REGULATION UPDATE. Mario Maurice Sinjal Senior Associate. Nurjadin Sumono Mulyadi&Partners. Jakarta, 12 April Law Office

REGULATION UPDATE Mario Maurice Sinjal Senior Associate

Nurjadin Sumono Mulyadi & Partners Law Office

Jakarta, 12 April 2016 ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

Implementasi Perkembangan Terakhir Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia

Page 2 ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI INDONESIA Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2015 Sebagaimana Diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 35 Tahun 2015

Page 3

©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

3

Beberapa poin penting dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing di Indonesia, antara lain adalah sebagai berikut: A. Ekspatriat yang Berada di Luar Indonesia Tidak Diperlukan Untuk Mengurus IMTA Bagi Ekspatriat yang diangkat untuk posisi Direksi, Komisaris, Anggota Pembina, Anggota Pengurus, dan Anggota Pengawas yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, tidak wajib untuk memiliki IMTA. Tetapi untuk Ekspatriat dengan posisi sebagaimana dimaksud, yang berdomisili di Indonesia wajib untuk menngurus IMTA sejak dikeluarkannya persetujuan dari dinas terkait.

B. Larangan Menduduki Jabatan Pada Perusahaan PMDN Untuk perusahaan lokal (dengan status sebagai PMDN) dalam hal ini dilarang untuk mengangkat Ekspatriat untuk menduduki posisi Komisaris.

Page 4


C. RPTKA Untuk Pekerjaan Yang Bersifat Sementara RPTKA dapat diberikan jenis pekerjaan yang bersifat sementara antara lain: 1. Pembuatan film yang bersifat komersial dan telah mendapat izin dari instansi yang berwenang; 2. Melakukan audit, kendali mutu produksi, atau inspeksi pada cabang perusahaan di Indonesia untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) bulan; 3. Pekerjaan yang berhubungan dengan pemasangan mesin, elektrikal, layanan purna jual, atau produk dalam masa penjajakan usaha. D. Kewajiban Melapor Setelah Mempekerjakan Ekspatriat Bagi pemberik kerja Ekspatriat yang telah memiliki IMTA, paling lambat selama 7 (tujuh) hari kerja sejak mempekerjakan Ekspatriat, wajib melaporkan Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota sesuai dengan lokasi kerja Ekspatriat.


PENGUPAHAN Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015


Beberapa poin penting dalam ketentuan mengenai Pengupahan, antara lain adalah sebagai berikut: A. Kebijakan Pengupahan Kebijakan pengupahan, dalam peraturan ini disebutkan terdiri atas: 1. Upah Minimum; 2. Upah kerja lembur; 3. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 4. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 5. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 6. bentuk dan cara pembayaran Upah; 7. denda dan potongan Upah; 8. hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan Upah; 9. struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 10. Upah untuk pembayaran pesangon; dan 11. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan.

Page 7


7

B. Komponen Upah Komponen Upah yang diatur dalam peraturan ini, antara lain adalah sebagai berikut: a. Upah tanpa tunjangan; b. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau c. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.

C. Pendapatan Non-Upah Pekerja Selain upah yang diterima oleh pekerja, pemberi kerja dapat memberikan pendapatan non-upah kepada pekerja berupa: a. Tunjangan Hari Raya (bersifat wajib) b. bonus; c. uang pengganti fasilitas kerja; dan/atau d. uang servis pada usaha tertentu.

D. Pemberian Upah Dalam Bentuk Rupiah Dalam peraturan ini disebutkan bahwa, Pembayaran Upah harus dilakukan dengan mata Page 8 uang rupiah Negara Republik Indonesia ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

D. Formulasi Upah Minimum Mengenai penghitungan upah minimum, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Formula perhitungan Upah minimum: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt )} Keterangan: UMn : Upah minimum yang akan ditetapkan. UMt : Upah minimum tahun berjalan. Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan. ∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang dihitung dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan.


E. Sanksi Bagi pemberi kerja yang tidak memberitahukan mengenai komponen upah, terlambat membayarkan upah kepada pekerja, dll, akan dikenakan sanksi administratif berupa: a. b. c. d.

Surat Peringatan Tertulis; Pembatasan kegiatan usaha; Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi; dan Pembekuan kegiatan usaha.


TUNJANGAN HARI RAYA Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 6 of 2016


Beberapa poin penting dalam ketentuan mengenai Tunjangan Hari Raya, antara lain adalah sebagai berikut: A. Pekerja Yang Berhak Atas Tunjangan Hari Raya THR diberikan bagi pekerja baik PKWT maupun PKWTT yang telah memeiliki masa kerja selama 1 (satu) bulan secara terus menerus atau lebih dalam suatu Perusahaan.

B. Besarnya Pemberian Tunjangan Hari Raya Pekerja yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan atau lebih akan mendapatkan THR sebesar upah sebulan. Adapun bagi pekerja yang memiliki masa kerja 1 (satu) bulan tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan akan mendapat THR secara proporsional

C. Penentuan Upah Sebulan Upah Sebulan dalam Permenaker No. 6 Tahun 2016, dapat ditentukan sebagai berikut: 1. Upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean wages); atau 2. Upah pokok termasuk tunjangan tetap. Page 12 ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

D. PembayaranTunjangan Hari Raya THR diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Hari Raya Keagamaan, tetapi dalam hal Hari Raya Keagamaan terjadi lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, maka diberikan sesuai pelaksanaan Hari Raya Keagamaan.THR diberikan sesuai dengan Hari Raya Keagamaan, kecuali apabila ditentukan lain dalam PK, PP atau PKB. Wajib dibayar paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan, dan wajib dibayarkan dalam bentuk Rupiah.

E. Keterlambatan PembayaranTunjangan Hari Raya Apabila perusahaan terlambat melakukan pembayaran THR, maka perusahaan yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) dari total THR yang harus dibayar penuh. Dengan pembayaran denda tersebut, tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayaran THR kepada pekerja.

F. Sanksi Sanksi administratif yang diberikan kepada pengusaha yang tidak melakukan pembayaran THR. Sanksi administratif tersebut antara lain: teguran tertulis; pembatasan kegiatan usaha; penghentian sementara Page 13 sebagian atau seluruh alat produksi; dan pembekuan kegiatan usaha. ©NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS 2016

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 of 2011

Page 14


• BPJS mulai diberlakukan di Indonesia dengan dikeluarkannya UU BPJS pada tanggal 25 November 2011. Berdasarkan ketentuan dalam UU BPJS disebutkan bahwa BPJS terbagi menjadi 2 (dua), antara lain: a. BPJS Kesehatan; dan b. BPJS Ketenagakerjaan. • BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 (empat) program, antara lain: a. Jaminan Kecelakaan Kerja; b. Jaminan Hari Tua; c. Jaminan Pensiun; dan d. Jaminan Kematian. Secara khusus keempat program dari BPJS tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


JAMINAN KECELAKAAN KERJA Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

•

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP JKK dan JKM, Jaminan Kecelakaan Kerja (“JKK”) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

•

Pada dasarnya JKK yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan penyelenggaraan JKK yang diatur dalam UU SJSN. antara lain mengatur bahwa peserta yang mengalami kecelakaan kerja berhak mendapatkan manfaat berupa: a. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medisnya; b. mendapatkan manfaat berupa uang tunai apabila terjadi cacat total tetap atau meninggal dunia; c. pemberian uang tunai diberikan sekaligus kepada ahli waris pekerja yang meninggal dunia atau pekerja yang cacat sesuai dengan tingkat kecacatan.


JAMINAN HARI TUA Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua

• Pembayaran manfaat jaminan hari tua dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu setelah kepesertaan mencapai 10 (sepuluh) tahun. Besar iuran yang dibebankan masih sama dengan ketentuan dalam UU Jamsostek, sebesar 5,7% (lima koma tujuh persen) dengan pembagian 2% (dua persen) dibebankan kepada pekerja dan 3,7% (tiga koma tujuh persen) dibebankan kepada pemberi kerja. • Pembayaran manfaat JHT berupa uang tunai yang dibayarkan apabila Peserta telah berusia 56 (lima puluh enam) tahun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Dalam hal mempersiapkan diri memasuki masa pensiun, pembayaran manfaat JHT dapat diberikan sebagian sampai batas tertentu apabila Peserta telah memiliki masa kepesertaan paling singkat 10 (sepuluh) tahun.


JAMINAN PENSIUN Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun •

Usia pensiun sebagaimana diatur dalam PP JP ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun, dan akan dinaikan menjadi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada tanggal 1 Januari 2019.

•

Kepesertaan jaminan pensiun berakhir apabila perseta meninggal dunia, mencapai usia pensiun dan menerima akumulasi iuran beserta hasil pengembangannya secara sekaligus. Pemberi kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan sebagai peserta paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pekerja tersebut mulai bekerja.

•

Manfaat Jaminan Pensiun dibayarkan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun , dan apabila ternyata dalam pelaksanaannya Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun atau belum memenuhi masa iur 15 (lima belas) tahun yang setara dengan 180 (seratus delapan puluh) bulan, ahli warisnya tetap berhak untuk mendapatkan Jaminan Pensiun.

•

Penerima manfaat pensiun sesuai dengan Pasal 14 Ayat (1) PP JP, terdiri atas Peserta; 1 (satu) orang istri atau suami yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; Paling banyak 2 (dua) orang Anak; dan 1 (satu) orang Orang Tua.


YURISPRUDENSI Terkait dengan Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja Beserta dengan Hal-Hal Terkait

Page 19


1. Yurisprudensi Pemutusan Hubungan Kerja Karena Merger Putusan MA Nomor 765 K/Pdt.Sus/2011 Antara Krisman Purba (Penggugat) dengan PT Brahma Binabakti 2. Yurisprudensi Pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Tidak Membayar Upah Tepat Pada Waktunya Putusan MA Nomor 881 K/Pdt.Sus/2012 Antara Joyke L.I. Sigar dengan PT BPR Mapalus Tumatenden 3. Yurisprudensi Pengajuan Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sakit Berkepanjangan Putusan MA Nomor 863 K/Pdt.Sus/2011 Antara Yoseph (Pekerja) dengan Wiyadi Sumarto (Pemberi Kerja)

20

NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS • NSMP adalah salah satu afiliasi dari Bird & Bird • Firma hukum internasional, dengan kemampuan yang langka dan berharga dalam menghadapi permasalahan komersial strategis • Kami telah memiliki 1100 Lawyer di 27 kantor-kantor di Eropa, Timur Tengah dan Asia, dan juga memiliki hubungan dekat dengan Firma lain di bagian lain dunia

21


REGULATION UPDATE. Mario Maurice Sinjal Senior Associate. Nurjadin Sumono Mulyadi&Partners. Jakarta, 12 April Law Office

Recommend Documents