PROGRES IMPLEMENTASI 5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUPWAS MINERBA di Daerah Istimewa Yogyakarta
Overview 5 SASARAN RENCANA AKSI KORSUP KPK
Penataan izin usaha pertambangan Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba Pelaksanaan kewajiban pengolahan/ pemurnian hasil tambang minerba Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan hasil tambang minerba 2
JUMLAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP) Status : 19 Mei 2015 IUP MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
IUP LOGAM NO.
KABUPATEN EKSPLORASI
OPERASI PRODUKSI
PRODUKSI
PENGOLAHAN PENJUALAN
1
KOTA YOGYAKARTA
‐
‐
‐
‐
‐
2
SLEMAN
‐
‐
‐
‐
3
3
BANTUL
‐
‐
1
3
‐
4
KULONPROGO
9
6
22
3
‐
5
GUNUNGKIDUL
‐
‐
2
‐
‐
9
6
25
6 34
3
JUMLAH
15 49 IUP
16
33 3
STATUS DAN KONDISI IUP Status : Desember 2014
Identifikasi Masalah :
STATUS NO
KABUPATEN
Tercatat di Kem. ESDM
Clear & Clean
1
SLEMAN
0
0
2
BANTUL
0
0
3
KULONPROGO
14
1
4
GUNUNGKIDUL
2
0
16
1
JUMLAH
6,25%
1. Sebagian besar perijinan langsung IUP Operasi Produksi, tidak melalui WIUP & IUP Eksplorasi sehingga tidak ada Biaya Pencadangan Wilayah dan Jaminan Kesungguhan (banyak IUP dikeluarkan sebelum 2012) 2. Regulasi perijinan di masing‐masing kabupaten tidak sama, sehingga perlu waktu untuk menyusun regulasi di level Provinsi untuk menyamakan kebijakan tersebut 3. Di Kabupaten belum ada ada Rencana Rinci Tata Ruang sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam melakukan evaluasi 4
STATUS DAN KONDISI IUP
Status : Laporan 10 MARET 2015
NO
KABUPATEN
JUM Tercatat Clear LAH di Kem. & IUP ESDM Clean
STATUS Overlap Ada SK Tdk ada Hutan Penca‐ Kegiatan Lindung butan
Habis Masa Laku
Ada SK Penga‐ khiran
1 SLEMAN
3
0
0
0
0
0
3
0
2 BANTUL
4
0
0
0
0
0
0
0
3 KULONPROGO
39
14
6
3
5
0
10
0
4 GUNUNGKIDUL
2
2
0
0
0
0
2
0
JUMLAH
48
16
6
3
5
0
15
0
Status : Laporan 19 Mei 2015
NO
KABUPATEN
STATUS JUM Tercatat Overlap Ada SK LAH Clear & Tdk ada di Kem. Hutan Penca‐ IUP Clean Kegiatan ESDM Lindung butan
Habis Masa Laku
Ada SK Penga‐ khiran
1 SLEMAN
3
0
0
0
0
0
3
0
2 BANTUL
4
0
0
0
0
0
1
0
3 KULONPROGO
40
14
6
3
5
8
12
0
4 GUNUNGKIDUL
2
2
0
0
0
0
2
2
JUMLAH
49
16
6
3
5
8
18
2
5
STATUS KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU PERTAMBANGAN untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi Posisi : 19 MEI 2015 IUP
N O
KABUPATEN
Membyr Membyr JML Biaya Memba NON Jam. Memb IUP yar LOGAM LGM & Pencad. Rekl. & ayar TO Iuran BATUAN Wilayah Pasca Royalti TAL u/ N Lgm Tetap Oprs Oprs Tamb. Ekspl. & Batuan Prod Prod
Membyr Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1 SLEMAN
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2 BANTUL
4
0
0
1
0
0
0
0
1
3 KULONPROGO
40
9
6
22
9
31
6
1 **)
22
4 GUNUNGKIDUL
2
0
0
2
0
0
0
0
2
JUMLAH
49
9
6
25
9
31*)
6
1
25
*) 7 IUP sudah mencairkan Jaminan Reklamasi 100 % **) 5 IUP OP Mineral Logam belum berproduksi dan sudah dicabut atau diakhiri 6
STATUS KEWAJIBAN KEUANGAN PELAKU PERTAMBANGAN
untuk IUP Pengolahan dan Penjualan Posisi : 19 MEI 2015 Membyr Membyr Membyr Pajak JML NON LGM & Memba Biaya Jam. Memb Mineral IUP yar BATUAN Pencad. Rekl. & ayar Bukan TO Peng Iuran Wilayah Pasca Royalti Logam TAL olah Penju Tetap Tamb. dan alan u/ Lgm an Batuan IUP
N O
KABUPATEN
1 SLEMAN
3
0
3
0
0
0
0
3
2 BANTUL
4
0
3
0
0
0
0
3
3 KULONPROGO
40
3
0
0
0
0
0
3
4 GUNUNGKIDUL
2
0
0
0
0
0
0
0
JUMLAH
49
3
6
0
0
0
0
9
Tidak ada Jaminan Kesungguhan
7
Pelaksanaan Pengawasan Produksi Pertambangan No 1
2
3
4
Kewajiban
Kondisi Eksisting
Semua pemegang IUP Operasi Produksi telah menyampaikan laporan produksi bulanan yang disampaikan kepada Bupati cq SKPD Teknis Pemda melaporkan secara Bupati melaporkan hasil reguler laporan pengawasan pengawasan teknis dan di wilayahnya produksi semesteran kepada Gubernur dan diteruskan kepada Menteri ESDM Pemda menindaklanjuti Bupati memberikan sanksi pemberian sanksi kepada antara lain berupa surat pemegang IUP yang tidak peringatan, penghentian melaksanakan good mining sementara dan pencabutan practise atau melanggar IUP peraturan yang berlaku Penertiban PETI Telah dilaksanakan upaya penertiban melalui pemberian surat peringatan sampai pada penindakan secara terpadu bersama aparat penegak hukum (APGAKUM) Pemegang IUP menyampaikan laporan produksi secara reguler
Rencana Aksi Selanjutnya Menambah dan menguatkan kapasitas Tenaga Pengawasan produksi Pemberdayaan Masyarakat Pemda DIY meningkatkan disiplin dalam menyusun laporan ke pada Menteri ESDM Gubernur memberikan sanksi sesuai peraturan Konsistensi tindakan dan penegakan hukum dari Pemerintah Daerah DIY Direncanakan Sistem Informasi Pelaporan pengawasan yang terbuka dan akuntabel Direncanakan MoU dengan Instansi APGAKUM 8
Pelaksanaan Kewajiban Pengolahan/Pemurnian Hasil Tambang No 1
2
Kewajiban
Kondisi Eksisting
Rencana Aksi Selanjutnya
Belum semua pemegang IUP Peningkatan pembinaan bagi melaksanakan kegiatan Pelaku Usaha Pengolahan pengolahan/pemurnian, karena /pemurnian sebagian besar komoditas tambang yang Mendorong pemakaian dihasilkan berupa mineral bukan logam teknologi pengolahan/ dan batuan (andesit, pasir dan pemurnian yang efektif dan batugamping) efisien Untuk pemegang IUP mineral logam Menerapkan batasan sampai saat ini belum produksi minimum Pengolahan Penyusunan Regulasi pelaksanaan kegiatan pengolahan/pemurnian Penegakan sanksi Dilakukan upaya pembinaan kepada Pembinaan yang terprogram bagi yang pemegang IUP Operasi Produksi untuk sesuai kebutuhan lapangan melanggar dapat melakukan proses Konsistensi penegakan pengolahan/pemurnian sanksi Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pe murnian
9
Pelaksanaan Pengawasan Penjualan dan Pengangkutan Hasil Tambang No. 1
2 3
4
Kewajiban
Kondisi Eksisting
Rencana Aksi Selanjutnya
Semua pemegang IUP Operasi Penyampaian laporan Produksi untuk penjualan telah penjualan yang kepada menyampaikan laporan Gubernur cq SKPD Teknis penjualan yang disampaikan Penyusunan sistim kepada Bupati cq SKPD Teknis pengawasan laporan penjualan hasil tambang Penegakan sanksi bagi yang Selama ini belum ada laporan Konsistensi penegakan melanggar pelanggaran sanksi bagi yang melanggar Gubernur melaporkan hasil Pemda menyampaikan Bupati melaporkan hasil pengawasan penjualan kepada pengawasan penjualan laporan pengawasan Gubernur kepada Menteri penjualan Pemberian sanksi bagi Bupati memberikan sanksi Pemberdayaan masyarakat semua pelaku usaha dan antara lain berupa surat dalam monitoring penjualan pihak terkait lainnya yang penghentian kegiatan dan Monitoring ketat dan terkait dengan kegiatan penegakan hukum pemberian sanksi secara penjualan hasil minerba tepat dan konsisten secara ilegal Penyampaian laporan kegiatan penjualan
10
Terimakasih
11
RENCANA AKSI GERAKAN NASIONAL PENYELAMATAN SUMBER DAYA ALAM INDONESIA SEKTOR KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Luas Hutan DIY = 86.141,90 Ha
Sumber : analisa data Dishutbun DIY, 2011
Hutan Negara = 18.715,06 Ha Hutan Rakyat = 67.426,84 Ha Sleman
Luas hutan negaraK.Progo 1.037,50 Ha
Luas hutan negara Sleman 1.729, 46 Ha
Luas hutan negara G.Kdul 14.895,50 Ha
Kulonprogo
Bantul
Luas hutan negara Bantul : 1.052,60 Ha
Kawasan Hutan
Gunungkidul
Ha Luasan
Sebaran
Hutan Produksi
13.411,70
95 % berada di Gunungkidul, sisanya di Kulon Progo
Hutan Lindung
2.312,80
Berada di Gunungkidul & Bantul, serta sebagian kecil di Kulon Progo
Hutan Konservasi
2.990,56
58 % berada di Sleman (TNGM) & 36 % berada di Gunungkidul, sisanya berada di Bantul & Kulon Progo
Total Htn Negara
18.715,06
80 % berada di Gunungkidul; sisanya tersebar di Sleman, Bantul, & Kulon Progo
LIMA PERMASALAHAN PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN (NASIONAL) 1. Ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan. DIY : Kawasan hutan DIY seluas 16.819,52 ha telah ditetapkan pengukuhan nya dan 1. 773 ha tahap penunjukan oleh Menteri Kehutanan. 2. Kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi. DIY : Tidak ada izin perkebunan di dalam kawasan hutan, perkebunan di DIY semuanya kebun rakyat 3. Alokasi pengelolaan sumber daya hutan untuk masyarakat tidak optimal DIY : Akses atau pemberdayaan masyarakat melalui izin Hutan Kemasyarakatan/HKm (42 KTH), izin Hutan Tanaman Rakyat/HTR (3 Koperasi) dan izin Hutan Desa/HD (dalam proses untuk 6 Lembaga Desa).
4. Lemahnya pengawasan sehingga tidak optimalnya penerimaan negara. DIY : Penerimaan negara PSDH (± Rp.15 juta/thn) dari hasil hutan kayu dan bukan kayu(daun kayu putih, getah pinus dan kayu).
5. Konflik agraria dan kehutanan DIY : Berdasarkan Surat Dirjen Planologi No. S 712/VII‐PKH/2014 terindikasi PT Aneka Sumber Indoneia (21,77 Ha) dan PT Mykoindo Daya Gemilang (7,12 Ha) di Kulon Progo berada di kawasan hutan negara. Hasil cek lapangan ternyata berjarak masing‐masing 4 km dan 1 km dari batas hutan.
PROGRES IMPLEMENTASI 6 SASARAN RENCANA AKSI Korsup KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 1. Penyusunan tata ruang wilayah : Hutan negara DIY seluas 18. 715 Ha terdeliniasi dalam RTRWP/K 2. Penataan Perizinan : Regulasi perizinan dalam kawasan hutan lindung dan produksi mengacu Permenhut. Terkait Undang‐undang 23/2014 saat ini sedang proses PERDA DIY dan untuk Tahura dalam proses Pergub setelah terbit PERDA 13 Tahun 2013. 3. Pelaksanaan kewajiban para pihak : BPKH XI terkait pemantapan kawasan hutan, Dishutbun/Balai KPH terkait pengelola hutan, Pemda Kab terkait pemberdayaan masyarakat. 4. Pelaksanaan Pengawasan : Inspektorat DIY, Irjen LHK, BPK, masyarakat.
5. Pemberian dan perlindungan hak masyarakat: ‐ Hkm : Luas 1.284 Ha meliputi hutan produksi dan hutan lindung. Jumlah kelompok HKm 35 di Gunungkidul, 7 di Kulon Progo Terhimpun dalam 14 koperasi. IUPHHK‐HKM ada 4 koperasi di Gunungkidul ‐ HTR : Pencadangan areal seluas 327,73 Ha. Yang telah diberi izin untuk 3 Koperasi di Gunungkidul ‐ HD : Penetapan Areal Kerja Hutan Desa 490 Ha (Planjan, Monggol, Kanigoro, Jetis, Kepek) ‐Tumpangsari : Jenis tanaman tumpangsari yang dibudidayakan oleh masyarakat meliputi : Kacang tanah; Kedelai; Jagung; Ketela pohon dll Produksi tumpangsari dalam satu tahun ada 3 kali, meliputi panen MT 1, MT 2, dan Produksi ketela pohon di bulan Juli. Nilai produksi tumpangsari tersebut dalam setiap tahun mencapai 6 juta per Ha. Hasil produksi tumpangsari menjadi hak milik masyarakat pengelola. Total nilai hasil tumpangsari mencapai 37 M 6. Pembangunan system pencegahan korupsi: Penyusunan regulasi, Juklak/juknis, sosialisasi per uu an, monitoring , pengawasan dan pengendalian.
IMPLEMENTASI UU 23 TAHUN 2014 tentang PEMERINTAHAN DAERAH (Urusan Kehutanan )
Pasal 14 (1)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. (2)Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan No.
Sub Urusan
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten / Kota
1.
Perencanaan Hutan
‐
‐
2.
Pengelolaan Hutan
a.
b.
c.
Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan konservasi (KPHK). Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi: 1) Pemanfaatan kawasan hutan; 2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
‐
Lanjutan......... No.
Sub Urusan
Daerah Provinsi 3) Pemungutan hasil hutan; 4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan karbon. d. e. f. g.
h.
Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi.
Daerah Kabupaten / Kota
Lanjutan.........
No.
Sub Urusan
3.
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten / Kota
a. Pelaksanaan perlindungan, Pelaksanaan pengelolaan pengawetan dan TAHURA kabupaten/kota. pemanfaatan secara lestari taman hutan raya (TAHURA) lintas Daerah kabupaten/kota. b. Pelaksanaan perlindungan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam lampiran (Appendix) CITES. c. Pelaksanaan pengelolaan kawasan bernilai ekosistem penting dan daerah penyangga kawasan suaka alam dan kawasam pelestarian alam.
Lanjutan......... No.
Sub Urusan
Daerah Provinsi
Daerah Kabupaten / Kota
4.
Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan
a. Pelaksanaan penyuluhan ‐ kehutanan provinsi. b. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.
5.
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Pelaksanaan pengelolaan ‐ DAS lintas Daerah kabupaten /kota dan dalam Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.
Pengawasan Kehutanan
‐
‐
TERIMA KASIH
Terima kasih
