BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Jalan Parangtritis KM 5,5 Sewon Yogyakarta 55187 Telepon : (0274) 385323, 445271 – Faks : (0274) 415984 E-mail :
[email protected]
Nomor : LTL-238/PW12/6/2015 30 September 2015 Lampiran : Satu berkas Perihal : Laporan Monitoring Tindak Lanjut Pengawasan Bulan September Tahun 2015
Yth. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta
Bersama
ini
kami
sampaikan
Laporan Monitoring
Tindak Lanjut
Pengawasan Bulan September Tahun 2015, periode 26 Agustus 2015 sampai dengan 25 September 2015, sebagai berikut: 1. LHP yang Terbit dan di input dalam SIM-HP Jumlah LHP yang telah di input dalam SIM-HP sebanyak 46 LHP, terdiri atas LHP yang terbit periode pelaporan bulan sebelumnya sebanyak 4 LHP, dan periode pelaporan bulan ini 42 LHP. 2. Temuan Pemeriksaan Reguler (Termasuk Riksus Non TPK) Temuan Pemeriksaan dan Tindak Lanjutnya yang terjadi s.d. bulan ini sebagai berikut: Uraian
Kejadian
Temuan Pemeriksaan (TP) - s.d. bulan lalu - bulan ini Total TP s.d. bulan ini (A)
6022 27 6049
72.818.629.382,98 0,00 72.818.629.382,98
5958
70.799.827.951,95
2
5.893.060,00
0 5960
0,00 70.805.721.011,95
62 27 89
2.012.908.371,03 0,00 2.012.908.371,03
TP yang sudah ditindaklanjuti (TPL) - TPL s.d. bulan lalu - TPL bulan ini atas TP s.d. bulan lalu - TPL bulan ini atas TP bulan ini Total TPL s.d. bulan ini (B) TP yang belum ditindaklanjuti (TPB) - TPB s.d. bulan lalu - TPB bulan ini Total TPB s.d. bulan ini (A - B)
Nilai
1
Rekapitulasi TP, TPL dan TPB sampai dengan bulan ini lihat LAMPIRAN I-A Rincian temuan pemeriksaan bulan ini dan tindak lanjutnya lihat LAMPIRAN I-B. Rincian tindaklanjut yang terjadi bulan ini lihat LAMPIRAN I-C. 3. Upaya Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Hambatannya Dalam Bulan Ini 3.1. Upaya peningkatan tindak lanjut dan hasilnya dalam bulan ini: - Melakukan koordinasi dengan Itjen-Itjen Departemen. - Melakukan pemutakhiran data dan rekonsiliasi saldo TPB dengan auditan. 3. 2. Hambatan dalam pelaksanaan tindak lanjut dalam Bulan ini : Tidak ada hambatan pelaksanaan tindak lanjut dalam bulan ini. 4. Monitoring Perkembangan Tindak Lanjut atas Kasus TPK 4.1. Rekapitulasi LHAI yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian sebagai berikut: No
Kejaksaan
Proses Perkara Kasus 1
Kepolisian
Nilai (Rp) Kasus 126.201.550,00 2
-
Kasus 3
-
-
2
1.379.198.730,37
-
3
211.050.450,00
3
211.050.450,00
-
4
1
3.575.907.294,74 $3,526.14 163.397.500,00
-
-
1
3.575.907.294,74 $3,526,14 163.397.500,00
2
235.407.834,78
-
-
2
235.407.834,78
-
-
-
-
-
1
Penyelidikan
2
Dihentikan Penyelidikan Penyidikan
2
1.379.198.730,37
-
Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan
4
8
Dihentikan Penuntutan Diputus
22
13.890.064.159,00
13
9
Banding
3
3.527.853.225,00
-
3 4 5 6 7
Jumlah
Total
35
22.898.030.293,89 $3.526,14
18
Nilai (Rp)
-
Nilai (Rp) 126.201.550,00
-
11.345.011.323,19
35
25.235.075.482,19
-
3
3.527.853.225,00
53
34.454.092.067,08 $3.526,14
11.556.061.773,19
4.2. Rekapitulasi LHPKKN yang diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian sebagai berikut: Kejaksaan No
Kepolisian
Total
Proses Perkara Kasus
Nilai (Rp)
Kasus
Nilai (Rp)
Kasus
Nilai (Rp)
1
Penyelidikan
-
-
-
-
-
-
2
Dihentikan Penyelidikan Penyidikan
-
-
-
-
-
-
1
62.000.000,00
4
1.845.017.570,00
5
1.907.017.570,00
3
2
Lampiran I-A
TP, TPL DAN TPB SAMPAI DENGAN BULAN INI UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE Kode Group Temuan
: Ket.
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015 Temuan Pemeriksaan (TP)
TP s/d Bulan Lalu
TP Bulan ini
TP Yang Ditindaklanjuti (TPL) TP s/d Bulan Ini
TPL s/d Bulan Lalu
TPL Bulan ini
TPB s/d Bulan Ini
SUB TOTAL
00
Kejadian
0
0
0
0
0
0
0
01
Kejadian Rp
1711 41.601.371.749,24
0 0,00
1711 41.601.371.749,24
1683 39.616.892.243,21
0 0,00
1683 39.616.892.243,21
28 1.984.479.506,03
02
Kejadian Rp
866 31.217.257.633,74
0 0,00
866 31.217.257.633,74
861 31.182.935.708,74
-1 -42.731.940,00
860 31.140.203.768,74
6 77.053.865,00
03
Kejadian
269
0
269
263
0
263
6
04
Kejadian
685
0
685
679
0
679
6
05
Kejadian
647
0
647
639
0
639
8
06
Kejadian
87
0
87
86
0
86
1
07
Kejadian
246
0
246
246
0
246
0
08
Kejadian
546
27
573
540
0
540
33
09
Kejadian
84
0
84
84
0
84
0
10
Kejadian
881
0
881
877
2
879
2
TOTAL
Kejadian
6022
27
6049
5958
1
5959
90
Rp
72.818.629.382,98
0,00
72.818.629.382,98
70.799.827.951,95
-42.731.940,00
70.757.096.011,95
2.061.533.371,03
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:14:01
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Hal 1 dari 1
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-074/PW12/APD/2015 20/08/2015 lAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN PENYESUAIAN SALDO AWAL TA 2015 PADA KABUPATEN BANTUL LGIAT-075/PW12/APD/2015 20/08/2015 Laporan Kegiatan Pendampingan Pengelolaan Keuangan Dana Desa pada Desa Panggungharjo, Kec Sewon, Kab Bantul LAP-189/PW12/3/2015 25/08/2015 Laporan Korsupgah Korupsi Bidang Pengelolaan APBD, Hibah, dan Bansos TA 2014 dan 2015 Kab. Kulon Progo LBA-193/PW12/4/2015 26/08/2015 Laporan Hasil Bimtek Penyusunan Laporan Keuangan dan RSB pada UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Purworejo LGIAT-32/PW12/IPP/2015 26/08/2015 Laporan Narasumber Sistem Pengendalian Anggaran Dalam Kegiatan Workshop Perencanaan pada Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 1 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LATT-196/PW12/2/2015 27/08/2015 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurang Bayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun 2014 pada Kabupaten Kebumen
Temuan
Sebab
Rekomendasi
1 Koreksi positif atas daftar 0811 kekurangan bayar TPG TK Non PNS TA 2014 sebesar Rp543.349.300,00
1 Kekurangcermatan Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dalam membayar tunjangan profesi guru sesuai ketentuan
0701
0802 1 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi atas daftar kekurangan TP guru TK Non PNS Tahun 2014
2 Koreksi negatif atas daftar 0811 kekurangan bayar TPG TK Non PNS TA 2014 sebesar Rp49.500.000,00
1 Belum efektifnya verifikasinya 0701 berkas usulan TPG yaitu UPTD Dikpora Kecamatan selaku atasan TK
0806 1 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi atas daftar kekurangan TP guru TK Non PNS Tahun 2014
Tindak Lanjut
Status TL
2 Memerintahkan kepada UPTD 0806 Dikpora Kecamatan untuk melakukan verifikasi berkas dan cek lapangan terhadap usulan TPG
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Hal 2 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
LATT-197/PW12/2/2015 27/08/2015 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurang Bayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun 2014 pada Kabupaten Klaten
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
Rekomendasi
3 Kelebihan pembayaran kepada 0811 guru TK Non PNS setelah pajak sebesar Rp9.975.000,00
1 Belum efektifnya verifikasinya 0701 berkas usulan TPG yaitu UPTD Dikpora Kecamatan selaku atasan TK
0802 1 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga agar menginformasikan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan terdapat kelebihan bayar TPG TK non PNS dan menindaklanjuti dengan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp9.975.000,00 dari 7 guru penerima TPG
1 Terdapat koreksi positif atas daftar kekurangan bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Klaten sebesar Rp 17.280.000,00
1 Tidak adanya proses verifikasi sebelum menjadi SKTP dan tidak adanya monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG TK Non PNS
1 Kepala Dinas Pendidikan Kab. 0802 Klaten agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif atas Daftar Kekurangan Bayar TP Guru TK Non PNS TA 2014 sesuai hasil audit BPKP dan melaksanakan tindak lanjutnya
0811
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
0701
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 3 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan 2 Terdapat koreksi negatif atas daftar kekurangan bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Klaten sebesar Rp 49.296.000,00
Sebab 0811
3 Terdapat kelebihan 0811 pembayaran TPG TK Non PNS TA 2014 Kab. Klaten sebesar Rp 69.825.000,00 ( setelah dipotong PPh )
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Rekomendasi 0701
1 Kepala Dinas Pendidikan Kab. 0802 Klaten agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi negatif atas Daftar Kekurangan Bayar TP Guru TK Non PNS TA 2014 sesuai hasil audit BPKP dan melaksanakan tindak lanjutnya
1 Tidak adanya proses verifikasi 0701 sebelum menjadi SKTP, tidak adanya monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG dan persyaratan pencairan TPG yang masih lemah
1 Kepada Kep. Dinas Pendidikan 0802 Kab. Klaten agar menginformasikan kpd Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Dikbud untuk menindaklanjuti kelebihan pembayaran TPG TK Non PNS TA 2014 sebesar Rp69.825.000,00 (setelah PPh 21) dengan menarik kelebihan pembayaran tsb serta meninjau kembali aturan syarat pembayaran terkait pemenuhan 24 jam mengajar per minggu
1 Tidak adanya proses verifikasi sebelum menjadi SKTP dan tidak adanya monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 4 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LATT-198/PW12/2/2015 27/08/2015 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurang Bayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun 2014 pada Kabupaten Bantul
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
Rekomendasi
1 Koreksi Positif atas Daftar 0811 Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kab. Bantul sebesar Rp 12.411.600,00
1 Tidak adanya proses verifikasi sebelum menjadi SKTP dan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG
0701
0802 1 Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi positif atas daftar kekurangan bayar TP guru TK Non PNS Tahun Anggaran 2014
2 Koreksi Negatif atas Daftar 0811 kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten bantul sebesar Rp 64.573.300,00
1 Tidak adanya proses verifikasi sebelum menjadi SKTP dan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG
0701
0806 1 Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi negatif atas daftar kekurangan TP guru TK Non PNS Tahun 2014
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 5 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
LATT-199/PW12/2/2015 27/08/2015 Laporan Hasil Audit atas Tunjangan Profesi Guru TK Non PNS Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2014
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
Rekomendasi
3 Kelebihan Pembayaran pada 0811 Tahun 2014 teerhadap guru TK Non PNS sebesar Rp 25.433.970,00 sudah dipotong pph
1 Tidak adanya proses verifikasi sebelum menjadi SKTP dan monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG
0701
0802 1 Kepala Dinas Pendidikan menengah dan Non Formal Kabupaten Bantul agar menginformasikan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa terdapat kelebihan pembayaran tunjangan profesi Guru TK Non PNS Tahun Anggaran 2014 dan menindaklanjuti dengan menarik kelebihan pembayaran sebesar Rp 25.433.790,00 net pph dari guru tersebut
0820
1 Kkeurangcermatan Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mencantumkan besaran TPG dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo dalam mengusulkan besaran TPG.
0510
0501 1 Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon progo agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas perubahan Daftar kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Tahun 2014 (koreksi posistif/menambah) sesuai hasil audit BPKP.
1 Koreksi Positif (menambah) atas Daftar Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 7.070.300,00 (termasuk pajak)
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 6 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
Rekomendasi
0820 2 Koreksi negatif (mengurangi) atas Daftar kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Kulon Progo sebesar Rp 29.208.700,00 (termasuk pajak) atas nama 11 orang guru.
1 Kekurangcermatan Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian pendiidkan dan Kebudayaan dalam mencantumkan besaran TPG karena belum sesuai dengan tabel gaji pokok PP 34 tahun 2014 ataupun belum memperhitungkan kondisi-kondisi yang berakibat tidak terpenuhinya jam mengajar 24 jam tatap muka oleh guru TK Non PNS.
0501
0501 1 Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen pAUDNI Kementerian pendiidkan dan Kebudayaan atas perubahan Daftar kekurangan Bayar TP Guru TK Non Pns Tahun 2014 (koreksi negatif/mengurangi) sesuai hasil audit BPKP.
3 Kelebihan pembayaran 0820 tunjangan profesi terhadap guru TK Non PNS sebesar Rp 16.186.385,00 atas nama 10 orang guru.
1 Persyaratan pencairan TPG TK 0408 Non PNS masih lemah, dimana guru hanya diwajibkan menunjukkan KTP, NUPTK dan surat keterangan aktif mengajar. Dalam surat keterangan aktif mengajar tidak mengakomodir atau menunjukkan kondisi-kondisi yang berakibat tidak terpenuhinya jam mengajar 24 jam tatap muka oleh guru TK Non PNS seperti cuti, telah pensiun, dsb.
0504 1 Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon progo agar menginformasikan kepada Direktorat P2TK PAUDNi Ditjen PAUDNI kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk menindaklanjuti atas kelebihan pembayaran TPG TK Non PNS TA 2014 sebesar Rp 16.186.385,00 dengan menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp 16.186.385,00 dari 10 orang guru.
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 7 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan
Sebab
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
0501 2 Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon progo agar menginformasikan kepada Direktorat P2TK PAUDNi Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan untuk meninjau kembali aturan syarat pembayaran TPG TKN Non PNS terkait pemenuhan jam mengajar 24 jam tatap muka per minggu.
LATT-200/PW12/2/2015 27/08/2015 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas kurang Bayar Tunjangan Pofesi Guru TK Non PNS Tahun 2014 pada Kabupaten Magelang
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
1 Terdapat koreksi Negatif atas Daftar kekurangan bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Magelang sebesar Rp26,471,800,00
0811
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
1 Kurang efektifnya Sistem 0701 Pengendalian intern pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang
1 agar Kepala Dinas Pendidikan 0802 Pemuda dan IOlah Raga Kabupaten Magelang mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan perubahan atas daftar kekurangan bayar TP Guru TK Non PNS Tahun 2014 sesuai hasil audit BPKP
Hal 8 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
LATT-204/PW12/2/2015 27/08/2015 Laporan Hasil Audit Tunjangan Profesi Guru Non PNS Taman Kanak-kanak Tahun Anggaran 2014 Kabupaten Sleman
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
Rekomendasi
2 Kelebihan Pembayaran 0811 terhadap Guru TK Non PNS TA 2014 sebesar Rp7,125,000,00
1 Kurang efektifnya Sistem 0701 Pengendalian intern pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang
1 Agar Kepala Dinas Pendidikan 0802 Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Magelang menginformasikan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa terdapat kelebihan pembayaran tunjangan progesi Guru TK Non PNS Tahun Anggaran 2014
1 Koreksi Positif atas Daftar 0810 Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kab. Sleman sebesar Rp 102.764.600,00 sebelum Pph21
0510 1 Direktorat P2TK PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak teliti dalam proses verifikasi usulan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebelum menjadi SKTP, tidak adanya verifikasi periodik sebelum pencairan, dan tidak adanya monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG
0501 1 Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas perubahan Daftar kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Tahun 2014 (koreksi posistif) sesuai hasil audit BPKP.
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 9 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan 2 Koreksi negatif atas Daftar 0810 kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Sleman sebesar Rp 81.934.000,00 sebelum PPh 21
Sebab 0510 1 Direktorat P2TK PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak teliti dalam proses verifikasi usulan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebelum menjadi SKTP, tidak adanya verifikasi periodik sebelum pencairan, dan tidak adanya monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
0501 1 Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas perubahan Daftar kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Tahun 2014 (koreksi negatif) sesuai hasil audit BPKP.
0501 2 Memperbaiki sistem pengendalian intern terkait proses verifikasi usulan calon penerima tunjangan profesi dan segera melaporkan status guru terkait perubahan inpassing dan penerimaan CPNS serta tidak terpenuhinya 24 jam mengajar dalam satu minggu
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Hal 10 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan 3 Kelebihan pembayaran 0810 tunjangan profesi terhadap guru TK Non PNS sebesar Rp50.903.090,00 sudsh dipotong Pph 21
Sebab
Rekomendasi
0510 1 Direktorat P2TK PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak teliti dalam proses verifikasi usulan dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman sebelum menjadi SKTP, tidak adanya verifikasi periodik sebelum pencairan, dan tidak adanya monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG
Tindak Lanjut
Status TL
0501 1 Direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman agar menginformasikan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk menindaklanjuti atas kelebihan pembayaran TPG TK Non PNS TA 2014 sebesar Rp50.903.090,00 dengan menarik kembali kelebihan pembayaran sebesar Rp50.903.090,00 dari para guru
0501 2 Memperbaiki sistem pengendalian intern terkait proses verifikasi usulan calon penerima tunjangan profesi dan segera melaporkan status guru terkait perubahan inpassing dan penerimaan CPNS serta tidak terpenuhinya 24 jam mengajar dalam satu minggu
LATT-202/PW12/2/2015 28/08/2015 Audit Atas Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 pada Kabupaten Purworejo
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
1 Koreksi positif atas Daftar 0820 kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Purworejo sebesar Rp30.937.200,00
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
1 Usulan penerima TPG yang dibuat dan dikirim ke Pusat tidak mencantumkan SK Inpassing
0105
1 Kepala Dinas Pendidikan Kab 0504 Purworejo mengusulkan pada Direktorat P2TK PAUDNI atas perubahan Daftar kekurangan bayar sebesar Rp30.937.200,00
Hal 11 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan
Sebab
Rekomendasi
2 Koreksi Negatif atas Daftar 0820 Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Purworejo sebesar Rp55.673.000,00
1 tidak ada mekanisme verifikasi dari Dinas Pendidikan Purworejo
0105
1 Kepala Dinas Kab mengusulkan 0504 pada Direktorat PAUDNI sebagai koreksi negatif sebesar Rp 55.673.000,00
3 Kelebihan pembayaran terhadap guru TK Non PNS sebesar Rp12.068.610,00
1 persyaratan pencairan Tunjangan Profesi Guru (TPG) TK non PNS masih lemah
0105
1 Menindaklanjuti atas kelebihan 0504 pembayaran TPG TK Non PNS TA 2014 sebesar Rp12.068.610,00 dengan menarik kelebihan pembayaran tersebut
0820
Tindak Lanjut
Status TL
2 Meninjau kembali aturan syarat 0504 pembayaran terkait pemenuhan 24 jam mengajar per minggu.
LATT-203/PW12/2/2015 28/08/2015 Audit atas TP Guru TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Gunungkidul DIY
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
1 Terdapat koreksi negatif atas daftar kekurangan bayar TPG TK Non PNS TA 2014 sebesar Rp 15.000.000,00
0810
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
1 Verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Kidul belum efektif
0502
0504 1 Kepala Dinas Pendidikan,pemuda dan Olahraga kabupaten Gunungkidul agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI untuk melakukan koreksi atas Daftar kekurangan Bayar TPGTK non PNS TA2014.
Hal 12 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan 2 Kelebihan Pembayaran terhadap Guru TK Non PNS sebesar Rp7.125.000,00
LATT-205/PW12/2/2015 28/08/2015 Audit atas Kekurang an Bayar Tunjangan Profesi Guru (TPG) TK Non PNS Tahun 2014 pada Dinas Pendidikan kota Yogyakarta
Sebab 0810
1 Koreksi Positif atas Daftar 0820 Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kota Yogyakarta sebesar Rp120.181.200,00
Rekomendasi
1 Verifikasi terhadap data penerima tunjangan profesi guru tidak efektif
0502
0504 1 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul agar mengusulkan kepada Direktorat P2TK PAUDNI menindaklanjuti temuan kelebihan bayar tersebut
1 Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak melakukan monitoring penerimaan TPG dan guru tidak melaporkan penerimaan TPG ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan belum memiliki standar operating prosedur (SOP) berkaitan dengan usulan TPG bagi guru yang mutasi.
0408
1 Mengusulkan perubahan Daftar 0504 kekurangan bayar TPG TK Non PNS Tahun 2014 kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan berupa koreksi positif sebesar Rp.120,181,200,00
Tindak Lanjut
Status TL
2 Melakukan monitoring TPG TK 0807 Non PNS termasuk syarat-syarat pencairannya.
3 Menyusun SOP pengelolaan 0502 TPG TK Non PNS termasuk prosedur penghentian pembayaran TPG yang mutasi.
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Hal 13 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan
Sebab
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
4 Mengintruksikan guru penerima 0806 TPG untuk melaporkan penerimaan TPG sesuai ketentuan berlaku yaitu dalam bentuk surat pernyataan penerimaan dana dengan melampirkan foto copy rekening ke Dinas Pendidikan maksimal 2 minggu setelah dana diterima.
2 Koreksi Negatif atas Daftar 0810 Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kota Yogyakarta sebesar Rp111.321.800,00
1 Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak melakukan monitoring penerimaan TPG dan guru tidak melaporkan penerimaan TPG ke dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan belum memiliki standar operating prosedur (SOP) berkaitan dengan pelaporan pensiun, cuti/izin, realisasi jam mengajar guru TK Non PNS.
0702
1 Mengusulkan kepada Direktorat 0504 P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atas perubahan Daftar Kekurangan Bayar TP Guru TK Non PNS Tahun 2014 (koreksi negatif sebesar Rp.111,321,800
2 Melakukan monitoring syarat-syarat pencairan TPG TK Non PNS termasuk syarat-syarat pencairannya.
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
0502
Hal 14 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan
Sebab
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
0702 3 Menginstruksikan guru penerima TPG untuk melaporkan penerimaan TPG sesuai ketentuan berlaku yaitu dalam bentuk surat pernyataan penerimaan dana dengan melampirkan foto copy rekening ke Dinas Pendidikan maksimal 2 minggu setelah dana diterima.
4 Menyusun SOP pengelolaan TPG TK Non PNS berkaitan dengan pelaporan pensiun, cuti/izin, relaisai jam mengajar guru TK Non PNS
3 Kelebihan Pembayaran terhadap Guru TK Non PNS sebesar Rp 30.603.680,00
0810
0408 1 Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tidak melakukan monitoring penerimaan TPG dan guru tidak melaporkan penerimaan TPG ke Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan belum memiliki standar operating prosedur (SOP) berkaitan dengan pelaporan pensiun , cuti/izin, realisasi jam mengajar guru TK Non PNS.
0504 1 Menginformasikan kepada Direktorat P2TK PAUDNI Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa terdapat kelebihan pembayaran tunjangan profesi Guru TK Non PNS Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp30.603.680,00.
2 Melakukan monitoring pelaksanaan pengelolaan TPG termasuk syarat-syarat dapat dicairkannya TPG oleh guru.
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
0502
0702
Hal 15 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan
Sebab
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
0502 3 Menginstruksikan guru penerima TPG untuk melaporkan penerimaan TPG sesuai ketentuan berlaku yaitu dalam bentuk surat pernyataan penerimaan dana dengan melampirkan foto copy rekening ke Dinas Pendidikan maksimal 2 minggu setelah dana diterima.
4 Menyusun SOP pengelolaan 0502 TPG TK Non PNS berkaitan dengan pelaporan pensiun, cuti/izin, realisasi jam mengajar guru TK Non PNS
LATT-206/PW12/2/2015 28/08/2015 Laporan Audit atas Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Cilacap
1 Koreksi Negatif atas Daftar Kurang Bayar TPG TK Non PNS TA 2014 Kabupaten Cilacap sebesar Rp39.431.800,00 (sebelum PPh).
0810
1 Tidak adanya proses verifikasi 0409 sebelum menjadi SKTP dan tidak adanya monitoring atas pelaksanaan pengelolaan TPG.
1 Mengusulkan kepada Direktorat 0504 P2TK PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk melakukan koreksi negatif atas Daftar Kekurangan Bayar TP Guru TK Non PNS TA 2014 2 Melakukan monitoring penerimaan TPG TK Non PNS termasuk syarat syarat pencairannya
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
0504
Hal 16 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan
Sebab
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
0504 3 Menginstruksikan guru penerima TPG untuk melaporkan penerimaan TPG sesuai ketentuan berlaku yaitu dalam bentuk surat pernyataan penerimaan dana dengan melampirkan foto copy rekening ke Dinas pendidikan maksimal 2 minggu setelah dana diterima
2 Kelebihan pembayaran pada Tahun 2014 terhadap Guru TK Non PNS sebesar Rp 5.700.00,00
0810
1 Tidak adanya proses verifikasi sebelum menjadi SKTP dan tidak adanya monitoring atas peleksanaan pengelolaan
0409
1 Mengusulkan kepada Direktorat 0504 P2TK PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menindaklanjuti temuan kelebihan bayar sebesar Rp 5.700.000,00 untuk ditagihkan kepada guru yang bersangkutan
2 Melakukan monitoring penerimaan TPG termasuk syarat -syarat dapat dicairkannya TPG oleh guru
0504
0504 3 Menginstruksikan guru penerima TPG untuk melaporkan penerimaan TPG sesuai ketentuan berlaku yaitu dalam bentuk surat pernyataan penerimaan dana dengan melampirkan foto copy rekening ke Dinas Pendidikan maksimal 2 minggu setelah dana diterima
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Hal 17 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik
Temuan
Sebab
Rekomendasi 4 Menyusun SOP pengelolaan TPG TK Non PNS berkaotan dengan pelaporan pensiun, cuti/izin realisasi jam mengajar guru TK Non PNS
LATT-207PW12/2/2015 28/08/2015 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Barang Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Penanganan Tindak Pidana Korupsi per 31 Desember 2014 pada Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta LATT-208/PW12/2/2015 28/08/2015 Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu atas Barang Sitaan dan Barang Rampasan Hasil Penanganan Tindak Pidana Korupsi per 31 Desember 2014 pada Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta . LATT-209/PW12/2/2015 28/08/2015 Laporan Audit Tujuan Tertentu atas Pengelolaan Basan dan Baran per 31 Desember 2014 pada Kementerian Hukum dan HAM RI di Wilayah D.I. Yogyakarta LBA-201/PW12/4/2015 28/08/2015 Laporan Pelaksanaan Workshop Aplikasi SIA BLUD Puskesmas di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Tindak Lanjut
Status TL
0504
Hal 18 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-33/PW12/IPP/2015 28/08/2015 Laporan pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Persiapan Joint Audit BNPB dan BPKP LGIAT-52/PW12/AN/2015 28/08/2015 LAPORAN PELAKSANAAN PENANDATANGANAN MOU DENGAN PDAM SE D.I.Y SERTA SOSIALISASI MANAJEMAN ASET LGIAT-57/PW12/AN/2015 31/08/2015 LAPORAN SOSIALISASI BLUD PADA KABUPATEN GUNUNGKIDUL LGIAT-58/PW12/AN/2015 31/08/2015 Laporan Kegiatan Focus Group Discussion Kebijakan Efisiensi Layanan PDAM LGIAT-58A/PW12/AN/2015 31/08/2015 Laporan Kegiatan Focus Group Disscussion Kebijakan Efisiensi Layanan PDAM LGIAT-35/PW12/IPP/2015 01/09/2015 Laporan Kegiatan Sosialisasi Pedoman audit kinerja PPIP Tahun 2014 dan 2015 LBA-211/PW12/4/2015 02/09/2015 LAPORAN HASIL MONITORING DAN EVALUASI IMPLEMENTASI SIA BLUD PADA DINAS KESEHATAN KEBUPATEN SLEMAN
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 19 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LBA-212/PW12/4/2015 02/09/2015 Laporan Hasil Bimtek Penyusunan Neraca Awal BLUD UPTD di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul SR-2408/PW12/5/2015 03/09/2015 Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Perkara Tindak Pidana Korupsi Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Pendapatan Asli Desa, Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2008 s.d 2013 LATT-214/PW12/2/2015 04/09/2015 Laporan Kompilasi Hasil Audit atas Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Per 31 Desember 2014 di DIY LGIAT-077/PW12/APD/2015 07/09/2015 Laporan Kegiatan Survey Kesiapan Pembinaan Pebngawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kulonprogo LGIAT-079/PW12/APD/2015 10/09/2015 Laporan Kegiatan Paparan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Desa di Pemerintah Kabupaten Sleman LGIAT-081/PW12/APD/2015 10/09/2015 Laporan Kegiatan Sosialisasi dan Survei Pendahuluan dalam Rangka Implementasi SIMDA Desa di Kab. Kebumen
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 20 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-086/PW12/APD/2015 10/09/2015 LAPORAN KEGIATAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PARAMETER DATABASE BMD PADA PEMKOT MAGELANG LAP-223/PW12/2/2015 14/09/2015 Laporan Hasil Quality Assurance atas Inventarisasi BMN Tahun 2015 pada PPPPTK Seni dan Budaya LAP-224/PW12/2/2015 14/09/2015 Laporan Quality Assurance atas pelaksanaan Inventarisasi aset BMN pada Kantor Museum Benteng Vrederbug Yogyakarta LAP-225/PW12/2/2015 14/09/2015 Laporan Quality Assuranse atas Inventarisasi BMN Tahun 2015 pada LPMP daerah Istimewa Yogyakarta Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan LAP-227/PW12/2/2015 14/09/2015 Laporan hasil Quality Assurance (QA) atas Pelaksanaan Inventarisasi BMN pada Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta. LAP-229/PW12/2/2015 14/09/2015 laporan Hasil Quality Assurance atas Inventarisasi BMN tahun 2015 pada P4TK Matematika Yogyakarta
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 21 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LAP-288/PW12/2/2015 14/09/2015 Laporan Hasil Quality Assurance atas Inventarisasi BMN Tahun 2015 pada Balai ARkeologi Yogyakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan LATT-222/PW12/2/2105 14/09/2015 Kompilasi Laporan Hasil Audit atas Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Tahun 2014 pada provinsi D.I Yogyakarta LBA -221/PW.12/4/2015 14/09/2015 Laporan Revieu Corporate Plan PDAM Tirta Binangun Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 - 2016 S-2522/PW12/2/2015 14/09/2015 Kompilasi Laporan Hasil Audit atas Kekurangan Bayar TPG TK Non PNS Tahun 2014 pada provinsi Jawa Tengah Wilayah Kerja Perwakilan BPKP DI Yogyakarta LGIAT-40/PW12/IPP/2015 18/09/2015 Laporan Hasil Kegiatan Narasumber Bimtek Penyusunan SAKIP-LAKIP di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul LGIAT-12/PW12/APD/2015 21/09/2015 Laporan Kegiatan Survey Kesiapan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Kabupaten Magelang
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan
Sebab
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
1 --- N i h i l ---
0000
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
Hal 22 dari 23
Lampiran I-B
TEMUAN PEMERIKSAAN BULAN INI DAN TINDAK LANJUTNYA UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015 s.d. 25 September 2015
Nomor LHP/Tgl. LHP/Obrik LGIAT-41/PW12/2/2015 21/09/2015 Laporan Hasil Kegiatan Validasi Hasil Audit Aset Sitaan Hasil Korupsi Tahun 2015 dan Validasi Hasil audit PNBP kantor Kesehatan Pelabuhan Tahun 2013 dan 2014 serta Validasi Hasil Audit Pengelolaan PNBP BHP Frekuensi Tahun 2014
Tanggal Cetak : 25/09/2015 16:16:03
Temuan 1 --- N i h i l ---
Sebab
Rekomendasi
Tindak Lanjut
Status TL
0000
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Hal 23 dari 23
Lampiran I-C
TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015
s.d. 25 September 2015
Nomor LHP
Tgl. LHP
Status Nomor Status Nomor LHP Temuan Temuan Sebab
Nomor Rek.
Nomor TL
Kode TL
Nilai Rp TL
Memo TL
Status TL
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT LAI-117/PW12/2/2015
03/06/2015
03
1
03
1
1
1
0,00
1
03
2
1
1
0,00
1
03
1
1
1
0,00
1
03
2
1
1
0,00
LAI dukungan atas Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Program Pamsimas) Kabupaten Purworejo TA 2014
LAI-126/PW12/2/2015
09/06/2015
03
Laporan Auditor Independen Dukungan atas Lapkeu Pamsimas Tahuan 2014 pada Pemkab Cilacap
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
0804 Telah ditindaklanjuti berupa instruksi Bupati Purworejo kepada Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi SPAMS Pedesaan Kab. Purworejo agar melaksanakan tupoksinya secara maksimal, sesuai dengan Surat Bupati Purworejo Nomor 700/5541.b tanggal 5 Agustus 2015 perihal Koreksi intern laporan hasil auditor independen dukungan atas laporan keuangan Program Pamsimas 2014 (LAI-117/PW12/2/2015 tanggal 3 Juni 2015) 0804 Telah ditindaklanjuti berupa instruksi Bupati Purworejo kepada Pokja AMPL, Panitia Kemitraan dan Asosiasi SPAS Pedesaan Kab. purworejo agar melaksanakan tupoksinya secara maksimal, sesuai dengan surat Bupati Purworejo Nomor : 700/5541.b tanggal 5c Agustus 2015 perihal Koreksi intern laporan hasil auditor independen dukungan atas laporan keuangan Program Pamsimas 2014. 0801 Telah ditindaklanjuti dengan surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Cilacap kepada Bupati Cilacap Nomor 700/894a/25 tanggal 30 Juli 2015 0801 Telah ditindaklanjuti dengan pembahasan dengan BPSPAM di Kabupaten Cilacap sesuai dengan surat Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata ruang Nomor 700/907a/25 tanggal 3 Agustus 2015
03
03
03
03
Hal 1 dari 2
Lampiran I-C
TINDAK LANJUT ATAS TEMUAN PEMERIKSAAN NON TPK YANG TERJADI PADA BULAN INI UNIT PEMERIKSA : PERW. BPKP PROVINSI DI YOGYAKARTA PERIODE
:
26 Agustus 2015
s.d. 25 September 2015
Nomor LHP
Tgl. LHP
Status Nomor Status Nomor LHP Temuan Temuan Sebab
Nomor Rek.
Nomor TL
1
2
Nilai Rp TL
Kode TL
Memo TL
Status TL
BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH PUSAT LATT-78/PW12/2/2014
12/03/2014
02
1
02
1
5.893.060,00
Laporan Hasil Audit Operasional atas Tunggakan dan Sisa Dana TPG PNSD pada Kab. Bantul TA 2010-2013
Sub Total TOTAL
0105 Telah ditindaklanjuti dengan pengembalian ke Kas Daerah dengan nomor rekening 414230100 tanggal 1 Agustus 2015
03
5.893.060,00 5.893.060,00
Dicetak tanggal 25 September 2015 16:16:15
Created by Team SIMHP Pusinfowas BPKP
Hal 2 dari 2
Lampiran 2/1 -2
LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL AUDIT INVESTIGATIF (LHAI) YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2015 S.D BULAN LALU NO
STATUS KASUS
KASUS
1 Kejaksaan Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH
1 2 4 1 2 22 3 35
2 Kepolisian Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH
2 3 13 18
%
-
BULAN INI
nilai Temuan
nilai Temuan
Rp
USD
126.201.550,00 1.379.198.730,37 3.575.907.294,74 163.397.500,00 235.407.834,78 13.890.064.159,00 3.527.853.225,00 22.898.030.293,89
0 0 0 3.526,14 0 0 0 0 0 3.526,14
211.050.450,00 11.345.011.323,19 11.556.061.773,19
KASUS
%
S.D BULAN INI nilai Temua KASUS n USD
nilai Temuan Rp
-
-
-
-
-
-
1 2 4 1 2 22 3 35
%
-
2 3 13 18
nilai Temuan
nilai Temuan
Rp
USD
126.201.550,00 1.379.198.730,37 3.575.907.294,74 163.397.500,00 235.407.834,78 13.890.064.159,00 3.527.853.225,00 22.898.030.293,89
3.526,14 3.526,14
211.050.450,00 11.345.011.323,19 11.556.061.773,19
3 KPK Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Dikoordinasikan JUMLAH 4 Total Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding TOTAL
3 2 1 5 3 1 35 3 53
-
126.201.550,00 1.379.198.730,37 (242.892.218,00) 3.895.059.462,74 432.978.500,00 100.617.334,78 25.235.075.482,19 3.527.853.225,00 34.454.092.067,08
3.526,14 3.526,14
-
-
-
-
3 2 3 4 1 2 35 3 53
-
126.201.550,00 1.379.198.730,37 211.050.450,00 3.575.907.294,74 163.397.500,00 235.407.834,78 25.235.075.482,19 3.527.853.225,00 34.454.092.067,08
3.526,14 3.526,14
Lampiran 2/2 -2
LAPORAN PERKEMBANGAN TINDAK LANJUT HASIL PENGHITUNGAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (LHPKKN) YANG DISERAHKAN KEPADA INSTANSI PENYIDIK SAMPAI DENGAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2015 NO STATUS KASUS
KASUS
%
S.D BULAN LALU nilai Temuan Rp
nilai Temuan USD
1 Kejaksaan Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH
2 37 3 42
569.714.057,64 18.189.371.871,48 11.387.019.000,00 30.146.104.929,12
2 Kepolisian Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH
3 2 23 2 30
-
1.672.669.425,00 7.944.951.054,00 25.862.492.564,39 111.400.000,00 35.591.513.043,39
-
2 2 1 3 60 4 72
-
1.496.504.425,00 7.944.951.054,00 176.165.000,00 11.818.588.057,64 44.051.864.435,87 249.545.000,00 65.737.617.972,51
-
KASUS
%
BULAN INI nilai Temuan Rp
nilai Temuan KASUS USD
1
62.000.000,00
1
62.000.000,00
172.348.145,00
1
1
-
172.348.145,00
%
S.D BULAN INI nilai Temuan Rp
nilai Temuan
USD
1 2 37 3 43
62.000.000,00 569.714.057,64 18.189.371.871,48 11.387.019.000,00 30.208.104.929,12
4 2 23 2 31
-
1.845.017.570,00 7.944.951.054,00 25.862.492.564,39 111.400.000,00 35.763.861.188,39
-
5 2 2 60 5 74
-
1.907.017.570,00 7.944.951.054,00 569.714.057,64 44.051.864.435,87 11.498.419.000,00 65.971.966.117,51
-
3 KPK Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding JUMLAH 4 Total Penyelidikan Dihentikan Penyelidikan Penyidikan Dihentikan Penyidikan Dilimpahkan ke PN Penuntutan Dihentikan Penuntutan Diputus Banding TOTAL
2
234.348.145
2
234.348.145,00