PETUNJUK PELAKSANAAN ORGANISASI BKKMTKI

PIMPINAN PUSAT BADAN KOORDINASI KEGIATAN MAHASISWA TEKNIK KIMIA INDONESIA Sekretariat : Jl. Letjen Soeprapto No. 26 Cempaka Putih Jakarta Pusat Sekretariat IMTEK STMI (Sekolah Tinggi Manajemen Industri) Telepon : +62857-1843-1414 Email : [email protected] Website : www.teknikkimiaindonesia.org

PETUNJUK PELAKSANAAN ORGANISASI BKKMTKI

I. MEKANISME KERJA ORGANISASI A. Mekanisme Kerja Internal. 1. Kerjasama Anggota dengan Anggota. a. Beberapa institusi anggota akan bekerjasama dalam lingkup Forum Diskusi. BKKMTKI akan membentuk Forum Diskusi di mana mekanisme pelaksanaannya diserahkan sepenuhnya pada kebijakan daerah yang bersangkutan dengan atau tanpa rekomendasi Pimpinan Pusat (PP). b. Anggota

Forum

Diskusi

diserahkan

ke

Pimpinan

Daerah

(PD)

yang

bersangkutan didasarkan pada pertimbangan geografis. c. Forum Diskusi berlangsung selama kepengurusan dengan melaksanakan suatu mekanisme kontrol dan secara kontinyu membahas dan mendiskusikan berbagai usulan, masukan, dan program kerjasama yang dapat diwujudkan di antara institusi anggotanya. d. Forum Diskusi dapat merealisasikan hasil dari butir di atas dengan bantuan fasilitas dari pengurus sesuai dengan hasil-hasil Rakornas atau Rakorda. 2. Kerjasama Anggota dengan Pimpinan Daerah. a. Ditunjuk Koordinator Wilayah di antara Pimpinan Daerah berdasarkan kebijakan masing-masing Pimpinan Daerah. b. Koordinator Wilayah bertugas memantau perkembangan Forum Diskusi dan menampung segala usulan, masukan, dan program kerjasama dari Forum Diskusi yang membutuhkan bantuan penyediaan fasilitas pembantu dari pengurus. c. Koordinator Wilayah bertugas melaporkan hasil pada butir di atas kepada pleno Pimpinan Daerah.


d. Pleno Pimpinan Daerah bertugas mendiskusikan, menyaring dan menyusun hasil-hasil Forum Diskusi yang dapat diajukan ke Pimpinan Pusat untuk dijadikan agenda pembahasan di tigkat nasional. e. Koordinator Wilayah bertugas mengkoordinasi dan merealisasikan usulanusulan Forum Diskusi dan bantuan fasilitas sesuai dengan hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Daerah. 3. Kerjasama Pimpinan Daerah dengan Pimpinan Pusat a. Ditunjuk Koordinator Daerah di antara Pimpinan Pusat berdasarkan Pleno Pimpinan Pusat. b. Koordinator Daerah bertugas memantau dan melaporkan perkembangan di daerah yang menjadi tanggung jawabnya. c. Koordinator Daerah bertugas menampung usulan-usulan dari daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan agenda tingkat nasional. d. Agenda di tingkat nasional dibahas dan disusun di dalam Rapat Koordinasi Nasional antara Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah. e. Agenda tingkat nasional yang telah disusun dalam rakornas harus kembali disosialisasikan ke Forum Diskusi oleh Pimpinan Daerah masing-masing daerah sseegera mungkin setelah pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional.

B. Mekanisme Kerja Eksternal Berdasarkan Ruang Lingkup Kerja Pimpinan Daerah Pimpinan Pusat. 1. Mempertahankan Kerjasama yang Sudah Terjalin. a. Mengevaluasi kerjasama - kerjasama yang sudah terjalin dengan berbagai lembaga

yang

berkaitan

dengan

BKKMTKI

sesuai

dengan

lingkup

kepengurusannya. b. Mempertahankan hubungan baik yang telah dibina secara kontinyu dengan melakukan

pertemuan

-

pertemuan

berkala

dengan

pihak-pihak

bersangkutan. c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kerjasama yang sudah terjalin.

yang


d. Meningkatkan posisi tawar BKKMTKI dan keuntungan timbal balik yang tercipta dengan adanya kerjasama tersebut. 2. Mencari Peluang Kerjasama Baru. a. Pengurus bertugas melakukan studi / kajian peluang kerjasama dengan lembaga - lembaga dengan memprioritaskan dalam koridor keprofesian Teknik Kimia tanpa menutup kemungkinan dengan lembaga-lembaga lain. b. Tujuan utama menjalin hubungan kerjasama yang baru harus didasarkan pada : 1. Usaha pencapaian GBPK hasil Musyawarah Nasional. 2. Kebutuhan anggota yang disampaikan melalui Forum Diskusi dan hasil-hasil Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Daerah. 3. Asas manfaat bagi anggota dan bagi lembaga yang bersangkutan. 4. Menjalin hubungan kerjasama dengan suatu lembaga harus melalui tahapan:  Penyusunan proposal kerjasama oleh pengurus yang berisi tujuan, lingkup, dan kerangka kerjasama yang jelas bagi kedua belah pihak.  Audiensi - audiensi antara pengurus dengan pihak lembaga tersebut.  Penyusunan dan pengesahan MoU antara pengurus BKKMTKI mewakili organisasi dengan wakil dari lembaga yang bersangkutan.  Sosialisasi hasil kerjasama ke anggota melalui Pimpinan Daerah masingmasing.

II. KEGIATAN BKKMTKI 1. Definisi. a. Kegiatan BKKMTKI adalah kegiatan yang berasal dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota yang bersifat terbuka yang diinformasikan dan dikoordinasikan oleh Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Daerah BKKMTKI setempat.


b. Pimpinan Pusat (PP) dan atau Pimpinan Daerah (PD) BKKMTKI bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggota agar terintegrasi dan dapat dinikmati oleh mahasiswa Teknik Kimia yang institusinya merupakan anggota BKKMTKI. c. Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah dapat merekomendasikan suatu jenis kegiatan untuk dijadikan kegiatan BKKMTKI yang pelaksanaannya diserahkan kepada anggota BKKMTKI atau dilaksanakan sendiri oleh tim yang dibentuk oleh Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah. d.

Penyelenggaraan kegiatan BKKMTKI lebih diutamakan pada misi dari kegiatan (yang bersangkutan) dan diupayakan adanya tindak lanjut kegiatan minimal berupa resume kegiatan untuk direkomendasikan kepada lembaga - lembaga terkait.

e. Penyelenggaraan kegiatan BKKMTKI diusahakan menggunakan dana seminimal mungkin tanpa menghilangkan tujuan dari kegiatan tersebut . f.

Kegiatan BKKMTKI dapat bersifat profit tanpa mengabaikan manfaat bagi anggota dan masyarakat luas .

2. Bentuk dan jenis kegiatan. a. Kegiatan BKKMTKI berupa: 

Kegiatan Rutin Merupakan kegiatan konsolidasi antara anggota dan pengurus Yang berisi rapat-rapat dan forum ilmiah.



Kegiatan Rekomendatif Merupakan kegiatan yang direkomendasikan oleh anggota BKKMTKI dan atau Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah BKKMTKI untuk dijadikan kegiatan BKKMTKI di dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Daerah.



Kegiatan non-Rekomendatif Merupakan kegiatan yang direkomendasikan oleh anggota BKKMTKI dan atau Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah BKKMTKI untuk dijadikan


kegiatan BKKMTKI di luar Rapat Koordinasi Nasional atau Rapat Koordinasi Daerah

b. Skala Kegiatan BKKMTKI terdiri dari: 

Kegiatan Skala Wilayah adalah kegiatan BKKMTKI yang mengundang anggota BKKMTKI yang ada dalam satu wilayah koordinasi.



Kegiatan Skala Daerah adalah kegiatan BKKMTKI yang mengundang anggota BKKMTKI yang ada dalam satu daerah koordinasi.



Kegiatan Skala Nasional adalah kegiatan BKKMTKI yang mengundang anggota BKKMTKI dalam lingkup nasional.

3. Studi Kelayakan Kegiatan BKKMTKI a. Anggota mengirimkan proposal kegiatan kepada Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah setempat untuk mendapat persetujuan berlaku untuk kegiatan rutin , rekomendatif dan non-rekomendatif. b. Jika diperlukan, tuan rumah / penyelenggara kegiatan mempresentasikan kegiatannya dihadapan Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Daerah (berlaku untuk kegiatan rekomendatif maupun kegiatan non-rekomendatif dan kegiatan rutin) dan bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Daerah serta anggota BKKMTKI. c. Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah BKKMTKI yang hadir dalam acara presentasi tersebut minimal 2 orang (berlaku untuk semua kegiatan). d. Kegiatan BKKMTKI yang disetujui oleh Pimpinan Pusat atau Pimpinan Daerah BKKMTKI merupakan hasil keputusan rapat pleno PP atau PD (berlaku untuk semua kegiatan). e. Penanggung jawab untuk kegiatan BKKMTKI adalah Pimpinan Pusat untuk kegiatan skala nasional dan Pimpinan Daerah untuk kegiatan skala daerah dan wilayah (berlaku untuk semua kegiatan) f.

Kegiatan BKKMTKI tidak mendapat subsidi dana dari Pimpinan Pusat dan atau Pimpinan Daerah BKKMTKI (berlaku untuk semua kegiatan).


III. KADERISASI 1. Fungsi Kaderisasi. Menjaga kesinambungan visi dan misi BKKMTKI pada setiap periode untuk mempertahankan arah dan tujuan BKKMTKI serta mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang tangguh dan memiliki loyalitas terhadap BKKMTKI. 2. Sistem Kaderisasi. a. Kaderisasi Organisasi ke Anggota. 

Kaderisasi organisasi di tingkat anggota menjadi tanggung jawab institusi anggota BKKMTKI.



Pimpinan Pusat/Pimpinan Daerah wajib menjadwalkan pemberian materi mengenai BKKMTKI kepada anggotanya minimal satu kali setahun.

b. Kaderisasi calon Pengurus 

Kaderisasi calon pengurus menjadi tanggung jawab instutisi anggota BKKMTKI bersama-sama Pimpinan Daerah/Pimpinan Pusat.



Kaderisasi calon pengurus diserahkan pada Pimpinan Daerah/Pimpinan Pusat melalui sistem jangka panjang yang terkait dalam sistem perwkilan BKKMTKI pada institusi (duta) dan staff.



Kaderisasi pengurus dapat dilakukan dengan adanya LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) yang dilaksanakan oleh Pimpinan Pusat /Pimpinan Daerah secara berkala.


POLA KADERISASI

Mahasiswa Baru

Sosialisasi di HMJ

-

No

1.

Pengetahuan dasar organisasi Sosialisasi BKKMTKI

Kaderisasi

Sosialisasi di HMJ

LDO Daerah

Kaderisasi oleh Pengurus BKKMTKI

PD/ PP

LDO - Pembekalan dan pengetahuan tentang BKKMTKI - Penanggung jawab LDO adalah PD dg menghadirkan PP atau Mantan PP - LDO harus sudah terlaksana dan dilaporkan sebelum munas berikutnya - LDO dilakukan minimal sekali dalam setahun

Contoh yang harus dilakukan

a. Sosialisasi awal

Keterangan

Dalam setiap

dengan mengikuti

pelatihan anggota

kegiatan LDO, LDOK,

HMJ diwajibkan

TEMU KEAKRABAN,

menyisipkan materi

LDK, LKMO, dll.

pengenalan

b. Menjadi panitia pelaksana kegiatan di tingkat institusi,

BKKMTKI


misalnya : pan semnas, pan kulum, pan ospek c. Pernah menjabat sebagai pengurus atau pernah terlibat secara aktif di HMJ-TK-nya

POLA SOSIALISASI No

1.

Tingkatan Sosialisasi

Tingkat awal di HMJ

Sosialisasi dilakukan melalui

1. Malam keakraban 2. Latihan dasar Organissai 3. dll.

2.

Tingkat Menengah

1. Mading HMJ Teknik Kimia 2. Milis 3. Buletin 4. Kegiatan Rekomendatif BKKMTKI 5. pertemuan Berkala Daerah 6. dll.

3.

Tingkat Lnjut

1. Chatting yang diikuti oleh PP, PD,


staf, duta dan kader 2. Pengiriman Hasil MUNAS Ke Jurusan Teknik Kimia institusi anggota BKKMTKI, berupa : 

Susunan Pengurus baru



Proker BKKMTKI



Daftar hasil MoU



Daftar anggota BKKMTKI



Data Organisasi



Pendanaan (tagihan iuran)

3. dll.

Keterangan : 

KADER adalah mahasiswa institusi anggota BKKMTKI yang telah mengikuti LDO



STAFF adalah kader yang ditunjuk oleh PP/PD atas rekomendasi HMJ Teknik Kimianya untuk membantu melaksanakan program kerja Tugas : membantu tugas PP/PD yang bersangkutan



DUTA adalah kader yang diutus oleh HMJ Teknik Kimia anggota BKKMTKI untuk mengakses dan menyampaikan informasi tentang BKKMTKI dan HMJ teknik Kimianya Tugas : Menjembatani transfer informasi tentang BKKMTKI dan HMJ teknik Kimianya


IV. STRUKTUR ORGANISASI

MUNAS

DPP

PIMPINAN PUSAT

MUSDA

DPD

PIMPINAN DAERAH

ANGGOTA

Keterangan : Garis Komando -------------

Garis Koordinasi

-------------

Garis Instruksi Koordinatif

V. SANKSI

1. Sanksi Anggota

a. Anggota yang tidak menghadiri kegiatan rutin BKKMTKI tanpa ada alasan yang kuat maka akan diberikan sanksi berupa permohonan maaf kepada seluruh anggota(untuk skala nasional) dan anggota daerahnya(untuk skala daerah) dengan tembusan Pimpina Pusat danPimpinan Daerah. b. Anggota yang tidak mengindahkan AD/ART BKKMTKI dan/atau peraturan organisasi lainnya akan dikenakan sanksi sesuai dengan yang diatur dalam ART pasal 4 dan penjelasannya.


c. Mekanisme pemberian sanksi adalah sebagai berikut : 

Pimpinan Daerah memberikan surat pemberitahuan kepada anggota yang bersangkutan dengan tembusan Pimpinan Pusat.



Satu bulan surat pemberitahuan tidak diindahkan, maka Pimpinan Daerah memberikan surat teguran kepada nggota yang bersangkutan dengan tembusan Pimpinan Pusat.



Satu bulan surat teguran tidak ditanggapi, maka pimpinan Daerah merekomendasikan kepada Pimpinan Pusat BKKMTKI untuk memberikan surat peringatan kepada anggota yang bersangkutan.



Satu bulan surat peringatan Pimpinan Pusat tidak diindahkan, maka anggota yang

bersangkutan

akan

dikenai

sanksi

organisasi

dan

akan

direkomendasikan kepada Munas untuk ditinjau kembali keanggotannya. d. Anggota yang mendapat sanksi, berhak melakukan pembelaan dalam Munas BKKMTKI.

V. SANKSI PENGURUS a. Sanksi Pimpinan Pusat 

Apabila Pimpinan Pusat mengundurkan diri dan tidak melaksanakan amanat Munas tanpa alasan yang kuat dan jelas, maka HMTK tempat Pimpinan Pusat yang bersangkutan menuntut ilmu turut bertanggung jawab.



Apabila point di atas terjadi, maka HMTK tersebut diberikan sanksi berupa : o

Tidak dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Pimpinan Pusat BKKMTKI selama 1 periode.

o

HMTK

tersebut

wajib

menyampaikan

permohonan

maaf

disertai

penjelasan kepada seluruh anggota BKKMTKI tembusan Pimpinan Pusat dan seluruh Pimpinan Daerah. 

Anggota yang mendapat sanksi berhak melakukan pembelaan dalam Munas atau Munas Luar Biasa BKKMTKI


b. Sanksi Pimpinan Daerah 

Apabila Pimpinan Daerah mengundurkan diri dan tidak melaksanakan amanat Musda tanpa alasan yang kuat dan jelas, maka HMTK tempat Pimpinan Daerah yang bersangkutan menuntut ilmu turut bertanggung jawab.



Apabila point di atas terjadi, maka HMTK tersebut diberikan sanksi berupa: o

Tidak dapat dicalonkan dan dipilih menjadi Pimpinan Daerah dan Pimpinan Pusat BKKMTKI selama 1 periode.

o

HMTK tersebut wajib menyampaikan permohonan maaf disertai penjelasan kepada seluruh anggota BKKMTKI dengan tembusan Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah (koordinasinya)



Anggota yang mendapat sanksi berhak melakukan pembelaan dalam Musda atau Musda Luar Biasa BKKMTKI.

VI. KELENGKAPAN ORGANISASI 1. Lambang BKKMTKI a. Arti Lambang  Tiga potongan lingkaran melambangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi. BKKMTKI sebagai wadah organisasi mahasiswa yang berbasis profesi Teknik Kimia mempunyai tujuan seperti tertuang dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.  Reaktor melambangkan arah/sasaran profesi Teknik Kimia yaitu dunia industri.  Lima Buah garis melintang melambangkan BKKMTKI berdasarkan kelima sila dari Pancasila dimana BKKMTKI nmempunyai tujuan berperan serta dalam mewujudkan mahasiswa Teknik Kimia Indonesia menjadi insane akademis yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dipersiapkan sebagai tenaga professional penggerak pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur.  Warna Hitam melambangkan ketegasan dalam melaksanakan keputusan dan komitmen bersama.


 Warna Hijau melambangkan komitmen mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan.  Warna orange melambangkan semangat muda yang menyala-nyala sebagai insan akademis dan insan pembangunan  Warna putih melambangkan dengan hati ikhlas menyumbangkan dharma baktinya untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. b. Tata Cara Penggunaan. Setiap kegiatan yang mengatas namakan BKKMTKI, maka perlengkapan kepanitian seperti sertifikat, spanduk, papan nama, buku acara, tas, dan kelengkapan lainnya harus menyertakan lambang BKKMTKI. 2. Bendera a. Bendera BKKMTKI berbentuk persegi dengan perbandingan 3 : 2 dengan warna dasar putih yang di dalamnya terletak lambang BKKMTKI. b. Bendera BKKMTKI mempunyai makna : 

Mahasiswa



Prapofesi



Menuju Lapangan kerja yang sama



Satu Kesatuan Mahasiswa Teknik kimia Indonesia yang Tergabung dalam wadah yang netral, bukan bagian dari organisasi masyarakat dan atau sosial manapun, serta tidak menjalankan kegiatan politik.

c. Tata cara penggunaan yaitu bendera BKKMTKI digunakan pada setiap acara BKKMTKI. 3. Emblem a. Emblem BKKMTKI berupa lambang BKKMKTKI yang dilekatkan secara permanen atau tidak permanen pada lengan sebelah kanan jaket almamater dan atau seragam himpunan mahasiswa Teknik Kimia. b. Emblem BKKMTKI mempunyai ukuran standar 5 x 6 cm.


c. Setiap mahasiswa Teknik Kimia yang institusinya sebagai anggota BKKMTKI dan telah mendapat materi, gambaran dan pengertian tentang BKKMTKI atau pernah mengikuti acara BKKMTKI berhak memakai emblem BKKMTKI. d. Pembuatan dan pendistribusian emblem BKKMTKI dikoordinir oleh Pimpinan Daerah dengan memberi laporan tertulis kepada Pimpinan Pusat. 4. Lencana a. Lencana BKKMTKI adalah lambang BKKMTKI yang disematkan pada dada kanan bagian atas yang pemakainnya tidak terbatas pada acara BKKMTKI saja. b. Lencana BKKMTKI berukuran standar 2 x 5 cm. c. Lencana BKKMTKI diperuntukkan untuk Pimpinan Pusat dan Pimpinan Daerah serta staff BKKMTKI. d. Pengeluaran lencana dikoordinir oleh Koordinator Bidang Kesekretariatan dan Organisasi (Daerah). VII. IURAN ANGGOTA 1. Iuran anggota dikenakan kepada setiap institusi anggota BKKMTKI yang besarnya Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya. 2. iuran anggota dibayar oleh anggota setiap periode 3 bulan (triwulan) kepada PD Danus di daerah yang bersangkutan. Mengenai Mekanisme pembayaran maka PD Danus mendapat kewenangan untuk memberikan kebijakan iuran tersebut. 3. pimpinan Daerah mendistribusikan sebesar 40% dari iuran anggota yang diterimanya kepada Pimpinan Pusat secara berkala. 4. apabila anggota tidak melaksanakan kewajiban pembayaran iuran anggota, maka anggota akan diberikan sanksi sesuai dengan mekanisme pemberian sanksi yang berlaku.


VIII. Baju Nasional BKKMTKI 1. Baju Nasional BKKMTKI adalah baju dinas yang di pergunakan saat kegiatan BKKMTKI. 2. Baju Nasional BKKMTKI berwarna Hitam berpolet putih. 3. Baju Nasional BKKMTKI terdiri dari emblem yang di letakkan disebelah lengan kiri dan lambang bendera Merah Putih disebelah lengan kanan, serta nama daerah di sebelah kiri. 4. Identitas Nama BKKMTKI diletakkan di bagian punggung atas dengan garis orange dibawahnya.

PETUNJUK PELAKSANAAN ORGANISASI BKKMTKI

Recommend Documents