QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH NOMOR 01 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BIES, KECAMATAN RUSIP ANTARA, KECAMATAN ATU LINTANG DAN KECAMATAN JAGONG JEGET DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH TENGAH, Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan maka dipandang perlu untuk melakukan pemekaran beberapa kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah, berdasarkan ketentuan pasal 126 (1) Undang-undang
Nomor
32
tahun
2004
menyebutkan
Pembentukan Kecamatan yang merupakan perangkat Daerah kabupaten ditetapkan dengan Qanun. b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Qanun. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara; (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1107);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah
Istimewa
Aceh
sebagai
Provinsi
Nanggroe
Aceh
Darussalam (Lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4134); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan
Pengasing
dan
Kecamatan
Bintang
di
Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 43); 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;
9. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kecamatan Permata, Pintu Rime Gayo, Wih Pesam, Celala, Kebayakan dan Kute Panang dalam Kabupaten Aceh Tengah dan Perubahan Nama Kecamatan; 10. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Kabupaten Aceh Tengah.
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH dan BUPATI ACEH TENGAH MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN
KABUPATEN
PEMBENTUKAN ANTARA,
ACEH
KECAMATAN
KECAMATAN
ATU
BIES,
TENGAH
TENTANG
KECAMATAN
LINTANG
DAN
RUSIP
KECAMATAN
JAGONG JEGET DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang Lain sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Aceh Tengah; c. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah; e. Kecamatan adalah Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget sebagai perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah; f. Camat adalah Camat Bies, Camat Rusip Antara, Camat Ati Lintang dan Camat jagong Jeget. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Membentuk Kecamatan Bies, Kecamatan Rusip Antara, Kecamatan Atu Lintang dan Kecamatan Jagong Jeget (2) Pembentukan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) diatas Bertujuan untuk lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 3 (1) Kecamatan Bies merupakan pemekaran dari Kecamatan Pengasing. (2) Pusat Pemerintah Kecamatan/Ibukota Kecamatan Bies berkedudukan di Kampung Atas Jungket. (3) Wilayah Kerja Kecamatan Bies meliputi Kampung : a. Bies Penentanan b. Bies Baru c. Bies Mulie d. Arul Latong e. Simpang Lukup Badak f. Atang Jungket g. Tebes Lues h. Pucuk Deku
i. Lenga j. Uning Pegantungen k. Simpang Uning Niken Pasal 4 Wilayah Kerja kecamatan Pengasing meliputi Kampung : a. Uning b. Arul Badak c. Berawang Baro d. Blang Bebangka e. Gelelungi f. Ie Relop g. Jejem h. Jurusen i.
Kala Pengasing
j.
Kayu Kul
k. Kedelah l.
Kung
m. Kute Lintang n. Lelumu o. Linung Ayu p. Panangan Mata q. Pantan Musara r. Paya Jeget s. Pedekok t. Pegasing u. Pepalang v. Simpang Kelaping w. Tebuk x. Ujung Gele
y. Uring z. Wih Ilang aa. Wih Lah ab. Wih Nareh ac. Wih Terjun ad. Terang Ulen Pasal 5 (1) Kecamatan Rusip Antara merupakan pemekaran dari Kecamatan Silih Nara. (2) Pusat
Pemerintahan
Kecamatan/Ibukota
Kecamatan
Berkedudukan di Kampung Pantan Tengah. (3) Wilayah Kerja Kecamatan Rusip Antara meliputi Kampung : a. Pantan Tengah b. Rusip c. Pilar d. Arul Pertik e. Pilar Jaya f. Tirmi Ara g. Atu Singkih h. Pantan Bener i. Kerawang j. Mekar Maju k. Paya Tampu l. Tanjung m.Merandih paya n. Kuala Rawa Pasal 6 Wilayah Kerja Kecamatan Silih Nara meliputi Kampung :
Rusip
Antara
a. Arul Putih. b. Arul Gele. c. Arul Kumer. d. Arul Relem. e. Bius Utama. f. Burni Bius. g. Burni Bius Baru. h. Genting Gerbang. i.
Gunung Singit.
j.
Mekar Indah.
k. Mulie Jadi. l.
Paya Beke.
m. Paya Pelu. n. Pepayungan Angkup. o. Rebe Gedung. p. Remesen. q. Remeral. r. Rutih. s. Sanehen. t. Semelit Mutiara. u. Simpang Kemili. v. Tenebuk Kampung baru. w. Terang Engon. x. Wih Bersih. y. Wih Pesam. z. Wih Porak. aa. Wih Sagi Indah. ab. Wihni Bakong ac. Wihni Durin. ad. Jerata
Pasal 7 (1) Kecamatan Atu Lintang merupakan pemekaran dari Kecamatan Linge. (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan/Ibu Kota Kecamatan Atu Lintang berkedudukan di Kampung Merah Mege. (3) Wilayah Kerja Kecamatan Atu Lintang meliputi Kampung : a. Merah Mege. b. Merah Pupuk. c. Merah Muyang. d. Gayo Murni. e. Kepala Akal. f. Tanoh Abu. g. Bintang Kekelip. h. Atu Lintang. i. Merah Jernang. Pasal 8 (1) Kecamatan Jagong Jeget merupakan pemekaran dari Kecamatan Linge. (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan/Ibu Kota Kecamatan Jagong Jeget berkedudukan di Kampung Jeget Ayu. (3) Wilayah Kerja Kecamatan Jagong Jeget meliputi Kampung : a. Merah Said. b. Berawang Dewal. c. Gegarang. d. Telege Sari. e. Jeget Ayu. f. Paya Tungel. g. Jagong Jeget.
Pasal 9 Wilayah Kerja Kecamatan Linge Meliputi Kampung : a. Gemboyah. b. Arul Item. c. Despot Linge. d. Gelampang Gading. e. Kute Baru. f. Kute Robel. g. Kute Riyem. h. Kute Keramil. i.
Kute Rayang.
j.
Kemerleng.
k. Simpang Tiga Uning. l.
Pantan Nangka.
m. Kute Robel. n. Gewat. o. Mungkur. p. Umang. q. Owaq. r. Penarun. s. Lumut. t. Ise-Ise. u. Linge. v. Jamat. w. Reje Payung. x. Kute Reje.
Pasal 10 Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipimpin oleh seorang Camat yang masing-masing disebut Camat Bies, Camat Rusip Antara, Camat Atu Lintang dan Camat Jagong Jeget. Pasal 11 Camat dalam melaksanakan tugas diwilayah kerjanya bertanggungjawab kepada Bupati. BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA Pasal 12 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan mengacu kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. BAB IV BATAS WILAYAH KECAMATAN Pasal 13 (1) Kecamatan Bies dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bebesan. b. Sebelah Barat berbatasan Kecamatan Silih Nara. c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ketol dan Bebesan. d. Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Pegasing. (2) Kecamatan Pegasing dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lut Tawar dan Bebesan. b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Celala,Silih Nara dan Kab.Nagan Raya/Aceh Barat.
c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bies. d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Atu Lintang dan Linge. (3) Kecamatan Rusip Antara dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Silih Nara dan Celala. b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab.Aceh Barat/Pidie. c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ketol dan Kab.Pidie. d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab.Aceh Barat. (4) Kecamatan Silih Nara dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bies dan Bebesan. b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Rusip Antara. c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Ketol. d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Celala. (5) Kecamatan Atu Lintang dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Linge. b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab. Nagan Raya. c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pegasing. d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Jagong Jeget. (6) Kecamatan Jagong Jeget berbatasan dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Linge. b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kab.Nagan Raya. c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Atu Lintang. d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab.Nagan Raya. (7) Kecamatan Linge dengan batas wilayah sebagai berikut : a. Sebelah Timur berbatasan dengan Kab.Aceh Timur/Aceh Tamiang. b. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Atu Lintang dan Jagong Jeget. c. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bintang. d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kab.Gayo Lues dan Nagan Raya.
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 (1) Dengan dibentuknya Kecamatan sebagaimana pada pasal 2 ayat (1), maka segala fasilitas, sarana dan biaya yang diperlukan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah. (2) Penetapan Pejabat/Pegawai akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Hal-Hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 17 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah. Disahkan di
: Takengon
Pada Tanggal : 13 Februari 2006 Pj.BUPATI ACEH TENGAH, Dto, NASARUDDIN Diundangkan di
: Takengon
Pada Tanggal
: 16 Februari 2006
Sekretaris Daerah Dto, MUHAMMAD IBRAHIM,SE Pembina Tk.I/Nip.390 007 072 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2006 NOMOR : 01
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala bagian Hukum Dto, YUSRA, SH NIP.390 012 703
