1
PERANAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN MELALUI PROGRAM SPKP DI DESA LIMEHE TIMUR KECAMATAN TABONGO KABUPATEN GORONTALO
SATRIA LATAMA NIM. 121408099 Pembimbing I Dr. Abdul Hamid Isa, M.Pd. Pembimbing II Dr. H. Rusdin Djibu, M.Pd. ABSTRAK SATRIA LATAMA. NIM. 121408099. Peranan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Pemberdayaan Permepuan Melalui Program SPKP di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. SKRIPSI. 2013. Universitas Negeri Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemberdayaan perempuan melalui program simpan pinjam kelompok perempuan di desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukan simpulan 1) Lembaga simpan pinjam kelompok perempuan yang ada di Desa Limehe Timur belum secara maksimal memberdayakan anggotanya. Lembaga ini baru berhasil memberikan dana pinjaman belum diimbangi dengan penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran sehingga bisa meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan usaha. 2)Setiap anggota Lembaga Simpan Pinjam Kelompok Perempuan mendapatkan pinjaman dana pertama sebesar satu juta rupiah dan akan ditingkatkan jumlah setelah dilihat kelancarannya pada pinjaman pertama. 3)Setiap anggota kelompok didamping dalam pengelolaan keuangan usahanya sehingga dapat terpantau perkembangannya. Terutama bagi usaha kecil yang baru dimulai. Kata kunci: pemberdayaan, perempuan, simpan pinjam
2
A. PENDAHULUAN Implementasi pembangunan di Indonesia merupakan bagian dari strategi untuk mencapai cita-cita nasional dalam mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, makmur dan menjunjung tinggi nilai religius. Realitas tersebut yang mengarahkan kebijakan pembangunan nasional pada usaha proaktif untuk meningkatkan peran segenap lapisan masyarakat agar pembangunan nasional mudah untuk mencapai tujuan yang cita-citakan. Aktualisasi pembangunan nasional merupakan bagian dari sebuah sistem yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Sebagai sebuah system maka pembangunan nasional harus dilaksanakan mengacu pada aturan ketatanegaraan sehingga diharapkan mencapai tujuan pembangunan yang diharapkan yaitu terciptanya tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Secara konsepsional pencapaian tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan bertumpu pelibatan segenap komponen
masyarakat mulai dari
perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan evaluasi. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam proses perencanaan pembangunan yang kemudian ditindaklanjuti dengan kegiatan aplikatif yang merupakan kontinuitas dari perencanaan pembangunan yang telah disusun. Strategi pembangunan partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam keseluruhan aktivitas pembangunan dilandasi oleh pemikiran bahwa masyarakat merupakan komunitas yang paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, dan adat-istiadat serta kebiasaan di lingkungannya. Dengan cara seperti ini maka upaya untuk mencapai tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan dapat dioptimalkan. Terkait dengan hal tersebut maka pemerintah meluncurkan berbagai program untuk mempercepat pencapaian tatanan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Program tersebut pada umumnya memiliki tujuan untuk memberdayakan masyarakat pedesaan sehingga memiliki tingkat kesejahteraan yang memadai.
3
Salah
satu
memberdayakan
bentuk
masyarakat
program
yang
perdesaan
diluncurkan
yaitu
melalui
pemerintah Program
untuk
Nasional
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM) Mandiri Perdesaan. Program pemberdayaan masyarakat ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat / kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung. Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp 750 juta sampai Rp 3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk. Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Hal ini dilakukan agar program PNPM berakar dari kondisi kultur serta kebutuhan mendesak masyarakat yang ada di desa, sehingga diharapkan mampu membantu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka. Adanya tahapan kegiatan yang bersifat partisipatif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan menunjukkan bahwa program ini mengedepankan nilai demokratis dalam upaya pencapaian tujuannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia. Salah satu komponen masyarakat yang diharapkan dapat berperan dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan yaitu kaum perempuan. PNPM-Perdesaan memang menekankan keikutsertaan masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Bahkan wajib
melibatkan kaum perempuan.
Keterlibatan kaum perempuan ini diharapkan bukan hanya sebagai peserta pasif,
4
melainkan juga aktif. Dalam PNPM-Perdesaan, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki, hadir pada setiap pertemuan, mengeluarkan pendapat maupun terlibat sebagai tenaga kerja, pelaku kegiatan lain, tim pemantau dan menikmati hasilnya. Hasil pengamatan di lapangan khususnya peran kaum perempuan melalui Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam program PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo menunjukkan bahwa sebagian perempuan belum terlibat aktif dalam kegiatan Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan. Hal ini terjadi karena sebagian diantara kaum perempuan yang ada di desa ini belum memiliki usaha sebagai salah satu persyaratan untuk menerima dana simpan pinjam. Kondisi lainnya menunjukkan bahwa sebagian perempuan ternyata tidak dapat
mengembangkan
usahanya
mengembalikan uang pinjaman dari
secara
maksimal
sehingga
tidak
dapat
PNPM Mandiri. Ketidakmampuan tersebut
dikarenakan sebagian perempuan kurang memiliki kecakapan atau keterampilan dalam mengembangkan usahanya. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada:” Bagaimana peranan PNPM dalam pemberdayaan perempuan melalui program SPKP di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peranan pemberdayaan perempuan melalui program simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. B. KAJIAN TEORETIS 1. Hakikat Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan
dan
memberdayakan
merupakan
terjemahan
dari
kata
"empowernwent " dan " empower" menurut Webster dan Oxford English Dictionary, kata empower mengandung pengertian pertama adalah to give power or authrity to yang
artinya
sebagai
memberi
kekuasaan,
mengalihkan
kekuatan
atau
mendelegasikan otoritas ke pihak lain, sedangkan arti yang ke dua adalah to give
5
ability to or enable yaitu sebagai upaya memberikan kemampuan atau keberdayaan (Prijoyono & Pranarka, 1996:56). Konsep pemberdayaan perempuan pada dasarnya merupakan paradigma baru pembangunan yang lebih mengasentuasikan sifat-sifat "people centered, participatory empowering sustainable". Walaupun pengertiannya berbeda namun tetap mempunyai tujuan yang sama. yaitu untuk membangun daya, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta adanya upaya mengembangkan kearah yang lebih baik. Pemberdayaan masyarakat bukanlah sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme pencegahan proses pemikiran lebih lanjut. Paradigma pemberdayaan perempuan menuntut pendekatan yang tidak memposisikan perempuan sebagai obyek dari berbagai aksi pembangunan, tetapi harus menempatkan perempuan sebagai subyek kegiatan. Dengan pendekatan ini diharapkan akan lahir model-model pembangunan yang lebih partisipatif sehingga kontribusi perempuantidak cukup hanya "ditandai" dalam bentuk uang, tenaga dan innatura lainnya, melainkan harus menghadirkan unsur inisiatif dan determinasi yang benar-benar tumbuh dari perempuan. Dalam proses pemberdayaan perempuan diperlukan perencanaan yang tersusun secara matang dan langkah selanjutnya adalah mobilisasi sumberdaya yang diperlukan. Pada dasarnya
penerapan nilai-nilai demokrasi pada program
pemberdayaan perempuan sama dengan penerapan nlial-nilal demokrasi pada masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada intinya berupa dana (modal, sumberdaya manusia, teknologi dan organisasi atau kelembagaan). Pemberdayaan perempuan sebagai mitra sejajar pria adalah kondisi ketika pria dan perempuan memiliki kesamaan hak dan kewajiban yang terwujud dalam kesatuan, kedudukan, peranan yang dilandasl sikap dan perilaku saling membantu dan mengisi di semua bidang kehidupan. Strategi pemberdayaan dapat melalui pendekatan individual, kelompok atau kolektif dengan saling memberdayakan perempuanmitra sejajar pria dengan
6
menggunakan pendekatan dua arab perempuandan pria yang saling menghormati sebagai manusia, saling mendengar dan menghargai keinginan serta pendapat orang lain. Upaya saling memberdayakan ini meliputi usaha menyadarkan, mendukung, mendorong, dan membantu mengembangkan potensi yang terdapat pada diri individu, sehigga menjadt manustia mandtiri tetapi tetap berkepribadian. 2. Hakikat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan,
dilaksanakan
untuk
mencapai
tujuan
tertentu.
PMD
(2009:1)
mengemukakan bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini terbagi atas tujuan umum dan tujuak khusus. Tujuan umum pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sedangkan secara khusus tujuan program ini adalah sebagai berikut: 1) Meningkatnya peran seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan. 2) Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel. 3) Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (pro-poor) 4) Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 5) Meningkatnya
keberadaan
dan
kemandirian
masyarakat
serta
kapasitas
pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
7
6) Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal. 7) Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yaitu terarah pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri sehingga mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan kemampuan ekonmoni keluarganya secara kompherensip. Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukkan bahwa program PNPM Mandiri terfokus pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat miskin sehingga taraf hidup dan kelayakan hidupnya dapat sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya. 3.
Konsep Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam Program
Nasional
Pemberdayaan
Masyarakat
(PNPM)
Mandiri
Perdesaan Normansyah. (2009) mengemukakan bahwa salah satu program Pemerintah Pusat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat adalah melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. Khusus bagi kaum ibu-ibu, tujuan yang ingin dicapai melalui Penyaluran Kredit Simpan Pinjam Perempuan atau SPP. Agar dana yang disalurkan melalui program Simpan Pinjam Perempuan ini dapat dikelola dengan baik sehingga upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan warga dapat tercapai. Modal yang diperoleh benar-benar dimanfaatkan utamanya dalam hal membantu perekonomian sebuah keluarga. Artinya dana yang diperoleh agar dapat dipergunakan dengan membuka usaha kecil disekitar rumah, sehingga keuntungan yang diperoleh nantinya dapat dipergunakan untuk membayar angsuran meski dengan bunga rendah. Saprialian (2011:1) mengemukakan bahwa guna terpenuhinya prinsip PNPM Mandiri Perdesaan yakni DOUM (Dari, Oleh dan Untuk Masyarakat) dan agar berkembang dan terlestarikannya Unit Pengelola Kegiatan yang mengelola kegiatan
8
PNPM Mandiri Perdesaan termasuk Simpan Pinjam Kelompok Perguliran. Maka diperlukan suatu aturan (protokol) yang mengatur proses perguliran. Kegiatan
usaha
simpan
pinjam
dari
KSP/USP
meliputi
kegiatan
penarikan/penghimpunan dana dan penyaluran kembali dana tersebut dalam bentuk pinjaman. Secara garis besar kegiatan tersebut dapat dibedakan menjadi: a. Sisi pasiva: yaitu KSP/USP melakukan penarikan dana dari anggota dan pihakpihak lainnya. Dari anggota dapat berupa tabungan, simpanan atau dalam bentuk lainnya. Sedangkan dari pihak lain dapat berupa pinjaman atau penyertaan lainnya. b. Sisi aktiva: KSP/USP melakukan kegiatan usaha yang berhubungan dengan penggunaan atau pengalokasian dana terutama dimaksudkan untuk memperoleh pendapatan. Dengan kata lain KSP/USP menghadapi dua kegiatan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya: 1) Pada satu sisi, dana simpanan yang terkumpul harus disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada anggota yang membutuhkan. Berarti terjadi arus dana keluar dan akan kembali diterima secara bertahap pada masa yang akan datang. 2) Pada sisi lain, KSP/USP harus mampu melayani anggota penyimpan yang hendak menarik kembali simpanannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu, KSP/USP harus mampu mengatur arus dana agar selalu seimbang antara arus dana yang masuk dan arus dana yang keluar. Arus dana masuk di KSP/USP terdiri dari: 1.
Penerimaan simpanan pokok dan simpanan wajib untuk KSP, dan modal disetor untuk USP
2.
Penerimaan angsuran pinjaman, baik pokok maupun bunga.
9
3.
Penerimaan pendapatan operasional berupa pendapatan bunga pinjaman, provisi dan administrasi.
4.
Penerimaan simpanan berupa tabungan atau simpanan berjangka anggota, calon anggota, Koperasi lain dan atau anggotanya;
5.
Penerimaan dana dari pihak ketiga berupa pinjaman, untuk KSP dan modal tidak tetap untuk USP;
6.
Penerimaan pendapatan bunga, atas tabungan atau deposito KSP/USP di Bank Berdasarkan uraian di atas jelas menunjukan bahwa Secara umum PNPM MP
merupakan pemberdayaan masyarakat sehingga output yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berbentuk dana yang besar tapi juga terberdayakannya masyarakat miskin di perdesaan.
4 Peran Kaum Perempuan Melalui Program Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP) dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Perempuan merupakan salah satu komponen yang diharapkan dapat berperan dalam pelaksanaan pembangunan. Peran perempuan sangat diharapkan karena berkaitan dengan kemampuan yang mereka miliki dalam memberikan sumbangsih bagi pengembangan potensi bangsa menuju terwujudnya masyarakat sejahtera.
Matheos (2009:1) mengemukakan bahwa berdasar data statistik penduduk jumlah perempuan di Indonesia sebanyak 50,3% dari total penduduk. Hal ini berarti di Indonesia jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Dengan jumlah perempuan yang demikian besar maka potensi perempuan perlu lebih diberdayakan sebagai subyek maupun obyek pembangunan bangsa. Matheos (2009:1)Peran kaum perempuan dalam derap pembangunan di desa, khususnya dalam PNPM, menunjukkan peningkatan. Data yang diperoleh Bidang Pembinaan Tim Koordinasi PNPM Pusat dan Daerah PMD (Pemberdayaan
10
Masyarakat Desa) Departemen Dalam Negeri (Depdagri) mencatat bahwa hampir 30% usulan program berasal dari inisiatif kaum perempuan. Sementara usulan program dari suara campuran hanya berkisar 14%. Besarnya peran aktif perempuan ini dinilai menyumbang cukup tinggi pada keberhasilan PNPM. Namun demikian, kapasitas perempuan untuk memperjuangkan kebutuhan mereka dalam pembangunan masih harus ditingkatkan.
Selain itu, kondisi masyarakat kita yang masih
paternalistik, menjadi tantangan yang masih harus dihadapi. Perempuan,
dinilai
mampu
mengidentifikasi
kebutuhan-kebutuhan
masyarakat yang tidak terpikirkan oleh laki-laki seperti misalnya kebutuhan di bidang kesehatan, pendidikan, simpan pinjam, air bersih atau jembatan penghubung ke desa lain. Selain itu, perempuan dinilai dapat bersikap lebih obyektif dalam menentukan prioritas kebutuhan C. METODE PENELITIAN Penelitian ini dilaksanakan di Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Penetapan lokasi penelitian mengingat bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan ini merupakan salah satu PNPM yang cukup eksis dalam melaksanakan programnya untuk memberdayakan kaum perempuan sehingga optimal dalam pelaksanaan pembangunan. Namun upaya yang dilakukan oleh PNPM Mandiri Perdesaan di Desa Limehe Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo kurang optimal sehingga perlu dianalisis melalui penelitian ilmiah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, yaitu suatu pendekatan dimana peneliti berusaha
memahami arti peristiwa dan
kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penggunaan jenis dan pendekatan ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan data temuan penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat berupa keterangan atau pernyataan-pernyataan dari responden
11
sesuai dengan realitas yang ditemukan di lapangan. Dengan demikian pemilihan jenis dan pendekatan ini dilakukan untuk menjaga objektivitas dalam penelitian. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu 10 orang yang terdiri dari Kepala Desa Limehe Timur, 2 pengawas PNPM, 3 pengelola UPK, dan 4 ketua kelompok SPKP. Untuk menganalisis data hasil penelitian digunakan analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan 2 cara yaitu: 1) Analisis data selama mengumpul data, 2) Analisis setelah data terkumpul. D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pembangunan manusia, memang dalam pembangunan dibutuhkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia. Manusia membutuhkan makanan yang cukup untuk mengembangkan dirinya, membutuhkan perumahan dan pakaian yang bersih untuk menjaga kesehatannya, dan juga membutuhkan penerangan, transportasi, alat komunikasi yang cukup agar dapat memudahkan hidup mereka. Pembangunan mesti harus meningkatkan produksi barang-barang yang menjadi kebutuhan hidup manusia, tetapi pemenuhan barang-barang yang menjadi kebutuhan tersebut tetap bermuara pada pengembangan manusianya yaitu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Pengembangan masyarakat yang akan melupakan aspek manusianya jelas tidak menguntungkan. Hal ini karena akan menumbuhkan sikap pasif dari masyarakat baik dalam proses, pelaksanaan maupun menerima hasil-hasil pembangunan. Sikap merasa tidak memiliki membuat mereka acuh tak acuh dan enggan terhadap hasil-hasil pembangunan, yang pada gilirannya dapat menurunkan harkat dan martabat manusia/masyarakatnya. Kekurangan modal baik dari SPKP maupun anggota selalu ada masalah. Selanjutnya ada masalah oleh karena tingkat SDM atau pengetahuan anggota yang
12
minim. Ini merupakan alasan seharusnya SPKP melaksanakan program DIKLAT bagi para anggotanya. Pada kasus adanya kredit yang macet dari anggota, menjadi agenda pembahasan setiap bulan melalui rapat anggota. Laporan ini memberikan pengetahuan terhadap kejelekan kelompok SPKP menggambarkan masalah yang menonjol pada saat penelitian. Yang paling utama termasuk kehadiran, pembayaran setelah pertemuan dan masalah penambahan. Bisa dilihat bahwa kurang 10% kelompok
SPKP
bisa
digambarkan
sebagai
“tidak
ada
masalah”.
SPKP
memperjuangkan untuk mencapai kelompok yang selalu berkembang. Kalau anggotanya di bawah 30 orang, masih di kategorikan kurang. Kalau kehadiran di bawah 50%, di kategori kurang juga. SPKP ingin menciptakan anggota yang rajin dan berkembang. Akan tetapi di pihak lain, bisa dikatakan bahwa manfaat SPKP luar biasa. Dari pihak pelayanan anggota sudah berhasil, kebutuhan dan keperluan nasabah sudah ketemu dan selalu berkembang. Semua anggota yang diwawancarai senang di koperasi simpan pinjam ini. Selanjutnya, anggota ini menerima banyak ketrampilan. Mereka belajar tentang pengurusan uang dan selalu meningkatkan tingkat pendidikan. Koperasi SPKP berusaha untuk mewujudkan kemandirian. Padahal, sudah ada anggota yang sama sekali tidak pinjam lagi, berarti sudah mandiri. Pada masa depan SPKP ingin anggotanya menjadi lebih sejahtera dan ingin menyediakan pelayanan yang lebih baik. Kalau lembaga simpan pinjam ini terusmenerus maju seperti sekarang, peneliti percaya tujuan tersebut bisa dicapai. Masalah kemiskinan tidak bisa diatasi dengan uang saja. Kalau orang miskin dikasih uang saja, akan cepat habis dan tidak ada artinya lagi dan itu tidak mendidik. Orang miskin atau orang dengan masalah keuangan tidak bisa keluar keadaanya dengan uang saja, harus ada pendampingan dan pembinaan dari atas. Ada persepsi bahwa orang miskin mempunyai masalah berkaitan dengan uang, tetapi ini kesalahpahaman, kalau mereka dibina dan didampingi mereka bisa berhasil dan berkembang. Orang miskin perlu pendidikan, motivasi dan semangat kemampuan.
13
Mereka perlu diberdayakan sehingga mereka bisa menghidupi dirinya sendiri. Selanjutnya, semua ini harus berasal dari dalam dan kemauan atau keinginan masingmasing. Kalau ada, akhirnya terwujud kemandirian. Peneliti percaya bahwa pembinaan dan pendampingan tersebut bisa disediakan oleh simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam bukan hanya memberi uang kepada orang, tetapi pada waktu yang sama mendidik dan memberdayakan anggotanya. Bisa dilihat di lembaga simpan pinjam SPKP ada suasana keluarga, bergotong-royong dan tolong-menolong. Selanjutnya, STR atau sistem tanggung renteng ikut proses pembinaan ini. Anggota di lembaga simpan pinjam tersebut diajar tentang bertanggung jawab, pengurusan uang dan bergotong-royong. Mereka diberikan semangat harapan dan kepercayaan, sehingga mereka bisa berkembang dan maju. lembaga simpan pinjam memperjuangkan hal tersebut dan sangat berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masing-masing. Uang pasti penting, tetapi yang ingin disampaikan melalui laporan ini adalah kepentingan pembinaan yang jauh lebih tinggi. Tanpa pimbinaan tidak bisa berkembang, dan lembaga simpan pinjam di Limehe Timur sekarang memperjuangkan untuk mencapai pembinaan dan perkembangan menuju kemandirian. E. KESIMPULAN DAN SARAN Beradasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Lembaga simpan pinjam kelompok perempuan yang ada di Desa Limehe Timur belum secara maksimal memberdayakan anggotanya. Lembaga ini baru berhasil memberikan dana pinjaman belum diimbangi dengan penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran sehingga bisa meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan usaha. Setiap anggota Lembaga Simpan Pinjam Kelompok Perempuan mendapatkan pinjaman dana pertama sebesar satu juta rupiah dan akan ditingkatkan jumlah setelah dilihat kelancarannya pada pinjaman pertama. Setiap anggota kelompok didamping dalam pengelolaan keuangan usahanya sehingga dapat terpantau perkembangannya. Terutama bagi usaha kecil yang baru dimulai
14
DAFTAR PUSTAKA Andriyanto, 2010. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat. online tersedia di http://www.script.com Bambang, 2009. program simpan pinjam kelmpok perempuan (SPKP). jakarta: Tim nasional PNPM Mandiri Dahni, 2009. program Simpan Pinjam Perempuan (SPKP) integrasi pembangunan daerah. online tersedia http://pnpmjogya.com Dahni. 2009. PNPM Mandiri Perdesaan Integrasi Pembangunan Daerah. (Online) Tersedia di http://www.pnpmjogja.co.cc/2009/12/pnpm-mandiri perdesaan2010-integrasi.html (Download, 7 Desember 2011) Depdagri, 2009. Paduan operasional program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri pedesaan.(program simpan pinjam kelompok perempuan SPKP). Jakarta: departemen dalam negri, direktorat PMD Depdagri. 2009. Paduan Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri, Direktorat PMD Depdagri. 2010. Mekanisme Kerja dan Aplikasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan. Jakarta: Departemen Dalam Negeri, Direktorat PMD Harsoyo 2007. PNPM Mandiri Perdesaan. (Online) Tersedia di http://id.shvoong. com/social-sciences/sociology/1867470-pto-pnpm-mandiri-perdesaan/. Download, 7 Desember 2011 Matheos. 2009. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan di Perdesaan Meningkat (Berita). (Online) Tersedia di http://web.worldbank.org/ WBSITE/ EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAINBAHAS AEXTN/0,,contentMDK:22430465~pagePK:1497618~piPK:217854~theSitePK: 447244,00.html. (download) 20 Desember 2011 Moeloeng, 2009. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: Remaja Rosda karya Moleong. 2006 Metodologi Penelitian Kualitatif. Cet XIII. Bandung: Remaja Rosdakarya
15
Nasution, 2008. metode penelitian naturalistik kualitatif. Bandung: Taksito. Nasution. 1988. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito Normansyah, 2009. PNPM, MP-penyaluran kredit simpan pinjam bagi perempuan, Jakarta: Depdagri. Normasyah. 2009. PNPM,MP – Penyaluran Kredit Simpan Pinjam Bagi Perempuan, Jakarta: DEPDAGRI PMD. 2009. Komponen Program dalam PNPM-MANDIRI. (Online) Tersedia di Purwadaminta, WJS. 2000, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Balai Pustaka: Jakarta Rusdiyanto, 2009. PNPM/MAndiri Jakarta Depsos. Sahdan, Gregorius. 2009. Menanggulangi Kemiskinan Desa. (Online) Tersedia di http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_6.htm. (download) 25 April 2011 Saprialian. 2011. Proses Perguliran Dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan. (Online) Tersedia dihttp://ariesaprilian.wordpress. com/2011/08/08/proses-perguliran-dana-simpan-pinjam-kelompok-perempuanpnpm-mandiri-perdesaan/. (download) 20 Desember 2011 Wikipedia., 2011. Kemiskinan. (Online) Tersedia di http://id.wikipedia. org/wiki/ Kemiskinan. (download) 25 Mei 2011 http://ibnukece-airborne.blogspot.com/2010/11/koperasi-simpan-pinjam.html http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi http://sukardinata.blogspot.com/2010/12/manfaat-koperasi-bagi-masyarakat.html http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/11/manfaat-koperasi-bagi-masyarakat/ http://www.dekopin-dki.com/2010/03/fungsi-dan-peran-koperasi-dalam.html http://www.pkes.org/faqs/60-bmt-a-koperasi-syariah-faq/79-saran-untuk-bmtbaru.html http://www.pnpm-mandiri.org/index.php?option=com_content&view=a rticle&id=50& Itemid=58&lang=in (download) 25 April 2011
