PRINSIP KETERBUKAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TESIS

PRINSIP KETERBUKAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

TESIS

Oleh

R.A. DYNA RAMADHANI NIM : 0670005021

SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2008

R.A. Dyna Ramadhani : Prinsip Keterbukaan Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal…, 2008 USU e-Repository © 2009

Judul Tesis

: PRINSIP KETERBUKAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL

Nama Mahasiswa : R.A.DYNA RAMADHANI Nomor Pokok : 067005021 Program Studi : Ilmu Hukum

Menyetujui Komisi Pembimbing

(Prof.Dr.Bismar Nasution, SH.MH) Ketua

(Dr.Sunarmi, SH.M.Hum) Anggota

(Dr.Mahmul Siregar, SH.M.Hum) Anggota

Ketua Program Studi

Direktur

(Prof.Dr.Bismar Nasution, SH.MH)

(Prof.Dr.Ir.T.Chairun Nisa B.,MSc)


Telah diuji pada Tanggal 29 Oktober 2008

PANITIA PENGUJI TESIS Ketua Anggota

: :

Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH 1. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum 2. Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum 3. Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH 4. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, M.Hum


ABSTRAK Keterbukaan laporan keuangan perusahaan penanaman modal adalah suatu keharusan. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum adanya dasar hukum yang mengatur dengan tegas perihal kewajiban keterbukaan laporan keuangan perusahaan penanaman modal. UUPM sudah mencantumkan asas keterbukaan dalam kegiatan penanaman modal, namun tidak mengatur secara tegas bagaimana keterbukaan tersebut diterapkan, khususnya terhadap laporan keuangan perusahaan penanaman modal, walaupun UUPT No.40 Tahun 2007 Pasal 66 mewajibkan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak saja bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah sebagai pengawas kegiatan penanaman modal, tetapi juga terhadap perusahaan penanaman modal itu sendiri. Keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan akan meningkatkan kredibilitas perusahaan dan bertambahnya kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Dalam penulisan Tesis ini terdapat tiga permasalahan yaitu : mengapa prinsip keterbukaan perlu dalam perundang-undangan penanaman modal di Indonesia, bagaimana keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan penanaman modal di Indonesia, dan bagaimana kesiapan hukum penanaman modal di Indonesia terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal ? Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis dan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu mengumpulkan, menganalisis dan mensistematiskan hasil penelitian hukum yang berlaku, kemudian melakukan sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal berdasarkan pada Prinsip Keterbukaan Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Salah satu aspek penting dalam penerapan asas keterbukaan adalah pada aspek keuangan, dalam hal ini laporan keuangan perusahaan penanaman modal. Laporan keuangan perusahaan penanaman modal tidak saja merupakan informasi penting bagi pemegang saham (penanam modal) untuk mengukur kinerja pengurusan perusahaan, tetapi juga penting bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan penanaman modal dan untuk memastikan pemenuhan kewajiban fiscal perusahaan penanaman modal tersebut. Bagi masyarakat keterbukaan laporan keuangan perusahaan penanaman modal juga sangat penting terutama karena adanya alokasi beban biaya perusahaan untuk tujuan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Kata kunci : Laporan keuangan perusahaan, prinsip keterbukaan, penanaman modal


KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’alaikum Wr.Wb. Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada penulis sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk meraih gelar Sarjana Magister Ilmu Hukum di Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Dalam tesis ini, penulis menyajikan judul : “Prinsip Keterbukaan Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal Menurut Undang-undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal”. Pada kesempatan ini, dengan segala hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 1. Bapak Prof.Chairuddin P.Lubis, DTM&H., SPA(k)., selaku Rektor USU. 2. Ibu Prof. Dr. Ir. T. Chairun Nisa B., MSc., selaku Direktur Sekolah Pascasarjana USU. 3. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH, MH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU dan juga selaku Ketua Komisi Pembimbing dan Penguji. 4. Bapak Prof.Dr.Runtung, SH.M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 5. Bapak Para Pembantu Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


6. Ibu Dr. Sunarmi, SH, M.Hum., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana USU dan juga selaku Anggota Komisi Pembimbing dan Penguji. 7. Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH.MHum., selaku Anggota Komisi Pembimbing dan Penguji 8. Bapak Prof. Dr.Budiman Ginting, SH.M.Hum., selaku Anggota Komisi Penguji 9. Bapak Prof.Dr.Suhaidi, SH.MH., selaku Anggota Komisi Penguji. 10. Para Dosen yang telah bersusah payah memberikan ilmunya dan membuka cakrawala berpikir penulis yang akan sangat berguna dalam menghadapi tugastugas di masa yang akan datang. 11. Orang tua tercinta Papi Kol. Inf. (Purn.) Sumardi & Mami R.A. Umi Udyanti, SE., atas cinta, perhatian serta dukungan moril dan materil yang tiada habishabisnya. 12. Eyang Kol.(Purn.) Soenardjo Poespomidjojo, SH (Alm), Eyang R.A.Herdina, Opa Mayjend.(Purn.) RH. Sugandi (Alm), Oma Mien Sugandi, Tante & Om serta seluruh keluarga atas dukungan dan cintanya. 13. Adikku tercinta R.A.Dyanisa Wahyu Ningrum telah memberikan cinta, perhatian dan dukungan. 14. Para Senior dan rekan-rekan di Kantor telah memberikan ilmunya yang sangat berharga, Rahmatullah, SH & Keluarga terima kasih selalu ada dan memberikan perhatian dan dukungannya setiap saat, Nita “ Dodol”, Mida, Indah, Budi “


Lemang”, Echi, Aya, Andi, Indah, Kak Tri, Felix, A11za, Yusuf, Hendar, Willy, Zaqi, Widi, Mira, Ipeh terus memberikan semangat disaat jenuh mengerjakan tesis ini. 15. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2006 Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU atas dukungan dan perhatiannya ( akhirnya selesai juga perjuangan kita ya !) 16. Serta rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, untuk semua bantuan yang telah diberikan kepada Penulis. Akhirnya penulis berharap bahwa Tesis ini dapat berguna sebagai sumbang saran dan pemikiran mengenai Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal di Indonesia ini khususnya di wilayah Propinsi Sumatera Utara, juga bagi para pembaca yang berminat serta berkepentingan dengan bidang dari penulisan ini. Besar harapan penulis bahwa tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk memperluas cakrawala dan pengetahuan kita semua.

Medan, Agustus 2008 Wassalam, Penulis

R.A. Dyna Ramadhani NIM. 0670005021


DAFTAR ISI

Halaman ABSTRAK .....................................................................................................

i

ABSTRACT ...................................................................................................

ii

KATA PENGANTAR ..................................................................................

iii

RIWAYAT HIDUP

vi

…………………………………………………….

DAFTAR ISI..................................................................................................

vii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................

ix

BAB I

: PENDAHULUAN.......................................................................

1

A. Latar Belakang .......................................................................

1

B. Permasalahan .........................................................................

12

C. Tujuan Penelitian .................................................................

12

D. Manfaat Penelitian ...............................................................

13

E. Keaslian Penelitian.................................................................

14

F. Kerangka Teori dan Konsepsi................................................

15

G. Metode Penelitian...................................................................

22

BAB II : PERLUNYA PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PENANAMAN MODAL ………………………………………

25

A.

Pengertian Prinsip Keterbukaan.......................................

25

B.

Tujuan Prinsip Keterbukaan ............................................

33

C.

Pilar-pilar Prinsip Keterbukaan........................................

39

D.

Perlunya Prinsip Keterbukaan Dalam Perundang-Undangan Penanaman Modal. ................................................................

E.

42

Laporan Keuangan Penggelembungan Kerugian PT.Asian Agri Group (AAG) .................................................................

51


BAB III : PRINSIP KETERBUKAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANGUNDANGAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA ......

56

A. Laporan Keuangan Perusahaan ............................................

56

B. Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan ..............................

69

C. Analisis Prinsip Keterbukaan Dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007.............................................................................

76

D. Tanggapan dan Analisis Terhadap Kasus Dugaan Penggelapan Pajak PT.Asian Agri Group (AAG)..................

81

BAB IV : KESIAPAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL ......

85

A. UUPM Tidak Tegas Mengatur Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal .............................

85

B. Pengaturan Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan Di Luar UUPM Tidak Tegas dan Bersifat Terbatas ..............

91

C. Diperlukan Pengaturan Yang Tegas Tentang Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal .............

100

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN ..................................................

105

A. Kesimpulan ...........................................................................

105

B. Saran ......................................................................................

109

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................

111


DAFTAR GAMBAR

No.

Judul

Halaman

1.

Siklus Akuntansi Laporan Keuangan........................................

73

2.

Kerangka Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia

76


BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha ke arah tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara negara satu dengan negara lainnya. Salah satu usaha yang dilakukan oleh negara adalah menarik sebanyak mungkin investasi, baik asing maupun dalam negeri. 1 Kegiatan investasi secara langsung (direct investment) memberikan manfaat yang cukup besar bagi negara tujuan investasi (host country) antara lain : menciptakan lowongan kerja bagi penduduk, menciptakan kesempatan penanaman modal bagi penduduk negara tuan rumah, sehingga mereka dapat berbagi dari pendapatan perusahaan-perusahaan baru, meningkatkan ekspor, menghasilkan alih teknologi dan pengetahuan, memperluas potensi keswasembadaan negara tuan rumah dengan memproduksi barang setempat untuk menggantikan barang impor, menghasilkan pendapatan negara melalui pajak, dan membuat sumber daya negara tuan rumah – baik sumber daya alam dan sumber daya manusia – lebih baik pemanfaatannya daripada semula. 2

1

Ahmad Yulianto, “Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 5., hlm.39 2 John W.Head, Pengantar Ilmu Hukum Ekonomi, (Jakarta : Proyek ELIPS & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997), hlm.88-89


Agar manfaat penanaman modal dapat berpengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi host country tentu syarat utama yang harus terjadi adalah investor tertarik untuk menanamkan modalnya. Banyak

kondisi

yang harus

diperhatikan oleh pemerintah host country untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar dapat menarik minat investor. Salah satu faktor penting adalah faktor hukum. Untuk menanamkan modalnya di Indonesia para investor membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam berusaha. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memperhatikan aturan-aturan yang berkaitan dengan penanaman modal terutama yang berhubungan dengan perlindungan terhadap investor dalam bisnis dan bagaimana memperlakukan mereka secara adil. 3 Kepastian

hukum ini meliputi

ketentuan peraturan perundang-undangan yang dalam banyak hal tidak jelas bahkan bertentangan, dan juga mengenai pelaksanaan keputusan

pengadilan. Kesulitan-

kesulitan tersebut dapat dikatakan merupakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi negara berkembang yang berupaya mengundang penanaman modal asing untuk membantu pertumbuhan ekonominya. 4 Menurut Erman Rajagukguk faktor utama bagi hukum untuk dapat berperan dalam pembangunan investasi di Indonesia adalah apakah hukum mampu menciptakan fungsi

stability,

stability adalah

predictability

potensi

hukum

dan fairness. Termasuk dalam untuk

menyeimbangkan

dan

3

Yulianto Syahyu, “ Pertumbuhan Investasi Asing di Kepuluan Batam : Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, (Vol. 22 No. 5 Tahun 2003), hlm. 46 4 Mochtar Kusumaatmadja, “Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay,” Jurnal Hukum Bisnis, (No. 5, Vol. 3, 1996), hlm. 6


mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kebutuhan hukum untuk meramalkan (predictability) akibat dari langkah-langkah yang diambil khususnya penting bagi Negara yang sebagian besar rakyatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-hubungan ekonomi yang melampaui lingkungan sosial yang tradisional. Aspek keadilan (faierness) seperti perlakuan yang sama dan standar pola tingkah laku pemerintah

adalah

perlu

untuk menjaga mekanisme pasar dan

mencegah birokrasi yang berlebihan. 5 Namun meskipun demikian, tidak selalu dapat diartikan bahwa hukum penanaman modal yang baik adalah yang seluruhnya memberikan kemudahankemudahan dan keleluasaan bagi investor untuk melakukan sesuatu perbuatan terkait modal yang ditanamkannya. Bagaimana pun juga pengaturan penanaman modal di suatu negara tetap mengandung dilemma, karena adanya kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Di satu sisi peraturan penanaman modal banyak memberikan kemudahan dan keleluasaan bagi investor agar tertarik menanamkan modalnya, namun tidak bisa dipungkiri bahwa di sisi lain kehadiran kegiatan penanaman modal, khususnya penanaman modal asing dapat pula mengakibatkan sejumlah dampak negatif, misalnya

semakin

buruknya

distribusi

pendapatan karena terjadinya

perbedaan tingkat upah antara golongan pekerja, kerusakan lingkungan terhadap sumber daya alam, mendorong pola konsumsi mewah pada masyarakat host country, ketidakseimbangan neraca pembayaran (balance of payment) yang dapat saja terjadi

5

Erman Rajagukguk, “Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, (Jakarta : BPHN, 2004), hlm. 252.


karena impor lebih besar dari ekspor, 6 Dalam bentuk yang lebih radikal kehadiran perusahaan afiliasi perusahaan multinasional dapat mempengaruhi kebijakan pencapaian

sasaran

pembangunan

keputusan politik. 7 Belum

lagi

yang sudah ditetapkan dan mempengaruhi apabila perusahaan-perusahaan multinasional

melakukan praktek-praktek yang tidak sehat dalam menjalankan usahanya di wilayah host country. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut dengan UUPM)

berupaya

mengharmoniskan

perbedaan-perbedaan

kepentingan tersebut. UU ini tidak saja berupaya untuk menarik modal ke Indonesia, tetapi juga antisipatif terhadap kemungkinan dampak negatif dari kehadiran dan aktifitas perusahaan penanaman modal. Pasal 3 UUPM tersebut menetapkan sejumlah asas pelaksanaan penanaman modal yakni asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Di antara sejumlah asas tersebut, yang terkait langsung dengan aktivitas perusahaan

penanaman

modal

adalah asas keterbukaan,

akuntabilitas

dan

berwawasan lingkungan. Asas ini kemudian membangun sejumlah kaidah hukum yang terkait langsung dengan kewajiban dan tanggungjawab investor, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 dan Pasal 16 UUPM sebagai berikut :

6

David Schneiderman, Investment Rules and the New Constitualism, (Washington : Law and Social Inquiry, American Bar Foundation, 2000), Hal. 759 – 760. 7 P. Steeten, “The Multinational Enterprise and the Theory of Development Policy,” World Development, Vol. 1 No. 10, 1973, Hal. 129.


Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 16 Setiap penanam modal bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 UUPM tegas menetapkan kewajiban-kewajiban penanam modal. Kewajiban penanam modal dalam bentuk kewajiban menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal harus dipantau oleh Pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan penanaman modal berperan dengan baik bagi ekonomi nasional. Bagaimana kewajiban tersebut dilaksanakan tentunya


tidak terlepas hubungannya dengan asas keterbukaan 8 dan akuntabilitas 9 yang ditetapkan dalam Pasal 3 UUPM tersebut. Kedua asas ini memperkuat pentingnya asas keterbukaan dalam kegiatan penanaman modal. Terkait dengan uraian-uraian tersebut di atas, masalah keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal menjadi penting untuk diteliti, setidaknya dikarenakan beberapa alasan. Pertama, perusahaan penanaman modal wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 (a) UUPM. Dengan

adanya

kewajiban

ini, maka setiap perusahaan

penanaman modal harus mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan

perusahaan,

yakni

prinsip

fairness

(kewajaran),

transparency

(keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (pertanggungjawaban) dan rule of law (ketaatan pada aturan hukum). 10 Melalui kewajiban ini, maka setiap kegiatan perusahaan penanaman modal harus dilakukan secara terbuka baik dalam proses pengambilan keputusan maupun kewajiban pengungkapan informasi-informasi penting kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya. Dalam konteks ini keterbukaan informasi tidak saja menyangkut informasi keuangan dan informasi non keuangan, 8

Perhatikan Penjelasan Pasal 3 (b) UU No. 25 Tahun 2007. Asas Keterbukaan diartikan sebagai asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. 9 Penjelasan Pasal 3 (c) UU No. 25 Tahun 2007 menjelaskan Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 10 Lebih lanjut I Nyoman Tjager.,dkk, Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis di Indonesia, (Jakarta :Perhalindo, 2003), hlm. 49.


tetapi juga informasi tentang produk, dan informasi tentang kegiatan penanaman modal. 11 Dalam hal ini keterbukaan laporan keuangan perusahaan menjadi sebuah kewajiban yang sangat penting terkait pelaksanaan GCG sesuai Pasal 15 (a) UUPM. Kedua,

adanya kewajiban perusahaan penanaman modal melaksanakan

tanggung jawab sosial perusahaan seperti dimaksud dalam Pasal 15 (b) membutuhkan keterbukaan laporan keuangan. Perusahaan

penanaman modal yang berbentuk

perseroan terbatas tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Dengan

demikian

pelaksanaan

tanggung

jawab sosial perusahaan

penanaman modal mengacu pada Pasal 74 UUPT. Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. 12 Oleh karena biaya pelaksanaan tanggungjawab sosial dianggarkan sebagai biaya perusahaan penanaman modal, maka laporan keuangan perusahaan merupakan sumber informasi untuk mengetahui apakah dana tersebut telah dipergunakan sesuai peruntukannya. Tanpa keterbukaan laporan keuangan perusahaan penanaman modal,

maka

dana tanggungjawab sosial ini bisa

disalahgunakan peruntukkannya. Dengan kata lain, dana tersebut dipergunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ditetapkan perusahaan. Dalam konteks ini masyarakat sangat dirugikan.

11

Prasarn Trairatvorakul, “Challenges of Good Governance : Accountability and Rule of Law”, dikutip dalam Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), hlm. 331. 12 Perhatikan Pasal 74 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Ketiga, adanya kewajiban perusahaan penanaman modal untuk melaporkan kegiatan penanaman modal yang dilakukannya memerlukan keterbukaan. laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) adalah sumber informasi bagi pemerintah dalam mengawasi perusahaan penanaman modal. Dengan adanya mekanisme keterbukaan terhadap informasi-informasi relevan dan penting, termasuk informasi keuangan, maka pengawasan pemerintah dan hak masyarakat terhadap informasi kegiatan penanaman modal sebagaimana diamanahkan UUPM akan lebih dilaksanakan. Keempat, adanya sinyalir manipulasi laporan keuangan oleh sejumlah perusahaan penanaman modal untuk menghindarkan kewajiban pajak. Drajat H. Wibowo, anggota Komisi XI DPR dan Panitia Khusus RUU Perpajakan mengatakan bahwa

sejumlah

perusahaan

penanaman

modal asing mengaku rugi untuk

menghindari pajak di Indonesia. Menurutnya kondisi ini terjadi karena ada banyak peluang untuk menghindari pajak di Indonesia, terutama akibat longgarnya peraturan keuangan perusahaan penanaman modal asing. 13 Manipulasi laporan keuangan dengan menyatakan perusahaan dalam keadaan rugi, adalah sebuah perbuatan yang sangat tercela dan tidak dapat ditolerir, mengingat perusahaan-perusahaan penanaman modal tersebut, terutama penanaman modal asing, oleh UU telah diberikan sejumlah fasilitas penanaman modal. Pasal 18 ayat (4) UUPM memberikan fasilitas kepada perusahaan penanaman modal meliputi :

13

“PMA Nakal Harus Diberi Sanksi : “Pengalihan Pajak Melalui Pola Pengalihan Keuntungan”, dikutip dalam http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0511/ekonomi/htm.


a) Pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b) Pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; c) Pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d) Pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e) Penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan f)

Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Kelima, adanya kewajiban melaporkan laporan keuangan kepada Bank

Indonesia bagi perusahaan, termasuk perusahaan penanaman modal asing, yang menerima pinjaman luar negeri. Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/7/PBI/2008 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank menetapkan bahwa perusahaan yang berencana memperoleh pinjaman luar negeri jangka panjang wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap yang meliputi: a. Rasio keuangan; b. Laporan keuangan;


c. Penilaian rating (peringkat); d. Laporan Rencana Pinjaman Luar Negeri (PLN) Perusahaan untuk 1 (satu) tahun; dan e. Hasil analisis manajemen risiko perusahaan. Selanjutnya pada ayat (2) PBI tersebut dikatakan bahwa perusahaan yang memiliki posisi pinjaman luar negeri perusahaan jangka pendek dan/atau jangka panjang

wajib

menyampaikan laporan secara benar dan lengkap kepada Bank

Indonesia mengenai rasio keuangan dan laporan keuangan. Keenam, laporan keuangan adalah alat pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan oleh pengurus perusahaan (direksi). Sebagai alat pertanggungjawaban laporan keuangan wajib disampaikan kepada pemilik. Namun seiring dengan berkembangnya tata kelola perusahaan, laporan keuangan tidak saja penting bagi pemegang saham (pemilik), tetapi juga kepada stakeholder dalam arti yang luas yang meliputi antara lain : manajer perusahaan yang bersangkutan, perbankan dan para kreditor, investor/calon investor, pemerintah dan masyarakat luas. 14 Pelaksanaan prinsip keterbukaan tidak saja bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah sebagai pengawas kegiatan penanaman modal, tetapi juga terhadap perusahaan penanaman modal itu sendiri. Keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan akan meningkatkan kredibilitas perusahaan dan bertambahnya kepercayaan investor 15 terhadap perusahaan tersebut. Dengan tingginya tingkat kepercayaan investor, maka perusahaan akan mudah mengumpulkan modal sewaktu-waktu diperlukan. Satu hal 14

Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, (Bandung : Mandar Maju, 2000), hlm. 13 15 Bismar Nasution (1), Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta : FH UI, 2001), hlm. 9-10


yang

kerap diperhatikan

investor

sebelum

mengambil

keputusan

untuk

menanamkan modalnya pada suatu perusahaan adalah tersedianya informasi yang cukup dan benar mengenai kondisi perusahaan. Hal ini tidak didapatkan investor jika perusahaan tersebut tidak menerapkan prinsip keterbukaan. keterbukaan dalam pengelolaan perusahaan bisa menciptakan kepuasan stakeholder perusahaan penanaman modal, khususnya masyarakat sekitar, sehingga dapat mendorong terciptanya stabilitas dalam lingkungan berusaha perusahaan penanaman modal tersebut. Arti penting lainnya dari pelaksanaan keterbukaan perusahaan penanaman modal

adalah dapat terhindarnya perusahaan tersebut dari penipuan atau

penyalahgunaan pengelolaan lainnya. Di pasar modal, fungsi prinsip keterbukaan untuk mencegah terjadinya penipuan adalah pendapat yang paling tua. Bahkan keterbukaan dikatakan sebagai jiwanya pasarnya modal. 16 Berdasarkan

uraian diatas, keterbukaan laporan keuangan perusahaan

penanaman modal adalah suatu keharusan. Namun yang menjadi permasalahan adalah belum adanya dasar hukum yang mengatur dengan tegas perihal kewajiban keterbukaan laporan keuangan perusahaan penanaman modal. UUPM sudah mencantumkan asas keterbukaan dalam kegiatan penanaman modal, namun tidak mengatur secara tegas bagaimana keterbukaan tersebut diterapkan, khususnya terhadap laporan keuangan perusahaan penanaman modal, walaupun UUPT No.40 Tahun 2007 Pasal 66 mewajibkan Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada 16

Ibid., hlm. 11


RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku perseroan berakhir, yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. Apabila mengacu kepada ketentuan keterbukaan di pasar modal, maka pengaturan keterbukaan menjadi lebih tegas. Akan

tetapi

permasalahannya tidak semua perusahaan penanaman modal tunduk pada ketentuan perundang-undangan di bidang pasar modal.

B. Permasalahan Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan sejumlah permasalahan, sebagai berikut : 1. Mengapa prinsip keterbukaan perlu dalam perundang-undangan penanaman modal di Indonesia ? 2. Bagaimana keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan penanaman modal di Indonesia ? 3. Bagaimana

kesiapan hukum penanaman modal di Indonesia terkait dengan

penerapan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal ?

C. Tujuan Penelitian Pada prinsipnya penelitian tesis ini ditujukan untuk mengumpulan data dan informasi-informasi untuk memahami secara tepat permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan. Lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk:


1. Menganalisis penerapan prinsip keterbukaan dalam perundang-undangan di bidang penanaman modal di Indonesia. 2. Menganalisis pengaturan terkait keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal berdasarkan ketentuan perundang-undangan penanaman modal di Indonesia. 3. Menganalisis kesiapan hukum penanaman modal di Indonesia terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal.

D. Manfaat Penelitian Terpecahkannya

permasalahan-permasalahan

yang

ditetapkan

dalam

penelitian ini dan tercapainya tujuan penelitian diharapkan akan membawa sejumlah manfaat baik dalam tataran akademis teoritis maupun praktis guna menunjang pembaharuan hukum di Indonesia, khususnya hukum penanaman modal. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pembuat kebijakan di bidang penanaman modal, bagi masyarakat dan bagi pengelola perusahaan penanaman modal. Bagi pembuat kebijakan/peraturan hasil penelitian

setidaknya

dapat

memberikan

gambaran

tentang

pengaturan

keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal. Masukan ini

bermanfaat dalam pembuatan kebijakan/peraturan lebih lanjut untuk

mengantisipasi potensi kerugian Negara akibat tindakan-tindakan menyimpang


yang dilakukan perusahaan penanaman modal yang bersumber dari tidak tertatanya keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini memberikan gambaran tentang kondisikondisi faktual dari pengaturan kegiatan penanaman modal, sehingga diharapkan masyarakat mengetahui dan turut berpartisipasi dalam membantu pemerintah melakukan pengawasan kegiatan perusahaan penanaman modal. Sementara bagi pengelola perusahaan penanaman modal, manfaat penelitian lebih mengarah pada pentingnya

keterbukaan

dalam

pengelolaan perusahaan penanaman modal.

keterbukaan dalam pengelelaan perusahaan dapat mengurangi risiko kerugian bagi perusahaan. Selain manfaat tersebut, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat dapat menambah khasanah ilmu hukum terkait pemahaman keterbukaan khususnya bagi perusahaan penanaman modal dan jika memungkinkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum penanaman modal di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti dan tenaga administrasi di Sekretariat Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, diketahui bahwa penelitian tentang Penerapan Prinsip Keterbukaan dalam Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, belum pernah dilakukan baik dalam pendekatan penelitian dan perumusan masalah yang sama,


meskipun terdapat sejumlah penelitian tentang keterbukaan dalam hukum penanaman modal, namun belum ada yang membahas fokus pada keterbukaan laporan keuangan perusahaan penanaman modal. Dengan

demikian penelitian ini adalah “asli” dan dapat dipertanggung

jawabkan, karena sesuai dengan asas-asas keilmuan, yakni : jujur, rasional, objektif dan terbuka/transparan. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan dan kritikan, serta saran-saran yang sifatnya membangun.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi Kehadiran penanaman modal, khususnya penanaman modal asing, di negara penerima (host country) selalu menimbulkan dilema pengaturan. Robert Gilpin dan Jean Milles Gilpin menguraikan bahwa pemerintah dan masyarakat host country selalu bersikap mendua menyangkut kegiatan perusahaan penanaman modal, terlebih lagi jika perusahaan tersebut adalah perusahaan multinasional. Di satu sisi, mereka menyadari bahwa penanaman modal akan membawa masuk sejumlah modal dan teknologi berharga ke dalam negara. Namun di sisi lain, mereka takut akan didominasi dan dieksploitasi oleh perusahaan-perusahaan kuat tersebut. 17 Tidak dipungkiri bahwa kehadiran penanaman modal membawa banyak manfaat bagi suatu negara. Namun banyak pula bukti yang menunjukkan bahwa kegiatan penanaman 17

Robert Gilpin dan Jean Milles Gilpin, The Challenge of Global Capitalism” (Tantangan Kapitalisme Global), Penerjemah Haris Munadar, dkk, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 173.


modal lebih menginginkan akses pada sumber daya alam dan melakukan eksploitasi yang buruk dan tidak berperasaan. 18 Oleh karena itu, menurut Oentong Soeropati, peraturan perundang-undangan penanaman modal di suatu negara selalu merupakan cerminan kompromi antara kepentingan-kepentingan yang berbeda dari penanam modal dan Negara host country. Peraturan perundang-undangan nasional umumnya memberlakukan sejumlah asas, syarat kewajiban dan tanggungjawab serta pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal. 19 Hal semacam ini juga ditemukan dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Bukan

suatu

tindakan

yang tanpa alasan UU No. 25 Tahun 2007

mencantumkan asas keterbukaan sebagai salah satu pondasi hukum penanaman modal di Indonesia. Asas/prinsip keterbukaan memberikan jaminan hak kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Asas ini kemudian dilengkapi dengan asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggungjawabkan

kepada

masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagaimana asas-asas tersebut dapat dilaksanakan oleh investor, UUPM menjawabnya

melalui

Pasal 15 yang

mewajibkan penanam modal melakukan tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

18

Kenichi Ohmae, Dunia Tanpa Batas (Boerderless World), Alih bahasa oleh F.X. Budiyanto, (Jakarta : Binarupa Aksara, 1991), hlm. 183 19 Oentoeng Soeropati, Hukum Investasi Asing, (Salatiga : FH UKSW, 1999), hlm. 2-4


Dengan demikian asas keterbukaan dalam UUPM tidak saja ditujukan terhadap pemerintah dalam menetapkan syarat-syarat dan ketentuan penanaman modal, tetapi juga kepada perusahaan penanaman modal itu sendiri dengan kewajiban melaksanakan GCG dalam pengelolaan perusahaan. Bagi Indonesia penerapan asas keterbukaan dalam penanaman modal akan mendorong terciptanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menciptakan mekanisme pasar yang efisien. 20 Di samping kedua fungsi tersebut, penerapan asas keterbukaan sangat

penting

untuk

mencegah

penipuan (fraud).

Sebagaimana diuraikan

sebelumnya bahwa munculnya sinyalir manipulasi keuangan oleh perusahaan penanaman modal untuk menghindari pajak berakar dari lemahnya pengaturan keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penerima fasilitas penanaman modal. Terkait dengan fungsi pencegahan penipuan (fraud) ini, sangat baik dijelaskan oleh Barry A.K. Rider dengan kalimatnya : “ sunlight is the best disinfectant and electric light the best policeman.” Dengan kata lain more disclosure will inevitably discourage wrong doing and abuse. 21 Lebih banyak informasi yang dibuka kepada public maka akan mempersempit ruang untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan perusahaan. Salah satu aspek penting dalam penerapan asas keterbukaan adalah pada aspek keuangan, dalam hal ini laporan keuangan perusahaan penanaman modal.

20 21

Bismar Nasution, Op.cit, hlm. 10-11 Ibid., hlm. 11


Laporan keuangan perusahaan penanaman modal tidak saja merupakan informasi penting bagi pemegang saham (penanam modal) untuk mengukur kinerja pengurusan perusahaan, tetapi juga penting bagi pemerintah dalam melakukan pengawasan kegiatan penanaman modal dan untuk memastikan pemenuhan kewajiban fiscal perusahaan penanaman modal tersebut. Bagi

masyarakat

keterbukaan

laporan

keuangan perusahaan penanaman modal juga sangat penting terutama karena adanya alokasi beban biaya perusahaan untuk tujuan pertanggungjawaban sosial dan lingkungan. Penyimpangan keuangan perusahaan selalu menjadi sebuah peristiwa yang tidak saja merugikan Negara, masyarakat dan perusahaan itu sendiri. Tanpa adanya keterbukaan dalam laporan keuangan, maka manipulasi keuangan oleh pengurus perusahaan akan terbuka. Beberapa contoh dapat disebutkan,

misalnya laporan

keuangan perusahaan yang sengaja dibuat rugi untuk menghindari pajak, laporan penggunaan dana tanggung jawab sosial dan perusahaan yang dimanipulasi seolaholah dana yang telah dianggarkan tersebut benar-benar telah dipergunakan untuk kepentingan masyarakat dan lingkungan, padahal dipergunakan untuk keperluan lain yang

menyimpang

dari

tujuan yang ditetapkan undang-undang atau tidak

dipergunakan sama sekali. Tanpa keterbukaan dalam laporan keuangan, maka manipulasi penggunaan keuangan perusahaan lebih jauh bisa merusak sendi-sendi perekonomian dan wibawa hukum suatu negara. Misalnya penggunaan sumber daya keuangan perusahaan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum,


seperti menyuap para pejabat birokrasi atau penegak hukum lainnya, seperti dengan yang dituduhkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Asian Agri, yaitu melakukan penggelembungan biaya, menggelembungkan kerugian transaksi ekspor (hedging), dan melakukan transfer pricing dengan cara menjual CPO di bawah harga pasar untuk mengurangi pendapatan yang menyebabkan kewajiban pajak berkurang.22 Begitu juga tuduhan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan PT.Soechi, yang mengakibatkan negara dirugikan. Namun dengan ini, penulis tidak dapat menampilkan besaran kerugian negara, berhubung adanya kendala untuk memperoleh informasi dari pihak perusahaan, karena hal ini terkait beberapa aspek seperti aspek hukum adanya perjanjian kerjasama dagang antara Republik Indonesia dengan Jepang (kasus sedang ditangani pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara), aspek politis, ini berkaitan dengan kelanggengan hubungan bilateral antar kedua negara, sebab hal ini membutuhkan izin Presiden RI untuk melakukan komunikasi (wawancara) yang diteruskan kepada Dubes Jepang dan Konsul Jepang di Medan, serta rekomendasi atau izin dari pihak Rektor Universitas Sumatera Utara dan/atau Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, sementara dalam pembukuan dilaporkan untuk pembiayaan hal-hal yang legal. Bertolak dari pandangan teoritis tersebut diatas, penelitian ini mencoba menyusun pemikiran tentang bagaimana asas keterbukaan yang diamanahkan dalam Pasal 3 ayat (1) c UUPM tersebut dapat dimmplementasikan dalam pelaksanaan 22

Harian “Kontan”, Jakarta : Selasa 22 Januari 2008, hlm.1


kewajiban perusahaan penanaman modal. Untuk tujuan tersebut teori-teori tentang good corporate governance dalam pengelolaan perusahaan akan sangat mendukung terjawabnya masalah yang dirumuskan dalam penelitian tesis ini. Selanjutnya agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian tesis ini, maka terhadap konsep-konsep tersebut diberikan definisi operasional sebagai berikut : 1.

Prinsip keterbukaan

adalah

asas

dalam

perundang-undangan penanaman

modal yang menjamin keterbukaan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. 23 2.

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.24 Lingkup penanaman modal dalam hal ini diartikan sebagai penanaman modal langsung dan tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. 25

3. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 26

23

Perhatikan Penejelasan Pasal 3 ayat (1) b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal 24

Pasal 1 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Penejelasan Pasal (2) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 26 Pasal 1 point 4 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal 25


4. Perusahaan adalah perusahaan penanaman modal yang berbentuk Perseroan Terbatas. 27 5.

Laporan Keuangan adalah laporan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan

perubahan

ekuitas, serta

catatan atas laporan keuangan

tersebut. 28 6.

Hukum adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan penananaman modal. 29

7.

Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penananam modal harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 30

8.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan perusahaan penanaman modal yang memuat sekurang-kurangnya perkembangan kegiatan penanaman modal dan kendala-kendala yang dihadapi, yang disampaikan secara berkala

27

Pasal 1 point 2 PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan. 28 Pasal 66 ayat (2) a UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 29 Pasal 1 point 3 PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan 30 Penjelasan Penejelasan Pasal 3 ayat (1) c UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal


kepada

Badan Koordinasi Penanaman Modal sesuai ketentuan perundang-

undangan. 31

G. Metode Penelitian 1. Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian yang akan dilakukan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Sebagaimana diuraikan Ronald Dworkin bahwa penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian doktrinal (doectrinal research), menganalisis baik hukum sebagai law as it written in the book, maupun hukum sebagai law as it by the judge through judicial process 32 maka penelitian ini ditujukan untuk menganalisis bahan-bahan hukum normatif khususnya peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang dirumuskan. Dengan demikian pendekatan penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan. Sifat penelitian adalah deskriptif analitis. Hal ini berarti bahwa penelitian akan mencoba mendiskripsikan fenomena atau gejala hukum terkait dengan penerapan asas keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal dengan mengacu kepada UU No. 25 Tahun 2007 dan peraturan

31

Pasal 1 point 4 PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 31 Pasal 1 point 3 PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan 32 Bismar Nasution (2), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Majalah Hukum, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003), hlm. 1.


perundang-undangan lainnya yang relevan. Diskripsi dilakukan dengan menguraikan dengan benar dan akurat berbagai aspek dalam

peraturan

penanaman modal yang terkait langsung dengan penerapan asas keterbukaan dan hubungan antara konsep-konsep yang ditemukan dalam penelitian.

2. Sumber Data atau Bahan Hukum Berhubung karena jenis penelitian adalah juridis normatif, maka sumber data atau bahan hukum yang dipergunakan adalah data sekunder baik dalam bentuk bahan hukum primer, sekunder maupun tertier, sebagai berikut : b. Bahan hukum primer, terdiri dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah penelitian, antara lain UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,UU No. 5 Tahun 1988 tentang Pasar Modal, berbagai peraturan bidang perpajakan, peraturan Bank Indonesia dan peraturan lainnya yang dipandang relevan. c. Bahan hukum sekunder, seperti : hasil-hasil penelitian, artikel,hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya dari kalangan pakar hukum. d. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, dan ensiklopedia hukum.


3. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah

tehnik melalui

penelusuran kepustakaan (library research).

4. Analisis Data Terhadap bahan hukum,

diolah

dan dianalisis berdasarkan

metode

analisis data kualitatif. Adapun proses analisis data dilakukan sebagai berikut : Pertama, dilakukan inventarisasi seluruh peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum sekunder yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kedua, dilakukan abstraksi untuk menemukan makna atau konsepkonsep yang terkandung dalam bahan hukum (konseptualisasi). Konseptualisasi ini dilakukan dengan cara memberikan interpretasi terhadap bahan hukum berupa kata-kata dan kalimat-kalimat. Ketiga, mengelompokkan konsep-konsep yang sejenis atau berkaitan (kategorisasi), Keempat, menemukan hubungan di antara berbagai kategori ; Kelima, hubungan

di antara berbagai

kategori

diuraikan dan dijelaskan. Penjelasan ini dilakukan dengan menggunakan perspektif pemikiran teoritis para sarjana. Kemudian dalam

penarikan

kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian kalimat.


BAB II PERLUNYA PRINSIP KETERBUKAAN DALAM PERUNDANG-UNDANGAN PENANAMAN MODAL

A. Pengertian Prinsip Keterbukaan Fenomena ekonomi dunia yang ada sekarang ini membuat banyak negara, tidak

terkecuali

Indonesia,

dituntut

untuk

mengikuti

kecenderungan

arus

globalisasi. 33 Globalisasi ekonomi membawa masuk praktek-praktek pengelolaan perusahaan dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Bahkan globalisasi ekonomi tersebut menyebabkan terjadinya globalisasi hukum. 34 Dengan demikian penerapan prinsip keterbukaan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari pengaruh globalisasi itu sendiri. Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms mengemukakan makna prinsip keterbukaan sebagai kerangka pengelolaan perusahaan yang harus dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat dan tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan kepemimpinan dari suatu perusahaan. 35 Senada dengan pengertian tersebut Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) menjelaskan prinsip keterbukaan sebagai berikut :

33

Bismar Nasution (3), Hukum Kegiatan Ekonomi I, (Bandung : Books Terrace & Library, 2007), hal. 28 34 Erman Rajagukguk, “Peranan Hukum Dalam Pembangunan pada Era Globalisasi : Implikasinya Bagi Pendidikan Hukum di Indonesia”, disampaikan pada pengukuhan jabatan Guru Besar dalam bidang hukum pada Fakultas Hukum UI, Jakarta, 4 Januari 1997, hal. 14 35 Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, dikutip dalam Bismar Nasution (3)., op.cit, hal. 194


“ pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan. Prinsip ini diwujudkan antara lain dengan mengembangkan sistim akuntansi yang berbasiskan standar akuntansi dan best practice yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas, …”

Tidak jauh berbeda dari kedua pengertian tersebut diatas, UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan definisi prinsip keterbukaan sebagai pedoman umum yang mensyaratkan Emiten, Perusahaan Publik, dan Pihak lain yang tunduk pada Undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh Informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap Efek dimaksud dan atau harga dari Efek tersebut. 36 Dengan demikian inti dari prinsip keterbukaan adalah adanya jaminan perusahaan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi material terkait kondisi perusahaan, termasuk di dalamnya informasi yang jujur tentang keadaan keuangan perusahaan tersebut. Dalam bidang pasar modal, pengertian ini lebih lengkap karena diaturnya secara khusus tentang criteria informasi material, yakni informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pemodal terhadap efek dan/atau berpengaruh terhadap harga dari efek tersebut. Dibalik pengaturan prinsip keterbukaan tersebut terdapat perlindungan terhadap kepentingan masyarakat, melalui ketersediaan informasi penting (material) yang jujur dan objektif.

36

Pasal 1 angka 25 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal


Prinsip transparansi (keterbukaan) juga disinggung dalam UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pasal 5 ayat (3) UU BUMN menyebutkan, “Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN dan peraturan perundang-undangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.” Maksud prinsip transparansi dijelaskan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (3) UU tersebut, sebagai berikut :”transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan”. Akan tetapi UU BUMN tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan informasi material tersebut. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) sangat menyadari bahwa salah satu permasalahan dalam penanaman modal di Indonesia adalah lemahnya penerapan prinsip keterbukaan. lemahnya keterbukaan ini mengakibatkan lemahnya kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modalnya secara langsung (direct investment). Sehubungan dengan hal tersebut UUPM memberikan perhatian terhadap prinsip keterbukaan. Setidaknya terdapat dua pasal penting dalam UUPM yang terkait langsung dengan prinsip keterbukaan, yakni : (1) Pasal 3 ayat (1) huruf b yang mencantumkan prinsip keterbukaan sebagai salah satu asas dalam penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia.


(2) Pasal 15 yang menetapkan kewajiban penanam modal melaksanakan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan membuat laporan kegiatan penanaman modal. Pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik tidak bisa dipisahkan dari prinsip keterbukaan itu sendiri. Asas keterbukaan dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) b UUPM diartikan sebagai asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. UU ini menggunakan kriteria benar, jujur dan tidak diskriminatif tanpa menyebutkan adanya kategori informasi material. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa UUPM mewajibkan penyampaian seluruh informasi yang relevan tentang kegiatan penanaman modal.

Berdasarkan kriteria dalam pengertian asas keterbukaan dalam UUPM tersebut, dapat dijelaskan bahwa kewajiban pelaksanaan asas keterbukaan tidak saja ditujukan kepada investor tetapi juga kepada pemerintah sebagai regulator. Dengan demikian dimensi tujuan pelaksanaan asas keterbukaan dalam UUPM setidaknya meliputi dua hal : (1) untuk meningkatkan kepercayaan investor menanamkan modalnya di Indonesia dengan meletakkan kewajiban bagi pemerintah untuk mengatur persyaratanpersyaratan penanaman modal secara terbuka dengan mempublikasikan secara terbuka segala peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal. Biasanya sebelum calon penanam modal/investor akan menanamkan modalnya di suatu negara, termasuk di Indonesia, ada beberapa hal yang menjadi perhatian


negara calon investor. Beberapa hal ini seringkali menjadi perhatian bagi investor agar mereka dapat meminimalisasi risiko dalam berinvestasi, antara lain transparansi (transparency), yaitu kejelasan mengenai peraturan perundangundangan, prosedur administrasi yang berlaku, serta kebijakan investasi.37 (2) sebagai sarana pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal dengan menetapkan kewajiban penerapan asas keterbukaan terhadap investor yang melaksanakan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Dimensi pertama sangat dipengaruhi oleh kesepakatan internasional seperti Agreement on Trade Related Investment Measures, General Agreement on Trade in Services dan Domestic Regulation yang memerintahkan pemerintah negara tujuan investasi (host country) untuk menerapkan keterbukaan dengan mempublikasikan secara terbuka segala peraturan perundang-undangan terkait penanaman modal. Transparansi atau keterbukaan, istilah GATT suatu prinsip bahwa langkah-langkah kebijakan nasional yang mempengaruhi perdagangan internasional harus benar-benar jelas dan terbuka untuk dinilai mitra dagangan. 38 Terkait hal ini UUPM menjamin hak setiap anggota masyarakat, termasuk penanam modal, untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penanaman modal. Prinsip ini kemudian ditindaklanjuti dalam Pasal 5 Perpres No. 76 Tahun 2007 yang mencantum prinsip transparansi sebagai

37

Perhatikan Kewajiban Transparansi Pemerintah Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 76 Tahun 2007 jo No. 111 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Uasha Tertutup dengan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal 38 Eddie Rinaldy, Kamus Perdagangan Internasional, (Jakarta : Indonesia Legal Centre Publishing, 2006), hlm. 344.


salah satu dasar penentuan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan. Pasal 6 ayat (3) Perpres menyatakan bahwa bidang usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan harus jelas, rinci, dapat diukur dan tidak multitafsir serta berdasarkan criteria tertentu. Penekanan keseriusan Pemerintah terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan, ditemukan pula dalam Pasal 4 Perpres No. 77 Tahun 2007 sebagai berikut : “ Pemerintah wajib mempublikasikan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan secara terbuka di area publik, baik publikasi cetak maupun elektronik yang dapat diakses dari situs Pemerintah Indonesia”. Sementara dimensi kedua dari pelaksanaan asas keterbukaan lebih ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan nasional untuk mengantisipasi terjadinya praktek-praktek korporasi yang tidak sehat yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal. Dalam konteks ini keterbukaan adalah salah satu cara mengelola bisnis yang penting. Keterbukaan bukanlah strategi, dan bukan sesuatu yang bisa diajarkan konsultan 39 . Eksekutif mengelola bisnis dan memiliki tanggung jawab sosial untuk berkata apa adanya. Seseorang tidak dapat membangun perusahaan yang transparan tanpa tanggung jawab seperti ini. Perusahaan yang terbuka dapat didefinisikan sebagai perusahaan yang berakar pada suatu nilai dasar, berdasarkan kebaikan terbesar bagi banyak orang, dengan pemimpin yang yakin untuk melakukan hal yang benar setiap saat – apapun 39

Ibid, hlm.7


konsekuensinya.

Itu

berarti

mengikuti

peraturan,

tidak

peduli

betapapun

membosankannya, dan berkata apa adanya, sebagaimana terlihat. Perusahaan yang transparan/terbuka membantu berkembangnya kultur keterbukaan dan partisipasi, oleh karenanya, dapat beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar yang tidak terduga hanya dengan melakukan hal yang benar. Ada tiga prinsip yang harus dimiliki perusahaan yang transparan atau terbuka, yaitu : 1. Pemimpin yang menyampaikan seluruh kebenaran. 2. Kultur perusahaan berbasis nilai 3. Karyawan yang berorientasi pelayanan/aktif. 40 Dengan demikian transparansi atau keterbukaan adalah tantangan terbesar yang dihadapi perusahaan saat ini, dan akan terus berlangsung selama para CEO dan eksekutif lainnya tidak mau melakukan pendekatan kepemimpinan yang berbasis nilai. Transparansi adalah salah satu cara mengelola bisnis yang penting. Transparansi bukanlah strategi dan bukan sesuatu yang bisa diajarkan konsultan. 41 Jika diperiksa banyak perusahaan yang berhasil dan akan ditemukan pemimpin perusahaan/eksekutif perusahaan yang berniat mengelola bisnis secara transparan dan memberikan informasi pada pemegang saham secara jujur dan etis. Pemimpin perusahaan itu memberikan banyak perhatian untuk kepentingan para pemegang saham, dan mereka tahu bahwa transparansi bermanfaat bagi siapa saja, termasuk

40 41

Ibid, hlm.8. Herb Baum & Tammy Kling, Op.cit, hlm. 7.


investor. Mereka tahu bahwa transparansi adalah suatu pilihan, dan tidak dapat diatur dengan undang-undang. 42 Transparansi yang sah terjadi, ketika sasaran organisasi benar-benar dijalankan dengan pelaksanaannya, tetapi sulit untuk memastikan dan terkadang sulit ditentukan. Kebenaran biasanya muncul dengan sendirinya dalam bagaimana perusahaan dilihat dari waktu ke waktu. Ada 2 (dua) jenis yang biasanya muncul dalam praktik transparansi, yaitu : 43 1. Transparansi sejati ; transparansi yang lebih dari sekedar menyampaikan informasi atau memamerkan wajah baik perusahaan pada konsumen (consumer), bersifat mendalam dan mendorong seluruh industri agar memeriksa praktik bisnis mereka. Transparansi sejati membuat industri farmasi mengambil tindakan keras terhadap hal-hal seperti obat tiruan atau produksi obat-obatan yang dapat mencederai konsumen. Transparansi sejati akan menciptakan undang-undang bagi produk yang aman untuk anak-anak, melindungi customer dari hal-hal seperti bahaya asbes, mengikuti aturan pelaporan keuangan dan melaksanakan standar untuk melindungi konsumen. Transparansi sejati memiliki daya tahan dan terjalin dalam cara karyawan berinteraksi, berpikir dan hidup setiap hari. Itulah satusatunya jenis transparansi yang memberi dampak yang langgeng dan mengubah perusahaan yang gagal menjadi lebih baik.

42 43

Herb Baum & Tammy Kling, Op.cit, hlm. 180 Ibid, hlm. 228


2. Transparansi situasional ; transparansi yang terjadi ketika pemimpin atau perusahaan bereaksi secara terbuka dan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan nilai dasar perusahaan. Ini tidak tulus, itu adalah dendam terhadap situasi atau kecaman, dan tidak memiliki daya tahan jika tidak berakar pada nilai dasar. Artinya jika seluruh kultur perusahaan bukan sesuatu yang karyawan tahu konsekuensinya seperti kebenaran setengah-setengah, kualitas produk buruk, atau perilaku “apa untungnya bagi saya”, maka kultur perusahaan itu tidak transparan.

B. Tujuan Prinsip Keterbukaan Air sungai yang bersih dan bening akan lebih memudahkan seseorang untuk melihat apa yang ada dibawah permukaan air sungai tersebut sebelum ia memutuskan untuk terjun kedalam sungai tersebut. Keadaan air sungai seperti ini dapat dengan mudah dijadikan sebagai pertimbangan untuk melihat potensi risiko yang membahayakan yang ada dibawah permukaan air sungai tersebut. Keadaan akan sangat berbeda jika air sungai tersebut keruh atau tidak bening. Resiko terkena bahaya dapat saja terjadi pada orang yang memutuskan untuk terjun ke dalam sungai tersebut. Pengungkapan seluruh informasi material sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan atau penyalahgunaan kekuasaan.

Paham mengenai cara

bekerjanya prinsip keterbukaan seperti diuraikan di atas adalah pendapat yang paling tua.


Tujuan apa yang ingin dicapai oleh UUPM dengan mengabsorbsi asas keterbukaan, pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan klasik tersebut. Uraian berikut ini akan menjelaskan tujuan prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan kegiatan penanaman modal. Uraian akan dikategorikan tidak saja dari kewajiban perusahaan penanaman modal, tetapi juga tujuan dari prinsip keterbukaan yang dibebankan kepada pemerintah sebagai regulator. Pada beberapa bagian tulisan ini tujuan prinsip keterbukaan dalam pasar modal dijadikan argumentasi yang relevan dengan kegiatan penanaman modal secara langsung (direct investment). 1.

Keterbukaan meningkatkan kepercayaan penanam modal Penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia dan beberapa kelompok peneliti

lainnya telah banyak berupaya menjelaskan kendala-kendala yang menyebabkan tidak tertariknya investor menanamkan modalnya di suatu negara. Sejumlah penelitian tersebut pada dasarnya menyimpulkan beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya daya tarik suatu negara untuk dijadikan tujuan penanaman modal, yakni : (a) biaya melakukan kegiatan bisnis cukup tinggi (high coct economy), (b) risiko melalui ketidakpatian kebijakan pemerintah, lemahnya transparansi dan instabilitas makro-ekonomi, dan (c) ada tidaknya regulasi mengenai market entry and exit and anti-competitive behavior. 44 Lemahnya keterbukaan dalam peraturan penanaman modal merupakan salah satu permasalahan investasi di Indonesia. Investor selalu menganggap regulasi yang

44

Roy Nixon, “Improving the Investment Climate in APEC Economies”, APEC Secretariat, 2005, hal. 57.


dikeluarkan oleh Pemerintah tidak transparan dan tidak berkepastian. Peraturan dan kebijakan yang mengatur penanaman modal selalu dibuat dalam tingkatan peraturan yang sangat rendah dan umumnya tidak tuntas, sehingga masih memerlukan penjabaran-penjabaran lebih lanjut oleh pejabat-pejabat yang berwenang. Penjabaranpenjabaran lebih lanjut inilah yang menyebabkan aspek kepastian dan transparansi menjadi sering terabaikan. Instansi-instansi terkait kemudian mengeluarkan regulasinya sendiri-sendiri. Tumpang tindih peraturan dan kurangnya transparansi menyuburkan ekonomi biaya tinggi melalui pungutan-pungutan yang tidak resmi. Dalam pendekatan reformasi peraturan yang sangat pragmatis dan tidak transparan ini, sulit dibedakan apakah suatu regulasi yang dilakukan oleh instansi tertentu merupakan kebijakan pemerintah atau hanya “kebijakan instansi yang bersangkutan”. Keadaan reformasi kebijakan yang demikian ini diamati oleh Mc. Cawley dan menyimpulkan sebagai berikut : “Tiap regulasi sepertinya menimbulkan regulasi uraian yang lain sehingga pada akhirnya para pejabat rendah di kantor-kantor daerah dan pelabuhan merasa bebas-bahkan harus- menetapkan hal yang samara-samar dengan mengeluarkan regulasinya sendiri. Situasi yang biasanya tidak memuaskan ini sering kali dicampuri dengan tendensi pejabat senior untuk menerobos semua pita merah dan kelambatan dengan memberikan pembebasan dari peraturan atau dengan membuat keputusan umum sebagai undang-undang “yang dikehendaki”. Ketika ini terjadi seringkali tidak jelas apakah mereka mengungkapkan pernyataan mereka sendiri atau benar-benar menerapkan peraturan pemerintah.” 45 Prinsip transparansi lahir seiring dengan semakin pentingnya peran informasi, termasuk di dalamnya informasi hukum, dalam bisnis-bisnis internasional. Bisnis

45

Mc. Cawley, The Growth of the Industrial Sector dalam A. Booth dan P. Mc. Cawley (ed.), The Indonesian Economy During the Suharto Era, Oxford University Press, 1981, Hal. 42


internasional, termasuk kegiatan investasi, dewasa ini menjadikan informasi hukum sebagai salah satu faktor penentu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan bisnis atau untuk menanamkan modal. Informasi hukum, termasuk di dalamnya proses perumusan, kemudahan akses serta penegakan hukum yang tidak transparan akan menyebabkan ketidakpercayaan investor. Ketidak percayaan ini berkaitan erat dengan kepastian berusaha dan terprediksinya kegiatan usaha melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan usaha dimaksud. Hukum akan mengalami kesulitan dalam menjalankan perannya dalam proses pembangunan jika tidak disertai dengan pelaksanaan transparansi. Salah satu faktor penentu efektifitas hukum adalah respon publik terhadap hukum itu sendiri. 46 Sementara respon publik akan ditentukan oleh sejauh mana publik benar-benar mengetahui, memahami dan akhirnya mempercayai hukum yang bersangkutan. Mekanisme transparansi yang didukung oleh sistim informasi hukum yang baik sangat menunjang lahirnya kepercayaan publik terhadap hukum. Rendahnya transparansi dalam tindakan-tindakan administrative, khususnya menyangkut rejim perijinan menimbulkan ekonomi biaya tinggi yang harus ditanggung oleh investor. Misalnya sangat sulit diperoleh informasi secara pasti berapa sebenarnya biaya perijinan yang dibutuhkan oleh investor untuk mengurus seluruh perijinan yang dibutuhkan. Investor yang mengurus ijin-ijin penanaman modalnya hadir ke instansi terkait tanpa bekal pengetahuan mengenai biaya standar 46

Usman Tampubolon, Pembangunan Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial, dalam Artidjo Alkostas, dkk. (ed.), Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, (Jakarta : Rajawali Pers, 1986), Hal. 135.


untuk keperluan perijinan. Negosiasi harga atau tawar menawar menjadi hal yang lumrah, meskipun fenomenan ini memperlihatkan suatu sistim perijinan yang tidak terbuka. Tawaran yang rendah dari investor umumnya dihadapkan dengan masalah rumitnya pengurusan dan waktu selesainya pengurusan yang tidak dapat diprediksi. Penawar tertinggilah yang mendapatkan pelayanan yang cepat, atau sering disebut dengan istilah “jalan tol”. Bagi Indonesia penerapan asas keterbukaan dalam penanaman modal akan mendorong terciptanya kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menciptakan mekanisme pasar yang efisien. 47 Oleh karena itu, Pasal 3 ayat (1) UUPM menempatkan asas keterbukaan dalam urutan kedua asas penyelenggaraan penanaman modal setelah asas kepastian hukum.

2. Keterbukaan mencegah terjadinya penipuan dan penyimpangan kekuasaan Penerapan asas keterbukaan sangat penting untuk mencegah penipuan (fraud). Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa munculnya sinyalir manipulasi keuangan oleh perusahaan penanaman modal untuk menghindari pajak berakar dari lemahnya pengaturan keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penerima fasilitas penanaman modal. Penyimpangan kekuasaan tidak saja terjadi karena ulah investor yang tidak bertanggungjawab, tetapi juga sangat mungkin terjadi dari tindakan oknum aparat 47

Bismar Nasution, Keterbukaan dalam Pasar Modal, (Jakarta : FH UI, 2001), hlm. 9-10


birokrat yang memanfaatkan ketidakterbukaan tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi yang pada akhirnya menyebabkan biaya yang tinggi bagi investor.

3. Keterbukaan meningkatkan nilai perusahaan penanaman modal Apabila

penerapan

prinsip

keterbukaan

dapat

mencegah

terjadinya

penyimpangan kekuasaan atau penipuan dalam menjalankan perusahaan penanaman modal, maka sudah pasti nilai perusahaan penanaman modal tersebut akan meningkat. Terhindarnya perusahaan penanaman modal dari penipuan atau penyimpangan pengurusan, akan menimbulkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap perusahaan tersebut. Menguatnya kredibilitas perusahaan penanaman modal di tengah masyarakat sudah tentu meningkatkan nilai perusahaan tersebut dimata investor, karena perusahaan telah dikelola secara efisien dan efektif 48 .

4. Keterbukaan melindungi hak-hak masyarakat Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UUPM menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal melalui penerapan asas keterbukaan. Tersedianya informasi kegiatan penanaman modal yang benar dan jujur dari perusahaan penanaman modal secara tidak langsung melibatkan masyarakat dalam mengawasi perusahaan penanaman modal. Pentingnya keterbukaan informasi terhadap masyarakat menjadi sangat penting, karena dalam eksistensi perusahaan penanaman modal terdapat kewajiban 48

Usman Tampubolon, Op.cit, hlm. 147


perusahaan penanaman modal terhadap masyarakat, yakni kewajiban menyediakan dana tanggungjawab sosial perusahaan dan kewajiban menghormati tradisi kebiasaan masyarakat di sekitar kegiatan penanaman modal. Dengan keterbukaan, masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana tanggungjawab sosial dan aktifitas-aktifitas perusahaan penanaman modal yang berpotensi melanggar tradisi atau kebiasaan masyarakat sekitar kegiatan penanaman modal.

C. Pilar-pilar Prinsip Keterbukaan Corporate Governance, memberikan pemahaman tentang cara mengelola organisasi besar secara efektif dan memperhatikan sejumlah gejala umum bahwa sebuah perusahaan mengalami banyak masalah. Jika para eksekutif di banyak perusahaan yang jatuh telah memperhatikan tanda bahaya ini, mereka akan dikenang dalam buku sejarah sebagai orang yang berhasil, bukan orang gagal. 49 Pengelolaan (governance) diartikan sebagai proses yang menyangkut cara suatu keputusan dibuat, dan pengelolaan yang baik (good governance) dalam sebuah perusahaan berarti pembuatan keputusan yang bermanfaat bagi pemegang saham dan menjalankan proses bisnis yang akan membangun kepercayaan dan keyakinan pemegang saham. 50 Sehubungan dengan hal itu, pemimpin perusahaan harus tunduk pada prinsip keterbukaan (transparan), jika pemimpin perusahaan terbuka (transparan), tidak perlu

49 50

Herb Baum dan Tammy Kling, Op.cit, hlm.9 Ibid, hlm. 116


khawatir tentang strategi atau filosofi kepemimpinan apa yang akan diikuti, dan akan ada kebebasan besar dan kredibilitas lebih tinggi ketika orang menyadari bahwa berbisnis secara terbuka dan jujur. Ketika pemimpin perusahaan mengungkapkan sebanyak mungkin, investor (penanam modal) akan menaruh kepercayaan pada perusahaan beserta arah jangka panjangnya, dan analis akan terus tertarik pada kenyataannya, sementara investor dan analis akan memuji, karena bersikap terbuka, sekalipun informasi yang diungkapkan tidak begitu besar. Satu pelajaran tersulit bagi pemimpin perusahaan terbuka (transparan) yang baru menempati posisi kepemimpinan, adalah pemimpin besar bukan hanya orang yang menyenangkan orang lain. Pemimpin besar bersikap proaktif dan secara konsisten melakukan hal yang benar. Apabila proaktif melakukan hal yang benar, pemimpin perusahaan tidak membuat keputusan hanya untuk menyenangkan orang lain, berarti memusatkan diri untuk menyampaikan seluruh kebenaran, dan karena hal itu merupakan pusat perhatiannya. Pemimpin perusahaan terbuka (transparan), harus dapat menanamkan nilai dalam arti perusahaan yang dipimpinnya harus berbasis nilai, walaupun gagasan ini radikal, sebab sejak awal diprogramkan untuk tetap memisahkan kehidupan pribadi dari urusan bisnis. Selain itu, membangun kultur perusahaan bawah ke atas atau mengubah kultur yang tidak tepat tampaknya berlebihan. Nilai-nilai diwariskan


secara pribadi, tetapi bisa didapatkan dan beberapa perusahaan telah membuktikan kultur berbasis nilai dapat meningkatkan pendapatan total.51 Dengan demikian pemimpin perusahaan harus mulai dengan bersikap terbuka (transparan) pada para karyawan dan menyatakan keinginannya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang berbeda, jadi para manajemen (senior) menciptakan apa yang sekarang dikenal sebagai “kontrak budaya”, sehingga semua orang, termasuk karyawan, manajemen, dan pemegang saham (investor), memiliki andil dalam perusahaan dan membuat keputusan berdasarkan sistem nilai bersama. 52 Langkah pertama dalam proses menciptakan perusahaan (organisasi) yang terbuka (transparan) adalah menetapkan nilai-nilai itu secara tertulis. Begitu ditetapkan hitam di atas putih, pemimpin perusahaan akan memiliki peta yang dibutuhkan untuk bergerak maju. Pernyataan tentang misi kultur membantu untuk mengkomunikasikan nilai dasar itu dengan cara tidak menggurui atau menghukum, dan jika karyawan membantu menciptakan kultur itu, hal itu akan lebih menyerupai gaya hidup, bukan karena perintah atasan. Kontrak budaya tersebut dapat dituangkan dalam kesepakatan kerja, walaupun kedengarannya agak elementer, sebagai berikut : 1. Kami memperlakukan setiap orang dengan harkat dan martabat yang sama. 2. Kami terbuka dan jujur satu sama lain. 3. Kami mengembangkan dan memperkuat kemampuan dan perspektif semua individu dalam berbagai bagian organisasi kami.

51 52

Herb Baum dan Tammy Kling, Op.cit, hlm. 17 Ibid.


4. Kami melibatkan orang yang tepat dalam membuat keputusan dan mendasarkan keputusan itu pada apa yang terbaik bagi perusahaan secara keseluruhan. 5. Kami membuat keputusan berdasarkan kebutuhan perusahaan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. 6. Kami menentukan sasaran yang menantang dan realistis, menjadikan sasaran itu sebagai komitmen kerja kami. 7. Kami mendukung dan menghargai inisiatif dan pengambilan risiko. 8. Kami secara teratur berkomunikasi satu sama lain tentang hal-hal penting. 9. Kami menuntut dan menunjukkan perilaku etis dan integritas dalam segala interaksi bisnis kami pada setiap tingkatan dalam organisasi. 53

D. Perlunya Prinsip Keterbukaan dalam Perundang-Undangan Penanaman Modal .Di Negara manapun, baik Negara maju ataupun Negara Sedang Berkembang, tetap saja akan terjadi dilemma pengaturan penanaman modal. Dilemma ini terjadi karena adanya dua sisi dari kebijakan penanaman modal yang sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Sisi positif dari kegiatan penanaman modal adalah peran dan manfaat dari kegiatan penanaman modal tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, tidak pula dapat disampingkan bahwa terdapat sisi negatif dari kegiatan penanaman modal, seperti munculnya kesenjangan pendapatan, perubahan pola konsumsi masyarakat, kerusakan lingkungan dan sumber daya alam serta ketergantungan dan dominasi ekonomi asing yang sangat mungkin terjadi akibat liberalisasi penanaman modal. UUPM selalu berada ditengah dua kepentingan tersebut. 54

53 54

Ibid, hlm. 21-22 Ibid


Pentingnya prinsip keterbukaan dalam perundang-undangan penanaman modal tidak bisa dilepaskan dari dua kepentingan yang berbeda tersebut, yakni menumbuhkan kepercayaan investor untuk menarik minat investor menanamkan modal dan upaya mengantisipasi dampak negatif dari kegiatan penanaman modal. 1. meningkatkan kepercayaan investor Modal yang dibawa investor merupakan hal yang sangat penting sebagai alat untuk mengintegrasikan ekonomi global. Selain itu, kegiatan investasi akan memberikan dampak positif bagi Negara penerima modal seperti mendorong tumbuhnya bisnis, inovasi, adanya supply teknologi dari investor baik dalam proses produksi

maupun

permesinan,

dan

menciptakan

lapangan

kerja. 55

Target

pertumbuhan ekonomi sebesar 7.9% hingga 2009 sangat penting tercapai guna mengurangi separuh jumlah pengangguran dalam waktu empat tahun. Tingkat konsumsi dalam negeri kini tidak akan mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup. Hal ini jelas akan memberikan tekanan kepada Indonesia untuk menarik lebih banyak investasi baru, khususnya dari luar negeri, guna menutupi kekurangan. 56 Persoalan kepastian hukum menjadi penting untuk mencapai tujuan tersebut. Kepastian hukum bagi investor adalah tolok ukur utama untuk menghitung risiko. Bagaimana risiko dapat dikendalikan dan bagaimana penegakan hukum terhadap risiko tersebut. Kalau kepastian hukum tidak mendapat kepercayaan dari 55

Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, “Globalization and Development : Free Trade, Foreign Aid, Investment and The Rule of Law”, California Western International Law Journal, Vol. 33, Spring 2003, hlm. 335. 56 Todung Mulya Lubis, “Infrastruktur dan Kepastian Hukum” Kompas, 14 Juli 2005.


investor maka hampir dapat dipastikan investor tidak akan berspekulasi di tengah ketidakpastian. Dalam kondisi demikian, para investor tidak akan berinvestasi baik dalam bentuk portofolio, apalagi dalam bentuk direct investment. 57 Sebagaimana diberitakan Washington Post bahwa kurangnya sistim hukum yang pasti di Indonesia merupakan faktor utama mengapa investor pergi. Di samping itu, investor asing juga sering mengeluh bahwa mereka seringkali dijadikan subjek tuntutan sewenangwenang oleh pejabat pemerintah, petugas pajak, dan mitra local. Kasus tersebut jika diajukan ke pengadilan hanya akan berdampak sedikit. Hal ini dikarenakan karena adanya budaya suap yang merajalela dan standar hukum yang memihak dan lemahnya keterbukaan pemerintah. 58 Transparansi sangat penting dalam mendukung iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di negaranegara berkembang. Masalah transparansi bisa menjadi persoalan bagi bagi negara berkembang yang bisa berakibat pada banyaknya tuduhan atau tuntutan investor asing atas dasar ketentuan penanaman modal yang tidak transparan. Apalagi mengingat peraturan-peraturan penanaman modal tersebar dalam berbagai tingkat peraturan dan sifatnya multi departemen. Bisa saja suatu peraturan sudah dibuat sedemikian rupa untuk menjamin transparansi, tapi tidak demikian pelaksanaannya, apalagi mengingat para pelaksana di lapangan adalah birokrat yang tidak memahami konsekuensi dari

57

Ridwan Khairandy, “ Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah,” Jurnal Hukum Respublica, Vol 5 No. 2 Tahun 2006 , hlm. 148. 58 Delissa A. Ridgway dan Mariya A. Talib, op.cit.,hlm. 337.


tindakannya dalam kerangka multilateral framework. Hal ini bisa menyulitkan negara berkembang. UUPM mencoba memperbaiki buruk citra Indonesia di mata investor baik dalam negeri maupun asing. Selain kepastian hukum, UUPM juga menekankan perhatiannya pada prinsip keterbukaan. Hal ini dapat dilihat dari pencantuman asas keterbukaan pada Pasal 3 ayat (1) b UUPM sebagai salah satu dasar penyelenggaran penanaman modal di Indonesia. 2. Memenuhi kewajiban Indonesia berdasarkan kesepakatan Internasional Prinsip transparansi merupakan salah satu asas penting dalam aturan-aturan WTO. Hampir seluruh kesepakatan WTO memuat pengaturan tentang transparansi, yang umumnya diwujudkan dalam kewajiban publikasi dan notifikasi berbagai kebijakan Negara-negara anggota baik yang tidak bertentangan dengan kesepakatankesepakatan WTO maupun yang potensial bertentangan dan kesepakatan-kesepakatan WTO. Kewajiban transparansi juga selalu diasosiasikan dengan kewajiban Negaranegara anggota untuk memastikan bahwa semua publikasi atas kebijakan domestic dapat diakses dengan cara mudah oleh pihak-pihak yang membutuhkan. World Trade Organization (WTO) resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995. Berdirinya

WTO

dilatar-belakangi

oleh

ketidakpuasan

Negara-negara

penandatanganan GATT terhadap status GATT yang tidak bersifat permanen dan daya mengikatnya yang hanya bersifat kontraktual. Pada Putaran Uruguay (1986-


1994), negara-negara penandatanganan GATT, terutama negara-negara maju, lebih menghendaki adanya sebuah organisasi perdagangan dunia yang permanen, memiliki daya mengikat secara hukum (legally binding) terhadap anggota-anggotanya, serta memiliki lingkup pengaturan perdagangan yang lebih luas. Kelemahan-kelemahan GATT dipandang tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah perdagangan internasional yang terus berkembang. WTO dan kesepakatan-kesepakatan yang dihasilkannya tidak ditujukan untuk menggantikan GATT, akan tetapi meneruskan dan memperluas asas-asas dan kaidahkaidah hukum yang telah dihasilkan dalam kesepakatan-kesepakatan GATT terdahulu, GATT yang disempurnakan sejak tahun 1947 adalah peraturan dasar dalam WTO. Oleh karena itu, kesepakatan-kesepakatan WTO tetap dibangun di atas prinsipprinsip perdagangan internasional yang telah diletakkan GATT sejak tahun 1947. Berdasarkan kesepakatan para anggota, bahwa ketentuan GATT 1947 masih tetap berlaku dan merupakan bagian dari GATT 1994, kecuali protokol tentang Pemberlakuan Ketentuan GATT untuk sementara (Protocol of Provisional Application).Selain “Article Agreement” GATT 1947 juga menjadi bagian dari GATT 1994 berbagai perjanjian/kesepakatan yang dihasilkan oleh Putaran Tokyo (1997 – 1997). Disamping kesepakatan-kesepakatan tersebut, WTO juga menghasilkan sejumlah kesepakatan yang tidak saja mengatur masalah tarif dan perdagangan internasional, tetapi meluas pada peraturan perdagangan internasional yang terkait


dengan ketentuan-ketentuan penanaman modal (TRIMs) yakni General Agreement on Trade in Services (GATS). GATS sendiri mengatur transparansi dalam satu pasal tersendiri (Article III). Kewajiban transparansi dalam perdagangan jasa versi GATS diwujudkan dalam bentuk kewajiban publikasi semua undang-undang, peraturan, pedoman pelaksanaan, serta semua keputusan dan ketentuan yang berlaku secara umum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang mempunyai dampak pada pelaksanaan persetujuan GATS dan adanya kewajiban untuk memberitahukan kepada Dewan Perdagangan Jasa, sedikitnya sekali setahun, tentang adanya peraturan perundangundangan yang baru atau pedoman administrative dan perubahan-perubahannya. 59 Indonesia adalah salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi final act of Uruguay Round melalui Undang-Undang (UU) No. 7 tahun 1994 tentang Ratifikasi Kesepakatan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement on Establishing the World Trade Organization). Prinsip single undertaking 60 yang menjadi ketentuan dasar tata cara ratifikasi dalam Putaran Uruguay, berakibat Indonesia tidak saja terikat pada Perjanjian Pembentukan 59

Lebih lanjut Article III : 1 sampai dengan (5) General Agreement on Trade in Services. Prinsip single undertaking dalam sistem ratifikasi berarti negara-negara peserta dalam Putaran Uruguay tidak diperkenankan hanya memilih salah satu perjanjian yang diinginkannya, yang menurut negara tersebut menguntungkan dan memungkin untuk dilaksanakan. Dengan sistem ratifikasi satu paket ini, negara peratifikasi terikat pada seluruh hasil perundingan, meskipun negara yang bersangkutan hanya meratifikasi salah satu saja hasil kesepakatan perundingan. Prinsip ratifikasi single undertaking atau ratifikasi satu paket ini ditetapkan pada Perundingan Brussel tahun 1990, sebagai bagian dari rangkaian perundingan Putaran Uruguay. Sebelum prinsip ini diterima sebagai sistem ratifikasi, negara-negara peserta GATT masih dibenarkan memilih salah satu atau beberapa hasil perundingan yang mereka inginkan. Ratifikasi dengan cara memilih ini dikenal dengan istilah a la carte.(Taryana Sunandar, Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta 1994, Hal. 126). 60


Organisasi Perdagangan Dunia, akan tetapi juga terikat terhadap seluruh kesepakatan yang dihasilkan selama Putaran Uruguay berlangsung, termasuk di dalamnya kesepakatan yang terkait dengan penanaman modal seperti Agreement on TRIM’s dan GATS. Kedua kesepakatan tersebut menuntut kewajiban negara-negara anggota WTO, termasuk Indonesia, untuk menerapkan prinsip keterbukaan dalam setiap peraturan perundang-undangan penanaman modal nasionalnya. Kewajiban inilah yang kemudian direspon oleh Pasal 3 ayat (1) b UUPM yang kemudian ditindaklanjuti oleh Pasal 4 Perpres No. 77 Tahun 2007 sebagai berikut : “ Pemerintah wajib mempublikasikan daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan secara terbuka di area publik, baik publikasi cetak maupun elektronik yang dapat diakses dari situs Pemerintah Indonesia.” Jika kedua alasan tersebut diatas, didasarkan pada pelaksanaan kewajiban menerapkan prinsip keterbukaan oleh Pemerintah, maka berikut ini akan dikemukakan pertimbangan-pertimbangan perlunya kewajiban menerapkan prinsip keterbukaan, termasuk keterbukaan dalam laporan keuangan, oleh perusahaan penanaman modal. 3. Perusahaan penanaman modal diberikan banyak kemudahan (fasilitas) karena wajar dibebani kewajiban Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal baru dan yang melakukan perluasan usaha. Fasilitas penanaman modal

tersebut

diberikan

dengan

mempertimbangkan

tingkat

daya

saing


perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain. Pentingnya kepastian fasilitas penanaman modal ini mendorong pengaturan secara lebih detail terhadap bentuk fasilitas fiskal, fasilitas hak atas tanah, imigrasi, dan fasilitas perizinan impor. Meskipun demikian, pemberian fasilitas penanaman modal tersebut juga diberikan sebagai upaya mendorong penyerapan tenaga kerja, keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan, orientasi ekspor dan insentif yang lebih menguntungkan kepada penanam modal yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan produksi dalam negeri, serta fasilitas terkait dengan lokasi penanaman modal di daerah tertinggal dan di daerah dengan infrastruktur terbatas. Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal dapat berupa: 61 a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan neto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri; c. pembebasan atau keringanan bea masuk bahan baku atau bahan penolong untuk keperluan produksi untuk jangka waktu tertentu dan persyaratan tertentu; d. pembebasan atau penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang modal atau mesin atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri selama jangka waktu tertentu; e. penyusutan atau amortisasi yang dipercepat; dan 61

Pasal 18 ayat (4) UU No. 25 Tahun 2007


f. keringanan Pajak Bumi dan Bangunan, khususnya untuk bidang usaha tertentu, pada wilayah atau daerah atau kawasan tertentu. Fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada penanam modal tersebut, oleh UUPM diimbangi dengan membebankan sejumlah kewajiban terhadap penanam modal, salah satunya adalah menerapkan prinsip keterbukaan melalui pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sesuai ketentuan Pasal 15 UUPM. Dengan keterbukaan,

dapat

diketahui

informasi-informasi

penting

tentang

kegiatan

penanaman modal untuk memastikan kontribusi positif dari perusahaan penanaman modal terhadap pembangunan ekonmi nasional dan sekaligus untuk mengawasi kegiatan penanaman modal yang mendapatkan fasilitas tersebut.

4. Prinsip keterbukaan memudahkan pengawasan terhadap kegiatan penanaman modal dan antisipatif terhadap kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan Belakangan ini banyak disinyalir adanya manipulasi laporan keuangan oleh sejumlah perusahaan penanaman modal untuk menghindarkan kewajiban pajak. Drajat H. Wibowo, anggota Komisi XI DPR dan Panitia Khusus RUU Perpajakan mengatakan bahwa sejumlah perusahaan penanaman modal asing mengaku rugi untuk menghindari pajak di Indonesia. Menurutnya kondisi ini terjadi karena ada


banyak peluang untuk menghindari pajak di Indonesia, terutama akibat longgarnya peraturan keuangan perusahaan penanaman modal asing. 62 Manipulasi laporan keuangan dengan menyatakan perusahaan dalam keadaan rugi, adalah sebuah perbuatan yang sangat tercela dan tidak dapat ditolerir, mengingat perusahaan-perusahaan penanaman modal tersebut, terutama penanaman modal asing, oleh UU telah diberikan sejumlah fasilitas penanaman modal sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) UUPM. Penerapan prinsip keterbukaan terhadap perusahaan penanaman modal dapat meminimalisasi terjadinya penyimpangan pada laporan keuangan perusahaan penanaman modal, karena laporan keadaan keuangan dapat dikategorikan sebagai informasi material yang wajib dibuka (disclose) oleh perusahaan penanaman modal. laporan keuangan disini tidak saja meliputi laporan keuangan tahunan secara umum tetapi juga laporan penggunaan dana CSR sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) b UUPM. Dengan keterbukaan, masyarakat sebagai pemanfaat dana CSR dapat mengetahui kebenaran penggunaan dana CSR yang berdasarkan Pasal 74 UUPT wajib dianggarkan sebagai biaya perusahaan.

E. Laporan Keuangan (AAG)

Penggelembungan Kerugian PT. Asian Agri Group

Ketidakterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal sangat mudah menimbulkan dugaan terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban 62

“PMA Nakal Harus Diberi Sanksi : “Pengalihan Pajak Melalui Pola Pengalihan Keuntungan”, dikutip dalam http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0511/ekonomi/htm.


keuangan perusahaan, khususnya kewajiban pajak. Pada akhirnya dugaan tersebut menyebabkan kesulitan bagi perusahaan itu sendiri dan timbulnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Hal ini terlihat pada kasus dugaan penggelapan pajak pada PT. Asian Agri Group. Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak, Darmin Nasution berjanji segera mengumumkan hasil penyelidikan kasus dugaan penggelapan pajak oleh salah satu anak perusahaan kelompok Raja Garuda Mas (RGM), PT.Asian Agri milik Konglomerat Sukanto Tanoto, yang diduga merugikan negara Rp.1,3 Triliun. Kasus dugaan penggelapan pajak di salah satu anak perusahaan yang dimiliki konglomerat Sukanto Tonato itu mencuat setelah Group Financial Controller Asian Agri, Vincentius Amin Santoso, membeberkan Ia mengakui memiliki dokumen yang membuktikan Asian Agri melakukan penggelapan pajak senilai Rp.1,3 Triliun. 63 Kasus dugaan penggelapan pajak oleh PT.Asian Agri merupakan salah satu skandal keuangan terbesar sepanjang tahun ini, yang diberitakan Majalah Tempo Edisi 21 Januari 2007, di bawah judul “Kisah Pembobol”, dengan menurunkan laporan investigatif tentang liku-liku manajemen Asian Agri menilap pajak berdasarkan sejumlah data, dokumen dan pengakuan seorang saksi (Vincentius Amin Santoso). Dugaan kasus penggelapan pajak PT.Asian Agri merupakan kasus berat, karena melibatkan 15 (lima belas) perusahaan milik pengusaha/konglomerat Sukanto Tonato, dengan tiga modus operandi, yaitu : 63

http://www.media_Indonesia.com/berita_asp?id=132477


1. Menggelembungkan biaya perusahaan hingga Rp.1,5 Triliun. 2. Mendongkrak kerugian transaksi ekspor sebesar Rp.232 miliar 3. Mengecilkan hasil penjualan sebesar Rp.889 miliar.

Lewat ketiga modus ini, PT.Asian Agri diduga telah menggelapkan pajak penghasilan untuk badan usaha senilai total Rp.2,6 Triliun. Perhitungan SPT PT.Asian Agri yang digelapkan berasal dari SPT Periode 2002-2005. Hitungan terakhir menyebutkan penggelapan pajak itu diduga berpotensi merugikan keuangan negara hingga Rp.1,3 Triliun. Oleh pihak PT.Asian Agri menyatakan bahwa sampai saat ini belum menerima perincian/asal usul perhitungan atas dugaan manipulasi melalui penggelembungan biaya perusahaan dan penggelembungan kerugian transaksi ekspor (hedging), serta pengecilan hasil penjualan (transfer pricing). Bahwa pihak perusahaan (PT.Asian Agri) juga telah memberikan penjelasan tentang : 1. Penggelembungan biaya perusahaan, dijelaskan sebagai berikut : a. Untuk meningkatkan produktivitas CPO, Asian Agri menunjuk Konsultan Independen untuk memberikan Technical Assistant (Know-How) selama 5 tahun. b. Perhitungan biaya Konsultan didasarkan pada Performance Base/pencapaian target (bukan up front payment) dengan target produktivitas dari 3,75 ton/ha


menjadi 5.00 ton/ha (rata-rata industri produksi CPO Nasional baru mencapai 3.00 ton/ha/thn) c. Technical Assistant menimbulkan biaya ±Rp.1,9 juta/ha/thn, sedangkan tingkat produktivitas meningkat menjadi 4,97 ton/ha/thn (sekitar Rp.7 juta/ha/thn).

Kesimpulan : Pengeluaran biaya Konsultan Independen untuk Technical Assistant terbukti telah meningkatkan produktivitas CPO Asian Agri. 2. Penggelembungan kerugian transaksi ekspor (hedging) sebagai berikut : a. Asian Agri adalah industri dengan kegiatan utama sebagai produsen CPO b. Dalam rangka lindung nilai, maka secara terbatas Asian Agri juga melakukan transaksi forward sales mengikuti ketentuan yang berlaku (NIOP, FOSFA, dan PORAM) c. Transaksi hedging dimungkinkan para pihak untuk melakukan wash-out (membatalkan kontrak sebelum jatuh tempo) dengan tujuan untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar sebagai akibat dari fluktuasi harga komoditas CPO dunia. d. Sesuai data (fakta) nilai kerugian atas tindakan wash-out secara keseluruhan kurang dari 5% dari total pendapatan dari penjualan CPO/tahun. Kesimpulan :


Transaksi hedging Asian Agri tidak fiktif dan mengikuti ketentuan yang berlaku secara internasional. 3. Pengecilan hasil penjualan (transfer pricing) a. CPO adalah komoditi yang diperdagangkan secara internasional b. Harga CPO mengikuti harga patokan di Bursa Rotterdam (harga CIF/harga barang sampai pabrik), harga Malaysian Derivative Exchange (MDEX) (harga FOB/harga barang hanya sampai di atas kapal). c. Harga jual CPO Asian Agri ditutup berdasarkan kontrak harga FOB yang tidak jauh berbeda dengan harga MDEX. Kesimpulan : Perbedaan sistem penjualan CPO Asian Agri (FOB) dengan harga patokan Rotterdam (CIF) menyebabkan terjadinya perbedaan harga.64 Menurut Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Mochamad Tjiptardjo, Direktorat Jenderal Pajak belum melimpahkan kasus dugaan penggelapan pajak PT.Asian Agri kepada Kejaksaan Agung untuk dilakukan proses penuntutan. 65

64 65

Laporan Tanggapan PT. Asian Agri atas Dugaan Penggelapan Pajak http://www.tempo.co.id/hg/nasional/2008/02/08_brk.20080208-1171.9 Sept. 2008


BAB III PRINSIP KETERBUKAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN PENANAMAN MODAL DI INDONESIA

E. Laporan Keuangan Perusahaan Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan diperlukan langkah-langkah yang dapat mendorong peningkatan efisiensi perekonomian nasional dan peningkatan daya saing dunia usaha. Untuk itu salah satu sarana guna meningkatkan efisiensi adalah tersedianya informasi keuangan perusahaan. Dengan adanya kesempatan bagi masyarakat dan dunia usaha untuk memperoleh informasi keuangan, diharapkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam dunia usaha dapat dilakukan lebih cermat, yang pada gilirannya akan memungkinkan peningkatan efisiensi usaha. 66 Memahami hal-hal seperti laporan keuangan tidak dapat diserahkan pada akuntan saja, CEO harus melangkah maju dan membaca, meninjau serta menganalisis laporan keuangan, dan CEO yang baik tahu bahwa memahami laporan keuangan secara mendalam adalah bantuan terbesar dalam berkomunikasi secara transparan dengan pemegang saham. Transparansi membangun kepercayaan dan keyakinan investor, sehingga penting untuk terus menerus menegaskan betapa jelas dan terbukanya perusahaan dalam segala hal yang dapat dilakukan. Memahami laporan keuangan dengan mudah adalah satu alat untuk menyampaikan keterbukaan itu. 67

66 67

Lebih lanjut, Penjelasan Umum PP No.24 Tahun 1998 Herb Baum dan Tammy Kling, Op.cit, hlm. 192


Dalam lingkungan perusahaan zaman sekarang, kepemilikan saham dikuasai oleh investor institusional yang memiliki departemen riset yang melakukan duediligence bagi perusahaan yang bersangkutan. Namun, bahkan individu tahu banyak tentang keadaan keuangan perusahaan, dan jika and adalah pemimpin dari sebuah perusahaan publik atau ingin menjadi pemimpin perusahaan semacam itu, memahami seluk beluk detail keuangan – angka-angka dan bagaimana segala sesuatunya bertambah atau berkurang – sama pentingnya dengan mengetahui visi anda bagi perusahaan. Ketika kegagalan Enron terbukti, memahami hal-hal seperti seluk beluk laporan rugi laba, neraca, transaksi off balance sheet (transaksi yang tidak tercantum dalam neraca) dan laporan arus kas adalah tanggung jawab setiap orang dalam manajemen. Transparansi (keterbukaan) dapat disampaikan dalam beberapa caramelalui kata, tindakan dan angka. Laporan rugi laba adalah alat bantu yang dapat digunakan perusahaan untuk menyampaikan sesuatu pada pemilik saham secara transparan. Dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan daya saing perekonomian nasional, maka perlu disediakan kemudahan untuk memperoleh informasi keuangan tahunan perusahaan, untuk itu semua perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Menteri dengan kewajiban telah mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dimana kewajiban ini sifatnya berlaku umum dan tidak mengurangi kewajiban pelaporan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bidang usaha atau jasa


perusahaan yang bersangkutan, seperti peraturan perundang-undangan di bidang perbankan, maka perasuransian dan pasar modal. 68 Akuntansi dasar mengatakan bahwa salah satu angka penting dalam laporan rugi laba adalah jumlah laba (atau rugi) operasional dan rasionya terhadap jumlah pendapatan (penjualan bersih). Ini adalah laporan penting bagi investor karean, idealnya, anda ingin melihat pendapatan operasional meningkat, baik sebagai angka untuk mutlak maupun sebagai persentase laba terhadap penjualan. Biasanya hal itu berarti pendapatan operasional perusahaan meningkat dan menjadi lebih efisien dari waktu ke waktu dengan mengatur harga pokok penjualan dan biaya operasional. Tidak ada persentase ideal untuk pendapatan operasional karena persentase itu bervariasi sesuai dengan jenis industri. Jika anda memimpin sebuah organisasi dan tidak sepenuhnya memahami setiap angka dalam laporan rugi-laba, neraca, dan laporan arus kas, maka anda tidak sungguh-sungguh bersikap transparan. 69 Ketika anda mengeluarkan informasi keuangan pada media, analis keuangan dan seluruh dunia, hal itu harus selalu dilakukan dengan teliti dan konsisten. Pesan dasar harus mudah dimengerti dan transparan bagi semua orang. Dan anda harus menjelaskan sesuatu secara terperinci. Sebagai contoh, investor yang cerdas tahu bagaimana memeriksa catatan yang menjelaskan angka-angka laporan keuangan dan peristiwa penting yang memengaruhi angka-angka itu. Mereka tahu bahwa informasi keuangan berguna, tetapi mereka juga tahu bahwa tidak semua kekayaan dan

68 69

Lihat Pasal 2 PP No.24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan Herb Baum dan Tammy Kling, Op.cit, hlm. 194


kewajiban dapat diukur dalam istilah akuntansi. Beberapa perusahaan tidak mencantumkan kekayaan yang sulit diukur atau yang tidak berasal dari peristiwa khusus di masa lampau dalam neraca mereka dan itu adalah hal-hal lain yang harus dijelaskan. Sebagai contoh, Coca-Cola tidak melaporkan merek dagang perusahaan – ditaksir bernilai lebih dari $50 miliar – dalam neraca. Neraca Boeing tidak mencantumkan nilai dari tenaga kerja teknisi dan ahli aeronotika mereka yang jumlahnya sangat banyak. Harta tidak berwujud ini dapat membantu membuat nilai pasar saham perusahaan jauh lebih tinggi daripada yang tercantum dalam laporan keuangan. Itulah pentingnya menyampaikan informasi ini pada pemegang saham.70 Sudah disebutkan dimuka, bahwa laporan keuangan suatu perusahaan itu adalah merupakan proses akhir dari suatu perjalanan pencatatan atau proses akuntansi. Angka-angka atau jumlah-jumlah yang dicantumkan atau dilaporkan dalam pas-pas neraca dan perhitungan rugi laba itu adalah merupakan kumpulan dan singkatan historis, yaitu berasal dari catatan dari peristiwa-peristiwa yang benar-benar telah terjadi pada masa yang lalu. Peristiwa yang belum terjadi tidak akan dicatat dan tentu saja tidak akan terlihat dalam jumlah-jumlah dalam pas-pas neraca dan rugi laba. Pada dasarnya, laporan keuangan itu mempunyai dua sifat yaitu historis dan menyeluruh. Bersifat historis, karena laporan keuangan merupakan akumulasi dari transaksi-transaksi yang telah terjadi dalam suatu perusahaan pada masa yang bersangkutan. Menyeluruh, karena merupakan akumulasi dan seluruh kegiatan usaha 70

Herb Baum dan Tammy Kling, Op.cit, hlm. 196


yang dapat diukur atau dinyatakan dengan satuan uang. Meskipun demikian laporan keuangan itupun ada dalam “keterbatasan” karena, ia dibuat antara waktu tertentu, a) Adanya beberapa standar nilai terjangkau b) Adanya faktor-faktor yang tidak dapat dinyatakan dengan uang. 71 Pada dasarnya penyajian laporan keuangan oleh suatu perusahaan dimaksud untuk memberikan informasi kuantitatif mengenai keuangan perusahaan yang bersangkutan pada suatu saat atau suatu periode tertentu. Laporan ini sangat penting artinya bagi pihak-pihak yang berkepentingan mulai manajemen, pemegang saham, negara dan masy luas. Dari berbagai pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut, sebenarnya berangkat dengan titik tolak kepentingan yang tidak sama satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu laporan keuangan itu akan dinilai dengan tekanan yang berbeda guna dapat memenuhi semua kepentingan dengan berbeda tadi, maka laporan keuangan itu disusun mulai setiap kebutuhan dari semua pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa laporan keuangan yang demikian itu disebut sebagai laporan keuangan untuk tujuan umum. Menurut Garid Djahidin, tujuan umum dari suatu laporan keuangan adalah : 1. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang kekayaan dan kewajiban. 2. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan netto dari kekayaan sebagai hasil aktivitas usaha.

71

Ibid, hlm.193


3. Menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang perubahan kekayaan netto perusahaan yang berasal dari aktivitas usaha misalnya penambahan modal oleh pemilik. 4. Menyediakan informasi yang dapat membantu membuat setimasi tentang kemampuan memperoleh laba dari perusahaan. 5. Informasi-informasi lain yang relevan dengan kepentingan para pemakainya. 72 Penyajian laporan keuangan pada umumnya disajikan dalam 2 (dua) macam cara yaitu : 1. Laporan keuangan dengan posisi keuangan suatu saat 2. Laporan keuangan dengan perubahan posisi keuangan untuk suatu periode. Laporan keuangan pada posisi suatu saat, disebut neraca, terdiri dari tiga bagian ialah : 2. Aktiva/kekayaan 3. Hutang-hutang 4. Modal sendiri Sedang laporan keuangan pada perusahaan posisi keuangan terdiri dari dua yaitu : 1. Laporan perhitungan rugi/laba, yang satu periode tertentu menunjukkan : a. Pendapatan b. Biaya-biaya c. Rugi/laba dari luar operasi/insidentil d. Rugi/laba operasi suatu periode 72

Ibid, hlm. 17.


2. Laporan perubahan modal sendiri, dalam laporan ini menggambarkan perubahan total modal sendiri selama satu periode tertentu, disamping rugi/laba. Disamping itu juga dilaporkan pula sumber-sumber modal diluar usaha-usaha operasi perusahaan. Laporan ini terdiri dari tiga macam laporan, yaitu : a. Laporan rugi/laba b. Laporan laba yang ditahan, atas : (1). Laba bersih (2). Dividen (3). Koreksi atas laba bersih tahun yang lalu c. Laporan perubahan-perubahan lain dalam modal sendiri, dalam laporan ini diamati antara lain investasi-investasi tambahan oleh pemilik, pengurangan modal saham dan sebagainya. 73 Agar laporan-laporan keuangan termaksud di atas dapat mencapai tujuannya serta berfungsi sebagai alat bukti bagi pihak-pihak yang berkepentingan, tentu saja harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang lazim dan sudah disepakati serta berdasarkan suatu norma dan metode tertentu. Untuk Indonesia sudah ada apa yang dikenal sebagai Norma Pemeriksaan Akuntan yaitu Prinsip-prinsip Akuntan Indonesia (PPAI).

73

Ibid, hlm. 18


Laporan keuangan (finansial staatment) merupakan suatu gambaran dari suatu perusahaan pada waktu tertentu (biasanya periode akuntansi) dan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan yang dicapai perusahaan dalam waktu tertentu tersebut. Sebenarnya laporan keuangan itu merupakan produk akhir dari satu proses atau kegiatan-kegiatan akuntansi dalam waktu kesatuan akuntansi usaha. Sedangkan proses akuntansi itu meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 1. Mengumpulkan bukti-bukti transaksi asli 2. Menganalisa bukti-bukti tersebut 3. Mengklasifikasi pengaruh transaksi tersebut pada rekening-rekening yang bersangkutan. 4. Mencatat jurnal 5. Meringkas ke dalam buku kesan 6. Menyusun laporan keuangan 74 Proses akuntansi tersebut, harus dilaksanakan menurut tata cara tertentu yang lazim berlaku dan telah diterima oleh umum yaitu harus sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi (generally accepted accounting prinsipal). Untuk Indonesia harus sesuai dengan PPAT (Prinsip-prinsip Akuntansi Indonesia). Selanjutnya seperti sudah disebutkan di muka, laporan keuangan suatu perusahaan dapat dijadikan bahan penguji dari pekerjaan bagian pembukuan dan sebagai alat menentukan atau menilai posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu, yang hasilnya dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Bagi setiap pihak yang melakukan kegiatan menjalankan perusahaan oleh undang-undang diwajibkan membuat catatan-catatan mengenai semua transaksi yang dilakukannya. Transaksi suatu perusahaan pada dasarnya meliputi berbagai hal yang 74

Husni Syawali & Neni Sri Imaniyati, Op.cit, hlm. 19


sangat bervariasi. Oleh karena itu tidak mungkin seluruh kegiatan itu pencatatannya dilakukan pada satu buku secara bersama-sama. Untuk memudahkan dan agar lebih teratur biasanya setiap jenis transaksi dilakukan pencatatan yang berbeda-beda. Dari berbagai buku tadi kemudian dihimpun dalam satu atau lebih pencatatan yang lebih terarah. Proses pencatatan dalam berbagai buku yang disusun secara kronologis dengan tekanan yang berbedabeda itu disebut pembukuan. 75 Peraturan yang secara umum mengatur kewajiban bagi perusahaan yang berkaitan dengan pencatatan termaksud di atas ialah Pasal 6 KUH Dagang : Pada ayat 1 yang menyatakan : Setiap orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan, iapun tentang keadaan kekayaannya dan tentang segala sesuatu berkenaan dengan perusahaan itu diwajibkan, sesuai dengan kebutuhan perusahaan, membuat catatan-catatan dengan cara demikian, sehingga sewaktu-waktu dari catatancatatan itu dapat diketahui segala hak dan kewajibannya. Ketentuan di atas menekankan adanya catatan-catatan sedemikian rupa sehingga setiap saat dengan segera dapat diketahui mana yang merupakan hak dan mana yang merupakan kewajiban dari perusahaan yang bersangkutan dengan pihak lain pada suatu dan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan ayat (2), pada pasal yang sama mengatur tentang kewajiban yang berikut dari mereka yang menjalankan perusahaan, setelah mengadakan pencatatan. 75

Ibid, hlm. 23.


Dari catatan itu dengan segera juga dapat diketahui mengenai kemajuan serta posisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya catatan yang diperintahkan oleh Pasal 6 ayat 1 KUH Dagang kemudian dihimpun sedemikian rupa dalam suatu sistem himpunan yang lazim disebut neraca. Undang-undang tidak mengatur lebih lanjut tentang bentuk penyusunan neraca itu, apakah dengan metode stavel atau skontro. Yang jelas tujuan dari pembuat undang-undang ialah agar himpunan catatan-catatan itu tersusun secara sistematik dengan maksud agar dengan mudah dapat dipelajari apa yang dimuat pada suatu neraca, sebagaimana sudah disebutkan dimuka neraca itu terdiri dari tiga bagian, yaitu: 1. Aktiva/kekayaan 2. Hutang-hutang 3. Modal sendiri Apabila neraca memang dimaksudkan sebagai salah satu dari laporan keuangan, yang bertujuan memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu/saat/atau untuk satu periode, maka neraca itu harus disusun dengan metode tertentu yang dengan demikian orang segera dapat menentukan suatu pendapat atau sikap. Oleh karena itu sangat tepat apabila dalam Kitab Undangundang Hukum Dagang Nasional yang akan datang, ditetapkan dengan tegas, bahwa neraca harus disusun dengan sistem skontro. 76

76

Ibid


Selanjutnya ayat 3 Pasal 6 KUH Dagang yang berbunyi sebagai berikut : Iapun diharuskan menyimpan selama tiga puluh tahun, akan segala buku-buku dan surat-surat yang bersangkutan, dalam mana menurut ayat kesatu catatancatatan tadi dibuatnya beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun akan surat-surat dan surat-surat kawat yang diterimanya beserta segala tembusan dari surat-surat dan surat-surat kawat yang dikirimkannya. Ayat ini dengan tegas mengatur tentang lamanya bagi pihak-pihak yang menjalankan perusahaan harus menyimpan semua neraca dan buku-buku yang berhubungan dengan penyusunan neraca itu selama tiga puluh tahun (sama dengan daluwarsa biasa). Maksudnya tentu saja dari semua tuntutan, harus tetap dilayani sampai waktu daluwarsa berakhir. Sedangkan bagi surat-surat biasa wajib simpannya adalah sepuluh tahun. Meskipun demikian peraturan termaksud di atas adalah guna pembuktian yang tentu saja sangat berguna di belakang hari, tetapi apakah hal itu masih dapat dilakukan dengan baik pada waktu sekarang ini ? Hal ini perlu dikemukakan berhubung adanya suatu kenyataan bahwa dunia perekonomian sudah demikian maju dan berkembang, tetapi tempat yang tersedia tidak seimbang. Sehingga pada umumnya ketentuan Pasal 6 ayat tiga KUH Dagang itu menimbulkan kesulitan tersendiri bagi perusahaan-perusahaan besar. Untuk itu perlu dipikirkan tentang pengaturan wajib simpan tersebut, tidak lagi tiga puluh dan sepuluh tahun tetapi menjadi sepuluh dan tiga puluh tahun saja, berhubung dengan makin terbatasnya tempat penyimpanan untuk semua buku dan catatan yang sudah lampau.


Laporan keuangan tahunan dari suatu perusahaan pada dasarnya meliputi 5 (lima) bagian, yaitu : 1. Neraca perusahaan 2. Laporan laba/rugi perusahaan 3. Laporan arus kas 4. Utang piutang termasuk kredit bank 5. Daftar penyertaan modal. 77 Penyampaian laporan keuangan tahunan ini dimaksudkan untuk penyediaan informasi keuangan perusahaan, oleh karena itu telah cukup memadai sebagai informasi yang tersedia bagi masyarakat. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap suatu perusahaan, tentu saja akan melihat laporan keuangan itu sesuai dengan sudut kepentingannya masingmasing. Untuk itu tentu saja laporan keuangan suatu perusahaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tujuannya serta dapat tetap mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang dapat dipercaya, sebab dengan tersedianya informasi keuangan yang lebih handal juga merupakan faktor penting untuk mendukung peningkatan efisiensi dan kinerja kegiatan usaha serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dan pemanfaatan dana masyarakat. Dalam praktek sering dijumpai adanya berbagai penyimpanan terhadap pelaksanaan pembuatan neraca, termasuk pembukuan pada umumnya. Sering 77

Lihat juga, Pasal 3 ayat (1) PP No.24 Tahun 1998


pembuatan neraca yang termasuk di dalam bagian laporan keuangan itu dibuat dalam berbagai variasi, sesuai dengan tujuan masing-masing antara lain : ada kalanya dibuat khusus untuk bank tertentu guna minta kredit, ada pula yang dibuat diperuntukkan bagi jawatan pajak dan lain sebagainya. Oleh karena itu tidak mustahil terjadi berbagai manipulasi dengan cara pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan, seperti halnya manipulasi bidang perpajakan dan kemudahan mendapatkan kredit dari bank. Agar dapat mempunyai kedudukan sebagaimana dimaksud di atas yaitu sebagai alat bukti yang terpercaya, maka laporan keuangan itu harus dibuat secara objektif dengan pemeriksaan oleh seorang ahli yang profesional ialah seorang akuntan publik. Akuntan publik ialah akuntan yang tidak bekerja pada sebuah lembaga, tetapi berdiri sendiri, dan terdaftar sebagai akuntan publik. Suatu laporan keuangan perusahaan yang sudah diperiksa serta memperoleh “keterangan-keterangan” bahwa laporan ini sudah diperiksa dengan wajar, dan akuntan publik yang karena profesinya sudah memberikan pendapatnya, maka laporan keuangan yang demikian itu mempunyai kedudukan dan arti yang sebenarnya yaitu sebagai laporan perusahaan dari jalannya kegiatan menjalankan perusahaan pada perusahaan tertentu dan pada suatu periode tertentu pula. Dengan demikian “laporan” itu akan dianggap benar, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Oleh karena itu penulis berpendapat bahwa kedudukan laporan keuangan suatu perusahaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sangat penting artinya tetapi dengan sifat, fungsi dan nilai kegunaannya.


Laporan keuangan yang mempunyai kedudukan sedemikian penting tentu saja, perlu diatur dengan seksama, agar fungsinya sesuai dengan posisinya di mata hukum. Mengingat arti pentingnya kedudukan laporan keuangan tersebut tentu saja laporan termaksud harus diselenggarakan dengan jujur dan obyektif. Disamping itu pemeriksaan laporan oleh seorang akuntan juga harus dilakukan dengan jujur dan obyektif pula serta atas dasar norma-norma pemeriksaan akuntan yang sudah disepakati.

F. Standar Akuntansi Keuangan Perusahaan Laporan keuangan perusahaan menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan selama satu periode, juga menunjukkan kinerja keuangan perusahaan yang ditunjukkan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan. 78 Standar akuntansi keuangan adalah standar yang ditetapkan oleh organisasi profesi akuntansi Indonesia yang diakui pemerintah Republik Indonesia. 79 Laporan keuangan perusahaan adalah merupakan hasil dari proses akuntansi yang disebut siklus akuntansi. 80

78

Darsono dan Ashari, Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, (Yogyakarta : Andi, 2005) hlm.4 79 Baca Penjelasan Pasal 66 ayat (3) UUPT No. 40 Tahun 2007 80 Darsono dan Ashari, Op.cit.


Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa akuntansi adalah suatu proses untuk mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi ekonomi dan keuangan untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai, dan interpretasi atas hasil proses tersebut. Dalam penjelasan tersebut terlihat bahwa proses akuntansi meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Proses akuntansi ini disebut istilah siklus akuntansi. Untuk melaksanakan proses akuntansi atau siklus akuntansi tersebut diperlukan beberapa media yang digunakan untuk melaksanakan proses akuntansi sampai dihasilkan laporan. Hasil akhir dari proses akuntansi yaitu kegiatan pelaporan adalah laporan keuangan. 81 Aktivitas pencatatan adalah tahap awal dari proses akuntansi yang berupa aktivitas untuk mencatat transaksi dan kejadian ekonomi dan keuangan perusahaan. Proses pencatatan dalam akuntansi ini dilakukan dalam media yang disebut jurnal. Dalam aktivitas pencatatan, transaksi dicatat dalam suatu catatan dengan bentuk dua kolom yaitu debet dan kredit. Dalam tahap ini, satu kejadian atau transaksi akan dicatat dalam dua kolom yaitu debet dan kredit, dimana jumlah debet harus sama dengan jumlah kredit. Kaidah pencatatan debet dan kredit ini mengikuti kaidah dalam persamaan akuntansi yang dapat dilihat pada pembahasan berikutnya. Contoh jurnal adalah transaksi pembelian gedung secara kredit. Pada kejadian ini terjadi penambahan dalam dua pos yaitu akun gedung dan akun hutang. Gedung bertambah karena ada pembelian, sedangkan hutang bertambah karena adanya peanmbahan hutang sebagai akibat pembelian gedung. Pada jurnal transaksi ini akan 81

Ibid.


dicatat gedung dengan nilai pembelian pada kolom debet, sedangkan hutang dengan nilai yang sama dengan harga beli gedung dicatat pada kolom kredit. Proses berikutnya dalam siklus akuntansi adalah menggolongkan. Dalam tahap ini transaksi yang mempunyai jenis akuntan atau rekening yang sama dikelompokkan dalam satu catatan tersendiri yang disebut buku besar. Misal transaksi yang mempengaruhi akun kas akan dicatat dalam buku besar kas. Jadi, buku besar adalah catatan akuntansi yang berisi transaksi-transaksi yang sejenis baik debet maupun kredit. Pada akhir periode, transaksi yang ada pada buku besar akan dijumlahkan sehingga akan ditemukan hasil akhir yang disebut saldo. Peringkasan atau penjumlahan dari transaksi-transaksi yang ada dalam buku besar ini menganut kaidah dalam persamaan akuntansi. Kaidah dalam persamaan akuntansi ini adalah : 1. Pada aktiva, debet adalah penambahan, sedangkan kredit adalah pengurangan 2. Pada kelompok kewajiban, kredit adalah penambahan, sedangkan debet adalah pengurangan. 3. Pada kelompok modal, kredit adalah penambahan, sedangkan debet adalah pengurangan. 4. Pada kelompok biaya, debet adalah penambahan, sedangkan kredit adalah pengurangan. 5. Pada kelompok pendapatan, kredit adalah penambahan, sedangkan debet adalah pengurangan. 82

82

Ibid, hlm. 5


Tahap berikutnya setelah penggolongan adalah meringkas atau memasukkan saldo-saldo dari buku besar suatu catatan yang disebut neraca lajur. Neraca lajur ini akan berisi saldo atau hasil ringkasan atau penjumlahan dari transaksi-transaksi yang ada pada buku besar. Kalau dilihat pada persamaan di atas dapat dilihat bahwa setiap transaksi dan hasil akhir dari transaksi merupakan jumlah debet dan kredit, dimana jumlah debet harus sama dengan jumlah kredit. Jadi, neraca akan memuat hasil ringkasan (saldo) atau penjumlahan dari pos atau akun-akun di buku besar, baik yang bersaldo debet maupun yang bersaldo kredit. Tahap berikutnya dari proses akuntansi adalah pelaporan. Pada tahap ini, ringkasan dari transaksi tersebut dikelompokkan dalam format standar laporan akuntansi yang berupa neraca, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Neraca adalah ringkasan informasi dari kelompok aktiva, kewajiban dan modal. Jadi, informasi yang ada dalam neraca adalah informasi posisi saldo aktiva, kewajiban, dan modal. Laporan laba rugi adalah laporan informasi dari kelompok pendapatan dan biaya. Laporan laba rugi menunjukkan aktivitas untuk memperoleh pendapatan dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Laporan berikutnya adalah laporan perubahan modal. Laporan ini berisi informasi tentang perubahan modal pemilik selama satu periode yang dihasilkan dalam jumlah debet dan jumlah kredit kelompok modal.


Siklus akuntansi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : 83 Proses akuntansi

Penggolongan

Pencatatan

Transaksi

Jurnal

Buku Besar

Peringkasan

Pelaporan

Neraca saldo

Laporan Keuangan

Media pencatatan Gambar 1 Siklus Akuntansi Laporan Keuangan Laporan keuangan biasanya siap disajikan 7 hari setelah tutup bulan dan 30 hari setelah tutup tahun. Laporan keuangan yang telah diaudit biasanya tersaji 3 bulan setelah tutup tahun. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa : 1. Perusahaan masih hidup dan akan terus hidup (going concern); Dalam asumsi ini dianggap bahwa perusahaan akan tetap menjalankan usahanya untuk jangka waktu terus menerus dan tidak ada niat untuk menghentikan usaha. 2. Perusahaan sebagai satu unit ekonomi yang terpisah dari pemilik ;

83

Ibid, hlm. 6


Dalam asumsi ini perusahaan adalah suatu unit yang terpisah dari pemiliknya. Sebagai unit yang terpisah, maka kekayaan antara pemilik dan perusahaan harus dipisahkan secara jelas. 3. Stabilitas nilai uang; Asumsi ini menganggap bahwa nilai uang akan stabil dari waktu ke waktu sehingga nilai yang tertera dalam laporan keuangan merupakan representasi yang benar atas kekayaan perusahaan. 4. Dasar akrual; Artinya laporan keuangan disusun dengan dasar pengaruh transaksi yang diakui pada saat kejadian (dimana hak dan kewajiban timbul), bukan pada saat kas diterima. Dalam hal ini, suatu kejadian atau transaksi sudah diakui walaupun uang kas belum diterima. 5. Aktivitas perusahaan dapat dipecah berdasarkan waktu, misalnya bulanan, tahunan meskipun perusahaan hidup terus tanpa henti. 84 Tantangan yang paling berat adalah untuk memenuhi asumsi ke-3 (stabilitas nilai rupiah), namun tidak diperkenankan menilai kembali tanah, bangunan, mesin dan lain-lain tanpa dasar yang kuat. Misalnya harus dengan peraturan pemerintah atau terjadi perubahan yang sangat ekstrem. Untuk keperluan pemberian kredit, penilaian kembali harga pasar aktiva perlu dilakukan. Pembuatan laporan keuangan harus mengacu pada prinsip akuntansi yang berlaku umum (PABU). PABU adalah suatu kebiasaan atau aturan yang baik untuk

84

Ibid, hlm. 16


melaporkan laporan keuangan. PABU berfungsi juga sebagai aturan minimum yang harus dipatuhi ketika membuat laporan keuangan. Auditor ketika melakukan pemeriksaan keuangan menggunakan PABU sebagai ukuran apakah laporan dianggap cukup memberi informasi yang layak atau cukup informatif. PABU mempunyai dua struktur utama, yaitu aspek konseptual dan aspek praktik/operasional. Aspek konseptual membahas mengenai asumsi, dasar berpikir, dan hal-hal lain yang menjadi dasar utama dalam tataran teoretis/normatif. Sedangkan untuk operasional, mulai dari menjurnal transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangan tunduk pada landasan praktik/operasional. Di Indonesia, prinsip akuntansi yang berlaku umum meliputi komponen-komponen : 1. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan 2. Pernyataan standar akuntansi keuangan 3. Interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan 4. Buletin teknis 5. Peraturan Pemerintah 6. Pedoman atau praktik akuntansi industri 7. Simpulan riset akuntansi 8. Praktik konvensi atau kebiasaan pelaporan yang sehat 9. Buku teks ajar, artikel atau pendapat para ahli


Komponen-komponen prinsip akuntansi yang berlaku umum tersebut bisa dijelaskan seperti gambar berikut. 85

Kerangka Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia Tingkat 3 Landasan operasional atau landasan praktik

Tingkat 2

Tingkat 1

Landasan konseptual

Praktik konvensi dan kebiasaan pelaporan yang sehat Buletin Peraturan teknis pemerintah untuk industri Pernyataan standar akuntansi keuangan

Buku teks/ajar, artikel dan pendapat ahli

Pedoman Simpulan atau praktik riset akuntansi akuntansi industri Interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan

Gambar 2 Kerangka Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum di Indonesia

85

Ibid, hlm.17


G. Analisis Prinsip Keterbukaan Dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007 Prinsip keterbukaan adalah prinsip yang terbuka terhadap hak masy untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal. Prinsip-prinsip yang mendasari penyelenggaraan penanaman modal yang diatur dalam Undang-undang No.25 Tahun 2007 tersebut kiranya bukan hanya slogan di atas kertas melainkan benar-benar merupakan prinsip yang dalam penerapan dan pelaksanaannya dapat dilakukan secara konsisten, termasuk prinsip keterbukaan (transparansi), dan prinsip non diskriminasi berdasarkan ketentuan peraturan, baik antara penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing, termasuk pengaturan mengenai pengesahan dan perizinan dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (one door service system). Dengan sistem ini, sangat diharapkan bahwa pelayanan terpadu di pusat dan di daerah dapat menciptakan penyederhanaan perizinan dan percepatan penyelesaiannya. Upaya ini ditujukan untuk memotong birokrasi yang selama ini dirasakan merupakan penghambat. Sebelumnya terdapat 12 prosedur dan dibutuhkan waktu sampai 90 hari dalam pengurusan perizinan. 86 Bagi seorang pengusaha manca negara yang ingin berinvestasi di sebuah wilayah di Indonesia, adanya pelayanan satu atap melegakan karena ia tidak perlu lagi menunggu dengan waktu lama untuk memperoleh izin usahanya di Indonesia. Bahkan ia tidak lagi perlu mengeluarkan biaya pajak maupun pungutan lainnya yang dapat membengkak dari tarif resmi akibat panjangnya jalur birokrasi yang harus 86

Hulman Panjaitan & Abdul Mutalib Makarim, Op.cit, hlm. 3-4


ditempuh untuk memperoleh izin usaha tersebut sebelum adanya pelayanan satu atap. Sebenarnya, hal ini sudah diupayakan sebelumnya lewat Keppres No.29 Tahun 2004 mengenai penyelenggaraan penanaman modal, baik asing (PMA) maupun dalam negeri (PMDN) melalui sistem pelayanan satu atap semasa era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dalam Keppres tersebut dinyatakan bahwa penyelenggaraan penanaman modal khususnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal dilaksanakan oleh BKPM. Pelayanan satu atap ini meliputi penanaman modal yang dilakukan baik di tingkat provinsi, kabupaten, maupun kotamadya berdasarkan kewenangan yang dilimpahkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada BKPM. Jadi, BKPM bertugas melakukan koordinasi antara seluruh departemen atau instansi pemerintah lainnya, termasuk dengan pemerintah kabupaten, kota, serta provinsi yang membina bidang usaha penanaman modal. 87 Seorang pengusaha asing kemungkinan besar juga akan tetap membatalkan niatnya berinvestasi di Indonesia walaupun proses pengurusan izin investasi menjadi lebih lancar dan lebih murah setelah dilaksanakannya UUPM No.25 Tahun 2007 tersebut, jika Undang-Undang mengenai kepabeanan dirasa tidak menguntungkannya karena pengusaha tersebut akan banyak melakukan impor, atau pasar tenaga kerja di Indonesia dirasa tidak fleksibel akibat berlakunya UU No.13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan. 88

87 88

Jurnal Hukum Bisnis, Op.cit, hlm. 36 Ibid, hlm. 37


Ada baiknya pemerintah pusat membantu sungguh-sungguh upaya pemerintah daerah dalam menyederhanakan proses perizinan penanaman modal di daerah. Walaupun ada sejumlah daerah seperti Jepara dan Yogyakarta telah berhasil membuat pelayanan satu atap, namun masih lebih banyak lagi daerah yang bahkan sama sekali tidak tahu bagaimana memulai pembangunan satu atap. Juga di daerah-daerah yang sama sekali tidak ada kesamaan visi dari lembaga-lembaga pemerintah, ditambah lagi tidak ada keseriusan dari Bupati, sangat sulit diharapkan daerah-daerah tersebut dapat membangun pelayanan satu atap. Disini peran pemerintah pusat sangat diharapkan. UUPM No.25 Tahun 2007 harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya selama ini menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan investasi di dalam negeri. Namun, hasilnya sangat tergantung pada bagaimana implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, impelmentasinya harus dimonitor secara ketat, khususnya di daerah. Lagi-lagi, masalah klasik lainnya di republik ini adalah Indonesia termasuk jempolan dalam membuat konsep atau memformulasikan suatu UU. Tetapi, hanya sedikit dari UU yang ada hingga saat ini di bidang ekonomi yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh. 89 Sebagai wujud pelaksanaan prinsip keterbukaan (transparansi) yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-undang No.25 Tahun 2007, pemerintah telah mengeluarkan Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di 89

Ibid, hlm. 41.


bidang penanaman modal, yang berlaku pada tanggal 3 Juli 2007 (sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden No.111 Tahun 2007) tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal yang berlaku pada tanggal 3 Juli 2007. Kriteria bidang usaha yang tertutup dengan persyaratan, antara lain : 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Memelihara tatanan hidup masyarakat ; Melindungi keanekaragaman hayati ; Menjaga keseimbangan ekosistem ; Memelihara kelestarian hutan alam ; Mengawasi pengawasan Bahan Berbahaya Beracun (B3) ; Menghindari pemalsuan dan mengawasi peredaran barang dan/atau jasa yang tidak direncanakan ; 7. Menjaga kedaulatan negara, atau ; 8. Menjaga dan memelihara sumber daya terbatas. Kriteria bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, antara lain : 1. Perlindungan sumber daya alam ; 2. Perlindungan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) ; 3. Pengawasan produksi dan distribusi ; 4. Peningkatan kapasitas teknologi ; 5. Partisipasi dalam negeri, dan 6. Kerjasama dengan badan usaha yang ditunjuk oleh Pemerintah. 90 Beleid atau kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah akan keterbukaan (transparansi) sehingga tidak ada lagi bidang usaha yang “abu-abu”. Abu-abu yang dimaksud disini adalah tidak jelas, mana bidang usaha yang telah tertutup dan mana yang masih terbuka bagi penanam modal, sehingga menimbulkan dampak yang buruk, yang menimbulkan akibat berupa :

90

Hulman Panjaitan & Abdul Mutalib Makarim, Op.cit, hlm. 158-159


1. Peluang korupsi, sogok menyogok agar birokrat menjadikan yang “abuabu” bahkan yang “hitam” menjadi putih. 2. Investor enggan datang dan menanamkan modalnya di Indonesia dan lebih baik memilih negara lain yang lebih terbuka (transparan). 91 Daya tarik investor (asing) untuk berinvestasi di Indonesia akan sangat tergantung pada sistem hukum yang diterapkan, yaitu sistem hukum yang mampu menciptakan kepastian (predictability), keadilan (fairness), dan efisiensi (efficiency). Bahkan dalam era globalisasi ekonomi sekarang ini, ketiga unsur tersebut menjadi kian bertambah penting, antara lain dengan berkembangnya mekanisme pasar. Penciptaan iklim usaha yang kondusif sebagai kebijakan dasar penanaman modal (investasi) adalah merupakan hal yang sangat penting diperhatikan. Terciptanya iklim usaha yang kondusif sedemikian rupa, merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi berinvestasi (asing), khususnya faktor politik. Apabila suhu politik di dalam negeri tidak stabil, sudah barang tentu investor (asing) tidak akan berminat untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk di wilayah Propinsi Sumatera Utara.

H. Tanggapan dan Analisis Terhadap Kasus Dugaan Penggelapan Pajak PT.Asian Agri Group (AAG)

Direktorat Jenderal Pajak memastikan akan menambah tersangka dalam kasus dengan penggelapan pajak PT.Asian Agri Group (AAG), setelah memeriksa 56 orang 91

Ibid, hlm. 19


yang sudah diperiksa, paling tidak ada 5 (lima) Direksi PT.Asian Agri Group (AAG) sebagai tersangka dan kemungkinan bertambah 3 (tiga) tersangka lagi. 92 Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Vera Febyanthy, mendesak Direktorat Jenderal Pajak untuk segera mengusut penunggakan dan manipulasi pajak yang diduga dilakukan PT.Asian Agri Group (AAG), Dirjen Pajak harus segera mengejar ini, tetapi harus dilakukan verifikasi terlebih dahulu, agar wajib pajak/pembayar pajak berpikir dua kali untuk menunggak pajak, apalagi memanipulasi pajak, sehingga wajib pajak akan datang sendiri membayar pajak. 93 Permasalahan pajak yang menimpa Asian Agri Group bisa diselesaikan melalui suatu forum yang dibentuk pemerintah. Dalam hal ini, forum tersebut harus mengakomodasi kepentingan Asian Agri sebagai wajib pajak dan pemerintah sebagai pengelola pajak. Konsultasi Hukum Pajak Luhut Pangaribuan mengatakan, keterangan masalah perpajakan, seharusnya tertulis jika wajib pajak (WP) ingin membayar kekurangan pajaknya. Bila hal ini dilakukan, maka menjadi langkah baik. Artinya pemerintah sebenarnya juga harus melihat kepentingan dari sisi penerimaan pajak tersebut. 94 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan tidak dapat menerima Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan permohonan praperadilan Asian Agri Group (AAG). 92 93

http://www.liputan6.com/hukrim/?id=149916 tanggal 9 September 2008. http://www.tempo_interaktive.com/hg/ekbis/2007/0925/brk, 2007.092 tanggal 9 September

2008 94

http://www.suarakarya_online.com/news.html?id=205267 tanggal 9 September 2008


“Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, pihak DJP tidak dapat menerimanya dan akan melakukan upaya hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku”, demikian Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP, Djoko Slamet Surjoputro dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Pihak DJP juga akan terus-terusan melanjutkan proses penyidikan atas dugaan tindak pidana perpajakan AAG, termasuk pencekalan terhadap para tersangka yang masih diperlukan. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2008/PN.Jkt.Sel. tanggal 1 Juli 2008 mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Ir.Semion Tarigan selaku Direktur Utama PT.Inti Indosawit Subur (IIS) yang bertindak untuk dan atas nama IIS terhadap penggeledahan dan/atau penyitaan dokumen (barang bukti) yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) DJP. 95 Pada tanggal 14 Mei 2007, PPNS DJP menemukan lokasi tempat dokumen yang disimpan WP yaitu AAG sebanyak 15 WP, termasuk IIS, dan untuk itu diterbitkan Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan. Mengingat dokumen yang sangat banyak yaitu 1.133 dus dan bila langsung diteliti satu persatu memerlukan waktu yang lama, maka dibuatlah kesepakatan tertulis antara DJP dengan pihak WP pada 15 Mei 2007. Dengan adanya Nota

95

http://www.beritasore.com/2008/07/14/ditjen-pajak-tolak-putusan-praperadilan tanggal 9 September 2008.


Kesepakatan itu maka Surat Perintah Penggeledahan dan Surat Perintah Penyitaan, tidak dilaksanakan. Isi Nota Kesepakatan itu antara lain dokumen yang diserahkan oleh WP kepada

PPNS,

setelah

bersama-sama

mengelompokkan

dokumen

tersebut

berdasarkan dana perusahaan sementara atas dokumen yang tidak diperlukan dalam rangka penyidikan dikembalikan oleh penyidik kepada WP. Pemohon mendalilkan bahwa penyitaan telah dilakukan pada saat ditandatangani nota kesepakatan, padahal menurut DJP, nota kesepakatan itu berisi kesepakatan tentang penyerahan dokumen untuk dilakukan penilaian, sehingga belum terjadi penyitaan. Dalam persidangan juga terungkap bahwa salah satu saksi dari pihak pemohon menyatakan nota kesepakatan yang ditandatangani adalah tanda paksaan. Ahli yang diajukan pemohon juga berpendapat bahwa ketika dibuat satu kesepakatan, pihak yang digeledah itu menyatakan sependapat. Oleh karena itu maka pemindahan dokumen ke kantor pusat DJP oleh PPNS adalah sah. 96

96

Ibid.


BAB IV KESIAPAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI INDONESIA TERKAIT DENGAN PENERAPAN PRINSIP KETERBUKAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL A. UUPM Tidak Tegas Mengatur Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal Dalam era informasi, masalah transparansi dan akuntabilitas sudah merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Salah satu prinsip GCG yang saat ini menjadi perhatian publik adalah masalah keterbukaan dan pengungkapan (transparency and disclosure). Pada saat ini masyarakat memerlukan keterbukaan informasi. Para pemegang saham dan stakeholder lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan secara tepat waktu, akurat , seimbang dan kontinyu. Pengungkapan informasi perusahaan perlu dilakukan secara berimbang, artinya informasi yang disampaikan bukan hanya yang bersifat positif saja namun termasuk informasi yang bersifat negatif, terutama yang terkait dengan aspek risk management. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya informasi yang salah (disinformasi) serta informasi penting yang disembunyikan oleh perusahaan yang berakibat merugikan pihak lain, baik pemegang saham maupun stakeholders lainnya. 97 UUPM mengikuti arah perkembangan keterbukaan tersebut dengan menjadikan asas keterbukaan sebagai salah satu fundamen penyelenggaraan kegiatan 97

Muhammad Arief Effendi, “Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Keterbukaan Informasi”, dalam http://muhariefeffendi.wordpress.com/2007/11/08/ diakses pada tanggal 14 September 2008.


penanaman modal. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) huruf b meletakkan jaminan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur tentang kegiatan penanaman modal. Namun Pasal 3 ayat (1) huruf b terebut tidak tegas menyebutkan adanya kewajiban perusahaan penanaman modal untuk menerapkan prinsip keterbukaan, khususnya dalam laporan keuangan perusahaan. Disamping ketentuan ayat (1) huruf b dari Pasal 3 UUPM, maka ketentuan dalam Pasal huruf c ayat (1) tersebut juga berkaitan erat dengan pelaksanaan prinsip keterbukaan. Pasal 3 ayat (1) huruf c menuntut kepada perusahaan penanaman modal untuk melakukan kegiatan penanaman modal secara bertanggungjawab. Dalam Penjelasan ayat ini disebutkan bahwa setiap kegiatan penanaman modal dan hasil akhir kegiatan penanaman modal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan. Tentunya prinsip ini sulit dilaksanakan tanpa adanya kewajiban keterbukaan. Namun meskipun demikian Pasal 3 ayat (1) huruf c juga tidak menetapkan secara imperative adanya kewajiban keterbukaan bagi perusahaan penanaman modal. Adanya kewajiban perusahaan penanaman modal untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan Pasal 15 huruf a dari UUPM membawa sedikit kejelasan tentang adanya kewajiban perusahaan penanaman modal untuk menerapkan prinsip keterbukaan. Salah satu prinsip dari GCG adalah masalah transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Informasi penting di perusahaan yang perlu dikatahui oleh publik, antara


lain laporan keuangan perusahaan. 98 Pada saat ini pemaparan laporan keuangan perusahaan tahunan (annual reort) yang disampaikan kepada publik baru berjalan di perusahaan yang sudah go public atau terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) maupun Bursa Efek Surabaya (BES). 99 Jika pelaksanaan laporan keuangan perusahaan oleh UUPM digantungkan pada pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik, maka yang menjadi persoalan adalah tidak adanya ketentuan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur tentang penerapan GCG pada perusahaan penanaman modal.

Dengan demikian

pelaksanaannya sangat tergantung pada ketentuan internal perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Dalam keadaan seperti ini akan terjadi ketidakpastian hukum. Sementara hak yang dijamin dalam pelaksanaan keterbukaan tersebut adalah hak masyarakat. Keadaan ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan ketentuan GCG bagi BUMN maupun perusahaan terbuka. Untuk perusahaan BUMN, penerapan GCG dengan tegas dan rinci diatur dalam Keputusan Menteri BUMN No. Kep-117/M-MBU/2002 sedangkan pada perusahaan public diatur dalam sejumlah keputusan-keputusan Bapepam dan peraturan pasar modal. UUPM juga tidak mengatur dengan tegas bagaimana bentuk penerapan asas keterbukaan tersebut, termasuk informasi material apa yang harus disampaikan dalam informasi keuangan. Demikian pula tidak jelas apakah laporan keuangan perusahaan 98

Muh Arief Effendi, “Transparansi Laporan Keuangan Perusahaan Sebagai Implementasi GCG Cegah Fraud” dalam http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=106253, hal.1 tanggal 5 September 2008 99 Ibid., hal. 1


penanaman modal harus diumumkan dalam surat kabar sebagai implementasi asas keterbukaan laporan keuangan. Hal ini sangat berbeda dengan ketentuan keterbukaan dalam perundang-undangan di bidang pasar modal yang memberikan pengertian yang tegas mengenai informasi material. Pasal 1 butir 7 UU No. 8 Tahun 1995 memberikan criteria tentang informasi material yakni informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau Pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Ketentuan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor : KEP-86/PM/1996 dan Peraturan X.K-1 yang menetapkan informasi atau fakta material antara lain meliputi : 1.

penggabungan usaha, pembelian saham, peleburan usaha, atau pembentukan usaha patungan ;

2.

pemecahan saham atau pembagian dividen saham ;

3.

pendapatan dari dividen yang luar biasa sifatnya;

4.

perolehan atau kehilangan kontrak penting;

5.

produk atau penemuan baru yang berarti ;

6.

perubahan dalampengendalian atau perubahan penting dalam menejmen;

7.

pengumuman pembelian kembali atau pembayaran efek yang bersifat utang;

8.

penjualan tambahan efek kepada masyarakat atau secara terbatas yang material jumlahnya ;

9.

pembelian atau kerugian penjualan aktiva material ;

10. perselisihan tenaga kerja yang relative penting;


11. tuntutan hukum yang penting terhadap perusahaan, dan atau direktur dan komisaris perusahaan ; 12. pengajuan tawaran untuk pembelian efek perusahaan lain ; 1.

m.penggantian akuntan yang mengaudit perusahaan;

13. penggantian wali amanat; 14. perubahan tahun fiscal perusahaan Ketidak tegasan UUPM mengenai penerapan prinsip keterbukaan juga dapat dilihat dari segi sanksi hukum. Pasal 34 UUPM memberikan ancaman sanksi administrative berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal atau pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal bagi perusahaan penanaman modal yang tidak menjalankan kewajibannya berdasarkan Pasal 15, termasuk kewajiban melaksanakan GCG. Namun seperti diuraikan sebelumnya, UUPM tidak mengatur Bagaimana tata kelola perusahaan tersebut harus dijalankan. Hal ini berbeda dengan UU Pasar Modal yang dengan tegas memberikan sanksi terhadap pelanggaran prinsip keterbukaan, yakni pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 100 Pasal 93 UUPM menyatakan, bahwa setiap pihak dilarang, dengan cara apapun, membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara materiel tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di Bursa Efek, apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan: Pertama, pihak yang 100

Perhatikan Pasal 93 jo. Pasal 104 UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal


bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara materiel tidak benar atau menyesatkan. Kedua, pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran materiel dari pernyataan atau keterangan tersebut. Dalam konteks pelaksanaan keterbukaan keuangan perusahaan publik atau emiten, dapat dipastikan bahwa laporan keuangan emiten tersebut harus mengungkapkan informasi-informasi keuangan tertentu dan informasi lainnya yang dianggap relevan oleh investor dalam menetapkan putusannya untuk membeli atau menjual saham. Dalam hal ini, salah satu tipe penyampaian informasi yang bisa digugat adalah pernyataan yang salah, khususnya menyangkut data internal perusahaan yang dapat menyesatkan investor potensil yang rasional. Misalnya, semua investor secara bersama-sama bisa disesatkan apabila suatu perusahaan salah mengumumkan bahwa net earning setiap saham adalah positif, padahal kenyataannya negatif. Dalam UUPM tidak ditemukan ketentuan yang demikian, sehingga dapat disimpulkan bahwa UUPM belum siap untuk mengatur masalah keterbukaan laporan keuangan perusahaan penanaman modal, sehingga perlu pengaturan lebih lanjut yang lebih tegas dan teknis mengenai penerapan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal.


B. Pengaturan Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan di Luar UUPM Tidak Tegas dan Bersifat Terbatas Prinsip corporate governance tentang disclosure dan transparency, menurut Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dilakukan terhadap semua hal yang material berkaitan dengan perusahaan, mencakup skondisi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan. Menurut OECD terdapat empat hal yang harus dipenuhi oleh perusahaan, yaitu, pertama, Pengungkapan (disclosure) mencakup, akan tetapi tidak terbatas pada, informasi yang material tentang hasil keuangan dan operasi perusahaan, tujuan perusahaan, kepemilikan saham utama dan hak-hak pemberian suara, Anggota Dewan Komisaris (board of directors) dan eksekutif kunci (key executive) serta remunerasinya, Faktor-faktor resiko material yang dapat diperkirakan, Isu material yang berkaitan dengan pekerjaan dan stakeholders yang lain serta Struktur dan kebijakan tata kelola (governance structure and policy). Kedua, Informasi harus disiapkan, diaudit, dan diungkapkan sesuai dengan standar akuntansi, pengungkapan finansial dan non finansial, dan audit yang bermutu tinggi. Ketiga, Audit tahunan harus dilaksanakan oleh auditor independen (eksternal auditor) agar memberikan keyakinan yang memadai dan obyektif atas laporan keuangan (financial report) yang disusun dan disajikan oleh manajemen. Keempat, Saluran penyebaran informasi (distribution information) harus memberikan akses yang wajar (fair), tepat waktu (timely) dengan biaya yang efisien (cost efficient) terhadap informasi yang relevan untuk para pemakai (user). 101

101

Muhammad Arief Effendi, ibid., hal. 2


Informasi terdiri dari informasi finansial dan non finansial. Informasi finansial yang biasanya dipublikasikan perusahaan kepada publik antara lain, meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan ekuitas, Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi finansial yang utama terdapat pada Laporan Keuangan tahunan (annual report) dan Laporan keuangan interim (interim report), biasanya berupa laporan tengah tahunan dan laporan triwulanan. Informasi non finansial merupakan bagian tak terpisahkan dari informasi finansial dan bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah (value added) dari manfaat laporan keuangan. Informasi non finansial difokuskan pada pengungkapan (disclosure) risiko potensial (potential risk) yang dihadapi perusahaan saat ini serta alasan mengapa manajemen mengambil risiko tersebut. Terdapat empat tujuan utama pengungkapan informasi finansial dan non finansial, yaitu : pertama, menuju keterbukaan / transparansi dalam pemberian informasi yang lebih baik. Kedua, mendukung proses pembentukan GCG, termasuk pelaporan kepada stakeholder. Ketiga, menuntut kualitas manajemen perusahaan dan tenaga penunjang yang lebih professional. Keempat, eksternal auditor dituntut untuk lebih memahami tentang analisa strategi dan risiko perusahaan. 102 UUPM tidak menjabarkan pelaksanaan keterbukaan laporan keuangan perusahaan penanaman modal seperti yang dijelaskan OECD diatas. UUPM hanya memberikan dasar pemberlakuan prinsip keterbukaan, akuntabilitas dan tata kelola perusahaan yang baik bagi perusahaan penanaman modal. Namun, meskipun 102

Ibid., hal. 3


demikian tidak berarti bahwa di luar UUPM tidak terdapat pengaturan tentang keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Berikut ini akan diuraikan beberapa peraturan perundang-undangan di luar UUPM yang terkait dengan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, termasuk perusahaan penanaman modal. 1. Keterbukaan laporan keuangan perusahaan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Laporan keuangan perusahaan dalam UUPT diatur dalam Pasal 66 sampai dengan Pasal 69 UUPT. Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya: a.

laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

b.

laporan mengenai kegiatan Perseroan;

c.

laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;

d.

rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;

e.

laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;

f.

nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;


g.

gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau. 103 Laporan tahunan ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan semua

anggota Dewan Komisaris yang menjabat pada tahun buku yang bersangkutan dan disediakan di kantor Perseroan sejak tanggal panggilan RUPS untuk dapat diperiksa oleh pemegang saham. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan harus menyebutkan alasannya secara tertulis, atau alasan tersebut dinyatakan oleh Direksi dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam laporan tahunan. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberi alasan secara tertulis, yang bersangkutan dianggap telah menyetujui isi laporan tahunan. Pada Pasal 68 ditetapkan bahwa Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila: a.

kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat;

b.

Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;

c.

Perseroan merupakan Perseroan Terbuka;

d.

Perseroan merupakan persero;

103

Pasal 66 Ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


e.

Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); atau

f.

diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Penerapan prinsip keterbukaan laporan keuangan perseroan dalam UUPT

dilakukan dengan adanya kewajiban untuk mengumumkan laporan keuangan perusahaan dalam satu surat kabar yang memuat neraca dan laporan laba rugi. Pengumuman dilakukan wajib dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah mendapatkan pengesahan RUPS. 104 Jika diperhatikan ketentuan UUPT tersebut, maka penerapan prinsip keterbukaan laporan keuangan perusahaan bersifat terbatas, karena hal-hal sebagai berikut : 1.

hanya berlaku bagi perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas. Sementara perusahaan penanaman modal dapat berbentuk perusahaan terbatas atau perusahaan yang tidak berbadan hukum. Dalam konteks UUPM bentuk perusahaan perseroan terbatas hanya diwajibkan bagi penanaman modal asing. Dengan demikian perusahaan penanaman modal yang tidak berbentuk perseroan terbatas tidak tunduk pada ketentuan keterbukaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam UUPT tersebut.

2.

kewajiban laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik hanya diterapkan pada perusahaan tertentu. 104

Perhatikan Pasal 68 ayat (4) sampai dengan ayat (6) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


Dengan demikian tidak seluruh perusahaan penanaman modal berdasarkan UUPT wajib diaudit oleh akuntan publik laporan keuangannya, karena sangat dimungkinkan adanya perusahaan penanaman modal yang tidak memenuhi criteria tersebut, khususnya perusahaan penanaman modal dalam negeri. Hanya saja ketentuan tersebut mewajibkan seluruh perusahaan penanaman modal asing berdasarkan criteria huruf (f) karena diwajibkan oleh peraturan perundangundangan. c.

kewajiban mengumumkan laporan keuangan di surat kabar tidak diberlakukan pada seluruh perseroan terbatas. Pasal 68 ayat (4) UUPT menyatakan bahwa neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c setelah mendapat pengesahan RUPS diumumkan dalam 1 (satu) Surat Kabar. Dengan demikian, berarti bahwa neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan yang wajib diumumkan dalam surat kabar adalah perseroan terbatas yang memenuhi kriteria : (a) kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/ atau mengelola dana masyarakat; (b) Perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat; (c). Perseroan merupakan Perseroan Terbuka. Dengan demikian jika hal ini diterapkan pada perusahaan penanaman modal yang berbentuk perseroan terbatas, maka hanya perusahaan penanaman modal yang memenuhi kriteria Pasal 68 ayat (4) UUPT tersebut yang wajib diumumkan laporan keuangannya dalam surat kabar, sedangkan perusahaan penanaman modal yang tidak memenuhi kriteria tersebut tidak wajib


mengumukan laporan keuangannya dalam surat kabar. Dengan demikian berarti penerapan keterbukaan laporan keuangan melalui pengumuman surat kabar tidak dapat diterapkan untuk seluruh kegiatan penanaman modal.

2. Keterbukaan laporan keuangan perusahaan dalam PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan dan PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1998 dengan tegas menyebutkan bahwa semua perusahaan wajib menyampaikan laporan keuntungan tahunan kepada Menteri Perdagangan. Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan dokumen umum yang dapat diketahui oleh masyarakat. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) PP ini meliputi: a) Neraca Perusahaan; b) Laporan Laba/Rugi Perusahaan; c) Laporan Arus Kas; d) Utang-Piutang termasuk Kredit Bank; e)

Daftar Penyertaan Modal PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998

tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan selanjutnya melakukan perluasan laporan keuangan meliputi : a) Neraca b) Laporan laba-rugi


c) Laporan perubahan ekuitas d) Laporan arus kas, dan e) Catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal. 105 Pada awalnya kewajiban pelaporan laporan keuangan tahunan perusahaan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1998 hanya diterapkan pada : (a). merupakan perseroan terbuka; (b) bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat; (c) mengeluarkan surat pengakuan utang, atau (d). memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). Namun kemudian PP No. 64 Tahun 1999 memperluas kewajiban ini meliputi : a.

Perseroan Terbatas yang memenuhi salah satu kriteria: (1) merupakan Perseroan Terbuka; (2) bidang usaha perseroan berkaitan dengan pengerahan dana masyarakat; (3) mengeluarkan surat pengakuan utang; (4) memiliki jumlah aktiva atau kekayaan paling sedikit Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); (5) merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.

b.

Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian. 105

Pasal 3 PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan


c.

Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Daerah. 106 Dengan perluasan ini, maka setiap perusahaan asing yang berkedudukan dan

menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian wajib melaporkan laporan keuangan tahunannya kepada Pemerintah (Menteri Perdagangan). Ketentuan dalam kedua PP ini relative lebih lengkap dari UUPT mengatur tentang keterbukaan laporan keuangan perusahaan. Namun, substansi kedua PP ini juga bersifat terbatas karena keterbukaan laporan keuangan hanya dalam bentuk penyampaian laporan kepada Menteri Perdagangan, dan tidak ada mengatur adanya kewajiban setiap perusahaan untuk mempublikasikan laporan keuangan tersebut di surat kabar agar dapat diketahui oleh masyarakat banyak dan pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga aspek keterbukaan tersebut terasa masih kurang.

3. Kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/7/PBI/2008 Tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank PBI ini mewajibkan adanya penyampaian laporan keuangan perusahaan secara benar dan akurat kepada Bank Indonesia. Pasal 6 PBI ini menetapkan bahwa perusahaan yang berencana memperoleh Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Jangka 106

Perhatikan Pasal 4 PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan


Panjang wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia secara benar dan lengkap yang meliputi: a. Rasio keuangan; b. Laporan keuangan; c. Penilaian rating (peringkat); d. Laporan Rencana Pinjaman Luar Negeri Perusahaan untuk 1 (satu) tahun; dan e. Hasil analisis manajemen risiko perusahaan. Sedangkan Perusahaan yang memiliki posisi Pinjaman Laur Negeri Perusahaan Jangka Pendek dan/atau Jangka Panjang wajib menyampaikan laporan secara benar dan lengkap kepada Bank Indonesia mengenai: a. Rasio keuangan; dan b. Laporan keuangan. Tujuan pelaporan ini tidak ditujukan untuk pelaksanaan prinsip keterbukaan kepada publik, akan tetapi dalam rangka pengawasan pinjaman luar negeri. Hal ini terlihat dari ketentuan Pasal 10 PBI yang mengkategorikan informasi tentang laporan keuangan yang disampaikan perusahaan bersifat rahasia. Dengan kata lain tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat.

C. Diperlukan Pengaturan yang Tegas tentang Keterbukaan Laporan Keuangan Perusahaan Penanaman Modal UUPM telah menetapkan asas keterbukaan, akuntabilitas dan kewajiban penanam modal untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka sudah sepantasnya ada ketentuan tentang penerapan prinsip keterbukaan tersebut pada


perusahaan penanaman modal, termasuk keterbukaan pada laporan keuangan perusahaan penanaman modal. Mewajibkan penanam modal menerapkan prinsipprinsip tata kelola perusahaan, termasuk didalamnya prinsip transparency and disclosure tanpa mengatur lebih lanjut tentang tata cara penerapan kedua prinsip tersebut hanya akan menciptakan ketidakpastian hukum dan keadaan yang tidak terprediksi. Secara filosofis penerapan kewajiban keterbukaan laporan keuangan memiliki dasar yang kuat yakni untuk menyeimbangkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan kepada perusahaan penanaman modal dengan upaya mengawasi kegiatan penanaman modal demi memastikan terlindunginya kepentingan nasional dan kepentingan masyarakat luas. Indonesia sebagai negara yang berdaulat memiliki hak kedaulatan untuk memastikan aktifitas penanaman modal yang ada di wilayah kedaulatannya tidak menimbulkan dampak negative yang serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan secara juridis, pasal-pasal UUPM mengenai asas keterbukaan dan kewajiban menerapkan tata kelola perusahaan yang baik (Pasal 15) cukup memberikan dasar yang kuat bagi pengaturan penerapan prinsip keterbukaan laporan keuangan terhadap perusahaan penanaman modal. Pengaturan yang tegas tentang penerapan asas keterbukaan dapat menghindarkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan termasuk penipuan yang dilakukan oleh perusahaan penanam modal baik dengan motif menggandankan keuntungan ataupun untuk menghindarkan kewajiban pajak. Dengan ketentuan ini pada akhirnya kepentingan negara dan masyarakat luaslah yang akan terlindungi.


Pentingnya pengaturan keterbukaan laporan keuangan yang tegas didorong pula oleh keterbatasan sejumlah peraturan perundang-undangan yang sudah ada yang terkait dengan penerapatan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal. Sehubungan dengan penatalaksanaan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 107 1.

kewajiban menerapkan prinsip keterbukaan laporan keuangan dibebankan kepada: a. setiap perusahaan penanaman modal yang menerima fasilitas penanaman modal dari Pemerintah berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007; 108 atau b. perusahaan penanaman modal yang termasuk dalam kategori perusahaan wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 ; atau c. setiap perusahaan penanaman modal asing ; 109 atau d. setiap perusahaan penanaman modal yang berbentuk perseroan terbatas ; 110 atau

107 108

Kriteria-kriteria ini didasarkan pada sejumlah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Perhatikan Pasal 18 sampai dengan Pasal 24 UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal 109

Lihat Pasal 4 ayat (1) b PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan 110 Pasal 4 ayat (1) huruf a PP No. 64 Tahun 1999


e. setiap perusahaan penanaman modal yang menjalankan bidang usaha yang tergolong penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak ; atau f. perusahaan penanaman modal yang berencana atau menggunakan pinjaman luar negeri ; 111 atau g. perusahaan penanaman modal yang berstatus perusahaan terbuka atau perusahaan yang menggunakan dana masyarakat atau perusahaan penanaman modal yang mengeluarkan surat pengakuan utang. 112 2.

setiap perusahaan penanaman modal yang memenuhi kriteria tersebut wajib menyampaikan laporan keuangan tahunannya yang telah diaudit akuntan publik kepada ororitas di bidang penanaman modal (Badan Koordinasi Penanaman Modal). 113

3.

laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) dan catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal. 114

111

Perhatikan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 10/7/PBI/2008 tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank 112 Perhatikan Pasal 68 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas 113 Perhatikan Tugas dan Fungsi BKPM Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 114 Perhatikan Pasal 66 ayat 2 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


4.

bagi perusahaan penanaman modal yang memenuhi kriteria angka 1 diatas wajib mengumumkan laporan keuangan audited dan telah disetujui RUPS dalam 1 surat kabar. 115

5.

direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan keuangan yang disampaikan terhadap kerugian pihak ketiga yang berkepentingan

6.

sanksi yang tegas baik secara administrative, perdata dan pidana ; 116

7.

masyarakat memiliki hak untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan penanaman modal yang telah diaudit akuntan publik dan telah disetujui RUPS.

8.

optimalisasi peran BKPM dalam mengawasi pelaksanaan keterbukaan laporan keuangan. 117

115

Lihat Pasal 66 ayat (3), (4) dan Pasal 68 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

116

Perhatikan Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perhatikan Pasal 68 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Terbatas 117


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, selanjutnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 1.

Prinsip keterbukaan dalam perundang-undangan penanaman modal di Indonesia tidak saja mewajibkan adanya keterbukaan oleh Pemerintah dalam menerapkan syarat-syarat dan ketentuan penanaman modal, tetapi juga keterbukaan terhadap perusahaan penanaman modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal. Perlunya prinsip keterbukaan terhadap pemerintah dalam penanaman modal terutama dikarenakan adanya kewajiban internasional berdasarkan kesepakatankesepakatan internasional terkait penanaman modal yang menuntut penerapan prinsip keterbukaan dalam pengaturan dan penetapan syarat dan ketentuan penanaman modal. Di samping itu, keterbukaan bagi pemerintah sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Perlunya penerapan prinsip keterbukaan bagi perusahaan penanaman modal didasarkan pada pertimbangan mendasar sebagai berikut : pertama, perusahaan penanaman modal diberikan sejumlah fasilitas dan kemudahan dalam penanaman


modal

sehingga

sangat

wajar

jika

perusahaan-perusahaan

tersebut

mengimbanginya dengan kewajiban keterbukaan. Kedua, penerapan prinsip keterbukaan bagi perusahaan penanaman modal adalah langkah antisipastif terhadap kemungkinan dampak negative dari kegiatan penanam modal, karena bagaimanapun juga prinsip keterbukaan dapat mengeleminir terjadinya penyimpangan-penyimpangan atau penipuan oleh perusahaan penanaman modal, termasuk misalnya penyimpangan laporan keuangan untuk menghindari pajak. Ketiga, penerapan prinsip keterbukaan menguntungkan bagi perusahaan penanaman modal itu sendiri karena dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan

investor.

Keempat,

penerapan

prinsip

keterebukaan

dapat

melindungi hak-hak masyarakat luas. Kelima, UUPM tidak tegas mengatur pelaksanaan kewajiban menerapkan prinsip keterbukaan bagi perusahaan penanaman modal Keenam, berbagai peraturan di luar UUPM yang terkait dengan penerapan prinsip keterbukaan bersifat terbatas sehingga tidak dapat diterapkan kepada setiap perusahaan penanaman modal.

2.

Pasal 3 ayat (1) b UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) menjadikan asas keterbukaan sebagai fundamen penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia dan pada Pasal 15 menetapkan kewajiban penanam modal untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, akan UUPM tetapi tidak mengatur dengan tegas bagaimana prinsip keterbukaan tersebut harus diterapkan oleh perusahaan penanaman modal dan bagaimana tata kelola perusahaan yang


baik (GCG) tersebut diterapkan, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Padahal pelaksanaan GCG terkait erat dengan penerapan prinsip keterbukaan dan penyampaian informasi (transparency and disclosure). Beberapa peraturan perundang-undangan di luar UUPM juga mengatur hal-hal terkait dengan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, seperti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan

Tahunan

Perusahaan

dan

Peraturan

Bank

Indonesia

Nomor:10/7/PBI/2008 Tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank. Namun peraturan-peraturan tersebut penerapannya bersifat terbatas dan tidak secara khusus ditujukan untuk perusahaan penanaman modal.

3.

Meskipun UU No. 25 Tahun 2007 menjadikan asas keterbukaan sebagai fundamen penyelenggaraan penanaman modal di Indonesia dan menetapkan adanya kewajiban keterbukaan perusahaan penanaman modal melalui kewajiban GCG berdasarkan Pasal 15 UU tersebut, namun secara keseluruhan UU No. 25 Tahun 2007 belum siap mengatur penerapan prinsip keterbukaan. UU No. 25 Tahun 2007 tidak tegas menetapkan adanya kewajiban penerapan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan penanaman modal. Padahal semestinya jika UU tersebut mewajibkan GCG maka dengan sendirinya keterbukaan dalam laporan keuangan menjadi bagian dari kewajiban tersebut.


Berbagai peraturan perundang-undangan mengatur berbeda tentang kewajiban penerapan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan. UUPT menerapkan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan perusahaan dengan adanya kewajiban mengumumkan laporan keuangan tersebut dalam sekurangkurangnya 1 (satu) surat kabar. Akan tetapi kewajiban mengumumkan tersebut hanya ditujukan kepada perusahaan-perusahaan tertentu saja sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007, sehingga meskipun ketentuan ini dapat diterapkan pada perusahaan penanaman modal, akan tetapi tidak pada setiap perusahaan penanaman modal, karena adanya pembatasan criteria berdasarkan Pasal 68 ayat (4) tersebut. Sementara peraturan lain seperti PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahunan Perusahaan sebagaimana diubah dengan PP No. 64 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas

PP No. 24 Tahun 1998 tentang Informasi

Keuangan Tahunan Perusahaan hanya menerapkan prinsip keterbukaan melalui kewajiban penyampaian laporan keuangan perusahaan kepada Menteri Perdagangan dan informasi ini adalah informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Sedangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor:10/7/PBI/2008 Tentang Pinjaman Luar Negeri Perusahaan Bukan Bank meskipun menerapkan kewajiban perusahaan penanaman menyampaikan laporan keuangan kepada BI, akan tetapi kewajiban tersebut lebih ditujukan sebagai pengawasan terhadap perusahaan penanaman modal yang berencana atau menggunakan pinjaman luar


negeri. Dalam hal ini laporan keuangan perusahaan tidak dipublish dan bersifat sangat rahasia. Satu-satunya ketentuan penerapan prinsip keterbukaan yang sangat lengkap adalah ketentuan di bidang pasar modal. Ketentuannya telah mengatur secara detail tatalaksana prinsip keterbukaan, pedoman pelaksanaan GCG, adanya batasan informasi material dan sanksi yang tegas. Namun, ketentuanketentuan tersebut tidak dapat diterapkan pada setiap perusahaan penanaman modal.

B. Saran Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan, selanjutnya dapat dirumuskan saran-saran sebagai berikut : 1.

Setiap actor yang terlibat dalam kegiatan penanaman modal baik langsung maupun tidak langsung seperti pemerintah, perusahaan penanam modal, penanam modal, dan masyarakat hendaknya menyadari pentingnya penerapan prinsip keterbukaan, termasuk keterbukaan dalam laporan keuangan. Penerapan prinsip keterbukaan tidak dipandang sebagai aturan-aturan yang didasarkan pada kecurigaan adanya penyimpangan dalam aktifitas penanaman modal, karena prinsip keterbukaan lebih dari itu. Prinsip keterbukaan tidak saja bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat tetapi juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan nilai

perusahaan

penanaman

modal.

dengan

menerapkan

prinsipnya

penyimpangan dalam perusahaan dapat dihindari sehingga perusahaan dapat


dikelola secara efisien, meningkatkan kepercayaan investor yang pada akhirnya menguntungkan perusahaan penanaman modal tersebut. 2.

Untuk kepastian hukum, sebaiknya UUPM menegaskan adanya kewajiban menerapkan prinsip keterbukaan bagi perusahaan penanaman modal, termasuk keterbukaan dalam laporan keuangan dan mengatur bagaimana bentuk penerapan prinsip keterbukaan tersebut.

3.

Pengaturan lebih lanjut kewajiban perusahaan penanaman modal menerapkan prinsip keterbukaan dalam laporan keuangan disarankan memperhatikan kewajiban menerapkan prinsip keterbukaan laporan keuangan, kewajiban menyampaikan laporan keuangan tahunnya yang telah diaudit akuntan publik kepada ororitas di bidang penanaman modal (Badan Koordinasi Penanaman Modal), laporan keuangan sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporas pelaksanaan tanggungjawab sosial dan lingkungan (CSR) dan catatan atas laporan keuangan yang mengungkapkan utang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal, kewajiban mengumumkan laporan keuangan audited dan telah disetujui RUPS dalam 1 surat kabar, direksi dan dewan komisaris bertanggungjawab penuh atas kebenaran laporan keuangan yang disampaikan terhadap kerugian pihak ketiga yang berkepentingan, sanksi yang tegas baik secara administratif, perdata dan pidana, dan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui laporan keuangan perusahaan penanaman modal yang telah diaudit akuntan publik


dan telah disetujui RUPS serta optimalisasi peran Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam mengawasi pelaksanaan keterbukaan laporan keuangan.


DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Adolf, Huala, Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2005. Anoraga, Panji, Perusahaan Multi Nasional dan Penanaman Modal Asing, Jakarta : Dunia Pustaka Jaya, 1995. Baum, Herb dan Kling Tammy, Strategi Membangun Perusahaan Besar Melalui Komunikasi, Keterbukaan dan Akuntabilitas, Jakarta : Bhuana Ilmu Populer, 2007. Darsono dan Ashari, Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan, Yogyakarta : Andi, 2005. Fuady, Munir, Doktrin-doktrin Modern Dalam Corporate Law & Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002. Gilpin, Robert dan Jean Milles Gilpin, “The Challenge of Global Capitalism” (Tantangan Kapitalisme Global), Penerjemah Haris Munadar, dkk, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002. Hatta, Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT Dan WTO Aspek-aspek Hukum dan Non Hukum, Bandung : Refika Aditama. 2006. Head, John W, Pengantar Ilmu Hukum Ekonomi, Jakarta : Proyek ELIPS & Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1997. Kusumohamidjojo, Budiono, Kebangkitan Negara Dagang, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1991. Margono, Sujud, Hukum Perusahaan Indonesia Catatan Atas Undang-undang Perseroan Terbatas, Jakarta : Novindo Pustaka Mandiri, 2008 Nasution, Bismar, Keterbukaan dalam Pasar Modal, Jakarta : FH UI, 2001. ________________, Hukum Pasar Modal, Medan : Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2008.


_________________Hukum Kegiatan Ekonomi I (Edisi Revisi), Bandung : Books Terrace & Library, 2007. Ohmae, Kenichi, Dunia Tanpa Batas (Boerderless World), Alih bahasa oleh F.X. Budiyanto, Jakarta : Binarupa Aksara, 1991. Panjaitan, Hulman & Makarim Abdul Mutalib, Komentar dan Pembahasan Undangundang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Jakarta : Indhillco, 2007. Rinaldy, Eddie, Kamus Perdagangan Internasional, Jakarta : Indonesia Legal Centre Publishing, 2006. Rachbini, Didik J., Arsitektur Hukum Investasi Indonesia (Analisis Ekonomi Politik), Jakarta : Indeks, 2008. Sudharmono, Johny, BcG2C Good Governed Company, Jakarta : Elex Media Komputindo, 2004. Sulistiyono, Adi, Reformasi Hukum Ekonomi Indonesia, Surakarta, Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan (UNS Press), 2008. Suhardi, Gunarto, Perdagangan Internasional Untuk Kemakmuran Bersama, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2006. Syawali, Husni dan Imaniyati Neni Sri, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Bandung : Mandar Maju, 2000. Schneiderman, David, Investment Rules and the New Constitualism, Washington : Law and Social Inquiry, American Bar Foundation, 2000. Soeropati, Oentoeng, Hukum Investasi Asing, Salatiga : FH UKSW, 1999. Suprayetno, G. dkk., Komitmen Menegakkan Good Corporate Governance Praktik Terbaik Penerapan Good Corporate Governance Perusahaan di Indonesia, Jakarta : The Indonesian Institute for Corporate Governance, 2004. Tjager, I Nyoman, dkk, Corporate Governance Tantangan dan Kesempatan Bagi Komunitas Bisnis di Indonesia, Jakarta :Perhalindo, 2003.


B. Jurnal dan Makalah

Kusumaatmadja Mochtar, “Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay,” Jurnal Hukum Bisnis, No. 5, Vol. 3, 1996. Nasution, Bismar, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum, Majalah Hukum, Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2003. ________________, Prinsip Keterbukaan, Pengelolaan Perusahaan Yang Baik dan Persyaratan Hukum di Pasar Modal, Februari 10, 2008 dapat diakses di http://www.bismarnasty/wordpress.com. Prasarn Trairatvorakul, “Challenges of Good Governance : Accountability and Rule of Law”, dikutip dalam Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, Bandung : Nuansa Aulia, 2007. Rajagukguk Erman, “Hukum Ekonomi Indonesia Memperkuat Persatuan Nasional, Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial”, Makalah dalam Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII, Bali 14-18 Juli 2003, Jakarta : BPHN, 2004. Syahyu Yulianto, “Pertumbuhan Investasi Asing di Kepuluan Batam : Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 5 Tahun 2003. Steeten P., “The Multinational Enterprise and the Theory of Development Policy, World Development, Vol. 1 No. 10, 1973. Yulianto Ahmad, “Peran Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) dalam Kegiatan Investasi”, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 22 No. 5.

C. Surat Kabar dan Internet Harian “Kontan”, Jakarta : Selasa 22 Januari 2008. Http://www.media_Indonesia.com/berita_asp?id=132477 Http://www.liputan6.com/hukrim/?id=149916. Http://www.tempo_interaktive.com/hg/ekbis/2007/0925/brk, 2007.092


Http://www.suarakarya_online.com/news.html?id=205267 Http://Www.Beritasore.Com/2008/07/14/Ditjen-Pajak-Tolak-Putusan-Praperadilan Muhammad Arief Effendi, “Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Keterbukaan Informasi”, dalam http://muhariefeffendi.wordpress.com/2007/11/08/ diakses pada tanggal 14 September 2008 _________________, “Transparansi Laporan Keuangan Perusahaan Sebagai Implementasi GCG Cegah Fraud” dalam http://www.suarakaryaonline.com/news.html?id=106253 PMA Nakal Harus Diberi Sanksi : Pengalihan Pajak Melalui Pola Pengalihan Keuntungan”, dikutip dalam http://www2.kompas.com/kompascetak/0511/ekonomi/htm.

D. Perundang-Undangan Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1998 tentang Informasi Keuangan Tahun Perusahaan. Republik Indonesia, Undang-undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Republik Indonesia, Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas


PRINSIP KETERBUKAAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PENANAMAN MODAL MENURUT UNDANG-UNDANG NO.25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL TESIS

Recommend Documents