Izin Usaha Niaga BBN
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Izin Usaha Niaga BBN
PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENERBITAN IZIN USAHA Prosedur Memperoleh Izin Usaha 1. Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas dengan melampirkan persyaratan administratif dan teknis. Permohonan akan diproses lebih lanjut apabila telah melengkapi dan memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang telah ditetapkan. Seluruh dokumen permohonan akan dikembalikan jika persyaratan administrasi dan teknis tidak lengkap. Badan Usaha dapat mengajukan permohonan kembali dengan melengkapi seluruh permohonan yang ditentukan. 2. Persyaratan administratif dan teknis yang sudah lengkap dari Badan Usaha akan dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Migas. 3. Dalam rangka klarifikasi terhadap data administrasi dan teknis serta kinerja perusahaan, Badan Usaha melakukan presentasi. 4. Peninjauan lokasi dilakukan untuk pemeriksaan kesesuaian data administrasi dan informasi mengenai rencana Badan Usaha. 5. Direktorat Jenderal Migas menyelesaikan penelitian dan evaluasi terhadap data administrasi dan teknis untuk persetujuan/penolakan Izin Usaha. 6. Direktur Jenderal Migas atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral memberikan Izin Usaha dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun terhadap permohonan Izin Usaha yang disetujui.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
3. Persetujuan
2. Evaluasi Dokumen Permohonan
1. Pengajuan Permohonan
Kegiatan
tidak Memenuhi
Verifikasi
Loket
ya
ya
(10 hari kerja)
tidak
ya
DMO
tidak
Memenuhi
ya
Subdit
Evaluasi & Presentasi
tidak
Memenuhi
Diusulkan diterussampaikan
Disposisi
Diusulkan diterussampaikan
Persetujuan
Disposisi
Menteri ESDM Cq. Dirjen Migas
Gambar 1. Prosedur Pengajuan dan Penerbitan Izin Usaha
Pengajuan Izin
Badan Usaha
Pelaku
Izin Usaha Niaga BBN
Izin Usaha Niaga BBN
Standar Pelayanan Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada Badan Usaha, proses pelayanan selesai dalam 10 hari kerja setelah semua persyaratan terpenuhi dan dinyatakan lengkap dan benar.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Izin Usaha Niaga BBN
IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain A. IZIN USAHA 1. Syarat Administrasi : a.
Akte Pendirian Badan Usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;;
b.
Biodata Badan Usaha (Company Profile);
c.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); e.
Surat Keterangan Domisili Perusahaan (yang masih berlaku);
f.
Surat penyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.
Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi di lapangan.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Izin Usaha Niaga BBN
2. Syarat Teknis : a.
Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan;
b.
Data standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan;
c.
Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail;
d. Informasi Kelayakan Usaha; e.
Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel ) Sebagai Bahan Bakar Lain;
f.
Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselataman dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
3. Kewajiban Badan Usaha : Dalam melaksanakan Kegiatan Usaha Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain, Badan Usaha wajib menyelesaikan : a.
menjamin dan bertanggung jawab sampai ke tingkat penyalur/konsumen akhir atas standar dan mutu Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang diniagakan sesuai standar dan mutu (spesifikasi) yang ditetapkan;
b.
menjamin harga jual Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain pada tingkat yang wajar;
c.
menjamin penyediaan fasilitas dan sarana Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang memadai;
d. menjamin dan bertanggung jawab atas penggunaan peralatan, keakuratan dan sitem alat ukur yang digunakan yang memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Izin Usaha Niaga BBN
e.
mempunyai dan menggunakan nama dan merek dagang tertentu Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail;
f.
mengutamakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri;
g.
menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal mengenai pelaksanaan Kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain termasuk harga jual Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
4. Sanksi Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata Izin Usaha Sementara Pengolahan ini dapat dicabut atau batal demi hukum apabila : a.
Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis tehadap Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan dalam Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain; b. Direktur Jenderal atas nama Menteri memberikan teguran tertulis kepada Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak yang tidak melaksanakan kewajiban penggunaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Lampiran
Memakai Kop Surat Perusahaan ……….., ………………..200.. Nomor : Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Permohonan izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain Yang terhormat, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B5 Kuningan Jakarta 12910 Dengan hormat, Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 32 Tahun 2008 tanggal 26 September 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, bersama ini kami mengajukan permohonan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, dengan data sebagai berikut : 1. 2. 3. 4. 5.
Nama Perusahaan Penanggung Jawab Bidang Usaha Alamat Kantor Alamat Perusahaan/pabrik
: : : : :
Bersama ini kami lampirkan : A.
Data Adminstrasi a. b. c. d. e. f. g.
Akte Pendirian Badan Usaha dengan lingkup usaha bidang energi dan perubahannya yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang; Biodata Badan Usaha (Company Profile); Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Surat Keterangan Domisili Perusahaan (yang masih berlaku); Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal Migas;
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Lampiran
B.
Data Teknis a. b. c. d. e. f.
Sumber perolehan bahan baku/Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain yang diusahakan; Data standar dan Mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain yang akan diniagakan; Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain untuk retail; Informasi Kelayakan Usaha; Surat pernyataan tertulis diatas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel ) Sebagai Bahan Bakar Lain; Surat Pernyataan secara tertulis diatas materai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselataman dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup;
Demikian kami sampaikan dan atas perhatian serta terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami,
……………………………. Direktur/Pemimpin/Badan Usaha...... Tembusan : Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Lampiran
Memakai Kop Surat Badan Usaha
SURAT PERNYATAAN MENGENAI KESEDIAAN DILAKUKAN INSPEKSI LAPANGAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL MIGAS Nomor
/200.........
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Jabatan Alamat Perusahaan Tempat tinggal
: : : :
Dengan ini kami menyatakan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, kami bersedia untuk diinspeksi lapangan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Migas Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………., …………………… 200..... Yang menyatakan,
Meterai Rp. 6.000,-
…………………………………………….
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Lampiran
Memakai Kop Surat Badan Usaha
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI ASPEK KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Nomor
/200.........
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Jabatan Alamat Perusahaan Tempat tinggal
: : : :
Dengan ini kami menyatakan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, kami sanggup untuk memenuhi dan mentaati aspek keselamatan kerja, kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………., …………………… 200....... Yang menyatakan,
Meterai Rp. 6.000,-
…………………………………………….
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Lampiran
Memakai Kop Surat Badan Usaha
SURAT PERNYATAAN KEMAMPUAN PENYEDIAAN BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) SEBAGAI BAHAN BAKAR LAIN
Nomor
/200.....
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama Jabatan Alamat Perusahaan Tempat tinggal
: : : :
Dengan ini kami menyatakan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, kami sanggup untuk memeuhi kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai bahan Bakar Lain. Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
……………….,………………… 200..... Yang menyatakan,
Meterai Rp. 6.000,-
…………………………………………….
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Lampiran
Memakai Kop Surat Badan Usaha
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU Nomor
/200.........
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nam Jabata Alamat Perusahaan Tempat tinggal
: : : :
Dengan ini kami menyatakan, bahwa dalam melaksanakan kegiatan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar Lain, kami sanggup melaksanakan kegiatan tersebut untuk memenuhi dan mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
………………., …………………… 200..... Yang menyatakan,
Meterai Rp. 6.000,-
…………………………………………….
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
Lampiran
PENGECEKAN BERKAS PERMOHONAN IZIN USAHA NIAGA BAHAN BAKAR NABATI (BIOFUEL) NAMA PERUSAHAAN
: ………………………………………..................
NOMOR DAN TANGGAL SURAT
: ……………………………………………………
……………………………………………………
…………………….…………………………….. DATA YANG DILAMPIRKAN:
ADA
DATA ADMINISTRASI
TIDAK
1 2 3 4 5 6
Akte pendirian perusahaan berikut perubahannya Biodata Badan Usaha (Company Profile) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Surat Keterangan Domisili Perusahaan Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan 7 Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesediaan dilakukan inspeksi lapangan oleh Direktorat Jenderal ` DATA TEKNIS 1 2 3 4 5
6
Sumber perolehan bahan baku / bahan bakar nabati sebagai bahan bakar lain yang diusahakan Data standar dan mutu (spesifikasi) bahan bakar nabati Nama dan merek dagang Bahan Bakar Nabati Informasi kelayakan usaha Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kemampuan penyediaan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain Surat pernyataan tertulis di atas materai mengenai kesanggupan untuk memenuhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup Keterangan: (√) ada, (x) dilengkapi dan (#) diperbaiki/diperbaharui/disempurnakan Diteliti
Mengetahui
Menyetujui
Tanggal Paraf
: :
Tanggal Paraf
: :
Tanggal Paraf
: :
Nama
:
Nama
:
Nama
:
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
KETERANGAN
Lampiran
Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi