BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Disampaikan Oleh: Ir. Hadi Sucahyono, MPP, Ph.D Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR Palangkaraya, 28 September 2016
OUTLINE
1
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR
2
PENDEKATAN WILAYAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3
STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
4
PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
5
PENUTUP
1
RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEMENTERIAN PUPR
STRUKTUR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
MENTERI
Garis Komando Garis Koordinasi
Staf Ahli Inspektorat Jenderal
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Direktorat Jenderal Bina Marga
Direktorat Jenderal Cipta Karya
Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah
Badan Penelitian dan Pengembangan
Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.15 Tahun 2015
Sekretaris Jenderal
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Direktorat Jenderal Bina Konstruksi
KOORDINASI DAN SINKRONISASI DENGAN SEKTOR LAIN
K/L Lain
Perhubungan PUPR
Pariwisata
BPIW
Perindustrian PDT dan lain-lain
VISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2015-2019
TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR PUPR YANG HANDAL* DALAM MENDUKUNG INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG *handal: diartikan sebagai tingkat dan kondisi ketersediaan, keterpaduan, serta kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang produktif dan cerdas, berkeselamatan, mendukung kesehatan masyarakat, menyeimbangkan pembangunan, memenuhi kebutuhan dasar, serta berkelanjutan yang berasaskan gotong royong guna mencapai masyarakat yang lebih sejahtera. 6
TANTANGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (NAWACITA)
TANTANGAN NASIONAL YANG SELARAS DENGAN NAWACITA
Kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur menuju pengembangan wilayah yang seimbang (KBI berkontribusi >80% terhadap PDRB Nasional dibandingkan KTI yang tidak sampai 20%, sejak 1983-2013)
Mengembangkan infrastruktur untuk mengatasi tingginya urbanisasi
dan meningkatkan kualitas hidup di perkotaan maupun perdesaan (Populasi penduduk perkotaan meningkat 6 kali lipat sejak 1970-2010, dari 20 juta menjadi 120 juta jiwa)
Meningkatkan konektivitas antar daerah serta antara laut dan darat
untuk meningkatkan daya saing nasional Pemanfaatan sumber daya dan peningkatan nilai tambah untuk mencapai ketahanan air serta kedaulatan pangan dan energi
Posisi Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Jangka Menengah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
• UU No. 17 Tahun 2007
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
• RPP tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019
• Perpres No. 5 Tahun 2015
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian • Permen PUPR No. 13.1 Tahun 2015 PUPR 2015 - 2019 Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Jangka Menengah
Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019
Permen PUPR No. 13.1 Tahun 2015 Disusun Berdasarkan
SASARAN OUTPUT INFRASTRUKTUR PUPR 2015-2019
DUKUNGAN SEKTOR JALAN
1.000 km
• terhadap pembangunan 24 Pelabuhan baru
Konstruksi jalan bebas hambatan
47.017 km Pemeliharaan jalan nasional
500 km Dukungan jalan daerah
• terhadap pelabuhan penyeberangan di 60 lokasi • terhadap restrukturisasi jaringan jalan perkotaan
2.650 km Pembangunan jalan nasional
28.059 m Pembangunan Jembatan
• terhadap pembangunan jalan lingkar perkotaan di Metropolitan dan kota besar • terhadap 15 kawasan industri prioritas • terhadap kawasan
pariwisata pada 25 KSPN
prioritas • terhadap pembangunan 15 Bandara baru • terhadap intermoda dengan jalur KA
Pembangunan pembangunan
65 waduk/ 74 65 waduk Draft RTRWN DUKUNGAN SEKTOR SUMBER DAYA AIR
SEKTOR PERUMAHAN
67,52 m3/detik Air Baku [intake, jaringan, embung]
Pengendalian Banjir [normalisasi sungai, kanal banjir, bangunan pengendali banjir, dll]
3 ribu Km
DUKUNGAN SEKTOR CIPTA KARYA
Irigasi Baru Baru
Rehabilitasi Irigasi Pengamanan abrasi pantai
500 Km
• Pembangunan Rumah Susun : 550.000 unit • Bantuan Stimulan Pembngnan Rumah Swadaya: 250.000 unit dan Peningkatan Kualitas 1.5 jt
1 juta Ha 1Irigasi juta Ha
3 juta Ha
• Fasilitasi PSU untuk Pembangunan Rumah Umum Tapak Layak Huni: 676.950 unit • Pembangunan Rumah Khusus : 50.000 unit
INDIKATOR Akses Air Minum Layak Kawasan permukiman kumuh perkotaan Akses Sanitasi Layak
KONDISI AKHIR THN 2014
TARGET AKHIR THN 2019
70 %
100 %
38.431 Ha
0 ha
62 %
100 %
10
KERANGKA PENDANAAN KEMENTERIAN PUPR PER PROGRAM TAHUN 2015-2019 Sumber : Renstra PUPR 2015-2019
Keterangan : * : RAPBN-P 2016 ** : Pagu Indikatif 2017
931.585
659.222
11
PENDANAAN APBN INFRASTRUKTUR PUPR TERHADAP RENSTR PUPR 2015-2019
Pendanaan Infrastruktur PUPR
Nilai (Milyar Rupiah) Tahun 2015
2016
2017
2018
2019
Renstra PUPR 2015 – 2019
114.846
169.452
209.162
221.025
217.100
APBN
119.692
104.080
95.585*
106.813**
-
-
Selisih Pendanaan
+4.846
65.372
73.867
102.349
-
-
Keterangan : * : RAPBN-P 2016 ** : Pagu Indikatif 2017
12
REKAPITULASI PENGHEMATAN BELANJA KEMENTERIAN PUPR TA.2016 (dalam ribu rupiah)
NO
UNIT ORGANISASI
RENSTRA TA 2016
APBN TA 2016
APBN-P TA 2016
1
Sekretariat Jenderal
726.000.000
435.431.285
435.431.285
2
Inspektorat Jenderal
113.000.000
105.813.829
105.813.829
3
Balitbang
608.000.000
500.647.513
500.647.513
4
Ditjen Bina Konstruksi
924.000.000
681.971.765
633.571.765
5
Ditjen Cipta Karya
24.201.000.000
17.855.312.951
16.772.112.951
6
Ditjen Bina Marga
69.948.000.000
45.200.871.601
40.224.971.601
7
Ditjen Sumber Daya Air
62.215.000.000
30.427.440.685
28.484.740.685
8
Ditjen Penyediaan Perumahan
8.780.000.000
7.697.759.159
7.342.362.419
9
Ditjen Pembiayaan Perumahan
362.000.000
224.171.215
224.171.215
10
BPIW
949.000.000
500.312.500
410.512.500
11
BPSDM
625.000.000
450.966.362
450.966.362
169.452.000.000
104.080.698.865
95.585.302.125
JUMLAH
Sumber: Surat Menteri PUPR No. KU.05.09-Mn/407 tanggal 20 Mei 2016
13
REKAPITULASI PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PUPR TA.2017 (dalam ribu rupiah)
NO
UNIT ORGANISASI
RENSTRA TA 2017
PAGU INDIKATIF TA 2017
SELISIH
1
Sekretariat Jenderal
768.000.000
569.375.000
(198.625.000)
2
Inspektorat Jenderal
120.000.000
107.653.000
(12.347.000)
3
Balitbang
772.000.000
789.000.000
17.000.000
4
Ditjen Bina Konstruksi
1.144.000.000
500.271.000
(643.729.000)
5
Ditjen Cipta Karya
26.855.000.000
18.440.973.000
(8.414.027.000)
6
Ditjen Bina Marga
52.105.000.000
42.143.834.333
(9.961.165.667)
7
Ditjen Sumber Daya Air
72.407.000.000
34.013.992.082
(38.393.007.918)
8
Ditjen Penyediaan Perumahan
52.732.000.000
9.009.013.000
(43.722.987.000)
9
Ditjen Pembiayaan Perumahan
383.000.000
240.813.000
(142.187.000)
10
BPIW
1.188.000.000
403.512.000
(784.488.000)
11
BPSDM
688.000.0000
603.587.000
(84.413.000)
209.162.000.000
106.813.923.415
102.348.076.585
JUMLAH
14
KETERPADUAN PENGEMBANGANINFRASTRUKTUR INFRASTRUKTUR PUPR PUPR DENGAN DENGAN KETERPADUAN PENGEMBANGAN PRIORITAS NASIONAL PRIORITAS NASIONAL
14
Cth : Jabodetabek, Mebidangro, Mamminasata
PELABUHAN (Cth : Bitung, Tanjung Priok, Kuala Tanjung)
BANDARA (Cth: Kulon Progo, Samarinda Baru, Kertajati)
KERETA API (Cth : Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, Double track Jawa)
KONEKTIVITAS MULTIMODA
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA NASIONAL
DUKUNGAN INFRASTRUKTUR PUPR
Perbatasan Nasional di Kalimantan, NTT, dan Papua serta
10 PKSN
Cth : Danau Toba, Tj.Lesung
10
KAWASAN STRATEGIS METROPOLITAN
(Cth : Belawan, Cilacap, Bitung) (Cth : Bakauheni, Merak, Ketapang)
KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS
12
PELABUHAN PERIKANAN
ASDP
Cth : Sei Mangkei, Ketapang, Bitung
40
13 PROVINSI LUMBUNG PANGAN
KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL Cth : Kubu (Sungai Ambawang), Muncar (Banyuwangi), Komodo (Labuan Bajo)
Cth : Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan
KETERPADUAN DENGAN KAWASAN STRATEGIS DAN INFRASTRUKTUR LINTAS SEKTOR Kuala Tanjung Bitung
SAMPIT
Patimban
Jalur Rencana Pelabuhan Hub Jalur Rencana Pelabuhan Feeder Prioritas Pelabuhan Utama
Island
Sumatera
Java
Kalimantan
Bali-Nustra
Seaport 1. Malahayati 2. Belawan )* Kuala Tanjung )* 3. Teluk Bayur 4. Panjang 5. Batu Ampar 6. Jambi: Talang Duku 7. Palembang: Boom Baru 8. Tanjung Priok )* 9. Tanjung Perak )* 10.Tanjung Emas 11.Sampit 13.Samarinda 14.Balikpapan: Kariangau 15.Pontianak 16.Kupang
Island
Sulawesi
Maluku Papua
Seaport 17.Makasar )* 18.Pantoloan 29.Kendari 20.Bitung )* 21.Ternate: A. Yani 22.Ambon 23.Sorong 24.Jayapura
Pelabuhan yang sudah didukung jalan akses atau sudah terhubung dengan jalan nasional tercatat sebanyak 165 Pelabuhan dengan rincian sebagai berikut: •40 pelabuhan utama (PU); •122 pelabuhan pengumpul (PP);(58 pelabuhan yang sudah terbangun tapi aksesnya belum memadai •5 pelabuhan hub.
Prioritas Pelabuhan Hub Internasional (Hasil Rakor dengan Dirjen Perhubungan Laut tanggal 20 Agustus 2015): 1.Pelabuhan Kuala Tanjung, merupakan pelabuhan hub tol laut untuk Indonesia Bagian Barat 2.Pengganti Pel Cilamaya (Pel Patimban Indramayu), disiapkan untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok, yang akan segera dibangun 3.Pelabuhan Bitung, dipersiapkan untuk hub internasional laut. 16
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 15 BANDAR UDARA BARU DAN BANDAR UDARA DAN PENGUMPUL
Pulau
Sumatera Jawa
Bandar Udara 1.Letung 2.T ambelan
Pulau
3. Kerta Jati: Majalengka
Bali-Nusra 4. Kabir- Patar
5. Muara Teweh: Beringin 6. Tebelian: Susilo 7. Maratua Kalimantan 8. Samarinda Baru: Temindung/ Sungai Siring 9. Buntu Kunik: Pontiku/ Tana Toraja Baru 10.Morowali Sulawesi 11.Miangas 12.Siau: Sitaro
Bandar Udara
Maluku
13. Namniwel: Namlea
Papua
14.Werur 15.Koroway Batu
Dukungan jaringan jalan nasional: bandar udara Pengumpul Primer (PP), Pengumpul Sekunder (PS), dan Pengumpul Tersier (PT) (Permen PU No. 03/PRT/M/2012)
Dari 15 bandar udara, hanya 3 bandar udara (Kertajati, Tebelian, Samarinda Baru) yang merupakan bandar udara pengumpul pada tahun 2020 – 2030 dan telah diakses oleh jaringan jalan nasional
Terdapat 20 bandar udara yang diusulkan Kementerian Perhubungan (Surat No. UM.208/1/14 PHB 2014): •Terdapat 13 bandar udara yang beririsan dengan 15 bandar udara versi Trilatertal Meeting (Bappenas), kecuali Namniwel dan Koroway Batu •Hanya 5 bandar udara yang merupakan Bandar Udara Pengumpul (Primer/ Sekunder/ Tersier) s/d tahun 2020 kewenangan nasional 17
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 25 KSPN 2015-2019 (10 DESTINASI PARIWISATA PRIORITAS) Tanjung Kelayang, Bangka Belitung
Danau Toba, Sumatera Utara
Wakatobi, Sulawesi Tenggara
Morotai, Maluku Utara
Derawan-Sanglaki, Kaltim
Weh, Aceh
Sentarum, Kalbar
Sungai Musi, Palembang
Toraja, Sulsel Raja Ampat, Papua Barat
Teluk Dalam, Nias
Mandeh, Pesisir Selatan
Tanjung Putting, Kalteng
Bunaken, Sulut
Muaro, Jambi
Kota Tua, Jakarta
Kuta Sanur, Nusa Dua , Bali
Pangandaran, Jawa Barat
Menjangan, Pemuteran Bali Bromo-TenggerSemeru, Jawa Timur
Kepulauan Seribu, DKI Jakarta Tanjung Lesung, Banten
Borobudur, Jawa Tengah
Kintamani-Danau Batur, Bali
Mandalika, NTB Rinjani, NTB
Komodo Labuan Bajo, NTT Ende, Kelimutu, NTT
Keterangan: 10 Destinasi Pariwisata Prioritas
18
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 48 KOTA TERPADU MANDIRI 34 KTM dalam WPS Prioritas 7 KTM Tahun 2017 - 2019 SEBATIK PULAU RUPAT LUNANG SILAUT
SUBAH
SIMANGGARIS
MALOY KALIORANG
GERBANG MAS PERKASA
BATU BETUMPANG
MOROTAI SENGGI
PARIGI MOUTONG TAMPALORE
KOBISONTA MALUKU
PADAULOYO
LAGITA
MAHALONA TELANG PARIT RAMBUTAN
HIALU - SULTRA
TOBADAK
RAWAPITU LAMPUNG
PUNAGA
MESUJI TAMBORA - NTB
RASAU JAYA
PONU - NTT
GERBANG KAYONG - KALBAR
TINANGGEA
LAMUNTI CAHAYA BARU
7 KTM
SALOR - PAPUA
• •
PRIORITAS 2017-2019 • •
LABANGKA
KANTISA
Rawapitu, Lampung Gerbang Kayong, Kalimantan Barat Tambora, NTB Ponu, NTT
• • •
Hialu, Sulawesi Tenggara Kabisonta, Maluku Salor, Papua
MUTING
KETERPADUAN DENGAN 40 KAWASAN PERDESAAN PRIORITAS NASIONAL - KPPN (AGROPOLITAN, MINAPOLITAN, KTM) DALAM RPJMN 2015-2019 IDI RAYEUK, PEUNARON, PEUREULAK, RANTAU PEUREULK (PEUREULAK) KERAJAAN, AJIBATA, BONATUA LUNASI (SIDIKALANG)
LEDO, SIMPANG HILIR, JAWAI, JAWAI SELATAN (SAMBAS) KUBU, SUNGAI AMBAWANG, SADANIANG (RASAU JAYA) TELUK BATANG (SUKADANA) PULAU BESAR, SELAT NASIK, MANGGAR (TANJUNG PANDAN)
RANTAU PULUNG, SANGKULIRANG, (SANGATA) P. DERAWAN, SAMBALIUNG (TANJUNG REDEB) KAYONG UTARA (GERBANG KAYONG) TOMMO, KAROSSA, TOBADAK (MAMUJU)
TOWUTI, BUNGKU, TINANGGEA (KOLONEDALE)
POSO PESISIR UTARA (POSO)
MOROTAI SELATAN (DARUBA)
MOMUNU, TILOAN (BUOL)
MABA TENGAH, WASILE, WASILE TIMUR (MABA)
WONOSARI, MOOTILANGO, TOLANGOHULA, ANGGREK (KWANDANG)
HERAM, MUARA TAMI (ARSO) KEPULAUAN 9, MISOOL, SALAWATI (MISOOL) SERAM UTARA TIMUR SETI, BULA (BULA) BARAT, PRAFI, SIDEY (MANOKWARI)
IV JURAI, KOTO I TARUSAN, LUNANG, SILAUT (TAPAN) AIR SALEK, BANYUASIN, MUARA TELANG (TANJUNG SIAPIAPI)
SIKAP DALAM, BELITANG, BUAY PEMUKA PELIUNG (BATURAJA) MESUJI, RAWA PITU (MESUJI) KORONCONG (CIBALIUNG) ARUT, KUMAI, PANGKALAN BANTENG, PANGKALAN LADA (PANGKALAN BUN)
MARTAPURA, NJIR PASAR, JEJANGKIT, DAHA SELATAN (MARABAHAN)
KABANGKA, KONTU KOWUNA (RAHA)
DUAMPANUA, LANSIRANG, MATIRO SOMPE, SUPPA (PINRANG)
KETAHUN, ARGAMAKMUR, PADANG JAYA (BATIK NAU)
WANGI2 SELATAN (WANGI-WANGI) BALUSU, MALLUSETASI, MARITENGAE (BARRU)
LARANGAN, SAMPANG (PAMEKASAN)
KELIMUTU, SOA (ENDE)
MUNCAR (BANYUWANGI) KERAMBITAN, SALAMADEG (TABANAN)
PRAYA BARAT, KERUAH, SURASI (PRAYA)
DOMPU, HU’U (RABA) MOYO HILIR, MOYO UTARA, UTAN (SUMBAWA)
KURIK, MALIND, TANAH MIRING (MERAUKE)
KOMODO (LABUAN BAJO)
TAHUN 2017 PRIORITAS 14 KPPN
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN INTERMODA KERETA API [KONEKTIVITAS]
Belawan
Dumai Bitung Samarinda Pekanbaru Pontianak
Palembang
Teluk Bayur
Banjarmasin Makassar Panjang Tj.Priok Tj.Emas Tj.Perak
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Kementerian PUPR mendukung dalam hal perlintasan tak sebidang dan peningkatan akses jalan menuju stasiun, dukungan mitigasi banjir dan dukungan air bersih 21
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN ASDP
22
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 17 KAWASAN INDUSTRI (KI) PRIORITAS 2015-2019
Sumber: RPJMN 2015-2019 23
KETERPADUAN TERHADAP PENGEMBANGAN 12 KAWASAN METROPOLITAN 2015-2019 MEBIDANGRO
CEKUNGAN BANDUNG
BANJARBAKULA
BIMINDO
MAMMINASATA
PALAPA SARBAGITA
PATUNG RAYA AGUNG
JABODETABEKPUNJUR
Kota Metropolitan Eksisting
KEDUNGSEPUR
Kota Metropolitan Baru
MATARAM RAYA GREBANGKERTOSUSILA
MEBIDANGRO
Medan, Binjai, Deliserdang, dan Karo
GREBANGKERTOSUSILA
Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan
PALAPA
Padang, Lubukalung, dan Pariaman
SARBAGITA
Denpasar, Badung, Gianyar, dan Tabanan
PATUNG RAYA AGUNG
Palembang, Banyuasin, Ogan Ilir, dan Ogan Komering Ilir
MATARAM RAYA
Mataram, Lombok Barat, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara
JABODETABEKPUNJUR
Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur
MAMMINASATA
Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar
CEKUNGAN BANDUNG
Bandung, Cimahi, Bandung (Kab), Bandung Barat, dan Sumedang
BIMINDO
Bitung, Minahasa Utara, dan Manado
KEDUNGSEPUR
Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi
BANJARBAKULA
Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut
24
MASTER PLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KPS DANAU TOBA 2025 Saribudolok-Tanjung Morawa Berastagi-Medan
Gerakan masyarakat sadar wisata Terpenuhinya infrastruktur dasar (jalan, air bersih, pengolahan air kotor, listrik, telekomunikasi, dll) di pusatpusat kegiatan utama (Sidikalang, Pangururan, Dolok Sanggu, Tarutung, Balige, Prapat, Merek)
Merek ‘Wisata Pemandangan’
Sidikalang ‘Pertanian’
Prapat ‘Wisata Air, Pusat Akomodasi, & Jasa’
Pangururan ‘Wisata Budaya, Pantai, dan Resort’
Dolok Sanggul
Tanah Ponggol
Kawasan hutan lindung pada Kawasan Danau Toba berfungsi dengan baik
: Kawasan Pariwisata Berskala Dunia : Simpul Perkebunan : Simpul Perikanan
Jalan tol -Prapat-TarutungSibolga sebagai bagian dari tol Tebing Tinggi-Pematang Siantar-Prapat-TarutungSibolga (175 kilometer) Bandara Sibisa dan Silangit sebagai simpul transportasi udara di Kawasan Danau Toba dan dapat menjadi simpul utama kawasan
Balige
Kualitas air Danau Toba memenuhi standar kualitas perairan dan kembali menjadi Aek Natio (sumber air kehidupan) yang lestari bagi masyarakat lokal
Pelayanan dan kualitas pelabuhan penyeberangan yag ada di KDT berstandar internasional Kawasan Danau Toba bagian Utara menjadi alternatif pusat pertumbuhan wilayah dan pariwisata
Jaringan jalan lingkar dalam dan luar Kawasan Danau Toba mantap dan handal Meningkatnya dan meratanya kualitas infrastruktur jalan di seluruh kabupaten di Kawasan Danau Toba
Tebing TinggiPematang Siantar KEK Sei Mangkei
Sibolga
Padang Sidempuan
Permukiman masyarakat perkotaan dan perdesaan berkualitas dan sehat (tidak kumuh, air minum 100%, dan akses sanitasi layak 100%) Tersedianya perumahan yang berkarakter lokal bagi masyarakat di Kawasan Danau Toba : Pusat Permukiman : Pelabuhan Penyeberangan : Bandar Udara
DEVELOPMENT PLAN KPS DANAU TOBA TAHUN 2015-2019 • Rekonstruksi Jalan Sp. Bandara Silangit Muara (on going, target selesai Oktober untuk Kutacane festival Danau Merek Toba)(2016) ‘Wisata Pemandangan’ • Pembangunan Jalan TOL Medan – Kualanamu – Tebing Tinggi (2016) • Pembangunan Tebing Tinggi – Siantar – Parapat (MYC)(2016) • Pelebaran Jalan Pangururan – Ambarita Singkil – Tomok - Lagundi Onan Runggu (2017)
• Pembangunan Infrastruktur Kaw Permukiman Perdesaan Kec. Siborong-borong– Kab Tapanuli Utara, Kab Toba Samosir, Kab Humbang Hasundutan (2016) • Penataan lingkungan KSPN Danau Toba (Penyusunan RTBL Kawasan Wisata Danau Toba) (2017) • Pembangunan Sistem Pengolahan Sampah Antara Kab Samosir (2017)
Saribudolok-Tanjung Morawa Berastagi-Medan
Tebing Tinggi KEK Sei Mangkei
• Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Timuran Syahuda; Kab. Simalungun;(konstruk si )(2016) • Studi Penetapan Batas Badan dan Sempadan Danau Toba Tersebar (2017)
Prapat
‘Wisata Air, Pusat Akomodasi, & Jasa’
Kisaran
Dolok Sangul Balige
Rantau Prapat
Barus
Sibolga
Padang Sidempuan
• Pembangunan PSU Rumah Umum berjumlah 62 unit di Grand Paviliun, Kabupaten Dairi (2016) • Pembangunan Rumah Susun Kab Asahan 12 unit (2017)
MASTER PLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KPS SEI MANGKEI 2025 ke Tebing Tinggi
KI Inalum / Pel. Kuala Tanjung
Indrapura
Perdagangan
Kota Baru Industri Hijau Sei Mangkei
Lima Puluh
Sei Mangkei
ke Kisaran/ Dumai
Jalan Tol Tebing TinggiKisaran Jalan Simpang Mayang-Sei MangkeiLima Puluh-Simpang Inalum-Kuala Tanjung ke Pematang Siantar
KI
TPA/TPST 3R
Pipa Gas Belawan - Sei Mangkei
Dryport
WWTP/IPLT
Kereta Api Tebing Tinggi - Kuala Tanjung
Rusun
IPA
DEVELOPMENT PLAN KPS SEI MANGKEI 2015-2019 Peningkatan Jalan Simpang Mayang-Sei Mangkei-Lima Puluh-Simpang Inalum-Kuala Tanjung (2017) Penanganan (Flyover) Simpang Kuala Tanjung (DED) (2017)
Rusun untuk Pekerja KEK Sei Mangkei untuk menampung ±5.000 pekerja 2 TB (2017)
Pelebaran Simpang dan Pembangunan Flyover Perlintasan KA Lima Puluh (2017) Pembangunan jalan akses Lima Puluh, Sei Bejangkar (2018) Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas IPAL KEK Sei Mangkei (2018) • Pembangunan sistem pengendalian banjir di Kawasan Industri Sei Mangkei (2015) • Pembangunan Intake dan Jaringan Pipa Transmisi Air Baku Timuran Syahuda; Kabupaten Simalungun (2016 • Pembangunan Bendung anak Sungai Bah Bolon Industri 500 lt/dt (2017) • Pembangunan Embung 28 di Kab. Simalungun (2018)
DEVELOPMENT PLAN WPS 21 TEMAJUK-SEBATIK 2015-2019 Pembangunan Embung Sungai Buluh Kapuas Hulu (2016) Pembangunan Sarpras Air Baku Kota Sambas (2017)
Pelebaran Jalan Nanga Badau (2017) Pemb. Jembatan Ruas TemajukNanga Badau (2017)
• Pembangunan Jalan Akses Jembatan Tayan (2015) • Pembangunan Jalan Temajuk - Aruk (2016) • Pelebaran Jalan Bts Serawak Entikong (2017)
• •
• Pembangunan Fasilitas dan Penggenangan Embung Sebatik Kab. Nunukan (2015) • Pemb. Embung Pulau Bunyu Kab. Bulungan (2017) • Pengembangan Waduk Peso, Long Sempajang Kab. Bulungan (2018)
Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau - Sekadau (Relokasi) (2015) Pemeliharaan Jalan Sanggau – Sekadau (2017) Rumah Khusus beserta PSU dan Mebeulair di Kws. Industri Mandor (2018)
Pembangunan jalan Mensalong - Tau Lumbis Buka Hutan (2017-2018)
Pembangunan Embung di Kabupaten Sintang (Tahap I) (2015)
Pembangunan Jembatan Sambas Besar (2 tahap) (2018)
• Infrastruktur Kawasan Permukiman Perdesaan Nunukan (2015) • Peningkatan Kualitas Permukiman Pedesaan Perbatasan Kab Kapuas Hulu(2016) • Pengembangan Infr astruktur Permukiman Long Apari (2017) Pemeliharaan Jalan Ruas Nanga-SemangutPutussiabu (2017) Pembangunan Jalan Baru Bts.Kota Sanggau Sekadau (Relokasi) (2015)
MASTER PLAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WPS 21 TEMAJUK-SEBATIK 2025 Pengembangan Jaringan Jalan Penghubung Lintas Pulau Kalimantan
Jalan Mensalong Tou Lumbis
KTM Simanggaris
Jalan Paralel Perbatasan Temajuk-Sebatik
Bandara Paloh
KTM Sebatik
KSPN Sambas
Pelabuhan Pengumpan Nunukan
KSPN Kayan Mentarang
KSPN Long Bangun KTM Subah KTM Gerbang Mas Perkasa KSPN Long Sentarum KI Landak Kegiatan : Kelapa Sawit, Bauksit
KI Sanggau Kegiatan : Kelapa Sawit, Perkayuan
PLBN Aruk, Nanga Badau, Entikong
30
KONDISI JALAN PARALEL PERBATASAN TAHUN 2016
827 Km KALTARA
Gambar Paralel Perbatasan Kalimantan Ruas Seluas – Entikong
Total Panjang Jalan Paralel Perbatasan = 1.900 Km Total Panjang Jalan Terbuka/Tembus = 1.454 Km Total Panjang Jalan Belum Terbuka/Tembus = 446 Km
223 Km KALTIM
Total Panjang Jembatan Paralel Perbatasan 1.919 Meter
Alokasi TA.2016 Rp. 1,2 Triliun
Nunukan
850 Km KALBAR MUKAH
= Tembus = Belum Tembus
SIBU Bintagor SARIKEI
Long Boh
KUCHING KOTA
Temajuk
RUAS TEMAJUK – BADAU TUNTAS PADA TAHUN 2016
Bts. Kalbar/ Kaltim
1.900 Km
Bts. Kaltim/ Kaltara
37 Km
1,5 Km
147 Km
Tebedu
Ruas Aruk – Seluas
SRI AMAN
Engkilili
148 Km
Serian
56 Km
SAMARAHAN
56 Km
Jagoi Babang
: Aspal = 506 Km : Agregat/Japat = 186 Km : Tanah = 762 Km : Belum Tembus = 446 Km Sei.Ular
KONDISI AWAL
Pembangunan Zona Inti PLBN berupa: 1. Bangunan Utama 2. Pos Lintas Kendaraan Pemeriksaan 3. Bangunan Pemeriksaan Kargo 4. Bangunan Utilitas (Rumah Pompa & Power House) 5. Monumen 6. Gerbang Kedatangan dan Keberangkatan 7. Jalan 8. Lansekap 9. Jalur Pedestrian •Luas Lahan : 8,03 Ha •Luas Bangunan : 19.493 m²
PROGRES EKSISTING
1 32
STATUS SISTEM PERKOTAAN NASIONAL DI KALIMANTAN TENGAH RPP tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
NO
PROVINSI
21 Kalimantan Tengah
PKN
• Palangkaraya (I/C/1)
PKW
PKSN
KSN
• Kuala Kapuas (II/C/1) • Pangkalan Bun (I/C/1) • Buntok (II/C/1) • Muarateweh (II/C/1) • Sampit (I/C/1)
I – IV : Tahapan Pengembangan A : Percepatan Pengembangan kota-kota utama kawasan Perbatasan A/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi A/2 : Pengembangan Baru A/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi B : Mendorong Pengembangan Kota-Kota Sentra Produksi C : Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kota-Kota Pusat Pertumbuhan Nasional C/1 : Pengembangan/Peningkatan fungsi C/2 : Pengembangan Baru C/3 : Revitalisasi kota-kota yang telah berfungsi D : Pengendalian Kota-Kota Berbasis Mitigasi Bencana D/1 : Rehabilitasi kota akibat bencana alam D/2 : Pengendalian perkembangan kota-kota berbasis Mitigasi Bencana * Kota Berwarna Merah Merupakan usulan dalam draft RPP Perubahan PP No. 26 tahun 2008 tentang RTRWN
33
DATA ALOKASI APBN PUPR PER PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN
PROVINSI
JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
KALIMANTAN BARAT
4.716.093
KALIMANTAN TENGAH
2.439.858
KALIMANTAN SELATAN
3.992.790
KALIMANTAN TIMUR
3.351.432
4,000,000,000 KALIMANTAN UTARA
618.208
APBN PUPR PER TAHUN (DALAM RUPIAH)
2013
2014
2015
2016
1.890.763.96 3.616.452.38 2.331.724.511 2 4 1.946.314.85 1.608.462.60 1.782.657.885 1.717.295.511 7 4 1.458.641.82 1.926.978.06 1.718.672.92 1.527.507.698 6 2 2 2.922.072.60 2.520.431.39 2.517.747.75 2.993.665.731 6 7 4 1.681.561.39 1.177.640.41 0 5.737.500 8 4 2.782.703.839
APBN PUPR (RUPIAH)
3,500,000,000 3,000,000,000
2,500,000,000
KALIMANTAN BARAT
2,000,000,000
KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN
1,500,000,000
KALIMANTAN TIMUR 1,000,000,000
KALIMANTAN UTARA
500,000,000 0 2013
2014
2015
TAHUN
2016 34
DATA ALOKASI DAK PUPR PER PROVINSI DI PULAU KALIMANTAN
PROVINSI
JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
KALIMANTAN BARAT
4.716.093
920.945.000
KALIMANTAN TENGAH
2.439.858
456.464.000
556.123.000
626.526.000
717.530.000
KALIMANTAN SELATAN
3.992.790
405.483.000
455.499.000
481.970.000
1.148.289.000
KALIMANTAN TIMUR
3.351.432
171.954.000
245.927.000
230.300.000
688.596.000
KALIMANTAN UTARA
618.208
120.715.000
201.483.000
174.493.000
154.416.000
DAK PUPR PER TAHUN (DALAM RIBU RUPIAH)
2012
2013
2014
2015
1.234.540.000 1.193.813.000 1.221.865.000
APBN PUPR (RIBU RUPIAH)
1,400,000,000 1,200,000,000 1,000,000,000
KALIMANTAN BARAT
800,000,000
KALIMANTAN TENGAH 600,000,000
KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR
400,000,000
KALIMANTAN UTARA 200,000,000 0 2012
2013
2014
2015
TAHUN 35
PERBANDINGAN BESARAN PAD TIAP KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2011-2015
PAD Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan th 2011-2015 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000
b. B
Ka
Ka
b. B
ar it
o
Se la ar tan ito Ka U b. Ka tar a Ko b. Ka taw Ka pu b. ar as in Ko gi ta n w B ar ar at Ko ing in ta T Pa im la ng ur ka Ra Ka y b. Ka a Ka nga b. n S Ka eru ya b. n Su Ka kam b. ar La a Ka m an b. da Gu u Ka nun g b. M Pu as la Ka b. ng P M i ur sau un Ka g b. Ba Ray a ri t o Ti m ur
-
2011
2012
2013
2014
2016
Sumber: Hasil Olahan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2016
PERBANDINGAN APBD TIAP KAB/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015
Sumber: Hasil Olahan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2016
2
PENDEKATAN WILAYAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
ESENSI WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS (WPS)
Untuk mencapai sasaran strategis PUPR melalui pendekatan wilayah yang dituangkan dalam 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
KAWASAN PERKOTAAN
KAWASAN PERDESAAN
KAWASAN INDUSTRI
DRY PORT
ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH
KAWASAN INDUSTRI KAWASAN PERKOTAAN
KAWASAN INDUSTRI
HUB
ARUS PERDAGANGAN EKSPOR & ANTARWILAYAH
HUB
Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dengan “market driven”, yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan, dan fokus kepada pengembangan infrastruktur di daerah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengurangi disparitas regional dan mendukung Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan Keterpaduan Perencanaan antara infrastruktur dengan kawasan strategis seperti kawasan perkotaan, kawasan industri, kawasan pariwisata dan pelabuhan. Kesinkronan program diperlukan untuk meningkatkan sinergi dalam rangka mendukung pertumbuhan kawasan sesuai fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana. Strategi ini bertujuan membentuk spesialisasi, komplementaritas (saling isi), sinergi dan skala ekonomi wilayah serta membentuk kawasan perkotaan polisentris sebagai aglomerasi antar kawasan pertumbuhan/kota yang bertetangga dengan hinterland pedesaannya. Dengan demikian, melalui WPS, kita dapat menyiapkan wilayah dan kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi.
39
SEBARAN WILAYAH PENGEMBANGAN STRATEGIS DI INDONESIA
Profil
22. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin Jalan Nasional Kalimantan Tengah (Palangkaraya-Kualakapuas) Kondisi: Mantap Palangkaraya (PKN) Luas : 2.400 km2 Jumlah Penduduk: 220.962 jiwa (2013) PDRB: 24,78 juta per kapita; IPM: 79,52 (2013)
B
= Simpul Batubara
BB
= Simpul Besi Baja
SK
= Simpul Sawit dan Karet
Kualakapuas (PKW) Luas : 348 km2 Jumlah Penduduk: 19.433 jiwa (2013) PDRB: 7,8 juta per kapita (2013)
Simpul Kegiatan Sawit dan Karet Kegiatan Utama: Perkebunan sawit dan karet
Banjarmasin (PKN) Luas : 72,67 km2 Jumlah Penduduk: 648.029 jiwa (2013) PDRB: 9,2 juta per kapita; IPM: 75,28 (2013)
Jalan Nasional Kalimantan Selatan (Banjarmasin-Martapura) Kondisi: Mantap Kota Batulicin Luas : 127,71 km2 Jumlah Penduduk: 15.690 jiwa (2013) PDRB: 12,67 juta per kapita (2013)
Martapura (PKW) Luas : 42 km2 Jumlah Penduduk: 106.962 jiwa (2013) PDRB: 16,31 juta per kapita (2013)
Pelabuhan Batulicin Kelas : Pelabuhan Pengumpul
Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Kelas : Pelabuhan Utama Internasional Luas : ± 100 ribu m2 Kapasitas Kargo: 413.737 TEUs (2014)
KI Batulicin Luas: 530 Ha Jenis Industri: Industri Besi Baja
Bandara Syamsoeddin Noor Kelas : Bandara Pengumpul Skala Sekunder Luas : 257 hektar Kapasitas Penumpang: 1,3 juta penumpang
PLTU Asam Asam Kapasitas: 4 x 65 MW
KTM Lamunti Kab. Kapuas, Kalimantan Tengah
Pelaihari Luas : 378,95 km2 Jumlah Penduduk: 67.646 jiwa (2013) PDRB: 8,7 juta per kapita (2013)
KTM Cahaya Baru Kab. Barito Kuala, Kalimantan Selatan
Waduk Riam Kanan Kapasitas 1.200.000 m3
41
Kawasan WPS 22-Palangka Raya-Banjarmasin-Batulicin Kab. Nunukan
Kab. Tana Tidung Kota Tarakan
Kab. Bulungan
Kab. Berau Kab. Malinau Kab. Samba s
WPS 21
Kota Kab. Singkawang Bengkayan g Kab. Kab. Pontianak
Landak
Kota Pontiana k
Kab. Kayong Utara
Kab. Sanggau
WPS 23
WPS 20
Kab. Ketapan g
Kab. Murung Raya
Kab. Sintang
Kab. Lamandau
Kab. Kotawaringi n Timur
Kab. Katinga n
Kab. Kutai Kartanegara
Kab. Kutai Barat Kab. Barito Utara Kab. Kapuas
Kota Palan gkaray a
Kab. Pulang Pisau
WPS 22
Kab. Seruyan
Kota Bontang
Kota Samarinda
Kab. Gunun g Mas
Kab. Melawi
Kab. Kotawaringi Kab. n Barat Sukamar a
- Kota Palangka Raya - Kab.Gunung Mas - Kab.Pulang Pisau - Kab.Kapuas - Kab.Barito Selatan
Kab. Kutai Timur
Kab. Kapuas Hulu
Kab. Sekada u
Kab. Kubu Raya
Kab. Mahakam Ulu
Kab. Barito Kab. Paser Selatan Kab. Kab. Tabalong Barito Timur Kab. Kab. Balangan Hulu Sungai UtaraKab. Kab. Hulu Sungai Hulu Sungai Tengah Kab. Selatan
Kab. Barito Tapin Kuala Kab. Kota Banjar Kota Banjarmas Banjarbaru in Kab. Tanah Laut
Kota Balikpapan Kab. Penajam Paser utara
Kab. Kotabaru
Kab. Tanah Bumbu
Keterangan : Batas provinsi : Batas Kabupaten/Kota : Batas Negara : Jalan Nasional : Jalan Provinsi
3
STRATEGI PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
RUANG LINGKUP I. Kebijakan Pembangunan Nasional -RPJPN (UU No.17 tahun 2007) -RPJMN 2015-2019 (Pepres No.2 tahun 2015) -Nawacita (tercantum dalam RPJMN) -KEK (UU No. 39 tahun 2009) -KAPET (Kepres No. 150 tahun 2000) -Proyek Stretegis Nasional (Perpres No. 3 tahun 2016)
II. Kebijakan Pembangunan Kementerian PUPR RENSTRA Kementerian PUPR (Permen PUPR No.13.1/PRT/M/2015)
III. Kebijakan K/L lain -Kementerian Pariwisata (KSPN) -Kementerian Perindustrian (Kawasan Industri) -Kementerian Perhubungan (Tol Laut dengan Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul) -Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (KTM Transmigrasi) -dll
VII. Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Jangka Menengah dan Jangka Panjang di tiap WPS dan antar WPS • Teknis • Pendanaan • Sosial • Lingkungan Hidup • Kelembagaan
IV. Kebijakan Pembangunan Daerah RTRW Provinsi, Kota/Kab RPJMD RAD (Rencana Aksi Daerah)
V. Kondisi/Potensi Wilayah Pengembangan Strategis (WPS)
VI. -
Potensi Pendanaan APBN Swasta APBD Provinsi APBD Kota/Kab PHLN/Loan SBSN
ISI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR TERPADU JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG
I
II
III
ISI ARAHAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR ARAHAN STRATEGIS NASIONAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI TIAP WPS DAN ANTAR WPS
PROFIL PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI TIAP WPS DAN ANTAR WPS
3
LINGKUP Amanat Pembangunan Nasional Untuk Infrastruktur PUPR Amanat Peraturan Perundang-Undangan Untuk Infrastruktur PUPR Amanat Internasional Untuk Infrastruktur PUPR
1
Arahan RTRW Nasional
2
Arahan RTRW Pulau
3
Arahan RTRW Provinsi
4
Arahan RTR Kawasan Strategis Nasional
5
Arahan RTRW Kabupaten/Kota
6
Arahan KEK
7
Arahan KAPET
1 2
1
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Geografi dan Adminstratif Wilayah
2
Demografi
3
Topografi
4
Geohidrologi
5
Geologi
6
Klimatologi
7
Sosial dan Ekonomi
8
ISI
IV
ANALISA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG SUMBER DAYA AIR RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG SUMBER DAYA AIR
1 2 3
1
1
V
ANALISA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG BINA MARGA RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG BINA MARGA
2 3
1
LINGKUP Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air Kesiapan Daerah Terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pembangunan Infrastruktur Bidang Sumber Daya Air Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 5 - 20 Tahun Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Bidang Bina Marga Kesiapan Daerah Terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pembangunan Infrastruktur Bidang Bina Marga Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 5 - 20 Tahun
ISI 1
VI
ANALISA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG CIPTA KARYA
VII
ANALISA KEBUTUHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PENYEDIA PERUMAHAN RENCANA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BIDANG PENYEDIA PERUMAHAN
2 3
1
1 2 3
1
LINGKUP Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Kesiapan Daerah Terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pembangunan Infrastruktur Bidang Cipta Karya Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 5 - 20 Tahun Isu Strategis, Kondisi Eksisting, Permasalahan, dan Tantangan Analisa Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur Bidang Penyedia Perumahan Kesiapan Daerah Terhadap Kriteria Kesiapan (Readiness Criteria) Pembangunan Infrastruktur Bidang Penyedia Perumahan Usulan Kebutuhan Program dan Kegiatan 5 - 20 Tahun
ISI KETERPADUAN PROGRAM VIII INFRASTRUKTUR PUPR UNTUK 5 TAHUN DAN 20 TAHUN IX
PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
LINGKUP
1
1 2 1 2
X
ASPEK PENDANAAN 3 4
Keterpaduan Program Infrastruktur PUPR Untuk 5 - 20 Tahun di WPS dan Antar WPS
Analisis Perlindungan Lingkungan (KLHS, Amdal, UKLSPPL UPL, dan SPPLH) Analisis Perlindungan Sosial Profil Perkembangan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Profil Perkembangan Investasi Pembangunan Infrastruktur PUPR (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota, Swasta, Masyarakat) Proyeksi Kebutuhan Investasi Pembangunan Infrastruktur PUPR untuk 5 - 20 Tahun Strategi Peningkatan Infratsruktur PUPR untuk 5 -20 Tahun
Format Rencana Pembangunan Infrastruktur PUPR Terpadu Jangka Menengah Provinsi : Kabupaten/Kota : Sumber Pembiayaan (Rp) No
(1)
Sektor / Program
Rincian Kegiatan
Lokasi
(2)
(3)
(4)
Sumber Daya Air
Bina Marga
Cipta Karya
Perumahan Rakyat
Vol.
(5)
Satuan
(6)
Tahun
(7)
APBN Rupiah Murni
PHLN
(8)
(9)
DAK
APBD Prov
APBD Kab/Kota
BUMD
(10)
(11)
(12)
(13)
KPS / Masyar Swasta akat (14)
(15)
CSR (16)
I. UMUM 1. Strategi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Tengah dilakukan melalui pengembangan wilayah yang fokus pengembangannya pada 1 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) WPS Palangkaraya – Banjarmasin – Batulicin (WPS 22).
2. Di dalam WPS terdapat kawasankawasan pertumbuhan yang memerlukan dukungan infrastruktur untuk menghubungkan antar pusat pertumbuhan maupun infrastruktur akses menuju outlet-outlet pemasaran, yang sekaligus membentuk sistem transportasi antarmoda (darat, laut dan sungai).
Strategi Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Kalimantan Tengah 1) Pembangunan konektivitas dan pengembangan jalur logistik mendukung pengembangan wilayah berupa pembangunan tulang punggung wilayah pertumbuhan (WPS) dan antar wps berupa konektivitas untuk mengembangkan potensi ekonomi. 2) Pemanfaatan sumber daya dengan membangun: a. Infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air; b. Infrastruktur irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan;
3) Peningkatan kualitas hidup di pusat-pusat pertumbuhan dan permukiman melalui pembangunan infrastruktur permukiman termasuk infrastruktur perumahan maupun pengembangan permukiman baru;
STRATEGI 1 PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN PENGEMBANGAN JALUR LOGISTIK MENDUKUNG PENGEMBANGAN WILAYAH Konektivitas dan Pengembangan Jalur Logistik di wilayah pertumbuhan strategis berupa infrastruktur jalan merupakan tulang punggung wilayah pertumbuhan. Jaringan jalan utama pembentuk Jaringan Jalan Trans Kalimantan tersebut merupakan prioritas utama untuk ditangani maupun sebagai dukungan terhadap transportasi air dan udara yang meliputi: Pembangunan Jembatan Tumbang Samba Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Kuala Kapuas-Batas Prov Kalsel Pelebaran Jalan Ruas Jln Dermaga Seberang (Muara Teweh) Pelebaran Jalan Ruas Jln Malawaken (Muara Teweh) Pelebaran Jalan Ruas Batas Kota Kuala Kapuas - Batas Prov Kalsel Pelebaran Jalan Ruas Bts Kota Pangkalan Bun-Kumai
STRATEGI 2 PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR a. Pembangunan infrastruktur penampung air untuk mendukung ketahanan air 1. Pembangunan Embung Serbaguna Sungai Hijau Kec Pangkalan Banteng dan Tampenek 2. Pembangunan Prasarana Air Baku Kota Muara Teweh, Kuala Kurun, dan Sampit. 3. Pembangunan Pengendali Sedimen dan Pengarah Arus di Kalahien. 4. Pembangunan pengaman pantai Desa Sei Tabuk Jetty. 5. Pembangunan Pos Hidrologi di Kota Palangkaraya b. Pengembangan infrastruktur irigasi untuk mendukung kedaulatan pangan 1. Pembangunan jaringan DI Kalamus.
STRATEGI 3 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN PERMUKIMAN Berbagai pusat kawasan pertumbuhan di dalam WPS maupun kawasan-kawasan pertumbuhan di luar WPS memerlukan dukungan infrastruktur dasar untuk meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat di daerah tersebut. Untuk itu perlu dibangun infrastruktur air bersih, penanganan permukiman kumuh, maupun perumahan sehat. a. Infrastruktur permukiman termasuk infrastruktur perumahan maupun pengembangan permukiman baru Pembangunan Rumah Khusus RSUD Muara Teweh, Imadudin Pangkalan Bun, Marjani Sampit, dan Dr Doris Sylvanus Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya PB di Kabupaten Kapuas dan Kotawaringin Timur
Adapun dukungan infrastruktur PUPR untuk meningkatkan kualitas hidup yang sedang diprogramkan antara lain: • Pembangunan IPAL skala kawasan di 8 kab/kota • Pembangunan IPLT di 4 kab/kota dan Rehabilitasi IPLT di 1 kab/kota • Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan Kec Kapuas Hilir
STRATEGI 3 PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DI PUSAT-PUSAT PERTUMBUHAN DAN PERMUKIMAN (LANJUTAN) Pembangunan TPS 3R di Kabupaten Kapuas Pembangunan Drainase Lingkungan di 4 lokasi Pembangunan TPA di Kabupaten Murung Raya
4
PERENCANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PUPR DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
USULAN PROGRAM INFRASTRUKTUR PUPR DI KALIMANTAN TENGAH RPP tentang Perubahan atas PP No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)
NO
1
SEKTOR
Bina Marga
USULAN PROGRAM UTAMA (2015-2019)
LOKASI
Pemantapan jaringan jalan Arteri Primer, Jaringan jalan lintas Selatan Pulau Kalimantan Pengembangan jalan Kolektor Primer menghubungkan antar wilayah di pulau, Jaringan jalan penghubung lintas Pulau Kalimantan
2
Sektor Cipta Karya
Penanganan kawasan permukiman kumuh
34 provinsi, termasuk Kalimantan Tengah
Pembangunan dan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan
32 provinsi, termasuk Kalimantan Tengah
57
PETA JARINGAN JALAN NASIONAL DI PULAU KALIMANTAN
Jalan Nasional Trans Kalimantan Lintas Selatan Jalan Nasionsl Lintas Tengah Jalan Nasional Lintas Penghubung Jalan Nasional Lintas Utara Pararel Perbatasan Missing Link Lintas Tengah (SNR)
PETA JARINGAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Kepmen PUPR No. 290 Tahun 2015 tentang Penentapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional)
PETA JARINGAN JALAN NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH (Kepmen PUPR No. 290 Tahun 2015 tentang Penentapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional)
PETA KONDISI JALAN NASIONAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SEMESTER I TAHUN 2016 Lintas Selatan, 851,62 KM (32 Ruas) Lintas Tengah, P=612,16KM (18 Ruas) Penghubung Lintas, P= 538,30 KM (14 Ruas) Total : 2.002,08 KM (64 Ruas) Jalan Mantap : 86,6% Jalan Tidak Mantap : 13,4%
(1734 KM) (268 KM)
Jalan Aspal : 83,9% (1679 KM) Jalan Agregat/Tanah : 16,1 % (322 KM) Jalan Aspal L<4,5M : 30,9%
(619 KM)
Jumlah Jembatan (BMS) : 580 buah (28.941 M) Jembatan Mantap : 81 % (470 buah ) Jembatan Tidak Mantap : 19 % (110 buah) Jembatan Kelas C Jembatan Kayu
: 6 % (34 buah) : 16 % (90 buah)
+
PETA WILAYAH STRATEGIS DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Keterangan :
1. 2. 3. 4.
P.Raya-B.Masin-Batulicin (WPS 22) TOL LAUT-11.Sampit (TOL LAUT-11) TN Tanjung Puting (25 KSPN) Bandara Beringin M.Teweh (15 Bandara Baru)
5. 6. 7. 8.
Pel. BUMI HARJO, Kab.Kobar Pel. KUMAI, Kab.Kobar TN SEBANGAU, Kota P.Raya-Kab.P.Pisau-Kab.Katingan TN BUKIT RAYA, Kab.Katingan 9. Missing Link Jalan Lintas Tengah Kalimantan, Kab.Katingan 10. Pel. BAHAUR, Kab.P.PISAU 11. Pel. BATANJUNG, Kab.KAPUAS 9 12. Pel. TELUK SIGINTUNG, Kab.Seruyan
8
4
Kawasan WPS 22 Palangka RayaBanjarmasin-Batulicin, Meliputi wilayah : - Kota Palangka Raya - Kab.Gunung Mas - Kab.Pulang Pisau - Kab.Kapuas - Kab.Barito Selatan
5
2
1
6 3
Jalan Nasional di Prov.Kalteng (Panjang = 2.002,08 KM; 64 Ruas)
7
1 2
1 0 1 1
22. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang Palangkaraya - Banjarmasin – Batulicin KAB. TAPIN: • Pembebasan Lahan Bendungan/ Waduk Tapin • Pembangunan Bendungan/Waduk Tapin
Kawasan Perkotaan Banjarmasin Dukungan Bangkim Dukungan PBL Dukungan PLP
HULU SUNGAI TENGAH: • Pembebasan Tanah Jaringan Irigasi DI Batang Alai Kab. Hulu Sungai Tengah • Pembangunan Jaringan Irigasi DI Batang Alai Kab. Hulu Sungai Tengah • Pembangunan Jaringan Irigasi D.I Amandit
•
Pelebaran Jalan Batas Kota Kuala Kapuas Batas Prov. Kalsel 2 KM
•
Pembangunan Jembatan Antasari
•
Pelebaran Jalan Jln. Cilik Riwut (Palangka Raya) 1 KM, Pelebaran Jalan Jln. Rta. Milono (Palangka Raya) 2.8 KM, Pelebaran Jalan Takaras - Simp. Sei. Asam 2.5 KM,
•
BALANGAN: • Pembangunan Jaringan Irigasi DI Pitap Kab. Balangan
•
KAB. KOTAWARINGIN BARAT: • Pembangunan Embung di Kab. Kotawaringin Barat • Pembangunan embung kabupaten Kobar
• •
Pembangunan Jalan Akses Tabukan 2 KM, Pembangunan Jembatan Sei Tabukan 400 m
•
Pembangunan Jalan Lingkar Batulicin 2, 3 KM Pembangunan Jembatan Ruas Mentewe – Batulicin Pelebaran Jalan Bati Bati - Bts. Kota Pelaihari 4 KM
•
KAB. BANJAR: • Pembangunan Embung Riam Kiwa • Pengembangan DI. Riam Kanan
•
KAB. TANAH LAUT: • Pembangunan Embung Tala KAB. TANAH BUMBU: • Pembangunan Embung Tanbu
Penyediaan Rumah Susun di Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kapuas, Banjar, Barito Utara, Kab. Katingan, Barito Selatan, dan Tanah Laut
2016
Pemberdayaan Perumahan Swadaya di Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar, Kab. Kapuas, dan Kab. Pulang Pisau
•
Pembangunan Jembatan Kotabaru (Paket MYC)
•
Pembangunan Jalan Lingkar Kandangan 2 KM
•
Pembangunan Akses Pelabuhan Pelaihari 3 KM
Rumah Umum Tapak Layak Huni yang Terfasilitasi Melalui Bantuan PSU di Kab. Kotawaringin Timur, Kab. Kotawaringin Barat, Kapuas, Banjar, Barito Utara, Kab. Katingan, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut 64
Lokasi Prioritas & Kebutuhan Dukungan Program 2017 24. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang PROGRAM UTAMA WPS 22 PALANGKARAYA-BANJARMASIN-BATULICIN 2017 Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu
1
• Pembangunan IPAL Kawasan Keterpaduan di Kota Palangkaraya • Pembangunan Drainase Pengendalian Banjir Kota Palangka Raya • Pembangunan Jembatan TUMBANG-SAMBA
B
= Simpul Batubara
BB
= Simpul Besi Baja
SK
= Simpul Sawit dan Karet
• Pembangunan PSU Rumah Umum Kota Palangkaraya • Pembangunan Rumah Susun Pekerja RSUD dr Doris Sylvanus
• Pelebaran Jalan Ruas BTS KOTA PANGKALAN BUNKUMAI
• Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat SANIMAS kota Palangkaraya
65
TABEL SANDINGAN SK KUMUH DENGAN PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017
No
Kabupaten/Kota
1
Kabpuaten Kapuas
2
Kabupaten Barito Selatan
3
Kabupaten Sukamara
4
Kabupaten Pisau
Pulang
Luas Daerah Kumuh (Ha)
520.77
48.02
25
24.99
Program Pembangunan Infrastruktur Kementerian PUPR Tahun 2017 • Peningkatan kualitas permukiman kumuh Kawasan Kec Kapuas Hilir SK Bupati No. 772/PU • Pembangunan Infrastruktur TPS 3R Tahun 2014 • Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat SANIMAS • Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya PB • Pembangunan Rumah Susun Pekerja • Pembangunan IPAL Kawasan SK Bupati No. 294 Tahun • Pembangunan IPLT 2014 • Penambahan kapasitas IPA 20 ltdtk Desa Baru Kec Dusun Selatan SK Bupati No. 188.45/9/2015 • Pembangunan IPAL Kawasan Pinggiran Sungai SK Kumuh
• Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kawasan Kumuh di Kec Maliku Baru SK Bupati No. 289 Tahun • Penyediaan Infrastruktur Penanganan Kawasan Kumuh 2015 Perkotaan Kahayan Hilir • Pembangunan IPAL Skala Kawasan • Pembangunan IPLT
Keterangan: Perlu konfirmasi lokasi kegiatan apakah sesuai dengan lokasi di SK kumuh
DEVELOPMENT PLAN WPS 22 Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin TAHUN 2016-2019
• • •
Pelebaran jalan ds. Sungai cuka (bts.Kab.Kotabaru)-sebamban (2016) Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Batulicin II (2017) Pembangunan Jalan akses menuju Pelabuhan Pelaihari di Kabupaten Tanah Laut (2018-2019)
• • • • •
• Peningkatan kualitas rumah swadaya (Rp. 30M) (2016) • Pembangunan Drainase Kawasan (10M) (2016) • Pembangunan IPAL Kawasan Terpadu Kota Palangkaraya (2017) • Pembangunan SPAM Banjar Bakula (2018-2019)
SK
SK
BB
LP
B • Pembangunan Rumah Susun dan meubelair (2016) • Pembangunan PSU Perumahan Kota Banjarbaru (2017) • Pembangunan Rusun Kota Banjarmasin (2017) • Pembangunan Perumahan tersebar di beberapa lokasi (20182019)
Pembangunan Bendungan Tapin (2017) Pembangunan Penyediaan Air Baku Barimba & Anjir (2016) Pembangunan Penyediaan Air Baku Kota Sampit (2017) Pembangunan Flood Control Sungai Martapura (2017) Pembangunan Embung Tala (2018-2019)
B
= Simpul Batubara
BB
= Simpul Besi Baja
SK
= Simpul Sawit dan Karet
Lokasi Prioritas & Kebutuhan Dukungan Program 2017 24. WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang ULTIMATE WPS 22 PALANGKARAYA-BANJARMASIN-BATULICIN 2025 Bitung – Manado – Amurang – Kotamobagu
1
Jalan Nasional Kalimantan Tengah (PalangkarayaKualakapuas)
B
= Simpul Batubara
BB
= Simpul Besi Baja
SK
= Simpul Sawit dan Karet
Palangkaraya
Pelabuhan Trisakti Banjarmasin Bandara Syamsoeddin Noor KTM Lamunti Kab. Kapuas KTM Cahaya Baru Kab. Barito Kuala
Pelabuhan Batulicin Banjarmasin
Batulicin
KI Batulicin Luas : 530 Ha Jenis Industri : Industri Besi Baja
Waduk Riam Kanan
6. PENUTUP •
Kementerian PUPR selalu berupaya untuk membangun Infrastruktur PUPR sesuai dengan tupoksi dan rencana strategis yang telah di canangkan untuk Tahun 2015-2019
•
Pembangunan Infrastruktur PUPR ditanah air dilakukan berdasarkan adanya 35 WPS (Wilayah Pertumbuhan Strategis) dan juga antar WPS
•
Pembangunan Infrastruktur PUPR berdasarkan pengembangan wilayah terpadu untuk sektor PUPR, Terutama bidang Sumber Daya Air, Jalan, Cipta Karya, dan Perumahan
•
Pendanaan melalui APBN masih terbatas, sehingga dibutuhkan sinergi dengan sumber pendanaan selain APBN (APBD Provinsi, APBD Kota/Kabupaten, peran Swasta dan Masyarakat).
TERIMA KASIH
