanggaran

ini dapat mengklaim bahwa mereka tidak telah menyadari

tenaga kerja yang parah dalam mata rantai pemasok

adanya risiko eksploitasi tenaga kerja. Risiko ini telah

kelapa sawit. Harus ada langkah yang segera diambil untuk

dilaporkan secara terbuka. Wilmar sendiri melaporkan

memulihkan kerugian yang diderita para pekerja yang

ketidakpatuhannya pada kebijakan 'Tanpa Eksploitasi'

mana pelanggaran atas mereka telah didokumentasikan

miliknya sendiri dalam kasus penggunaan paraquat oleh

dalam laporan ini.

442. Surat Colgate-Palmolive kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016; Surat Kellogg’s kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016; dan Surat Unilever kepada Amnesty International, per tanggal 26 Oktober 2016. Colgate-Palmolive, Kellogg’s dan Unilever menyatakan dalam surat mereka bahwa mereka dipasok dengan minyak sawit bersertifikasi RSPO, sembari mengakui keterbatasan RSPO.



setidaknya, dicampur dengan minyak kelapa yang diproduksi

10. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

di perkebunan yang ada pelanggaran berat ketenagakerjaan. Semua gagal melakukan uji tuntas HAM secara memadai terkait minyak kelapa sawit yang bersumber dari Wilmar. Tidak ada yang mengidentifikasi pelanggaran berat ketenagakerjaan yang terdokumentasi dalam laporan ini, sebelum dihubungi oleh Amnesty International. Mengetahui

Wilmar, beserta anak-anak perusahaannya PT Perkebunan

mereka telah sadar akan risikonya, kegagalan mereka

Milano dan PT Daya Labuhan Indah, serta para pemasoknya,

mengambil tindakan untuk mengatasi risiko ini tidak bisa

PT Abdi Budi Mulia, PT Sarana Prima Multi Niaga, dan

dijelaskan. Semua perusahaan ini meraup keuntungan, dan

PT Hamparan Masawit Bangun Persada telah melanggar

berkontribusi kepada, pelanggaran berat ketenagakerjaan

hak-hak pekerja atas kondisi kerja, kesehatan dan jaminan

dalam jaringan rantai pasokan minyak kelapa sawit mereka.

sosial yang adil dan menguntungkan. Amnesty International menemukan kasus-kasus kerja paksa dan keterlibatan

Indonesia memiliki kerangka hukum yang pada umumnya

anak dalam bentuk-bentuk terburuk pekerjaan bagi anak

kuat tentang hak-hak pekerja, namun pemerintah perlu

dalam operasi anak perusahaan dan pemasok Wilmar. PT

mengatasi secara darurat celah yang dalam di perlindungan

Perkebunan Milano, PT Daya Labuhan Indah, PT Abdi

sekitar kerja paksa, pekerja lepas, dan isu lain yang

Budi Mulia, dan PT Hamparan Masawit Bangun Persada

teridentifikasi dalam laporan ini. Pemerintah gagal memonitor

mendiskriminasi perempuan berdasarkan jenis kelamin

dan menegakkan hukum ketenagakerjaan secara memadai

melalui pola praktik perekrutan pekerja. PT Abdi Budi

dalam rangka mencegah dan memberikan pemulihan

Mulia telah mengganggu hak pekerja untuk bergabung

atas pelanggaran. Hal ini melanggar kewajibannya untuk

dengan serikat pekerja pilihannya. Semua perusahaan ini

melindungi rakyat dari pelanggaran atas hak-hak mereka.

diduga telah melanggar hukum Indonesia dan berpotensial

Indonesia harus meningkatkan jumlah dan kapasitas

melakukan tindak pidana.

pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi pelanggaran.

Wilmar tidak memiliki proses uji tuntas yang memadai

Wilmar adalah pelaku niaga terbesar minyak kelapa sawit

untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi dan

dan memasoknya ke perusahaan-perusahaan di seluruh

mempertanggungjawabkan bagaimana ia mengatasi

dunia. Laporan ini mengangkat kegagalan pemerintah

dampak buruk hak asasi manusia terkait operasi bisnisnya.

menerapkan hukum yang mensyaratkan perusahaan

Sebagai pelaku niaga minyak kelapa sawit terbesar secara

mengambil langkah uji tuntas wajib pada operasi global

global, Wilmar berada dalam posisi unik untuk menggunakan

mereka, termasuk terkait jaringan rantai pasokan, dan

daya tawar, pengaruh dan kontrolnya, terutama karena ia

hubungan dagang mereka.

adalah pembeli langsung. Kurang memadainya uji tuntas Wilmar berkontribusi pada dampak buruk HAM yang dialami

Industri minyak kelapa sawit telah berada dalam

oleh pekerja yang dipekerjakan oleh pemasoknya.

pengawasan ketat, menjadi target berbagai kampanye konsumen dan menjadi fokus banyak inisiatif sukarela.

ADM membeli minyak kelapa sawit yang secara langsung

Perusahaan-perusahaan telah berkomitmen secara terbuka

terkait dengan pelanggaran berat ketenagakerjaan yang

mereka akan mengakhiri eksploitasi dan memastikan

terdokumentasi dalam laporan ini. AFAMSA, Colgate-

produk konsumen berisikan minyak kelapa sawit yang

Palmolive, Elevance, Kellogg’s, Nestlé, Reckitt Benckiser

telah diproduksi secara berkelanjutan. Investigasi Amnesty

mengambil minyak kelapa sawit dari penyulingan yang

International menekankan bahwa terlepas semua perhatian

mana minyak sawitnya dipasok secara langsung, atau

dan janji-janji, pekerja di perkebunan di Indonesia terus

setidaknya, telah dicampur dengan minyak kelapa sawit

menderita pelanggaran serius hak-hak ketenagakerjaannya.

yang diproduksi di perkebunan yang ada pelanggaran berat

Sudah saatnya semua perusahaan yang terlibat untuk

ketenagakerjaan. Sangat besar kemungkinannya Unilever

bertindak melebihi kata-kata di atas kertas untuk membuat

dan P&G mengambil minyak kelapa sawit dari penyulingan

perubahan yang praktis dan efektif dalam praktik

yang kelapa sawitnya dipasok secara langsung, atau

ketenagakerjaan untuk mengakhiri pelanggaran-pelanggaran



ini. Pemerintah Indonesia harus membuat perusahaanperusahaan mempertanggungjawabkan kegagalan mereka menghormati hak asasi manusia dan menyediakan pemulihan yang efektif kepada korban. Mengatasi pelanggaran ketenagakerjaan serius dan sistematik di perkebunan membutuhkan komitmen besar oleh Wilmar, pemasoknya, dan para perusahaan yang membeli dari Wilmar. Praktik ketenagakerjaan seperti

121

REKOMENDASI UNTUK WILMAR, PT ABDI BUDI MULIA, TSH RESOURCES (PERUSAHAAN INDUK PT SARANA PRIMA MULTI NIAGA) DAN BEST GROUP (PT HAMPARAN MASAWIT BANGUN PERSADA)

penggunaan upah borongan, target, hukuman, sistem kerja lepas, penggunaan bahan kimia berbahaya yang menciptakan

•

Secepatnya menghentikan pelanggaran hak-hak

risiko bagi keselamatan pekerja, harus dihapus dan

ketenagakerjaan dan secepatnya memodifikasi kebijakan

dimodifikasi secara substansial dalam rangka mengakhiri

dan praktik ketenagakerjaan di perkebunan agar

pelanggaran HAM yang teridentifikasi dalam laporan ini.

selaras dengan hukum atau undang-undang

Perubahan tersebut harus diiringi oleh pengawasan dan

ketenagakerjaan Indonesia dan standar hak asasi

investigasi yang didesain untuk mendeteksi pelanggaran

manusia dan ketenagakerjaan internasional.

ketenagakerjaan. Pendekatan berbasiskan kepatuhan yang

•

Memastikan semua pekerja menerima upah yang layak

terkait sertifikasi RSPO tidak memadai untuk menghormati

yang memadai bagi kehidupan yang layak bagi pekerja

hak asasi manusia para pekerja. Pendekatan kepatuhan telah

dan keluarga mereka. Menjamin pekerja dibayar,

berulangkali menunjukkan kelemahan dan kegagalannya

setidaknya, dengan upah minimum harian bagi setiap

mengidentifikasi pelanggaran yang nyata. Perusahaan yang

hari mereka bekerja bahkan jika terjadi faktor-faktor di

ingin mengakhiri pelanggaran harus mengubah secara

luar kontrol mereka seperti hujan atau peralatan rusak

mendasar pola pikir dan praktik mereka.

yang mengganggu kerja mereka. •

mereka tidak menghasilkan pelanggaran, eksploitasi

Pemerintah harus mengakui bahwa mereka harus mengatasi

atau membuat kesehatan dan keselamatan orang

dampak HAM dan lingkungan hidup atas produk yang

terpapar risiko. Pada tingkat minimum, pemberian

dijual dan diperdagangkan di wilayah yurisdiksi mereka.

target dan upah borongan tidak boleh membuat orang

Konsumen semakin ingin mendapatkan informasi yang

dibayar di bawah upah minimum, bekerja dengan

lebih agar bisa membuat keputusan yang terinformasi.

jam kerja yang panjang tanpa upah lembur atau

Baik perusahaan yang memproduksi barang konsumen

mengandalkan bantuan dari istri atau anak untuk

yang berisikan minyak kelapa sawit dan turunannya serta pemerintah di negara-negara produk tersebut dijual, harus memastikan para konsumen bisa membeli barang berlabel

menyelesaikan pekerjaan mereka. •

embur, yang harus dibayar selaras dengan perundangan

diminta mengandalkan skema sukarela yang tidak bisa transparan dan pemerintah harus bertindak mendahului

Bonus yang dikaitkan dengan target harus hanya menjadi tambahan dan tidak menggantikan upah

“berkelanjutan” dengan penuh keyakinan. Kini konsumen memberi keyakinan penuh. Perusahaan harus jauh lebih

Merevisi target dan upah borongan untuk memastikan

nasional. •

Secepatnya mengakhiri praktik kerja paksa dan memastikan ancaman hukuman, termasuk yang

kepentingan konsumen dengan mensyaratkan transparansi.

terkait dengan target kerja, seperti pemecatan, kehilangan hak, dan pembayaran di bawah upah

Pemerintah harus bertindak agar memungkinkan dan

minimum tidak digunakan untuk memaksakan kerja

memastikan perusahaan beroperasi secara etis di seluruh

secara tidak sukarela dari pekerja. Setiap hukuman

operasi global mereka. Ketika ada risiko pelanggaran

yang terkait dengan pekerjaan harus terbatas kepada

serius, tidak cukup mengasumsikan negara penjamu akan

kebutuhan untuk menciptakan tempat kerja yang adil

mengatasi masalah tersebut. Tidak boleh ada pemerintah

dan aman dan tidak boleh untuk mencederai martabat

yang ingin atau membolehkan perusahaan yang bermarkas di negara mereka mengambil keuntungan dari atau berkontribusi atas pelanggaran.

atau keselamatan pekerja. •

Memberikan kontrak kerja tetap untuk semua pekerja harian lepas yang telah bekerja berdasarkan perjanjian



kerja harian lepas lebih dari tiga tahun. Membuat

•

terinformasi pekerja, untuk mengidentifikasi dan

pekerja yang telah bekerja sebagai pekerja harian

mengatasi semua dampak negatif kesehatan yang

lepas selama lebih dari tiga tahun dan membuat

mungkin terjadi kepada pekerja karena terpapar bahan-bahan kimia berbahaya.

mereka tercakup dalam skema asuransi kesehatan dan jaminan sosial. •

•

Hentikan pekerja anak dengan mengatasi faktor penyebab terjadinya keterlibatan anak dalam pekerjaan

tidak diterapkan secara tidak proporsional kepada

dengan menyediakan upah layak dan merevisi target

pekerja perempuan atau unit yang mayoritas pekerjanya adalah perempuan. Memastikan tidak ada diskriminasi langsung atau tidak

dan hukuman. •

perkebunan. Menyediakan kompensasi atas semua

harus secara proaktif meninjau operasi mereka untuk

pelanggaran, rehabilitasi efek negatif kesehatan dan

mengidentifikasi dan mengatasi diskriminasi terhadap

cedera yang dialami oleh orang dewasa dan anak-anak,

perempuan, dan mengambil tindakan yang menentukan

dan mendukung reintegrasi anak dengan sistem

untuk mengatasi diskriminasi tersebut tanpa melanggar secara rutin dan mempublikasikan apa yang telah

pendidikan bila diperlukan. •

dan memastikan tidak ada intimidasi atau ancaman

Memastikan semua penyemprot dipekerjakan dengan

kepada pekerja karena keanggotaan atau partisipasi

kontrak tetap dan diberikan asuransi kesehatan. Tidak boleh ada penerapan target atau upah borongan bagi

Menghormati hak-hak pekerja untuk membentuk dan bergabung dengan serikat pekerja pilihan mereka

mereka lakukan. •

Mengatasi cedera yang dialami oleh pekerja dan anak mereka yang terlibat di pekerjaan berbahaya di

langsung kepada pekerja perempuan. Perusahaan

hak orang lain. Mereka harus melakukan pemeriksaan

Menjamin tidak ada tindakan hukuman diambil terhadap orangtua yang dibantu bekerja anak mereka.

Menetapkan kriteria yang jelas bagi penerapan perjanjian kerja harian lepas dan memastikan pengaturan tersebut

•

Melakukan pengawasan kesehatan, dengan kesepakatan

pengaturan retroaktif untuk pembayaran manfaat bagi

mereka di aktivitas serikat pekerja. •

Menjamin tidak ada tindakan penghukuman diambil

penyemprot karena ini membahayakan kemampuan

terhadap pekerja yang berbagi informasi dengan

mereka dalam menggunakan peralatan keselamatan

Amnesty International.

secara memadai, mengambil istirahat yang diperlukan, dan pada akhirnya mengakibatkan pemaparan lebih lanjut terhadap bahan kimia berbahaya. •

Secara bertahap menghapus penggunaan pestisida yang sangat berbahaya karena risikonya terhadap kesehatan pekerja. Sebagai jembatan, hanya menggunakan mereka dalam kondisi luar biasa seperti

TAMBAHAN REKOMENDASI UNTUK WILMAR TERKAIT JARINGAN RANTAI PASOKANNYA •

memadai untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi,

ketika perusahaan bisa membuktikan bahwa tidak

•

dan mempertanggungjawabkan bagaimana Grup Wilmar

mungkin menggunakan alternatif yang lebih aman,

mengatasi dampak buruk hak asasi manusia yang

telah melakukan penilaian dan dan menerapkan

potensial maupun nyata dalam praktik mendapatkan

tambahan tindakan untuk mengatasi risiko kepada

minyak kelapa sawitnya secara global. Menunjukkan

kesehatan pekerja.

bahwa perusahaan telah mengidentifikasi area yang

Menyediakan semua pekerja dengan perlengkapan

mana risiko dampak buruk sangat signifikan, dalam

perlindungan diri yang memadai untuk pekerjaan yang

jaringan rantai minyak kelapa sawit dan hubungan

mereka lakukan, termasuk perlengkapan pengganti

dagangnya, dan menerapkan langkah konkrit untuk

bila diperlukan. •

Menerapkan proses uji tuntas (due diligence) yang

Menyediakan pekerja informasi tentang semua risiko

memitigasi risiko tersebut dan mencegah pelanggaran. •

Secepatnya berinteraksi dengan PT Abdi Budi Mulia,

kesehatan potensial di tempat kerja secara jelas dan

TSH Resources, dan BEST Group untuk meminta mereka

komprehensif, terutama yang terkait dengan bahan

mematuhi rekomendasi di atas serta menyediakan

kimia yang mereka tangani atau semprotkan. Memastikan pekerja diberikan pilihan untuk menolak

bantuan yang diperlukan kepada mereka. •

Memulihkan, bekerja sama dengan PT Abdi Budi

menyemprot bahan kimia tertentu jika mereka

Mulia, TSH Resources, dan BEST Group, cedera yang

menganggapnya terlalu bahaya bagi kesehatan mereka

dialami pekerja, dan juga anak-anak yang terlibat

dan tidak menghukumnya bila menolak.

dalam kerja berbahaya di perkebunan mereka.



123

yang mana minyak sawit atau turunan produk sawit REKOMENDASI KEPADA PEMBELI bersumber. Jika belum diketahui, maka perusahaan harus mengambil langkah secepatnya untuk melacak WILMAR (AFAMSA, ADM, COLGATEdari mana minyak sawit yang digunakan di produk PALMOLIVE, ELEVANCE, KELLOGG’S, perusahaan itu berasal. NESTLÉ, PROCTER & GAMBLE, MONDELEZ INTERNATIONAL, RECKITT REKOMENDASI UNTUK PIHAK BENCKISER DAN UNILEVER) BERWENANG INDONESIA •

Menerapkan proses uji tuntas yang memadai untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana perusahaan mengatasi dampak buruk hak asasi manusia dalam

praktik mendapatkan sumber minyak kelapa sawitnya secara global. Ini termasuk mengambil pendekatan

KEPADA PARLEMEN •

Mengubah kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Ketenagakerjaan untuk

investigatif dalam mengidentifikasi risiko dan

memperkenalan pelanggaran kerja paksa. Memastikan

pelanggaran ketenagakerjaan, termasuk membentuk

hukuman sepadan yang diberikan oleh undang-undang

infromasi dasar tentang praktik ketenagakerjaan para

serta ditegakkan secara ketat.

pemasoknya. Perusahaan harus mengidentifikasi area yang mana risiko dampak buruk paling signifikan dalam jaringan rantai pasokannya dan menerapkan langkah kongkrit untuk memitigasi risiko tersebut dan mencegah pelanggaran. Mereka bisa memulai dengan memprioritaskan risiko dan pelanggaran ketenagakerjaan

KEPADA PRESIDEN •

78/2015 untuk mempertahankan partisipasi pekerja

yang teridentifikasi dalam laporan ini dan menggunakan

dan asosiasi pengusaha dalam mekanisme menentukan

data keterlacakan yang sudah tersedia. •

Secara individual atau kolektif, menggunakan pengaruh mereka sebagai pembeli besar, dan di beberapa

upah minimum. •

upah minimum cukup untuk memastikan kehidupan

berinteraksi dengan Wilmar untuk memintanya

yang layak bagi pekerja dan keluarga mereka dan tidak

memenuhi rekomendasi di atas.

membahayakan kemampuan mereka menikmati hak-hak

Memulihkan, bekerja sama dengan Wilmar, cedera yang dialami pekerja dan anak-anak yang terlibat kerja berbahaya di perebunan Grup Wilmar atau pemasoknya

lainnya. •

Bekerja dengan parlemen untuk memastikan Indonesia menjadi negara pihak bagi konvensi ILO untuk Mekanisme

di Indonesia. •

Mengimplementasikan rekomendasi komite PBB untuk Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan memastikan tingkat

kasus, sebagai partner bisnis, untuk secepatnya

•

Mengubah atau mencabut Peraturan Pemerintah No.

Penentuan Upah Minimum, 1986 (No. 26), dan

Membuka kepada publik nama-nama penyulingan

Konvensi Penentuan Upah Minimum, 1970 (No. 131),

Wilmar, pabrik milik Wilmar atau pemasoknya, dan

serta Protokol Opsional tentang Konvensi Internasional

ketika diketahui, perkebunan, yang mana perusahaan

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

mendapatkan sumber minyak kelapa sawit atau produk turunan sawit lainnya. Mempublikasikan produk hasil akhir yang dimanufaktur menggunakan minyak sawit atau turunan produk sawit ini. •

KEPADA KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN

Jika perusahaan mengklaim menggunakan minyak sawit yang ‘berkelanjutan’ atau ‘bersertifikat berkelanjutan’,

•

IMenginvestigasi semua potensi pelanggaran pidana

dalam material publik apapun, ia harus membuka di

dan pelanggaran hukum Indonesia lainnya yang

website-nya daftar produk yang dibuat dengan minyak

tercantum di laporan ini. Berdasarkan hasil investigasi,

sawit atau produk sawit turunannya. Mereka juga

mengambil semua langkah penegakkan hukum yang

harus mengumumkan dari negeri dan perusahaan

diperlukan dengan berkolaborasi dengan lembaga



relevan lainnya, termasuk penuntutan sesuai dengan standar internasional pengadilan yang adil terhadap perusahaan yang terlibat. •

Memastikan semua korban memiliki akses pada pemulihan dan reparasi yang efektif, termasuk kepada mekanisme pengaduan yang mudah diakses dan aman.

•

Mengubah Keputusan Menteri No. 100/2004 untuk

REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH NEGERI SETEMPAT DAN PENGIMPOR MINYAK KELAPA SAWIT •

untuk mengharuskan perusahaan yang berdomisili

menerapkan batasan waktu yang wajar bagi perjanjian

atau bermarkas di dalam negeri untuk menjalankan

kerja lepas, berkonsultasi dengan serikat pekerja dan

uji tuntas hak asasi manusia di seluruh operasi global

para pekerja. Batasan waktu ini tidak boleh melebihi yang tersedia bagi kontrak kerja waktu tertentu lainnya. •

Mengubah Keputusan Menteri No. 100/2004 dan

mereka, termasuk di dalam jaringan rantai pasokannya. •

kerja semacam itu, termasuk pengamanan secara

manusia mereka. •

negerinya agar memastikan mereka mematuhi

langsung atau tidak langsung dalam penerapan agar menghalangi kemungkinan pengaturan ini

rekomendasi di atas. •

(tentang label atau dalam bahan-bahan tertulis milik

perkebunan, seperti menyemprot.

dalam menegakkan hukum atas pelanggaran hukum ketenagakerjaan, termasuk pada perkebunan minyak sawit di seantero negeri. •

Memastikan investigasi menyeluruh dan, berkolaborasi dengan lembaga yang relevan, melakukan penuntutan pada perusahaan yang melanggar hukum dan melakukan pelanggaran.

•

perusahaan) bahwa minyak sawit yang digunakan dalam

Meningkatkan jumlah pengawas ketenagakerjaan dan memperkuat kapasitas pengawas ketenagakerjaan

Membuat informasi yang teragregasi tersedia secara publik tentang jumlah pengawas yang dimiliki kementerian, jumlah inspeksi, investigasi, penuntutan, penjatuhan keputusan, dan penghukuman yang diterapan pada pelanggaran hukum ketenagakerjaan, dengan pembagian rinci per sektor, termasuk pada perkebunan minyak kelapa sawit.


Memastikan langkah-langkah memadai diterapkan agar memungkinkan verifikasi atau memonitor klaim

digunakan untuk pekerjaan yang berbahaya di •

Berinteraksi dengan perusahaan yang disebut di laporan ini yang berdomisili atau bermarkas di dalam

eksplisit untuk memastikan tidak ada diskriminasi perjanjian kerja harian lepas, dan mengambil langkah

Mengharuskan perusahaan mengumumkan kepada masyarakat kebijakan dan praktik uji tuntas hak asasi

memulai perubahan pada UU Ketenagakerjaan untuk menerapkan kriteria yang lebih ketat untuk pengaturan

Menginstitusikan reformasi hukum dan kebijakan

produk mereka telah tersertifikasi atau berkerlanjutan. •

Meminta perusahaan bertanggungjawab atas klaim menyesatkan terkait pemasaran minyak sawit yang tersertifikasi atau berkelanjutan. Ini bisa dilakukan dengan mengharuskan badan pengawas yang bertanggunjawab atas perlindungan konsumen atau standar pengiklanan untuk meninjau praktik industri terkait pemasaran produk sebagai “berkerlanjutan”, “tersertifikasi”. “etis”, atau membuat jaminan semacam itu pada konsumen. Semua bukti yang menyatakan klaim semacam itu menyesatkan atau tidak benar, maka bukti tersebut harus diumumkan secara terbuka.


125

ANNEX 1st letter from Wilmar - page 1

Seema Joshi Head of Business and Human Rights Amnesty International 1 Easton Street London, WC1X 0DW United Kingdom 17 October 2016 Dear Seema, We write to you with regard to your letter dated 6 October 2016 which highlighted concerns of labour practices in Wilmar’s supply chain. We regret the missed opportunity to engage on these issues previously as your earlier email was sent to a wrong email address and hence we did not receive it. We appreciate the issues raised in your letter; we take our sustainability policy seriously and are therefore deeply concerned about the alleged non-compliance in our supply chain. We are looking into the matter accordingly, and will take the necessary corrective actions if a breach is found. As you will understand, much of the information on suppliers and customers you have requested for is business-sensitive which may limit our response. Given that we have about 1,000 palm oil mill suppliers in our supply chain, including Wilmar’s own subsidiaries, your observations about our supply chain will enable us to better and faster address these critical issues. We don’t always have the ability to resolve these multi-faceted problems in isolation, as solutions tend to require collaboration, such as with organizations like Amnesty International. For this reason, we would very much appreciate if you could provide us with more detailed information, in particular the Wilmar subsidiaries in North Sumatra and Central Kalimantan and third-party suppliers in question; as well as the period in which your investigation was conducted. Providing us with this transparency, will enable us to follow-up on the matter and hopefully find resolution. Labour issues in Wilmar’s supply chain In the course of implementing our sustainability policy, we have increased our understanding of the labour issues confronting the palm oil industry at large. While we



1st letter from Wilmar - page 2

expect our suppliers to fully comply with our policy, more importantly, we recognise we need to work with them and provide the support they need to operate responsibly. Wilmar acknowledges that there are ongoing labour issues in our supply chain and they are clearly identified and recognized in our “Overarching Reports”, as part of the Aggregator Refinery Transformation (ART) approach we have embarked on to drive sustainable transformation and real change on the ground. The findings, along with recommendations on improvements are then shared through one-on-one meetings and regional suppliergroup workshops. This is an ongoing programme which is carried out in phases and began in 2014. To enable a more in-depth look at labour issues, we are also currently developing a labour programme to identify labour best practices and prevent exploitative practices, in collaboration with Business for Social Responsibility (BSR), a global non-profit organisation dedicated to sustainability. This is part of a wider project also in collaboration with BSR and other industry peers to benchmark human rights and labour issues in the Indonesian palm oil industry. The review will reference some of the relevant labour standards, including the ILO labour guidelines and the Free and Fair Labour Principles for Palm Oil Production, amongst others. Temporary versus permanent workers The ratio of workers by province can be found on Page 58 of our Sustainability Report 2015. You will note that the number of temporary workers in Central Kalimantan and Sumatra in 2015 has reduced significantly, compared to 2011 and we have worked hard to get to this progress. While the number of temporary workers remains high in West Kalimantan for the same reasons cited in our Sustainability Report 2011, the ratio has also significantly improved in 2015. It should be noted that temporary contract employment is offered on the basis of mutual agreement between workers, who have alternative sources of employment and prefer to work on casual basis to supplement their regular source of income, and the plantation management. This is done with the support of labour unions or worker representatives and the local government’s District Labour Office. Child Labour Child labour has no place in Wilmar’s operations, and is a non-negotiable requirement for our suppliers. Children in the plantation workplace is a complex issue, and a lack of access to education and child care is one of the key reasons why this happens. To that end, Wilmar invests



127


substantially in providing primary education and child care facilities to the children of our workers - building and refurbishing schools, providing school materials and funding teachers etc. to ensure that children of plantation workers are tended to while their parents are at work. Wilmar has funded and continues to invest year on year in infrastructure, educational activities, scholarships and teaching support in all the countries in which we operate upstream, including in Indonesia. As well as putting up signage on prohibition of child labour, regular patrols on the ground by estate supervisors and managers are conducted to monitor child labour in the plantations. Where presence of children is detected, specifically during the school holidays when some workers may bring their children to the plantations because there is no one to look after them at home, stern warnings are given to the workers not to bring children to their workplace. Disciplinary action is taken against repeat offenders. Fires and Haze Along with environmental and economic impact, fires and haze also carry a tremendous human and social cost for communities, including our workers. Wilmar has a strict No Burning policy, and does not tolerate the use of fire in land preparation and development. This policy applies to all Wilmar operations worldwide, including those of our subsidiaries and third-party suppliers. Any breach of our No Burn policy, if proven to be deliberate, will result in the immediate termination of business dealings. Central Kalimantan was one of the affected regions in 2015 where we provided aid to the local communities. Free face masks and food supplements were handed out to almost 13,000 villagers, and shelter and medical assistance were provided to the communities facing the highest risks. To prevent the predicament of 2015 from happening again, we joined leading forestry and agriculture companies to establish the Fire-Free Alliance (FFA). Established in March 2016, the FFA is a voluntary, multi-stakeholder platform that works to find a solution to land and forest fires in Indonesia. Members of the Alliance commit to implementing the Fire Free Village Programme (FFVP) in their operations, collaborating and sharing knowledge and information, and also to enhance fire monitoring, detection and suppression. Wilmar has committed to piloting this initiative in three estates in Central Kalimantan and South Sumatra respectively, and may expand to other regions, including North Sumatra, if proven effective.




As part of the fire prevention and suppression measures, Wilmar has:  Conducted a series of FFVP awareness and socialisation with its surrounding communities, in collaboration with the local government;  Upgraded its fire-fighting equipment;  Stepped up training on fire suppression;  Employed the use of drones to help with fire monitoring;  Constructed more ponds, tube-wells and boreholes in strategic areas. Paraquat In 2008, we were among the first large-scale palm oil producers to begin phasing out paraquat in response to stakeholder concerns over the safety and potential abuse of this widely used herbicide. We completed this process in 2011. As part of our sustainability policy, we require our suppliers to do the same by the end of 2015. Only a number of our suppliers have been able to fully implement this to date. Many of our suppliers are undergoing trials to identify practical alternatives, and Wilmar continues to support this process to eliminate paraquat use. Monitoring In addition to the supplier compliance work and ART programme with our collaborative partner The Forest Trust (TFT), as well as the supply chain surveillance work by an international NGO partner on more than 40 palm oil companies at plantation, mill or group level, our grievance procedure is the other platform used to identify, address and monitor potential supply chain non-compliance. Stakeholders are able to view the full list of cases, and follow the latest developments in our handling of grievance cases via the dashboard. We have yet to suspend any supplier specifically for labour issues, as many of the suppliers we engaged with have shown commitment to and demonstrable efforts in improving their practices. We want to encourage them to continue with such progress through commercial relationship; only when suppliers have repeatedly failed to show any improvement, or have resolutely refused to comply with our policy would we consider discontinuing relationship with them. Traceability and Customer Information Your letter mentioned about PT BEST (Batara Elok Semesta Terpadu) who is a supplier to Wilmar. We would appreciate if you could clarify if there is any particular issue with this supplier which we could help look into.



129


Wilmar’s traceability information is accessible to all stakeholders, and is publicly available from the “Supply Chain Map” and “Traceability” sections of its sustainability dashboard; traceability details, as defined on Page 26 of our Sustainability Report 2015, are shared with customers. The information on buyers which you requested is considered business-sensitive and we are not able to disclose further than what we have already published publicly. We very much welcome the opportunity to meet with you for a deeper discussion so as to better understand the precise gaps and take the most appropriate gap-closure steps to address them accordingly. We will be attending the coming Roundtable on Sustainable Palm Oil conference (RT 14) in Bangkok from 7-9 November, and have some availability to potentially arrange a meeting if you are attending. Yours Sincerely,

(Ms) Perpetua George Assistant General Manager – Group Sustainability



2nd letter from Wilmar - page 1

Seema Joshi Head of Business and Human Rights Amnesty International 1 Easton Street London, WC1X 0DW United Kingdom 11 November 2016 Dear Seema Thank you for your second letter dated 4 November 2016, which provided more details about the findings of your investigations in our plantations in North Sumatra and Central Kalimantan. We appreciate your engagement with us on these issues. Our workers form the backbone of our company, and we are committed to ensuring that they are treated fairly and with respect. This is reflected in our No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE) policy in which one of the core provisions stipulates recognising and respecting the rights of all workers, including contract, temporary and migrant workers. We expect our suppliers to comply with our policy, and our own operations are no exception. In August 2016, we have been made aware of labour issues in the same plantations cited in your letter, and we immediately initiated an internal review process which is still ongoing: Timing 10 August 2016

Process Received information labour-related issues

Location on PT Daya Labuhan Indah (DLI), PT Perkebunan Milano (PM)

12 August – 2 September Initial assessment and PT DLI, PT PM 2016 consultations to verify the issues September – October 2016 Conducted an inquiry into Wilmar head office and wage practices with the regional office Human Resources (HR) Department of PT DLI and checked against the local government regulations on



131


November 2016 December 2016 January 2017

wages, PP No. 78/2015 (replacing PP No. 8/1981) to ensure compliance Planned 2nd assessment to monitor and check on progress Planned site visit with BSR and Wilmar internal team in North Sumatra Planned site visit with BSR and Wilmar internal team in Central Kalimantan

PT DLI, PT PM PT PM PT Mustika Sembuluh (PT MS)

Wilmar will report on the actions that we have already started to take and the progress of the action plan. Whilst we have already started our own internal procedures to resolve these issues, we are also open for any further collaboration or ideas on how best to address these. We would be happy and willing to discuss any potential suggestions or solutions that Amnesty International would like to share with us. We recognize that these issues, including the ones raised in your letters, are systemic challenges shared by the industry. We are committed to addressing these labour issues in our own operations and the industry, both independently and collaboratively. Working with Business for Social Responsibility (BSR) to review current labour practices in the palm oil sector in Indonesia is one such approach, and we hope to be able to work with you too. More information about our collaboration with BSR can be found here 1. We regret that we are unable to respond to some of your questions. As explained in our first letter to you, the information required, especially those relating to our buyers, are deemed business-sensitive and we are not able to disclose further than what we have already published publicly. We do, however, wish to clarify and assure you that Wilmar neither restricts our customers from sharing traceability information provided by Wilmar, i.e. mill names and GPS coordinates, with other parties. We do not deem traceability information (with an exception on volumes) as commercially sensitive or confidential.

http://media.corporate-ir.net/media_files/IROL/16/164878/News-Release-7-Nov-16-GAR-WIL-BSR-JointCollaboration-Final.pdf 1




We are glad to have the opportunity to meet your colleague, Makmid Kamara, which we hope will open the way for deeper engagement, and potentially collaboration to resolve some of the critical labour issues in the palm oil section in the near future. I will be reaching out to you shortly to organize a follow up phone call. Yours Sincerely,

(Ms) Perpetua George Assistant General Manager – Group Sustainability



LIST OF PRODUCTS Presented to companies to confirm 1. If they contain palm oil. 2. If they contain palm oil from Wilmar’s Indonesia operations. Products, which the companies denied contain palm oil or palm derivatives are shown in strikethrough. AFAMSA Both RBD Palm stearin and Palm Fatty Acid Distillate are hydrogenated and further atomized to obtain the two by pass fats (AFAMSOL 351 and AFAMSOL 360) with high energetic and nutritional values. Furthermore, Palm Fatty Acid Distillate are transformed by a saponification process (calcium soap SOLAFAM 424). Different fractions of palm oil are also supplied in liquid form for the manufacture of mixed animal feeds (SOLAFAM 431 and SOLAFAM 436). COLGATE-PALMOLIVE Colgate toothpaste range: • Total • Children’s toothpastes including Kids Looney Tunes • Sensitive • Baking Soda • Tartar Control etc • Irish spring range • Soft soap range KELLOGG’S • CrunchyNut cornflakes • CrunchyNut clusters • Special K • Special K with nut clusters • Kellogg’s Frosties reep melk • Kellogg's Tresor melkchocolade • Cheez-It • Keebler • Famous Amos • Pop Tart • Nutri-Grain Strawberry • Special K Protein Bar

1.

133

MONDELĒZ INTERNATIONAL • Oreos • Nutter Butter • Nabisco Ritz Four Cheese • Trident • Stride • Dentyne • Nabisco Chips Ahoy! Chewy Chocolate Chip Cadbury range: • Dairy Milk • Cadbury’s Roses • Twirl • Crunchie • Wispa • Wispa Gold • Flake • Double Decker • Boost • StarBar • Picnic • Freddo • Freddo Caramel • Fudge • Curly Wurly • Chomp • Timeout • Snack shortcake • Snack Sandwich • Chocolate Cream • Turkish Delight • Bournville • Brunch Peanut • Brunch Chocolate Chip • Brunch Raisin • Wispa Drink • Wispa Gold Drink • Cadbury Highlights Fudge Cadbury Schweppes 1 • Dr. Pepper • 7Up • Schweppes • Mott’s • Snapple • Halls Throat Lozenges

Cadbury Schweppes was spun off by Cadbury and became Dr Pepper Snapple Group in 2008. In 2010 Kraft Inc. bought Cadbury. In 2011, Kraft Foods Inc. split into two companies, a snack food company and a grocery company. The snack food company became Mondelez International Inc.



NESTLE Contains palm oil: • Beba Optipro 2 Folgemilch Ab 6 Monaten • Beba Optipro 3 Folgemilch Nach 9 Monaten • Beba HA 1 Hypoallergene Säuglingsanfangsnahrung Ab Geburt • Beba HA 2 Hypoallergene Folgenahrung Nach 6 Monaten • Beba HA 3 Hypoallergene Folgenahrung Nach 9 Monaten • Nestlé Fitness Knusperfrühstück Joghurt • Nestlé Cheerios Cerealien • Nestlé Frisco Cake Stracciatella • Nestlé KitKat Joghurt Gaufrette + Pop Choc • Nestlé Lion Knusper-Müsli Karamell & Schoko • Nestlé Lion Joghurt • Nestlé Smarties Eis Fun Sticks • Buitoni Rustipani Tomate-Pesto • Findus al Forno Cannelloni Fiorentina • Leisi Cookies Schokoladestückchen • Leisi Quick Kuchenteig Glutenfrei und Laktosefrei • Le Parfait Original Brotaufstrich mit Leber • Le Parfait Brotaufstrich mit Thunfisch • Le Parfait Brotaufstrich mit Geflügelleber • Le Parfait Brotaufstrich mit aromatischen Kräutern • KitKat Contains un-specified vegetable oil: • Nestlé Bébé, Essfertige Babynahrung, Karotten, Kartoffeln, Poulet • Nestlé Bébé Gläschen Bio Karotten-Kartoffeln -Rindfleisch • Nestlé Bébé Früchteriegel Ab 12 Monaten Banane – Apfel • Nestlé Junior Milk JUNIOR Milk 1+ Wachstum • Nestlé Junior Milk 2+ • Nestlé Bébé Kinderbiscuit • Nestlé Bébé Getreidebeikost Biskuit, ohne Zuckerzusatz - ab 6 Monaten • Nestlé Junior Drink Getreidepulver Choco & vanille - Nach 10 Monaten • Nestlé Junior Milk 12+ Folgemilch Junior - ab 1 an • Nestlé Baby Milk & Cereals Getreidebeikost Choco - 1-3 Jahre • Nestlé Bébé Getreidebeikost Vanille, ohne Zuckerzusatz, Glutenfrei, ab 6 Monaten • Nestlé Bébé Zartes Gartengemüse Ab 4 Monaten • Beba Junior 18+ Folgemilch Ab 18 Monaten • Beba Junior 12+ Folgemilch Ab 12 Monaten • Nestlé CINI-MINIS • Nestlé Extrême Waffeleis • Nestlé Extrême - Intense Waffeleis


• Nestlé Extrême Waffeleis – Mini • Nestlé Cookie Crisp Knusperfrühstück mit Schoko-Cookies • Nestlé Naturnes • Nestlé Lactoplus Milchzusatz mit Ceralien • Nestlé Smarties Waffeleis • Nestlé Iglou Glace-Dessert Vanille / Caramel • Nestlé Maxibon Glacestücken • Nestlé Maxibon - mini Glacesandwich • Nestlé Lion Cereals Karamell & Schoko • Nestlé Cookie Crisp cereal • Nestlé Docello Dessertsauce Schokolade • Cerelac Céréales Milchbrei - Mahlzeit mit Cerealien und Milch Nach 6 Monaten - Stage 2 • Buitoni Bella Napoli Pizza 3 Formaggi • Buitoni Pizza-Teig • Buitoni La Fina Pizza • Buitoni Piccolinis • Buitoni Family Pack Tortelloni Nature – Spinat • Buitoni Pizzabrot, Focaccia • Buitoni La Toscana Pizza • Buitoni Lasagne • Cailler Branches • Cailler of Switzerland Ambassador • Findus al Forno Lasagne Verdi • Findus Schlemmerfilet (Provençale, Bordelaise, Julienne) • Findus Marché Rahmspinat • Findus Frühlingsrollen mit Poulet Mini • Findus Elsässer Flammkuchen Alsacienne • Leisi Quick Flammkuchen-Teig • Leisi Quick Mürbteig suss • Leisi Quick Blätterteig • Leisi Quick Kuchenteig • Maggi Quick Lunch Hörnli • Maggi Quick Lunch Kartoffelstock mit Fleischkügeli • Maggi PastAroma Gewürzzubereitung für Pasta und Reis mit Olivenöl und Basilikum • Maggi Bouillon • Maggi Mix & Fresh Zubereitung für Sauce mit Gewürzen und Gemüsepulver Geschnetzeltes Stroganoff • Maggi Mix & Fresh Zubereitung für Sauce mit Curry Poulet Casimir • Maggi Quick Lunch Rahmnüdeli mit Poulet Zürcher Art • Maggi Quick Lunch Pasta Bolognese • Maggi Suppe mit Gemüse und Teigwaren Hüttensuppe • Maggi Rindsbouillon • Nestlé Lion Bar


PROCTER AND GAMBLE • Pringles 2 • Lenor • Bold • Ariel • Fairy Laundry • Fairy Liquid • Daz • Gillette deodorants • Head&Shoulders • Herbal Essences • Olay • Oral B • Pantene Pro-V • SK-II • Ultra Dawn • Cascade Dishwasher Detergent • Bombshell Shineshadow • Perfect Blend Eye Pencils RECKITT BENCKISER • Frank‘s Red Hot (hot sauce) • French‘s (mustard) • AirWick (Candles and air fresheners) • Brasso Brass Polish • Clean & Smooth • Clearasil • Cling-Free • Dip-It • Easy-Off • Easy-On • Electrasol • Glass Plus • Jet Dry • Lysol • Mop & Glo • Noxon • Old English • Sani-Flush toilet Cleaner • Silvo • Snowy • Spray N’ Wash • Veet • Vivid • Woolite

2.

135

UNILEVER • Amora • Andrélon • AXE • Becel - Becel light • Ben and Jerry’s • Bertolli • Birds Eye • Blue Band • Calgon • Calvé – Pindakaas • Closeup • Comfort • Conimex • Country Crock • Cup a Soup • Dove • Findus • Flora margarine • Heart • Heartbrand Ice Cream • Hellmanns • Iglo • Knorr • Lifebuoy • Lipton • Lux • Magnum • Ponds • Pot Noodles • Rexona • Signal • SlimFast • Sunsilk • Surf • Unox • Vaseline • Wish Bone

Kellogg’s bought Pringles from Procter & Gamble in 2012



TSH Resources Berhad TSH RESOURCES BERHAD'S RESPONSES TO AMNESTY INTERNATIONAL PT / Co:

PT SPMN a. Who holds the remaining 10% non-controlling interest in PT SPMN

Total Value (US$)

b. Information about joint venture with Wilmar and whether SPMN providing and Palm Oil to the joint venture c. Does SPMN provide any Palm Oil to the above joint venture

Issues Raised By:

Amnesty International

Date reported:

1st Nov 2016

Website/ Publication:

Letter ref: TCASA21/2016.015 a. GARIBALDI THOHIR - 3,000 shares(10%)

Explanation:

b. TSH has a 50-50 joint venture with Willmar for a single refining plant (CPO refining and kernel crushing) which is located at Kunak Jaya, Sabah, Malaysia. c. SPMN does not supply CPO or Kernel or any other derivatives to the TSH/Willmar join venture refinery located in Sabah. PT SPMN article of Association

Evidence

TSH website - Joint venture refinery with Wilmar SPMN CPO and PK sales records

Status Verified By

Information sufficient for Question 1 & 6 Company Secretary Jenny Chow, Mill Manager PT SPMN Siew Chee Siong

TSH Resources Berhad a. What volume of Palm Oil and any other linked derivatives does SPMN supplies to Wilmar on annual basis

PT / Co:

b. Does SPMN supplies to other Companies? Provide volumes supplied to these Companies.

Issues Raised By:


Date reported:

1st Nov 2016


Letter ref: TCASA21/2016.015

Explanation:

Records between Nov 2015 to Oct 2016: 1. To Wilmar: a. CPO 18,143,910kg b. PK 2,020,270kg 2. Sukajadi Sawit Mekar: a. CPO 8,726,860kg b. PK 4,749,520kg

Evidence

PT SPMN sales records from SPMN Mill

Status

Information for Question 5

Verified By

Mill Manager PT SPMN Siew Chee Siong



137

TSH Resources Berhad PT / Co:

PT SPMN

Issues Raised:

a. Did SPMN carry out ant assessment on whether and how long workers could work outdoor after the forest fires which led to hazardous level of pollution in Central Kalimantan? Did it assess what type of safety equipment would be required? Please provide us with details and evidence of the assessments undertaken and the safety measures that were put in place

Issues Raised By:


Date reported:

1st Nov 2016


Letter ref: TCASA21/2016.015 PSI real-time index available from Jan 2016 (Jakarta Air Pollution: Real Time Air Quality Index AQI). Please be informed that the on time PSI (Pollution Standard Index) information was not available back in 2015. Apart from this, we do carryout ambient and emission test twice a year (carried out by an accredited environmental consultant), compliant to Department of Environment.

Explanation:

For haze purposes the standard recommended facemask is the 'respirator N95'. I couldn't find a standard for Indonesia but this is recommended standard in Malaysia and Singapore. The haze situation in 2015 was unexpected and the local suppliers didn't have sufficient N95 stocks. Part of the workers could have been issued with non N95 respirator mask. Memos were issued and workers and residence were briefed during the 2015 haze. Field workers must use facemask and field supervisors must ensure ready stocks are available. Workers with respiratory problem must stay indoor. Workers were advised to reduce or refrain from smoking. In house clinic Doctor to monitor the respiratory illness etc. However, the monitoring report for reparatory illness 2015 and 2016 does not seem to be significantly different. This is despite having Haze free for 2016 (till date). PPE records

Evidence

SOP Tanggap Darurat Kabut Asap. 2015/2016 health monitoring report

Status

Information for Question 4, part 1 Indonesia group Safety & Health Manager: Pak Ady Putra (Ahli K3 umum, SMK3)

Verified By

PT SPMN Safety and Health Officer: Pak Aurudy (Ahli K3 umum, SMK3) Medical Doctor PT SPMN: Dr Irwan Rudianto




PT SPMN

Issues Raised:

a. Please provide us with details and evidence of the assessments undertaken and the safety measures that were put in place

Issues Raised By:


Date reported:

1st Nov 2016


Letter ref: TCASA21/2016.015 Type of assessment, training and monitoring carried of for Safety and health: a. HIRAC (Hazard Identification and Risk Assessment and Control), carried out and Document available b. Internal audit and assessment covering areas of S&H carried out annually, documents available c. Medical check-up twice a year for employees exposed to high risk i.e. handling pesticide, fertiliser, chemical etc, records are available and verified by internal and external audit. All Medical checks as per HIPERKES standard. d. Training for Pesticide handlers carried out and certified by DISBUN (Agriculture Ministry), training records and certificates available

Explanation:

e. PPE provided as per standard recommended by Indonesian Ministry of Labour (Permenaker No8, thn 2010). Pesticide workers issued with Goggles, Respirator (active carbon cartridge), aprons, gloves and rubber boots. Washing and storage area for PPE is also available. SOP S&H with required PPE available at site. Records of PPE issued to employee are also available at site f. Only premixed chemicals are used in field. g. Ambient & Emission and water quality test (for domestic consumption) carried out twice a year. Report of all test submitted to DOE and local regents office h. Triwulan report to Disnaker (Labour department) every 3 months. Report covers manpower information, Safety & Health related information, accident reports etc i. Safety & Health committee meeting and activity records available. Committee represented by workers and staff. j. Trained and certified ERT team available k. Fire fighting team trained and certified. Fire fighting equipment audited and certified by Balai Diklat PPE records, pesticide training certificates, P2K3 records, Accident investigation reports, Fire training records

Evidence

Triwulan report, RPL RKL report, 2015/2016 health monitoring report, S&H committee report Certificate Ahli K3, Accredited Medical Doctor, Safety & Health SOP, HIRAC documents, Internal Audit Clinic, Ambulance at site

Status

Information for question 4 (Part 2) Indonesia group Safety & Health Manager: Pak Ady Putra (Ahli K3 umum, SMK3)

Verified By




139


Issues Raised:

PT SPMN a. Please provide number of casual daily labourers who are currently employed by SPMN and how many of these are women. b. Number of casual daily labourers who have been made permanent since 2011 and how many of these are women

Issues Raised By:


Date reported:

1st Nov 2016


Letter ref: TCASA21/2016.015 1. Casual workers current status in SPMN (as of Oct 2016) a. Total permanent worker 1,011 (Female 219 and Male 792) b. Total Contract workers (PKWT- pekerja waktu tertentu / workers with specified contract period) 235 (Female 25 and Male 210) 2. There were no contract workers prior to March 2015.

Explanation:

3. As of to date no record of contract workers (since March 2015) has been made permanent 4. Contract workers were employed accordance to local laws and was done in discussion with DISNAKER (Labour Act No.13, 2003, article 59 subsection 4 & 5). 5. Contract workers are entitle to same benefits as the permanent workers i.e housing, medical etc 6. No records of permanent worker(s) has/have been converted to Contract worker or given temporary employment.

Evidence Status

P Employment register and records, Employment Employment contracts Information for question 2. Unsubstantiated claim- No further action required Indonesia group Safety & Health Manager: Pak Ady Putra (Ahli K3 umum, SMK3)

Verified By





PT SPMN a. Why SPMN move to piece rate system and how he sets rates of pay (harvesters & plant maintenance)

Issues Raised:

b. What safeguards in place to ensure that these targets do not result in people being paid below minimum wage or working in excess of working hours limit

Issues Raised By:


Date reported:

1st Nov 2016


Letter ref: TCASA21/2016.015 1. Why piece rate a. Piece rate has been in practice since 2011. This is a common practice in most of the Oil palm industries but the only difference could be the unit of measurement. b. Purpose of piece rate system is because it eliminates wastage and rewards performers. In return, employees have the opportunity to earn more or above the regulatory minimum wage. c. To determine the targeted piece rate within the stipulated work hours i.e. 7hrs, time motion studies and historical daily productivity records were taken into consideration. d. The piece rates were communicated through join consultative meeting with the in-house union (Syarikat Pekerja) and Welfare Committee

Explanation:

e. The piece rates are reviewed annually. The last communication on the rates and changes were minuted on 26th July 2016. The piece rates were also reviewed and amended from time to time in accordance to the national minimum wage policy. f. Minimum wage is monitored and checked monthly. Employees not meeting minimum wage were consulted. Reason for not achieving the minimum wage were also recorded. g. Cases of Employees not meeting the minimum wage requirements due to uncontrolled circumstances i.e. due to low crop or bad weather, normally referred to Management to determine the top up. 2. Other related matters a. Only people age 18 and above are employed to work. No children allowed to work in the field and this is communicated regularly during 'Morning Master'. Daily supervisions are carried out to ensure no children working the field. b. In-house school, crèche and school busses are provided for all employees children. Employment register and records

Evidence

Payroll information, Records of join consultative meeting (In-house Union & welfare committee) SOP Finance on Piece rate

Status

Information for question 3. Unsubstantiated claim- No further action required Sam Ang Wei Eng (Group HR), Pak Didin (HR PT SPMN)

Verified By

Pak Hendri Ismeth (HR Jakarta) Pak Didin (HR PT SPMN)


1.

Duration: at least 10 years

All confirmed by company.

23% shareholder in Wilmar.

Buyer, Joint-venture partner with Wilmar (Olenex) and

Duration: at least two years

Buyer. Confirmed by company.

Nature of Business Relationship with Wilmar (buyer, joint venture partner, or shareholder)

Abdi Budi Mulia’s and Sarana Prima Multi Niaga’s mills: “Palm oil from these mills is in our supply chain but indirectly through a number of different suppliers, not just Wilmar”.1

ADM said that it sourced indirectly from

ADM sources from Perkenbunan Milano’s Pinang Awan mill and Daya Labuhan Indah’s mill.

Published information on the source of its palm oil/palm-related derivatives back to the mills (referred to as traceability information).

Yes. Confirmed.

Confirmed by Vigo port authority in Spain confirmed that AFAMSA was the importer of crude palm oil from Wilmar from Dumai, the port closest to Wilmar’s Dumai refinery.

Yes.

PT Multimas Nabati Asahan in Kuala Tanjung; PT Wilmar Nabati Indonesia in Padang; PT Wilmar Nabati Indonesia in Gresik; PT Wilmar Nabati Indonesia, Dumai; PT Wilmar Nabati Indonesia, Pelintung; and PT Multimas Nabati Asahan, Pulo Gadung, PT Wilmar Nabati Indonesia, Balikpapan, PT Sinar Alan Permai, Palembang, PT Multimas Nabati Sulawesi, Bitung, and PT Wilmar Cahaya Kalbar, Pontianak.

11 Refineries:

Sourcing from Indonesian refineries that receive palm oil from mills linked to the plantations where severe labour abuses found?

No

No

Evidence that company had already identified severe risks and labour rights abuses on Wilmar’s and its suppliers’ Indonesian plantations?

All conversations on based on historical exchange rates for 31 December 2015 at www.oanda.com/currency/converter (accessed 7 October 2016)

Profits: US$1.85 billion

Net sales: US$67.7 billion.

Headquarters: USA

Archer Daniels Midland Company (ADM)

Profits: no public info

Net sales: no public info

Yes

No

Agrupación de Fabricantes de Aceites Marinos, S.A. (AFAMSA S.A.)

Headquarters: Spain

Member of the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)?

Company Details (Relevant as of 2015)

“Given that Wilmar has its own policies, which such policies are closely aligned with our own… we were provided with a measure of confidence in their approach, progress and handling.”

Company said that it had reached out to Wilmar as part of its supplier out-reach programme, but no further action was required.

Due diligence focused on company-owned facilities: “…our initial focus was ensuring compliance at the company-owned locations at which we have direct control and we prioritized our efforts at the locations where the risk was perceived to be the greatest (Paraguay, South Africa, and India).”

Basic human rights policy in place as of 2013.

Details of audit unclear.

No public human rights policy. Relies on Wilmar’s statements on labour measures without further verification.

Amnesty International’s assessment of policies or checks in place regarding human rights abuses linked to palm oil sourcing

Company stated that: “Coroli, Oilio [ranges of edible oils] and NovaLipid [a range of low-fat serving oils and shortenings] are broad product categories. Sometime these products can contain palm oil but sometimes they do not.”

Unclear response provided by company.

No, requested information not provided by company.

Disclosed which products contain palm oil or palm derivatives sourced from Wilmar and Indonesia?


141



2. 3.

Yes

Yes

Yes

Duration: at least 10 years


Duration: two-three years

Joint venture partner. Company confirmed that its joint venture with Wilmar in China, Yihai Kerry Ltd., sources palm oil from Wilmar

Duration: at least three years

Buyer and jointventure partner; Confirmed by company. Located in Gresik, Indonesia, within Wilmar facility.

Company said: “…we confirm that we source, indirectly, palm oil from all refineries mentioned in your letter, with the exception of PT Wilmar Nabati Indonesia in Bagendang, which we do not source from at all.”

Yes. Confirmed.

Kellogg’s confirmed that it sourced palm oil for its joint venture with Wilmar in China from Kerry Shangai Oils/Wilmar. It stated that Wilmar/Kerry Shangai Oils sources palm oil from PT Multimas Nabati Asahan, Kuala Tanjung (MNA, Kuala Tanjung), PT Wilmar Nabati Indonesia, Gresik (WINA, Gresik), PT Wilmar Nabati Indonesia, Dumai (WINA, Dumai), and PT Multimas Nabati Sulawesi, Bitung (MNS, Bitung).

Yes Confirmed.

Wilmar is the sole supplier of palm oil to, and operator of, the joint venture and biorefinery, co-located with Wilmar’s Gresik refinery.

Elevance confirmed that its joint venture with Wilmar - a biorefinery which produces speciality chemicals - is based within a larger Wilmar facility in Gresik in Indonesia, and utilizes palm oil.

One shipment was from a Wilmar subsidiary with a North Sumatra shipping address. The second from Wilmar Elevance 2 Pte Limited, which based on a check of the shipping address, originated from Wilmar’s refinery complex in Gresik.

Yes, confirmed by customs data.

No. Could not point to having identified the severe labour abuses linked to Wilmar’s plantations and Wilmar’s suppliers documented in this report.

No.

No.

According to historical exchange rates for 31 December 2015 at www.oanda.com/currency/converter (accessed 7 October 2016) Nestlé letter to Amnesty International, dated 11 November 2016.

(US$9.18 billion2)

Profits: 9.1 billion CHF

(US$89.5 billion1)

Net sales: 88.8 billion CHF

Headquarters: Switzerland

NESTLÉ

Profits: US$614 million

Net sales: US$13.5 billion

Headquarters: USA

KELLOGG’S

Profits: no info

Net sales: no info

Headquarters: USA

ELEVANCE RENEWABLE SCIENCE

ART plan is extremely limited in scope.

Company does not disclose whether Wilmar’s noncompliance relates to labour standards.

Company stated that: “We believe that our due diligence system, based upon the various steps noted above (risk assessment, supply chain transparency, on the ground assessments and action plans with suppliers, backed by suspending suppliers who are unwilling to improve) is a strong one.”

It stated: “Wilmar does not currently comply with all Nestlé’s RSG requirements yet”, but that Wilmar “… has made a policy commitment, with a time bound Aggregator Refinery Transformation (ART) plan.”

Said that “56.06% (25,587 tonnes) [of Wilmar’s palm oil] is being monitored through our Responsible Sourcing Action Plan”.3

Company stated that it has been monitoring Wilmar’s human rights performance since 2010.

Has a human rights policy; states that human rights standards are integrated into codes of conduct or palm oil supply chain policies (see: company website)

Said uses independent audit programme, but doesn’t undertake independent verification of labour risks and abuses.


Said that it is a small company and that no other measures were taken.

These are inadequate.

Relies on RSPO process and Wilmar’s public materials.

No public human rights policy.

Company confirmed that the products presented on Amnesty International’s list contained palm oil, but not palm oil sourced from Wilmar.

No. Requested information not provided by the company.

Yes. Company confirmed contained in Pringles chips made and distributed in China by its joint venture with Wilmar.

No. Requested information not provided by company.


rates rates rates rates

for for for for

31 31 31 31

No

No

No

It stated that it supports and relies on the Aggregator Refinery Transformation Plan (ART) and made efforts, along with Wilmar and TFT, to trace palm oil back to mills to identify those that are high priority.


Relying on the RSPO process and Wilmar selfreporting is inadequate

Company stated that it relied on RSPO process and on Wilmar to self-report labour issues.

No independent inspections undertaken at plantation level to identify labour risks or abuses linked to Wilmar.


4. 5. 6. 7.

According According According According

to to to to

historical historical historical historical

(US$5.79 billion7)

Profits: 5.3 billion euros

Net sales: 53.3 billion euros (US$58.2 billion6)

Headquarters: UK-The Netherlands

exchange exchange exchange exchange

December December December December

2015 2015 2015 2015

at at at at

(accessed (accessed (accessed (accessed

7 7 7 7

October October October October

Eleven out of Wilmar's 15 refineries in Indonesia are supplied directly or indirectly by mills that are supplied by the plantations where Amnesty International found severe labour rights abuses.

Company confirmed it sourced directly and indirectly from Wilmar.

2016) 2016) 2016) 2016)

Company did not provide requested information on refineries.

www.oanda.com/currency/converter www.oanda.com/currency/converter www.oanda.com/currency/converter www.oanda.com/currency/converter

One of the largest buyers of palm oil and is the largest end user of “physically certified” palm oil in the consumer goods industry.

Unilever confirmed that Wilmar is one of its “key palm oil suppliers.”

Duration: at least 10 years.

Unilever confirmed that they purchase palm oil from Wilmar and from Indonesia.

“We will continue to support the drive across the industry for greater visibility and transparency of the palm oil sector’s supply chain. We are committed to the continuous improvement in the processes for the identification and remediation of social issues.”

Unilever stated that the industry is “in need of structural and sustainable change.”

Unilever’s policies reflect issues including: gender discrimination, forced labour, and the use of chemicals. However, Amnesty International’s evidence shows that the company has failed to put its policies into practice.

Company’s efforts are still at the piloting stage and the future potential for addressing these issues is uncertain. No explanation given as to why these efforts have taken so long.

Company said: “…we are also working towards independent verification of our palm oil supply chain, especially on high risk mills where we have identified issues including those relating to wages, working hours, environment and health and safety issues. We have developed a programme for risk verification and have piloted this through three independent assessments.”


Yes, highly likely.

Company confirmed that it sources from Wilmar’s Indonesian refinery, PT Wilmar Nabati (Indonesia Gresik).

Yes. Confirmed.

Eleven out of Wilmar's 15 refineries in Indonesia are supplied by the plantations where Amnesty International found severe labour rights abuses.

Company confirmed it sourced from Wilmar.

Company refused to provide the requested information on refineries advising that this information is confidential.

Yes, highly likely.

UNILEVER


Company confirmed that Wilmar is a top 5 supplier of palm oil.



ART is extremely limited in scope in relation to labour abuses. The criteria used for selection of mills are not based on an adequate pre-assessment of the risk of labour rights abuses.

Yes

Yes

Yes

Profits: £1.7 billion (US$2.5 billion5)

Net sales: £8.87 billion (US$13.1 billion4)

Headquarters: UK

RECKITT BENCKISER

Profits: US$7.04 billion

Net sales: US$70.7 billion

Headquarters: USA

PROCTER AND GAMBLE

Company provided a response, but did not point out any corrections on the list of products sent by Amnesty International to it.

No clarification provided by company.

Company subsequently confirmed one of the brands as Dettol.

Yes. Company confirmed that soap noodles sourced from one of the identified Wilmar refineries was used to manufacture bar soap, sold globally.

Company provided a response, but did not point out any corrections on the list of products sent to it by Amnesty International to

No clarification provided by company.


143





145




AMNESTY INTERNATIONAL IS A GLOBAL MOVEMENT FOR HUMAN RIGHTS. WHEN INJUSTICE HAPPENS TO ONE PERSON, IT MATTERS TO US ALL

CONTACT US

JOIN THE CONVERSATION

[email protected]

www.facebook.com/AmnestyGlobal

+44 (0)20 7413 5500

@AmnestyOnline

THE GREAT PALM OIL SCANDAL LABOUR ABUSES BEHIND BIG BRAND NAMES

Some of the world’s best known companies are selling food, cosmetics and other products containing palm oil from Indonesian plantations on which workers are suffering serious human rights abuses. Wilmar International Limited (Wilmar) controls over 43% of the global palm oil trade, selling to many ‘household name’ companies. Amnesty International found a range of labour rights abuses on the plantations operated by Wilmar’s subsidiaries and suppliers in Indonesia. These abuses include worst forms of child labour, forced labour, discrimination against women workers, people being paid below the minimum wage, and workers suffering injuries from toxic chemicals. Under Indonesian law, many of these abuses can amount to criminal offences but the laws are poorly enforced. Despite these serious abuses, palm oil from many of these plantations continues to be certified by an international initiative – the Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) – whose processes are fundamentally flawed. Companies that buy this palm oil claim to consumers that their products have been made using ‘sustainable’ palm oil. Amnesty International is calling for a major overhaul of how the palm oil industry operates. Companies must end their reliance on weak compliance-based approaches. They must proactively investigate and address abuses all along their supply chain. Amnesty International is also calling on the Indonesian government to improve enforcement of its labour laws, to investigate the abuses it has identified and to initiate prosecutions where there is evidence that criminal offences have been committed.

Index: ASA 21/5184/2016 November 2016

amnesty.org

SKANDAL BESAR MINYAK KELAPA SAWIT

Recommend Documents