Sitrotika Vol.5, No.2, Juli 2009
SISTEM PAKAR UNTUK HAK PERDATA TERHADAP TANAH Eka Wahyu Hidayat1, Risni Rismayanti2 Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi Tasikmalaya 2 Alumnus Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi Tasikmalaya 1
ABSTRAK Indonesia sebagai Negara hukum, memiliki bermacam-macam peraturan hukum, salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang digunakan untuk mengatur berbagai macam tindak perdata. Masalah hukum perdata sangat kompleks sehingga sulit bagi orang awam untuk mengerti hak perdata yang dimilikinya dan memilah pasal-pasal yang mengatur suatu tindakan perdata tertentu. Pembahasan utama dalam penelitian ini adalah perancangan dan pembuatan sistem pakar berbasis aturan (Rule Based) mengenai hak perdata terhadap tanah. Pengembangan sistem pakar ini menggunakan metode inferensi forward chaining, yaitu proses inferensi yang memulai pencarian dari premis atau data menuju pada konklusi. Materi hukum untuk program sistem pakar ini diadopsi dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Hak perdata yang dibahas meliputi: Hak Milik, Hak Milik Bersama, Hak Bezit, Hak Pakai Hasil, Hak Pakai dan Mendiami, dan Hak Pengabdian Pekarangan. Kata Kunci: Sistem Pakar, Hukum Perdata. ABSTRACT As a constitutional nation, Indonesia has several law regulations, such as Indonesian Civil Code, which is used to regulate civil action. The problem of civil law is very complicated so that common people feel so hard to understand their civil rights and to choose the clauses which are organize the civil action. A main study of this research is the designing and implementing rule based expert system of civil rights concerning to the land. The development of this expert system is use forward chaining inferention method, it is inferention process that searching from premis or data to the conclusion. The law matery for this system is adopted from Indonesia Civil Code. The civil rights concern to proprietary rights, proprietary together rights, bezit rights, use results right, use and inhabit rights, devotion of law rights. Key Word: Expert System, Civil Code. I. PENDAHULUAN Perkembangan teknologi komputer yang pesat sangat membantu kehidupan manusia bahkan di dalam bidang-bidang di luar disiplin ilmu komputer. Sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang mempelajari bagaimana meniru cara berpikir seorang pakar dalam menyelesaikan suatu permasalahan, membuat keputusan maupun mengambil kesimpulan dari sejumlah fakta yang ada. Kajian pokok dalam sistem pakar adalah 114
bagaimana mentransfer pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar ke dalam komputer, dan bagaimana membuat keputusan atau mengambil kesimpulan berdasarkan pengetahuan itu. Dengan menyimpan informasi dan digabungkan dengan himpunan aturan penalaran yang memadai memungkinkan sebuah komputer mampu memberikan kesimpulan atau mengambil keputusan. Informasi yang ada dalam sistem pakar mencakup informasi yang spesifik untuk suatu bidang tertentu
Sistem Pakar Untuk Hak Perdata Terhadap Tanah
saja, oleh karena itu sistem pakar harus dirancang dan dibangun sedemikian rupa sehingga mampu bekerja sesuai fungsinya yaitu bekerja seperti seorang pakar.
pidana terhadap harta kekayaan tanpa kehadiran seorang pakar dibidang hukum. II. LANDASAN TEORI
Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki peraturan-peraturan hukum perdata yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berisi ribuan pasal yang mengatur tentang Hukum Perdata di Indonesia. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUH Perdata. Masalah Hukum Perdata sangatlah kompleks sehingga cukup sulit bagi orang awam untuk mengerti dan memilah pasal-pasal yang mengatur suatu masalah perdata tertentu. Disamping itu, ketidakmengertian tentang hukum, khususnya mengenai hukum benda, menyebabkan faktor kebingungan bagi masyarakat awam dalam menyelesaikan masalah hak perdata yang dimilikinya. Mengingat tanah mempunyai nilai ekonomi yang selalu meningkat sepanjang tahun, maka tanah pun kemudian menjadi komoditi ekonomi yang diperebutkan banyak pihak. Hal itu memicu terjadinya perselisihan hak terhadap benda yang diperebutkan.
Definisi Sistem Pakar menurut pelopor teknologi sistem pakar, Profesor Edward Feigenbaum, Universitas Stanford, 1982: “… suatu program komputer cerdas yang menggunakan pengetahuan (knowledge) dan prosedur inferensi untuk menyelesaikan masalah yang cukup sulit sehingga membutuhkan seorang yang ahli untuk menyelesaikannya”. Dari jabaran mengenai definisi dari sistem pakar tersebut dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Sistem pakar adalah suatu program komputer yang dibangun berdasarkan basis pengetahuan dan aturan (bukan berdasarkan algoritma) dan mengandung pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia mengenai suatu bidang spesifik.
Sistem Pakar
Arsitektur Sistem Pakar Inference Machine
Working Memory
User Interface
User
Untuk membantu pemahaman masyarakat mengenai hukum perdata perlu dibuat suatu sistem pakar untuk hak perdata terhadap kekayaan khususnya mengenai tanah. Pengembangan perangkat lunak sistem pakar di bidang hukum ini diharapkan dapat memudahkan bagi masyarakat awam untuk mengetahui dan mengerti pasal-pasal KUHP yang berhubungan dengan suatu jenis tindak
Explanation Facility
Developer Interface
Knowledge Base
External Programs
Knowledge Engineer
Gambar 1: Arsitektur sistem pakar Sebuah sistem pakar terdiri dari modul utama yaitu User/developer interface, Knowledge base, Inference machine, dan Working memory. Untuk menjadikan sistem pakar lebih menyerupai seorang pakar yang berinteraksi dengan pemakai maka dilengkapi dengan Explanation facility dan Knowledge acquisition facility. 115
Sitrotika Vol.5, No.2, Juli 2009
Sedangkan External programs berfungsi untuk mendukung sistem seperti database. Hukum Perdata Hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan (pribadi) disebut hukum perdata. Hukum perdata ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Hukum perdata yang tertulis ialah Hukum perdata sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata yang tidak tertulis ialah Hukum adat. Hukum perdata di Indonesia pada dasarnya bersumber pada Staatsblaad nomor 23 tahun 1847 tentang burgerlijk wetboek voor Indonesie atau biasa disingkat sebagai BW/KUH Perdata. BW/KUH Perdata sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warga negara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga Timur asing. Namun demikian berdasarkan kepada pasal 2 aturan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda berlaku bagi Warga Negara Indonesia. KUH Perdata terdiri atas 4 bagian, yaitu: Buku I: Hukum Peorangan/Hukum pribadi, Buku II: Hukum Benda, Buku III: Hukum Perikatan, Buku IV: Hukum Bukti dan Daluwarsa. Hukum Benda Hukum benda (zakenrecht) adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara subjek hukum dengan benda 116
dan hak kebendaan. Hak kebendaan adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda, yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang Hak kebendaan dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan (hak menikmati) yaitu hak dari subjek hukum untuk menikmati suatu benda secara penuh maupun terbatas. Hak kebendaan yang memberi kenikmatan secara terbatas adalah hak pengabdian pekarangan. Sedangkan hak kebendaan yang memberi kenikmatan secara penuh, terdiri atas: Hak milik, Hak milik bersama, Hak bezit, Hak memungut hasil, Hak pakai dan Hak mendiami. 2. Hak Kebendaan yang memberi jaminan (hak jaminan) yaitu hak memberi kepada yang berhak atau kreditor hak didahulukan untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan barang yang dibebani, terdiri atas: Gadai, Hipotik, Fidusia, Hak Tanggungan. III. METODE PENELITIAN Metodologi penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:: 1. Studi literatur dilakukan sebelum memulai penelitian melalui buku-buku mengenai sistem pakar dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya mengenai Hukum Benda yaitu Hak milik, Hak milik bersama, Hak bezit, Hak memungut hasil, Hak pakai dan Hak mendiami. 2. Analisis kebutuhan sistem dan Pemodelan dilakukan untuk merancang basis pengetahuan, akuisisi pengetahuan dan pemilihan cara
Sistem Pakar Untuk Hak Perdata Terhadap Tanah
merepresentasikan pengetahuan. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan pemodelan terhadap sistem yang dibuat melalui Diagram konteks, Diagram alir data, Diagram relasi dan Struktur data. 3. Perancangan sistem pakar adalah kegiatan yang dilakukan untuk merancang basisdata, antarmuka, dan merancang mesin inferensi. 4. Pembuatan program sistem pakar dilakukan setelah semua informasi yang dibutuhkan dimiliki dan siap diimplementasikan. Pembuatan program sistem pakar menggunakan tools Visual Basic dengan database Access. 5. Pengujian dilakukan terhadap hasil implementasi program aplikasi yang dikembangkan. Jika pada saat pengujian ditemukan kekurangan maka dilakukan studi literatur dan memperbaiki program aplikasi yang dibuat hingga tujuan yang ingin dicapai terpenuhi. IV. HASIL DAN PEMBAHASAN Block Diagram Permasalahan Hak Milik Hak Milik Bersama Hak Bezit Hak Perdata
Hak Pakai Hasil Hak Pakai dan Hak Mendiami Hak Pengabdian Pekarangan
Gambar 2: Block diagram hak perdata Untuk memberikan batasan terhadap lingkup permasalahan yang dibahas
dengan mengetahui posisi pokok bahasan pada domain yang lebih luas, dibuat sebuah block diagram mengenai hak perdata mengenai hukum benda. Setelah itu dibuat lagi block diagram lainnya dengan mengembangkan permasalahan yang terfokus pada area yang lebih spesifik hingga membentuk sebuah pohon keputusan. Basis Pengetahuan Basis pengetahuan pada sistem pakar untuk hak perdata terhadap tanah terdiri dari dua macam sumber pengetahuan fakta dan aturan. Fakta pengetahuan yang disimpan yaitu pengetahuan mengenai jenis hak perdata terhadap tanah dan pengetahuan mengenai pasal beserta isinya yang terkait dengan masalah hak perdata tersebut. Informasi pengetahuan untuk jenis hak perdata terhadap tanah dibatasi pada lima informasi hak perdata yaitu hak milik, hak milik bersama, hak bezit, hak memungut hasil dan hak pakai dan hak mendiami termasuk informasi yang berisi penjelasan singkat mengenai hak perdata terhadap tanah serta pasal-pasal terkait. Adapun aturan pengetahuan yang didasarkan pada keterkaitan antara jenis hak perdata terhadap tanah dengan pasal beserta isinya yang terdapat dalam KUH Perdata. Basis Data Untuk mendukung basis pengetahuan, dilakukan perancangan basis data. Struktur basis data yang dirancang tersebut digunakan juga untuk menyimpan file basis data yang digunakan dalam Sistem Pakar Hak Perdata terhadap Tanah. Rancangan basisdata dimulai dari
117
Sitrotika Vol.5, No.2, Juli 2009
kebutuhan data yang direalisasikan melalui Diagram relasi sebagai berikut: Hak 1
Terdiri Dari
Pasal n
n
Penjelasan
1
Terdiri Dari
Gambar 3: Diagram relasi Berdasarkan diagram relasi tersebut diperoleh kamus data yang terdiri dari: File Hak dengan atribut kode_hak (PK), nama_hak. File Penjelasan dengan atribut kode_penjelasan (PK), nama_penjelasan, kode_hak (FK). File Pasal dengan atribut kode_pasal (PK), no_pasal, tema, isi_pasal, kode_penjelasan (FK). Mekanisme Inferensi Mekanisme inferensi mengandung suatu mekanisme pola pikir dan penalaran yang digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah, dalam hal bagaimana sistem dapat mengambil suatu kesimpulan. Pendekatan yang dipakai menggunakan pelacakan ke depan (forward chainning) dimana pelacakan tersebut dimotori oleh data masukan pengguna dan dilanjutkan dengan mencoba menggambarkan kesimpulannya. Untuk penelusuran menggunakan penelusuran breadth first search. Penerapannya dari pendekatan forward chainning dan metode breadth first search tersebut di implementasikan ke dalam serangkaian query database yang digunakan untuk melakukan penalaran, penelusuran dan pencocokan data dari tabel-tabel yang saling berhubungan pada sistem pakar tersebut. Representasi Pengetahuan 118
Representasi Pengetahuan (Knowledge representation) adalah suatu cara bagaimana menyajikan pengetahuan dari suatu pengetahuan (pengetahuan yang telah di ekstraksi) kedalam bentuk yang dapat diproses oleh komputer. Representasi pengatahuan dalam sistem pakar ini menggunakan model Sistem produksi dengan bentuk sebagai berikut : IF cek hak THEN pilih hak IF hak = “hak” THEN cek penjelasan IF penjelasan = “penjelasan” THEN cek pasal IF pasal = “pasal” THEN isi
Antarmuka Sistem pakar ini terdiri dua antamuka yaitu antarmuka pengguna untuk melakukan penelusuran data dan antarmuka pakar untuk melakukan manajemen data seperti penambahan basis pengetahuan dan memberikan aturan produksi.
Gambar 4: Antarmuka penelusuran Pengujian Aplikasi Pengujian aplikasi sistem pakar hak perdata terhadap tanah menggunakan pengujian black-box. Pengujian ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak yang memungkinkan analisis sistem memperoleh kumpulan kondisi input yang akan mengerjakan
Sistem Pakar Untuk Hak Perdata Terhadap Tanah
seluruh fungsional program. Pada kasus uji dilakukan penelusuran untuk mendapatkan informasi yang mengenai hak pakai dan mendiami dengan aturan produksi sebagai berikut: Aturan 28: If cek hak Then pilih hak If hak = hak pakai dan mendiami Then cek penjelasan If penjelasan = sifat hak pakai dan mendiami Then cek pasal If pasal = 827 Then isi
dan dapat memberikan fasilitas kepada seorang pakar dalam mentransfer pengetahuannya. Saran yang bisa diberikan untuk penelitian ini adalah basis pengetahuan dalam sistem pakar hak perdata terhadap tanah ini hanya berdasarkan pada satu sumber saja, yaitu KUH Perdata, menyebabkan analisa masalah masih sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu ditambahkan basis pengetahuan dari sumber lain. Program yang dibuat pada akhirnya menampilkan pasal-pasal hak perdata, belum tentu dapat menyelesaikan suatu kasus. Oleh karena itu, perlu dilakukan konfigurasi program baik itu dari segi pengetahuan maupun aturan sehingga dapat melakukan penelusuran pengetahuan yang dapat menyelesaikan suatu kasus. DAFTAR PUSTAKA
Gambar 5: Antarmuka pakar Maka didapat hasil berupa isi pasal yang terkait dengan penelusuran yang dilakukan yaitu nomor pasal 827 dengan tema „Hak tidak boleh diserahkan‟, dan isi pasal „Hak mendiami tidak boleh diserahkan ataupun disewakan‟. Penjelasan dari hasil penelusuran tersebut relevan dengan data penjelasan yaitu deskripsi mengenai „Sifat Hak Pakai dan Mendiami‟. V. KESIMPULAN DAN SARAN Dengan telah dirancang dan dibuatnya sistem pakar ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Pakar Hak Perdata terhadap Tanah dapat mengimplementasikan KUH Perdata ke dalam bentuk elektronik, dapat membantu orang awam dalam memahami dan memilah pasal-pasal hak perdata dengan cara penelusuran data hak perdata,
--, 2003, Pengembangan Sistem Pakar Menggunakan Visual Basic, Yogyakarta, Andi --, 2008, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek, Jakarta, Rhedbook Publisher. Arhami, M, 2005, Konsep Dasar Sistem Pakar, Yogyakarta, Andi. Hartati, Sri., Iswanti, Sari, 2008, Sistem Pakar & Pengembangannya, Yogyakarta, Graha Ilmu. HS, Salim, S.H., 2001, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika. Jogiyanto, HM, MBA, Ph.D, Prof, Dr, 2003, Pengembangan Sistem Pakar Menggunakan Visual Basic, Yogyakarta, Andi Offset. Kusrini, 2006, Sistem Pakar, Teori dan Aplikasi, Yogyakarta, Andi Kusrini, 2008, Aplikasi Sistem Pakar, Yogyakarta, Andi. Subekti, SH, Prof, 2005, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Edisi XXXII, Jakarta, PT. Intermasa.
119
