PPID UTAMA MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN UU KIP DI PPID PEMBANTU & SATKER PENDIDIKAN TAHUN 2017 PEMBENTUKAN DAN KEBERADAAN PPID PEMBANTU & SATKER PENDIDIKAN
PETUNJUK UMUM 1. Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP, oleh karena itu sebelum memberikan jawaban pada setiap pernyataan dalam kuesioner ini, PPID Pembantu dan Satker Pendidikan agar terlebih dahulu mempelajari/memahami Petunjuk Teknis (Juknis) Pengisian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Penerapan UU KIP. 2. Instrumen Monitoring dan Evaluasi mengenai kelengkapan Pembentukan dan Keberadaan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan terdiri dari 7 butir pernyataan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP). 3. Kuesioner diisi dan ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) Pembantu dan Satker Pendidikan masing masing. 4. Setiap pernyataan harap dijawab secara jujur dan obyektif, karena data yang dihasilkan dari monitoring dan evaluasi ini akan digunakan acuan dalam melakukan perbaikan penerapan UU KIP dan keterbukaan informasi di Dinas, Badan, Bagian, BLUD, BUMD, Kecamatan dan Satker Pendidikan masing masing.
KUESIONER PEMBENTUKAN DAN KEBERADAAN PPID PEMBANTU & SATKER PENDIDIKAN Nomor* Dinas/Badan/Bagian/ BLUD/BUMD/Kecama tan /Satker Pendidikan Tanggal pengisian Nama PPID Pembantu/Satker Pendidikan Jabatan * diisi petugas Desk layanan pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan No
PERNYATAAN
1
2
3
Dokumen pembuktian
Pembentukan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan 1
PPID pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu & Satker Pendidikan.
2
PPID pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sudah membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik
3
PPID pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sudah memiliki Struktur PPID pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan.
Tugas PPID Pembantu dan Satker Pendidikan 4
PPID pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sudah mengkoordinasikan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh Informasi Publik dengan PPID Utama Kota Bandung.
5
PPID pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan di Badan Publik sudah mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik.
Dukungan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan 6
PPID pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sudah memiliki petugas informasi/pejabat fungsional yang membantu PPID Pembantu dan Satker Pendidikan dalam memberikan layanan informasi publik.
Halaman 2 dari 5
7
PPID pada PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sudah mengalokasikan anggaran untuk membiayai peningkatan kapasitas PPID Pembantu dan Satker Pendidikan serta kegiatan layanan informasi publik
..........................., .....................................2017
........................., .....................................2017
Diverifikasi oleh*
Diisi oleh PPID Pembantu/ Satker Pendidikan ..................................
........................................................... * diisi petugas Sekretariat PPID Utama Kota Bandung ...........................................................
Halaman 3 dari 5
PEMBENTUKAN DAN KEBERADAAN PPID PEMBANTU & SATKER PENDIDIKAN
PETUNJUK TEKNIS 1.
Semua pernyataan dalam Instrumen ini merupakan pernyataan tertutup yang harus dipilih sesuai dengan kenyataan di PPID Pembantu dan Satker Pendidikan masing-masing. Berilah tanda (V) pada kolom jawaban yang telah disediakan.
2.
Acuan penilaian kelengkapan yang digunakan adalah: Kolom 1
:
informasi tidak tersedia (kelengkapan ketersediaan dari keseluruhan unit kerja atau ketersediaan jenis dokumen kurang dari 20 persen)
Kolom 2
:
Informasi disediakan tidak lengkap (kelengkapan ketersediaan dari keseluruhan unit kerja atau ketersediaan jenis dokumen berkisar 2060 persen)
Kolom 3
:
informasi disediakan lengkap (kelengkapan ketersediaan dari keseluruhan unit kerja atau ketersediaan jenis dokumen lebih dari 60 persen)
3.
Setiap jawaban pada butir pernyataan dalam kuesioner harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan pernyataan yang diberikan.
4.
Bukti yang disertakan dalam kuesioner ini berupa softcopy/foto dari salinan dokumen yang dilampirkan bersama kuesioner.
5.
Pada kolom Dokumen pembuktian dituliskan Nomor Lampiran yang menunjukkan bukti yang mendukung setiap pernyataan.
6.
Sebelum mengisi kuesioner ini, PPID Pembantu dan Satker Pendidikan hendaknya mempelajari secara seksama setiap butir pernyataan.
7.
Pelajari penjelasan setiap pernyataan yang terdapat dalam Petunjuk teknis di bawah ini.
8.
Teliti kembali jawaban untuk setiap butir pernyataan secara seksama.
PENJELASAN PERNYATAAN Pembentukan PPID PEMBANTU & SATKER PENDIDIKAN 1.
Berdasarkan Pasal 4 huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layananan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu/Satker Pendidikan wajib menunjuk dan mengangkat PPID Pembantu dan Satker Pendidikan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya yang tertuang dalam Keputusan PPID pembantu dan Satker Pendidikan
2.
Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), maka yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah terbukti telah membuat peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan yang sekurang-kurangnya memuat: a. kejelasan tentang pejabat yang ditunjuk sebagai PPID Pembantu dan Satker Pendidikan; b. kejelasan tentang orang yang ditunjuk sebagai pejabat fungsional dan/atau petugas informasi apabila diperlukan; c. kejelasan pembagian tugas, tanggung jawab, dan kewenangan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan dalam hal terdapat lebih dari satu PPID Pembantu dan Satker Pendidikan; d. kejelasan tentang pejabat yang menduduki posisi sebagai atasan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan yang bertanggung jawab mengeluarkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik; dan Halaman 4 dari 5
e. tata cara pembuatan laporan tahunan tentang layanan Informasi Publik. 3. Yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu dan Satker Pendidikan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan sudah memiliki struktur Kelembagaan PPID Pembantu dan Satker Pendidikan yang sekurang-kurangnya memuat: Tugas PPID Pembantu dan Satker Pendidikan. 4. Berdasarkan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki tentang SLIP), yang dimaksud dengan pernyataan ini adalah PPID Pembantu dan Satker Pendidikan membuat dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik setelah dimutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurangkurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan. 5. Yang dimaksud dalam pernyataan ini adalah PPID Pembantu dan Satker Pendidikan secara berkala mengadakan kegiatan untuk mengembangkan kapasitas pejabat fungsional dan/atau petugas informasi dalam rangka peningkatan kualiatas layanan informasi publik yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Laporan Kegiatan Badan Publik tersebut. 6. Yang dimaksud adalah Badan Publik memililki jabatan fungsional khusus seperti pranata komputer, pranata humas, dan pranata kearsipan atau mengangkat tim pendukung yang terdiri dari staff honorer/hasil outsourcing/tenaga kontrak yang kompeten di bidang IT/Kehumasan/Kearsipan. 7. Yang dimaksud adalah termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA/RKA).
Halaman 5 dari 5
