Sengketa Lahan Panawaren Bakal Dapat Titik Temu

LAPORAN UTAMA

LAPORAN UTAMA

Sengketa Lahan Panawaren Bakal Dapat Titik Temu

Setelah melalui proses penyelesaian yang cukup panjang, penguasaan kawasan hutan negara di petak 18, 19 dan 20 RPH Pringombo BKPH Banjarnegara KPH Kedu Selatan oleh masyarakat Desa Panawaren Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara bakal menemukan titik temu. Mediasi yang dilakukan di aula kantor Setda Kabupaten Banjarnegara yang dipandu langsung oleh Bupati Banjarnegara, Sutedjo Slamet Utomo SH M Hum yang mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dan dihadiri segenap instansi terkait setelah melihat bukti-bukti peta autentik atas kawasan yang dipersoalan semakin jelas. 2 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Ketua Formap, Pujo bersikukuh mencoba mempertahankan argumennya ketikan ditunjukkan peta auntentik atas wilayah hutan negara di Desa Panawaren. WILAYAH hutan seluas 188,3 hektar diklaim warga yang disebutnya sebagai tanah warisan atau tanah ulayat itu setelah dilakukan over lay peta yang dimiliki kedua belah pihak mengerucutkan persoalan. Salah satu pihak nantinya tampak harus legowo untuk menerima kenyataan sebagaima mereka tuangkan dalam perjanjian. “ Sebenarnya sejak dulu sudah jelas. Kawasan hutan negara di Jawa semua sudah ada proses verbalnya. Bukti autentik yang kami miliki sudah

jelas, kawasan hutan petak 18, 19 dan 20 yang merupakan bagian dari kawasan hutan komplek Gunung Widangan memiliki bukti autentik berupa BATB atau proses verbal ada empat,” kata Kepala Biro PSDH dan Agraria Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, Imam Fuji Raharjo kepada wartawan usai acara mediasi (11/7) yang juga dihadiri Staf Ahli Menteri Kehutanan, DPD RI, Kapolres dan Dandim Banjarnegara serta jajaran pejabat Perum Perhutani. Disebutkan, bukti verbal Berita Acara Tata Batas (BATB) tersebut yakni BATB (proces verbal van grensregeling) No.10 tanggal 22, 23 dan 25 Nopember 1907 yang disahkan 24 April 1908 seluas 1.941,7 ha. BATB (proces verbal grensproject) tanggal 17 Januari 1923 disahkan 21 April 1923 seluas 459 ha, BATB (suppletoir proces verbal van grensregeling) tanggal 20 April 1933 disahkan 18 Mei 1933 seluas 479 ha dan BATB (suppletoir proces verbal van grensregeling) tanggal 13 Desember 1933 yang disahkan 24 Pebruari 1934 seluas 2.227,34 hektar. “ Proses verbal itu luas sekali. Seperti wilayah hutan blok Gunung Widangan, itu hanya istilah. Dulu ditetapkan blok Gunung Widangan yang luasnya sekitar 10.000 hektar termasuk didalamnya yang ada di Desa Panawaren,” jelas Fuji yang didampingi Adm/ KKPH Kedu Selatan, Ir Toni Suratno. Tapi, lanjut dia, masyarakat Panawaren mengartikannya kawasan hutan hanya yang ada di Gunung Widangan, kerena mengartikan secara harfiah. Padahal blok gunung Midangan itu istilah hutannya meliputi berbagai desa. Konflik yang mengemuka sejak 2004 dan mulai memanas 2010 itu awalnya karena memang tidak ada proses seperti sekarang ini. Mungkin waktu itu sudah bisa diselesaikan melalui program PHBM sehingga Perhutani bisa diterima. Tapi semenjak 2010 entah bagaimana awalnya masyarakat desa Jajaran personil

Panawaren dipimpin Pujo Wiyono sebagai Ketua Forum Masyarakat Desa Panawaren (Formap) mengirim surat ke Perhutani dan pihak-pihak lain yang menanyakan status kawasan hutan Desa Panawaren. Masyarakat mengklaim sebagai tanah ulayat. “ Ya ini aneh, yang namanya tanah ulayat ini di Jawa kan sudah tidak ada, yang ada di luar Jawa. Atau tadi Ketua Formap juga menyebutkan sebagai tanah yayasan. Tanah yayasan itu kan tanah yang dibenani hak milik yang dikelola BPN. Jadi kalau mereka bersikukuh mempertahankan tanah dengan sertifikat dari BPN itu kan ya mustahil,” jelas Fuji. Tampaknya mediasi yang berlangsung 11 Juli 2013 memang akan menjadi puncak penyelesaian sengketa. Karena dikesempatan itu dimunculkan dokumen Negara asli dari kementrian kehutanan. Memang kenapa baru sekarang dimunculkan karena menurut Fuji itu dokumen yang tidak sembarangan dikeluarkan. Hanya pejabat tertentu yang punya kewengangan mengeluarkan dokumen Negara. “ Kenapa baru dikeluarkan sekarang ? Karena Polda dan jajaran Polres menjamin tidak ada kehilangan atau kerusakan terhadap dokumen negara tersebut. Kalau kita buka kemaren-kemaren siapa yang berani menjamin, bupatipun tidak berani,” tegas Fuji yang nampaknya pembeberan fakta peta autentik atas wilayah hutan di Desa Panawaren itu membuat Ketua Formap kecil nyali. Apalagi esoknya selama selama lima hari tim pemeta batas akan melakukan redesign untuk menentukan kembali tata batas sesuai peta. Namun tampaknya Ketua Formap itu mencoba bersikukuh dengan peta resmi

yang dibuat pemerintah melalui lembaga Bakosutranal serta peta milik Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KP3) Purbalingga yang dimiliki. “ Yang penting saya sudah punya bukti ini dan insya Allah saya akan hormat dengan peraturan pemerintah. Pegangan kami adalah bukti dan bukti ini menurut kami sudah sah adanya karena dibuat pemerintah RI. Dan ketika ini akan direkontruksi, sekali lagi kami masyarakat Panawaren tetap akan mempertahankan tanah kami yang akan dikelola Perhutani,” ujar Pujo dalam sesi mediasi yang cukup panas meski bupati selaku mediator menegaskan bahwa rekonstruksi itu perlu dilakukan untuk kejelasan sehingga diperoleh titik temu penyelesaian konflik. “ Kalau mau dicocokkan mari kita cocokan, soceng-socengan yang benar saja sesuai dengan bukti yang miliki oleh kami dan oleh kementrian kehutanan. Kita cocokan peta dari Bakosutranal dengan peta program Sismiop,” lanjutnya bernada emosi khas Banjarnegara. Meski para ahli hukum dihadirkan dan angkat bicara memberi pemahaman tampaknya ketua Fomap itu bersikukuh dengan pendiriannya. Sementara petugas dari BPN mengatakan bahwa Sismiop adalah kewenangan dari KBB Pratama Purbalingga dalam rangka untuk menerbitkan surat bukti pembayaran pajak (SPPT) bukan bukti kepemilikan seperti yang diyakin Formap. Sedang pihak BPN sendiri mengatakan juga tidak mempunyai data terkait dengan tanah Perhutani. Kerahkan 1000 petugas keamanan Tak kurang 1000 personil keamanan

dikerahkan untuk mengamankan jalannya mediasi dan kegiatan redesign di lapangan. Petugas keamanan tersebut yang terdiri dari tiga SSK Brimob, satu SKK Dalmas Polda dan tiga SSK dari Polres Banjarnegara dan satu SSK dan Batalion TNI serta 100 personil dari satuan Polmob Perhutani. “ Itu memang sengaja kita kerahkan. Bagaimanapun juga kita harus waspada terhadap kegiatan-kegiatan mereka kalau mengarah ke anarkis, karena Fomap juga sudah banyak pengikutnya. Jadi kita lebih baik banyak orang, kekuatan penuh daripada sedikit nanti malah jadi masalah,” ujar Fuji karena dari informasi terakhir yang diterima ketika akan dilakukan mediasi pada masyarakat Desa Panawaren sudah ada pembagian sejam sejenis parang. “ Karena yang dihadapi parang sehingga kepolisian yang maju. Kalau Perhutani sudah tidak bisa apa-apa, Kami serahkan ke penagakan hukum mengedepankan kepolisian,” jelasnya. Menyinggung angka kerugian akibat penebangan di hutan yang didominasi tanaman pinus itu dan sebagaian tanaman damar yang dilakukan masyarakat Panawaren, dari catatan data 2010 sampai Maret 2013 tercatat pohon hilang sebanyak 471 pohon dengan kerugaian Rp 444 juta. Itu yang tercatat, tapi menurut Fuji yang tidak tercatat lebih besar, bisa dua kali lipat. " Seperti yang terakhir dilakukan penagkapan 8 Juli kemaren, petugas berhasil mengamankan satu dari tiga truk yang mengangkut kayu ilegal. Dua truk berhasil meloloskan diri dari kejaran petugas," pungkas Fuji. S.Widhi

Polhutmob Perhutani mendapat pengarahan sebelum diterjunkan bersama jajara petugas kepolisian dan TNI untuk pengamanan di lapangan.

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 3

LAPORAN KHUSUS

LAPORAN KHUSUS

Babak Baru Pengelolaan

Hutan KPH Cianjur n

Seluruh Indikator Bernilai Baik

Administratur/KKPH Cianjur Ir Bambang Jurianto, MM. KPH CIANJUR - KPH Cianjur menuju babak baru dalam pengelolaan hutan. Walaupun selama ini sudah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola hutan lestari, namun secara formal belum memperoleh pengakuan dari lembaga yang kompatabel dan kapabel untuk mengeluarkan sertifikat pengelolaan hutan lestari. Semenjak tahun 2009, KPH Cianjur sudah mulai berproses sertifikasi pengelolan hutan lestari dengan mengacu pada prinsip dan kriteria FSC (Forest Stewardship Council) yang bersifat voluntary atau sukarela, mulai pada tahapan sosialisasi, penyusunan rencana dan dokumen, pelaksanaan sampai dengan tahapan monitoring dan evaluasi. “Sampai dengan saat ini kesiapan KPH Cianjur dalam sertifikasi FSC sudah mencapai 98 % berdasarkan hasil self assessment,” ujar Ketua Pokja PHL KPH Cianjur Ir. H. Dudi Rudiatna, MM. Proses sertifikasi mandatory mengacu pada Permenhut No. P.45/Menhut-II/2012, terkait dengan standard kriteria dan indikator pada pengelolaan hutan produksi lestari atau PHPL dan verifikasi legalitas kayu atau VLK, implementasi untuk perolehan sertifikasi PHPL - VLK, sudah mencanangkan sejak Tahun 2009, semenjak bergulirnya aturan pertama mengenai standard penilaian PHPL - VLK yaitu Permenhut No. P.38/ Menhut-II/2009, berbagai persiapan sudah dilakukan, baik itu kelengkapan dokumen di kantor KPH maupun pelaksanaan di BKPH, meliputi bidang prasyarat, produksi, ekologi dan sosial. “ Komitmen memperoleh sertifikat

4 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

PHPL - VLK dipertaruhkan untuk kepentingan Perum Perhutani pada umumnya dan khususnya KPH Cianjur “ ucap Adm Cianjur Ir Bambang Jurianto, MM kepada BINA di kantor KPH Cianjur (25/6). Selain itu, tambahnya, PHPL - VLK bersifat Mandatory, sehingga wajib dilaksanakan. PT Sarbi International Certificate atau PT SIC ditunjuk Dirjen Bina Usaha Kehutanan (BUK) Kementerian Kehutanan untuk

pelaksanaan audit di KPH Cianjur. Diawali dengan konsultasi publik pada 21 Mei 2013 bertempat di Hotel Delaga Biru. Konsultasi publik diikuti oleh stakeholder seperti LMDH, LSM, dan dinas lingkup Kabupaten Cianjur yang berinteraksi dengan Perhutani KPH Cianjur. “Tujuannya untuk memperoleh keterangan dan pendapat dari para stakeholders, bagaimana Perhutani KPH Cianjur dalam mengelola hutan “ jelas Bambang Jurianto. Pada 22 - 24 Mei 2013, tim auditor melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen di kantor KPH Cianjur; 25 - 29 Mei 2013 dilanjutkan visitasi atau peninjauan di lapangan untuk menyamakan apakah ada kesesuaian antara dokumen dengan pelaksanaan di lapangan. Tanggal 30 Mei - 2 Juni 2013, tim auditor PT SIC kembali ke kantor KPH untuk melengkapi berkas-berkas yang belum terpenuhi. Senin tanggal 3 Juni 2013 penutupan (closing meeting) dan evaluasi audit kelengkapan berkas maupun audit lapangan. Dalam pelaksanaan audit, Adm Cianjur tak henti-hentinya memberikan semangat

Tim auditor sedang melakukan visitasi lapangan.

Produksi Jalan Terus Meski Cuaca Tak Menentu PRODUKSI kayu dan getah di KPH Cianjur terus digenjot. Walaupun iklim tidak menguntungkan alias tidak menentu; kadang panas, tiba-tiba turun hujan, segala upaya terus lakukan agar kayu dan getah terus berproduksi, serta dapat diangkut ke TPK dan TPG. “ Kami menyemangati teman-teman di lapangan untuk mencari solusi agar kayu tetap diproduksi, kemudian untuk mengeluarkan kayu dari lokasi tebangan. Segala daya dan upaya harus dikerahkan. Walaupun hujan tetap berproduksi,” tegas Adm Cianjur Ir Bambang Jurianto, MM kepada BINA di kantor KPH Cianjur (25/6). Dia mengakui medan tebangan cukup berat. Lokasi tebangan cukup jauh jaraknya dengan jalan normal untuk dapat mengakut kayu. Tebangan akan semakin jauh, maka diperlukan upaya – upaya yang luar biasa untuk dapat mengakut kayu dari lokasi tebangan. “Petak tebangan tetap, orangnya yang kepada setiap PIC (Person In Charge) ataupun Tim Pendamping yang secara langsung dipimpin Wakil Adm / KSKPH Cianjur Selatan, Ir H Dudi Rudiatna MM yang sekaligus sebagai Ketua Pokja PHL, kemudian Kasi PSDH Agus Soleh S.Hut sebagai sekretaris Pokja PHL KPH Cianjur. Menyemangati petugas di lapangan agar berkomitmen untuk mengelola hutan lestari. Setelah pelaksanaan audit, pihak auditor melakukan ekspos di Kementerian Kehutanan, usai pelaksanaan ekspos dan berdasarkan buku laporan hasil penilaian audit dari PT SIC yang diserahkan bukunya ke KPH Cianjur, diketahui bahwa total nilai akhir audit kinerja PHPL dan VLK pada KPH Cianjur untuk seluruh indikator, tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan pemenuhan terhadap standard verifikasasi legalitas kayu adalah semua memenuhi, maka nilai audit kinerja PHPL dan VLK pada KPH Cianjur adalah baik, dengan hasil nilai kumulatif indikator 100% seluruh indikator bernilai baik. “ Komitmen implementasi PHPL harus tetap dijaga, jangan sampai keluar jalur,” pesan Bambang Jurianto. Adm Cianjur pun menekankan, juga bagaimana agar teman - teman, mulai dari mandor sampai Adm mengerti dan memahami, kemudian melaksanakan prinsip – prinsip pengelolaan hutan produksi lestari dalam melaksanakan pekerjaan sehari – harinya, sehingga predikat penilaian yang Baik bisa tetap dipertahankan. MU

perlu mendekat,” tandas Bambang Jurianto. Angkutan kayu dari lokasi tebangan yang paling berat medannya di BKPH Tanggeung. KPH Cianjur memanfaatkan berbagai alat berat seperti winch; selain untuk menarik log, juga dapat untuk menarik truk. Kemudian dimanfaatkan pula track loader yang berfungsi untuk membuat jalan dan mengangkut kayu, juga untuk menarik kayu dari bawah ke atas. Sepeda motor pun digunakan untuk mengangkut kayu pendek. “Pakai apa pun, ayo, yang penting hitungan masuk. Perlu analisa dan keputusan yang tepat dan cepat, “ tandasnya. Adm Cianjur menilai dengan menggunakan alat mekanis lebih efesien dari segi biaya dan efektif dari segi waktu dari pada menggunakan tenaga manusia. Bambang Jurianto selalu mengatatakan, “Pimpinan KPH Cianjur tidak hanya perintah, tapi memberi kenyamanan dan keamanan para pekerja di lapangan.”

pereode I, sudah mencapai 60 %, insya Allah September selesai,” kata Bambang Jurianto, optimis. Dia juga mengatakan, dalam proses sertifikasi PHPL harga kayu sudah ada charge sebesar 2,5 %. Diharapkan setelah lolos PHPL - VLK harga kayu akan naik 5 %. Selain kayu, target hasil hutan bukan kayu atau HHBK KPH Cianjur 2013 sebanyak 1138 ton, sampai 15 Juni sudah terealisasi 375 ton. Kemudian angkutan terealisasi 395 ton. “ 20 ton merupakan sisa persediaan tahun 2012 sebanyak 146 ton,” ujar Kaur Produksi KPH Cianjur. Setelah ditemukan Bantek oleh Baban Sobandi, diharapkan produksi getah pinus akan lebih meningkat lagi. Pada pengamatan/analisa lapangan yang dilakukan dengan menggunakan mesin sadap Bantek pada quare awal adalah menghasilkan getah se berat 12 gram per pohon/ per hari, dan quare lanjut menghasilkan getah seberat 18,6 gram per pohon/ per hari. “Selain itu, dengan pembaharuan kadukul hanya 150 pohon/ hari, sebaliknya dengan Bantek dapat mencapai 250 – 300 pohon/ hari,” jelasnya. Untuk meningkatkan produksi kayu dan HHBK, selain dengan upaya di atas, Adm

Adm/KKPH Cianjur di salah satu lokasi tebangan. Produksi kayu KPH Cianjur 2013 sebesar 42.123 m3, terdiri kayu jati 13.202 m3 dan rimba campur 28.921 m3. Sampai 25 Juni sudah tercapai 22. 688 m3, sudah tercapai 7349 m3 untuk jati dan rimba 15 330 m3. Sementara kayu yang diangkut dari lokasi tebangan sebanyak 6819 m3 untuk jati dan 11910 m3 untuk rimba campur. “Juni

Cianjur Bambang Jurianto selalu memberi motivasi kepada seluruh karyawan KPH Cianjur baik di lapangan maupun di kantor untuk bekerja tanpa beban. “Pekerjaan itu harus dinikmati, jangan jadi beban, dan dapat menyenangkan,” ucap Bambang Jurianto, MM MU/Hms Cjr-Asto

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 5

KEHUTANAN

KEHUTANAN

Menhut Zulkifli Hasan menyerahkan sharing disela acara.

Kementerian Kehutanan akan menjadikan kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat serta pengusaha sebagai model kerjasama pengelolaan hutan bersama masyarakat yang akan diterapkan di beberapa tempat di luar Pulau Jawa. Hal ini dikatakan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan ketika bersama Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi Kamis (4/7/2013) menyaksikan penandatanganan kerjasama antara Majelis Ulama Indonesia (MUI), Perum Perhutani, Koperasi Andika Indonesia dan PT. Dua Kelinci, tentang pemberdayaan ummat melalui usaha perkacangan. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan meningkatkan kemampuan peran serta masyarakat dan melestarikan hutan Kerjasama kemitraan seperti ini merupakan kerjasama yang baik antara pemerintah, pemilik lahan (Perhutani), pelaksana yaitu pondok pesantren dan pengusaha yang akan menampung hasil produksinya. Pada kesempatan itu Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa un6 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

tuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan hutan yang lestari, perlu dilakukan pembinaan agar masyarakat sekitar hutan dapat mandiri dan profesional dalam mengelola sumber daya hutan. “Apabila pembinaan tersebut dilakukan

secara sinergis dan harmonis, saya yakin kesejahteraan masyarakat desa hutan dan kelestarian hutan akan meningkat,” tuturnya di Komplek Kantor Bupati Purwakarta. Menhut menambahkan, sebagai salah satu komponen penting dalam pembangunan kehutanan, para tokoh dan panutan keagamaan, MUI mempunyai peran yang sangat strategis sebagai motivator penggerak pembangunan sosial keagamaan dan ekonomi masyarakat termasuk masyarakat desa hutan. Sedangkan kemitraan dengan perusahaan pengolah hasil produksi seperti PT. Dua Kelinci, dapat mengatasi masalah pemasaran hasil produksi sehingga ada jaminan hasil produksi petani binaan terpasarkan dengan baik, serta adanya kestabilan harga. Sedangkan peran koperasi sangat besar dalam mata rantai pembinaan petani, mulai dari pembibitan, pengolahan lahan, pemeliharaan hingga pada distribusi dan pemasaran. “Saya berharap semua pihak dapat melaksanakan kerjasama yang telah disepakati dengan sebaik-baiknya sesuai hak dan kewajibannya, serta tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat berhasil dengan baik,” ucapnya. MoU pemberdayaan ummat melalui usaha perkacangan ini dihadiri Dirut Perum Perhutani, Ir. Bambang Sukmananto, Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Purwakarta H Nana Suryana, dan direksi PT. Dua Kelinci serta ratusan santri se Purwakarta dan sekitarnya. SW.

SEMARANG - Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), H Dahlan Iskan, memperoleh gelar Doktor Honoris Causa bidang Komunikasi dan Penyiaran Islam dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. Gelar Dr (Hc) diberikan dalam Rapat Senat Terbuka yang dipimpin Rektor IAIN Walisongo Semarang, Prof Dr H Muhibbin Noor MAg di Kampus III Ngaliyan Semarang (8/07). Gelar Doktor Kehormatan diberikan kepada Dahlan Iskan atas jasa dan karya yang luar biasa seperti ilmu teknologi, kebudayaan, pendidikan, kontribusi perekonomian nasional dan bidang komunikasi dan penyiaran Islam.

Sebelum penganugerahan gelar berlangsung, Menteri BUMN yang juga mantan wartawan tersebut menyampaikan orasi ilmiahnya berjudul “Dakwah bil Hal : Korporatisasi Usaha Individu Umat Menuju Indonesia Maju”. “ Korporatisasi usaha individu sebagai implementasi dakwah bil hal bisa diterapkan di bidang usaha apa saja, sesuai dengan potensi yang ada di sebuah desa. Inilah ladang baru bagi para aghniya, yang lebih menjamin amal mereka memberi manfaat dan dampak besar, bukan hanya di masa kini tapi juga masa depan”, ujar Dahlan. Diungkapkan, korporatisasi usaha in-

FOTO : IST/HUMAS UNIT I-AYIEK

Dijadikan Model Pengelolaan Hutan Di Luar Jawa

Gelar Doktor Honoris Causa untuk Dahlan Iskan

Dahlan Iskan menerima ucapan selamat dari Direktur Utama Perum Perhutani, Ir Bambang Sukmananto

dividual di mayoritas penduduk pedesaan kita adalah jalan untuk menuju Indonesia yang maju dan modern secara seimbang. Tanpa korporatisasi usaha individual di pedesaan maka jalan untuk menuju masyarakat maju dan modern itu akan terhambat secara mendasar di pedesaan. “ Melalui program-program khusus yang relevan, maka akan menjadi perintis pengembangan korporatisasi usaha individu tersebut,” jelas Dahlan. Rintisan itu, lanjutnya diharapkan akan menjadi stimulus bagi berbagai pihak, baik individu maupun lembaga dan korporasi untuk mengembangkan hal yang sama sehingga menjadi sebuah gerakan dakwah bil hal dalam skala yang luas. Sementara itu Rektor IAIN Walisongo, Prof Dr H Muhibbin Noor MAg menilai pidato promosi gelar Doktor Hc yang disampaikan H Dahlan Iskan sangat ilmiah dan mampu membuka wawasan pada dunia penyiaran Islam. Oleh karena itu Rapat Senat Terbuka pantas menganugerahi gelar Doktor Honoris Causa kepada mantan Direktur Utama PT PLN (Persero) tersebut. “Semoga kiprah beliau kedepannya akan lebih meningkat dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan bangsa Indonesia,” kata Muhibbin. Acara penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa tersebut acara tersebut dihadiri Para pejabat di lingkungan Agama Republik Indonesia, para Rektor dari Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta, beberapa Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II, segenap pucuk pimpinan BUMN, tampak juga Direktur Utama Perum Perhutani, Ir Bambang Sukmananto didampingi segenap jajarannya turut memberikan ucapan selamat.

Kegiatan Ramadhan

FOTO : IST/HUMAS UNIT I-AYIEK

Kerjasama Kemitraan Perhutani

DHARMA WANITA UNIT I - Sebagaimana kegiatan tahun-tahun sebelumnya keluarga besar Dharma Wanita Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah selama bulan Ramadhan 1434 H menyelenggarakan tadarus Al Qur'an bersama yang juga diikuti para istri pensiunan. " Nanti akan akhiri dengan kataman Al Qur'an dan kita akan mengundang segenap pimpinan, pejabat dan karyawan untuk menyaksikan keberhasilan ibu-ibu dalam acara selamatan menyelesaiakan pembacaan ayat-ayat suci Al Qur'an yang kita lakukan selama sebulan penuh," kata Ketua Dharma Wanita Perum Perhutani Unit I, Ny Teguh Hadi Siswanto

S.Widhi

disela acara pembekalan ibu-ibu Dharma Wanita Perhutani Unit I Jateng di gedung Rimba Graha (5/7). Selain kegiatan kerohanian, Dharma Wanita Perum Perhutani Unit I Jateng juga mengadakan kegiatan sosial. Yakni dengan melakukan kunjungan ke Panti Asuhan (PA) Fatimatujah, Ketileng, semarang untuk memberikan bingkisan sekadarnya kapada anak-anak penghuni panti tersebut. PA Fatimatujah memiliki lima tenaga pengelola dan 55 anak asuh. Dengan memberikan bingkisan sekedarnya Ketua Dharma Wanita Perum Perhutani Unit I berharap bisa membantu untuk merayakan lebaran bersama. Pada foto segenap ibu-ibu saat mengikuti siraman rohani menghadapi ramadhan. SW BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 7

SEPUTAR KPH

SEPUTAR KPH

Ending Manis Sengketa Lahan Petak 39 d Mbah Loso Serahkan Sendiri Ke Perhutani

Petugas ketika melakukan dialog secara kekeluargaan di rumah mBah Soemolorejo Loso. KPH NGAWI - Lahan seluas 3,9 ha di petak 39 d, RPH Bendokerep, BKPH Ngandong, pernah diklaim seseorang yang bernama Soemolorejo Loso atau masyarakat mengenalnya Soemoloso. Dia tinggal di Dusun Sodo Desa Tlogotuwung Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Masyarakat desa tersebut mengenal atau memanggilnya Mbah Loso. Pada suatu saat tepatnya tanggal 10 Juli 1997 melalui Yayasan Monumen Bibis dia mengirim surat kepada Ir. Bambang Kolik, Adm KPH Randublatung waktu itu yang intinya : Saudara Soemorejo Loso yang berdomisili di Dusun Sodo, Desa Tlogotuwung Kecamatan Randublatung, Kabupaten Randublatung adalah sebagai pewaris dari almarhum Dipodongso, yang meninggalkan tanaman jati sebanyak 554 batang ditanam di tanah seluas 38,100 M2 persil d31. “Tanah tersebut berbatasan dengan tanah Perhutani sesuai dengan peta. Status tanah adalah tanah milik Negara yang dikuasakan oleh Perum Perhutani. Namun Mbah Soemoloso mengaku dan ada bukti sebagai pemajak sejak tahun 1994 s/d sekarang 1997,” ujar Administratur/KKPH Ngawi, Ir. Joko Siswantoro, MM saat ditemui BINA di ruang kerjanya. Sehubungan Yayasan Monumen Bibis akan memperluas Monumen Bibis dan bangunan di sekitarnya, maka Soemoloso bermaksud melepaskan hak kayunya kepada Yayasan untuk bangunan tersebut. Surat

8 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

dari wakil ketua Yayasan kepada Adm KPH Randublatung tanggal 10 Juli 1997. Soemorejo Loso/Soemoloso mengkuasakan khusus kepada Mohammad Hata umur 37 tahun alamat Jl. Dr. Soetomo mengirim surat kepada : 1. Adm KPH Ngawi tanggal 15 Juni 1998. 2. Kepala Unit II Jatim tanggal 24 Juli 1998. 3. Menteri Kehutanan dan Perkebunan tanggal 21 September 1998, yang intinya agar memanfaatkan kayu yang ada di tanah persil 31d Desa Tlogotuwung Kec. Randublatung. “Ketiga surat yang dikirimnya itu di arsip kami tidak ada tanggapan dan dinyatakan ditolak ijin penebangannya,” ujar Joko. Dia mulai bukti tersebut dengan menceritakan awal-awalnya surat bukti persoalaan tanah tersebut. “ Yang kami ketahui justru surat Kepala Unit II Jatim saat itu dengan mengirimkan surat kepada Ahmad Sohib Suhada yang intinya : tanah dan pohon jati yang dimaksud adalah merupakan kawasan hutan sesuai dengan proses verbal VAN GRENS REGELING, VH. JATI BOSCH DD tanggal 15 September 1928 dan disyahkan tanggal 8 Desember 1928 yang sampai saat ini pengelolaannya dilakukan oleh Perum Perhutani Unit II Jatim. Dan perlu diketahui surat tersebut juga berbunyi penolakan permohonan ijin tebangnya,” paparnya.

Berdasarkan laporan perjalanan dinas Kasubdiv Kawasan di Unit II Jawa Timur tanggal 5 s/d 8 Januari 1999 yang hasilnya, tanggal 7 Januari 1999 menyebutkan : lokasi tanah yang dipermasalahkan oleh ahli waris R.M Koesen maupun Soemoloso dengan melalui kuasa hukum yang selalu muncul berbeda adalah merupakan tanah Kawasan Hutan Negara petak 39 d RPH Bendokerep BKPH Ngandong KPH Ngawi termasuk wilayah pemerintahan Desa Tlogotuwung Kec. Randublatung Kab. Ngawi. Bukti penguasaan dan pengelolaan kawasan hutan tersebut adalah bukti otentik yang sangat kuat yakni proses Verbal van Grensregeling sehingga tidak perlu diragukan lagi. Kemudian kian hari persoalan ini akhirnya muncul surat tanggal 16 Nopember 2000, Laporan hasil sidang TUN di PTUN Surabaya mnyebutkan bahwa dengan putusan Majelis Hakim dalam perkara No: 83/G.TUN/2000/PTUN.SBY maka telah berhasil dipenuhi target sesuai yang diharapkan yaitu Perhutani pada pihak yang dimenangkan. Selanjutnya Perhutani KPH Ngawi merlayangkan Surat Perintah Tebang dari Administratur KPH Ngawi kepada Asper/ KBKPH Ngandong pada bulan September 2001. Dia memerintahkan untuk menebang B pada BKPH Ngandong RPH Bendokerep petak 39 d seluas 4,6 Ha dengan jumlah pohon 466 pohon. Namun pihak Mbah Loso pada tanggal

20 Juni 2001, melaporkan tindakan Perhutani KPH Ngawi dengan mengirim surat ke Komisi Ombudsman Nasional. Dari Komisi Ombudsman Nasional melayangkan surat kepada Kanwil kehutanan Jatim yang menjelaskan bahwa Saudara Soemoloso melapor ke Komisi Ombudsman Nasional yang intinya Soemoloso mohon perlindungan hukum atas tidak diperolehnya surat ijin tebang bagi Soemoloso dari Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Kab. Blora. Tidak berapa lama muncullah laporan sidang gugatan Tata Usaha Negara perkara No. 44/G.TUN/2001/PTUN.SBY di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara tanggal 9 oktober 2001 No. 44/G.TUN/2001/PTUN.SBY telah menempatkan Perhutani pada pihak yang dikalahkan, untuk itu karena yang menjadi obyek sengketa adalah surat Adm Perhutani/KKPH Ngawi tanggal 14 Mei 2001 no. 100/058.2/ rhs/kam/II maka sesuai dengan putusan, surat tersebut dinyatakan batal dan Perhutani diperintahkan untuk mencabut surat tersebut. Karena Perhutani dan Dinas PKT Blora telah menyatakan Banding maka Putusan PTUN Surabaya tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap sehingga belum dapat dilaksanakan. Disela-sela itu kemudian terbitlah Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor : 431K/TUN/2002, Bahwa gugatan Saudara Soemorejo Loso/Soemoloso melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI. Asper BKPH Ngandong pada tanggal 3 Oktober 2009 mengetahui bahwa ternyata Mbah Loso memiliki SPPT selanjutnya dia juga mengirimkan surat kepada Adm KPH Ngawi yang intinya tanah sengketa petak 39 d masih di klaim atau dimiliki Soemoloso dengan bukti yang bersangkutan masih memiliki SPPT. Padahal berdasarkan Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 11/B/TUN/2002/ PT.TUN.SBY tanggal 28 Januari 2002 perihal perkara gugatan Tata Usaha Negara antara Soemoloso melawan Perhutani Ngawi dan Kepala Dinas Perhutani dan Konservasi Tanah Blora telah dimenangkan oleh Perum Perhutani KPH Ngawi. Pada tanggal19 oktober 2009, Adm KPH Ngawi melaui surat resmi meminta kepada Kepala Unit II Jawa Timur yang berisi mohon bantuan penyelesaian tanah sengketa petak tersebut yang dimiliki/diklaim Soemoloso dengan bukti kepemilikan SPPT yang dikeluarkan oleh Kantor PBB Kabupaten Blora. Mengetahui hal tersebut Surat Kanit II Jatim kepada Adm KPH Ngawi yang berisi Sengketa tanah Soemorejo Loso/ Soemoloso melalui Pengadilan TUN Surabaya dengan Nomor perkara Nomor : 11/B.TUN/2002/PT.TUN.SBY telah ditolak oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana salinan perkara Nomor : 431/K/TUN/2002 tanggal 10 Maret 2005 dan putusan tersebut

sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Memerintahkan Mbah Loso atau Soemoloso agar tidak melakukan aktivitas apapun di lokasi yang dulu pernah disengketakan. Kemudian untuk menempuh agar SPPT tersebut dapat diketahui banyak pihak bahwa SPPT itu tidak sah atau tidak valid, Administratur berupaya dengan membuat surat pada tanggal 4 Januari 2010. Surat dari Adm KPH Ngawi tersebut kepada Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Blora yang berisi permohonan penghentian SPPT PBB atas nama Soemorejo Loso/Soemoloso. Namun ternyata upaya tersebut tidak ada realisasi sampai sekarang. Kaur Humas saat itu sudah melakukan konsolidasi dengan pihak kantor pajak. “ Karena dirasa saat itu pihak kita men-

Berkat pendekatan, penyuluhan dan penyadaran kepada Soemoloso secara kontinyu terus dilakukan akhirnya ada kesepakatan bersama antara Pihak Perhutani dan Soemorejo Loso/ Soemoloso, permasalahan sengketa tanah petak 39 d RPH Bendokerep BKPH Ngandong bisa diselesaikan secara kekeluargaan. emui jalan buntu akhirnya Administratur menerbitkan surat peringatan Pertama ( I ) kepada Soemorejo Loso/Soemoloso yang berisi agar Saudara Soemorejo Loso segera mengosongkan tanah dan tanaman paling lambat satu bulan setelah surat tersebut diterima, surat tembusan kepada : Kanit II, Wakanit II, Karo Perlindungan SDH, Seknit dan LH, Karo Perencanaan, Kepala Dinas Kehutanan Kabupatern Blora, KSPH II Madiun, Muspika Kecamatan Randublatung dan Kepala Desa Tlogotuwung serta Asper/KBKPH Ngandong. Surat tanggal 13 pebruari 2012 dan tidak ada tanggapan dari Soemorejo Loso/Soemoloso,” ungkap Wakil Adm Timur KPH Ngawi, Maman Hermana, S.Hut menambahkan ke BINA. Perlu diketahui bahwa pihak KPH saat itu sudah dilakukan konsolidasi pihak pajak bahwa lokasi tanah sengketa tersebut agar SPPT segera diberhentikan. “Kaur Hugra juga telah melakukan tugasnya dengan melaporkan semua itu melalui surat dinasnya kepada Adm KPH Ngawi yang berisi klarifikasi di lapangan permasalahan sengketa tanah Soemorejo Loso/Soemoloso saat itu,” tambah Maman selaku Korkam-nya KPH Ngawi. KPH Ngawi kembali menerbitkan Surat peringatan Ke dua ( II ) kepada Soemorejo

Loso/Soemoloso pada tanggal 14 Maret 2012 yang berisi sama dengan yang diatas, namun dia diberi waktu paling lambat dua minggu setelah surat tersebut diterima, surat tembusan kepada : Kanit II, Wakanit II, Karo Perlindungan SDH, Seknit dan LH, Karo Perencanaan, Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Blora, KSPH II Madiun, Muspika Kecamatan Randublatung, Kepala Desa Tlogotuwung, Asper BKPH Ngandong. “Namun upaya tersebut juga masih gagal saat itu dan tidak ada tanggapan dari yang bersangkutan,” paparnya lagi. Langkah berikutnya Kaur Humas KPH Ngawi, Agung juga ikut memaparkan kronologis kelanjutan persoalan tanah ini bahwa KPH saat juga telah melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada Soemorejo Loso/Soemoloso dan Lurah Tlogotuwung, tetapi belum juga menyerahkan tanah tersebut. “Saat itu Kepala Desa menyarakan dan mau menyerahkan tanah apabila SPPT sudah bisa dihentikan,” katanya. Menurutnya kemudian saat itu juga Adm KPH Ngawi mengirim surat kepada Kepala Kantor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kab. Blora yang berisi tentang penghentian penerbitan SPPT atas nama Soemorejo Loso/Soemoloso dan Surat tembusan kepada : Kanit II , Karo Perlindungan SDH, kep. Dinas Kehutanan Kab. Blora, KSPH II madiun, Muspika Kec. Randublatung, Kades Tlogotuwung, Asper/KBKPH Ngandong. Katanya saat itu juga pada tanggal 14 Maret 2012 Kaur Hugra secara kurir mengantar surat penghentian SPPT atas nama Soemorejo Loso/Soemoloso ke kantor Pajak Blora. Dia memberikan keterangan kepada petugas kantor pajak bahwa tanah sengketa atas nama Soemoloso dan Bondo Deso mau meninggalkan apabila SPPT nya diberhentikan. Saran dari Kantor Pajak Blora Perhutani agar mengajukan permohonan penghentian pajak yang dilampiri dengan SPPT asli atas nama yang bersangkutan. Akhirnya Adm KPH Ngawi kembali menerbitkan Surat peringatan Ke tiga ( III ) kepada Soemorejo Loso/Soemoloso pada tanggal 2 April 2012 yang berisi agar Sdr. Soemorejo Loso segera mengosongkan tanah dan tanaman paling lambat dua minggu setelah surat tersebut diterima, surat tembusan kepada : Kanit II, Wakanit II, Karo Perlindungan SDH, Seknit dan LH, Karo Perencanaan, Kepala Dinas Kehutanan Kab. Blora, KSPH II Madiun, Muspika Kec. Randublatung, Kades Tlogotuwung, Asper BKPH Ngandong. “Namun upaya memperingatkan Mbah Loso kembali gugur. Dia tidak menanggapinya. Korkam, Kaur Hugra, Danru, mengantar secara kurir surat peringatan ke III ke Soemoloso, Lurah Tlogotuwung, Bupati Blora, Kantor PBB Blora, Muspika Randublatung, Kapolres Blora,” lanjut Maman menambahkan. Dia menambahkan karena saat itu Surat dari Kepala Kantor Pajak Pratama Blora ke-

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 9

SEPUTAR KPH

Konsultasi Publik HCVF Menuju Sertifikasi PHL

KPH BANTEN - Untuk memenuhi salah syarat untuk memperoleh setifikat ekolabel dari lembaga internasional Forest Stweardhsip Council atau FSC KPH Banten menyelenggarakan konsultasi publik. Konsultasi publik termasuk salah satu prinsip yang dipersyaratkan HCVF (High Concervation Value Forest) dengan tajuk Konsultasi Publik Identifikasi dan Manajemen HCVF yang bertempat diaula kantor KPH Banten (30/5/2013). Kegiatan ini dihadiri Kasi PHL Unit III Jawa Barat & Banten, KSS Lingkungan Unit III Jawa Barat dan Banten, Wakil Kepala SPH I Bogor, KSS Wilayah SPH Bogor dan The Forest Trust (TFT) serta dinas – dinas terkait diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kota dan Kabupaten Serang, Dinas

pada Adm KPH Ngawi yang intinya bahwa Penghentian penerbitan SPPT atas nama Soemorejo Loso/Soemoloso belum dapat di proses. “ Inilah yang juga menghambat kita saat itu. Masalah ini belum kelar munculah ada informasi dari petugas pajak bahwa SPPT atas nama Soemorejo Loso/Soemoloso diganti atas nama Pangat, dan SPPT atas nama Bondodeso diganti atas nama Joko,” ungkapnya melajutkan cerita. Setelah Adm KPH Ngawi mengirim surat Peringatan I, II dan III kepada Soemorejo Loso / Soemoloso, yang bersangkutan masih bersikukuh tidak mau meninggalkan penggarapan. “Atas arahan bapak Adm Perhutani/ KKPH Ngawi agar persoalan ini tidak panas terus menerus agar dilakukan pendekatan, penyuluhan dan penyadaran kepada Soemoloso secara kontinyu juga terus dilakukan,”ungkap Kaur Humas. 10 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Kehutanan dan Perkebunanan Provinsi Banten, Dinas Pertanian, Peternakan dan Kehutanan Kabupaten Serang, Dinas DPKPP Kota Serang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Lingkungan Hidup, Kabupaten Pandeglang, BLH Kota Serang, BLH Kota Cilegon dan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lebak ,segenap Asper/KBKPH pada KPH Banten dan Mitra Perhutani Banten dan Steakholder terkait. “Tujuan diselenggarakan konsultasi publik HCVF adalah sebagai bentuk upaya Perum Perhutani dalam melestarikan keanekaragaman hayati (flora dan fauna) yang ada di wilayah kawasan hutan KPH Banten,” kata Endang Sulaeman Ketua Pokja PHL KPH Banten yang mewakili Adm Banten. Adm Banten Ir Purwanto tidak dapat hadir karena mendampingi tamu dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten, Samsul Ulum dari The Forest Trust (TFT) menjelaskan bahwa HCVF merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh FSC (Forest Stweardhsip Council), salah satu lembaga dunia yang masuk dalam katagori prinsip 9 dari 10 prinsip yang harus dipenuhi apabila ingin lolos sertifikasi ekolabel. Rachmat Pujo, Kasi PHL Unit III Jawa Barat dan Banten mengatakan Perum Perhutani Unit III dan kantor pusat mendorong implementasi kegiatan Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) untuk dilaksanakan diseluruh KPH dalam menuju mendapatkan sertifikasi ekolabel. “Kami sangat mengapresiasi kegiatan konsultasi publik yang diselenggarakan KPH Banten. Semoga dengan telah dilaksanakannya konsultasi publik di KPH Banten dapat segera terwujud dalam mendapatkan sertifikat ekolabel dari pihak

FSC. Sehingga hutan yang ada di wilayah Perum Perhutani KPH Banten dapat dikelola secara hutan lestari,” katanya, berharap. Sukron, wartawan Kompas Indonesia, merasa bangga dan salut terhadap Perum Perhutani KPH Banten dalam menggelola kawasan hutan yang ada di Provinsi Banten karena selama ini sangat peduli lingkungan, menjaga keaneka ragaman hayati yang ada di kawasan hutan dan yang tidak kalah pentingnya bahwa Perum Perhutani KPH sangat peduli dengan sosial masyarakat desa hutan. Administratur Perum Perhutani KKPH Banten Ir Purwanto mengatakan dengan diadakannya konsultasi publik dalam rangka mendapatkan setifikat ekolabel TFT adalah sebagai salah satu bukti bahwa KPH Banten sangat peduli dan serius dalam mendapatkan sertifikasi ekolabel tersebut. Dalam dalam rapat Coffei Morning yang dilaksanakan setiap hari Senin selalu memerintahkan kepada seluruh PIC untuk melaksanakan kegiatan-berkaitan PHL sebagai kegiatan atau pekerjaan rutin. Alasannya, karena satu sama lain sangat berhubungan sehingga sertifikasi ekolabel lebih tercapai. Awal proses HCVF di KPH Banten dilaksanakan bersama – sama antara Perum Perhutani KPH Banten dengan The Forest Trust yang dimulai sejaka tahun 2009. Kegiatan ini meliputi survey biodiversity, site concervation planning (SCP), studi dampak sosial (SDS) dan participatory conservation planning (PCP). Ada 3 (tiga) aspek nilai yang terkandung didalam HCVF yaitu keanekaragaman hayati, jasa lingkungan, dan sosial ekonomi masyarakat.

Setelah adanya kesepakatan bersama antara Pihak Perhutani dan Soemorejo Loso/Soemoloso, permasalahan sengketa tanah petak 39d RPH Bendokerep BKPH Ngandong diselesaikan secara kekeluargaan. Maman Herman mengakhiri cerita persoalan kasus Tenurial KPH Ngawi ini dengan ending yang manis bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2012 Jam, 13.00 WIB di rumah Soemorejo Loso/ Soemoloso akhirnya Soemoloso sendiri meyerahkan tanah garapan petak 39 d RPH Bendokerap BKPH Ngandong KPH Ngawi yang masuk wilayah pemerintahan Desa Tlogotuwung Kecamatan Randublatung kepada Perum Perhutani KPH Ngawi dengan di dukung surat Pernyataan. “ Kita saat itu juga masih berlapang dada bahwa pihak Perhutani KPH Ngawi memberikan kesempatan memanen tanaman tebunya sampai batas waktu akhir 31

Agustus 2012. Dan untuk kegiatan dilapangan selanjutnya diadakan pemantuan pengamanan secara terus menerus secara berkala, antara Polhutmob KPH Ngawi, Kepolisian Sektor Randublantung, Koramil di petak tersebut dari gangguan keamanan dari orang orang yang tidak bertanggungjawab. Saat itu juga pihak kepolisian memasang Police Line untuk pengamanan,”katanya. Langkah selanjutnya Maman menuturkan Adm Perhutani KPH Ngawi tidak menunggu lama menginstruksikan kepada Asper agar di lokasi itu untuk segera dipersiapkan tanaman. Nah saat ini kondisi di lapangan sudah menjadi tanaman produktif. “Sekarang semua bisa melihat disitu telah menghijau dan bagus,” kata Maman sambil tersenyum karena persoalan ini telah selesai.

Hmsh Btn / Pepi.H / Yaya.K -MU

Slamet Riyadi

SEPUTAR KPH

Ratusan Batang Kayu Jati Glondong Dan Persegi Diamankan Dari Rumah Warga

KPH MOJOKERTO - Pelaku illegal logging di KPH Mojokerto tampaknya tidak jera. Hal ini membuat geram jajaran petugas pengaman hutan Perhutani KPH Mojokerto. Patroli yang yang dilakukan anggota satuan Polhutmob KPH Mojokerto beberapa waktu lalu membuahkan hasil yang cukup signifikan. Atas arahan Administratur Perhutani KPH Mojokerto, Ir Widhi Tjahjanto, MM bahwa ada informasi adanya kayu illegal logging di beberapa titik rumah warga Dusun Gondorasih, Desa Selorejo masuk wilayah RPH Banyuasin, BKPH Kambangan memerintahkan Danru Polhutmob, Supriadi bersama anggotanya untuk melaksanakan operasi gabungan bersama jajaran Polri wilayah setempat. Operasi dilakukan Rabu malam (26/6) di rumah Jopo yang telah menjadi DPO. Petugas berhasil mendapatkan barang bukti berupa Jati Glondong sebanyak 6 batang ( 0,292 M3) dan Jati persegi sebanyak 27 batang (0,5371 M3). Dilanjutkan di rumah Nestun yang juga jadi target operasional hasil menemukan kayu Jati glondong sebanyak 14 batang dengan volume 0,791 M3. Selanjutnya di rumah Supono, petugas menemukan Jati glondong sebanyak 5 batang dengan volume 0,525 m3 dan di luar pekarangan rumah sebanyak 18 batang Jati Glondong dengan volume 0,799 m3. Jumlah total barang bukti dari hasil operasi malam

Kayu-kayu batangan yang berhasil diamankan petugas. itu sebanyak 115 batang dengan volume 2,944 m3. Dari hasil pengembangan informasi dan penyelidikan lanjutan, operasi dilaksanakan esok harinya 27/7 dengan penyisiran di beberapa titik lokasi pada desa yang sama. Dari operasi penggeledahan di dalam rumah Sakrip kembali petugas menemukan Jati Glondong sebanyak 5 batang dengan vol-

Kayu-kayu berbentuk papan yang juga berhasil diamankan petugas.

ume 0,219 m3 dan Jati Persegi 57 batang dengan volume 0,3535 m3. Sedangkan di luar rumah Sakrip juga ditemukan 18 batang Jati Glondong dengan volume 1,165 m3. Selanjutnya kegiatan penggeledahan dilanjutkan di rumah Kepala Dusun Gondorasih, Desa Selorejo yang tidak jauh dari tempat pertama dimana sesuai informasi di dalam rumah Kepala Dusun tersebut menyimpan kayu jati olahan Jati dari hutan petak 46 RPH Banyuasin. Bersama petugas dari Polsek Sambeng, mendapati rumah Kasun dalam keadaan terkunci dan tidak berpenghuni, petugas tidak melaksanakan pendobrakan. Administratur/KKPH Mojokerto, Widhi Tjahjanto mengatakan bahwa operasi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap hutan, yang diaplikasikan dengan patroli secara rutin dan melibatkan stake holders terkait termasuk LMDH. “Dengan patroli rutin ini diharapkan dapat menekan sekecil mungkin gangguan keamanan hutan yang ada, disamping menambah sinergitas antara penegak hukum yang ada,” tegas Widhi. Barang Bukti Hasil Operasi dari rumah warga di Dsn Gondorasih, Desa Selorejo dibawa petugas untuk diamankan di TPK Kambangan. Hms Mjkt/Eko Eswe BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 11

SEPUTAR KPH

SEPUTAR KPH

Baban Sobandi, Penemu Alat Sadap Pinus KPH CIANJUR - Sekali lagi, mandor sadap getah pinus punya dan inovasi kreatifitas untuk menciptakan alat sadap yang efesien dan efektif. Bagaimana agar saadapan. Setelah ditemukan Mujitech, di KPH Malang, Perhutani Unit III Jawa Timur, kini seorang mandor sadap, Baban Sobandi, yang sehari – hari sebagai penyadap RPH Campaka, BKPH Sukanegara, KPH Cianjur membuat alat sadap getah pinus. Agar kerja lebih efektif dan efesien. Salah satu alasan yang mendorong Baban Sobandi menciptakan alat sadap adalah pencapaian produksi getah pinus di KPH Cianjur hampir tidak memenuhi target setiap tahun yang sudah ditetapkan mengalami kekurangan dari target yang sudah ditetapkan BKPH Sukanegara Utara. Kendalanya, masalah tenaga kerja penyadap, termasuk di BKPH Sukanagara Utara. Berawal dari suatu rotasi pertukaran mandor sadap,dengan Surat Tugas No.:07/ ST/SKU/2013, tanggal 01 April tahun 2013, Baban Sobandi mendapat kepercayaan dari Adm untuk ditugaskan sebagai mandor sadap di TPG Ciharum RPH Campaka BKPH Sukanagara Utara. Dia menuturkan, hari pertama yang dilihat adalah target produksi, kemudian pendapatan real dilapangan. Ternyata pencapaiannya hanya 80% dari target yang sudah ditetapkan. “Hari berikutnya, saya tinjau lokasi sadapan petak demi petak. Ternyata ada beberapa lokasi sadapan yang ditinggalkan oleh penyadap sebelumnya dikarenakan oleh beberapa hal. Ada karena terlalu banyak pohon yang disadap. Ada yang memang pekerja sadapnya tidak lagi bekerja sebagai penyadap dan memilih

sebagai kuli bangunan di ibukota dan berbagai sebab lainnya,” tutur Baban Sobandi. Melihat kondisi lokasi sadapan yang tidak disadap, dia terbersit keinginan untuk mengoptimalkan produksi getah pinus yaitu dengan cara menyadap sendiri lokasi - lokasi sadapan yang tidak disadap tersebut. “Kenapa tidak? Sebagai mandor sadap, saya punya tenaga dan banyak waktu,” tegas Baban Sobandi. Kemudian, lanjut Baban Sopandi, Sabtu, Baban Sobandi dengan alat sadap temuannya. 06 April 2013, mulailah menyadap pada petak sangat sederhana. Bahan mudah ditemukan 29d RPH Campaka, dengan alat sadap di toko – toko bangunan. Alat sadap Bantek sederhana berupa kadukul. “Alhamdulillah, merupakan suatu perpaduan modifikasi “uacpanya, “pada periode I cukup lumayan mesin pemotong rumput dengan sebuah untuk permulaan dapat menghasilkan getah rangkaian gear box yang dihubungkan pinus sebanyak 70 Kg.” dengan suatu dudukan mata pisau dengan Pada awal periode II, tanpa sengaja, arah sayatan ke samping sehingga dapat saat Baban Sobandi istirahat, sambil meminimalisir bekas luka sayatan/tatal yang memandang bekas luka sadapan (quare) jatuh kedalam tempat penampung getah munculah ide untuk membuat alat sadap. (tempurung) Yaitu menggunakan mesin pemotong Sebagaimana temuan alat sadap lain, rumput seperti pada generasi alat sadap Bantek memiliki kelebihan dan kekurangan. terdahulu, tetapi dengan model dan bentuk Kelebihannya adalah tegakan pohon pinus yang berbeda. tidak mudah roboh, dapat melakukan pemDia mulai membuat rancangan demi baharuan quare dalam waktu singkat, bekas rancangan. Satu rancangan selesai dibuat, luka sayatan pisau lebih halus sehingga akan tetapi ketika diujicoba, gagal. Ke- pori pori lebih terbuka, dapat meminimalimudian diper- sir bekas sayatan pisau (tatal) karena arah baiki, dan ujicoba putaran pisau yang menyamping, bidang kembali. Kali ini sadapan tidak cepat habis, bahan bakar irit berhasil. Namun, ( 1 liter = 297 quare), mudah dan aman diterdapat kendala gunakan. Kekurangan mesin sadap Bantek dalam pengop- adalah diperlukan pelatihan, pada sadapan erasian atau alat di pohon yang tinggi diperlukan tangga, sadap kurang dan biaya investasi awal cukup besar. sempurna. “AkhAdm Cianjur Ir Bambang Jurianto sanirnya, untuk yang gat mengapresiasi temuan alat sadap karya ketiga kalinya Baban Sobandi. Karena sangat membantu terbentuklah satu dalam upaya kelangsungan dan pencapaalat sadap model ian produksi getah pinus, ramah lingkungan, terbaru yang dan terjadi optimalisasi potensi sadapan. A s p e r / K B K P H “Yang perlu segera diajukan adalah hak Sukanagara Utara paten Bantek,” ucapnya. dinamai Bantek,” Ketika BINA di KPH Cianjur (25/6), ucapnya. Baban Sobandi tengah di KPH Garut untuk K o m p o n e n memberi pelatihan para penyadap di KPH alat sadap ciptaan Garut mengoperasikan alat penyadap geBaban Sobandi memperagakan alat sadap temuannya. Baban Sobandi tah temuannya. MU

12 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Atasi Tenurial Sekaligus Optimalisasi Aset KPH BANTEN - Berbagai upaya untuk mengatasi masalah tenurial dan meningkatkan pendapatan perusahaan terus dilakukan. Salah satu yang diupayakan oleh RPH Malingping BKPH Malingping KPH Banten adalah melakukan optimalisasi aset, yaitu mengindentifikasi tanaman karet yang selama ini dimanfaatkan masyarakat sekitar hutan. KRPH Malingping, Honis Tatolis mengatakan penggarap karet di wilayah RPH Malingling sudah mengenvarisir, kemudian akan di-MoU-kan. “Alhamdulillah, sekarang sudah terbentuk 12 LMDH yang siap untuk meneken MoU,” jelasnya kepada BINA di kantor KPH Banten (27/6). Luas RPH Malingpin 3 888 hektar, di mana tanaman karet mencapai 75% dari luas tersebut. Tanaman karet tersebut, dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan untuk disadap getahnya. Pada pertengahan Mei, Honis Tatolis dipanggil oleh Adm/kkph Banten, Ir Purwanto untuk memecahkan masalah ini. Setelah dipanggil, ia mulai bergerak untuk melakukan sosialisasi dan sekaligus inventarisasi luas penggarap karet.

Sejumlah BUMN Teken MoU Dengan Kemeneg BUMN KPH BANTEN - Sejumlah direksi BUMN yaitu PT Krakatau Steel, PT Bank Rakyat Indonesia (BRI), PT Jamsostek, PT Semen Indonesia, PT Indra Karya, Perum Perhutani, PT ASDP Fery Indonesia, dan PT Industri Kapal Indonesia IKI) Makasar meneken MoU. Uniknya, penandatanganan MoU itu selain disaksikan Menteri BUMN Dahlan Iskan, juga disaksikan Menteri Agama Suryadarma Ali. Uniknya, lagi MoU diteken diatas kapal Portlink, kapal mewah milik PT ASDP Fery Indonesia, yang berlayar dari pelabuhan Merak menuju pelabuhan penyebarangan Bakauheni Lampung (10/6/2013). Direktur Utama Perum Perhutani Bambang Sukmananto hadir untuk menenekan MoU didampingi Direktur Keuangan Perum Perhutani Morgan Syarif Lumban Batu Kepala Perum Perhutani Unit III Jawa Barat & Banten Dadang Hendaris, Administratur Perhutani KKPH Banten Purwanto, Sekertaris Perusahaan & Kepatuhan Direksi Perum Perhutani Harry Priyanto, Kepala Biro Anggaran dan Pembelanjaan Direksi Suharto, Kepala Tata Usaha KPH Banten Apep Rudiana, dan Pabin KPH Banten AKP Suratman. Dalam kesempatan itu, hadir pula Sekda Provinsi Banten Muchadi dan Wali Kota Cilegon Tb Iman Ariyadi. Dua menteri Kabiner Indonesia Bersatu II dan direksi BUMN, serta tamu undangan lain menikmati hiburan penyanyi Slank Kaka dan Syahrini. Jaya Suprana dari Rekor Muri kepada menteri BUMN Dahlan Iskan. Menurut dia, baru pertama kali di dunia penekenan MoU dilakukan di tas kapal yang sedang berlayar. Hms Btn/Pepih

KRPH Malingping, Honis Tatolis.

“Kami sampaikan rencana Perhutani dalam pengelolaan karet kepada para penggarap. Mereka pun setuju. Ini merupakan bagian dari hasil hutan bukan kayu atau HHBK,” jelasnya. Dalam salah satu pasal dalam draf MoU yang tengah difinalisasi itu antara lain mencantumkan tanaman karet yang mereka manfaatkan selama ini berada di kawasan hutan negara yang dikelola oleh Perhutani KPH Banten. Kemudian, akan dicantumkan pula pembagian hasil produksi getah. Sebagai ilustrasi, 100 pohon karet mampu memproduksi getah sebanyak 3 kg/ hari. Kemudian, Perhutani dapat bagian 0,01 kg/

hari, dalam 100 hari akan dapat 100 kg. “ Karena asumsinya, dalam 1 tahun hanya berproduksi selama 100 hari,” jelas Honis Tatolis.. Selain itu, tambah KRPH Malingping, yang 0,02 kg dicadangkan untuk pembeli lokal. Dengan alasan, agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Dengan syarat, harus minta ijin kepada LMDH, karena lembaga ini juga bertindak sebagai pengepul. “Rencana ini mau saya laporkan ke Pak Adm. Kalau beliau setuju, tinggal dimasukkan dalam MoU,” ujar Honis Tatolis. “Kalau ini berhasil, Pak Adm akan menjadikan RPH Malingping sebagai model dalam mengatasi BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 13

SEPUTAR KPH

SEPUTAR KPH

HHBK dan Trading HHBK Optimis Tercapai

KSS AEJ KPH Banten, Suyono. Prospek pendapatan hasil hutan bukan kayu atau HHBK KPH Banten cukup bagus. Baik dari sisi produksi maupun trading. Dalam pengelolaan trading HHBK, KPH Banten selalu berhati – hati. Pantai Carita, lokasi wisata KPH Banten, masih kalah bersaing dengan lokasi wisata yang dikelola swasta. Target HHBK sebanyak Rp 928.219.250,- sampai 15 juni pereode I sudah mencapai Rp 440.413.590 atau 47 %.

masalah tenurial sekaligus optimalisasi aset bagi KPH Banten.” Honis Tatolis menegaskan, ke depan masyarakat tidak boleh tanam lagi dan tidak ada pula peremajaan pohon karet. Walaupun masih ada tanah kosong, akan tetapi itu akan di-RTT-kan untuk ditanami accasia mangium. “Ternyata, penggarap karet butuh penjelasan dari kita (KPH Banten),” tandasnya. KRPH Malingping mengkungkap juga, pihaknya bersama LMDH melayangkan proposal ke kabupaten Lebak untuk perbaikan sanitasi atau MCK masyarakat sekitar hutan dan menyelenggarakan event, terutama olah raga voli. Dari berbagai kegiatan itu, akhirnya bupati Lebak tahu apa itu LMDH dan aktifitasnya. “Bupati Lebak akan menerbitkan SK untuk LMDH,” kata Honis Tatolis, yang mengaku juga dirinya ditunjuk salah satu camat di Kab Lebak sebagai ketua Karang Taruna. MU

14 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Sedang target trading HHBK Rp 1.800.424, sampai 15 Juni pereode I sudah mencapai Rp 725.575.150 atau 40 %. “Insya Allah, sampai akhir tahun optimis tercapai, kalau bisa, dapat melebihi target,” ucap KSS AEJ KPH Banten Suyono kepada BINA di kantor KPH Banten (27/6). Target wisata, yang andalannya pantai Carita, sebesar Rp 669.802.500, baru tercapai Rp 139.236.100. Dia mengakui, untuk wisata kemungki-

nan besar tidak tercapai karena sarana dan prasaranya kurang mendukung. Sehingga pengunjung lebih tertarik untuk menikmati pantai pada lokasi-lokasi yang dikelola pihak pemda dan swasta. “Lokasi – lokasi itu jauh lebih bagus sarana dan prasarana penunjangnya dibandingkan dengan pantai Carita yang dikelola Perhutani,” tukas Suyono. Pendapatan dari HHBK dari sharing berbagai komoditas seperti karet, padi, kopi, melinjo, cengkeh, kelapa, dan lainnya. Untuk trading HHBK dari karet, padi, kelapa, dan lainnya. Kendala trading HHBK berupa kalah bersaing dengan tengkulak yang miliki modal besar. Tengkulak atau pengijon berani mengeluarkan DP untuk membeli berbagai komoditas seperti padi dan karet. Selain, belum memiliki sumber daya manusia yang dapat dipercaya untuk tenaga operasional di lapangan. Modal untuk dapat bersaing dengan para tengkulak adalah dengan mendompleng mereka. Setelah tahu kita celahnya, melepaskan diri untuk berjalan sendiri. “Kita harus ada keberanian untuk mengeksekusi. Jangan ragu-ragu. Namun, keberanian tersebut harus dilandasi kalkulasi bisnis yang matang,” tegas KSS AEJ KPH Banten Suyono.

Berjibaku Mensiasati Cuaca

PADA cuaca yang tidak dapat diprediksi seperti sekarang ini, sungguh berat, membutuhkan banyak pikiran untuk mencari jalan

Kaur Produksi, Efi Muhammad.

MU

keluar, dan berbagai upaya untuk mengatasi masalah produksi kayu di KPH Banten, terutama di BKPH Sobang; infrastruktur jalan cukup berat untuk mengeluarkan kayu dari lokasi tebangan menuju ke TPK. Ibaratnya, KPH Banten berjibaku untuk mengeluarkan kayu dari lokasi tebangan. “Sehingga dari target tebangan sebanyak 29.841 m3, sampai 26/6 angkutan sudah mencapai 6.453 m3 baik itu jenis tebangan jati maupun rimba. Jati sebanyak 1.249 m3, sisanya rimba,” “ jelas Kaur Produksi KPH Banten Efi Muhammad. Tebangan sebanyak 29.841 m3 terdiri tebangan jati 15.357 m3 dan rimba campur 14.484 m3. Tebangan jati terbanyak di BKPH Sobang yaitu 13.194. Beberapa hari belakangan ini, lanjutnya, cuaca sangat bagus. Sehingga volume produksi kayu cukup sigifikan. “Kita berdoa, agar hujan tidak turun lagi,” ucapnya Kaur Produksi KPH Banten. “Karena semua Allah yang mengatur, kita berusaha dan berdoa agar semua

KPH BOGOR - Persoalan tenurial di KPH Bogor tidak dapat diselesaikan dalam hitungan hari, namun butuh waktu panjang: perlu sosialisasi untuk mencapai kesepahaman, kesepakatan kepada para pihak, dan kalau perlu sampai ke ranah hukum. Namun, KPH Bogor tetap mengedepankan asas manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan seraya menyelesaikan masalah tenurialnya. “Hampir setiap kegiatan di KPH Bogor senantiasa bersinggungan dengan masalah tenurial,” kata Adm Bogor Ir Asep Rusnandar, MM kepada BINA di kantor Bogor Cibinong awal Juli. Potensi ekonomi pada kawasan tenurial cukup signifikan yang selama ini dimanfaatkan oleh masyarakat penggarap. KPH Bogor berusaha untuk memperoleh pendapatan selain kayu, khususnya bidang agroforestry. Selain kopi, padi, dan tambak ikan, KPH Bogor juga mengupayakan hijauan makanan ternak atau HMT yang sudah berjalan di BKPH Jasinga – Leuwi Liang, Parung Panjang, dan RPH Cipayung BKPH Bogor. Selain itu, KPH Bogor juga mengupayakan pemanfaatan daun pisang pada lokasi – lokasi yang dalam status strata C, yaitu masyarakat menduduki dan ingin menguasai kawasan hutan negara yang dikelola Perhutani KPH Bogor. “Dalam penyelesaian masalah tenurial mengarah pada kerja sama dengan masyarakat penggarap melalui PKS, kemudian ada pengakuan dari mereka bahwa lahan tersebut merupakan milik negara yang dikelola Perhutani KPH

upaya kita lakukan dapat memenuhi target tebangan.” Untuk mensiasati agar tidak terjadi adanya penumpukan kayu di lokasi tebangan, maka ketika kayu ditebang, langsung diangkut. Struktur tanah di Sobang itu tanah lempung. Hujan sehari, baru kering 2 hari. “ Coba bayangkan, kalau hujan berhari – hari, berminnggu baru kering,” jelasnya. “Ini beda struktur merah. Hujan hari ini, langsung kering seperti di Malingping dan Gunung Kencana. Tebangan langsung dapat keluar,” jelasnya lebih lanjut. Kaur Hugra KPH Banten Pepi H menambahkan, menurut perhitungan tetua suku Badui, biasanya ada siklus 10 tahunan berkaitan dengan musim hujan. Artinya, pada tahun tertentu akan turun hujan sepanjang tahun. “Tetapi, sekarang tidak berlaku lagi. Inilah akibat panas perubahan iklim. Sehingga terjadi anomaly cuaca,” katanya. Sementara tebangan B berupa mahoni di RPH Malingping sebanyak 443 m3, sampai sekarang (26/6) sudah mencapai 40,38 m3. “Musim yang tidak menentu, kadang hujan, kadang panas, yang menjadi kendala utama belum optimalnya tebangan di RPH Malingping,” kilah KRPH Malingping Honis Tatolis. MU

Pemanfaatan Kawasan Hutan Selesaikan Tenurial

Adm/KKPH Bogor menjelaskan seputar kegiatan KPH Bogor di Hadapan Kanit III Jawa Barat dan Banten. Bogor,” terang Asep Rusnadar. Dikatakan, apabila sewaktu – waktu Perhutani butuh tanah garapan tersebut, mereka bersedia untuk meninggalkan secara sukarela. “Ini termaktub dalam surat pernyataan yang ditandatangani baik ketua LMDH atau penggarap langsung,” tegas Adm Bogor. Sebagai misal, melalui KPS No 02/pksphbm/bgr/III/2013, KPH Bogor dan LMDH Menteng Jaya desa Cibadak menjalin kerja sama pemanfaatan potensi daun pisang. Kawasan itu masuk RPH Tinggar Jaya BKPH Jonggol. Kesepakatan sharing 8 % Perhutani, 2 % Monev, 80 % KTH, dan tim kerja 10 %. Demikian pula kesepakatan No 03/kps-phbm/bgr/III/2013 dengan LMDH Subur Makmur desa Cibadak untuk pemanfaatan potensi daun pisang di RPH Tinggar Jaya BKPH Jonggol. Adm Bogor menjelaskan, setelah PKS berjalan langkah selanjutnya adalah melakukan penataan ulang menata ulang tanaman pisang. Setelah daunnya dipanen sampai akhir daur, kemudian ditebang dan ditanami pohon kehutanan, missal dengan jarak 10 x 10 meter. “Tentu harus melalui RTT dengan melibatkan LMDH dengan skema PHBM,” jelas Asep Rusnandar. Dia juga mengungkapkan investor CV PCG tertarik untuk membudidayakan tanaman jati dan kemiri sunan. Kemiri sunan akan dibudidayakan pada RPH Tinggar Jaya BKPH Jonggol desa Sukaharja. Melalui KPS No 08/pks.ks&k/bgr/III/2013 dengan melibatkan LMDH Sukaharja dan inves-

tor CV PCG seluas 150 hektar. Rencana sharing untuk Perhutani 30 %, Monev 5 %, tim kerja 10 %, dan investor CV PCG 55 %. Untuk pengembangan tanam jati plus, dengan investor yang sama belum diteken PKS-nya. Karena untuk tanaman kehutanan harus lewat RTT. Rencana kerja sama ini masih di RPH Tinggar Jaya BKPH Jonggol dengan melibatkan LMDH Sukaharja desa Sukaharja. Ancangan sharing Perhutani 20 %, Monev 5 %, tim kerja 10 %, dan investor 65 %. Karena ada kebijakan dari direksi bahwa investasi harus dari hulu sampai hilir, maka KPH Bogor mengirim surat kepada Kepala Unit III Jawa Barat dan Banten untuk minta ijin. “Untuk prosesnya, kami sudah menyurati Kepala Unit III Jawa Barat dan Banten agar dapat melakukan kerja sama ini,” ungkap Adm Bogor. Selain itu, ada juga investor yang tertarik untuk mengembangkan tanaman karet pada lokasi dengan strata C dan D. Asep Rusnandar menegaskan kalau masyarakat penggarap pada strata C dan D dalam sosialisasi tidak kesepahaman dan kesepakatan, maka pihaknya akan menyerahkan ke ranah hukum. “Mereka tidak akan mendapat apa – apa,” tegasnya. Adm Bogor pun menepis anggapan untuk menyelesaikan masalah tenurial di KPH Bogor langsung di-PKS-kan. Selama ini, pihak KPH Bogor telah melakukan sesuai dengan prosedur proses, mekanisme yang yang suadah ada. MU

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 15

SEPUTAR KPH

SEPUTAR KPH

Pesantren Al Aman Terima Bantuan

Dikuasai Lagi, Lalu Aset itu Disertifikatkan

Ujung Krawang yang terletak di Kelurahan Lagoa, Kec Koja, kota Jakarta Utara. Tanah ini merupakan tanah pinjam pakai dari Angkatan Laut. Akan tetapi, berdasarkan pendataan dan koordinasi yang dilakukan KPH Bogor dengan pihak kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, dan Dinas Tata Ruang Kota Jakarta Utara bahwa tanah tersebut dapat sebagai asset perum Perhutani. Ini diperkuat dengan bukti dokumen hasil koordinasi. “Sudah ada surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, ketetapan rencana kota dari Kepala Seksi Dinas Tata Ruang Kecamatan Koja tanggal 13 Maret 2013, kartu indentitas barang sudah sudah diisi pada tanggal 22 Maret 2013, surat keterangan nomor 0376/1.842.0/13 mengajukan permohonan sertipikat tanah asset Perhutani KPH Bogor, yang terletak di Jl.Menteng No 69/70 Rt 001/014 kelurahan Kanit III Jabar dan Banten (kiri) sedang menunjuk- Lagoa, Koja, Kota Jakarta Utara, dan pembayaran SPPT PBB tahun kan sesuatu kepada Adm KPH Bogor . 2011 dan 2012,” jelas Adm Bogor Ir KPH BOGOR - Dalam upaya untuk Asep Rusnandar, MM kepada BINA mengembalikan aset yang dikuasai oleh pi- di kantor KPH Bogor (1/7) hak ketiga, KPH Bogor berupaya mensertiKedua, rumas dinas eks Kring yang fikatkan 4 lokasi yang berbeda. Selain ada terletak di desa Mustikajaya, Kec Mustikaja, di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, juga Kota Beksai, Perhutani KPH Bogor sudah berlokasi di kota Jakarta Utara dan Kota mendaftarkan untuk memperoleh pelayanan Bekasi. PBB pada tanggal 27 Maret 2013 dengan Pertama, eks rumah dinas BKPH

nomor pelayanan 2013.0044.008 ke Dinas Pendapatan Kota Beksai. Ketiga, rumah dinas KRPH Cariu, BKPH Jonggol, yang berlokasi di desa Sirnarasa, kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Bogor seluas 900 m2. Tanah tersebut, sebagian besar masih dikuasai ahli waris H Ujang Acu. KPH Bogor sudah berkoordinasi dengan kantor desa Sirnarasa. BPN sudah melakukan pengukuran pada tanggal 14 November 2012. Keempat, tanah perusahaan yang terletak di Jl Sukasari Nomor 27 Bogor. Lahan lebih kurang seluas 560 m2 dan luas bangunan seluas 200 m2 itu ditempati Soenarya, mantan Kepala SPH I Bogor. “Kami masih menunggu penerbitan sertipikat dari BPN Bogor,” jelasnya. Mantan karyawan Perhutani, terangnya, ingin membeli tanah dan bangunan tersebut dengan harga NJOP. Namun, Perhutani tidak mau melepas aset itu karena karena letaknya sangat strategis, di pusat kota Bogor. “(proses ) Ini yang paling berat,” tandas Asep Rusnandar. Adm Bogor juga menekankan pihaknya, akan terus bekerja keras dan berkoordinasi dengan aparat pemerintahan, kepolisian, kejaksaan, dan BPN untuk menyelesaikan masalah tenurial di KPH Bogor. “Dengan berbagai upaya dan langkah yang ditempuh, semoga luas tenurial di KPH Bogor makin menyusut,” kata Asep Rusnandar, berharap.

KPH PARENGAN - Tampil di depan para jurnalis Bojonegoro dan Tuban, Daniel B Cahyono, Administratur KPH Parengan secara jelas dan lugas menyampaikan paparan tentang PHBM dan implementasinya di KPH Parengan. Acara yang dikemas sebagai Media Gathering KPH Parengan ini dihadiri sebanyak 30 orang wartawan dari berbagai media yang ada di Bojonegoro dan Tuban, baik media elektronik (radio, portal web, televisi) maupun media cetak. Acara berlangsung di Aula KPH Parengan, beberapa waktu lalu. “Acara ini kita adakan selain untuk mempererat relasi antara teman-teman pers dengan Perhutani KPH Parengan, juga untuk menyampaikan visi kami menuju KPH Parengan yang luar biasa. Dan salah satunya adalah dengan mensosialisasikan kembali sistem PHBM,” ungkap Daniel kepada BINA. Pada pertemuan itu, Adm KPH Parengan yang belum genap setahun menjabat ini menjelaskan keberadaan Perhutani KPH

problematikanya. Tentang PHBM dijelaskan

MU

Jurnalis Sangat Antusias dengan PHBM

16 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Parengan dan segala aktivitas, dinamika dan

Para jurnalis antusias ,mendengarkan pengarahan dari Adm KPH Parengan, Danel B Cahyono.

KPH SUKABUMI Direktur PSDH dan RUPHR Perhutani Mustoha Iskandar didampingi Karo Umum Unit III Jawa Barat dan Banten Bambang Catur, Karo RUPHR Direksi Teguh Purwanto, Adm Sukabumi Wijanarko, Waka KPH Sukabumi Barat melihat tanaman JPP stek pucuk di petak 94,64, dan 65 RPH Cisujen, BKPH Jampang Kulon KPH Sukabumi (21/6). Dalam kesempatan ini, Mustoha Iskandar memberi pengarahan dan sekaligus

bahwa sistem yang diintrodusir sejak tahun 2001 ini memiliki konsep yang sangat ideal. PHBM adalah sistem yang partisipatif dan integratif serta mengandung substansi yang sangat mulia, yaitu adanya jiwa berbagi. Berbagi peran dan tanggungjawab, berbagi ruang dan waktu, serta tentu saja pada gilirannya berbagi kemanfaatan. Masyarakat desa hutan yang terhimpun dalam Lembaga Masayarakat Desa Hutan (LMDH) memiliki akses yang sangat luas untuk memanfaatkan lahan hutan maupun untuk terlibat dalam setiap aspek kelola hutan. Tentu saja dengan batasan-batasan yang ditetapkan untuk menjamin keberlangsungan fungsi dan manfaat hutan itu sendiri. Menurutnya, saat ini PHBM lebih sering hanya dikenal sebatas bagi hasil semata. Masih banyak kelemahan implementasi di lapangan. Mulai dari pemahaman yang lemah, pendampingan yang tidak intensif, termasuk pula kurang terlibatnya para pihak di luar Perhutani. Diperlukan upaya merevitalisasi sistem tersebut. “Karena itu saya berharap teman-teman pers bisa membantu kami untuk mengenalkan kepada publik keberadaan sistem PHBM dengan pemaknaan dan pemahaman yang benar sehingga PHBM tidak lagi dipandang secara skeptis oleh masyarakat,” demikian imbuh Daniel. Para jurnalis peserta gathering pun tampak antusias mendengarkan paparan Adm Parengan bahkan sesi tanya jawab pun berlangsung hangat. Terungkap bahwa memang banyak hal yang selama ini belum dipahami oleh para wartawan sehingga

memberi motivasi kepada KRPH dan mandor untuk bekerja keras. “Lingkungan bisnis Perhutani sudah kondusif, “ jelasnya. Direktur PSDH dan RUPHR bertekad untuk mengembangkan Perhutani dengan konsep kembali ke hutan / alam. Kunjungan kerja yang langsung ke pelosok hutan merupakan pembinaan yang sangat efektif dan sekaligus untuk menggelorakan kembali jiwa korsa rimbawan dengan semangat baru. Hms skbm/Yayat

sangat potensial menimbulkan bias dalam pemberitaan. Di Penghujung acara ini, Daniel menyampaikan bahwa agenda pertemuan dengan pekerja-pekerja pers ini akan diusahakan menjadi agenda periodik. ”Saya berharap pertemuan kita ini akan berkelanjutan menjadi hubungan yang harmonis dan sinergis. Saya siap dimintai informasi dan korfimasi terkait segala hal mengenai KPH Parengan,” paparnya di depan para jurnalis tersebut sambil mengumumkan alamat email dan nomer ponselnya yang selama 24 jam siap dihubungi wartawan. SR

Direksi Perum Perhutani dan KPH Sukabumi menyerahkan bantuan kepada yayasan pesantren Al Aman desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu Kab Sukabumi sebesar Rp 75.000.000,-. Bantuan itu diserahkan langsung Teguh Purwanto (Direksi) dan Adm Sukabumi Wijanarko (KPH Sukabumi) kepada Ustadz A Muhtar di komplek pesantren Al Amin (22/6). Selain berupa uang, bantuan kepada yasasan pesantren Al Aman berupa bibit sedang memberikan bantuan bibit jenis jabon merah sebanyak 5.000 Plc. Menurut rencana bibit pohon tersebut akan ditanam dalam kompleks pesantren 200 blok. Tanaman tersebut akan dikelola para santri. Kemudian di luar kawasan hutan, blok Cimanggu 2, akan di kelola oleh santri dengan kerjasama dengan Perum Perhutani KPH Sukabumi. Ustad A. Muhtar, pengasuh yayasan

pesantren Al Aman mengatakan di lokasi kawasan hutan biasanya diselenggarakan pengajian pada hari Rabu, mulai pukul 10.00 sampai selesai yang berpusat di pesantren Al Aman. Direktur PSDH dan RUPHR Iskandar Mustoha mengatakan akan diadakan santri hijrah. Ada 3 percontohan yang dikembangkan wilayah Jawa timut, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Para mubalig hijrah akan diadakan di tiap – tiap pesantren di dalam kawasan hutan yang ada di hutan. Tujuannya, untuk menanamkan nilai – nilai kecintaan terhadap lingkungan kehutanan dengan bahasa agama. Hms skbm/Yayat

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 17

SEPUTAR KPH

SEPUTAR KPH

Bacaan Tidak Harus Baru

FGD Kupas Permenhut P.30 Tahun 2012 KPH MOJOKERTO – Perum Perhutani KPH Mojokerto bersama Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mojokerto, Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan, Polres Lamongan, Polresta Mojokerto dan jajaran terkait menggelar Focus Group Disussion (FGD) Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Republik Indonesia Nomor: P.30/ Menhut-II/2012 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal Dari Hutan Hak di Aula Perhutani Mojokerto, 5 Juni 2013. FGD yang diikuti 60 orang peserta dari unsur Kapolsek, Asper/KBKPH, Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Lamongan, perwakilan Adm se-rayon III Unit II Jawa Timur dan dibuka secara resmi oleh Administratur KPH Mojokerto, Widhi Tjahjanto. Kadistanhut. Lamongan, Ir. Aris Setiadi dalam paparannya mengatakan Permenhut mengatur kegiatan yang meliputi pemanenan atau penebangan pada hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan negara, dibuktikan dengan alas titel berupa Sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). “ Peraturan ini juga mengatur kegiatan pengukuran dan penetapan jenis, pengangkutan/peredaran dan pengumpulan, pengolahan dan pelaporan atas hasil hutan yang berasal dari hutan hak berupa kayu yang berasal dari tanaman yang tumbuh dari hasil budidaya di atas areal hutan hak atau lahan masyarakat,” katanya. Selain itu, Permen ini juga mengatur tentang Nota Angkutan, yaitu dokumen angkutan yang merupakan surat keterangan

18 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

yang menyatakan penguasaan, kepemilikan dan sekaligus sebagai bukti legalitas pengangkutan hasil hutan hak (kayu bulat atau kayu olahan rakyat) sesuai dengan jenis kayu yang ditetapkan atau pengangkutan lanjutan semua jenis kayu. Setelah Permen ini diberlakukan mulai 20 Agustus 2012, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.51/Menhut-II/2006 tentang Penggunaan Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Untuk Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Hak, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/MenhutII/2006 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sedangkan Kasubsi Kepatuhan Seksi Hukum Unit II Jawa Timur, Oktavano Scorpia Verdianto dalam kesempatan tersebut mengupas dan mengadakan telaah normatif atas Permenhut P.30/Menhut-II/2012 terhadap UU 41 Tahun 1999 dan UU 5 Tahun 1960 (UUPA). Dikatakan beberapa ketentuan yang perlu dicermati dalam Permenhut P.30/Menhut-II/2012 ; Pasal 1 angka 2, yakni Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah/lahan masyarakat yang telah dibebani hak atas tanah di luar kawasan hutan Negara, dibuktikan dengan alas title berupa sertifikat Hak Milik, Letter C atau Girik, Hak Guna Usaha, Hak Pakai atau dokumen penguasaan/pemilikan lainnya yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Letter C dan Girik bukanlah bukti kepemilikan hak atas tanah. Istilah hutan Hak diatur di dalam UU 41 Tahun 1999 yaitu pada Pasal 1 angka 5 : Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah”. Kemudian dalam penjelasan umum. Sedan-

gkan hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah menurut ketentuan UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha dan Hak Pakai.” Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 34/K/Sip/1960, tanggal 19 Februari 1960 yang menyatakan bahwa surat petok / girik (bukti penerimaan PBB) bukan tanda bukti hak atas tanah. Menurut Okta, tumpang tindih bentuk pelanggaran dan sanksi yang diatur dalam Permenhut P.30/Menhut-II/2012 dengan UU 41 Tahun 1999, menunjukkan tidak sinkron antara peraturan yang di atas dengan peraturan di bawah (conflict norm). “ Maka berdasarkan asas Lex Superior Derogat Legi Inferior, peraturan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan peraturan yang lebih rendah, digunakan peraturan yang lebih tinggi dalam penerapan hukumnya”, tegas Okta. Hasil dari FGD tersebut berupa Konsep Strategis yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh para pihak yang hadir. Dimana pada dasarnya Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Hak beserta penanganan permasalahan dan perkara tindak pidana dibidang kehutanan tetap mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Hal selanjutnya untuk mengatur dan sinkronisasi pelaksanaan teknis di lapangan terkait Permenhut nomor P.30/Menhut-II/2012 akan ditindaklanjuti pembahasan antar pihak terkait dengan merujuk Resume FGD yang telah dilaksanakan. Hms Mjkt/Eko Eswe

Adm KPH Randublatung, Herdian Suhartono (tengah) saat memberikan arahannya seputra tanaman porang.

Petani Hutan Dilibatkan Menanam Porang

KPH RANDUBLATUNG - Hutan sebagai sumber penghidupan bukan hanya berhenti dislogan, namun fungsi dan manfaat tersebut semakin mengetal dengan adanya pembudidayaan tanaman porang yang dilakukan dikawasan hutan selain jenis tanaman empon – empon yang ada di kawasan hutan dan di motori oleh Perhutani. Porang sejatinya merupakan komoditi lama yang ada di kawasan hutan dan tanaman tersebut masuk dalam kategori emponempon, dulu memang belum banyak orang yang memanfaatkan tanaman tersebut karena nilai ekonomisnya belum begitu berarti, namun seiring dengan perkembangan zaman dan adanya semangat go green yang cenderung menyasar pada pemanfaatan potensi sumber daya hutan, komoditi tersebut adalah tanaman porang menjadi salah satu tanaman primadona selain tanaman temulawak dan lempuyang yang sudah dikenal masyarakat sejak lama. Hal tersebut dikatakan oleh Administratur Perum Perhutani KPH Randublatung, Ir. Herdian Suhartono pada saat memberikan arahan kepada segenap pengurus LMDH dan penggarap/petani hutan yang membudidayakan porang di petak 22 RPH Banyuasin, BKPH Ngliron. Ditambahkan bahwa tujuan utama Perhutani mengajak masyarakat untuk menanam porang adalah untuk meningkatkan

kesejahteraan petani hutan dengan cara melibatkan mereka untuk menanan komoditi tersebut. “ Tanaman ini memang memerlukan waktu yang lama pembudidayaannya , kita tanam tahun pertama tetapi hasilnya baru bisa dilihat pada tahun kedua dan seterusnya , bisa dikatakan bahwa budidaya porang merupakan pekerjaan yang berkelanjutan, jadi yang perlu kita pegang teguh adalah kebersamaan antara petani dan Perhutani sehingga dengan adanya persamaan pandangan tersebut akan bisa membuahkan hasil yang baik,” katanya. Dihadapan peserta pelatihan Herdian Suhartono juga menjelaskan bahwa saat ini hasil panen porang yang dibudidayakan oleh petani hutan, dibeli oleh Perhutani melalui koperasi dalam bentuk umbi , lalu masuk pabrik yang dimiliki oleh Perhutani, jadi dengan adanya jaminan tersebut petani hutan tidak usah ragu dalam melakukan budidaya tanaman tersebut. “ Karena merupakan hal yang baru baik Petrani maupun Perhutani dalam pelaksanaan budidaya ini harus selalu semangat dan mempunyai niat yang kuat, karena segala sesuatu apabila kita niati dan dilakukan dengan ikhlas maka keberhasilan dan kesuksesan akan jelas tergambar didepan mata,” pungkas Herdian Suhartono. Hms Rdb/Andan S

KPH KEBONHARJO - Ilmu tidak pernah mengenal batas waktu. Banyak cara supaya kita mempunyai ilmu, mulai dari membaca buku, majalah, koran dan lain-lain. Termasuk, jika kita mau melihat dan atau mendengar pasti kita bakal mendapatkan ilmu itu. Tentunya, ilmu yang kita maknai adalah yang positif dan berguna bagi diri sendiri juga orang lainnya. Maka dari itu agar kita bisa menjadi pintar dan mengerti kita harus rajin membaca, kapanpun dimanapun waktu harus dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya. Demikian dikatakan Adm/KKPH Kebonharjo Haris Triwahyunita S Hut di ruang Perpustakaan Humas KPH Kebonharjo 20 Juni 2013. Katanya, buku, majalah atau literature lain yang kita baca tidak harus baru. Kapanpun edisinya sebatas itu ada manfaat dan kegunaannya yaa harus kita baca dan pelajarinya. Mari sama-sama kita budayakan membaca di lingkungan kerja kita. “ Tolong dimanfaatkan semaksimalnya perpustakaan ini. Meski masih sangat kecil dan terbatas namun kita harus mau menyayangi dan menghidupkannya. Kalau perlu sama-sama kita berupaya untuk mengisi perpustakaan dengan buku-buku yang berguna biar tumbuh menjadi besar,” pintanya. Kita, lanjutn dia, KPH Kebonharjo sudah bersertifikat internasional, KPH Pengelolaan Hutan Lestari (PHL), secara periodik pasti diaudit baik nasional maupun internasional. Nah, di dalam perpustakaan ini sedikit banyak berisi tentang Standard Operasional Prosedur (SOP), Juklak, Juknis masing-masing bidang pekerjaan yang sangat dibutuhkan waktu audit. Jadi, hal ini sangat membantu sekali. Untuk itu mari kita lebih peduli adanya perpustakaan ini. Kalau tidak kita siapa lagi?, tegas ADM yang selalu tampil kalem itu. Sementara, pengelola perpustakaan, Sudjono yang juga Humas KPH Kebonharjo menambahkan, di perpustakaan tersebut terdapat sekitar 270 buku. Ada buku tentang persemaian, tanaman, produksi sampai dengan bidang keamanan. Selain itu, ada pula buku-buku di luar bidang pekerjaan yang bersifat umum seperti majalah, koran dan kliping artikel yang sangat bermanfaat bagi anak-anak yang masih giat menuntut ilmu. “ Kedepan kita berupaya menambah perbendaharaan buku perpustakaan ini, misalnya buku atau majalah tentang pembentukan aklak kepribadian bahkan bila mungkin terhadap keimanan,” tambah Djono yang juga berharap pada segenap karyawan supaya sering-sering membaca di ruang humas tersebut yang kondisinya nyaman dan BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 19

SEPUTAR KPH

Satu Polhut Jaga 350 Ha Hutan Satu Polisi Bina 2.400 Masyarakat

KPH BALAPULANG - Polres Brebes belum lama menggandeng Perhutani KPH Balapulang dan KPH Pekalongan Barat untuk mengadakan pembinaan dan koordinasi dengan Perhutani dua KPH tersebut.

Dalam sambutannya Kapolres Brebes, Ferdy Sambodo SH SIK MH mengatakan Polres Brebes sangatlah luas dibanding Polres yang ada di Indonesia, dan personilnya sangat terbatas. Untuk satu polisi

damai. “ Sebab, humas akan berusaha selalu memberikan yang terbaik bagi kita (peru-

sahaan) meskipun masih banyak terdapat kekurangan, jelasnya lebih lanjut. "

20 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Hms/SW

membina dan mengawasi 2.400 masyarakat di wilayah Kabupaten Brebes yang medannya cukup jauh. “ Mari kita jalankan pola pendekatan kemitraan masyarakat dengan melihat kebenaraan materiil, fakta dan data, tinggalkan persepsi kabur, data tak jelas dan rekayasa,” jelas Ferdy yang sebelumnya menjabat Kapolres Purbalingga. “ Polhut adalah Polisi yang mengawasi hutan, tapi Polwan bukanlah Polisi yang mengawasi wanita, yang agak pantas adalah WanPol yaitu Wanita Polisi,” canda Sambodo. Dia juga mengajak bekerjasama dan selalu berkoordinasi antara instansi Perhutani dan Babinkamtibmas yang tersebar di jajaran Polsek di wilayah desa sekitar hutan untuk mengadakan pendekatan dan pembinaan kepada masyarakat desa sekitar hutan bersama petugas Mandor, Mantri dan Asper Perhutani di wilayahnya. Sementara itu Administratur KPH Balapulang, Isnin Soiban S. Hut, MM berterimakasih diundang oleh Kapolres yang baru untuk bersilahturahmi antara Polhut dan anggota Polisi di Mapolres Brebes dalam rangka Pembinaan dan Koordinasi antara Posus kehutanan (POLHUT) yang berbaur dengan anggota Babin Kamtibmas untuk saling share berbagi pengalaman di lapangan yang bertujuan untuk melestarikan hutan dan mensejahterakan masyarakat desa sekitar hutan. Isnin memaparkan bahwa luas wilayah hutan yangdi kelola KPH Balapulang seluas 29.790, 13 ha terbagi di wilayah Kabupaten Brebes : 22.920,68 ha ( 77% ), Kabupaten Tegal : 6.869,45 ha ( 23% ) dan yang sering terjadi pencurian di wilayah Brebes.” Petugas kami juga terbatas, 1 Polhut mengawasi 350 ha hutan di dua Kabupaten, Tegal dan Brebes. “ Mari jadikan kerja kita ikhlas sebagai ibadah dan tarikan nafas kita barengi dengan dzikir,” katanya. Kegiatan ditutup dengan permainan yang dipandu oleh Kasat Reskrim AKP Mohamad Subkhan. “ Kita adalah mahluk sosial, tanpa teman dan saudara maka kita tidak akan bisa hidup,” katanya dalam memandu permainan tersebut. Permainan diperagakan satu Polhut dan satu orang anggota Polisi dengan tangan di borgol tali rafia. “ Silakan dilepas tanpa merusak tali,” perintah Subkhan. Dan kedua peraga tersebut membutuhkan satu teman untuk melepaskan ikatan tali. Hms Blp/Djuli K

SEPUTAR KPH

Penyuluhan Lakalantas

Para penyaji silih berganti saat menyajikan materi penyuluihannya. KPH PEKALONGAN BARAT - Dalam rangka menekan angka kecelakaan lalulintas (laka lantas) pihak Polres Tegal mengadakan acara penyuluhan tentang KAMSELTIBCARLANTAS (Keamanan Keselamatan Ketertiban Kelancaran Lalulintas) di gedung pertemuan KPH Pekalongan Barat pada tanggal 13 Juni 2013. Acara tersebut juga Dishub-

kominfo, DPU Bina Marga dan berkesempatan menjadi narasumber. Dari Polres Tegal yang diwakili Iptu Siswanto SH dalam penjelasannya mengenai UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dijabarkan diantaranya lalu lintas dan angkutan jalan adalah salah satu kesatuan sistem yang

terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolanya. “ Undang – undang lalu lintas bukan hanya sebagai produk tulisan negara saja tapi diharapkan dapat menjadi ajang membina serta menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib dan lancar melalui kegiatan gerak pindah kendaraan, orang dan atau barang di jalan serta kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan,” jelasnya. Acara tersebut dibuka oleh Wakil Adm/KSKPH Mugni, S.Hut mewakili Administratur/ KKPH Pekalongan Barat Ir. Eka Wahyu Sukartiko, MP menjelaskan bahwa pentingnya keselamatan dalam berlalulintas dan diharapkan kepada peserta penyuluhan agar dapat mengimplementasikan seharihari dalam berkendara. Peserta penyuluhan terdiri dari segenap jajaran Perhutani KPH Pekalongan Barat dari Asper/KBKPH, KRPH, Polhut dan staf. Hms Pkb/Gion

Sosialisasi Pencegahan Illegal Logging Sementara ditempat yang sama pada 18 Juni 2013 juga berlangsung kegiatan sosialisasi pencegahan illegal logging dan peredaran tumbuhan dan tanaman liar. Kegiatan menghadirkan nara sumber antara lain Joko Sulistianto, SP M Ec Dev MA dari Balai KSDA Jawa Tengah dan Kompol Erwin Sagita, Kanit IV Subdit IV / Tipider Dit Reskrimsus Polda Jateng dan Ir Imam Fuji Raharjo, MP, Kepala Biro Perlindungan SDH Perhutani Unit I Jawa Tengah. Dalam acara tersebut Kompol Erwin Sagita memaparkan tentang jenis – jenis kayu Perhutani/Hutan Negara, jenis-jenis

dokumen kayu rakyat dan mekanisme peredaran kayu milik rakyat. Diterangkan pula ketentuan pidana pasal 50 ayat 1 s/d 3 huruf a s/d m serta sanksi pidana Pasal 78 UU 41/1999. Sementara narasumber kedua dari Balai KSDA Jawa Tengah, Joko Sulistiono menjelaskan tentang Hutan Lestari Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan. Diakatakan, sasaran Rencana Kerja BKSDA Jawa Tengah 2013 adalah Penyidikan dan Pengamanan Hutan. Yakni meliputi Kasus baru tindak pidana kehutanan penanganannya terselesaikan minimal sebanyak

15 % ( kumulatif 60 % ), Kasus Hukum perambahan kawasan konservasi terselesaikan sebanyak 4 % ( kumulatif 16 % ) dan Tunggakan perkara terselesaikan sebanyak 25 % ( kumulatif 68 % ). Acara yang dihadiri tamu undangan antara lain dari unsur TNI, POLRI dan Masyarakat serta Pencinta Alam diharapkan para peserta akan timbul adanya kesadaran bahwa kelestarian hutan sangat penting. Bukan hanya untuk kelangsungan hidup manusia tetapi satwa liar juga mempunyai pengharapan yang sama. Hms Pkb/Gion

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 21

WAWASAN

RENUNGAN

Dua Golongan Manusia Dalam Menyambut Ramadhan RAMADHAN, bulan penuh ampunan. Namun tidak semua manusia bersuka cita menyambutnya. Apalagi setiap jelang Ramadhan harga barang-kebutuhan pokok melonjak. Dalam kondisi seperti ini masihkah ada orang yang tersenyum menyambut Ramadhan ? Ada dua kelompok/golongan besar manusia yang menyambut kedatangan Ramadhan. Yakni mereka yang menyambut dengan duka cita dan merela yang menyambut dengan penuh suka cita. Mereka yang menyambutnya dengan dukacita, golongan orang seperti ini adalah yang merasa berat dengan datangnya bulan Ramadhan. Jika Ramadhan akan tiba, yang terpikir adalah bagaimana supaya bulan Sya’ban yang akan berakhir bisa dimanfaatkan sebaik-sebaiknya untuk melampiaskan syahwat sepuas-puasnya. Karena dalam benaknya Ramadhan adalah bulan yang membelenggu. Ia mengganggap Ramadhan sebagai tamu yang memberatkan. Karena itu, jika Ramadhan ini tiba ia harus bersusah payah bersabar bahkan melipat gandakannya. Saat payah seperti itu, yang terbayang adalah suasana indah sebelum Ramadhan. Jikapun ia sudah berada di bulan Ramadhan, belum tentu ia dapat menuntaskan puasanya. Apalagi menjalankan ibadah-ibadah yang dalam pandangannya tidak kalah menyiksanya, seperti shalat tarawih dan membaca al-Qur’an. Menjelang Idul Fitri, dialah orang yang paling pertama merayakannya dengan meghabiskan sepuluh

malam terakhir Ramadhan di pusat-pusat perbelanjaan. Manusia seperti ini agak kesulitan menghadapi bulan Ramadhan karena dua kemungkinan: Pertama, mereka sudah terbiasa hidup enak. Tidak ada kenikmatan yang diiklankan kecuali ia sudah cicipi. Sejak dari makanan, minuman, pakaian, sampai seluruh pernakpernik kehidupan yang melalaikan. Maka, ketika Ramadhan datang sirnalah semua kelezatan itu. Kedua, pada dasarnya jiwa orang seperti ini kerdil di depan berbagai macam bentuk ketaatan. Berbagai ibadah yang dianjurkan supaya diperbanyak di baulan mulia ini, seperti sebuah batu besar yang hendak dipikulkan kepadanya. Ia bergitu heran melihat orang-orang mondar-mandir dari Masjid ke rumah melaksanakan shalat jama’ah lima waktu, padahal mereka sedang puasa. Ia tidak sanggup membayangkan ada orang yang tahan berdiri sangat lama dalam shalat tarawih. Bisa juga disebabkan orang seperti ini adalah orang yang melalaikan ibadah yang wajib di luar Ramadhan. Maka, ibadah apa yang mampu mereka kerjakan di bulan yang mubarak ini. Tapi, masih beruntunglah orang seperti ini karena ia masih memiliki iman yang membuatnya malu jika meninggalkan kewajiban-kewajiban Ramadhan. Masih beruntung manusia seperti ini karena ia hidup di lingkungan orang-orang shalih, sehingga ia masih malu jika tidak men-

jalannkan ketaatan di bulan Ramadhan. Sementara golongan mereka yang menyambutnya dengan sukacita, mereka merasa gembira saat Ramadhan datang. Jelang ketibaannya seperti angin sejuk yang bertiup sepoi-sepoi yang menyejukkan jiwanya. Ini dikarenakan : Pertama, mereka sudah terbiasa puasa. Kebiasaan ini membuatnya terbiasa bersabar sehingga saat Ramadhan tiba ia begitu enjoy. Mereka ini mengerti betul bahwa ada puasa yang dianjurkan selain puasa Ramadhan seperti: puasa Daud, Senin Kamis, puasa putih (ayyamul bidh), puasa Arafah, puasa Syawwal dan lain-lain. Selain untuk membiasakan diri juga sebagai tambahan taqarrub kepada Allah. Mereka saat Ramadhan tiba ia menghadapinya seperti biasabiasa saja seakan tak ada beban. Berbeda dengan mereka yang tidak terbiasa, puasa Ramadhan sangat berat. Salafus shalih adalah generasi teladan dalam mengamalkan ibadah sunnah. Disebutkan bahwa, ada seorang jaariyah (budak wanita) yang dijual oleh tuannya kepada tuan yang baru. Sesampai di rumah tuannya yang baru, ia melihat kesibukan seisi rumah. Spontan ia bertanya kepada seisi rumah, “ Apa yang kalian lakukan ?”. “ Bukankah Ramadhan sudah tiba?” sergah tuannya. Spontan jariah tersebut berkata, “ Apa kalian tidak puasa kecuali di bulan Ramadhan ?”. “Demi Allah-lanjut jariah ini-saya datang dari kaum yang seakan-akan setahun bagi mereka seluruhnya adalah Ramadhan. Saya tidak butuh kepada kalian, kembalikan saya kepada mereka (tuannya yang lama)”. Kedua, mereka mengetahui bahwa tidaklah mereka menahan diri dari berbagai larangan kecuali Ia akan mendapatkan gantinya dari Allah. Terlebih ia mengerti betul makna hadits qudsi, “Puasa itu untukKu, dan Sayalah yang akan membalasnya” inilah mendasari perasaan orang beriman sehingga mereka begitu ringan menjalankan ketaatan. Semua beban yang dirasakan dalam puasa serta berbagai ketaatan akan diganti Allah di surganya. Seperti yang disebutkan dalam sebuah atsaar “Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah maka Allah akan menggantikannya di akhirat dengan sesuatu yang lebih baik dari yang ia tinggalkan”. Ketiga, mereka mengetahui bahwa Ramadhan adalah musim keta’atan yang sangat agung. Mereka tahu bahwa Allah mengganjar dengan ganjaran yang berlipat melebihi dari bulan-bulan yang lain. Maka jangan heran jika mereka begitu antusias dengan kedatangan bulan Ramadhan. Demikianlah gambaran umum kaum muslimin di ambang Ramadhan. Kita berharap Allah memasukkan kita ke dalam golongan yang kedua. Mereka yang senantiasa rindu dengan Ramadhan dengan doa mereka yang terkenal. Sumber : Al-Balagh-SW

22 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Empat Pilar Utama Membangun Kejayaan Wisata Rusa

Oleh : Romi Yulianto

Sekretaris DPD Sekar KPH Blitar Tahun 2013 Pemerintah mencanangkan sebagai tahun kunjungan wisata, dengan harapan meningkatkan jumlah wisatawan baik domestik maupun manca negara untuk mengunjungi obyek-obyek wisata di nusantara. Dengan meningkatnya wisatawan yang berkunjung diharapkan mampu meningkatkan pendapatan devisa Negara dari sektor pariwisata. Perum Perhutani sebagai pengelola hutan di Pulau Jawa dan Madura wilayahnya berupa kawasan hutan yang mempunyai karakteristik khas dan unik yaitu mendasarkan pada potensi alam dengan hawa yang sejuk dan tenang, berpotensi untuk pengembangan lokasi wisata alam sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari sektor non kayu khususnya bidang kepariwisataan. KPH Blitar mempunyai beberapa lokasi wisata yang sangat baik bila dikembangkan secara professional, beberapa lokasi wisata ini sudah menjadi paket wisata andalan Pemerintah Kota dan Kabupaten Blitar, diantaranya adalah Gua Umbul Tuk, Pantai Serang, Pantai Jolosutro, Air Terjun Tunggorono dan Wana wisata penangkaran rusa. Salah satu obyek wisata yang paling banyak dikunjungi adalah Wana Wisata penangkaran rusa yang berada di petak 39 h, RPH Sumberingin, BKPH Rejotangan KPH Blitar, secara administrative masuk Desa Jatilengger, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, obyek wisata tersebut hanya berjarak ±7 Km dari pusat kota dan dekat dengan akses jalan jurusan Kediri - Blitar serta mempunyai daya tarik tersendiri dengan jenis rusa timorensis yang sangat jinak. Luas penangkaran rusa kurang lebih 3,5 Ha

yang dikelilingi oleh tanaman hutan jati dan mahoni yang menimbulkan keindahan serta keteduhan suasana alam, disamping itu sudah tersedia beberapa fasilitas diantaranya tempat bermain anak-anak, shelter, panggung hiburan, kios makanan, area parkir, MCK dan lokasi perkemahan. Jadi tidak salah lagi bahwa pengembangan dan pengelolaannya harus lebih ditingkatkan agar wisatawan lebih tertarik untuk berkunjung lagi. Pengembangan yang harus segera dilakukan adalah perubahan wisata penangkaran rusa menjadi wahana Agrowanawisata yang bernuansa pendidikan sehingga menjadi obyek wisata yang indah, nyaman, aman serta sebagai sarana pendidikan edukatif. Merupakan langkah yang tepat untuk mendukung kebutuhan kehutanan dan memperkenalkan bidang kehutanan bagi masyarakat. Diharapkan pengembangan lokasi wisata yang tidak hannya mengandalkan menjual obyek wisata, yang pendapatannya dari pengunjung saja, tetapi bisa lebih ditingkatkan dengan menjual dibidang jasa. Tujuan menjadikan obyek wisata penangkaran rusa menjadi wahana Agrowanawisata bernuansa pendidikan khususnya bidang kehutanan adalah : 1. Memperkenalkan Perum Perrhutani kepada masyarakat, yang pengelolaanya tidak hanya dari hasil kayu tetapi dari hasil non kayu yang salah satunya dari bidang wisata. 2. Meningkatkan pendapatan bidang Kepariwisataan. 3. Menjadikan paket wisata andalan di wilayah Blitar Raya. 4. Menggali dan melestarikan wisata pendidikan berbasis kehutanan yang lestari dan modern.

5. Memperkenalkan dan mempromosikan program-program Perum Perhutani salah satunya PHBM sebagai wujud kepedulian terhadap kegiatan masyarakat sekitar hutan. 6. Memberikan layanan wisata Agro (agrotourism) yang indah, nyaman, aman, indah dan menyenangkan pengunjung. 7. Menjadikan agrowanawisata Perum Perhutani yang menyajikan layanan ilmiah, layanan diklat bidang kehutanan, pertanian dan lingkungan, out bound, pemagangan sarana praktikum dan kegiatan belajar hingga layanan konsultasi bidang kehutanan. 8. Meningkatkan ketertarikan akan tanaman kehutanan, membuka wawasan, wacana, serta kemampuan masyarakat tentang pola-pola pengembangan dan pengelolaan lingkungan secara lebih produktif dan berdaya guna. 9. Meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian hutan dan lingkungan. Sebagai obyek wisata, lokasi penangkaran rusa sangat prospektif sekali karena merupakan hutan yang didominasi oleh tanaman jati, mahoni, dan kesambi. Sungai kecil yang mengalir setiap saat dengan air yang bening, lokasi persemaian JPP, tanaman agroforestri (papaya,nanas dll yang dikelola LMDH). Mengingat wana wisata penangkaran rusa di Perhutani Unit II Jatim hanya ada dua yaitu di KPH Ngawi dan KPH Blitar. Penangkaran Rusa ini telah dikenal oleh masyarakat luas sebagai lokasi wisata, banyak even-even dan kegiatan yang telah dilakukan diantaranya adalah pemecahan rekor MURI pada tahun 2002 dengan lomba mewarna tingkat Taman Kanak-kanak (TK), tempat kegiatan Out Bound, Bumi Perkemahan, penelitian dari berbagai Universitas

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 23

WAWASAN

WAWASAN

Manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber Daya manusia mempunyai kedudukan yang sangat penting. Kita berada dalam masyarakat yang beroeintasi yang memandang kerja adalah yang sangat mulia. Adalah Sumber Daya Manusia untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai jalan agar manusia dapat diintegrasikan secar efektif ke dalam berbagai organisasi yang diperlukan masyarakat. Organisasi suatu alat sosial dan teknologi yang sangat luas dan komplek untuk dilaksanakan. Arti pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di dalam perusahaan yang bertujuan mencari untung bisa tercapai apabila karyawan mempunyai sumber daya manusia bisa menjalankan tugas dan kewajiban-

nya dengan penuh tanggung jawab dan efisiensi. Untuk itu karyawan dituntut bukan hanya bisa bekerja tapi juga harus mengembangkan organisasinya melalui SDM-nya. Dengan pendikikan yang sangat rendah karyawan hanya bisa bekerja tapi sulit untuk mengembangkan organisasi. Untuk itu perlu didukung oleh SDM terlatih baik melalui pelatihan atau pendidikan khusus. Untuk hal ini pemerintah menghargai Tingkat Sumber Daya Manusianya dalam rekruitmen pegawai dengan melihat tingkat SDM-nya dalam memberikan pangkat/golongan dan pangkat penyesuaian bila melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi pada abdi negaranya . 2.Tujuan pengembangan SDM Tujuan perusahaan (organisasi) dapat tercapai dengan baik apabila karyawan dapat menjalankankan tugasnya dengan baik dan efisien. Untuk itu perusahaan harus menjalankan pola pengembangan karyawan yang bertujuan untuk memperbaiki efektifitas kerja karyawan untuk pencapaian hasil telah ditentukan. Karyawan yang kurang memeiliki pengetahuan yang cukup di bidang kerjanya akan tersendat sendat dan pemborosan waktu dan faktor lainnya. Dengan kata lain pengetahuan karyawan harus diperbaiki untuk pencapaian tujuan perusahaan baik melalui pelatihan maupun Training.ada beberapa metode untuk hal tersebut diatas antara lain:

dan tak kalah penting adalah banyaknya permintaan pembelian rusa generasi tiga (F3). Mengingat Blitar merupakan kota tempat makam Proklamator Presiden RI pertama Ir. Soekarno, banyak menarik minat wisatawan dari seluruh nusantara dan luar negeri. Tidak kurang dari ribuan wisatawan yang berkunjung setiap harinya, belum lagi saat hari libur wisatawan ke Blitar sangat banyak sekali. Disamping itu masyarakat Blitar belum mempunyai obyek wisata alam yang lokasinya dekat dengan pusat kota. Masyarakat Blitar bila ingin melihat obyek wisata alam harus keluar kota dulu, bahkan Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) Blitar dan pelajar Blitar bila ingin melakukan kegiatan out bound dan perkemahan harus melakukan perjalanan jauh dari pusat kota. Kesempatan inilah yang harus dilihat dengan jeli dan ditangkap oleh Perum Perhutani. Permasalahan saat ini yang dihadapi adalah kalah bersaing dengan lokasi wisata disekitar wilayah Blitar Raya, Jumlah pengunjung dan pendapatan menurun drastis, biaya pakan rusa yang sangat minim tidak sesuai dengan jumlah populasi rusa sejumlah 83 ekor. Kondisi kandang rusa banyak yang rusak parah, sarana bermain anak rusak berat, kios-kios tidak tertata

rapi, kurang bersih dan kurang indah. Serta adanya permintaan memelihara rusa dari instansi pemerintah, swasta dan wisata lainnya secara gratis yang disetujui oleh Kantor Unit II Jatim Data yang diperoleh dari Pendapatan karcis dari SKK dan Pengeluaran Tahun 2008 - 2011 tak sebanding. Disebutkan selama kurun itu Wana Wisata Penangkaran Rusa hanya dikunjungi 77.947 wisatawan dengan jumlah pendapatan hanya Rp 116.920.00, sementara jumlah pengeluaran yang mencapai Rp 397.415.919. Pengembangan agrowanawisata disamping menjual obyek wisata bisa dikembangkan lagi dengan menjual beberapa jasa disamping menarik dan meningkatkan jumlah pengunjung juga meningkatkan pendapatan di bidang pariwisata. Untuk mencapai itu semua dibutuhkan Empat Pilar Utama yaitu : 1. Penambahan petugas dan tenaga kerja serta pembinaan dan pelatihan secara Kontinyu. 2. Perbaikan fasilitas meliputi (hampir semuanya fasilitas perlu perbaikan seperti pagar kandang rusa, shelter, warung/kioskios, tempat bermain anak,panggung hiburan, tempat parkir, toilet, jogging track dll) 3. Penambahan fasilitas ( Kolam renang,

Oleh : Makbullah

Staf SDM KPH Madura

24 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

a. On job training “metode ini paling banyak digunakan karena sistem ini paling ekonomis karena tidak banyak mengunakan fasilitas latihan karena yang diberi pelatihan hanya atasan langsung yang selanjutnya disampaikan kebawahannya. Tapi perlu diperhatikan apa para atasan bisa menerima input yang diberikan oleh pembibingnya karena atasan belum tentu bisa memberikan latihan pada bawahanya mungkin karena kesibukan kerja sehari-hari. b. Kursus-kursus hurus merupakan latihan yang lebih mirip pendidikan daripada latihan ini biasanya untuk memenuhi minat karyawan dalam bidang tertentu misalnya menejemen, kepemimpinan dan lain sebagainya. Secara sederhana tujuan pendidikan maupun pelatihan Adalah memanusiakan manusia (memahami diri, lingkungan dan tujuan hidup) seperti apa yang dikatakan Paolo Freire : ” bahwa sumber daya manusia berorientasi pada relitas dan diri manusia sendiri. output yang diharapkan adalah memiliki kesadaran kritis atas konstelasi sosial dimana dia hidup.” Banyak hal yang terkandung didalamnya, yakni menyangkut memelihara Sumber Daya Manusia untuk menjadi manusia yang utuh. Organisasi merupakan suatu alat sosial dan Tehnologi dan komplek untuk dilaksanakan. Organisasi dipandang sebagai suatu unit yang merubah berbagai Input menjadi output,menjadi komponen utama dalam organisasi. * lokasi perkemahan, area dan sarana prasarana out bound ) dan penambahan jenis satwa/binatang. 4. Promosi dan publikasi. Melihat kondisi saat ini, pembenahan yang harus secepatnya dilakukan untuk menuju obyek wisata yang representatip ada tiga hal yaitu 1. SDM (Diklat secara kontinyu bagi petugas bidang pariwisata) 2. Pengelolaanya (sharing dengan LMDH atau investor) 3. Perbaikan sarana dan prasarana (pagar, area mainan anak, MCK, penataan kios dan penambahan permainan alam/out bound/ bumi perkemahan). Ketiga hal ini yang harus secepatnya dilakukan untuk menuju agrowanawisata yang reprensentatip, sambil menunggu pengembangan dan pembangunan lebih lanjut. Dengan membangun dan membenahi empat pilar utama, pendapatan tidak hanya berasal dari tiket masuk pengunjung saja tetapi bisa dari paket wisata, sewa kios, parkir, dan jasa wisata lainya yang tidak mustahil agrowanawisata yang dikelola Perum Perhutani menjadi obyek wisata andalan di Blitar Raya dan akan menjadi tujuan utama setelah makam Proklamator untuk menuju Perhutani Hebat dan Jaya. ***

Memaknai Momentum Hari Bakti Rimbawan dan HUT Perum Perhutani

Oleh : Sumarsono Staf Umum Perum Perhutani KPH Blora Peringatan Hari Bhakti Rimbawan memang sudah langsungkan beberapa waktu lalu yang diperingati oleh semua jajaran Dinas Kehutanan-Perum Perhutani khususnya unit I, II dan III. Sebagaimana pada tahun-tahun sebelumnya pada setiap Bulan Maret karyawan Dinas Kehutanan - Perum Perhutani memperingati hari Bhakti Rimbawan yang merupakan hari jadi Departemen ini. Di dalam moment tersebut kita melaksanakan berbagai kegiatan yang berguna untuk meningkatkan rasa kebersamaan kita, serta meningkatkan kesadaran kita terhadap pentingnya fungsi hutan dan penanaman pohon untuk perusahaan, masyarakat, nusa maupun bangsa dengan memanfaatkan momentum tersebut dalam kesempatan ini mari kita mengajak saudara – saudara rimbawan untuk melakukan konsilidasi menyatukan langkah kita secara adil. Efisien berkesinambungan dan lestari. Maka dengan itu kita tingkatkan profesionalisme guna mengembangkan asas kebersamaan dalam mengelola hutan lestari masyarakat sejahtera hutan lestari rakyat mukti. Dengan mengisi karya – karya yang dapat memenuhi harapan masyarakat bangsa dan negara maupun perusahaan. Kebersamaan merupakan salah satu ciri budaya bangsa kita dan telah berhasil membawa bangsa kita ke dalam kemerdekaan, namun dengan munculnya Forum Komunikasi Pekerja Pelaksana (FKPP). Sekar - SP2P - asal bapak senang, nipotisme dan lain – lain, ciri kebersamaan tersebut menghasilkan kesenjangan yang lebar baik secara struktural

maupun spasial. Bertahun- tahun kita saling berlomba memanfaatkan berbagai kesempatan untuk kepentingan diri-sendiri, kelompok maupun golongan. Hari bhakti rimbawan yang kita peringati secara sederhana, namun hal itu tidak mengurangi semangat kita untuk berbakti dan meningkatkan profesionalisme dalam mewujudkan menjadi pengelola hutan lestari untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat dan bermanfaat bagi sesama. Berbagai kegiatan yang kita lakukan dalam memperingati hari bhakti rimbawan, seperti kegiatan olah raga, bhakti sosial, ziarah, donor darah, penanaman pohon dan sebagainya, kita harap dapat kembali memicu hari nurani kita yang paling dalam, betapa pentingnya rasa kebersamaan itu melalui pemupukan rasa kemanusiaan dan kebersamaan kita berhadap agar kebijakan yang kita hasilkan dapat benar-benar berpihak kepada kebenaran dan membela yang lemah (teraniaya) serta bermanfaat bagi karyawan-karyawati. Rimbawan rimbawati masa kini maupun masa yang akan datang. Kebersamaan saja tidaklah cukup, kita perlu pula meningkatkan profesionalisme kita di dalam upaya kita mewujudkan sistem pengelolaan hutan yang lestari, efisien dan produktif. Sebagaimana telah kita ketahui hutan merupakan sumber daya alam yang memilki peran yang sangat strategis bukan saja di dalam mendukung perekonomian nasional tetapi juta strategis untuk menyangga sistem kehidupan dan penentu kualitas lingkungan. Oleh karena itu pengelolaan hutan harus didukung penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kondisi spesifik di masing-masing lokasi. Pemecahan permasalahan tersebut di atas tentunya tidak dapat dilakukan secara persial tetapi harus dilakukan secara holistik yang menyangkut revitalisasi kelembagaan dengan memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan kemajuan IPTEK yang sesuai dengan karakteristik sumber daya alam tropis, sehingga tercipta suatu ilmu pengetahuan dan teknologi dasar masyarakat (Knowledge and tech nological based society) di dalam sistem kehutanan. Tanggung jawab pengelolaan hutan merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat baik pemerintah masyarakat di kota maupun masyarakat yang ada di sekitar hutan itu sendiri. Oleh karenanya kita perlu mengembangkan strategi participatory di dalam pengelolaan bidang kehutanan termasuk pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM). Dengan semangat pencapaian desentralisasi disegala bidang. Berharap peran serta aktif dari seluruh ja-

jaran Dinas Kehutanan - Perum Perhutani di dalam mewujudkan cita-cita perusahaan agar tetap berupaya membesarkan dan mempertahankan eksistensi Perhutani, menuju Perhutani exallent. Itulah cita – cita besar kita untuk menuju kesana kita harus kerjasama bersama pasti bisa itulah keyakinan kita. Bersama pasti bisa menuju perhutani ekselen harus kita wujudkan. Idikantor ekselen nya sebuah organisasi dicerminkan pada point – point penting sebagai berikut : 1. Dimilikinya leadership yang mampu mengantarkan unit kerjanya pada pencapaian visi perusahaan. 2. Dimilikinya sistem perencanaan yang mendorong penguatan bisnis perusahaan 3. Dikelolanya pasar yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dan loyalitas pelanggan 4. Pengambilan keputusan berdasarkan analisa fakta dan data. 5. Diterapkan pengelolaan sumber daya manusia yang mampu mendorong adanya inovasi dan kreatifitas 6. Diterapkan sistem manahemen yang mampu menjamin efektifitas pelaksanaan proses bisnis 7. Dan dimilikinya output produk sesuai permintaan pasar dan pemilik modal Selain itu berharap kita mampu menyatukan dalam memahami garis kebijakan Direksi Perhutani melalui transportasi sudah jelas yaitu menuju Perhutani exallent sebagai arah jangka panjang atau longterm. Untuk mewujudkan cita-cita jangka panjang itu, telah ditetapkan 9 program kerja yang harus dilaksanakan oleh tiap level managemen. Tiap level managemen harus berbagi peran harus membangun trust / saling percaya, bertugas, berfikir dan bertindak sesuai dengan porsinya. Direksi saat ini terus berupaya untuk melakukan terobosan agar ketergantungan Perhutani kepada produk kayu semakin dikurangi. Di tingkat KPH perlunya terus melakukan inovasi dan kreativitas dengan target menjadi KPH mandiri. Ironis bila kita sebagai pemilik lahan terluas, tetap minus atau merugi . Untuk itu dalam bekerja kita perlu jiwa dan tubuh yang sehat dengan selalu berfikiran positif. Selain mengejar target kerja dan kerja tetapi juga harus diciptakan suasana kerja yang sehat nyaman dan kondusif. HUT Perum Perhutani ke-52 yang baru saja kita lewati perlu diisi dengan karya-karya yang dapat memenuhi harapan perusahaan, masyarakat, bangsa dan negara untuk meningkatkan kinerja guna menghasilkan karya yang lebih baik pada tahun 2013.* BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 25

BINA DESA WANA

WAWASAN

Batik Made in LMDH Wana Asri

Sarung Tenun 'Toldem' Khas Pemalang KPH PEMALANG - Menenun sebelumnya bukan menjadi keinginan Miftahudin, pengrajin tenun sarung asal Pemalang ini. Diakui awalnya memang kurang berminat bagi pria berusia 40 tahun ini yang sebelumnya menggeluti jualan minyak wangi ini. Ya lantaran setelah menikah yang kebetulan mertuanya seorang pengrajin tenun, ia pun coba-coba belajar menenun dengan mertuanya. Sepulang jualan minyak wangi malamnya membantu orang tua. Dan tampaknya menenun memberikan keasyikan tersendiri bagi Miftahundin. Dengan berjalannya waktu ia pun dipercaya mertuanya untuk bisa mejalankan usahanya sendiri. Tepatnya 1998 ia diberi modal satu unit alat tenun (ATBM) plus benang untuk memulai usahanya. “ Ini itung-itung sebagai bayaran selama membantu saya, pakannya beli sendiri nanti sarungnya bisa dititipkan saya,” kata Miftahudin menirukan mertuanya saat kali pertama menerima bantuan Miftahudin (kaos hitam) dan jajaran petugas KPH Pemalang menyaksiATBM (alat tenun bukan kan cara pembuatan pola tenun. mesin) tersebut. saya tinggalkan. Masalah tenun produknya harganya cukup bersaing Berawal dari satu investasi saya punya prin- dengan harga antara Rp 180 – 200 ribuan. unit ATBM itu dengan sip sendiri sehingga bisa Harga ini menurutnya untuk penjualan lotekun ia terus bisa meberkembang sampai seka- kal cukup sulit dan biasanya ramai kalau nambah alat tenunnya rang,” tegasnya yang kini menjelang ramadhan. yang hingga sekarang Diakui sebenarnya kalau bisa memajuga sudah membuka camencapai sekitar 40 unit sarkan sendiri harga bisa lebih tinggi, bang di Bantarbolang. ATBM. Sejalan dengan “ Seperti kalau pas lagi ramai tengkuDengan 40 unit alat itu juga berkat pinjaman tenunnya yang dioperasi- lak-tenkulak dari Timur Tengah seperti dari PKBL dari Perum Perkan sekitar 40 tenaga seti- Dubai pada turun ke sini. Otomatis datanghutani KPH Pemalang. daknya tiap minggu bisa nya ke pengepul,” katanya. Sebagai mitra binaan ia KSS PHBM KPH Pemalang, menghasilkan 8 – 10 kodi Ada keistimewaan sarung tenun sudah dua kali mendapat sarung tenun dengan harga produksi dari kota Pemalang ini. Kalau dari pinjaman modal, pinja- Endang per kodi Rp 3 juta. Sehingga kota Pekalongan yang terkenal dengan kota man pertama Rp 10 juta satu bulan omzetnya bisa mencapai Rp 30 batik itu untuk sarung tenun produknya dan pinjaman kedua Rp 15 juta. Dibadingkan usaha mertuanya mungkin juta dengan keuntungan bersih Rp 8 jutaan. punya trade mark sarung goyor ataupun Ia akui meski produk sarung tenun- sarung kabel. Tapi sarung tenun produksi usaha Miftahudin lebih maju. Dibantu istrinya Sri Martanti ia pun punya prinsip dalam nya sudah melalangkan ke luar negri, ke kota Pemalang ini punya trade mark ‘Sarung membangun usaha tenun sarungnya. Dulu wilayah Timur Tengah umumnya, tapi ia Toldem’ yang juga dipopulerkan oleh Bupati ia melihat usaha mertuanya seperti tidak belum bisa melakukan penjualan sendiri. Pemalang pada setiap kesempatan. “ Barang kali istilah itu muncul karena Karena produknya masih terbatas sehingga ada perubahan. keistimewaan sarung tenun produksi Pemaproduknya masih dititipkan ke pengepul. “ Ya begitu-begitu saja seperti tidak ada “ Untuk bisa ekspor sendiri harus ratu- lang ini kalau dipakai di musim hujan menperubahan. Bahkan setelah sekian lama untuk memebeli sepetak tanah pun tidak san kodi, sementara kami belum mampu jadikan kita tetap hangat dan bila dipakai bisa,” kata Miftahundin yang dengan keya- memenuhi itu. Kami masih bergantung musim panas terasa adem (sejuk-red),” kinan dan strategi ia bisa mengembangkan pada orang lain, sehingga untuk memberi kata KSS PHBM KPH Pemalang, Endang merek sarung pun saya mengikut ke- menambahkan yang mendampingi BINA di lebih baik. “ Saya punya keyakinan ilmu dari mertua pada pengepul, termasuk untuk pemotifan lokasi pabrik tenun Miftahudin. S.Widhi yang pas saya pakai dan yang kurang pas pesanan,” keluh Miftahudin meski sarung 26 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

KPH RANDUBLATUNG - Batik yang merupakan warisan budaya Indonesia saat ini sedang menanjak pamornya setelah Pemerintah memberikan dukungan terhadap karya bangsa Indonesia, beragam corak dan motif batik baik yang sudah menjadi pakem maupun desain kontemporer yang diciptakan sesuai dengan kultur budaya pada masing masing daerah. Pemain baru dalam dunia seni membatik kain tersebut salah satunya lembaga masyarakat desa hutan Wana asri dengan mencuatkan desain unggulan batang dan daun jati. Berawal dari adanya pelatihan pembuatan yang dilakukan oleh Asosiasi LMDH Wahana makarti wana Randublatung beberapa waktu lalu mampu memantik semangat anggotanya, yang sudah terlihat hasilnya adalah karya dari beberapa perkumpulan ibu- ibu anggota LMDH wana Asri Desa Wulung yang bisa membuat batik tulis dengan desain khasnya berupa batang dan daun jati serta beberapa kreasi lain yang disesuaikan dengan kemampuan daya cipta mereka. Adalah Mardji ( 67 th ) yang membidani usaha ekonomis produktif tersebut dilingkungan LMDH nya. “ Semula memang agak mengalami kesulitan karena pekerjaan ini merupakan yang pertama kali dilakoni oleh ibu-ibu anggota LMDH namun ada dua orang yang sudah mampu membuat pola serta bisa melakukan pembatikan sampai finishing,” katanya mengawali pembicaraan. Hasil uji coba tersebut lalu dipraktekkan di kelompok ibu-ibu dan perlahan tapi

pasti ternyata bisa menghasilkan beberapa potong kain batik tulis dengan corak yang kami sebutkan sebelumnya, alasan membuat motif batang serta daun jati tersebut memang saya ciptakan karena kita hidup dilingkungan hutan jati . Adapun bahan dasar yang kami pakai adalah dari jenis mori primisima, karena selain tekstur kainnya padat juga daya serap terhadap warna sangat bagus jelas mantan karyawan Perhutani tersebut. Tentang pemakaian bahan primisima tersebut juga di amini oleh dua orang ibu muda yang membimbing proses pembuatan batik tulis tersebut yaitu Iin ( 35 Th ) dan Susi ( 28 Th ), menurutnya dalam proses pembuatan batik tulis ini pemilihan kain juga sangat menentukan kualitas akhir dan dalam membuat batik setiap tahapan harus dilakukan secara urut dan teliti. “ Kualitas peralatan pendukung berupa canting juga sangat besar pengaruhnya , selain itu factor kesabaran juga menjadi penunjang utama dalam pekerjaan ini maka tak heran jika yang kita lakukan adalah dengan mengajak ibu – ibu untuk bersama membuat batik tulis tersebut,” jelasnya. Kendala yang disampaikan oleh Iin maupun Susi adalah minimnya pengetahuan ketrampilan mereka dalam proses pembuatan batik. “ Kita akui bahwa ketrampilan ini bisa dikatakan ilmu instan, karena kita hanya menerima pelatihan selama dua hari dari Asosiasi LMDH. Dari hal tersebut lalu dipraktekkan dan atas kerja keras tim akhirnya kita mampu membuat batik tulis yang seperti

Para pengrajin bersama-sama saat menyelesaikan pola pembatikan.

Marji menunjukkan batik karya LMDH Wana Asri. kita lihat ini. Harapan kita ingin belajar lebih mendalam tentang batik ini pada ahlinya sehingga kedepan bisa dihasilkan karya batiuk tulis yang baik dari sisi mutu dan desain, sehingga karya LMDH wana asri bisa dikenal oleh khalayak,” ujarnya berharap. Karya kelompok tersebut sudah ada beberapa potong batik dengan beberapa kreasi dan warna dengan kualitas yang bisa dikatakan bagus untuk kelas pemula dan bahkan sudah ada yang melakukan pemesanan beberapa potong untuk dibuat baju. “ Sementara ini pemasaran baru pada tetangga sekitar dan kolega saja, saya belum berani memasarkan secara besar – besaran karena masih melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas produk, tapi kedepan hasil batik dari LMDH wana Asri ini akan kami coba masuk pasaran yang lebih luas karena saya berpikir melalui pembuatan batik ini selain bisa memberikan lapangan kerja , juga bisa mengenalkan karya LMDH di khalayak umum,” kata Mardji. Terpisah KSS PHBM Perhutani KPH Randublatung, Eko Arif Munanto mengatakan bahwa pelatihan batik yang dimotori oleh Asosiasi LMDH Wahana Makarti Wana diikuti oleh beberapa LMDH, namun yang sudah mampu membuat dan berhasil semantara ini di LMDH Wana Asri tersebut. " Kedepan untuk mengembangkan besarkan kemampuan mereka bisa saja kita panggil pakar batik sehingga usaha ekomonis produktif tersebut bisa memberikan warna tersendiri pada LMDH yang ada," katanya. Hms Rdb/Andan.S

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 27

DERAP DAERAH

DERAP DAERAH

MoU Bidang Hukum dan Tata Usaha Negara

KPH MALANG - Bertempat di Hotel Gajah Mada Malang 11 Juni 2013 lalu berlangsung penandatanganan kerjasama di bidang hukum dan tata usaha negara antara Perhutani KPH Malang dengan Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang dan Batu. Dimana acara ini berkepentingan bantuan hukum untuk mengamankan asset negara yang dikelola Perum Perhutani khususnya KPH Malang dalam masalah tenurial dan illegal loging. Acara yang berlangsung sejak pagi ini di hadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen Reki SE Lumentut SH, Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Wenny Gustiati Sh M Hum, Kepala Kejaksaan Negeri Batu, Meran SH, beserta jajaran dan Administratur/KKPH Malang, Ir Arif Herlambang MM yang didampingi oleh Waka ADM. Malang Barat, Herry Priatna S Hut dan Waka Adm Malang Timur, Asep Setiadi S Hut beserta jajaranya. Permasalahan tenurial yang di hadapi Perum Perhutani KPH Malang yang sampai sekarang belum terselesaikan dan masalahmasalah lain di wilayah hutan yang merupakan asset negara, maka sangat perlu adanya kerjasama dengan kejaksaan Negeri Malang, Kepanjen dan Batu dalam bantuan hukum, perdata dan tata usaha negara. Demikian ujar Administratur/KKPH Malang, Ir Arif Herlambang MM dalam sambutannya. Ditegaskan pada dasarnya kerjasama ini untuk kepentingan dalam mengamankan asset negara di kawasan hutan wilayah kerja Perhutani KPH Malang dalam menyelesaikan masalah di bidang hukum. Mengingat wilayah kerja Perhutani KPH Malang yang tersebar mulai Pantai Selatan sampai wilayah pegunungan yang didasari

Kajari Batu Meran, SH, Adm KPH Malang Ir. Arif Herlambang, MM, Kajari Kepanjen Reky SE Lumentut SH dan Kajari Malang Wenny Gustiati , SH, M Hum. UUD 32 mengenai Otonomi Daerah, UUD 27 Mengenai Pesisir Pantai dan UUD 41 Kehutanan yang perlu adanya evaluasi dalam penanganan pengelolaan hutan Negara secara khusus. “ Untuk langkah berikutnya kami butuh bantuan dalam pertimbangan hukum, bantuan hukum dan pelayanan hukum dalam mengamankan asset negara dengan Kejaksaan Negeri selaku pengacara Negara. Mengacu pada PP 72 tahun 2010 Perhutani hanya selaku pengelola dimana tanah yang di kelola adalah milik Negara sepenuhnya, “ katanya”. Kejaksaan Negeri Kepanjen, Malang dan Batu pun menyambut baik kerjasama tersebut dalam pengamanan asset negara dimana memang perlu adanya pengamanan dan pengelolaan hutan negara dengan baik. Dengan penandatanganan kerjasama di bidang hukum dan tata usaha negara ini kedepan permasalahan-permasalahan tenurial dan lainya cepat terselesaikan. Hms Mlg/Sugeng Siswanto

28 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Auditor dan petugas ketika melakukan pengecekan di lapangan.

KPH Bojonegoro Lolos Audit VLK

KPH BOJONEGORO – Selama enam hari. 1-6 Mei 2013 KPH Bojonegoro kedatangan Tim Auditor VLK PT Equality Indonesia untuk melakukan audit di KPH itu yang ditetapkan sebagai salah satu KPH di Unit II Jatim untuk dilakukan audit VLK. Administratur/KKPH Bojonegoro, Anggar Widiyatmoko, S.Hut. dalam sambutannya saat menyambut kedatnagan tim menyampaikan bahwa Perum Perhutani KPH Bojonegoro jauh hari sebelum sudah menyiapkan berbagai hal menyangkut audit VLK tersebut. KPH Bojonegoro juga telah membentuk tim sukses VLK yang dipimpin oleh Wakil Adm/KSKPH Bojonegoro Timur, Sofiudin Nurmansyah, S.Hut beserta jajarannya. PT Equality Indonesia adalah Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi Auditor VLK di Indonesia. Dikatakan oleh Ketua Tim auditor PT Equality Indonesia, Diah Mitarini, S.Hut audit VLK dilakukan dengan melakukan konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat, LSM dan instansi terkait. Dijelaskan Diah bahwa sistem verifiksi legalitas kayu adalah sistem penjaminan legalitas kayu (Timber Legality Assurance System) yaitu jaminan legalitas produk kayu harus dibuktikan dengan adanya sistem yang dibangun dalam pergerakan kayu mulai dari hulu sampai ke hilir serta pemasaran hasil olahannya. “Latar belakang verifikasi legalitas kayu pada hutan negara adalah mempromosikan kayu legal melalui implementasi standar legalitas pada konsumen, pemasok dan negara produsen,” katanya. Disamping itu juga untuk penegakan hukum dan tata kelola kehutanan terhadap produk kayu. Mendorong sektor swasta untuk menerapkan kebijakan yang terkait dengan pasokan kayu legal. Juga Trend dalam perdagangan internasional kayu yang memerlukan bukti legalitas dan komitmen untuk memberantas Ilegal logging dan perdagangannya melalui SFM dan kesejahteraan rakyat. Selama audit dilaksanakan, pemeriksaan dokumen atau document review KPH Bojonegoro dinyatakan sesuai dengan standart Verifikasi Legalitas Kayu. Sedangkan pemeriksaan di lapangan untuk melihat secara langsung implementasi penerapannya di lapangan KPH Bojonegoro pun dinyatakan memenuhi standart Verifikasi Legalitas Kayu. Pada closing verification pun Tim Auditor PT Equal-

Auditor dan petugas ketika melakukan pengecekan administrasi.

Adm KPH Bojonegoro memberikan bantuan untuk anak-anak sekolah SD.

ity Inonesia menyatakan KPH Bojonegoro lolos Verifikasi Legalitas Kayu tahun 2013. Dan proses pengesahannya selama 14 hari setelah Closing Meeting di Direksi dan KPH Bojonegoro dinyatakan lolos, sedangkan proses penerbitan sertifikat VLK 49 hari setelah Opening Meeting di Direksi.

IQ dimana para peserta diberi waktu 10 menit untuk berdiskusi dan menjawab dengan 10 kata dan 10 kata untuk saran dan pendapat pribadi. Disesi senam Al-Fatihah yang juga dipandu langsung oleh Kang Yoto. Senam Al-Fatihah merupakan perpaduan antara taichi dan penyatuan diri terhadap alam semesta ini dan Sang Khaliq. Dan di sesi ketiga, renungan peserta melakukan meditasi, perenungan dan penguatan diri. Mereka berpencar mencari tempat yang sepi dan tenang. Mereka hanya bisa berbicara pada alam dan berdzikir mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Mahaesa. Acara berlangsung mulai 00.00 Wib hingga pukul 04.30 Wib. Dan pada pukul 04.30 para peserta melaksanakan jama’ah sholat Subuh dan. dilanjutkan acara siraman Rohani (Kultum) yang disampaikan langsung oleh Kang Yoto. Esoknya dilanjutkan senam Al-Fatihah dan bakti sosial bersama. Pada kesempatan itu Bupati juga memberikan bantuan paket sembako, seragam sekolah, selimut dan uang tunai Rp 2,5 juta untuk 50 anak yatim piatu pelajar SD di wilayah Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

Hms Bjr/MKM-RFK

One Night Retreat Bertempat di lapangan Golf Taman Wisata Tirtawana Dander, 5-6 Juni 2013 berlangsung acara one night retreat ( renungan satu malam ). Acara yang dihadiri oleh Administratur/KKPH Bojonegoro, Anggar Widiyatmoko, S.Hut, Wakil ADM/KSKPH Bng Tengah, Rudi Juniantoro, S.Hut, Bupati Bojonegoro, Drs. H Suyoto, Msi, Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono, beserta jajaran serta seluruh pimpinan satuan kerja di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Di acar itu peserta mengikuti beberapa rangkaian acara diantaranya yaitu Group Disscusion, Senam Al-Fatihah, Renungan, siraman Rohani dan Bakti Sosial. Acara yang dipandu langsung oleh Bupati Bojonegoro, Kang Yoto berlangsung dengan khidmat. Kang Yoto sengaja mengajak para peserta untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya masing-masing. Diantaranya diskusi test

Bupati Bojonegoro, H Suyoto memimpin acara One Night Retreat yang berlangsung khidmat.

Hms Bjr/Mrk-Rfk

Launching Website alasmadukara.com KPH MADURA - Bertempat di lobi KPH Madura, 12 Juni 2013 lalu Administratur/KKPH Madura, Ir Murgunadi usai tasyakuran hari ulang tahunnya yang ke 49, di dampingi segenap pejabat Perum Perhutani KPH Madura menyerahkan Situs web alasmadukara.com kepada Redaksi Alas Madukara, yang di terima langsung oleh perwakilan Tim Redaksi Alma (Alas Madukara) Hermanto. “ Dengan mengucap bismillahhirrohmannirrohim web alasmadukara.com saya nyatakan resmi diluncurkan,” kata Murgunadi. Murgunadi berharap dengan diluncurkannya alasmadukara.com yang merupakan inspirasi karyawan KPH Madura dalam rangka berbagi inspirasi antar karyawan ini ke depan bisa memberikan informasi yang cepat tepat dan akurat tentang semua hal yang berkaitan dengan kegiatan pembangunan hutan dan kehutanan di wilayah kerja KPH Madura sehingga nantinya Alas Madukara ini menjadi yang terdepan dalam menyajikan berita, baik untuk konsumsi internal terlebih lagi untuk ekternal. BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 29

DERAP DAERAH

DERAP DAERAH

Adm KPH Madura me-launching website alasmadukara.com Sebagai perwakilan dari redaksi Alas Madukara, Hermanto menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan yang diberikan manajemen sehingga yang selama hanya menjadi impian saat ini sudah bisa di wujudkan. Sebagai pengelola ia berjajni redaksi Alma akan memegang teguh amanah yang telah di berikan serta siap untuk memberikan yang terbaik untuk kemajuan Perhutani KPH Madura. Hms mdr/hHerman

Evaluasi SPI dan Peningkatan Capacity Building KPH MALANG - Bertempat di Hotel klub bunga Batu beberapa waktu lalu Satuan Pengawas Intern (SPI) Perum Perhutani melakukan evaluasi kerja dan peningakatan capacity building yang di ikuti kurang lebih 65 peserta diantaranya dari SPI Direksi, SPI Unit I Jawa Tengah, SPI Unit II Jawa Timur, SPI Unit III Jawa Barat. Mereka diantaranya adalah Kepala Satuan Pengawas Intern,

Tim evaluasi dari SPI. Ir.Ellan Berlian, MM, Ir. Prana Indrajatiarto Kepala Biro Pengawas Direksi, Ir. Sarkoro Doso B. Msc Kepala Biro Pengawas Unit I Jawa Tengah, Ir. R.Satriyo Joyoadikusumo Kepala Biro Pengawas Unit II Jawa Timur, Ir. Dadang Pratikto, MM. Kepala Biro Pengawas Unit III Jawa Barat, Ir. Joko Tricitono, MM Kepala Biro Pengawas Audit Sistem, Drs. Dedy Iskandar Kepala Biro Pengawas Keuangan & Umum beserta jajaran dan anggota SPI. Ir. Ellan dalam arahan mengatakan bahwa dalam melakukan evaluasi kerja SPI Triwulan I tahun 2013 untuk dapat dilaksanakan dan dikerjakan dengan baik. Semua yang dibahas maupun yang dievaluasi hasilnya bisa dilaporkan kepada Direktur Utama Perhutani. “ Saya butuh masukan-masukan upaya perbaikan management Perhutani dari teman-teman SPI dalam pelaksanaan evaluasi kerja SPI ini, “ katanya. Selain itu Ellan juga berharap bisa dapat mendapatkan hal-hal yang baru untuk membekali kerja kedepan dalam perbaikan pengelolaan satuan pengawas intern untuk kemajuan perusahaan. “ Jadi saya berharap kepada teman-teman SPI agar bekerja dengan ada rasa beban, karena akan berdampak hasil yang kurang bagus dalam melakukan pekerjaan,” jelasnya lebih lanjut. Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari itu pada intinya

membahas tentang kinerja Unit I Jawa Tengah, Unit II Jawa Timur dan Unit III Jawa Barat dalam pengelolaan perusahaan di setiap wilayah yang selama ini butuh banyak pembenahan untuk kemajuan perusahaan. Selain itu, kegiatan evaluasi juga diisi dengan Psikologi Audit oleh Drs. M. Sonhadi AK. M.M., C, Src. A. Pia. Selaku pemateri dari BPKP, Teori dan Praktek Penggunaan Alat GPS oleh Hikmat R. Institut Teknologi Bandung ( ITB ). Dan kegiatan menanam di lokasi Gua Jepang Petak 217 A RPH Oro-oro Ombo BKPH Pujon KPH Malang. Hasil dari rapat Evaluasi Kerja SPI Triwulan I 2013 dan peningkatan Capacity Building diantaranya disebutkan bahwa jajaran SPI agar dapat mengembangkan kompetensi melalui peningkatan pengetahuan dan ketrampilan baik yang bersifat keauditan maupun teknis – teknis lapangan. Dari hasil pembahasan disampaikan temuan-temuan yang sudah menjadi perhatian publik menyangkut citra perusahaan mempunyai nilai besar akan berdampak pada pihak lain dan perlu segera untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya oleh management. Perlunya diaktifkan kembali penggunaan alat komunikasi seperti VHF dan HT untuk kegiatan pengamanan hutan, karena dari hasil evaluasi terhadap alat komunikasi tersebut dapat memberikan hasil yang efektif. Juga perlunya dibuatkan buku panduan NJP untuk setiap satuan kerja sebagai bahan evaluasi satuan kerja tersebut dalam menjalankan NJP yang perlu dbantu secara periodik. Juga disampaikan bahwa pedoman kerja banyak yang belum dipahami ditingkat lapangan sehingga perlu disosialisasikan kembali dipeningkatan managemen. Hms Mlg/Sugeng Siswantoro-SW

“Bencana alam sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu, kita harap bantuan ini tidak dianggap terlambat karena sebelumnya bantuan sudah cukup banyak dari pihak lain. Kami berharap bantuan yang kami berikan ini bisa sedikit meringankan beban masyarakat yang kini terkena musibah,” ujur Diki seraya berharap agar masyarakat tetap tabah menghadapi musibah yang dialamainya. Pemberian bantuan tersebut berupa kebutuhan primer, sehingga barang yang diberikannya benar-benar bermanfaat bagi masyarkat. Pada kesempatan terebut Diky mengajak masyarakat yang hadir untuk terus mengelola dan memelihara hutan dengan baik sehingga bisa memiliki manfaat bagi masyarakat. Kebetulan menurutnya tidak jauh dari lokasi bencana alam ada kawasan hutan Perum Perhutani. “Dampak pengelolan hutan dan pemeliharaan hutan yang baik manfaatnya tidak hanya akan dirasakan oleh masyarakat di sekitar namun juga akan dirasakan masyarakat yang berada di wilayah hilir. Makanya kita sama sama menjaga hutan ini dengan baik,” ungkap Diky Sementara itu Kuwu Cimuncang, Engkos mengaku bersyukur dengan terus mengalirnya bantuan bagi masyarakatnya. “Bantuan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kami terlebih stok bantuan sebelumnya semakin menipis bahkan habis sementara masyarakat masih tetap berada di pengungsian belum bisa bertani secara normal. Jadi bantuan ini benar-benar bermanfaat. “ kata Engkos. Hms Mjlk

Penyerahan Sharing Getah 2012

KPH KEDU UTARA - Perum Perhutani KPH Kedu Utara 23 Mei 2013 lalu menyerahkan sharing produksi getah pinus dan getah kopal tahun 2012 sebesar Rp 87.554.524 yang secara simbolis diserahkan oleh Adm/KKPH Kedu Utara, Ir. Iwan Setiawan Wisnutomo, MP dan disaksikan Kepala Dinas Tanaan, Perkebunan dan Kehutanan kabupaten Temanggung. Dalam sambutanya, Iwan mengatakan bahwa memang kecil sharing yang diberikan kepada LMDH. Hal itu disebabkan karena memang produksi getah KPH Kedu Utara relatif kecil dibanding KPH rimba lain. Akan tetapi walaupun kecil ia berharap dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif demi berkembangnya LMDH. Ia juga berharap meski sharing yang diterima kecil kedepan tidak mengurangi hubungan kemitraan dan tetap untuk bekerjasama yang

Bantuan untuk korban tanah longsor Sifintung.

Bantuan untuk Korban Tanah Longsor Cigintung KPH MAJALENGKA - Perum Perhutani KPH Majalengka serahkan sumbangan bagi korban bencana alam Blok Cigintung, Desa Cimuncang, Kecamatan Malausma, untuk meringankan beban hidup mereka selama di pengungsian (13/6/2013) di Kantor Balai Desa Cimuncang. Menurut keterangan Kasi Pengelolaan Sumber Daya Hutan, KPH Majalengka, Diky Kurnia,S.Hut bantuan yang diberikan untuk korban bencana alam di Blok Cigintung tersebut berupa beras sebanyak 1.276 Kg, mie instan 3.190 pak, susu kental sebanyak 638 kaleng serta minyak goreng sebanyak 638 liter. 30 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Adm KPH Kedu Utara saat menyerahkan sharing getah 2012.

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 31

DERAP DAERAH

DERAP DAERAH lebih baik antara Perhutani dan LMDH. Sementara Kepala Dinas Tanaman, Perkebunan dan kehutanan Kabupaten Temanggung dalam sambutanya berpesan agar LMDH untuk terus membantu Perhutani khususnya dalam pelestarian hutan yang manfaatnya akan kembali kepada masyarakat sendiri, diantaranya mata air yang tidak akan habis walaupun dimusim panas. Dalam kesempatan tersebut, diserahkan sharing getah pinus sebesar Rp 86.045.594 dan sharing getah kopal sebesar Rp 1.508.930 untuk 95 LMDH di lima kabupaten. Yakni Magelang 38 LMDH sebesar Rp 42.975.301, Kemdal 6 LMDH Rp 4.210.264, Semarang 7 LMDH Rp 826.050, Temanggung 23 LMDH Rp 22.086.895 dan Wonosobo 21 LMDH sebesar Rp 17.555.014. LMDH terbanyak menerima sharing adalah LMDH Pyung Ridho Illahi desa Pringombo Kecamatan Tempuran KPH Magelang dengan nilai Rp. 4.013.162. Hms Kdu/Herman Sutrisno /

PEMBINA UPACARA WANITA

- Ada yang berbeda dalam pelaksanaan rutin apel pagi KPH Kebonharjo, 3 Juni 2013. Yakni, bertindak sebagai pembina apel pagi Kasi PSDHL KPH Kebonharjo Chorirotun Nur Ulifah, S.Hut. Meski sebagai kaum hawa, Iir - demikian nama panggilan Chorirotun Nur Ulifah - sangat tegas dan semangat dalam menyampaikan arahannya. “Saat ini intensitas hujan masih tinggi, jaga kesehatan untuk optimalkan kerja. Semaksimal mungkin kita jaga kondisi tubuh biar tidak sakit supaya produktivitas kerja mencapai target. Baik dalam bidang persemaian, tanaman, produksi dan keamanan,” ujarnya. Menurut Kasi berkaca mata itu, masing-masing bidang harus bekerja sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan senantiasa saling berkomunikasi serta kerjasama yang positif untuk memajukan perusahaan. Jangan menyalahi petunjuk kerja apalagi melanggarnya. “ Sebagai KPH PHL yang sudah bersertifikat, secara periodik kita selalu diaudit baik nasional maupun internasional. Kita harus selalu siap melaksanakannya. Kita harus dapat mempertahankan sertifikat PHL itu, tegas Iir menutup arahannya,” tegasnya.

Petugas Gabungan Bekuk Kawanan Pencuri Bermotor

meniberikan kontribusi produksi getah pinus guna meningkatkan pendapatan Perhutani. Disampaikan Kasi PSDH KPH Pasuruan, Billy Mahardika Bani Adam S Hut bantuan pendidikan berupa alat-alat tulis tersebut merupakan bentuk kepedulian Perhutani kepada anak- anak pekerja penyadap yang masih bersekolah dan sebagai motivasi agar anakanak mau terus belajar dan gemar belajar. Asper/KBKPH Lawang Timur, Benny Mukti BScf pada kesempatan menambahkan agar bantuan tidak dilihat dari nilainya tapi manfaat dan kegunaannya. Secara tidak langsung anak - anak akan lebih bersemangat dan rajin bersekolah agar kelak di kemudian hari dapat dijadikan bekal hidup lebih baik. Adapun bantuan sarana pendidikan tersebut dibagikan di sejumlah RPH di BKPH Lawang Timur meliputi RPH Martopuro 7 paket,RPH Cowek 9 paket, RPH Gerbo 27 paket, RPH Nongkojajar 3 paket dan RPH Sugro 6 paket. Hms/Psu Dd

Pengurus Baru DPC SP2P Banyumas Barat

KPH BANYUMAS BARAT - Purwokerto 28 Juni 2013 Bertempat di gedung pertemuan KPH Banyumas Barat, 28 Juni 2013 sebanyak 50 orang mendeklarasikan diri dan membentuk Pengurus DPC SP2P KPH Banyumas Barat . Dari pemilihan pengurus telah terpilih sebagai Ketua, Suratno

Hms Kbh/Dj

Bantuan Pendidikan Untuk Anak Penyadap

KPH PASURUAN - Sebagai bentuk kepedulian sosial masyarakat, Perum Perhutani KPH Pasuruan mengadakan kegitan sosial dengan memberikan bantuan pendidikan berupa alat-alat tulis kepada 52 anak pekerja penyadap yang masih bersekolah. Penyerahan berlangsung di Magersaren Sidodadi Dsn Sengon Ds Gerbo Kab Pasuruan wilayah Perhutani petak 51 RPH Gerbo BKPH Lawang Timur 2 Mei 2013 sebagai rangkaian kegiatan PHBM dalam rangka HUT) Perhutani ke-52. Bantuan alat tulis yang dibagikan secara simbolis ini sebagai bentuk apresiasi Perhutani kepada keluarga penyadap, mengingat pekerja penyadap merupakan initra Perhutani yang banyak 32 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Ketum SP2P, Dadang Ishardianto memberi ucapan selamat kepada penguru baru DPC SP2P KPH Banyumas BAaat.

gahan petugas Perum Perhutani. Seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu KRPH Pandansani, Bambang W H, disaat menghadiiri undangan tasyakuran dan silahturami dengan Camat Kawanan pencuri yang berhasil diamankan meringkuk di balik jeruji besi. G o n d a n g yang baru, Bambang KPH PASURUAN - Sekawanan pen- mendapatkan pesan singkat dari masyaracuri kayu jati yang menyatroni kawasan kat bahwa akan terjadi pencurian kayu jati di hutan Pandansari Kecamatan Gondang kawasan hutan Perum Perhutani. Kabupaten Mojokerto dapat dibekuk jajaran Dengan siap dan tanggap seketika Perhutani RPH Pandansari BKPH Jatirejo itu juga KRPH Pandansari, Bambang W bersama Polsek Gondang setelah melaku- H memeritahkan tiga Polter Pandansari, kan aksinya di petak 27 d tanaman tahun Samuji, Nanang dan Agus bersama 4 Pol2000 RPH Pandansari BKPH Jatirejo. hutmob KPH Pasuruan melakukan penginSebanyak 12 orang kawanan pencuri taian dan memastikan kalau terjadi pencukayu Jati, medio Mei lalu melakukan aksinya rian kayu jati di kawasan Perum Perhutani. mencuri kayu jati di hutan Perum Perhutani Karena jumlah sekawanan pencuri cukup RPH Pandansari BKPH Jatirejo KPH Pa- banyak, KRPH Pandansari segera mengsuruan, yang dilakukan warga Dusun Tle- hubungi Kanit Serse Polsek Gondang, Aiptu buk Desa Wiyu Kecamatan Pacet. Mereka Usman B dengan dibantu 8 anggotanya sering melakukan pencurian kayu. Mereka Polsek Gondang pun mengadakan penghabiasanya melakukan aksinya secara berke- dangan di jalan desa Kemasan Tani. lompok 6 sampai 15 orang yang dilakukan Setelah melakukan penghadangan pada malam dengan memanfaatkan kelenWakil Ketua Mujiono Sekretaris Sutrisno dan Bendahara Masroni serta dibantu seksi-seksi lainnya Pengurus DPC SP2P yang terpilih langsung dilantik oleh Ketua DPD SP2P Jawa Tengah, Untoro Tri Kurniawan. Suratno Ketua terpilih menyatakan dirinya bersama kawankawannya yang mendeklarasikan diri bukan untuk menandingi dan menyaingi serikat yang sudah ada. “ Tetapi kami hadir untuk memberikan warna, penyeimbang dengan tujuan agar perusahaan lebih maju karyawan sejahtera,” katanya. Suratno mengajak bersama-sama kepada serikat yang telah ada untuk memperjuangkan Hak dan Kewajiban Karyawan. Administratur/KKPH Banyumas Barat, Ir. Erwin MM selaku manajemen dalam sambutannya menyampaikan mengajak antara Sekar dan SP2P bersama-sama untuk memajukan Perhutani. Di KPH Banyumas Barat salah satunya adalah bersama-sama mensukseskan target getah pinus dan tugas-tugas lainnya Sementara itu Ketua Umum DPP SP2P, RM Dadang Ishardianto dalam sambutannya menyatakan dalam waktu dekat ada empat muatan yang harus diusung oleh SP2P yaitu 1. Gaji PP Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur agar disetarakan. “ Karena kita satu manajeman yaitu Perhutani,” katanya. Selain itu peningkatan status dalam PKB 1.600 minimal, karena masih banyak yang berstatus PP dan usia sudah tua. Selanjutnya mengenai kesejahteraan masa pensiun dan Perbaikan Biaya Pengobatan. Acara pelantikan itu juga Adm KPH Banyumas Timur, Pengurus

diperkirakan pukul 23.00 Wib diketahui sekawanan pencuri kayu dengan beriringan membawa kayu jati hasil curian dengan menggunakan sepeda motor, seketika itu juga KRPH Pandansani bersama Polhutmob KPH Pasuruan yang dibantu Polsek Gondang dengan sigab melakukankan penghadangan dan penangkapan. Berkat kerjasama petugas Perum Perhutani dengan Polsek Gondang enam pelaku pencurian dapat diamankan. Mereka adalah Edi, Agung, Bambanq, Agus, Hermin dan Parwi dan barang bukti kayu jati pacak/ balok sebayak 10 batang dengan panjang 2 meter , alat angkut lima sepeda motor dan

Barang bukti yang turut diamankan. tujuh buah kapak. Untuk saat ini pelaku dan barang bukti di amankan di Polsek Gondang guna proses penyidikan lebih lanjut. Hms Psu/Totok H

DPD Sekar Banyumas Barat, serta undangan lainnya dari Pengurus DPC KPH terdekat, Banyumas Timur, Kedu Utara,K edu Selatan, Balapulang, Pemasaran dan Pekalongan Barat. Usai acara pelantikan dilanjutkan Pemasangan Plang SP2P dan Serikat Karyawan (Sekar) bersama-sama. Sp-Hum Byb Mj-Ada

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 33

DERAP DAERAH

DERAP DAERAH

LMDH Terima Sharing Getah Rp 913 Juta KPH KEDU SELATAN - Sebanyak 187 Lembaga Masyarakat desa Hutan (LMDH) di enam BKPH menerima sharing produksi hasil hutan non kayu, getah pinus dan kopal tahun 2012 sebesar Rp 913 juta. Penyerahan dilakukan di aula kantor KPH Kedu Selatan 12 Juni lalu yang diserahkan langsung oleh Administratur/KKPH Kedu Selatan Ir.Toni Suratno,MM. Hadir dalam acara itu perwakilan dari masing-masing LMDH, perwakilan Dinas Pertanian dan Kehutanan (Distanhut) dari Kabupaten Purworejo, Kebumen, Banjarnegara dan Wonosobo. Toni menjelaskan, dana sharing tersebut merupakan hasil proses pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) dari produksi getah pinus dan damar atau kopal. “Harapan kami dana sharing ini bisa meningkatkan kesejahteraan anggota LMDH atau masyarakat desa hutan,” katanya. Lebih lanjut dirincikan, untuk Kabupaten Purworejo penerima dana sharing sebanyak 55 LMDH dengan jumlah dana sharing sebesar Rp 256.807480, Kebumen 56 LMDH dengan dana sharing sebesar Rp366.254.270, Kabupaten Banyumas 4 LMDH dengan dana sharing sebesar Rp 65.250.638, Kabupaten Banjarnegara 35 LMDH dengan perolehan dana sharing Rp 69.594.919, dan Kabupaten Wonosobo 37 LMDH dengan perolehan sharing sebesar Rp 155.690.039. Toni menambahkan, penyerahan dana sharing itu sudah sesuai dengan aturan. Dia mengharapkan agar proses penyadapan bisa digiatkan lagi sehingga produksi getah baik pinus maupun kopal bisa

34 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

meningkat. “Kalau produksi banyak, tentu dana sharing semakin banyak,” katanya. Di lain kesempatan juga diserahkan sharing produksi kayu yang langsung diserahkan Kepala Tata Usaha (KTU) Mulyono,SH di aula kantor KPH Kedu selatan. Sebanyak 19 LMDH dari empat Kabupaten yang menerima dana sharing. Mulyono berharap dana sharing tersebut bisa dimanfaatkan sesuai AD/ART di masing-masing LMDH. Dia juga meminta agar LMDH terus menjaga kondusifitas hutan sehingga hasil yang diperoleh bisa terus meningkat. Sementara KSS Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat ( PHBM ) Suparto menjelaskan, dana sharing itu merupakan keuntungan dari kerja sama yang dijalin antara Perum Perhutani dengan masyarakat desa hutan melalui kemitraan PHBM. “Dalam program ini, masyarakat desa hutan punya kewajiban untuk menjaga sumber daya hutan,” katanya Ditambahkan Suparto, dana sharing itu agar dipertanggungjwabkan penggunaannya untuk kegiatan antara lain pengamanan hutan, pembangunan infrastruktur desa, pemberdayaan lembaga koperasi, kesehatan, pendidikan, bantuan sosial kemasyarakatan, pengembangan kelembagaan produktif, seta monitoring dan evaluasi. Adapun rincian dana sharing terdiri dari Kabupaten Purworejo Rp 52.266.377, Kabupaten Kebumen Rp 40.522.848, Kabupaten Banjarnegara Rp 11.501.013 dan kabupaten Wonosobo Rp 67.036.010, sehingga total Rp 171.326.248. Hms Kds/Agus

Sosialisasi Larangan Penanaman Ubi Kayu KPH KEBONHARJO – Adm KPH Kebonhrajo, Haris Triwahyunita meminta dan berharap selalu ada hubungan harmonis antara Perhutani dengan masyarakat sekitar, terutama dalam pelaksanaaan kegiatan sehari-hari. Mulai persemaian, tanaman, produksi, keamanan dan yang lainnya. “ Apa yang sudah kita laksanakan selama ini mestinya membawa manfaat bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, lingkungan dan sosial,” kata Haris Triwahyunita dalam Sosialisasi Penanaman Ketela Pohon atau Ubi Kayu di BKPH Ngandang 28 Juni 2013. “ Saat ini lagi marak adanya penanaman ketela dalam kawasan hutan. Para investor melalui pesanggem begitu giatnya menanam ketela karena mendatangkan keuntungan besar. Kawasan hutan banyak dipenuhi tanaman ketela. Kawasan hutan seperti lautan ketela. Ironisnya, penanaman ketela justru terjadi di lokasi tanaman muda. Ini sangat mengganggu, sampai-sampai tanaman pokok perhutani ( Jati ) kalah tumbuh sehingga jadi kerdil. Ini yang tidak kita kehendaki,” ujarnya lebih lanjut. Dikatakan Haris, KPH Pati dan Mantingan sudah memberhentikan penanaman ketela dalam kawasan hutan. Kenapa ketela dilarang ? Ada beberapa alasan. Karena bertentangan dengan Instruksi

Pembuatan Tanaman Tahun 1974, kecuali dibatas andil, Berdasar penelitian nutrisi tanah 3 tahun hilang hanya dalam 3 bulan karena ditanami ketela. Karena tingginya tanaman ketela menaungi tanaman jati sehingga tanaman pokok menjadi kerdil. “ Karena ketela selalu mengurangi tingkat kesuburan tanah maka kita harus bisa mengendalikannya,” kata Haris. Sementara Kasi PSDHL KPH Kebobharjo, Chorirotun N.U, menyampaikan bahwa tujuan sosialisasi tersebut agar didapatkan pengertian yang sama antara pesanggem, khususnya investor, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), tokoh masyarakat dengan Perhutani mengenai penanaman ketela di kawasan hutan. “ Saya berharap semua paham dan mengerti tentang aturan penanaman ketela dalam kawasan hutan. Kita sudah buatkan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanaman ketela. Terutama, petugas lapangan baik mandor, Kepala Resort Pemangkuan Hutan (KRPH) maupun Asisten Perhutani (Asper) yang berhubungan langsung dengan para penggarap, “ jelas Chorirotun. Kegiatan sosialisasi penanaman ketela dihadiri lebih dari 60 undangan dan dilaksanakan dengan sederhana namun penuh dengan keakraban dan kekeluargaan. Para tokoh masyarakat, pesanggem dan investor, segenap pengurus LMDH dan pihak-pihak terkait hadir dalam acara itu.

TUNAS RIMBA

Hms Kbh/Dj-Wys

Hijauan Pakan Ternak Pemanfaatan Lahan Dibawah Tegakan yang disebut PLDT adalah lahan Perum Perhutani yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar hutan, di Kesatuan Pemangkuan Hutan Kebonharjo lebih ratuasan hektar lahan yang dimanfaatkan masyarakat, selain ditanami berbagai palawija jagung, kacang dan kedelai yang dapat dirasakan sangat membantu ekonomi masyarakat terutama yang kurang mampu, hasil hutan yang berupa hijauan pakan ternak juga dapat mendukung keberhasilan ternak masyarakat, Djono Humas Perhutani Kebonharjo mengatakan. Siran (60) Warga Desa Sokogunung, Kecamatan Kenduruan, KabupatenTuban adalah salah satu petani pengarap persil di petak 59 RPH Sokogunung BKPH Tawaran yang selalu mengambil pakan ternak dari hutan menuturkan, kami mengambil hijauan pakan ternak hampir setiap hari sepanjang tahun, biarpun kemarau panjang dihutan masih tetap ada pakan ternak yang tersedia, namun tempatnya agak jauh dari rumah, tapi kalau musim hujan disekitar yang dekat sudah banyak pakan seperti daun lamtoro, rosidi dan rumput. Kata Siran minggu lalu di jalan setapak tepi hutan BKPH Tawaran. Masih menurut Siran, keberadaan hutan membuat kami sangat terbantu dalam hal tersedianya pakan ternak, sehingga kami tidak akan kekurangan atau kesulitan pakan. " Usaha kami selain menggarap persil juga ternak sapi dan kambing untuk menopang ekonomi keluarga, dua kali dalam sehari pagi dan sore hari kami ke hutan, kalau musim hujan sebentar kami sudah dapat membawa pulang hijauan pakan ternak namun kalau kemarau panjang harus mencari agak jauh namun pasti masih dapat membawa pulang hijauan pakan ternak," tuturnya. Hms Kbh/DJ

Pentas Seni TK Tunas Rimba KPH KEBONHARJO - Dalam rangka pemyerahan kembali putra-putri PAUD, TK dan kelompok bermain Tahun ajaran 2012/ 2013 Yayasan Tunas Rimba Cabang Perhutani KPH Kebonharjo di Gedung Kesambi menyerahan kembali putra putri dari TK I, II dan PAUD Tunas Silva III kepadan orang tua wali murid.. Hadir dalam acara Administratur Perhutani Kebonharjo, Haris Triwajunita selaku Pembina Yayasan Tunas Rimba Perhutani (YTRP) cabang Kebonharjo yang menyatakan sangat berbahagia dan berterima kasih pada semua wali murid yang sudah mempercayakan putra putrinya dididik baik di PAUD maupun TK Tunas Rimba. “ Semoga di pendidikan yang lebih tinggi, kelak menjadi anak sholeh dan sholehah yang berguna untuk keluarga, sesama, nusa dan bangsa,” katanya. TK Perhutani Kebonharjo keberadaannya jauh dari kota, namun sarat dengan prestasi yang dapat diraih, karena keberadaannya yang cukup strategis yang berada di perbatasan dua Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur,.Muridnya pun berasal dari kedua propinsi itu, serta mendapat kesempatan mengikuti berbagai lomba di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di kota besar pendidikan sudah banyak yang sifatnya komersial namun di TK Tunas Rimba ini boleh dikatakan sangat murah. “ Walaupun murah tidak mengurangi mutu dan terus meningkatkan, menggali potensi dan prestasi anak. Selamat kepada anak yang sudah lulus dan terima kasih kepada semua wali murid.,” kata lebih lanjut. Sementara Kepala TK Tunas Rimba Perhutani Kebonharjo, Minarti mengatakan, sesuai dengan cita-cita kami yaitu “Bersama Kita Maju Menggali Potensi Anak Usia Dini Dalam Meraih Prestasi” semoga pengabdian kami berguna bagi generasi penerus bangsa. Dan tak lupa kami mohon maaf sudah pasti dalam kegiatan medidik masih banyak kekurangan dan kesalahan, sekali lagi atas nama semua guru kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata Minarti. Hms Kbh/DJ.

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 35

HPK

DERAP DAERAH

Rapat Jelang Munas IKA SKMA KPH MANTINGAN - Di Wana Wisata Kartini Mantingan akhir Juni lalu segenap anggota IKA SKMA mengadakan agenda rapat dalam menyongsong Munas IKA SKMA yang akan diselenggarakan di Lhoksumawe Propinsi Aceh. Kegiatan rapat barisan dihadiri sekitar 50 orang anggota Pengda Jawa Tengah. Ketua IKA SKMA Pengda Jawa Tengah, Supardi SH .S.Hut dalam sambutannya mengatakan bahwa organisasi IKA SKMA adalah organisasi profesional dan sudah berpengalaman dan diakui oleh Kementrian dan Dinas Kehutanan Pusat. “ Untuk itu hendaknya kita bisa memberikan beberapa pikiran dan sumbangsih kita untuk keberlanjutan Perhutani di masa mendatang,” kata Supardi. Sementara itu sekretaris IKA SKMA, Parmanto Degleng mengatakan bahwa untuk organisasi IKA SKMA perlunya merapatkan barisan dan memberikan dukungan pada Perum Perhutani memberikan terobosan dalam pengelolaan sumber daya hutan agar tetap eksis dan lestari dalam pengelolaan hutan di Pulau Jawa. “ Organisasi ini perlu merapatkan barisan mengingat saat ini di Perhutani muncul beberapa organisasi yang sifatnya memberikan dorongan maupun kritikan pada perusahaan. Hal ini perlu disikapi agar kita tidak terbawa arus dalam mengurus sebuah organisasi. Kalau dipandang perlu maka kita bisa membentuk LSM yang bergerak di bidang kehutanan,” ujar Parmanto. Jumlah anggota IKA SKMA mencapai sekitar 500 yang tersebar di unit I,II dan III perlu ditata dan di audit kembali agar semua lulkusan IKA SKMA dapat menelorkan beberapa keputusan dan pokok pikiran. Yang lebih penting tujuannya untuk mempertahankan eksistensi Perhutani dan keberadaan Perum Perhutani. Beberapa masukan yang mencakup berbagai hal dan masalah yang nantinya untuk kepentingan dan kemajuan organisasi serta menguatkan barisan IKA SKMA diseluruh Indonesia Beberapa rancangan dan pokok pikiran antara lain : Penerus organisasi IKA SKMA perlu untuk dipertahankan, organisasi profesi perlu ditingkatkan, memupuk jiwa korsa, mempertahankan eksistensi Perhutani, kepedulian terhadap sesama karyawan, kinerja perlu ditingkatkan dan membuat rancangan dalam persiapan Munas. “ Hal ini perlu kami susun dan kami nanti akan membentuk tim kecil yang bertugas untuk membahas Progja serta pokok pikiran yang akan kami sampaikan kepada kementerian BUMN, Menhut dan Direksi Perhutani,” imbuh Parmanto. Hms Mtg/Sigit K

PROMOSI&MUTASI KPH KEDU SELATAN - Bertempat di Aula Kantor Perum Perhutani KPH Kedu Selatan akhir Mei 2013, Administratur/ KKPH Kedu Selatan, Ir.Toni Suratno MM melantik beberapa pejabat di lingkungannya. Adapun pejabat yang dilantik adalah Siti Choeriyah semula staf keuangan sebagai Kaur Data dan Informasi, Koko Winarko semula Kaur Data dan Informasi dipromosikan sebagai Asman Bahan Baku pada Perhutani KBM Perdagangan (Trading) Unit I. Kiyono dari KPH Gundih sebagai Penguji Tingkat II menggantikan Waluyo yang alih tugas pada Perum Perhutani KPH Pemalang. Hms Kds/Agus

36 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Usia 29 Tahun Semakin Solid

SKPT KPH KEDU UTARA - Bertepatan denganUpacara Bendera 17 Juni 2013 di halaman kantor Administratur/KKPH Kedu Utara, Iwan Setiawan W MP memberikan SK kenaikan pangkat kepada sejumlah karyawan. Mereka adalah Kirman Waspodo (KRPH Temanggal BKPH Magelang) II/3 ke II/4, Muhammad (KRPH Srandil BKPH Ambarawa) II/3 ke II/4, Sudjak (Sp. Keuangan KPH Kedu Utara) II/3 ke II/4, Tugirah (Mandor RPH Tlogopucang BKPH Candiroto) II/1 ke II/2, Sunarman (Mandor RPH Candiroto BKPH Candiroto) II/1 ke II/2, Purwodiono (Kaur Lingkungan KPH Kedu Utara) I/4 ke II/1, Supriyanto Karna (KRPH Candiroto BKPH Candiroto) I/4 ke I/1. Dalam sambutannya, Administratur/KKPH Kedu Utara, Ir Iwan Setiawan W MP mengatakan bahwa kenaikan pangkat pada saat ini masih berdasarkan waktu yaitu empat tahunan. Kedepan diharapkan kenaikan pangkat berdasarkan kinerja sesuai dengan CBHRM yang mulai dilaksanakan di Perhutani. “ Dengan kenaikan pangkat ini bagi yang naik pangkatnya agar meningkatkan kinerja dan kontribusi bagi perusahaan. Karena pada dasarnya kenaikan pangkat adalah selain hak yang harus diterima juga merupakan amanah bahwa dengan pangkat yang lebih tinggi, kinerjanya juga harus ditingkatkan,” katanya. Hms Kdu/Herman Sutrisno

KPH MADURA - Hujan deras yang mengguyur Pamekasan 17 Juni 2013 lalu tidak menyusutkan semangat karyawan-karyawati KPH Madura untuk mengikuti apel pagi setiap hari Senin yang biasanya di laksanakan di halaman kantor KPH Madura, tapi pagi itu dilaksanakan di gedung pertemuan Tektona. Di ikuti pejabat dan seluruh jajaran yang ada makin menguatkan rasa kebersamaan, rasa persatuan untuk membawa perhutani lebih baik kedepan. Dalam kegiatan ini, Administratur / KPH Madura Ir Murgunadi MM menyampaikan arahannya kepada seluruh karyawan karyawati agar dapatnya selalu mensyukuri atas nikmat yang telah kita terima sekalipun hal itu jumlahnya relatif kecil. “ Karena dengan mensyukuri nikmat yang telah kita terima Allah akan menambah, dan sesungguhnya bila kita tidak mensyukuri nikmat yang telah kita terima maka kita digolongkan sebagai orang yang kufur nikmat. Sebagai petugas kita harus senantiasa berupaya melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, seperti pada pagi ini, meski hujan deras, apel tetap bisa di laksanakan adalah karena kemauan dan kesediaaan, sehingga kondisi yang ada bisa di atasi dengan fasilitas yang telah tersedia,” katanya. Pada saat yang bersamaan Administratur/KKPH Madura, Ir Murgunadi MM, Menyerahkan SK kenaikan pangkat dan SK kenaikan gaji berkala sebanyak 42 orang dan diserahkan langsung kepada yang bersangkutan. Hms Mdr /Rdh

ini.

Ketua HPK KPH Kebonharjo, Sumani.

“ Himpunan Pensiunan Kehutanan (HPK) KPH Kebonharjo berdiri pada 30 April 1984, dan pada Juni 2013 ini sudah berumur 29 tahun. Meski sudah 29 tahun tetapi keberadaan HPK masih solid dan kompak,” demikian dikatakan Ketua HPK KPH Kebonharjo, Sumani di Gedung Kesambi KPH Kebonharjo dalam sambutannya memperingati hari ulang tahun (HUT) ke-29 HPK yang dihadiri lebih dari 100 orang pada 15 Juni 2013. Para rimbawan yang sudah purna tugas tetap semangat untuk membangun Perhutani, tentu sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. “ Kegiatan ulang tahun ini untuk selalu menjalin tali silaturrahmi sesama rimbawan baik yang sudah purna maupun masih aktif agar tidak putus komunikasi, “ tambah Sumani yang purna tugas pada tahun 1994

HPK Daerah, Widiatmono, kekompakan Masih menurut Sumani, jiwa korsa dan kesolidan HPK Kebonharjo hendaknya rimbawan tetap dipertahankan. HPK dipertahankan, kalau perlu juga ada selalu berperan serta dalam pembangunan peningkatan. Apa yang sudah berjalan baik Indonesia khususnya bidang kehutanan. terus dilanjutkan, sedangkan permasalahan “ Semangat kegotongroyongan dan yang muncul dicari solusi yang tepat. Selain kekeluargaan ciri utama kegiatan kita,” itu, idealnya HPK juga punya usaha produktif tegasnya. untuk mendukung kegiatan organisasi. Dalam kesempatan yang sama, Wakil Apapun usaha itu yang penting masih dalam Administrtatur/KKPH Kebonharjo, Asep jangkauan. Ruskandar mengungkapkan, berbagai Kegiatan HUT HPK ke-29 selain dihadiri kesuksesan yang diraih KPH Kebonharjo para pensiunan Perhutani, juga Muspika tidak terlepas dari dukungan moril dari Kecamatan Sale. Acara ditutup dengan senior yang tergabung dalam HPK. pemotongan tumpeng dan syukuran. Hms Kbh/Wy-Djono. Termasuk audit Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) beberapa waktu yang lalu. “ Saya berharap HPK selalu memberi dukungan pada KPH kebonharjo untuk tetap berhasil melestarikan hutan agar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. HPK memotivasi kami, menjadi inspirasi bagi kami untuk dapat menjadi KPH yang eksis dalam Pengelolaan Hutan Lestari (PHL),” kata Asep. Sementara, Para undangan dan anggota HPK KPH Kebonharjo. menurut wakil Ketua

Ibu-Ibu DWP Rayon II Madiun

Kembali Ke Masa Kecil GUNA menjalin tali silahturahmi para istri Rimbawan Perum Perhutani Rayon II Madiun mengadakan pertemuan rutin bulanan yang berlangsung 15 Juni 2013 di Wilayah KPH Lawu Ds BKPH Wilis Barat KRPH Ngebel Kab.Ponorogo. Mereka berkumpul bersama dengan mengadakan berbagai kegiatan lomba. Seperti lomba

makan krupuk, futsal terong untuk alat penendang bola, juga senam canda Ria, dan terakhir lomba memasukan pensil ke dalam botol. Lomba-lomba itu digelar bertujuan untuk mengisi dan menyegarkan suasana pertemuan rutin yang kali ini KPH Lawu Ds bertindak sebagai tuan rumah Pertemuan DWP Rayaon II tersebut. Dalam sambutan selaku tuan rumah, Ny Djohan Surjoputro berharap agar kekompakan dan silahturahmi seperti itu tetap bisa terjalin dan selalu dapat menghasilkan ide-ide yang cemerlang bagi kemajuaan Dharma Wanita Persatuan, khususnya DWP Rayon II. Ia juga menyatakan terima kasih kepada penyelenggara yang dalam hal ini dilgawangi oleh Ny Sandra Wawan Tri Wibowo, istri dari KSKPH II Madiun. Dengan ide lomba bertemakan ‘Kembali ke masa kecil’ yang benar-benar mebawa ke suasanya yang akrab dan meriah. Dengan dandanan ala tahun 70-an, rambut berkepang dan kaki beralaskan sandal jepit kesannya kayak masa kecil yang masih lincah. Sementara dalam pertemuan dalam waktu yang sama di Ngebel juga dihadiri oleh Ibu Yahya Amin (YA) yang istri Seknit dan Kepatuhan Unit II Jawa Timur, Yahya Amin, Ia juga sangat mendukung dengan adanya acara pertemuan DWP Rayon II Madiun yang di kemas dengan kegiatan lomba gembira . Sedang Ny Titin TA Karuniawan selaku Ketua Rayon II yang juga Istri Administratur KPH Saradan menyatakan juga sangat terkesan dan berharap supaya kekompakan DWP Rayon II semakin solid dan terus berkibar. Hms Lwds/Eko

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 37

SAKA WANABAKTI

TEKNOLOGI

Kemah Kerja Konservasi Saka Wanabakti

PLTS Rumah

SUMBER energi Matahari ke Bumi berjarak 150 juta Km adalah potensi bahan baku energi listrik tak terbatas. Rudolf Rauch (Jerman) mengatakan, “ Jerman dengan intensitas matahari rendah, bisa bangkitkan listrik 25.000 Megawatt. Indonesia bisa memiliki potensi 6-10 kali dari Jerman. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya 7.500 Megawatt di Jerman menelan investasi Rp 606,5 triliyun. Di Indonesia bisa lebih murah karena paparan sinar matahari 50% lebih banyak. Untuk 10.000 Megawatt cukup investasi Rp 121,3 triliun. Padahal Indonesia membuang subsidi energi Rp 242,6 triliun tiap tahun.” Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) rumah tangga, terdiri 4 komponen: panel surya, pengatur catu daya (charger controller), penyimpan daya (battery bank/ Accu), dan inverter (pengubah arus tegangan DC ke AC). Cara kerjanya : 1. Panel surya / solar panel Solar panel / panel surya mengkonversikan tenaga matahari menjadi listrik (DC). Sel silikon (solar cells) disinari matahari/ surya, membuat photon menghasilkan arus listrik. Sebuah solar cells memiliki tegangan 0.5 Volt. Jadi sebuah panel surya 12 Volt terdiri 36 sel (untuk menghasilkan 17 Volt tegangan maksimum). 2. Solar charge controller Solar charge controller berfungsi mengatur lalu lintas listrik dari solar cell ke baterai dan beban. Alat elektronik ini juga mempunyai banyak fungsi yang pada dasarnya ditujukan untuk melindungi baterai. 3. Baterai Baterai berfungsi menyimpan arus listrik (DC) yang dihasilkan oleh panel surya sebelum dimanfaatkan untuk menggerakkan beban. Beban dapat berupa lampu penerangan atau peralatan elektronik lainnya yang membutuhkan listrik. Maksimum intensitas sinar matahari untuk tenaga listrik hanya 5 jam (09.30-14.30). Tenaga listrik pada pagi – sore disimpan dalam baterai, sehingga listrik baterai bisa digunakan pada malam hari, dimana tanpa sinar matahari. 4. Inverter Inverter adalah perangkat elektrik yang mengkonversi tegangan searah (DC – direct current) dari solar panel ataupun baterai, menjadi tegangan bolak balik (AC – alternating current) untuk kebutuhan peralatan rumah tangga. PLTS Rumah dengan sistem pembangkit energi surya mandiri,bisa mengurangi ketergantungan dari pasokan listrik PLN,yang sering drop di musim kemarau. Sistem pembangkit energi mandiri selain energi surya yang bisa diterapkan mandiri di rumah tangga adalah sistem pembangkit energi air sungai (hydro power plant), energi 38 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

angin dan energi diesel (Genset). Namun sistem pembangkit energi surya lebih menguntungkan karena mudah, praktis, efisien dan juga ramah lingkungan (untuk jangka waktu 20 tahun). Namun dari segi pembiayaan investasi awal relatif mahal. Berapa biaya untuk membangun PLTS rumah? Harus dihitung : Kebutuhan daya (Watt), jumlah aki, jumlah panel surya pengisian aki, kapasitas ampere charge controller, kapasitas Watt inverter DC ke AC, dan biaya yang harus anda keluarkan. DAYA LISTRIK PER HARI : - Lampu 10 bh x 10 watt x 12 jam= 1200 watt hour, -Televisi 1 bh x 100 watt x 8 jam = 600 watt hour, -Kulkas 1 bh x 125 watt x 24 jam = 1000 watt hour (1/3 dari total watt/ kompresor tidak selalu berputar) -Alat Elektrik lain 100 watt x 5 jam = 500 watt hour. Total pemakaian per hari : 3300 watt hour. JUMLAH AKI : -Aki 12 volt 100 Amp Hour. -Jumlah Aki yang dibutuhkan = (Total Daya : Voltase Aki : Ah Aki) = 3300 Watt hour : 12 volt : 100 Ah= 2,75 dibulatkan 3 bh aki 100 Ah Karena daya aki hanya dipergunakan 50% dari kapasitas, maka : Jumlah aki yang diperlukan = 2 x 12 Volt 100 Ah = 6 bh aki. JUMLAH PANEL SURYA : -Panel surya 100 watt peak.Maksimum energi surya dikonversi menjadi energi listrik adalah 5 jam perhari. -Jumlah kebutuhan panel surya : (3300 Watt Hour : 5 jam) : 100 Watt Peak = 6,6 (7) unit panel surya 100 Watt Peak (sebaiknya 8 unit 100 Wp). AMPERE CHARGE CONTROL : Biasanya pada bagian belakang panel

surya terdapat spesifikasi teknis, misalnya : -Maximum power (Pmax) 100W. -Type cell monocrystalline. -Voltage at Pmax (Vmp) 17.4V Current at Pmax (Imp) 5.75A -Short circuit current (Isc) 6.33A -Open circuit voltage (Voc) 21.6VMaximum system voltage 1000V Yang harus diperhatikan adalah angka Isc (short circuit current), nilainya dikalikan dengan jumlah panel surya, hasilnya merupakan nilai berapa nilai minimal dari charge controller yang dibutuhkan : 7 x 6,33 = 44,31 Ampere (sebaiknya gunakan 60A). KAPASITAS INVERTER : Besarnya watt inverter DC to AC yang diperlukan adalah :Jumlah pemakaian listrik rumah (misal R.1 = 425 watt). Sebaiknya menggunakan inverter sine wave 1000 watt. BIAYA YANG DIBUTUHKAN : Biaya untuk membackup penggunaan listrik dirumah sebesar 425 watt : -7 unit panel surya x 100 watt x Rp. 25.000 per watt = Rp. 17.500.000,-12 buah aki Delcor N100 (100 Ah) x Rp. 1.400.000 = Rp. 16.800.000 -Charge controller 60 Ampere (40 A Rp. 2.500.000) = Rp. 3.000.000. -Inverter 1000 watt 12 volt (modified sine wave) = Rp.2.250.000. -Total biaya = Rp.39.550.000 (untuk 20 tahun masa pakai), atau kebutuhan biaya/ tahun = Rp 1.977.500 atau biaya/bulan=Rp 164.791.670. PLTS Rumah saat ini banyak dikembangkan Kementerian ESDM di daerah yang belum terjangkau jaringan PLN, khususnya di Luar Jawa (Pedalaman Hutan dan Perbatasan negara) dan Pulau terpencil. Mustopo KBM Agroforestri Unit I

KPH MOJOKERTO - Perjalanan sebagai Pramuka dan Kader Kehutanan sangatlah panjang. Pengabdian, bakti masyarakat dan pengorbanan waktu dilakukan. Hal bersejarah terukir kembali, semangat, kegembiraan dan lelah terukir di wajah wajah peserta Kemah Kerja Konservasi dan Pembinaan Dewan Saka Wanabakti Daerah Jawa Timur yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Air Panas, Pacet, Kabupaten Mojokerto, 28-30 Juni 2013. Kemah kerja ini merupakan implementasi program kerja Saka Wanabakti Daerah Jawa Timur tahun 2013 disamping dalam rangka membangun atau menghidupkan kembali peran Saka Wanabakti di Jawa Timur. Rangkaian kegiatan dibuka secara resmi dalam upacara pembukaan oleh Pimpinan Saka Wanabakti Daerah Jawa Timur, Kak Ir Dody Arif Sarwono MM. Dalam sambutannya, Kak Dody mengatakan bahwa Kemah Kerja itu merupakan momentum perjalanan kedepan sebagai kader kehutanan dan lingkungan hidup. “ Pramuka Saka Wanabakti adalah Rimbawan Muda untuk selalu menjaga Hutan demi Masa Depan Bangsa. Saya berharap agar peserta yang mengikuti Kemah Kerja Konservasi dan Pembinaan Dewan Saka ini dapat melanjutkan jenjang pengkaderan di Saka Wanabakti di daerahnya masingmasing serta dapat menjadi contah pelestari hutan, lingkungan di sekolah, dan lingkungan masyarakat,” katanya. Peserta sangat antusias dalam mengikuti kegiatan, bisa di lihat dari Semangat dan Kebersamaan antar 150 peserta perwakilan Dewan Saka Wanabakti KPH Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Ngawi, Nganjuk, Bondowoso, Malang, Blitar, Banyuwangi utara, Madura, Tuban, Bojonegoro, Jember dan kediri, dari awal hingga akhir kegiatan. Materi yang disampaikan diantaranya; Mengenal GPS (Global Positioning Sys-

tem), Konservasi Sumberdaya Alam Hayati, Pengenalan Flora Fauna, Perlindungan Hutan, Pemandu Wisata Alam, dan materi ke-Sakaan. Sedangkan di lapangan adalah praktek pengamatan flora dan fauna di sekitar kawasan pelestarian alam Tahura Raden Soeryo dan pengamatan pengembangan wisata yang ada di lokasi wisata air panas Padusan. Tatun Wiyanto selaku Ketua Panitia Penyelenggara dalam kesempatan penutupan kegiatan, Minggu 30/6 mengatakan, melalui kegiatan kemah bakti tersebut merupakan salah satu bukti wujud kepedulian anggota pramuka khususnya yang tergabung dalam

Rapling SWB Bojonegoro KPH BOJONEGORO - Sabtu 25 Mei 2013 Pramuka Saka Wanabakti KPH Bojonegoro melaksanakan kegiatan Panjat Tebing di Bumi Perkemahan Banjarsari Kecamatan Trucuk yang dipimpin langsung Pembina Saka Wanabakti KPH Bojonegoro Kak Markum. Kegiatan sehari itu diikuti sekitar 70

SWB akan pentingnya pelestarian lingkungan dan hutan. “Mereka merupakan generasi penerus bangsa dan garda terdepan untuk pelestarian lingkungan, Karena ditangan merekalah nantinya lingkungan akan rusak atau akan semakin hijau,” katanya. Dalam ajang tersebut juga merupakan wahana berkumpulnya Kaur Humas atau Pamong Saka Wanabakti Perum Perhutani Unit II Jawa Timur untuk berbagi pengalaman dalam pembinaan Saka Wanabakti di daerahnya. Salam Pramuka – Jayalah Pramuka Indonesia. Hms Mjkt/Eko Eswe

anggota yang bertujuan untuk memotivasi peserta agar menjadi, pemberani, trampil, tangguh dalam menghadapi tantangan serta menjadi generasi muda yang berjiwa petualang. Para instruktur rapling terdiri dari Kak Yasdi Spd, Kak Dodik Suprayitno Spd, Kak Jamil Murod, Kak Zainul Irsadi dan Kak Tutik Nur Verry Fadila. Kegiatan berlangsung dari Jam 8.00 hingga jam 13.00 wib berjalan lancar hingga usai kegiatan. Selain dari anggota Saka Wanabhakti hadir dan ikut rapling juga 6 orang anggota Saka Wanabakti dari KPH Jombang. Hms Bjr/Mrk-Rfk.

BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 39

SAKA WANABAKTI

Membangun Kebersamaan Di Alam

PERKEMAHAN Antar Saka atau Peransaka Daerah VI Kwartir Daerah Jawa Tengah Tahun 2013 digelar 23 – 28 Juni 2013 lalu di Bumi Perkemahan Indraprasta, Desa Candisari, Kecamatan Ampel, Boyolali. Perkemahan antar saka itu merupakan pertemuan khusus anggota berbagai Satuan Karya (Saka) Pramuka membangun kebersamaan di alam. Kegiatan bertujuan untuk menumbuhkan minat dan semangat Pramuka Penegak dan Pandega dalam membina dan mengaktifkan diri di Saka dan mengaplikasikan baktinya di masyarakat sesuai dengan peran masing-masing. Peransaka Daerah VI Kwarda Jawa Tengah yang mengambil tema “One Vision For Peace” atau “Satu Visi Untuk Perdamaian” diikuti oleh anggota Pramuka Penegak dan Pandega Saka Pramuka utusan setiap Kwartir Cabang se-Jawa Tengah. Yakni Saka Pramuka yang meliputi Saka Wanabakti, Saka Taruna Bumi, Saka Bakti Husada, Saka Kencana, Saka Dirgantara, Saka Bahari, Saka Bhayangkara, Saka Wirakartika, Saka Bina Sosial dan Saka Pariwisata. Perkemahan ini merupakan kegiatan nyata Gerakan Pramuka. Melalui wadah Satuan Karya, Gerakan Pramuka harus dapat membuktikan diri, bahwa organisasi kepanduan mengedepankan pendidikan watak dan kepribadian, disiplin, kepemimpinan, menumbuhkan semangat jiwa patriotik dan jiwa bela negara berdasarkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam Dasa Darma Pramuka. “ Diselenggarakannya Perkemahan Peransaka 2013 ini mempunyai tujuan membina dan mengembangkan sikap kemandirian, ketaqwaan, kepemimpinan, persaudaraan dan kepedulian sosial,” kata

FOTO-FOTO : HUMAS UNIT I-KAK AYIEK

Kak Henhen Suhendar saat menyerahkan tropi juara.

Krida Bina Wana dalam ajang lomba tentang tanaman hutan. 40 BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL

Kak Henhen Suhendar, anggota Pinsaka Wanabakti Jateng kepada BINA disela kegiatan perkemahan itu. Lebih dari itu, lanjutnya, Peransaka 2013 ini juga untuk menciptakan kader-kader bangsa yang memiliki rasa tanggungjawab terhadap lingkungan, kelestarian sumber daya alam dan hutan. Berbagai ajang lomba mewarnai perkemahan yang berlangsung selama sepekan itu. Untuk Pramuka Saka Wanabakti yang terdiri dari Krida Tata Wana, Guna Wana, Bina Wana dan Reksa Wana dilombakan kecakapan khusus tentang kehutanan. Selain kegiatan kesakaan juga dilakukan kegiatan bakti fisik dan non fisik. Bakti fisik yang dilakukan Pramuka Saka Wanabakti meliputi pengecatan Mushola di empat desa dan bantuan sarana ibadah serta perbaikan dan bantuan sarana olah raga. Sedang bakti non fisik yakni dengan pemberian buku tulis dan buku bacaan di Perpustakaan SD, buku-buku agama di Mushola dan Masjid. “ Selain lomba kecakapan khusus kita juga ada lomba Giri Wana Rally, Asah Terampil dan lomba melukis tong sampah dimana tong-tong sampah itu kemudian dibagikan ke masyarakat sekitar,” ujar Kak Henhen yang kagum dengan semangat adik-adik Pramuka Saka Wanabakti yang sudah sekitar empat tahun tidak ada kegiatan akbar semacam itu. Ia berharap, manajemen terus bisa membina generasi muda melalui Pramuka Saka Wanabakti. Satuan karya yang merupakan wadah pendidikan di bidang kehutanan bagi anggota pramuka agar mereka dapat membantu, membina dan mengembangkan kegiatan pelestarian sumber daya

alam dan lingkungan hidup. Pramuka dibawah naungan Departemen Kehutanan itu lahir 27 Oktober 1983 yang waktu itu diawali MoU antara Kakwarnas Gerakan Pramuka, Letjen TNI (Pur) Mashudi dengan Menteri Kehutanan, Dr Soedjarwo. Kemudian ditetapkan dengan keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka No.134 Tahun 1983 pada 10 Desember 1983 yang selanjutnya Pinsaka Wanabakti ditetapkan dan dilantik oleh Wakil Presiden RI, Umar Wirahadikusumah pada Puncak Penghijauan Nasional ke-23 di Desa Pidpid Karang Asem, Bali. Generasi muda dibentuk untuk mencintai lingkungan dan membantu melestarikan dan mengamankan hutan. Untuk menyegarkan kembali semangat kepramukaan, khususnya Pramuka Saka Wanabakti, ia kembali menegaskan bisanya manajemen terus memberi dukungan pembinaan. “ Terutama Kaur-Kaur Humas kita perlu melakukan pelatihan tentang kepramukaan agar bisa menumbumbuhkan kembali semangat kepramukaan Saka Wanabakti di tempat masing-masing,” pungkas Kak Henhen berharap. Hasil lomba Lomba Giri Wana Rally Juara I, II dan III regu putra masing-masing dimenangkan Kwarcab Kabupaten Banyumas, Kwarcab Kabupaten Pekalongan dan Kwarcab Kabupaten Jepara. Sementara di regu putri masing-masing Kwaran Kabupaten Banyumas, Kwarcab Kabupaten Pekalongan dan Kwarcab Kabupaten Salatiga. Untuk lukis Tong sampah juara I,II dan III dimenangkan Kwarcab Temanggung, Kwarcab Banyumas dan Kwarcab Brebes. S.Widhi

BAKSOS PMC UNIT I JATENG 7

DENGAN berjalannya waktu keanggotaan Perhutani Motor Community (PMC) Unit I Jawa Tengah terus bertambah. Setidaknya sampai saat ini sudah tercatat 40 anggota yang terdiri dari semua unsur lapisan karyawan. Unsur pimpinan tampak Kepala Biro Produksi Non Kayu, Ir Yusuf Kristianto, Kepala Biro Kelola SDH, Ir Dwi Witjahjono, Sekretaris Unit (Seknit), Ir Arif Hidayat yang selalu aktif terlibat dalam kegiatan touring. Juga AKBP Tejo Trijaka selaku Leasion Officer (LO) di Perum Perhutani Unit I Jateng yang sekaligus bertindak sebagai pelindung pun tak

sosial juga akan terus dilakukan P M C dikesempatan taouring-touring mendatang. Sehingga misi PMC sendiri yang bertujuan untuk semakin merekatkan jiwa korsa rimbawan yang riil melalui kebersamaan dalam kegiatan touring juga menumbuhkan kepakaan sosial, yakni dengan memberikan bantuan kepada keluarga kurang mampu atau pun bantuan dalam bentuk lain. “ Selain itu juga kita mengenalkan obyek-obyek wisata Perhutani seperti obyek wisata Telaga Sarangan yang menjadi tujuan touring PMC kali ini,” tambahnya yang menambahkan touring berikutnya akan dilaksanakan sekitar Oktober mendatang ke Baturaden, Purwokerto. Dengan terbentuknya PMC dikatakan yang mendapat dukungan penuh dari m a n a j e m e n yang beberapa anggotanya telah memiliki pengalaman dalam kegiatan serupa. Seperti Sekretaris Unit , Ir Arif Hidayat sewaktu dinas di unit III juga sering melakukan touring sampai kepelosokpelosok, untuk mengetahui selukbeluk KPH di Unit III dari perbatasan Jawa Tengah sampai ke ujung Rombongan PMC Unit I ketika merapat di KPH Banten. Surakarta. BINA | Edisi 05 Juli 2013 / Th XL 41 S.Widhi

pernah absen. Touring kedua PMC yang berlangsung 29 – 30 Juni 2013 para pencinta motor Perhutani itu menuju Telaga Sarangan, Jawa Timur. “ Dalam touring kedua ini kita juga melakukan bakti sosial saat singgah di KPH Surakarta, yakni pemberian santunan dana CSR Perhutani sebesar Rp 10 juta kepada anak pesanggem yang mengalami kelumpuhan total,” ujar Ketua PMC, Arya Aditiya SE kepada BINA. Penyerahan diberikan langsung oleh Karo Kelola SDH Perum Perhutani Unit I, Ir Dwi Witjahjono kepada Rendi ( 10 tahun) anak pesangem yang mengalami kelumpuhan total. Bersama orang tuanya ia menerima bantuan itu yang juga disaksikan Adm KPH Surakarta, Ir Setiawan. Ditegaskan Arya, kegiatan bakti

Kepala Biro Kelola SDH, Ir Dwi Witjahyono MBA saat menyerahkan bantuan CSR Perhutani.