SAMBUTAN GUBERNUR BANK INDONESIA SERAH TERIMA PENGAWASAN MIKROPRUDENSIAL BANK DARI BANK INDONESIA KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN 31 Desember 2013 Yang kami hormati,
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ketua Dewan dan Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Pimpinan Komisi XI – DPR RI, Para pimpinan lembaga negara, pimpinan perbankan, dan asosiasi perbankan, Deputi Gubernur Senior dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Para hadirin dan undangan yang berbahagia, Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh, sejahtera untuk kita semua dan selamat pagi.
salam
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hanya atas perkenan-Nya kita semua bisa hadir dalam suasana yang baik, untuk mengikuti jalannya serah terima pengawasan mikroprudensial bank dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari ini 31 Desember 2013. Sebagaimana dimaklumi, serah terima ini adalah sebagai pelaksanaan dari amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Bapak/Ibu yang kami hormati, 1.
Tahun 2013, tahun yang satu hari lagi akan kita lewati, adalah tahun yang penuh ujian bagi kita semua. Tahun yang telah menguji resiliensi dan kesabaran kita dalam mengelola ekonomi makro dan sistem keuangan. 1
2.
Kita mahfum bahwa perubahan konstelasi global sejak krisis 2008 lalu, yang terasa begitu luas dan mendalam, telah mengantarkan berbagai tantangan baru di dalam pengelolaan stabilitas ekonomi bangsa. Gejolak dan ketidakpastian seakan-akan adalah sebuah dimensi konstan yang terus menerus mengikuti langkah kita, seiring dengan pergeseran dan perubahan yang terjadi.
3.
Meskipun demikian, sejak krisis global 2008 hingga kini, Indonesia merupakan salah satu negara yang perekonomiannya mampu tumbuh stabil dengan rata-rata 5,9%, dengan stabilitas makro dan sistem keuangan yang tetap terpelihara (Grafik 1). Pencapaian ini telah membuka ruang yang cukup lapang bagi kita untuk secara berangsur-angsur menata kekuatan-kekuatan kelembagaan yang ada, yang memungkinkan kita untuk mengambil langkah yang lebih terencana dan sinambung.
4.
Kesemuanya itu, tentu tidak akan terwujud tanpa jalinan kerjasama dan koordinasi yang erat.
Koordinasi yang dilandasi oleh rasa
saling pengertian diantara kita, sehingga telah menjadi elemen yang begitu penting di dalam mencapai keberhasilan memelihara kestabilan makro dan sistem keuangan di negeri ini. Bapak/Ibu yang berbahagia 5.
Menata
kekuatan
kelembagaan, terutama dalam rangka
memperkuat fondasi sektor keuangan yang semakin kuat dan siap menghadapi tantangan globalisasi merupakan langkah yang terus kita upayakan. Di penghujung akhir tahun 2013,
hari ini 31
Desember 2013, kita mewujudkan langkah tersebut, yaitu dengan membangun sistem keuangan yang berlandaskan
pada sistem 2
pengawasan yang mengintegrasikan pengawasan terhadap industri perbankan, industri keuangan non bank, dan pasar modal. 6.
Pengalihan pengawasan bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, yang pelaksanaan serah terimanya pada hari ini, menjadi tonggak bersejarah untuk mewujudkan fondasi sistem keuangan yang kuat tersebut. Dengan tersedianya sebuah sistem keuangan yang kuat, kita akan semakin siap menghadapi berbagai
shock global, yang akan semakin mengemuka dan bertambah tinggi intensitasnya ke depan. 7.
Semasa krisis global 2008, yang diikuti oleh beberapa episode gejolak keuangan lanjutannya, sektor keuangan di Indonesia mampu menyerap berbagai shock global.
Ini tidak terlepas dari
tetap solidnya sektor perbankan kita, sebagai sub-sistem utama dalam keseluruhan sektor keuangan. Sektor perbankan kita terus didukung permodalan yang kuat dan stabil, serta kondisi likuiditas dan
profitabilitas
yang
terjaga,
dalam
menjalankan
fungsi
intermediasinya. 8.
Kesemuanya itu dihasilkan oleh perilaku manajemen perbankan yang dengan seksama menerapkan budaya risiko dan budaya kepatuhan yang baik.
Sebagai hasilnya, kita dapat membentuk
industri perbankan yang well managed, well capitalized, liquid, dan
profitable. 9.
Struktur fundamental perbankan Indonesia saat ini dinilai kuat. Antara lain tercermin dari Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) atau CAR yang sejak 2001 dapat dipertahankan pada kisaran 18% (Grafik 2). Ini merupakan prestasi tersendiri 3
mengingat dalam kurun waktu tersebut total asset perbankan tumbuh sangat pesat, mencapai lebih dari 300% (Grafik 3). Selain itu, perbankan juga tetap mampu memenuhi ketentuan permodalan saat Bank Indonesia menerapkan metode perhitungan kebutuhan modal minimum berdasarkan risiko yang diadopsi dari standard internasional, yaitu Basel I dan Basel II. 10. Sejalan dengan dinamika ekonomi nasional, perbankan juga mampu meningkatkan fungsi intermediasi,
tercermin dari naiknya rasio
kredit terhadap dana (LDR), yang semula hanya 39,64% (2001) menjadi 89,74% per Oktober 2013 (Grafik 4). Ini juga sejalan dengan meningkatnya portofolio kredit dalam aktiva produktif bank dari semula 30,2% menjadi 80,6% (Grafik 5), diikuti dengan kemampuan perbankan mengendalikan risiko kredit yang tampak dari Rasio NPL (net) yang membaik secara signifikan dari 2,5% (2006) menjadi hanya 0,96% per Oktober 2013 (Grafik 6). 11. Jangkauan layanan perbankan kepada masyarakat juga semakin luas dengan pesatnya pertambahan jaringan kantor bank dari 6.765 kantor menjadi 18.114 kantor (Grafik 7). Di tengah ekspansi jaringan layanan yang semakin luas dan inovatif menggunakan teknologi informasi, perbankan tetap mampu mengoptimalkan pengelolaan aktiva dan penggunaan alat likuid yang memadai, sehingga kinerja keuntungan pun terus membaik. 12. Return on Asset (ROA) yang pada tahun 2001 tercatat 1,45% meningkat menjadi 3,03% per Oktober 2013 (Grafik 8). Selain bersumber dari pengelolaan kredit, peningkatan ROA perbankan juga didukung peningkatan efisiensi dan perolehan fee-based 4
income. Dampaknya, rasio efisiensi (BOPO) membaik dari semula 98,41% (2001) menjadi 74,23% per Oktober 2013 (Grafik 9) 13. Seiring dengan pesatnya perkembangan bank konvensional, industri perbankan
syariah
juga
mencatat
perkembangan
signifikan,
terutama setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Asset industri perbankan syariah berkembang dari hanya Rp49,56 triliun (2008) menjadi Rp229,56 triliun (Oktober 2013), dengan jaringan layanan yang semakin luas dari 1.024 kantor (2008) menjadi 2.925 kantor (Oktober 2013). Demikian pula dari sisi kinerja, fungsi intermediasi dilaksanakan secara efisien dengan BOPO 79,06% dan tingkat keuntungan (ROA) 1,94%, serta ketahanan yang memadai dengan CAR 14,19% (Oktober 2013). Bapak/Ibu sekalian yang kami hormati 14. Sejalan dengan peningkatan aktivitas dan kompleksitas bisnis, risk
taking behavior para pelaku industri perbankan tetap terjaga. Penerapan Good Corporate Governance, risk management, dan budaya pengendalian internal saat ini telah menjadi kebutuhan mendasar bagi perbankan kita. Kesadaran terhadap pengelolaan bank yang lebih profesional tersebut juga membuat perbankan nasional mampu bertumbuh semakin efisien dan mampu bersaing menghadapi era keterbukaan. 15. Budaya kepatuhan perbankan kita juga semakin baik. Tingkat pelanggaran bank terhadap ketentuan yang berlaku semakin menurun. Demikian pula, frekuensi pemberitaan negatif mengenai kasus perbankan semakin berkurang. Secara umum ini menjadi 5
indikator bahwa perbankan nasional telah dikelola dengan lebih baik, meskipun harus disadari bahwa
zero defect
dalam
pengelolaan perbankan merupakan hal yang mustahil, bahkan di negara maju sekalipun. Bapak/Ibu dan para hadirin yang kami hormati, 16. Berbagai pencapaian yang kami sampaikan tadi tentu merupakan
outcome dari suatu proses panjang, yang didukung tenaga-tenaga yang kompeten dan berintegritas di Bank Indonesia, yang secara strategis bersinergi dengan para pelaku industri perbankan, Pemerintah dan masyarakat. Bermula dari peletakan fondasi untuk membenahi struktur permodalan perbankan pasca krisis ekonomi 1997/1998, Pemerintah dan Bank Indonesia melakukan financial
restructuring melalui program rekapitalisasi perbankan. 17. Selain itu, management restructuring juga dilakukan melalui penerapan governance yang lebih baik. Hal ini dilaksanakan melalui penerbitan ketentuan mengenai Direktur Kepatuhan dan Fungsi Audit Intern, yang kemudian dilanjutkan dengan pengaturan mengenai kelayakan untuk menjadi pemilik dan pengurus bank (Fit
& Proper Test). 18. Layaknya membangun suatu rumah yang besar bagi sistem keuangan tersedianya
Indonesia, suatu
Bank
grand
Indonesia
design
memandang
industri
perbankan
penting secara
menyeluruh dan bersifat jangka panjang, yang berfungsi sebagai “anchor” bagi semua program penguatan sistem perbankan. 19. Grand design tersebut yang kita semua kenal dengan Arsitektur Perbankan Indonesia (API), yang diluncurkan pada tahun 2004 6
dengan 6 (enam) pilar dan sampai saat ini terus menjadi acuan bagi kebijakan dan arah strategis Bank Indonesia di bidang perbankan. 20. Mengacu pada grand design tersebut, pada pilar pertama, Bank Indonesia melaksanakan program penguatan struktur perbankan nasional untuk bank konvensional dan syariah. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan bank mengelola usaha maupun risiko, sekaligus meningkatkan skala usaha untuk meningkatkan kapasitas pertumbuhan kredit. 21. Hasil utama dari program ini adalah kuat dan stabilnya permodalan bank, dengan porsi terbesar pada high quality tier one capital (sekitar 16%). Selain itu, mulai tertatanya kegiatan usaha dan jaringan kantor bank berdasarkan jumlah modal inti yang dimiliki. Dengan cukup tingginya high quality tier one capital perbankan, Indonesia sudah siap dari jauh hari untuk menerapkan Basel III yang ketentuannya telah dikeluarkan 12 Desember 2013 lalu. 22. Dalam kerangka fairness dan level of playing field, pada Kantor Cabang
Bank
Asing
diberlakukan
pula
Capital
Equivalency
Maintained Asset (CEMA) sebagai bentuk kesetaraan modal dengan bank-bank domestik. Bapak/Ibu dan para hadirin yang berbahagia, 23. Dalam bidang pengaturan, Bank Indonesia senantiasa menjaga keseimbangan dan kepentingan nasional. Ini agar perbankan tetap beroperasi secara kompetitif dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta memenuhi standar yang mengacu pada
international best practices.
7
24. Secara konsisten, Bank Indonesia terus melakukan penyempurnaan ketentuan di bidang kelembagaan bank, manajemen risiko, kegiatan usaha, maupun prudential banking. memperkuat
manajemen
risiko,
Ini untuk mendorong bank pengendalian
internal
dan
kepatuhannya. 25. Penguatan struktur perbankan nasional tidak berhenti hanya sampai pada
penguatan
permodalan.
Bersama-sama
dengan
upaya
peningkatan governance melalui pembatasan kepemilikan saham, industri perbankan ditata untuk lebih efisien dengan konsolidasi perbankan dan difasilitasi untuk dapat berperan di tataran regional menjelang integrasi sektor keuangan ASEAN tahun 2020. 26. Hal ini antara lain dikelola dengan penjagaan kepentingan nasional dalam perumusan kebijakan integrasi perbankan ASEAN (ASEAN Banking Integration Framework - ABIF) dan kebijakan resiprokalitas dengan negara-negara asal investor asing yang ingin berperan dalam perekonomian Indonesia. Disini diperlukan adanya strategi jangka panjang dari perbankan nasional dalam konteks peningkatan kapasitas dan daya saing, selain tentunya konsistensi kebijakan di bidang perbankan yang mendukung hal tersebut 27. Prinsip keseimbangan dan kepentingan nasional antara lain dapat dilihat pada Peraturan Bank Indonesia mengenai kepemilikan saham di bank umum, serta ketentuan yang mengatur kegiatan usaha bank dan jaringan kantor berdasarkan modal inti bank. Kedua ketentuan tersebut ditujukan untuk meningkatkan tata kelola perbankan, sekaligus mendorong efisiensi perbankan Indonesia melalui pemberian insentif bagi bank yang memiliki tingkat 8
kesehatan dan rating GCG yang baik, serta indikator BOPO dan NIM yang memenuhi threshold tertentu. 28. Dalam bidang pengawasan, pencapaian yang baik terekam dalam hasil evaluasi Financial Sector Assessment Program (FSAP), yang dipublikasikan pada tahun 2012, terkait penerapan Basel Core
Principles for Effective Banking Supervision. FSAP mencatat bahwa Bank Indonesia sudah melakukan perbaikan yang signifikan pada area pengaturan dan pengawasan bank paska krisis 1997/1998. Di tahun 2012 pula the Asian Bankers menobatkan Bank Indonesia sebagai The Best Systemic and Prudential Regulator. 29. Bank Indonesia juga memberikan kontribusi yang tidak sedikit di berbagai fora internasional. Kontribusi Bank Indonesia terutama dalam rangka memperkuat kerangka pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan.
Selain itu, Bank Indonesia juga konsisten
memainkan peran dalam menjaga kesetaraan Indonesia dengan negara-negara lain, termasuk di kawasan ASEAN. 30. Stance Indonesia dalam fora internasional sudah jelas, yaitu mendukung standar internasional yang memberikan manfaat positif bagi penguatan sektor perbankan dan sistem keuangan Indonesia. Namun demikian, kompleksitas dan karakteristik khusus perbankan nasional
tetap
dikedepankan
dalam
mengadopsi
standar
internasional tersebut. Bapak/Ibu dan para hadirin yang kami hormati, 31. Perbaikan yang mendasar di bidang sistem pengawasan juga telah kita
lakukan
secara
terencana.
Dengan
berfokus
pada
profesionalisme, integritas dan kompetensi yang tinggi, budaya 9
pengawasan yang bersifat forward looking terus dikembangkan. Bank Indonesia mendahulukan
pengawasan berbais prompt
corrective action, sehingga memungkinkan penyelesaian banyak permasalahan perbankan yang sebelumnya sulit ditindaklanjuti. 32. Sebelum tahun 2003, pendekatan pengawasan yang digunakan Bank
Indonesia
(compliance
lebih
berdasarkan
pada
aspek
kepatuhan
based) dan capaian kinerja. Ini antara lain
dilaksanakan dengan metode penilaian tingkat kesehatan yang menggunakan
indikator
CAMEL
(Capital,
Asset
Quality,
Management, Earning, dan Liquidity). 33. Dalam perkembangannya, sistem pengawasan yang diterapkan Bank Indonesia disempurnakan dengan mengadopsi pendekatan pengawasan berdasarkan risiko (Risk Based Supervision atau RBS). Dalam sistem ini, pendekatan pengawasan mulai menuju pada metode forward looking dan aspek kepatuhan yang merupakan bagian dari siklus pengawasan bank menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses RBS tersebut. 34. Melalui persiapan panjang, sejak tahun 2011 Bank Indonesia telah mengadopsi pendekatan yang komprehensif dan terstruktur yaitu
Risk Based Bank Rating (RBBR). Melalui pendekatan ini, penilaian materialitas dan signifikansi komponen-komponen utama dalam kinerja bank, yaitu profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan menjadi basis utama penilaian kesehatan bank, sehingga tingkat kesehatan bank secara komprehensif menunjukkan kinerja dan profil risiko bank.
10
35. Melengkapi siklus pengawasan, Bank Indonesia juga melakukan “quality
assurance” melalui forum panel independen, untuk
memastikan bahwa proses pengawasan telah dilakukan secara berkualitas dan mengikuti standard operating procedures yang ada. Bapak/Ibu dan para hadirin yang berbahagia, 36. Bank Indonesia juga tidak melupakan pemenuhan infrastruktur perbankan baik dari sisi Sumber Daya Manusia, Teknologi Sistem Informasi maupun aspek pendukung lainnya.
Sumber daya
manusia perbankan harus memiliki kompetensi dan keahlian yang tinggi dan ini dinilai kualifikasinya melalui sertifikasi yang dilakukan secara berjenjang. 37. Bank Indonesia juga mengembangkan sistem informasi debitur untuk meningkatkan kualitas keputusan kredit, serta memfasilitasi penyempurnaan
laporan
bank
agar
sejalan
dengan
prinsip
akuntansi modern dan International Financial and Reporting Standard (IFRS). 38. Bank Indonesia juga tercatat menjadi salah satu lembaga yang terdepan yang berupaya menjaga kesetaraan hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank. Upaya perlindungan nasabah ini dilaksanakan melalui berbagai pengaturan mengenai transparansi produk, penyelesaian pengaduan nasabah, dan mediasi perbankan, serta melaksanakan program edukasi secara berkesinambungan. 39. Kami bersyukur bahwa upaya perlindungan nasabah yang telah dilakukan Bank Indonesia menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh
para
penyusun
Undang-Undang
dan
akan
diperkuat
pelaksanaannya oleh Otoritas Jasa Keuangan. 11
Bapak/Ibu dan para hadirin yang kami hormati, 40. Kami meyakini pengalihan perijinan, pengaturan, dan pengawasan mikroprudensial bank ke Otoritas Jasa Keuangan akan dapat berjalan dengan baik. Dalam kaitan ini, kami memberikan apresiasi yang tinggi kepada Task Force OJK, yang berkoordinasi dengan Tim Transisi
yang
dibentuk
Otoritas
Jasa
Keuangan,
dalam
mempersiapkan segala sesuatu terkait proses pengalihan tersebut. 41. Kami meyakini pula, bahwa dalam masa transisi tidak ada perubahan mendasar dalam proses perijinan, pengaturan, dan pengawasan bank. Demikian hal nya, dalam penyampaian laporanlaporan bank, tetap dilaksanakan sebagaimana biasa melalui perangkat dan infrastruktur yang ada. 42. Untuk membawa sistem keuangan kearah yang lebih baik, kami memandang
sistem
perijinan,
pengaturan,
dan
pengawasan
mikroprudensial bank yang selama ini sudah dibangun dan diakui oleh dunia internasional harus tetap berjalan dengan optimal dan efektif di Otoritas Jasa Keuangan. 43. Oleh karenanya, kami mendukung penuh putera-puteri terbaik Bank Indonesia untuk bertugas mengawal dan menjaga kelangsungan perijinan, pengaturan, dan pengawasan mikroprudensial bank, serta mengembangkannya untuk menjadi lebih baik, serta terintegrasi dengan sektor jasa keuangan lainnya. 44. Kami percaya bahwa bekal yang telah tertanam di dalam diri para pegawai Bank Indonesia berupa integritas dan kompetensi yang terus dikembangkan, akan tetap melekat dimanapun bertugas. Putera-puteri terbaik Bank Indonesia tetap akan menjunjung tinggi 12
etos kerja, kinerja, serta kualitas terbaik demi kepentingan bangsa dan negara. 45. Kami mengucapkan terima kasih atas pengabdian yang telah Saudara/Saudari berikan selama ini kepada lembaga tercinta Bank Indonesia. Sampaikan pula salam hangat kami kepada keluarga yang
telah
ikut
berperan
besar
dalam
pelaksanaan
tugas
Saudara/Saudari selama ini. Bapak/Ibu dan para hadirin yang kami hormati, 46. Kami memandang bahwa peristiwa bersejarah di tanggal 31 Desember 2013 ini merupakan suatu permulaan yang baik bagi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan, untuk menata sistem keuangan Indonesia ke arah lebih baik.
Dengan dukungan
Pemerintah termasuk otoritas fiskal, LPS, Kementerian terkait, dan Dewan Perwakilan Rakyat, kami juga meyakini bahwa transisi pengalihan perijinan, pengaturan, dan pengawasan mikroprudensial bank dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan dapat berjalan baik. 47. Kami akan senantiasa menjaga komunikasi, kerjasama, koordinasi, dan kolaborasi sinergis dengan Otoritas Jasa Keuangan dan juga dengan otoritas dan lembaga lainnya di sektor keuangan, agar stabilitas sistem keuangan tetap dapat terjaga dan terpelihara serta memberikan kontribusi yang optimal pada perekonomian Indonesia. 48. Demikian sambutan kami. Dalam kesempatan ini kami ingin menghaturkan selamat menyongsong Tahun Baru 2014. Marilah kita semua tetap bekerja keras dan bekerja sama dalam semangat
13
kemandirian yang saling mendukung, untuk memantapkan langkah bangsa ini menuju ke cakrawala jaman baru yang lebih baik. 49. Kita yakin bahwa Tuhan senantiasa bersama kita untuk meridhoi dan meringankan langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dan terima kasih. Wassalamu’alaikum wr. wb.
Gubernur Bank Indonesia
Agus D.W. Martowardojo
14
