ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAAN SOPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN

ABSTRAK ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERASAAN SOPIR TRUK YANG DILAKUKAN OLEH PREMAN. (Studi PutusanNomor : 370/Pid.B/2013/PN.GS) Oleh : Zakia Tiara Faragista, Firganefi, A. Irzal Fardiansyah (Email: [email protected]) Tindak pidana pemerasan merupakan perbuatan menyimpang yang sangat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kata „pemerasan‟ tersebut bisa bermakna „meminta uang dan jenis lain dengan ancaman‟. Tindakan tersebut telah melawan hukum dan terbukti melanggar Pasal 368 KUHP. Seperti putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih nomor:370/Pid.B/2013/PN.GS yang menjatuhkan vonis penjara kepada pelaku pemerasan sopir truk yang dilakukan oleh preman. Permasalahan dalam penelitian ini yang perlu diketahui adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana serta apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerasan sopir truk yang dilakukan oleh preman. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data di deskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan di analisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan, pelaku telah memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu adanya kemampuan bertanggungjawab, hubungan batin pembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan dan memenuhi unsur-unsur Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan. Akibat perbuatan terdakwa serta kondisi diri terdakwa yang berterus terang dan menyesali perbuatannya, serta belum pernah dihukum. Hakim mengacu pada teori keseimbangan dan teori pendekatan keilmuan. Hakim menganggap tuntutan jaksa pidana penjara 5 (lima) tahun kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan terdakwa sehingga hakim memutuskan agar terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pelaku, Pemerasan.

ABSTRACT ANALYSIS OF CRIMINAL ACCOUNTABILITY AGAINST THE OFFENDER EXTORTION TRUCK DRIVER WHO PERFORMED BY THUGS. (THE STUDY PUTUSAN NOMOR: 370 / Pid.B / 2013 / PN.GS) By: Zakia Tiara Faragista, Firganefi, A. Irzal Fardiansyah (Email: [email protected])

Criminal acts of extortion is a very deviant acts harming themselves and others. The word 'extortion' could mean 'asking for money and other types of threats'. Such actions have been against the law and it violates Article 368 of the Criminal Code. As the award district court Gunung Sugih number: 370/Pid.B/2013/PN.GS that drops verdict prison to an offender extortion truck driver who performed by goons. The problem in this research is to know is how and what the basis of criminal liability of judges in imposing criminal judgment against the perpetrators of extortion truckers conducted by thugs. This research was conducted using an approach through the problem of normative juridical approach and empirical jurisdiction with primary data and secondary data in which each of the data obtained from the research literature and in the field. The data analysis described in in the form of description sentences and in qualitative analysis, then for the next drawn to a conclusion. Based on the results of the study and the discussion is concluded, then the offender has fulfilled the elements of fault, i.e. the ability of responsible, inner relationship with the maker of his deeds in the form of deliberate action and meet the elements of article 368 paragraph (2) of the criminal acts of Extortion. As a result of the defendant's actions and the condition of the defendant himself forthright and regretted his actions, and has never been convicted. Judge reference to theory balance and theory approach scholarship.Judge regard demands prosecutor imprisonment 5 ( five ) years not exactly and are less a sense of justice the defendant so judges decided to make the defendant be imposed prison for 3 years and 6 ( six ) month.

Keywords: Criminal Liability, Actors, Extortion.

I. PENDAHULUAN pidana pemerasan sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging).Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yangbertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama. Walaupun demikian, tidak salah kiranya apabila orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, yaitu "pemerasan" untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP.2 Tindak

Pada hakikatnya manusia tidak luput dari suatu kesalahan, kesalahan manusia tersebut terjadi akibat kelalaian maupun faktor kesengajaan yang dilakukan oleh para manusia itu sendiri. Kesalahan yang dilakukan oleh manusia bisa terjadi dalam suatu tindak pidana kejahatan di masyarakat.Beberapa contoh kasus tindak pidana dalam masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pembunuhan, tindak pidana pemerkosaan dan tindak pidana penganiayaan. Banyaknya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku dikarenakan lemah dan kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku sehingga dapat merugikan orang lain dan diri sendiri. Selain beberapa tindak pidana tersebut terdapat salah satu contoh tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana pemerasan. Kata „pemerasan‟ dalam bahasa Indonesia berasal dari kata dasar „peras‟ yang bisa bermakna „meminta uang dan jenis lain dengan ancaman.1 Tindak pidana pemerasan ditentukan dalam Bab XXII Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pidana Pemerasan yaitu: “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. 1

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm. 855

Ancaman pidana penjara maksimal sembilan ( 9 ) tahun pada kenyataannya masih belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana pemerasaan dan membuat pelaku tindak pidana pemerasan menjadi jera. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus pemerasan yang ada di dalam masyarakat, contoh kasus tersebut adalah sebagai berikut: Berdasarkan putusan No. 370/Pid.B/2013/PN.GS yang menerangkan bahwa pada hari Senin, 15 Juli 2013 sekitar pukul 05.00 wib, bertempat di Jalan Raya Lintas Sumatera. Awalnya saksi Dimas Sepriyanto bin Suyoto bersama 2

Kismadi, pemerasan pengancaman, 29 Januari 2013, http://kismadi.blogspot.com/2013/01/pemerasan pengancaman.html, 20.00 WIB

saksi Edwin berkandara menggunakan truck melintas dari arah Menggala ke Tegineneng, truk yang dikendarai kedua saksi tersebut diberhentikan oleh terdakwa Ripto Anwar yang berkendara menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 bersama Adon dengan cara memepet truck dari arah kanan lalu saudara Adon mengacungkan jari telunjuk kanan ke arah saksi Dimas Sepriyanto seraya mengatakan “berhenti! Berhenti kamu!”. Kemudian saudara Adon meminta uang sebesar Rp 200.000.- kepada saksi Darwis Sepriyanto namun saksi Darwis Sapriyanto mengatakan kepada Adon “saya tidak ada duit”, Lalu Adon mengatakan kepada saksi Darwis Sepriyanto “masa tidak ada duit” dan dijawab saksi “kalau bisa dikurangi”. Lalu Adon memukul kepala saksi Darwis Sepriyanto dan saksi Edwin menggunakan tangan kosong. Kemudian saksi Darwis Sepriyanto pun menyerahkan uang sebesar Rp 100.000,- kepada Adon dan terdakwa mengambil 1 buah handphone cross V5 dari saku baju saksi Darwis Sepriyanto sebagai jaminan agar saksi Darwis Sepriyanto menebusnya dengan memberikan uang sebesar Rp 100.000,-. Berkaitan dengan kasus tersebut maka terdakwa dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan 6 bulan berdasarkan Pasal 368 Ayat (2). 3 Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan terhadap sopir truk yang dilakukan oleh preman berdasarkan putusan No. 370/Pid.B/2013/PN.GS ? b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pemerasan terhadap sopir truk yang 3

Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung, 14 Februari 2014, http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5e80 a45bc4deefe9ed722ff5b054a669, 19.30 WIB.

dilakukan oleh preman berdasarkan putusan No. 370/Pid.B/2013/PN.GS ? Pembahasan Skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Menggunakan pendekatan normatif empiris karena skripsi ini memfokuskan pada studi perkara sehingga pendekatan atau metode yang digunakan adalah normatif dengan menggunakan dokumen-dokumen serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerasan sopir truk yang dilakukan oleh preman berdasarkan PutusanNo: 370/Pid.B/2013/PN.GS.Sedangkan empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan berupa penilaian, perilaku, pendapat dan sikap berkaitan dengan pertanggungjawab pidana terhadap pelaku pemerasan sopir truk yang dilakukan oleh preman. Data yang digunakan dalam skripsi ini: 1. Data Primer data dari penelitian lapangan atau lokasi tempat penelitian dilakukan. Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam tulisan ini adalah berupa wawancara Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Jaksa Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. 2. Data Sekunder data tambahan berbagai sumber hukum yaitu buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang menjadi refrensi untuk skripsi ini. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang dilakukan melalui membaca, mencatat dan mengutip dari sumbersumber baik primer maupun sekunder berhubungan dengan permasalahan, dan juga studi lapangan dilakukan dengan

mewawancarai para pihak yang berkaitan dengan penelitan ini.

Analisis data digunakan dengan analisis kualitatif, dengan cara mendeskripsikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistemati. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan halhal yang bersifat khusus sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. II. Pembahasan A. Pertanggungjawaban Pidana Pemerasan Terhadap Sopir Truk yang Dilakukan oleh Preman Putusan Nomor 370/Pid.B/2013/PN. GS. Pada dasarnya sistem pertanggungjawaban pidana adalah yang menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk memidana seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Dengan kata lain, harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa seseorang telah melakukan suatu kesalahan, sehingga ia patut dipidanan atas kesalahannya itu.4 Pertanggungjawaban dalam hukum pidana ini dilandaskan pada asas hukum pidana. Terjadinya suatu tindak pidana belum tentu diikuti dengan pemidanaan. Dengan kata lain Pemidanaan baru dapat dilakukan ketika orang yang melakukan tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, sehingga walaupun orang tersebut telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam undang–undang sebagai tindak pidana ia tidak akan dijatuhi tindak pidana apabila 4

Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan,Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 29

perbuatannya tersebut dipertanggungjawabkan.

tidak

dapat

Kasus ini diadili oleh Pengadilan Negeri Gunung Sugih dengan putusan perkara Nomor:370/Pid.B/2013/PN.GS agar pelaku tindak pidana pemerasan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tindak pidana pemerasan telah diatur didalam Bab XXII Pasal 368 KUHP dan pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah melanggar ketentuan Pasal 368 “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”. Pertanggungjawaban pidana pemerasan dengan terdakwa Ripto Anwar Bin M. Haki diatur dan diancam hukuman dalam Pasal 368 Ayat (2) tentang tindak pidana pemerasan dengan ancaman hukuman paling lama 3 tahun dan 6 bulan namun didakwa ole Jaksa Penuntut Umum selama 5 tahun berupa pidana penjara. Menurut Endang Supriyadi selaku Jaksa di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih mengatakan bahwa, pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan perbuatan pidana harus didasarkan pada undangundang dilanggarnya, dan dalam kasus ini terdakwa melanggar Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan. Jaksa mempunyai pedoman dari Kejaksaan Agung mengenai tingkatan atau panduan dalam penuntutan. Ini merupakan dasar bagi jaksa dalam membuat tuntutan pidana kepada terdakwa Ripto Anwar Bin M. Hakim sebagai pelaku tindak pidana

pemerasan terhadap sopir truk dengan pidana penjara selama 5 tahun.5

perbuatannya. Hakim juga harus 6 berpatokan pada syarat pemidanaan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Endang Supriyadi maka dapat dianalisis oleh penulis bahwa menurut Endang Supriyadi terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, dimana adanya unsur kesalahan dari si pelaku yaitu adalah terdakwa melakukan tindak pidana pemerasan, dimana perbuatanya tersebut telah merugikan orang lain.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Firdaus Syafaat maka dapat dianalisis oleh penulis bahwa terdakwa sudah patut untuk dikenakan pertanggungjawaban pidana karena unsur – unsur kesalahan yang membuat terdakwa dapat dipidana sudahlah terpenuhi dengan berpatokan pada syarat pemidanaan sehingga hakim yakin akan mengetahui benar terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut Firdaus Syafaat selaku Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih menerangkan bahwa, dalam hal menjatuhkan pidan terhadap terdakwa, hakim mempunyai suatu pertimbangan dan keyakinan, akan tetapi kedua hal tersebut harus diimbangi dan tetap mengacu pada ancaman yang terdapat dalam Pasal yang didakwakan kepada terdakwa,disamping itu hakim juga harus menganut sistem yang diatur dalam undang-undang mengenai berapa lama pidana yang diterima terdakwa. Pertanggungjawaban pidana harus memiliki 2 (dua) prinsip asas, yaitu asas legalitas dan asas culpa bilitas. Asas legalitas yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa sedangkan asas kulpa bilitas yaitu tidak adanya alasan pemaaf maupun adanya alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana pelaku pemerasaan tidak hanya dilakukan dengan cara pembuktian oleh Hakim dan KUHP yang berlaku, hakim juga harus berpatokan pada syarat pemidanaan sehingga hakim akan mengetahui benar tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana pemerasaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terdakwa dapat mempertanggungjawabkan

Menurut Eddy Rifai selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung mengatakan bahwa, seseorang dikatakan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya apabila, terdapat atau mempunyai kesalahan dalam dirinya yang merupakan asas-asas dari pertanggungjawaban pidana. Tuntutan jaksa dalam perkara pemerasan terhadap sopir truk yang dilakukan Ripto Anwar Bin M. Haki sudah tepat karena didasarkan pada Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan. Jaksa dalam membuat dakwaan harus jelas, baik pasal yang didakwakan maupun uraian detail perbuatan pidana dan pertanggungjawaban agar hakim mudah dalam membuktikan dalam persidangan dan memberikan putusan dengan adil.7 Menurut analisis penulis bahwa jika seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum maka orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan sesuai dengan kasus ini terdakwa telah melakukan tindak pidana pemerasan yang merugikan orang lain sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

6

5

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Mei 2014 Pukul 10.00 Wib

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 19 Mei 2014 Pukul 11.30 Wib 7 Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Fakultas Hukum Universiitas Lampung tanggal 20 Januari 2014 Pukul 10.30 Wib.

tersebut sesuai Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan. B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jual Beli Gading Gajah Putusan Nomor: 11/Pid. Sus/2013/PN.KTA Hakim adalah salah satu aparat yang berwenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana. Pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa semua peradilan diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang serta menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan berdasarkan Pancasila dan peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa” juga diselenggarakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Menurut Endang Supriyadi, jaksa harus mengkaji ulang seluruh penyidikan guna mendapatkan gambaran jelas tentang materi perkara yang dihadapi, agar penuntut umum dapat menetapkan ketentuan pidana yang paling tepat untuk diterapkan. Dalam membuat tuntutan pidana terhadap terdakwa pada kasus pemerasan memperhatikan hal-hal berupa alat bukti yang mendukung dimana ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa menjadi dasar jaksa dalam membuat tuntutannya.8 Alat bukti yang cukup dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat mempermudah jaksa dalam membuat surat tuntutan, maka dipertimbangkan pula pemeriksaan oleh jaksa adalah yang meringkan dan memberatkan terdakwa untuk menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa. 8

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 Mei 2014 Pukul 10.00 Wib.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Endang Supriyadi maka dapat penulis analisis bahwa sebelum menentukan tuntutan pidana terhadap terdakwa jaksa terlebih dahulu harus mengkaji ulang seluruh penyidikan agar mendapatkan gambaran jelas tentang perkara yang tersebut. Sehingga jaksa yakin betul untuk memberikan tuntutan pidana terhadap pelaku tindak pidana dengan benar berdasarkan bukti-bukti yang ada. Menurut Firdaus Syafaat mengatakan kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara juga harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga minimum, serta kebebasan yang dimiliki juga harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih cenderung memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, kemudian hakim juga akan melihat hal yang berkaitan dengan keadaan psikologi pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan Firdaus Syafaat maka dapat penulis analisis bahwa hakim harus memepertimbangkan hukumana pidana terhadap terdakwa harus dengan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat. Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih cenderung memperhatikan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana, kemudian hakim juga akan melihat hal yang berkaitan dengan keadaan psikologi pelaku tindak pidana pada saat melakukan tindak pidana. Menurut Eddy Rifai, bahwa tingkah laku terdakwa dimuka persidangan dapat dipertimbangkan sebagai hal yang memberatkan jika terdakwa bersikap

arogan.9 Terdakwa Ripto Anwar Bin M. Haki pada persidangan telah didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar Pasal 368 Ayat (2) tentang Tindak Pidana Pemerasan.

dilakukannya, terdakwa memeras, merampas atau mengambil kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum dengan adanya kehendak yang memenuhi unsur kesalahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eddy Rifai maka dapat penulis analisis bahwa tingkah laku terdakwa dipersidangan dapat menentukan berat atau ringannya suatu hukuman pidana yang harus diterima oleh terdakwa, apabila terdakwa bersikap tidak sopan atau arogan maka hakim boleh memutuskan hukuman yang berat.

2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam putusan No: 370/Pid.B/2013/PN.GS, terdakwa Ripto Anwar Bin M. Haki yang melakukan tindak pidana pemerasan didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP dan pertimbanganpertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan-pertimbangan hakim bersifat non-yuridis. Selain itu hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapuskan kesalahan terdakwa maupun hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan tersebut dan dijatuhkan hukuman.

III. SIMPULAN A. Simpulan 1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerasan berdasarkan putusan nomor: 370/Pid.B/2013/PN.GS merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh terdakwa akibat perbuatan ataupun kesalahannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan adalah dengan sengaja atau alpa dan tidak adanya alasan pemaaf/pembenar. Terdakwa Ripto Anwar Bin M. Haki dalam perkara ini dapat disimpulkan mampu bertanggung jawab didasarkan pada perbuatan terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum, mampu memberikan keterangan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak adanya alasan pemaaf/alasan pembenar. Kesalahan terdakwa tidak dapat dihapuskan atau dibenarkan tetapi tetap bersifat melawan hukum dan tetap merupakan pidana karena terdakwa sehat akalnya. Terkait dalam kasus ini, terdakwa dipandang mampu bertangung jawab atas perbuatan yang 9

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di Universitas Lampung Fakultas Pidana 20 Mei 2014 Pukul 10.30 Wib

B. Saran Saran dalam penelitian ini, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik dalam memutuskan putusannya dengan memenuhi rasa keadilan, serta pemerintah dapat lebih memperketat penjagaan terhadap pengguna lalu lintas dan mempertegas peraturan yang sudah ada dengan sanksi yang lebih tegas untuk memberikan efek jera dan rasa takut bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pemerasan. DAFTAR PUSTAKA Huda, Choerul, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan, Kencana, Jakarta

Hamzah, Andi, 2011, KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman http://kismadi.blogspot.com/2013/01/peme rasanpengancaman.html Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor : 370/Pid.B/2013/PN.GS. http://putusan.mahkamahagung.go.id Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta