PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNA IJAZAH YANG DIKELUARKAN OLEH PERGURUAN TINGGI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
TESIS
Oleh : DESI NATALIA GINTING 107005046/HK
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
Universitas Sumatera Utara
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENGGUNA IJAZAH YANG DIKELUARKAN OLEH PERGURUAN TINGGI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT
TESIS
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Dalam Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Oleh :
DESI NATALIA GINTING 107005046/HK
FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2012
Universitas Sumatera Utara
ABSTRAK Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatannya yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan terlarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kategori ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat dan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, serta mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan teori pertanggungjawaban pidana, berdasarkan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, disini peneliti mencoba untuk melihat ada tidaknya unsur kesalahan pada pelaku sehingga patut dicela sesuai dengan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas, mengatur tentang pemberian ijazah namun tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan ijazah dan bagaimana yang dikatakan dengan ijazah perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat. Pasal 61 ayat (2) yaitu ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan, setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi. Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan berhak menyelenggarakan program pendidikan, dimana izin penyelenggaraan pendidikan diberikan oleh Menteri berdasarkan atas penilaian Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Pasal 21 ayat (1) yaitu perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan pendidikan tentu dapat memberikan gelar akademik sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. Pertanggungjawaban pidana sesuai dalam Pasal 68 ayat (2) yakni pengguna ijazah dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi syarat, adalah merupakan perbuatan tercela dan dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perbuatan pelaku merupakan suatu tindak pidana dan bersifat melawan hukum. Perbuatan pelaku dilihat berdasarkan atas ada tidaknya kesalahan. Dari analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa kategori ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang tidak mememenuhi syarat ialah bahwa ijazah dikleuarkan oleh perguruan tinggi karena belum memperoleh izin penyelenggaraan program pendidikan dan terakreditasi (karena sarana dan prasarananya belum memenuhi persayaratan) sesuai dengan ketentuan hukum, dan konsep pertanggungjawaban pidana melanggar Pasal 68 ayat (2) adalah dilihat dari ada tidaknya kesalahan. kesalahan merupakan unsur utama patut di celannya perbuatan, kesalahan terdiri atas kesengajaan dan kelalaian. Menentukan adanya unsur sengaja dan kelalaian tidak mudah, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu berdasarkan peristiwa konkrit (fakta-fakta yang ada) pada tindak pidana tersebut. Kata kunci : Pertanggungjawaban pidana pelaku pengguna ijazah,Perguruan tinggi yang tidak memenuhi syarat
Universitas Sumatera Utara
ABSTRACT
Criminal Responsibility is to put a reproach on someone due to his/her violating what is prohibited or creating a prohibited condition. The purpose of this study was to find out what category the certificate issued by the non-eligible university belongs to and how the concept of criminal responsibility of the user of the certificate issued by the non-eligible university is. This normative legal study was conducted by analyzing the existing problems through the approach of legal principles referring to the legal norms found in regulation of legislation. This study employed the theory of criminal responsibility based on the principle of “no offence without mistakes” to look at whether or not the actor are with elements of mistakes that he/she deserves to be put a reproach on in accordance with Article 68 paragraph (2) of Law No.20/2003 on National Education System. Law No.20/2003 on National Education System regulates the awarding of certificate but it does not define what is meant by certificate and how we can judge that a certificate is a certificate of non-eligible university. Article 61 paragraph (2) says that a certificate is awarded to the students as recognition after they passed the examination held by an accredited education unit. Eligible university has the right to hold education program whose permit issued by the Minister based on the evaluation given by the University National Accreditation Board. Article 21 paragraph (1) says that universities which meet the establishment requirements and entitled to run an education program are surely able to award an academic degree in accordance with the education programs run. According to Article 68 paragraph (2), criminal responsibility is that the use of the certificate issued by a non-eligible education unit is a despicable act that the responsibility of the actor can be asked in accordance with existing provisions. What is done by the actor is a criminal act which is against the law but this act is also looked at based on whether or not there is a mistake in it. The result of this study showed that the category of the certificate issued by a non-eligible university is that the certificate is issued by a university which has not yet had operational permit to run education program and is not yet accredited (because its facilities and infrastructures have not met the requirements) that in accordance with the provision of law and the concept of criminal responsibility, it is against Article 68 paragraph (2) seen from whether or not there is a mistake in it. Mistake is the main element that makes the actor’s action reprehensible. Mistake can be intentional and negligent. It is not easy to determine the element of intent and negligence because it must be first proven based on concrete events (existing facts) of the criminal act. Keywords: Criminal Responsibility, Certificate User, Non-Eligible University
Universitas Sumatera Utara
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Kuasa dengan berkat, Rahmat dan Karunia-Nya penulis akhirnya dapat menyelesaikan laporan penelitian ini tepat pada waktunya. Penulisan Tesis ini berjudul PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
PENGGUNA
IJAZAH
YANG
DIKELUARKAN
OLEH
PERGURUAN TINGGI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT, Tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang harus dilengkapi dalam rangkaian studi pada Program Pasca Sarjana pada Universitas Sumatera Utara. Dalam penulisan Tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak-Bapak Komisi Pembimbing yang terhormat Bapak Prof. Dr. Alvi Syahrin, SH., MS., Bapak Prof. Dr. Syafruddin Kalo, SH., M.Hum., Bapak Dr. Mahmud Mulyadi, SH., M.Hum., yang penuh dengan perhatian dan kesabaran telah meluangkan waktu Beliau untuk memberikan kesempatan bimbingan dan pengarahan kepada penulis, sehingga Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Dan tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada : 1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc (CTM)., Sp.A(K), atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis selama mengikuti Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Runtung, SH, M.Hum, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan membina ilmu pengetahuan pada Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 3. Ketua dan Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, dan Bapak Dr. Mahmul Siregar, SH, M.Hum, yang telah memberikan kesempatan dan bantuan kepada penulis untuk mengikuti dan menimba ilmu pengetahuan pada Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 4. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH, MH, selaku sebagai Penguji dalam menyelesaikan tesis dan pengujian tesis di Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ide dan pertanyaanpertanyaan terhadap penulis 5. Bapak Dr. Madiasa Ablisar, SH, MS, selaku Penguji dalam menyelesaikan tesis serta pengujian tesis di Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ide dan pertanyaanpertanyaan terhadap penulis. 6. Para Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan khazanah ilmu pengetahuan dan membuka cakrawala berfikir penulis, yang sangat bermanfaat dalam menghadapi kehidupan dimasa yang akan datang. 7. Teristimewa kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta Sedia Ginting, SH., M.Hum. dan Arus Malem Bangun, senantiasa mengiringi penulis dengan doa dan kasih sayangnya serta memberi dorongan, semangat dan bantuan baik moril maupun
Universitas Sumatera Utara
materil yang sungguh besar nilainya bagi penulis dalam menyelesaikan studi Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 8. Teristimewa kepada Kakak dan Adik-adik penulis tercinta Siska Ulina Ginting, SH. Agus Tina Ginting, SP., dan Rezeki Petrus Ginting yang telah memberikan perhatian dalam menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 9. Sahabat-sahabat seperjuangan di Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara stambuk 2010 (Reguler B) dan teman-teman saya terkasih yang selalu memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yakni Iriani O.T. Siallagan,SH., Lamtiur Imelda Nababan SH., Maria Simarmata, SH., Murni Sitorus, SH., Asrina Marina Tampubolon, SH., Chresbina Tarigan, Spd., Eva Tiurma Samosir, SH., Eka Simanungklit, SE., Meri Natalia, SE. Beserta Bapak Hoplen Sinaga, SH.MHum., di Kejaksaan Tinggi Sumatera Uatara dan Bapak Adjiet Latuconsina, SH di Kejaksaan Tinggi Maluku (Ambon) yang telah membantu penulis dalam memberikan masukan berupa materi pengetahuan seputar ilmu hukum. 10. Para Pegawai di lingkungan di Program Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yakni Kak Fika, Kak Juli, Kak Fitri, Ibu Ganti, Ibu Niar, Bang Hendra, Bang Udin, yang tak bosan-bosannya memberikan nasehat kepada penulis untuk tetap semangat, terima kasih atas dukungan dan doanya.
Universitas Sumatera Utara
Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat, bukan hanya kepada diri Penulis saja melainkan juga kepada kepada semua pihak, terutama bagi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.
Medan, 7 Juni 2012 Penulis
Desi Natalia Ginting 107005046
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR RIWAYAT HIDUP Nama
: Desi Natalia Ginting
Tempat/tanggal lahir
: Medan, 17 Desember 1987
Agama
: Katolik
Status
: Belum Kawin
Nama orang tua Ayah
: Sedia Ginting, SH., MHum.
Ibu
: Arus Malem Bangun
Alamat
: Jl. Berdikari No.95 Pasar I Padang Bulan Medan
e-mail
:
[email protected]
Hp
: 085211070477
Riwayat Pendidikan
:
1. SD Swasta Maranatha Medan
Lulus Tahun
1999
2. SLTP Negeri 10 Medan
Lulus Tahun
2002
3. SMA Katolik Cahaya Medan
Lulus Tahun
2005
4. Universitas HKBP Nommensen Medan
Lulus Tahun
2009
Medan, 7 Juni 2012
(Desi Natalia Ginting)
Universitas Sumatera Utara
DAFTAR ISI ABSTRAK…………………………………………………………………...……….i ABSTRACT………………………………………………………………….....…...ii KATA PENGANTAR………………………………………………………...…....iii RIWAYAT HIDUP……………………………………………………………..…vii DAFTAR ISI………………………………………………………………………viii BAB I. PENDAHULUAN………………...………..……………………….…...….1 A. Latar Belakang………………………………….………....….…….….....1 B. Rumusan Masalah…………………………………….……….……...…..9 C. Tujuan Penelitia…………………………………………….….…………9 D. Manfaat Penelitian……………………………………………….………10 E. Keaslian Penelitian………………………………………………………11 F. Kerangka Teori Dan Konsepsional………………………………….......12 1. Kerangka Teori………………………………………………...........12 2. Kerangka Konsepsional………………………………………..........21 G. Metode Penelitian………………………………………………….…....25 1. Spesifikasi penelitian………………………………………….…….25 2. Sumber Bahan Hukum………………………………………...........26 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…………………………….…26 4. Analisis Bahan Hukum………………………………………..........27 BAB II. KATEGORI IJAZAH YANG DIKELUARKAN OLEH PERGURUAN TINGGI YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT……………………………………………………………..…28 A. Perguruan Tinggi Yang Memenuhi Syarat………………………….....28
Universitas Sumatera Utara
1. Ketentuan Tentang Perguruan Tinggi……………………………...28 2. Syarat Dan Tata Cara Pendirian Perguruan Tinggi…………….…..32 3. Akreditasi Perguruan Tinggi………………………………….……38 B. Masalah Pemberian Ijazah……………………………………….….....46 1. Pengertian Ijazah………………………………………….…….....46 2. Syarat Pemberian Ijazah………………………………….……......48 2.1.Hak Dan Kewajiban Peserta Didik (Mahasiswa) Pada Perguruan Tinggi………………………………………………49 2.2. Persyaratan Lulus Program Studi……………………….........51 2.3.Predikata Kelulusan……………………………………….......51 2.4.Pemberian Ijazah………………………………………………52 3. Kerjasama Perguruan Tinggi Sebagai Penyelenggara Pendidikan..54 1. Tujuan Kerjasama Perguruan Tinggi Program Kembaran (Double Degree)……………………………………………….55 2. Sasaran Kerjasama Program Kembaran (Double Degree)…….56 3. Bentuk Dan Manfaat Kerjasama……………………………....56 4.
Sistem Pendidikan Jarak Jauh…………………………………….59
C. Kategori Ijazah Yang Dikeluarkan Oleh Perguruan Tinggi Yang Tidak Memenuhi Syarat…....................................................................65 BAB. III. Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Ijazah Perguruan Tinggi Yang Tidak Memenuhi Syarat………………....68 A. Pengertian Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pengguna Ijazah Yang Tidak Memenuhi Syarat……………………………………..68
Universitas Sumatera Utara
B. Masalah Melawana Hukum Terhadap Tindak Pidana Menggunakan Ijazah Yang Dikeluarkan Oleh Perguruan Tinggi Yang Tidak Memenuhi Syarat………………………………………………….75 C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengguna Ijazah Yang Tidak Memenuhi Syarat…………………………......81 D. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pengguna Ijazah Yang Dikeluarkan Oleh Perguruan Tinggi Yang Tidak Memenuhi Syarat (Dalam Hal Turut Serta/Secara Bersama-Sama)…………107 BAB. IV. PENUTUP……………………………………...…………………..120 A. KESIMPULAN………………………………………………………...120 B. SARAN………………………………………………………………...121 DAFTAR PUSTAKA……………………………………...………………….123
Universitas Sumatera Utara
