perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PROSEDUR PENGURUSAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR
TUGAS AKHIR Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Sebutan Vokasi Ahli Madya (A.Md.) Dalam Bidang Manajemen Administrasi
Oleh : ROSALIA INDAH WIJAYANTI D 1508118
PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN ADMINISTRASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2011
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
MOTTO
¾ “Cara untuk menjadi di depan adalah memulai dari sekarang. Jika memulai sekarang, tahun depan anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan tidak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu” (William Feather) ¾ “Kepuasan terletak pada usaha, bukan pada hasil. Berusaha dengan keras adalah kemenangan yang hakiki” (Mahatma Gandi) ¾ “Pandanglah hari ini, kemaren sudah jadi mimpi. Dan esok hanyalah visi. Tetapi, hari ini yang sungguh nyata, menjadikan kemaren sebagai mimpi kebahagiaan, dan setiap hari esok adalah visi harapan” (Alexander Pope)
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PERSEMBAHAN
Karya ini ku persembahkan untuk :
Ayahanda dan Ibunda tersayang
Kakakku Cornelius dan keluargaku tercinta
Sahabatku satu perjuangan Memel, Ind, Nay, Kaa, Puji, Frendy
Sista and Brothaku Dee, Al, Ayok, Ariz, Ipul, Noel, Agung, Adit, Catur.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
KATA PENGANTAR
Dengan segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “PROSEDUR PENGURUSAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA
DAN
OLAHRAGA
KABUPATEN
KARANGANYAR”, guna melengkapi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya di Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Dalam penulisan Tugas Akhir ini Penulis banyak menerima bimbingan dan petunjuk serta bantuan bahkan saran dari berbagai pihak sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Penulis mengucapkan terima kasih kepada : 1. Ibu Dra. Sudaryanti M.Si selaku dosen pembimbing Tugas Akhir yang telah sabar menuntun dan memberikan masukan dalam penulisan Tugas Akhir ini. 2. Bapak Drs. Sakur, M.S selaku ketua program Diploma III Manajemen Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 3. Prof. Drs. Pawito, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 4. Bapak dan Ibu dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Diploma III Manajemen Administrasi Universitas sebelas Maret yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis. 5. Bapak Sri Suranto selaku Pimpinan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar beserta seluruh staff yang telah memberikan masukan baik berupa data maupun nasehat selama melakukan Kuliah Kerja Magang.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
6. Ayah dan bundaku, kakakku Cornelius, dan keluargaku
yang telah
memberikan doa dan semangat serta banyak berkorban demi terselesaikannya Tugas Akhir ini. 7. Sahabat, teman satu perjuangan Melysa, Indah, Nindy, Ika, Puji, Frendy terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. 8. Saudaraku yang selalu menemaniku. Dian, Al, Aryo, Aris, Ipul, Noel, Agung, Adit, Catur. 9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir ini. Semoga rahmat dan Karunia dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa tercurah dengan berlimpah kepada semua pihak yang telah turut membantu hingga terselesaikannya Tugas Akhir ini. Harapan penulis semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.
Penulis
Rosalia Indah Wijayanti
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR ISI
Halaman HALAMAN JUDUL....................................................................
i
PERSETUJUAN...........................................................................
ii
PENGESAHAN............................................................................
iii
PERNYATAAN...........................................................................
iv
MOTTO........................................................................................
v
PERSEMBAHAN........................................................................
vi
KATA NPENGANTAR...............................................................
vii
DAFTAR ISI.................................................................................
ix
DAFTAR TABEL..........................................................................
xi
DAFTAR GAMBAR.....................................................................
xii
BAB I
BAB II
BAB III
PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah...................................
1
B. Perumusan Masalah..........................................
3
C. Tujuan Pengamatan...........................................
4
D. Manfaat Pengamatan.........................................
4
TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Prosedur...........................................
6
B. Pengertian Tunjangan........................................
13
C. Tunjangan Profesi..............................................
14
D. Prosedur Kerja Dalam Tunjangan Profesi..........
20
E. Kesalahan Pembayaran.......................................
25
F. Sanksi...................................................................
26
METODE PENGAMATAN....................................
27
DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan, Pemuda
BAB IV
dan Olahraga Kabupaten Karanganyar..............
32
B. Visi, Misi, dan Kebijakan....................................
34
C. Susunan Organisasi.............................................
35
HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN A. Prosedur Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dalam Pengurusan Tunjangan Profesi.. B. Hambatan-Hambatan............................................
42 53
C. Langkah-langkah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Dalam Mengatasi Hambatan................. BAB V
54
KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan............................................................
56
B. Saran.......................................................................
57
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR TABEL
TABEL
HALAMAN
1. Data Guru PNS Tahun 2010 Serta Perkiraan Kebutuhan Dana Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2011 ....................................................................
40
2. Laporan Perubahan Data Penerima Tunjangan Profesi Guru Kabupaten Karanganyar Tahun 2011........................................
41
3. Kuota Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Kabupaten Karanganyar Tahun 2010...........................................................
45
4. Jumlah Guru Kabupaten Karanganyar yang Lulus Penilaian Portofolio....................................................................................
50
5. Hasil PLPG Kabupaten Karanganyar.........................................
51
6. Hasil PLPG Mengulang Kabupaten Karanganyar.......................
52
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR
1.
HALAMAN
Bagan Analisis Interaktif .......................................................
commit to user
31
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
ABSTRAK Rosalia Indah Wijayanti. D1508118. ”PROSEDUR PENGURUSAN TUNJANGAN PROFESI GURU DI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KARANGANYAR”. Tugas Akhir, Program Study Manajemen Adminstrasi, Program Diploma III, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2011. 58 halaman. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari Departeman Pendidikan Nasional yang bergerak di bidang pendidikan baik formal maupun non formal. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berusaha menjalankan fungsi pelayanannya dengan baik dan berusaha memberikan pelayanan yang maksimal di bidang pendidikan masyarakat. Pengamatan ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai Prosedur Pengurusan Tunjangan Profesi Guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Pengamatan ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi,mengkaji dokumen dan arsip. Proses wawancara dilakukan dengan menunjuk beberapa orang yang dianggap berkompeten dalam bidangnya. Metode observasi yang dilakukan yaitu observasi berperan aktif didalam proses pengurusan tunjangan profesi bagi guru. Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa prosedur pengurusan Tunjangan Profesi Guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar meliputi membentuk panitia pengurusan, menetapkan calon penerima tunjangan profesi, menetapkan nomor peserta, melakukan sosialisasi kepada guru, memverifikasi data, memberikan tunjangan profesi kepada guru yang memenuhi kualifikasi. Kesimpulan yang didapat dari pengamatan tersebut menunjukkan bahwa prosedur pengurusan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar telah dilakukan dengan baik dan memenuhi standar kelayakan pengurusan tunjangan profesi guru seperti yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan lain. Melalui proses yang cepat dan persyaratan yang mudah serta sederhana. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di lapangan. Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu dalam proses pengurusan tunjangan profesi guru, sebaiknya ditambah panitia kepengurusan agar dapat fokus pada proses verifikasi data dan membuat daftar usulan prioritas penerima tunjangan profesi guru. Dan perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pembinaan terhadap guru peserta calon penerima tunjangan profesi jika ada hambatan ataupun terjadi penyimpangan, untuk menjamin prioritas tunjangan profesi yang akan disalurkan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan
potensi
dirinya
untuk
memiliki
kekuatan
spiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Peran dunia pendidikan menjadi sangat strategis dalam mengantisipasi persaingan di era global melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas dan kompetitif sehingga diharapkan mampu bersaing dengan bangsa lain. Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional memiliki tugas, fungsi, dan kewajiban dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pemberdayaan pendidikan baik formal maupun non formal. UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka
mencerdaskan
kehidupan
bangsa,
bertujuan
untuk
perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sejalan dengan itu untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Pemberdayaan dan peningkatan mutu guru perlu dilakukan, karena penyandang profesi ini mempunyai fungsi, peran dan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan. Saat ini telah muncul komitmen kuat dari pemerintah, terutama Departemen Pendidikan Nasional, untuk merevitalisasi kinerja guru antara lain dengan memperketat persyaratan bagi siapa saja yang ingin meniti karir profesi di bidang keguruan. Didalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diamanatkan bahwa, guru wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) kualifikasi akademik dimaksud diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana (S1) atau program diploma empat (D-IV) yang sesuai dengan tugasnya sebagai guru, mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah. Pemenuhan persyaratan kualifikasi akademik minimal S-1 atau D-IV dibuktikan dengan ijazah dan pemenuhan persyaratan relevansi mengacu pada jenjang pendidikan yang dimiliki dan mata pelajaran yang dibina. Misalnya, guru SD dipersyaratkan lulusan S-1 atau D-IV Jurusan, Program Studi PGSD, Psikologi dan pendidikan lainnya, sedangkan guru Matematika di SMP, MTS, SMPLB, SMA, MA, SMALB, dan SMK atau MAK dipersyaratkan lulusan S1 dan D-IV Jurusan atau Program Pendidikan Matematika atau Program studi Matematika yang memiliki Akta IV. Pemenuhan persyaratan penguasaan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional dibuktikan dengan sertifikat pendidik yang diperoleh melalui sertifikasi. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik kepada guru yang telah memiliki persyaratan. Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional,
(2)
meningkatkan
proses
dan
hasil
pembelajaran,
(3)
meningkatkan kesejahteraan guru, (4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Sertifikasi guru diikuti dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bentuk peningkatan kesejahteraan tersebut berupa pemberian tunjangan profesi bagi
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memiliki persyaratan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan tersebut berlaku, baik bagi guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus bukan pegawai negeri sipil (swasta) Tuntutan akan profesionalitas guru harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan hak guru atas kesejahteraan atau penghasilan yang layak. Undangundang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 14 ayat (1) huruf a mengamanatkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Pasal 15 ayat (1) dari undang-undang ini mengamanatkan bahwa penghasilan diatas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus dan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Salah satu hak guru sebagaimana dimaksudkan diatas adalah hak atas tunjangan profesi, berkaitan dengan ini, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 16 mengamanatkan bahwa pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Tunjangan profesi dimaksud diberikan setara dengan satu (1) kali gaji pokok guru yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama. Dari penjabaran tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul “Prosedur Pengurusan Tunjangan Profesi Guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka permasalahan dalam pengamatan ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
“Bagaimana prosedur kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam pengurusan tunjangan profesi guru?” C. Tujuan Pengamatan Pengamatan prosedur pengurusan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mempunyai tujuan sebagai berikut : 1. Tujuan Operasional. Untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana prosedur pemberian tunjangan profesi guru di Di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mulai dari tahap pengumpulan data sampai tahap pencairan. 2. Tujuan Fungsional. Hasil pengamatan ini diharapkan bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca maupun bagi kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar baik sebagai pengetahuan, masukan dan bahan pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan prosedur pengurusan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Sehingga bisa membenahi kekurangan dan menyempurnakan pelayanan yang diberikan. 3. Tujuan Individual. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh sebutan Ahli Madya pada Program Diploma III Manajemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Polotik Universitas Sebelas Maret Surakarta. D. Manfaat Pengamatan Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil pengamatan di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar adalah : 1. Bagi Mahasiswa
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dapat menambah pengalaman dan pengetahuan praktis secara langsung tentang prosedur pengurusan tunjangan profesi guru sehingga dapat dijadikan bekal dalam menghadapi dunia kerja. 2. Bagi Pihak Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Hasil pengamatan ini dapat digunakan sebagai referensi bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pemberian tunjangan profesi bagi guru serta menyelesaikan permasalahan yang ada.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN METODOLOGI PENGAMATAN
I. TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Prosedur Penulisan ini bermula dari masalah prosedur yang tepat dan cepat dalam pengurusan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Prosedur kerja ini dibuat untuk memperlancar setiap pekerjaan yang dilaksanakan oleh instansi tersebut dalam rangka mencapai tujuan atau sasarannya. Prosedur-prosedur berkaitan dengan suatu langkah yang bertahap yang berkaitan satu sama lain yang digunakan oleh suatu organisasi dalam menyelesaikan setiap tugas pekerjaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Hadari Nawawi (1989 : 51) : Prosedur kerja adalah hubungan dan pentahapan kerja sama yang digunakan sistematis untuk melaksanakan tugas-tugas pokok dan tugas-tugas lainnya dalam batas-batas peraturan dan ketentuan perundangan yang berlaku dan kebijaksanaan yang ditetapkan di lingkungan satuan organisasi atau unit kerja tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007 : 898) Prosedur dapat diartikan sebagai berikut : 1. Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. 2. Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Selain itu, pengertian prosedur menurut Moekijat dalam kamus manajemen (1990 : 435) diartikan sebagai berikut : 1. Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan arah tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditentukan. 2. Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (chronologi) kepada tugas-tugas dan menentukan jalan dari serangkaian tugas demikian dalam kebijaksanaan dan kearah tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. 3. Suatu prosedur adalah serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. 4. Urutan waktu secara kronologis (menurut waktu) dari tugas-tugas ini meliputi bagaimana, bilamana dan oleh siapa masing-masing tugas harus diselesaikan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Menurut Ida Nuraida (2008:35) menyimpulkan bahwa Prosedur merupakan : 1. Metode-metode yang dibutuhkan untuk menangani aktivitas yang akan datang. 2. Urutan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu. 3. Pedoman untuk bertindak. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa prosedur merupakan tata cara untuk menyelesaikan suatu pekerjaan menurut urutan waktu dan prosedur memberikan perintah yang terperinci untuk pelaksanaan kegiatan secara teratur. Disamping itu, prosedur juga bersifat deskriptif karena mereka membantu pelaksanaan koordinasi dengan cara menyediakan petunjukpetunjuk untuk tindakan para karyawan pada situasi-situasi yang berulangulang muncul. Dipandang dari sudut ini prosedur-prosedur dianggap sebagai reaksi rutin atau yang diprogramkan terhadap situasi-situasi problem yang bersifat umum dan terstruktur. Prosedur merupakan rencana yang tetap dipakai atau sering disebut dengan Standard of Procedure. Rencana ini bersifat permanen yang artinya terus menerus dipergunakan untuk keperluan yang berulang-ulang. Mengingat kerjasama antar individu dalam organisasi merupakan suatu keharusan, maka kerja sama tersebut perlu dinyatakan dalam bentuk tertentu yang salah satunya adalah prosedur kerja. Hadari Nawawi ( 1989 : 50 ) menyebutkan bahwa : Oleh karena keharusan bekerja sama lebih dominan daripada bekerja sendiri, maka harus diciptakan dan dibina kerja sama antara yang satu dengan yang lainnya agar tercipta hubungan kerja dan pentahapan kerja itu, di lingkungan setiap satuan organisasi / unit kerja yang menghasilkan prosedur kerja. Meskipun pendapat di atas mengemukakan bahwa prosedur kerja dipahami dalam konteks kerja sama, aspek individual pekerja dalam melaksanankan setiap pekerjaan tidak boleh dilupakan, karena hal ini berarti mempersempit ruang lingkup prosedur kerja. Kemugkinan ini dapat
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
dihindarkan apabila langkah kerja individual pekerja dalam setiap mengerjakan setiap pekerjaannya dimasukkan ke dalam proses prosedur kerja. Dengan demikian prosedur kerja dalam penelitian ini harus dipahami dalam konteks kerja sama dan individual. Konteks kerja sama berarti bahwa peosedur kerja merupakan langkah yang mengatur kerja sama dua orang atau lebih dalam melaksanakan tugas pekerjaannya. Hal ini menggambarkan dari mana pekerjaan dimulai oleh seseorang, dan kemana pekerjaan itu dilanjutkan kepada yang lainnya. Sedangkan dalam konteks individual, prosedur kerja adalah cara seseorang mengerjakan tugas pekerjaannya. Sedangkan dari pendapat lain, prosedur kerja dapat dipahami sebagai teknik penyelesaian pekerjaan. Ini sesuai dengan pendapat The Liang Gie (1981 : 173) : Teknik ini (prosedur kerja) terutama digunakan untuk menetapkan urutan-urutan penyelesaian suatu pekerjaan yang berpindah-pindah dari instansi yang satu ke instansi yang lain. Dengan bagan prosedur maka dapat diketahui aliran pekerjaan yang menunjukkan hubungan kerja diantara berbagai instansi atau pejabat dalam suatu organisasi. Dengan demikian prosedur kerja menghasilkan garis hubung antar instansi atau pejabat yang satu dengan yang lainnya. Instansi dan jabatan disini memerlukan adanya perluasan makna, dimana instansi disini bukan hanya berarti hubungan dua organisasi atau lebih, namun dapat pula bermakna instansi yang berada dalam satu organisasi. Harold Koontz, Cryill O’Donnell, Heinz Weihrich (1993 : 124) memberikan pengertian prosedur sebagai berikut : Prosedur adalah rencana yang menetapakan suatu metode penanganan yang dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas yang akan datang. Ia merupakan pedoman untuk bertindak, bukan untuk berfikir dan ia menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikan suatu kegiatan tertentu. Ia merupakan urutanurutan kronologis dari tindakan-tindakan yang dibutuhkan. Dari definisi diatas dapat kita katakan bahwa prosedur merupakan suatu bentuk rencana yang berkaitan dengan penetapan cara bertindak dan berlaku untuk kegiatan-kegiatan di masa mendatang. Ketetapan ini dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
dalam proses peencanaan. Dikatan sebagai pedoman karena dalam prosedur menguraikan cara yang tepat untuk menyelesaikan kegiatan-kegiatan tersebut serta urut-urutan dari kegiatan itu secara kronologis. Urutan-urutan kronologis tugas-tugas merupakan ciri khas setiap prosedur. Oleh karenanya batas-batas waktu perlu ditetapkan pada setiap langkah sebuah prosedur agar dapat dipastikan bahwa masing-masing tugas maupun hasil akhir dapat dilaksanakan. Karena waktu merupakan sumber yang sama sekali tidak dapat diperbarui, sehingga harus dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Prosedur-prosedur juga tidak dapat berdiri melainkan dijalankan oleh oarang-orang sebagai pelaksana prosedur. Peranan tenaga manusia merupakan sumber terpenting yang dimiliki organisasi. Karena sifatnya sebagai pelaksana sebuah langkah-langkah kebijaksanaan dan keputusan yang diambil dalam melaksanakan pekerjaannya, maka peranannya juga harus dikelola secara maksimal. Adanya itu semua jika tidak di dukung dengan sarana dan prasarana kerja juga tidak akan bisa berjalan. Penggunaan sarana dan prasarana dalam prosedur kerja tetap diperhitungkan, artinya dengan sarana dan prasarana yang seadanya hendaknya tidak mengurangi semangat untuk bekerja dan diharapkan hasil yang dicapai dapat memuaskan semua pihak. Apabila
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
prosedur
di
atas
dimanfaatkan dan dikelola dengan sebaik-baiknya, maka akan tercipta suatu efisiensi kerja dalam organisasi. Hal itu terjadi karena prosedur kerja merupakan alat untuk mengkoordinasikan suatu tugas dan merupakan alat kelancaran kerja. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu prosedur
tidak
dapat berdiri sendiri karena sudah merupakan suatu kebulatan, dimana faktorfaktor di dalamnya saling mempengaruhi dan mempunyai ketergantungan satu sama lain. Pengertian prosedur menurut Moekijat dalam Kamus Management (1984 : 475) adalah sebagai berikut :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1. Suatu prosedur berhubungan dengan pemilihan dan penggunaan suatu arah tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan kebijaksanan-kebijaksanaan yang telah ditentukan. 2. Prosedur-prosedur memberikan urutan menurut waktu (chronologis) kepada tugas-tugas yang menentukan jalan dari serangkaian tugas-tugas demikian dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan dan kearah tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. 3. Suatu prosedur adalah serangkaian daripada tugas-tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan menurut waktu dan cara tertentu untuk melakukan pekerjaan yang harus diselesaikan. 4. Urutan secara chronologis (menurut waktu) dari pada tugas-tugas ini merupakan ciri daripada setiap prosedur. Biasanya suatu prosedur meliputi bagaimana, bilamana, dan oleh siapa masing-masing tugas harus diselesaikan. 5. Prosedur-prosedur menggambarkan cara atau metode dengan mana pekerjaan akan diselesaikan. Menurut Kamus Administrasi Perkantoran, prosedur merupakan suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang merupakan suatu kebulatan. Misalnya prosedur membuat surat pada suatu perusahaan. Dalam kegiatan ini terdapat suatu rangkaian suatu ketentuan-ketentuan mengenai cara menyusun konsep suratnya, cara mengetiknya pada kertas surat atau cara menakliknya yang kesemuanya telah pasti. The Liang Gie (1977 : 263). Dari pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan
searangkaian
tugas
atau
tahap
yang
berurutan
dengan
berhhubungan satu sama lain sebagai suatu cara atau metode dalam menjalannkan suatu pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlakua untuk mencapai tujuan. Suatu prosedur tidak dapat berdiri sendiri karena sudah merupakan
suatu
kebulatan
dimana
faktor-faktor
didalamnya
saling
mempengaruhi dan mempunyai ketergantungan satu sama lain, karena keseluruhan yang bekerja bersama-sama akan mencapai hasil yang lebih baik daripada bila bekerja sendiri-sendiri, karena dalam kehidupan organisasi manusia bukanlah suatu individu yang lepas dari satu sama lain namun terjalin dalam satu format kerjasama guna mencapai tujuan pribadi dan tujuan organisasi dimana ia berada. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut ini bagan-bagan prosedur yang dikemukakan oleh The Liang Gie (1981 : 174), yaitu sebagai berikut : 1. Bagan Aliran Pekerjaan (Work Flow Chart)
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Bagan aliran pekerjaan menunjukkan berjalannya suatu pekerjan dari instansi ke instansi serta instansi-instansi mana saja yang ikut serta melaksanakan. Dengan ini dapat diketahui urutan-urutan penyelesaian suatu tugas yang agak luas yang berpindah-pindah dari instansi satu ke instansi yang lain. 2. Bagan Aliran Formulir (Form Distribution Chart) Bagan aliran formulir menunjukkan berapa rangkap suatu formulir yang beredar dan instansi-instansi mana saja yang menerima formulir itu. Dengan ini dapat diketahui penggunaan sesuatu tembusan warkat yang tepat, sehingga tidak terjadi duplikasi atau penghamburan benda, waktu dan tenaga dalam mempersiapkan warkat tersebut. 3. Bagan Rangkaian Kerja (Flow Process Chart) Bagan rangkaian kerja menunjukkan urut-urutan pelaksanaan sesuatu pekerjaan dari permulaan sampai selesainya. Dengan ini dapat diketahui pola-pola perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing pekerja, jangka waktunya dan jarak yang ditempuh oleh pekerjaan itu. Sekaligus dapat diketahui kalau ada kekembaran, kemacetan dan kesulitan-kesulitan lainnya dalam langkah-langkah penyelesaian pekerjaan itu. Untuk menyusun bagan rangkaian kerja, maka setiap pekerjaan dibedakan dalam 5 (lima) pola perbuatan : a. Pekerjaan (Operation) Perbuatan yang menciptakan, mengubah atau menyusun sesuatu hal. b. Pengangkutan (Transport) Perbuatan yang memindahkan sesuatu dari tempat yang satu ke tempat yang lain. c. Pemeriksaan (Inspection) Perbuatan yang menyelidiki sesuatu hal untuk mengetahui kebenaran isi, mutu, jumlah atau segi-segi lainnya. d. Penahanan (Delay) Suatu keadaan dimana sesuatu tertahan sehingga untuk sementara tidak dapat dilanjutkan pekerjaannya. e. Penyimpanan (Storage) Perbuatan menaruh sesuatu untuk waktu yang lama dan sifatnya tetap. Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa suatu prosedur tidak dapat berdiri sendiri karena sudah merupakan suatu kebulatan, di mana faktorfaktor di dalamnya saling mempengaruhi dan mempunyai ketergantungan satu sama lain. Dalam penetapan, pemeliharaan, dan pengembangan prosedur kerja agar pelaksanaan pekerjaan berlangsung secar efektif dan efisien perlu
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
memperhatikan prinsip-prinsip berikut ini yang dikemukakan oleh Hadari Nawawi (1989:51) : 1. Prosedur kerja harus dinyatakan secara jelas dalam bentuk tertulis yang menggambarkan arus jalannya pekerjaan secara bertahap dan sistematis, agar mudah dilaksanakan dan diawasi. 2. Prosedur kerja harus dikomunikasikan secara sistematis, kepada semua personil, agar dalam pelaksanaan pekerjaan rutin berlangsung secara mekanis dan lancar. 3. Prosedur kerja diciptakan dan dikembangkan sedapat mungkin diselaraskan dengan prosedur kerja yang digunakan oleh satuan organisasi atau unit kerja yang lebih tinggi dalam lingkungan yang bersifat vertikal. 4. Prosedur kerja harus disusun secara baik, dengan garis komando yang menggambarkan arus perintah dan pertanggungjawaban yang jelas dan garis hubungan kerja konsultatif yang jelas juga. 5. Prosedur kerja harus selalu di evaluasi atau memuat program pemerikasaan intern, agar selalu dapat dilaksanakan tindakan perbaikan secara periodik dan berkesinambungan. 6. Untuk mengurangi atau mencegah kemungkinan terjadinya kecurangan atau kekeliruan, prosedur kerja harus dikoordinasikan secara baik pula, agar pekerjaan seorang personil atau pegawai secara otomatis di cek oleh pegawai atau personil yang lain, terutama dalam melaksanakan pekerjaan yang berproses secara bertahap. 7. Dalam mewujudkan pekerjaan secara operasional yang sifatnya tidak mekanis, prosedur kerja tidak boleh terlalu rinci sehingga menghasilkan birokrasi yang terlalu ketat. Untuk itu prosedur kerja harus luwes dan memungkinkan para pelaksana mengambil keputusan secara cepat, bilamana situasi menuntutnya, sehingga keputusan harus dilakukan diluar kebiasaan. 8. Prosedur kerja tidak boleh tumpang tindih, bertentangan, dan berduplikasi antara yang satu dengan yang lain, karena dapat membingungkan dalam melaksanakan arus pekerjaan. 9. Prosedur kerja harus bernilai ekonomis sehingga tidak memerlukan banyak uang, waktu, dan tenaga secara berlebihan. Disamping dapat menjamin pelaksanaan kerja yang efektif dan efisien, pelaksanaan prinsip tersebut berguna pula sebagai sarana pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, dan evaluasi harus mampu mengungkapkan apakah prosedur kerja tersebut sudah jelas dan apakah pentahapan kerja sudah sistematis. Disamping itu juga dapat diketahui pula mekanisnya yang menggambarkan apakah usaha mengkomunikasikan prosedur kerja itu kepada bawahan sudah merata atau belum, apakah tidak terdapat pertentangan antara
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
prosedur yang digunakan dan ditetapkan oleh pimpinan yang lebih tinggi sehingga tidak lagi menimbulkan hambatan.
B. Pengertian Tunjangan Tunjangan adalah penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di luar gaji pokok. Selain itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 128) Tunjangan dapat diartikan sebagai tambahan pendapatan di luar gaji sebagai bantuan, yang ditunjangkan, ataupun sokongan. Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri pada umumnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, dan tunjangan yang diberikan kepada golongan Pegawai Negeri tertentu ditetapkan oleh Presiden. Arif Rohman (2009 : 80) menjelaskan : Tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Bab IV, pasal 15 sampai dengan pasal 20 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil tahun 1977, yang pedoman pelaksanaannya ditetapkan dengan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No 02/SE/1977, tanggal 7 Maret 1977. 1. Adapun tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri adalah : a. Tunjangan Keluarga. b. Tunjangan Jabatan. c. Tunjangan pangan. 2. Tunjangan keluarga berupa : a. Tunjangan isteri/suami, sebesar 5% dari gaji pokok jika suami dan isteri sama-sama Pegawai Negeri Sipil, maka tunjangan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang gajinya lebih tinggi. b. Tunjangan anak, dengan ketentuan : 1. Anak kandung/anak angkat tersebut belum mempunyai penghasilan dan belum kawin. 2. Usia setinggi-tingginya 25 tahun. 3. Besarnya tunjangan 2%. 4. Sebanyak-banyaknya yang diberi tunjangan adalah 3 anak. 3. Tunjangan jabatan terdiri dari : a. Tunjangan jabatan struktural, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tertentu. b. Tunjangan jabatan fungsional, yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu. 4. Tunjangan pangan, berupa beras.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dewasa ini tunjangan pangan tidak hanya berupa beras akan tetapi satuan-satuan organisasi Pemerintah telah mengatur satuan organisasinya masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawainya. Mekanisme pengaturan tersebut satu sama lain berbeda, akan tetapi tujuannya adalah kesejahteraan pegawai lingkungannya. C. Tunjangan Profesi Guru Pengakuan kedudukan guru sebagai pendidik profesional seyogyanya dapat dibuktikan secara objektif. Tuntutan profesionalitas guru harus disertai dengan pemenuhan kebutuhan hak guru atas kesejahteraan atau penghasilan yag layak. Salah satu hak guru yang dimaksud adalah hak atas tunjangan profesi guru. Salah satu bentuk peningkatan kesejahteraan guru adalah berupa tunjangan profesi yang besarnya setara dengan satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. I. Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) a. Pengertian Tunjangan Profesi Guru Adapun Pengertian Tunjangan Profesi adalah tunjangan yang diberikan kepada guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya. Guru dimaksud adalah guru PNS dan guru bukan PNS yang diangkat oleh pemerintah, pemerintah daerah atau yayasan / masyarakat penyelenggara pendidikan baik yang mengajar di sekolah negeri maupun sekolah swasta. Tunjangan Profesi dibayarkan paling banyak 12 bulan dalam satu tahun berdasarkan prinsip prestasi. Tunjangan Profesi bagi guru PNS Daerah adalah tunjangan yang diberikan kepada guru PNS yang mengajar di Taman Kanakkanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan guru PNS yang diangkat dalam jabatan pengawas. Tujangan Profesi bagi guru meliputi kegiatan sebagai berikut : 1. Ruang Lingkup
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Ruang lingkup petunjuk pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah melalui mekanisme transfer ke daerah meliputi : a) Mekanisme pengusulan dan pembayaran tunjangan profesi. b) Persyaratan guru penerima tunjangan profesi. c) Mutasi pembayaran tunjangan profesi. d) Penghentian pembayaran tunjangan profesi. e) Pembatalan pembayaran tunjangan profesi. f) Pengendalian pembayaran tunjangan profesi. g) Mekanisme pengawasan dan pelaporan. h) Sanksi atas pelanggaran ketentuan 2. Sasaran Adapun sasaran ataupun tujuan petunjuk teknis pengurusan tunjangan profesi guru ini disusun sebagai acuan bagi pihak yang berkepentingan terutama : a) Kementerian Pendidikan Nasional. b) Kementerian Keuangan. c) Badan Kepegawaian Daerah. d) Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. e) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah pada Provinsi, Kabupaten atau Kota. f) Badan Pengawas Keuangan. g) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. h) Badan Pengawas Daerah atau Inspektorat Daerah. i) Satuan Pendidikan. j) Guru b. Besaran Tunjangan Profesi bagi guru PNS Daerah adalah setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok per bulan dipotong pajak penghasilan Pasal 21 dengan tarif 15 % bersifat final sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan di bidang perpajakan. c. Sumber Dana
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Anggaran Tunjangan Profesi bagi guru PNS Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme Transfer ke Daerah. Pada tahun 2007 tunjangan profesi telah disalurkan dari pusat langsung ke rekening masing-masing guru penerima. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009, tunjangan profesi disalurkan melalui dana dekonsentrasi di masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi. Mulai tahun 2010 tunjangan profesi bagi sebagian guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dibayarkan melalui mekanisme transfer ke daerah di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota masing-masing. Sedangkan tunjangan profesi guru bukan PNS dan sebagian guru PNS masih tetap disalurkan melalui dana dekonsentrasi di Dinas Pendidikan Provinsi masing-masing. d. Latar belakang diadakannya progran Tunjangan Profesi Guru adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 2 mengamanatkan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal. Sebagai pendidik profesional diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. e. Landasan Hukum Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS Daerah : Adapun landasan hukum tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah adalah sebagai berikut : 1. Undang-undang
No.
8
tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian. 2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen serta Tunjangan kehormatan Guru Besar. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Kenaikan Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil. Dalam
melaksanakan
tugas
keprofesionalan,
guru
berhak
memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik bagi guru, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Dalam Undang-Undang yang sama Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa guru yang telah memiliki sertikat pendidik dan memenuhi persyaratan lainnya berhak mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya setara satu kali gaji pokok, dan dalam ayat (3) menyatakan tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan Pasal 17 menjelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia Pegawai Negeri Sipil (PNS) di sektor pendidikan di antaranya adalah biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan bahwa salah satu biaya personalia satuan pendidikan adalah tunjangan profesi. Pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS harus memperhatikan data kepegawaian guru yang bersangkutan, karena terkait dengan perubahan besaran gaji pokok dan status kepegawaiannya. Pemerintah mengambil kebijakan mulai tahun 2010, bahwa anggaran tunjangan profesi bagi guru PNS dibebankan pada dana APBD Kabupaten atau Kota yang bersumber dari dana transfer pusat ke daerah. Untuk kelancaran pembayaran tunjangan profesi bagi guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sesuai dengan Ketentuan Perundangan perlu disusun Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru PNS Daerah Melalui Mekanisme Transfer ke Daerah. II. Tunjangan Profesi Bagi Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) Mengingat kebijakan sertifikat pendidik berlaku bagi semua guru, maka untuk memberikan tunjangan profesi kepada Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil (GBPNS) yang telah memenuhi kualifikasi akademik dan memiliki sertifikat pendidik, perlu dilakukan inpassing (proses penyetoran kepangkatan GBPNS dengan kepangkatan Giri PNS) penetapan jabatan fungsional dan angka kreditnya bagi guru yang diangkat oleh penyelenggara
pendidikan
dan
/
atau
satuian
pendidikan
yang
diselenggarakan oleh masyarakat atau GBPNS. Atas dasar itu ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permen Diknas) Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2007 tentang Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya yang dijadikan acuan untuk menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
a. Dasar dan Tatacara Penetapan 1. Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya ditetapkan berdasarkan dua hal, yaitu : a) Kualifikasi akademik. b) Masa kerja. 2. Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya dilakukan menggunakan tata cara sebagai berikut : a) Meneliti kelengkapan persyaratan penetapan Inpassing GBPNS dan Angka Kreditnya. b) Menghitung masa kerja GBPNS yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat sejak menjadi guru tetap pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan yayasan atau masyarakat penyelenggara pendidikan. c) Masa Kerja GBPNS diperhitungkan dengan satuan tahun penuh. Misalnya GBPNS dengan masa kerja 10 tahun 11 bulan dihitung 10 tahun. d) Kelebihan masa kerja 11 bulan diperhitungkan untuk kesetaraan kenaikan gaji berlaku berikutnya. e) Berdasarkan kualifikasi akademik dan masa kerja guru yang bersangkutan.ditetapkan jenjang jabatan fungsional guru tersebut dengan menggunakan tabel konversi. b. Pejabat yang Berwenang Menetapkan 1. Pejabat yang berwewenang menetapkan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS DAN Angka Kreditnya disesuaikan dengan jenjang kepangkatan guru yang bersangkutan. Yaitu sebagai berikut : a) Menteri Pendidikan Nasional berwenang menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya pada jenjang Guru Pembina.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b) Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya pada jenjang Guru Dewasa Tk. I. c) Kepala Biro Kepegawaian atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya pada jenjang Guru Dewasa. d) Kepala Bagian atau Kepala Sub Bagian pada Biro Kepegawaian Departemen Pendidikan Nasional atas nama Menteri Pendidikan Nasional berwenang menetapkan Jabatan Fungsional GBPNS pada jenjang Guru Pratama sampai dengan Guru Madya. 2. Keputusan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya dibuat dengan menggunakan format pada lampiran. c. Lain-lain 1. Penetapan Inpassing Jabatan Fungsional GBPNS dan Angka Kreditnya mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 sampai dengan 1 Oktober 2010. 2. GBPNS yang telah ditetapkan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, bilaman yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya yang telah dimiliki tidak dapat diguakan dalam pengangkatan pertama sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil. D. Prosedur Kerja Dalam Tunjangan Profesi Guru Pengertian prosedur kerja secara umum merupakan serangkaian cara kerja atau proses yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga menunjukkan adanya tahapan secara jelas dan pasti serta cara-cara yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian suatu pekerjaan. Dalam penyelenggaraan tunjangan profesi guru, yang dimaksud prosedur yang tepat untuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar adalah suatu tata cara, aturan, dan tahap-tahap kegiatan untuk
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
menyelesaikan pelaksanaan Tunjangan Profesi Guru dengan serangkaian tugas yang saling berhubungan yang merupakan urut-urutan waktu dan cara tertentu unuk melakukan pekerjaan yang harus dilakukan dan harus dikelola. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar menggunakan bagan prosedur yang dikemukakan oleh The Liang Gie, yaitu Bagan Rangkaian Kerja (Flow Process Chart), yaitu Dinas Pendidikan Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan pengurusan tunjangan profesi guru menggunakan urut-urutan pelaksanaan suatu pekerjaan dari permulaan sampai selesainya sehingga dapat diketahui pla-pola perbuatan yang dilakukan setiap bagian yang melaksanakan pekerjaan itu, sehingga dapat diketahui apabila terdapat kesulitan-kesulitan dalam pelaksanaannya. a. Kriteria Guru Penerima Tunjangan Profesi diberikan kepada guru yang telah mendapat Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) tentang Penetapan Penerima Tunjangan Profesi dan melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan yang berlaku sejak tanggal 30 Juli Tahun 2009. b. Mekanisme Penyusunan Daftar Nominatif Penerima Tunjangan Profesi Guru 1. Ditjen PMPTK (Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan) Kementerian Pendidikan Nasional mengirimkan SK Penetapan Penerima Tunjangan Profesi Guru ke Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten atau Kota dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota menyusun dan menetapkan daftar nominatif guru penerima Tunjangan Profesi berdasarkan :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
a. SK Ditjen PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional tentang penetapan penerima Tunjangan Profesi guru, b. SK kepegawaian yang menunjukkan gaji pokok terakhir, c. SK tugas guru sesuai dengan Permendiknas Nomor 39 tahun 2009 tentang pemenuhan beban kerja guru dan pengawas satuan tugas guru. c. Mekanisme Pembayaran Pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah dilakukan melalui cara sebagai berikut : 1. Direktorat
Jenderal
Peningkatan
Mutu
Pendidik
dan
Tenaga
Kependidikan (Ditjen PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional menetapkan daftar dan rekap jumlah guru PNS Daerah yang berhak mendapatkan tunjangan profesi per Provinsi, Kabupaten dan Kota paling lambat bulan Oktober tahun berjalan untuk pembayaran tahun berikutnya. Selanjutnya data tersebut disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. 2. Menteri
Keuangan
menerbitkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
(Permenkeu) tentang Alokasi Dana Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah untuk masing-masing daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota berdasarkan data yang sudah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Kementerian Pendidikan Nasional. 3. Pemerintah daerah mengalokasikan tunjangan profesi bagi guru pada APBD dan APBD Perubahan sesuai alokasi dana dalam Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu). 4. Dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota berkewajiban untuk menyusun daftar nominatif guru penerima tunjangan profesi setiap bulan dengan mengacu kepada surat keputusan kepegawaian tentang gaji pokok terakhir dengan menggunakan format sebagaimana pada Lampiran 1.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5. Dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota setiap bulan menyampaikan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) dilampiri daftar nominatif. 6. Bendahara Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota menyalurkan tunjangan profesi guru ke Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota. 7. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten, dan Kota membayarkan tunjangan profesi kepada guru melalui rekening bank atau pos masing-masing. 8. Pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah dilakukan pada awal bulan berikut, kecuali untuk bulan Desember dilakukan pada akhir bulan Desember tahun berjalan. 9. Apabila terjadi kekurangan atau kelebihan dana yang dialokasikan dibandingkan dengan realisasinya, maka akan diperhitungkan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d. Mekanisme Pengembalian Sisa Anggaran Apabila terdapat sisa pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah, Pemerintah Daerah wajib menyetorkan kembali dana tersebut ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. e. Mutasi Pembayaran Tunjangan Profesi bagi Guru PNS Daerah Mutasi pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah dilakukan apabila terjadi mutasi sebagai berikut: 1. Pindah tugas ke sekolah di luar pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional atau sebaliknya. 2. Pindah tugas dari sekolah pada satu Provinsi, Kabupaten atau Kota kesekolah di Provinsi, Kabupaten atau Kota lain, atau 3. Pindah tugas dari pejabat struktural yang berasal dari guru menjadi guru kembali.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Mutasi pembayaran tunjangan profesi dilakukan apabila SK mutasinya sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah tempat tugas yang baru. Berkas yang harus dipersiapkan guru untuk mutasi pembayaran tunjangan profesi antara lain : 1. Foto kopi Surat Keputusan mutasi. 2. Surat Keputusan tugas mengajar. 3. Foto kopi nomor rekening bank atau pos yang bersangkutan, kecuali bagi daerah yang tidak memungkinkan. 4. Surat Keputusan Penghentian Pembayaran Tunjangan Profesi dari tempat tugas sebelumnya. Berkas tersebut disampaikan ke dinas pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota tempat tugas yang baru. f. Penghentian Pembayaran Pemberian tunjangan profesi dihentikan apabila guru penerima Tunjangan profesi memenuhi salah satu atau beberapa keadaan sebagai berikut: 1. Meninggal dunia. 2. Mencapai batas usia pensiun. 3. Tidak lagi bertugas sebagai guru atau pengawas. 4. Tidak memenuhi kewajiban melaksanakan tugas 24 jam tatap muka per minggu. 5. Tidak mengampu mata pelajaran yang sesuai dengan sertifikat pendidik yang diperuntukannya, atau 6. Dengan alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Kondisi tersebut di atas dibuktikan dengan surat resmi atau surat keterangan dari pihak yang berwenang. Berdasarkan surat resmi tersebut, kepala satuan pendidikan, Dinas Pendikan Kabupaten atau Kota sesuai dengan kewenangannya tidak memasukkan ke dalam daftar guru PNS Daerah dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang akan menerima pembayaran tunjangan profesi pendidik.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
g. Pembatalan Pembayaran Tunjangan
profesi
bagi
guru
PNS
Daerah
dibatalkan
pembayarannya dan wajib mengembalikan tunjangan profesi yang telah diterima kepada negara apabila: 1. Sertifikat Pendidik yang dimilikinya dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. 2. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) tentang Penerima Tunjangan Profesi Pendidik dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Mekanisme pengembalian ke kas Negara melalui Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota yang bersangkutan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening kas Negara. E. Kesalahan Pembayaran Dalam hal tunjangan profesi guru, apabila terjadi kesalahan pembayaran tunjangan profesi kepada guru PNS Daerah yang bukan haknya, maka yang bersangkutan wajib mengembalikan dana kesalahan tersebut ke rekening kas Negara melalui Bendahara Umum Daerah. Pengendalian Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru. Pengendalian pelaksanaan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah melalui mekanisme transfer ke daerah mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan program pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu. Kegiatan pengendalian dilakukan dalam bentuk pengawasan, pelaporan hasil pengawasan dan rekonsiliasi, serta sanksi. 1. Pengawasan Untuk mewujudkan pembayaran tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah yang transparan dan akuntabel diperlukan pengawasan oleh aparat internal dan eksternal. Pengawasan internal sepenuhnya menjadi tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan tempat guru yang bersangkutan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
bertugas dan Pengawas Sekolah. Pengawasan eksternal dilakukan oleh lembaga fungsional yang berwenang seperti:
Inspektorat Daerah atau
Bawasda. 2. Pelaporan dan Rekonsiliasi Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota wajib menyampaikan rekap data guru penerima tunjangan profesi bagi Guru PNS Daerah secara rutin pada bulan April dan September tahun berjalan dengan menggunakan format sebagaimana pada lampiran 2 kepada Direktorat Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional ke alamat : Direktorat Profesi Pendidik Up. Subdit Program Gedung D Lt 14 Kompleks Kemendiknas Jalan Pintu I Senayan, Jakarta Direktorat Jenderal PMPTK Kementerian Pendidikan Nasional bersama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan
melaksanakan rekonsiliasi rekapitulasi jumlah penerima
tunjangan profesi bagi guru PNS Daerah setiap bulan Mei dan Oktober tahun berjalan untuk dapat dialokasikan dalam APBD Kabupaten atau Kota tahun berikutnya. F. Sanksi Sanksi merupakan salah satu bentuk pembinaan terhadap guru yang telah melakukan suatu tindakan dimana tindakan tersebut tidak sesuai dengan peraturan dan atau persyaratan yang telah ditentukan. Tunjangan profesi pendidik diberikan kepada setiap guru yang telah memenuhi persyaratan. Apabila ternyata setelah dilakukan verifikasi dan atau pemeriksaan ditemukan ada dokumen guru yang tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan maka yang bersangkutan diberi sanksi sesuai dengan peraturan kepegawaian yang berlaku.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Prosedur tunjangan profesi bagi guru ini merupakan acuan yang mengikat dalam pelaksanaan penyaluran tunjangan profesi melalui mekanisme transfer ke daerah. Ketentuan-ketentuan yang belum tercantum dalam pedoman ini dapat ditambahkan sesuai dengan kewenangan dan kondisi masing-masing daerah yang tidak bertentangan dengan prosedur pengurusan tunjangan profesi guru ini dan ketentuan lain yang berlaku. III. METODE PENGAMATAN Berdasarkan dari Perumusan Masalah dan Tinjauan Pustaka yaitu untuk mengetahui bagaimana
prosedur pelayanan, serta kendala yang
dihadapi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam tunjangan profesi, maka dalam pengamatan ini terdapat beberapa hal yang menyangkut masalah tata kerja untuk memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan, antara lain : 1. Lokasi Pengamatan Lokasi pengamatan ini bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, yang beralamatkan di Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangakan. Telp. (0271) 495041-495014, Fax. 494522. Kode Pos. 57712. 2. Jenis Pengamatan Pengamatan ini dilakukan guna mengetahui permasalahan yang ada di lapangan. Jenis pengamatan ini bersifat “Deskriptif Kualitatif” yaitu menggambarkan realita yang ada tentang sifat-sifat individu, keadaan dan gejala dalam masyarakat atau memaparkan lokasi yang diamati (orang, lembaga dan lainnya). 3. Sumber Data Sumber data diperoleh dari informasi-informasi. Adapun jenis sumber data secara menyeluruh dapat dikelompokkan sebagai berikut : a. Data Primer
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Data yang diperoleh dari sumber secara langsung melalui wawancara dan pengamatan kepada narasumber atau informan Pegawai Unit Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar mengenai Tunjangan Profesi Guru. 1. Narasumber Dalam
penelitian
kualitatif
posisi
sumber
data
manusia
(narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber disini memiliki posisi yang sama, dan narasumber bukan sekedar memberikan tanggapan pada yang diminta peneliti, tetapi ia bisa memilih arah dan selera dalam menyajikan informasi yang ia miliki (H.B Sutopo 2002:50) Narasumber dalam pengamatan ini adalah pimpinan dan karyawan dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. 2. Dokumen dan Arsip Dalam pengamatan ini diperoleh data dari beberapa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan masalah pengamatan tersebut. 3. Tempat dan Lokasi Tempat ditemukannya data adalah di kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. b. Data Sekunder Data yang diperoleh dan dikumpulkan secara ridak langsung melalaui dokumen dan arsip yang berhubungan dengan sasaran pengamatan yaitu masalah tentang Tunjangan Profesi Guru di Kabupaten Karanganyar. 4. Teknik Pengumpulan Data Adapun teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data pengamatan ini adalah sebagai berikut : Untuk memperoleh data, penulis terjun langsung dengan memasuki lapangan
yaitu
tempat
terdapatnya
sumber-sumber
data.
mengumpulkan data penulis menggunakan cara sebagai berikut :
commit to user
Dalam
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
a. Observasi Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. (H.B Sutopo 2002:64) Dalam pengumpulan data, penulis tidak hanya berperan sebagai pengamat melainkan juga berperan aktif didalam proses pemberian kredit dengan demikian penulis dapat mengarahkan pada pendalaman dan kelengkapan data pada permasalahan. b. Wawancara Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan informasi dengan bertanya langsung kepada informan atau narasumber. Teknik wawancara yang dipergunakan dalam pengamatan ini yaitu wawancara mendalam (in- depth interviewing ) menurut patton wawancara mendalam bersifat lentur dan terbuka, tidak tersruktur ketat, tidak dalam suasana formal dan bisa dilakukan berulang ulang pada informan yang sama. (H.B sutopo 2002:184) c. Mengkaji Dokumen dan arsip Dalam pengamatan ini diperoleh data dari beberapa arsip dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan dalam pengamatan. 5. Teknik Analisa Data Analisa data dilakukan untuk mengolah data sedemikian rupa sehingga dapat menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil pengamatan ini. Dalam penamatan ini teknik pengamatan data menggunakan model interaktif, yatu setelah data terkumpul kemudian dilakuakan analisis melalui 3 (tiga) komponen, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan dan verifikasi (HB. Sutopo, 2002 : 186). Ketiga komponen tersebut saling berinteraksi dengan proses pengumpulan data sehingga merupakan suatu siklus. Komponenkomponen dan analisa data tersebut dijelaskan sebagai berikut :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
a. Reduksi Data Merupakan komponen pertama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan pengamatan. Bahkan diawali sebelum pelaksanaan pengumpulan data sampai laporan akhir pengamatan selesai disusun. (H.B Sutopo, 2002 : 92). b. Sajian Data Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan pengamatan dapat dilakukan. Sajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan pengamatan, sehingga narasi yang tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi rinci untuk menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi Dari awal pengumpulan data pengamat sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ia temui. Konklusi-konklusi yang ada tetap dibiarkan, pada awalnya kurang jelas kemudian semakin meningkat secara eksplisit dan juga memiliki landasan yang semakin kuat. Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir.
Gambar 1 : Model Analisis Interaktif
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PENGUMPULAN DATA
REDUKSI DATA
SAJIAN DATA
PENARIKAN SIMPULAN/VERIFIKA SI
Sumber : H.B. Sutopo (2002 : 96)
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB III DESKRIPSI LEMBAGA / INSTANSI A. Sejarah Berdirinya Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Proses history terbentuknya Kabupaten Karanganyar dimulai dari pemerintahan desa yang kecil, yang terbentuk pada masa perjuangan Raden Mas Said, pada tahun 1741-1757. Ketika itu Raden Mas Said yang dikenal sebagai Pangeran Sambernyawa menjadikan beberapa daerah sebagai pusat perlawanan terhadap Belanda. Daerah-daerah tersebut adalah daerah Nglaroh, daerah Sembuyan, dan daerah Matesih, yang selanjutnya menjadikan titik sejarah dan awal dari proses pertumbuhan pemerintahan. Berdasarkan STAATSBLAD Nomor 30 Tahun 1847, Tanggal 5 Juni 1847, Kabupaten Anom (Onderregent) Karanganyar terbentuk, bersama-sama dengan dibentuknya 2 (dua) Kabupaten Anom lain, yaitu Kabupaten Anom Wonogiri dan Anom Malangjiwan, yang berada dalam wilayah Pemerintahan Kadipaten Mangkunagaran. Dalam pelaksanaan pemerintahannya, pada setiap Kabupaten Anom, termasuk pada Kabupaten Anom Karanganyar dibentuk Kantor Urusan Pemerintahan, Kantor Urusan Pengadilan, Kantor Urusan Kepolisian, dan Kantor Urusan Perkebunan. Pada tahun 1917, dengan RIJKSBLAD Mangkunegaran Nomor 37 dibentuk 2 (dua) Kabupaten, yaitu : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Wonogiri. Dan pada tanggal 18 November 1917 , Kanjeng Gusti Pangeran Arya Mangkunegara VII melantik KRMT. Hardjo Hasmoro sebagai Bupati Karanganyar. Dalam kurun waktu tahun 1917-1930 di Kabupaten Karanganyar telah terjadi pergantian bupati sebanyak 2 (dua) kali, yang berarti dalam kurun waktu 1917-1930 tersebut, ada 3 (tiga) orang Bupati yaitu KRMT. Hardjohasmoro, RMT. Sarwoko Mangoen Koesoemoe, dan RMT. Darko Soegondo.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Berdasarkan RIJKSBLAD Mangkunegaran Nomor 10 Tahun 1923, Kabupupaten Karanganyar dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah Kawedanan, yaitu : 1. Kawedanan Karanganyar 2. Kawedanan Karangpandan 3. Kawedanan Jumapolo Dalam 3 (tiga) Kawedanan tersebut terdapat 14 (empat belas) wilayah Kapanewon atau Kecamatan, yaitu : 1. Kapanewon Karanganyar. 2. Kapanewon Tasikmadu. 3. Kapanewon Jaten. 4. Kapanewon Kebakkramat. 5. Kapanewon Mojogedhang. 6. Kapanewon Karangpandan. 7. Kapanewon Matesih. 8. Kapanewon Tawangmangu. 9. Kapanewon Ngargoyoso. 10. Kapanewon Kerjo. 11. Kapanewon Jumapolo. 12. Kapanewon Tugu (sekarang Jumantono). 13. Kapanewon Jatipuro. 14. Kapanewon Jatiyoso. Setelah Proklamasi Kemerdekaan terjadi reorganisasi pemerintahan daerah di Indonesia. Tiga Kapanewon yang sebelumnya tidak termasuk wilayah
Kabupaten
Karanganyar,
setelah
Proklamasi
Kemerdekaan
dimasukkan ke dalam wilayah Kabupaten Karanganyar. Tiga Kapanewon tersebut adalah Kapanewon Malangjiwan (sekarang Kecamatan Colomadu), Kapanewon Kaliyoso (sekarang Gondangrejo), dan Kapanewon Jenawi. Sejak saat itu maka wilayah Kabupaten Karanganyar menjadi 17 (tujuh belas) Kapanewon atau Kecamatan. Dengan demikian dapat sisimpulkan bahwa proses terbentuknya pemerintahan Kabupaten Karanganyar dimulai dari pemerintahan desa yang
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
terbentuk pada masa perjuangan RM Said (1941-1957), kemudian dibentuknya Kabupaten Anom pada tanggal 5 Juni 1847, diikuti dengan dibentuknya Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 November 1917. Dengan Peraturan Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 20 Tahun 1998 tentang hari jadi Kabupaten Karanganyar, maka hari jadi Kabupaten Karanganyar ditetapkan pada tanggal 18 November 1917. Pendidikan
merupakan
salah
satu
aspek
terpenting
dalam
pembangunan bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pembangunan negara-negara maju adalah tersedianya penduduk yang terdidik dalam jumlah, jenis, dan tingkat yang memadai. Karena itu, hampir semua bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan mereka. Sumber daya manusia yang bermutu, merupakan rahasia keberhasilan pembangunan negara. Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mencanangkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan yang harus segera ditangani, prioritas progran ini memiliki target semua anak usia sekolah mampu menyelesaikan pendidikan setingkat SMA dengan mutu yang baik. Dengan
bekal
ini
diharapkan
warga
Karanganyar
dapat
mengembangkan dirinya lebih lanjut yang akhirnya mampu memilih dan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, sekaligus berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
B. Visi, Misi, dan Kebijakan 1. Visi Visi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar adalah : Terwujudnya masyarakat yang berpengetahuan, berkeimanan dan berdaya saing. 2. Misi a. Mewujudkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
b. Mewujudkan pendidika yang bermutu, relevan, dan berdaya saing c.
Mewujudkan
akuntabilitas
dan
pencitraan
publik
dalam
penyelenggaraan pendidikan d. Melestarikan seni dan budaya daerah e. Mewujudkan masyarakat yang sehat, terampil, dan profesional. 3. Kebijakan a. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan. b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing. c. Governance, akuntabilitas dan pencitraan publik. C. Susunan Organisasi Di dalam menjalankan operasionalnya suatu Instansi perlu sekali memiliki pembagian tugas dan wewenang diantaranya tiapa bagian yang ada dalam instansi perlu mengadakan pengorganisasian yang baik. Susunan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
merupakan
suatu
kebijaksanaan
yang dilakukan
untuk
kepentingan pencapaian tujuan Instansi tersebut, sedangkan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar yang ada sekarang ini. 1. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, terdiri dari : a. Kepala Dinas Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan urusan
pemerintah
daerah
perumusankebijakan
teknis
pengendalian
bidang
di
bidang
pendidikan,
perencanaan,
pendidikan,
pemberian
meliputi
pelaksanaan bimbingan
dan dan
pembinaan pegawai dan UPT. b. Sekretariat Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang mempunyai tugas mengelola urusan umum dan kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Sub bagian perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan tugas-tugas dan fungsi menyusun rencana program kehiatan, penggumpulan, pengelolaan data dan informasi, evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas. 2. Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian, mempunyai tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) yang melakukan fungsi pengelolaan keuangan dinas. 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melakukan surat emnyurat, penggandaan, ekspedisi, kearsipan, rumah tangga, pemngadaan dan pemeliharaan perlengkapan kantor serta melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian. c. Bidang Pendidikan Dasar Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas (Pengelolaan TK, SD, SMP, SMA, PLB). 1. Seksi Taman Kanak-Kanak Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas mea;lksanakan sebagian tugas bidang Pendidikan Dasar, meliputi pengelolaan Kurikulum dan pembinaan kesiswaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar. 2. Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Luar Biasa Seksi Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Luar Biasa dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan dasar, meliputi
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
pengelolaan kurikulum dan pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah Pertama dan Pendidikan Luar Biasa. 4. Seksi Sarana Prasarana Seksi Sarana dan Prasarana Dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagioan tugas bidang pendidikan dasar, meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar. d. Bidang Pendidikan Menengah Bidang Pendidikan menengah dipimpin oleh Kepala Bidnag yang melaksanakan sebagian tugas dinas, meliputi pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 1. Seksi Sekolah Menengah Atas Seksi Sekolah Menengah atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan menengah, meliputi pengelolaan kurikulum dan pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah Atas. 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan Seksi Sekolah Menengah Kejuruan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas bidang pendidikan menengah, meliputi pengelolaan kurikulum dan pembinaan kesiswaan Sekolah Menengah Kejuruan. 3. Seksi Sarana Prasarana Seksi Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai
tugas
melaksanakan
sebagian
tugas
bidang
peendidikan menengah, meliputi pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan. e. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Peningkatan Mutu Pendidik Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas meliputi pengembangan dan peningkatan mutu pendidik, tenaga kependidikan dan Pengembangan Profesi.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
1. Seksi Pengembangan Profesi Seksi pengembangan profesi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. 2. Seksi Pendidik Seksi mempunyai
Pendidik tugas
dipimpin
melaksanakan
oleh
kepala
sebagian
seksi
tugas
yang Bidang
Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengelola tenaga pendidik. 3. Seksi Tenaga Kependidikan Seksi Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang mengelola tenaga kependidikan. 4. Bidang Pendidikan Non Formal Bidang Pendidikan Non Formal dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas, meliputi pengelolaan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan kesetaraan. a. Seksi Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan. Seksi Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyaoi tugas melaksanakan sebagian tugas Pendidikan Non Formal, meliputi pengelolaan Pendidikan Masyarakat, Pendidikan Anak Usia Dini dan Kesetaraan. b. Seksi Perpustakaan Sekolah Seksi Perpustakaan Sekolah dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksankan sebagian tugas Bidang Pendidikan Non Formal yang mengelola perpustakaan sekolah.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Kelompok Jabatan Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai bidang keahliannya berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan mengelola bidang teknis. 6. Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok melaksanakan
Jabatan
sebagian
Fungsional
tugas
sesuai
mempunyai bidang
tugas
keahliannya
berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabel : 1 REKAP
DATA
GURU
PNS
TAHUN
2010
SERTA
PERKIRAAN
KEBUTUHAN DANA TAMBAHAN PENGHASILAN DAN TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD TAHUN 2011 KABUPATEN / KOTA
: KARANGANYAR
PROVINSI
: JAWA TENGAH JUMLAH GURU
JENJANG
PNSD
PERKIRAAN
SERTIFIKASI
PESERTA
CPNSD 2011
2006-2009
SERTIFIKASI
PNSD
PNSD PNSD LULUS
2010
2010
2010 TK
644
22
78
34
x
SD
4459
80
1390
601
x
SMP
1438
15
942
29
X
SMA
386
13
319
38
X
SMK
200
25
94
12
X
SLB
89
-
32
11
X
PENGAWAS
80
59
1
X
2914
726
X
JUMLAH
7296
155
- Perkiraan Kebutuhan Tambahan Penghasilan PNSD 2011 - Perkiraan Kebutuhan Tunjangan Profesi Guru PNSD 2011 Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Tabel : 2 LAPORAN PERUBAHAN DATA PENERIMA TUNJANGAN PROFESI GURU KABUPATEN KARANGANYAR NO
JENIS
JUMLAH
JUMLAH
PERUBAHAN
GURU
DANA
KETERANGAN
1
PENSIUN
21
61.047.000
Pensiun Tahun 2010
2
PINDAH
2
4.662.300
Pindah Tahun 2009
-
-
Pindah Tahun 2009
6
14.591.600
KE KABUPATEN 3
PINDAH KE KABUPATEN
4
MENINGGAL DUNIA
5
PINDAH KENA
-
Pundah ke Struktural
DISIPLIN
Tahun 2009 -
Kena Disiplin Pegawai
PEGAWAI 7
KENAIKAN
Tahun 2010 GAJI
BERKALA 8
Tahun
2009
KE STRUKTURAL 6
Meninggal
KENAIKAN PANGKAT/GOL
JUMLAH SASARAN
29
80.300.900
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB IV HASIL PENGAMATAN DAN PEMBAHASAN A. Prosedur Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Dalam Pengurusan Tunjangan Profesi Guru Penyelenggaraan Tunjangan Profesi Guru melibatkan berbagai institusi pemerintah, salah satunya adalah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten atau Kota. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar merupakan bagian dari Departemen Pendidikan Nasional yang melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pemberdayaan pendidikan. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar melaksanakan peran Departemen Pendidikan dalam pengurusan tunjangan profesi di Kabupaten Karanganyar, khususnya tunjangan profesi bagi guru melalui transfer daerah. Dinas
Pendidikan,
Pemuda
dan
Olahraga
Kabupaten
Karanganyar
melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan prosedur kerja sebagi berikut : 1. Membentuk Panitia Tunjangan Profesi Guru Tingkat Kabupaten atau Kota. Panitia-panitia tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut : a. Membuat daftar prioritas peserta calon penerima tunjangan profesi guru : Pembuatan daftar prioritas peserta calon penerima tunjangan profesi guru berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Ditjen PMPTK) dan kesepakatan tingkat provinsi. Penetapan peserta dilakukan secara terbuka dan transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI, dan asosiasi guru lainnya. Penentuan
calon
penerima
tunjangan
profesi
menggunakan sistem rangking bukan berdasarkan seleksi atau tes.
commit to user
guru
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Penyusunan ranking calon penerima tunjangan profesi guru secara berurutan adalah : 1. Masa kerja sebagai guru dihitung sejak yang bersangkutan bekerja sebagai guru baik sebagai PNS maupun bukan PNS. 2. Usia, dihitung berdasarkan tanggal, bulan, tahun kelahiran guru, yang tercantum dalam akta kelahirannya atau bukti lain yang sah. 3. Pangkat atau Golongan terakhir yang dimiliki guru saat dicalonkan sebagai pesera penerima tunjangan profesi. Kriteria ini khusus bagi guru PNS. 4. Beban
mengajar per minggu yang diemban oleh guru saat
didaftarkan sebagai calon penerima tunjangan profesi. 5. Tugas tambahan yang diemban oleh guru pada saat guru yang bersangkutan diusulkan sebagai calon peserta penerima tunjangan profesi. Tugas tambahan yang dimaksud misalnya kepala sekolah, ketua program/jurusan, pendidikan, kepala laboratorium, kepala unit produksi satuan pendidikan, kepala perpustakaan sekolah, atau ketua program keahlian. 6. Prestasi kerja yang pernah diraih guru atau pembimbingan yang dilakukan guru dan mendapatkan penghargaan baik tingkat Kecamatan, Kabupaten atau Kota, Provinsi, Nasional, maupun Internasional. Disamping itu prestasi kerja terasuk kinerja guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Dinas Pendidian, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar membuat daftar urutan prioritas guru, apabila ada guru memilki masa kerja yang sama maka diurutkan berdasarkan kriteria berikutnya yaitu usia. Apabila masa kerja dan usia sama maka berdasarkan golongan beban mengajar, emikian seterusnya. b. Menetapkan Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Penetapan calon penerima tunjangan profesi guru sesuai dengan kuota melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
commit to user
Penetapan calon
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
peserta oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar untuk guru TK, SD, SMP, SMA, SMK mengikuti tahapan sebagai berikut : 1. Mendata guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi, peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan tingkat Internasional yang belum mengikuti sertifikasi melalui portofolio dan melalui jalur pendidikan tahun sebelumnya. 2. Mengelompokkan data guru yang memenuhi persyaratan menurut status guru (PNS ataupun bukan PNS) serta jenis pendidiakan (TK, SD, SMP, SMA, SMK). Dalam pemberian tunjangan profesi, guru harus memenuhi persyaratan sebagi berikut : 1. Sesuai dengan kriteria dan urutan prioritas. Syarat dan kriteria peserta : a) Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma 4 (D-IV) dari program studi yang terakreditasi. b) Mengajar di sekolah umum hanya binaan
Departemen
Pendidikan Nasional. c) Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru ynag diperbantukan
pada
satuan
pendidikan
yang
diselenggarakan oleh masyarakat. d) Guru bukan PNS yang berstatus Guru Tetap Yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh pemda yang mengajar pada
satuan
pendidikan
yang diselenggarakan
oleh
pemerintah daerah. e) Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda pada yayasan yang sama. f) Memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 2. Masih aktif mengajar.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Tidak akan di alih tugaskan pada jabatan lain baik fungsional maupun struktuaral. 3. Menyusun daftar urut guru yang memenuhi persyaratan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Daftar urut guru di buat per jenis dan jenjang pendidikan (TK, SD, SMP, SMA, SMK). b. Daftar guru PNS di buat dengan urutan prioritas. c. Daftar guru bukan PNS di buat dengan urutan prioritas. 4. Menetapkan guru calon penerima tunjangan profesi sesuai kuota Kuota calon penerima tunjangan profesi guru ditetapkan oleh LPMP dan setiap tahun berubah-ubah. Pada tahun 2010 kuota peserta sertifikasi di Karanganyar sebanyak 1204, dengan rincian sebagai berikut : Tabel : 3 Kuota Peserta Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru Kabupaten Karanganyar tahun 2010 TK PNS
SD
SMP
SMA
324
472
81
NON-PNS
4
2
33
44
JUMLAH
4
326
215
125
1204
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Cara menetapkan peserta calon penerima tunjangan profesi guru sesuai kuota adalah sebagai berikut : a. Guru berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi, peringkat 1, 2, dan 3tingkat nasional dan guru yang memperoleh penghargaan tingkat internasional diprioritaskan menjadi peserta. b. Sisa kuota per jenis dan jenjang pendidikan di tetapkan berdasarkan urutan prioritas penetapan peserta. Contoh peserta penetapan calon penerima tunjangan profesi guru SD di Kabupaten Karanganyar :
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Kuota calon penerima tunjangan profesi guru SD di Kabupaten Karanganyar = 326 Guru SD tingkat provinsi = 0 Urutan langkah penetapan calon penerima tunjangan profesi guru adalah sebagai berikut : a. Tidak ada guru berprestasi, sehingga semua peserta calon penerima tunjangan profesi guru ditetapkan dari daftar urut guru. b. Berdasarkan
daftar
urut
guru
SD
(PNS)
Kabupaten
Karanganyar ditetapkan 326 guru peserta yang diambil dari nomor urut 1 sampai dengan 326. Berdasarkan data peserta tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangayar
menerbitkan Surat Keputusan
guru peserta calon penerima tunjangan profesi beserta lampiran daftar nama peserta calon penerima tunjangan profesi guru. Surat keputusan guru peserta calon penerima tunjangan profesi guru yang sudah di tanda tangani kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tersebut beserta lampirannya kemudian di kirim ke : 1. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. 2. LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Jawa Tengah, Direktorat Profesi Pendidik, up. Subdit program, komplek depdiknas. c. Menetapkan nomor peserta calon penerima tunjangan profesi guru di wilayah Kabupaten Karanganyar Penetapan nomor calon penerima tunjangan profesi guru berdasarkan rentang yang dibuat oleh LPMP. Nomor peserta terdiri dari 14 digit yang masing-masing digit diisi dengan rumusan kode digit sebagai berikut : 1. Digit 1 dan 2 diisi dengan kode tahun pelaksanaan sertifikasi guru. 2. Digit 2, 3 dan 4 diisi dengan kode Provinsi.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Digit 5 dan 6 diisi dengan kode Kabupaten. 4. Digit 7, 8 dan 9 diisi dengan kode bidang studi yang disertifikasi. 5. Digit 10 diisi dengan kode peserta sertifikasi. 6. Digit 11, 12, 13 dan 14 diisi dengan nomor urut peserta yang diberikan LPMP. d. Menerima dokumen dari ditjen PMPTK atau Dinas Pendidikan Provinsi sebagai berikut : Pedoman pengurusan tunjangan profesi guru dalam kuota 2010. 1. Format A1 dan Format A2 untuk sejumlah peserta. 2. Jadwal pelaksanaan tunjangan profesi guru. e. Mengkomunikasikan pedoman calon penerima tunjangan profesi guru melalui mekanisme sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio untuk guru, dan panduan penyusunan portofolio sejumlah peserta sertifikasi guru yang ada di wilayah Kabupaten Karanganyar. f. Mendistribusikan nomor peserta, Panduan penyusunan portofolio, pedoman tunjangan profesi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio untuk guru, Format A1 dan Format A2 kepada guru yang masuk kuota. g. Melakukan
sosialisasi
kepada
guru
di
wilayah
Kabupaten
Karanganyar. Sosialisasi penerima tunjangan profesi guru dilaksanakan setelah penetapan peserta calon penerima tunjangan profesi guru. Hal ini dimaksud untuk pemfokusan sosialisasi pada penerima tunjangan profesi guru di tahun 2010, sekaligus untuk penghematan biaya dalam sosialisasi tunjangan profesi guru. Dalam sosialisasi tunjangan profesi guru, materi yang disosialisasikan mencakup : 1. Prosedur tata cara pendataan. 2. Prosedur dan tata cara pemberian tunjangan profesi kepada guru dalam kuota 2010.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Peran lembaga-lembaga terkait seperti Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten Karanganyar, Lembaga Pendidik Tenaga Kependidikan (LPTK) penyelenggara, dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 4. Syarat guru penerima tunjangan perofesi. 5. Prosedur penyusunan portofolio dan penjelasan tentang rubik portofolio, dan 6. Jadwal penyerahan dokumen portofolio. Dinas pendidikan Kabupaten Karanganyar melakukan sosialisasi tunjangan profesi guru dengan beberapa cara, yaitu : 1. Mengumpulkan peserta calon penerima tunjangan profesi guru yang kemudian diberikan penjelasan tentang pentingnya tunjangan profesi bagi guru, prosedur pemberian tunjangan profesi bagi guru dan hal-hal yang berkaitan dengan tunjangan profesi. 2. Membuka kesempatan bagi calon peserta penerima tunjangan profesi untuk konsultasi mengenai tunjangan profesi bagi guru. Selama
sosialisasi
tunjangan
profesi,
peserta
calon
penerima tunjangan profesi guru diwajibkan membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 25.000,00 untuk mengganti biaya operasional dalam penyelenggaraan pengurusan tunjangan profesi, misalnya untuk mengganti biaya fotocopy buku-buku pedoman tunjangan profesi bagi guru, biaya untuk sosialisasi, dan lain-lain. h. Menugaskan Kepala Sekolah untuk memverifikasi kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen yang diserahkan oleh guru. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berhak memberikan sangsi kepada Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan tugas dengan baik. i. Menugaskan pengawas untuk melakukan penilaian pelaksanaan pembelajaran dan kompetensi kepribadian dan sosial (penilaian atasan) secara objektif. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Karanganyar berhak memberikan sangsi kepada pengawas yang tidak melakukan tugas ini dengan baik. j. Mengecek kebenaran dokumen-dokumen dari guru Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut : 1. Form A1 dan Form A2 yang telah diisi oleh guru. 2. Dokumen portofolio rangkap 2. 3. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3X4 sebanyak 4 lembar. Di bagian belakang setiap foto di tulis identitas peserta (nama dan nomor peserta). k. Memverifikasikan kebenaran dan keabsahan dokumen-dokumen portofolio dengan melibatkan pengawas sebelum diserahkan ke LPTK. l. Membuat rekapitulasi peserta calon penerima tunjangann profesi guru menggunakan format B1. dokumen dibuat dalam bentuk hardcopy dan softcopy excel. m. Menyerahkan kepada LPMP dokumen-dokumen sebagai berikut : 1. Format A1 yang telah diisi oleh peserta calon penerima tunjangan profesi guru disertai dengan rekapitulasinya dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 2. Format A2 yang tealah diisi oleh peserta calon penerima tunjangan profesi guru disertai rekapitulasinya. Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan Berita Acara Serah Terima Berkas Penetapan Calon Penerima Tunjangan Profesi Guru. n. Menghimpun dokumen portofolio yang telah disusun oleh peserta calon penerima tunjangan profesi guru (dua rangkap untuk setiap guru secara tidak terpisah). o. Merekap peserta yang menyerahkan dokumen portofolio dengan format B1. p. Menyerahkan dokumen-dokumen kepada rayon LPTK sebagai berikut : 1. Portofolio, masing-masing peserta rangkap 2.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2. Rekapitulasi peserta berdasarkan nomor peserta calon penerima tunjangan profesi guru. 3. Pas photo terbaru peserta, berwarna, ukuran 3X4 cm, sebanyak 4 lembar. Di bagian belakang setiap pas photo dituliskan identitas peserta (nama dan nomor peserta). Penyerahan dokumen tersebut disertai dengan berita acara serah terima dokumen portofolio. q. Menyerahkan rekapitulasi peserta calon penerima tunjangan profesi guru yang telah diisi ke Dinas Pendidikan Provinsi. Penyerahan disertai dengan Berita Acara Serah Terima Dokumen. r. Menerima dokumen rekapitulasi hasil penilaian portofolio dan sertifikasi pendidik (bagi peserta yang lulus) dari rayon LPTK penyelenggara tunjangan profesi bagi guru.
Tabel : 4 Jumlah Guru Kabupaten Karanganyar yang Lulus Penilaian Portofolio : Lulus
PLPG
Diskualifikasi
Portofolio TK
2
2
1
SD
225
100
1
SMP
275
258
1
SMA
100
114
1
SMK
38
86
1
Jumlah
640
560
4
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Oahraga Kabupaten Karanganyar
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
s. Menindak lanjuti hasil portofolio sebagai berikut : 1. Meneruskan pengumuman hasil penerima tunjangan profesi guru kepada peserta calon penerima tunjangan profesi guru. 2. Meminta peserta tunjangan profesi yang lulus menunggu pengumuman lebih lanjut untuk memperoleh tunjangan profesi guru dan nomor registrasi dari Departemen Pendidikan Nasional. 3. Menyerahkan sertifikat pendidik kepada peserta yang lulus melalui sekolah tempat peserta bertugas. 4. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus melakukan
kegiatan-kegiatan
untuk
melengkapi
dokumen
portofolio, kemudian diserahkan lagi ke rayon LPTK. 5. Mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan peserta yang harus mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG). PLPG
dilaksanakan melalui beberapa tahap. Untuk peserta
yang tidal lulus PLPG diberikan ujian ulang 2 kali. Berikut ini hasil penilaian PLPG Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 : Tabel : 5 Hasil PLPG Kabupaten Karanganyar Lulus
Tidak lulus
Tahap 1 dan 2
94
180
Tahap 3 dan 4
29
257
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Tabel : 6 Hasil PLPG mengulang Kabupaten Karanganyar Lulus
Tidak lulus
Tahap 1 dan 2
138
42
Tahap 3 dan 4
49
208
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Karanganyar Untuk yang tidak lulus PLPG sejumlah 250 orang tersebut disuruh untuk mengikuti tunjangan profesi tahun berikutnya. t. Mengambil bendel pertama dokumen portofolio yang memuat bukti fisik asli untuk komponen 2 dan 8, minimal setelah 2 minggu dari pengumuman kelulusan. 2. Mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru sesuai dengan pedoman dan kewenangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Dalam mengendalikan kualitas penyelenggaraan sertifikasi guru, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar menyarankan para guru agar memenuhi syarat peserta sertifikasi. 3. Memproses tunjangan profesi bagi guru yang telah lulus sertifikasi. Memberikan tunjangan profesi kepada para guru yang telah lulus sertifikasi sebesar satu kali gaji pokok. Bagi guru lulus uji sertifikasi menunjuk surat Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah bahwa pembayaran melalui Bank Jateng. Bagi yang belum mempunyai rekening Bank Jateng disuruh membuka rekening Bank Jateng. Dari penjelasan diatas, prosedur kerja yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam pengurusan tunjangan profesi guru melalui portofolio dapat digambarkan seperti yang ada di lampiran.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
B. Hambatan-Hambatan Dalam Prosedur Pengurusan Tunjangan Profesi Guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Setelah melakukan pengamatan langsung di Dinas Pendidikan, Pemuda
dan
Olahraga
Kabupaten
Karanganyar,
ternyata
pengamat
menemukan beberapa hambatan yang sebelumnya belum pengamat ketahui. Pengurusan tunjangan profesi guru oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tidak lepas dari hambatan dalam memberikan pelayanan bagi peserta tunjangan profesi guru. Dari hasil wawancara salah satu panitia pengurusan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, beberapa hambatan yang ditemui antara lain : 1. Dana Kurangnya dana dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar yang dialokasikan untuk pengurusan tunjangan profesi guru. Dalam pengurusan tunjangan profesi guru di Kabupaten Karanganyar, dana diperoleh dari uang pendaftaran guru calon penerima tunjangan profesi, akan tetapi dana tersebut diperoleh pada saat sosialisasi tunjangan profesi. Oleh karena itu, dalam pengurusan tunjangan profesi guru, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar menggunakan dana dari Dinas itu sendiri yang kemudian akan diganti setelah pembayaran uang pendaftaran dari guru calon penerima tunjangan profesi. 2. Sumber daya Manusia Pengurusan tunjangan profesi guru tahun 2010 di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar memerlukan sumber daya manusia untuk melaksanakan operasionalisasi program di lapangan, baik untuk melaksanakan sosialisi, pemberkasan, dan berbagai aktivitas dalam menyampaikan informasi dan berbagai arsip dari pusat kepada guru dan sebaliknya, juga pada berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan program ini. Minimnya panitia tunjangan profesi guru di
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, sehingga dalam mengurusi masalah tersebut terasa berat. 3. Tingkat pemahaman yang berbeda-beda antar peserta sertifikasi Kurang optimalnya pengurusan tunjangan profesi guru juga dipengaruhi karena terbatasnya informasi yang dimiliki para peserta calon penerima tunjangan profesi. Keterbatasan informasi dapat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman yang berbeda antar peserta dalam menangkap arti dan maksud dari sosialisasi yang telah diselenggarakan Dinas pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Mungkin juga dipengaruhi oleh minimumnya upaya sosialisasi yang diselenggarakan dengan alasan tidak tersedianya dana bagi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan sosialisasi sehingga dalam pelaksanaannya terpaksa dipadatkan untuk memenuhi seluruh tujuan sosialisasi. C. Langkah-Langkah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Mengatasi Hambatan dalam Pengurusan Tunjangan Profesi Guru Tahun 2010 Memang tidak dapat dipungkiri dalam pelaksanaan pengurusan tunjangan profesi guru terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan kurang optimalnya kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, namun adanya berbagai hambatan harusnya dapat diminimalisir dengan mengoptimalkan daya dukung dan kemampuan yang telah dimiliki, seperti : 1. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada Upaya dalam mengantisipasi keterbatasan yang ada dalam pengurusan tunjangan profesi guru dalam hal keterbatasan dana yang berkaitan
pada
minimnya
fasilitas
dan
sarana
prasarana
untuk
operasionalisasi ditangani dengan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki
Dinas
Karanganyar.
Pendidikan,
Pemuda
commit to user
dan
Olahraga
Kabupaten
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
2. Memelihara hubungan baik antara guru dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar Hubungan yang terjalin baik antara para guru dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar cukup membantu dalam pengurusan tunjangan profesi guru karena dengan berbagai keterbatasan dan tuntutan kebutuhan yang yang ada hubungan yang baik dapat melahirkan kerjasama yang baik antara guru dan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar untuk bekerjasama dan saling melengkapi dalam penyelenggaraan pengurusan tunjangan profesi guru. Keberadaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar cukup penting sebagai mediator program dan kerjasama guru semakin memperlancar jalannya pengurusan tunjangan profesi. Peran aktif para guru dalam mencari informasi seputar tunjangan
profesi
sangat
membantu
memperlancar
pelaksanaan
pengurusan tunjangan profesi guru karena penyampaian informasi dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar hanya dilakukan melalui sosialisasi yang dibatasi waktu dan penyelenggaraanya. Maka untuk mengatasi hal tersebut para guru harus datang langsung ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk mencari informasi tentang tunjangan profesi guru. 3. Media komunikasi Komunikasi antar guru juga dapat dipermudah dengan adanya teknologi komunikasi antar guru yang sudah ada seperti handphone yang dirasa cukup berperan dalam memperlancar komunikasi antar guru calon penerima tunjangan profesi terutama bagi ynag merasa kesulitan memperoleh informasi langsung dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar. Peserta calon penerima tunjangan profesi yang kurang paham juga diperbolehkan untuk berkomunikasi melalui handphone dengan panitia pengurusan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan Berdasarkan hasil pengamatan dapat diambil kesimpulan bahwa pengurusan tunjangan profesi guru di
Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Karanganyar tahun 2010 dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009, tentang penyaluran tunjangan profesi pendidik . Berdasarkan pembahasan terhadap temuan-temuan yang penulis dapatkan pada saat melakukan pengamatan terhadap prosedur kerja yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam pengurusan tunjangan profesi guru tahun 2010, prosedur yang digunakan sesuai dengan alur prosedur yang ditetapkan. Prosedur kerja pengurusan tunjangan profesi guuru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar meliputi membentuk panitia pengurusan tunjangan profesi guru. Adapun tugas panitia tunjangan profesi guru meliputi : 1. Panitia tunjangan profesi guru mempunyai tugas membuat daftar prioritas calon peserta tunjangan profesi. 2. Menetapkan calon peserta tunjangan profesi. 3. Menetapkan nomor urtut peserta tunjangan profesi guru Kabupaten Karanganyar. 4. Menerima dokumen dari ditjen PMPTK. 5. Mengkomunikasikan buku pedoman tunjangan profesi. 6. Mendistribusikan nomor tunjangan profesi. 7. Melaksanakan sosialisasi tunjangan profesi guru di wilayah Kabupaten Karanganyar. 8. Menugaskan kepala sekolah untuk memverifikasi kebenaran dokumen portofolio guru. 9. Menugaskan pengawas untuk melakukan penilaian atasan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
10. Mengecek kebenaran dokumen portofolio guru. 11. Membuat rekapitulasi sertifikasi guru. 12. Menghimpun dokumen portofolio. 13. Menyerahkan dokumen portofolio kepada rayon LPTK. 14. Menerima rekapitulasi peserta sertifikasi guru. 15. Menerima rekapitulasi hasil penilaian portofolio dan sertifikat pendidik. 16. Menindak lanjuti hasil portofolio, bagi yang lulus diberikan tunjangan profesi, sedang yang tidak lulus disuruh untuk melengkapi dokumen portofolio atau menngikuti PLPG. Dalam pelaksanaan tunjangan profesi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan. Kendala yang dihadapi dalam pengurusan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar meliputi : 1. Keterbatasan dana yag dialokasikan untuk tunjangan profesi guru yang menangani program ini,serta 2. Tingkat pemahaman guru yang berbeda-beda. B. Saran Setelah mengamati secara langsung temuan-temuan yang terjadi di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, maka penulis dapat menyarankan sebagai berikut : 1. Sehubungan dengan proses pendataan dan pengurusan tunjangan profesi yang hanya ditangani oleh beberapa petugas, sebaiknya perlu ditambah petugas yang khusus menangani pengumpulan berkas dan kelengkapan data, sehingga petugas pengurusan tunjangan dapat fokus pada prioritas penerima tunjangan profesi dan verifikasi kelengkapan data peserta calon penerima tunjangan profesi guru. 2. Verifikasi kelengkapan data membantu dalam pemberian keterangan tentang prosedur dan persyaratan yang harus dilaksanakan, baik dalam hal kelengkapan berkas maupun informasi lainnya yang dibutuhkan Dinas Pendidikan.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pembinaan terhadap guru tentang tunjangan profesi guru jika ada hambatan ataupun terjadi kesalahan. Untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
DAFTAR PUSTAKA Moekijat.1984.Kamus Management.Bandung:Alumni Poerdarminta.2007.Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga.Jakarta:Balai Pustaka Hadari,Hanawi. 1989. Pengawasan melekat di lingkungan apatur negara. Jakarta: Erlangga Koontz Harold,O’Donnel,Weihrich Henz.1989.Intisari Manajemen.Jakarta: Bina Aksara Nuraida,Ida.2008.Manajemen Administrasi Perkantoran.Yogyakarta:Kanisius Sutopo,HB.2002.Metodologi Penelitian Kualitatif.Surakarta:Sebelas Maret Univercity Press The Liang Gie.1986.Kamus Administrasi Perkantoran.Yogyakarta:Nur Cahya. The Liang Gie.1981.Efisiensi Kerja Bagi Pembangunan Negara. Yogyakarta: Gajah Mada Univeraity Press Rohman,Arif.2009.Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan. Yoyakarta. Mediatama
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
SUMBER DOKUMEN Pedoman Penetapan Peserta.2008.Departemen Pendidikan Nasional Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Thun 2005 Tentang Guru dan Dosen Petunjuk Teknis Pembayaran Tunjangan Profesi Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Mekanisme Transfer ke Daerah Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Nasional 2010
commit to user
perpustakaan.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
PEDOMAN WAWANCARA 1. Apakah persyaratan pengurusan tunjangan profesi guru di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar cukup sulit ? 2. Apakah dalam pengurusan tunjangan profesi guru harus melalui kualifikasi tertentu ? 3. Apakah syarat yang harus dipenuhi guru dalam pengurusan tunjangan profesi ? 4. Apakah kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan dalam pengurusan tunjangan profesi ? 5. Bagaimana mekanisme peembayaran tunjangan profesi guru ? 6. Apakah sangsi bagi pelanggar ? 7. Apakah pihak Dinas Pendidikan melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran semua data tunjangan profesi ? 8. Apakah aliran dana tunjangan profesi sudah terealisasi dengan baik ? 9. Apakah calon penerima tunjangan profesi mendapat keterangan atas diterima atau ditolaknya permohonan yang telah diajukan ? 10. Apakah pihak Dinas Pendidikan mengirimkan surat pemberitahuan keputusan penerima tunjangan profesi kepada guru ?
commit to user
