Revitalisasi Nilai Int-FLL (Integrity and Five Leadership Level) Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik KOPRI
Oleh: Nabilla Desyalika Putri
Awal tahun 2014 ini, pemerintah telah mengesahkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. UndangUndang
yang
baru lahir ini, seolah menjadi
“angin segar” bagi
pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Sebelumnya, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih menguat di Indonesia pada saat tuntutan reformasi
digulirkan, dimana
pembentukan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme merupakan bentuk konkritisasi dari agenda utama reformasi tersebut. Undang-undang ini memuat tentang ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain
yang
memiliki
fungsi
strategis
dalam
kaitannya
dengan
penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.1 Kini, sebagai tuntutan penyelenggaraan good governance dalam pemerintahan yang mematuhi beberapa prinsip dasar seperti partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, UU ASN lahir sebagai landasan hukum yang kuat untuk mewujudkan tujuan bernegara, membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik
1
bagi
masyarakat dan
Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dalam Ni’matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara , FH UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm.422423.
mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.2 Undang-undang
inipun lahir lantaran pelaksanaan manajemen
aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi
dan
kualifikasi
yang
diperlukan oleh jabatan dengan
kompetensi
dan
kualifikasi
yang
dimiliki
calon
dalam rekrutmen,
pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih lanjut, UU ASN berusaha menetapkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola
dan
mengembangkan
dirinya
dan
wajib
mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.3 Eksistensi KORPRI: Penguatan Kelembagaan, Upgrading Kualitas Termasuk didalam kategori Aparatur Sipil Negara adalah PNS dan PPPK. Dimana tempat bernaungnya seluruh PNS di Indonesia adalah terwadahi oleh KORPRI (Korps Pegawai Republik Indonesia). Meskipun Undang-Undang tentang Kepegawaian telah diganti oleh UU No. 5 Tahun 2014, keberadaan KORPRI sebagai wadah profesi ASN tetap berjalan. Walaupun dengan keberlakuan UU No.5 Tahun 2014 yang akan dijabarkan lebih lanjut perihal teknisnya melalui Rancangan Peraturan Pemerintah, KORPRI akan berganti nama menjadi Korps Profesi pegawai ASN4 yang kedudukannya adalah sebagai wadah Korps Profesi Pegawai ASN RI (PNS dan PPPK) untuk menyalurkan aspirasinya. Tujuan yang diharapkan adalah agar mampu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN serta mewujudkan jiwa korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Didalam Rancangan Peraturan Pemerintah itu pula, 2
Lihat Konsideran menimbang UU No. 5 Tahun 2014 poin 1. Lihat Konsideran menimbang UU No. 5 Tahun 2014 poin b dan c 4 Pemerintah Provinsi Jatim, Dukung Implementasi UU No. 5 Tahun 2014, KORPRI Lakukan Penguatan Kelembagaan, http://www.jatimprov.go.id/site/dukungimplementasi-uu-52014-korpri-lakukan-penguatan-kelembagaan/, diakses 14 November 2014. 3
asas netralitas dan integritas perlu di masukkan.5 Hal ini berkaitan dengan upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, karena sebagaimana telah kita rasakan bahwa rezim “dilayani” telah berakhir. Kini saatnya aparatur sipil negara berlomba-lomba memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Revolusi Mental yang menjadi jargon pemerintahan era Presiden dan
Wakil
Presiden
Jokowi-JK,
juga
dijewantahkan
dalam
tiap
kementerian di bawahnya. Dikatakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (PANRB) Yuddi Chrisnandi bahwa revolusi mental yang penting adalah mindset atau pola pikir bahwa anggota
KORPRI harus mengabdikan dirinya kepada negara dan
melayani rakyat sepenuh hati. Ditambah lagi, anggota KORPRI haruslah berisi orang-orang yang berintegritas.6 Integritas itu sendiri merupakan bahan terpenting dari sebuah kepemimpinan,7 tidak akan seorang dikatakan sebagai seorang yang berintegritas jika ia tidak mampu memimpin, bahkan memimpin dirinya sendiri. Sehingga, sesungguhnya revitalisasi eksistensi KORPRI dengan berlakunya UU ASN erat kaitannya dengan mengembangkan potensi kepemimpinan (kualitas) dalam masingmasing anggota KOPRI.
Revitalisasi Nilai Int-5LL Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik KORPRI Sebagai wadah besar yang mewadahi PNS sebagai Aparatur Sipil Negara, KORPRI memiliki tugas yang sangat sentral dan memiliki pengaruh yang besar. Selain penguatan kelembagaan yang sedang dilakukan, kualitas pelayanan KORPRI pun harus ditingkatkan. Hal ini berkaitan 5
dengan
KORPRI
yang
menjadi
salah
satu
penopang
Humas Menpan, Casing Baru, Software Korpri Perlu Upgrade , http://www.menpan.go.id/berita-terkini/2813-casing-baru-sofware-korpri-perlu-upgrade, diakses 14 November 2014 6 Ibid 7 John C. Mazwell, Developing The Leader Within You, MIC Publishing, Surabaya, hlm. 43
keberhasilan terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, atau yang biasa dikenal sebagai good governance. Arti kata good dalam good governance tersebut mengandung dua arti, pertama, nilai yang menjunjung tinggi ekinginan atau kehendak rakyat dan nilai yang dapat meningatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional, kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, maka good governance yang dapat dilakukan oleh KORPRI berorientasi pada:8 1. Orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Orientasi ini bertitik tolak pada demokratisasi dalam kehidupan bernegara dengan elemen konstituennya. 2. Pemerintahan yang berfungsi secara idal, yaitu yang secara efektif dan efisien melakukan upaya untuk mencapai tujuan nasional. Orientasi kedua ini tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik serta administratif berfungsi secara efektif dan efisien.
Oleh
karenanya,
selain
pengembangan
fisik,
untuk
tetap
mempertahankan sekaligus meningkatkan eksistensi KORPRI dalam pelayanan publik, yang tidak kalah penting adalah meng-upgrade pada anggotanya, dengan merevitalisasi jiwa kepemimpinan dan integritas pada tiap anggota KORPRI. Kebanyakan kemampuan
meraih
orang suatu
mendefinisikan jabatan,
bukan
kepemimpinan
sebagai
mendapatkan
pengikut.
Akibatnya, mereka berlomba-lomba mengejar jabatan, angkat, atau gelar dan begitu mendapatkannya, mereka mengira telah menjadi seorang pemimpin. Tipe yang berpikir seperti ini, biasanya menciptakan dua 8
Sedarmayanti, Good Governance “Kepemerintahan Yang Baik”, Bagia Pertama, Edisi Revisi, Mandar Maju, Bandung 2012, dalam Ni’matul Huda, Op.Cit, hlm. 425-426.
masalah: orang yang meraih “status” pemimpin sering mengalami frustasi karena hanya memiliki sedikit pengikut, dan yang tidak meraih status itu mungkin saja tidak menganggap dirinya pemimpin dan menjadikannya alasan untuk tidak lagi mengembangkan ketrampilan pemimpin.9 Padahal sesungguhnya, setiap orang, baik pemimpin maupun orang yang dipimpin, selalu memberikan pengaruh untuk orang lain. Karena sesungguhnya yang terjadi adalah, beberapa orang memimpin di beberapa bidang, sedangkan di bidang lainnya, menjadi pihak yang dipimpin. Emerson berkata, “Setiap institusi hebat merupakan perpanjangan bayang-bayang dari sosok seseorang. Karakternya menentukan karakter organisasi,”.10 Setiap pegawai negeri sipil, pun semua orang yang mengabdikan diri dan pekerjaannya dalam sektor pelayanan publik, umumnya
akan
bertentangan,
menghadapi
misalnya
saja,
keinginan-keinginan bersikap
yang
saling
ramah atau ketus
kepada
masyarakat, melayani atau acuh, taat aturan hukum atau melanggar, tidak menarik pungli, atau malah memungut pungli. Disinilah integritas akan menentukan keinginan mana yang akan menang. Karenanya, integritas seseorang, akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mampu memimpin
dirinya,
mengembangkan
dirinya,
sekaligus
juga
mengembangkan orang lain ke depannya. Dalam memupuk nilai integritas tersebut, dapat ditanamkan melalui 5 Leadership Level attau 5 level kepemimpinan yang dikemukakan oleh John C. Maxwell, yakni:
9
John C. Mazwell, Developing The Leader Within You, MIC Publishing, Surabaya, hlm.
2
10
Ibid, hlm. 49
5 Leadership Level11
Jabatan, dimana kental dengan persoalan "hak", orang lain hanya akan menjadi pengikut karena suatu keharusan.
Perkenaan, dimana orang lain mengikuti kemauan karena mereka ingin. pada level ini, memungkinkan pekerjaan menjadi menyenangkan.
Integritas
Produktivitas, dimana level yang berorientasi pada hasil, orang lain akan menhikuti karena apa yang telah dilakukan anggota untuk lembaganya.
merupakan bagian yang
Mengembangka n orang lain, dimana berorientasi pada Reproduksi. orang lain akan mengikuti karena apa yang telah dilakukan anggota untuk anggota yang lain.
terpenting
Puncak. pada titik ini, anggota akan mendapat respek, memiliki integritas tinggi dan mampu melakukan pelayanan maksimal serta orang lain akan mengikuti karena memahaimi jati dirinya.
dalam sebuah
kepemimpinan. Karenanya, integritas dan pola kepemimpinan merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya peningkatan pelayanan publik oleh KORPRI. Dengan memasukkan dua unsur diatas pada tiap anggota KORPRI, dengan mudah prinsip good governance akan tercapai lebih baik, yakni dari aspek pelayanan publik yang efisien, sistem pengadilannya bisa diandalkan, dan administrasinya bertanggungjawab pada publik.12 Oleh karenanya, sudah saatnya KORPRI yang selain sedang mempersiapkan penguatan kelembagaan sebagai amanah dari UU No. 5 Tahun 2014, juga sekaligus melakukan pengembangan yang masif kepada seluruh anggotanya dengan menanamkan kembali nilai integritas dan
memahami
kembali
aspek
kepemimpinan
yang
baik
untuk
mewujudkan peningkatan pelayanan publik yang lebih berkualitas.
11
Ibid, hlm. 17 Mochtar Mas’oed, Negara, Kapital, dan Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 150-151, dalam Ni’matul Huda, Op.Cit, hlm. 428 12
